Mantan Kades Wanengpaten Kab.Kediri Diadili Karena Diduga Korupsi DD Rp276 Juta

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqAXR4UtZH78TORRozOwYMr5CCzHOTbJzxAihXAmKxmxnRdSV1rWPUNIgjgUEsw8gsaZc6CmK4i2I3m619sSMWFaC-exg-PWI7sY8AC3pbhaOEZlHMycMiBicB-zCwiA7thXsbmXvu4xw/s985/IMG20210111124356.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="985" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqAXR4UtZH78TORRozOwYMr5CCzHOTbJzxAihXAmKxmxnRdSV1rWPUNIgjgUEsw8gsaZc6CmK4i2I3m619sSMWFaC-exg-PWI7sY8AC3pbhaOEZlHMycMiBicB-zCwiA7thXsbmXvu4xw/w640-h364/IMG20210111124356.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi S Wijawa, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, Senin, 11 Januari 2021, membacakan Surat Dakwaannya terhadap terdakwa Bunasir Bin (Alm) Buniran selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrcjo, Kabupaten Kediri dalam perkara dugaan Korupsi Dana Desa tahun anggaran (TA) 2016 – 2018 sebesar Rp276.464.282,55 melalui sidang Vidio Confence (Vidcon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Ray Juanda, Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hj.Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU Dedi S Wijawa, SH mengatakan, bahwa Terdakwa Bunasir Bin (Alm) Buniran, selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/465/418.32/2013, tanggal 10 September 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Januari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidak tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang -Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Dengan melawan hukum di mana terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dalam mengelola pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBD Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018 atas kegiatan pembangunan fisik di Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri telah melakukan mark up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik tersebut tidak sesuai keadaan/fakta di lapangan sebagaimana surat pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2017, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan desa belanja pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2016,  peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2018, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2017 tanggal 18 Januari 2018 dan peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZfozFkyt8IeE8anpUFHeFwY-mXMKoi_a9GLFpGvItrTHZ3YO_WlLD5pfJy6JrRbxs7M_nIZHtIcZTFtwagAyqGWOfH9SATH8lfE17_KaC6ZPQJtDRV6hKS5ojMi8tIVID-ltxq_8VScw/s785/IMG20210111124136.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="785" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZfozFkyt8IeE8anpUFHeFwY-mXMKoi_a9GLFpGvItrTHZ3YO_WlLD5pfJy6JrRbxs7M_nIZHtIcZTFtwagAyqGWOfH9SATH8lfE17_KaC6ZPQJtDRV6hKS5ojMi8tIVID-ltxq_8VScw/w640-h360/IMG20210111124136.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa mereka melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: <br />A. Dalam pelaksanaan pembangunan desa wanengpaten dari tahun 2016 sampai dengan 2018 melaksanakan kegiatan tanpa melibatkan ketua TPK dimana terdakwa selaku kepala Desa Wanengpaten langsung menunjuk Jiman selaku tukang dan pekerja sendiri yang dikoordinir oleh terdakwa namun tidak memberitahukan kepada Jiman bahwa merupakan anggota tim pengelola kegiatan hanya menerima upah. <br /><br />B. bahwa terdakwa selaku kepala desa wanengpaten dengan sengaja tidak pernah memberikan rencana anggaran biaya atas kegiatan pembangunan tersebut dan gambar rencana kegiatan pembangunan kepada tim TPK dan jiban selaku kepala tukang sehingga hanya menyesuaikan lahan dan perintah dari terdakwa serta ukuran yang disesuaikan keinginan terdakwa mengakibatkan terdapat selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban. <br /><br />C. dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terdakwa selaku kepala desa wanengpaten tidak melibatkan tim TPK dan bendahara secara langsung dan hanya diperintahkan untuk menandatangani bukti-bukti hukum atau pertanggungjawaban dalam proses pembangunan fisik tersebut dengan di bawah tekanan atau ancaman. <br /><br />D. terdakwa dengan sengaja mencairkan Dana desa sendiri dan tidak melibatkan bendahara sehingga terdakwa dapat mengelola dan mengatur sendiri keuangan desa dengan tidak tercatat atau tidak sesuai peruntukannya. <br /><br />E. Dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pembangunan tersebut terdakwa membuat tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah karena dalam pelaksanaan belanja material langsung dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuat buku kas pembantu dalam setiap kegiatan pembangunan dan atas bukti dukung pembelian nilainya telah disesuaikan oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada sekretaris desa dengan tidak melibatkan bendahara sehingga seolah-olah sesuai dengan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 16 junto pasal 7 ayat (2) peraturan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 angka 18 junto pasal 88 ayat (2) peraturan Bupati Kediri Nomor 33 tahun 2016 pasal 4 huruf b pasal 8 ayat (1)dan ayat (2), Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 tahun 2015 tanggal 4 April 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa di Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015<br /><br />Sehingga perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, pengelola pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBDes Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan mark up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik sehingga terdapat selisih volume belanja senilai material di SPJ lebih besar daripada pelaksanaan untuk material<br /><br />Ssehingga merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri setidak-tidaknya sebesar Rp276.464.282,55 Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas selisih volume pekerjaan infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 700/94/418.11/2020 tanggal 16 Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut<br /><br />Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan di mana terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dalam mengelola pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBDes Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 telah melakukan mark up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik tersebut dengan tidak sesuai keadaan/fakta di lapangan serta surat pertanggungjawaban atas kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /></div><div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HSCulJRTOKu0_sAiGLS_DgIc4G2OzzS4s9JrKL9UfeQ5e9bOgmimFh7UeiKxVbUw9MLdOyRGXdbYBcotMuXq33ImUNGNk8xA0oyuUCQ8ijfyAOJNOTekx4C4K7tQnzx91w8mrfiyja8/s985/IMG20210111124437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HSCulJRTOKu0_sAiGLS_DgIc4G2OzzS4s9JrKL9UfeQ5e9bOgmimFh7UeiKxVbUw9MLdOyRGXdbYBcotMuXq33ImUNGNk8xA0oyuUCQ8ijfyAOJNOTekx4C4K7tQnzx91w8mrfiyja8/w640-h360/IMG20210111124437.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/465/418.32/2013 tanggal 10 September 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Tugas dan fungsi Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagaimana Undang-Undang RI No 6 tahun 2014 tentang desa: Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayah (4) dan Pasal 27<br /><br />Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Kepala Desa Wanengpaten membentuk organisasi pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagai sebagaimana struktur organisasi pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri pada tahun 2016<br /><br />Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku kepala desa mengelola keuangan pemerintahan Desa Wanegpaten dan menetapkan Peraturan Desa yaitu ;  1. Untuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun anggaran (TA) 2016 sebagai berikut : a. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa tahun 2016. b. Peraturan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBDesa TA  2016, APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo tahun 2016 dengan nilai APBDes setelah perubahan sebesar Rp1.29 5.1.38. 7.35 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Desa (PADe) sebesar Rp251.200.000: 2. Dana Desa sebesar Rp607.367.000: 3. Alokasi Dana Desa sebesar Rp330.733.000: 4. Bantuan keuangan dan dari APBD Kabupaten Kediri sebesar Rp70.000 0.000: 5. Bagian dari hasil pajak retribusi sebesar Rp38.683.000; 6. Sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) 2015 sebesar Rp155.735<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dan APBDesa Wanengpaten membentuk dan menetapkan sebagai berikut : <br />I. Tahun anggaran 2016.<br />a. Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 18 8.05/418.91.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan TPK Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2016. b. Panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor: 188.06/418/91/11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). c. pelaksana teknis pengelolaan kegiatan desa (PTPKD) Desa Wanengpaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 188.04/4 18.91.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang PTPKD Desa Wanengpaten TA 2016<br /><br />Bahwa sebagaimana APBDes Desa Wanengpaten, pembangunan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun 2016 sebagai berikut : Peraturan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa TA 2016, Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBDesa TA 2016, APBDes Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun 2016 tentang pembangunan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Wanengpaten Tahun anggaran 2016 telah melakukan pencairan Dana Desa dalam setiap terminnya melakukan pencairan dengan sendiri dan tidak bersama-sama dengan bendahara di mana dalam setiap pencairan Dana Ddesa atas nama Kepala Desa (tidak ada spesimen dengan nama lain/bendahara), saksi Sabar serta terdakwa dalam melaksanakan atas beberapa kegiatan pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan gambar rencana kegiatan<br /><br />Terdakwa juga dalam melaksanakan dan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan sesuai dengan volume kegiatan pertanggungjawaban dengan volume kegiatan yang terpasang, sehingga terdakwa membuat surat pertanggungjawaban seolah-olah sudah benar. Sehingga terjadi selisih volume pekerjaan maupun pembayaran atas beberapa kegiatan pembangunan fisik: <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. tahun 2016</b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuQJYjmtr5_JOgFvDLHDHFIyV2jtSLcxlb_KJwyBVT3mYQq4wDM4d4UT00qYtxlybvHxDu2zPRPqFl2YCbgSTHoO-6rrBcQDyvCmQNeVeLHvHM_qOTn7nUaKx25TaJBWvT66sxBptVfwk/s985/IMG20210111124806.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuQJYjmtr5_JOgFvDLHDHFIyV2jtSLcxlb_KJwyBVT3mYQq4wDM4d4UT00qYtxlybvHxDu2zPRPqFl2YCbgSTHoO-6rrBcQDyvCmQNeVeLHvHM_qOTn7nUaKx25TaJBWvT66sxBptVfwk/w640-h360/IMG20210111124806.jpg" width="640" /></a></div>1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong berlokasi di desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp150.00.00,36. Bahwa dalam pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong direncanakan sebagai mana rencana anggaran biaya, terdakwa selaku kepala desa mengelola sendiri kegiatan pembangunan saluran drainase dari gorong-gorong dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang bersumber dari Dana desa Tahun anggaran 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp150.000,36 telah dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa pada tanggal 29 November 2016<br /><br />Bahwa terdakwa membuat surat pertanggungjawaban dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />2. Pembangunan plengsengan Selatan jomplang berlokasi Selatan jomplang sumber dana dari Dana Desa TA 2016 senilai Rp82.0003.000, direncanakan sebagai mana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa dan telah dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa sebagaimana surat pertanggungjawaban pada tanggal 21 Juli 2016<br /><br />Bahwa terdakwa membuat surat pertanggungjawaban dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />3. Pembangunan plengsengan RT 5 dalam (depan soekoto) berlokasi di RT 5 sumber dana dari Dana Desa TA 2016 dengan nilai sebesar Rp50 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa<br /><br />Pembangunan plengsengan RT 5 dalam (depan soekoto) berlokasi di RT 5 sumber dari Dana Desa TA 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp50 juta telah dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa pada tanggal 29 November 2016 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan dipaksa untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />4. Pembangunan jalan paving depan SD paten berlokasi samping SDN Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2016 sebesar Rp50 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa <br /><br />Laporan pertanggungjawabannya telah dibuat oleh terdakwa sebagaimana surat pertanggungjawaban pada tanggal 22 Juni 2016 dan telah diseranh terimakan pekerjaan tersebut sebagaimana berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor.../.../..../2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan memaksa tim pengelola kegiatan dan penelitian hasil penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />5. Pembangunan beton rabat penahan jalan berlokasi di Desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2016 sebesar Rp50 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jimana sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /></div></div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas pembangunan Desa Wanengpaten TA 2016 di mana terdakwa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2017 tentang APBDesa TA 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2016<br /><br />Pada tahun 2017 sampai dengan 2018, terdapat perubahan dan atau penambahan struktur organisasi pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten Nomor 3 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF3MGEm5cjTDCqoyK4y_X8MsTz4gupitW8A6RinaUL7wMZDHzUSyKsffREm-nHgS0bB3jkQLKiXxRMmDUhS1s7RLWGm83j8sjgfWIlGTVHY2zjZJlD5qEEmQWt2d4SsdvILJ5emXjuOwU/s985/IMG20210111124334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF3MGEm5cjTDCqoyK4y_X8MsTz4gupitW8A6RinaUL7wMZDHzUSyKsffREm-nHgS0bB3jkQLKiXxRMmDUhS1s7RLWGm83j8sjgfWIlGTVHY2zjZJlD5qEEmQWt2d4SsdvILJ5emXjuOwU/w640-h360/IMG20210111124334.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">1.  Untuk APBDesa Wanengpaten TA 2017 sebagai berikut : a. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja, Peraturan Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan APBDesa dengan nilai setelah perubahan TA  2017 sebesar Rp1.399.910.000 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp257.200.000: b. Dana Desa sebesar Rp773.854.000: c. Alokasi Dana Desa sebesar Rp327.38.000: d. bagian dari hasil pajak retribusi sebesar Rp41.528.000: d. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2016 sebesar Rp2.706.903<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>II. Tahun Anggaran 2017.</b></span><br />A. (Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/10/418.71.11/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan TPK  Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2017<br /><br />B. Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor: 188.45/13/418.91.11/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan PPHP Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri  TA 2017 <br /><br />C. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor: 188.45/0 3/4 18.7 1.11/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penetapan PTPKD Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2017 sebagaimana APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun anggaran 2017 sebagai berikut : <br />a. peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan APBDesa junto peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan APBDesa sehubungan APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Ggampengrejo tahun 2017 mengenai pembangunan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Tahun 2017</span></b><br />1. Pembangunan Paving Jalan Makam berlokasi RT 2 Desa Wanengpaten,  sumber dana dari Desa Desa TA 2017 sebesar Rp70.000.000 direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 23 Juni 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />2. Pembangunan Plengsengan Irigasi Jalan Trunojoyo RT 2 berlokasi di Desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2017 senilai Rp100 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa,  dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 30 juni 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />3. Pembangunan Penahan Jalan BAN Combong berlokasi di Desa Wanengpaten, sumber dana dari Dana Desa TA 2017 sebesar Rp154.636.000 direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />4. Pembangunan Plengsengan Selatan Jomplang berlokasi sumber dana dari Dana Desa TA 2017 sebesar Rp86 juta direncanakan sebagai mana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 30 November 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />Atas pembangunan Desa Wanengpaten TA 2017, di mana terdakwa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2018 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2017 tanggal 18 Januari 2018<br /><br />III. Untuk anggaran pendapatan dan belanja desa wanengpaten Tahun anggaran 2018 sebagai berikut:  a. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2018 tentang APBDesa: b. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan APBDesa dengan nilai APBDes setelah perubahan TA 2018 sebesar Rp1.336.376.903 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp261.200.000: 2. Dana Desa sebesar Rp703.492.000: 3. Alokasi Dana Desa sebesar Rp327.450.000: 4. Bagian dari hasil pajak (pajak retribusi) sebesar Rp41.528.000: 5. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2017 sebesar Rp5.906.903<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun Anggaran 2018</b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Xpt9-PXFqGVdwQx5TnT17OlVW0dPUShqdbFbEild3Y_sbDrwfc5WeABZyyTpG5dT-myflDOvR2zxZ7uIfvUgHtlYeGm0EGqZAyXohyphenhyphen6lxgKoYIrxX_HZyYYuIWWp7lgV0EUwU9TbIgQ/s985/IMG20210111124806.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Xpt9-PXFqGVdwQx5TnT17OlVW0dPUShqdbFbEild3Y_sbDrwfc5WeABZyyTpG5dT-myflDOvR2zxZ7uIfvUgHtlYeGm0EGqZAyXohyphenhyphen6lxgKoYIrxX_HZyYYuIWWp7lgV0EUwU9TbIgQ/w640-h360/IMG20210111124806.jpg" width="640" /></a></div>A. Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/09/418.71.11/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan TPK  Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2018<br /><br />B. Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/12/418.71.11/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan PPHP Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2017<br /><br />C. Penetapan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/02/418.71.11/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan PTPKD Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2018<br /><br />Bahwa sebagaimana APBDes Desa Wanengpaten, pembangunan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2018 sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan APBDesa, Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan APBDesa sehubungan APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Tahun 2018</span></b><br /> </div><div style="text-align: justify;">1. Pembangunan Rehab gedung TK tahap 1 dan 2 berlokasi di Desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2018, anggaran tahap pertama sebesar Rp119. 652.050 dan anggaran tahap kedua sebesar Rp25.159.000 direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya<br /><br />II. Pembangunan rehab gedung TK tahap 2<br />Bahwa untuk rencana anggaran biaya pembangunan rehab gedung TK tahap 2, terdakwa tidak melampirkan dalam raport pertanggungjawaban pembangunan rehab gedung TK tahap 1 dan 2 tanggal 30 April 2018, terdakwa mengelola sendiri dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa, dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa sebagaimana surat pertanggungjawaban pembangunan rehab gedung TK tahap 1 dan 2, berita acara penerimaan hasil pekerjaan tahap 1 tanggal 25 Mei 2018 dan tahap 2 tanggal 9 Juni 2018 dengan bukti buku tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgaKvio6v0bfGH1IOoD0o5V1nIdvbfFoEENa3wuITKkU9h4qbX1Wr907fl9v3kjcdm8wk_hjszQw8sB3nHT1P0CwOxC_KBKTcfXwYmiF2CD7ObxH8_6FtfGh0Ntltk_6rAF3Z62__CFBc/s985/IMG20210111124437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgaKvio6v0bfGH1IOoD0o5V1nIdvbfFoEENa3wuITKkU9h4qbX1Wr907fl9v3kjcdm8wk_hjszQw8sB3nHT1P0CwOxC_KBKTcfXwYmiF2CD7ObxH8_6FtfGh0Ntltk_6rAF3Z62__CFBc/w640-h360/IMG20210111124437.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas pembangunan Desa Wanengpaten TA 2018 berupa pembangunan rehab gedung TK tahap 1 dan 2 sumber dana dari Dana Desa TA 2018 dengan realisasi pembangunan rehab gedung 1 dan 2 sebesar Rp119.654200 dan anggaran tahap 2 sebesar Rp25.159.000 di mana terdakwa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2018<br /><br />Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagai berikut:<br />1. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran, Kepala Desa menetapkan APBDesa Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dengan mengadakan Musrbang (musyawarah rencana pembangunan) Desa yang dihadiri oleh LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat desa), BPD (badan permusyawaratan desa), tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, Ibu PKK, RT/RW, Kepala Desa dan Perangkat Desa<br /><br />Muserbang menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang nanti akan ditetapkan dalam Peraturan Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri tentang anggaran pendapatan dan belanja desa,<br /><br />Setelah ditetapkannya APBDes Wanengpaten, Kepala Desa Wanengpaten melaksanakan pengadaan barang/jasa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Wanengpaten dengan membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Wanengpaten.<br /><br />Kepala Desa Wanengpaten dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Wanengpaten yang bersumber dari Dana desa dilaksankan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencairan Dana desa kepada Camat Gampengrejo dikantor Kecamatan Gampengrejo, kemudian atas permohonan beserta kelengkapannya setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap, kemudian Camat Gampengrejo mengeluarkan surat keterangan pencairan Dana desa, dilengkapi dokumen pecairan berupa permohonan kegiatan yang akan dilaksanakan, persetujuan dari pihak kecamatan rekapitulasi kegiatan, Surat perintah pembayaran atas kegiatan, mencairkan menggunakan cek yang di cek tersebut tertera nilai pencairan dan tandatangan kepala desa dan bendahara.<br /><br />Setelah uang kegiatan tersebut dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kemudian Kepala Desa dan TPK (tim pelaksana kegiatan) melaksanakan kegiatan dengan terlebih dahulu membuat rencana kegiatan sebagaimana APBDes Wanengpaten. Sebelum surat pertanggungjawaban tersebut ditandatangani, tim pemeriksa hasil pekerjaan terlebih dahulu memeriksa pekerjaan tersebut. Setelah dinyatakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya atas pekerjaan tersebut, kemudian dibuat surat pertanggungjawaban yang membuat TPK (tim pelaksana kegiatan) bersama-sama kepala desa.<br /><br />Proses permohonan pencairan anggaran Dana Desa (anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) yaitu : 1. Membuat Surat pertanggungjawaban, 2. Mengajukan SPP dan juga R.A.B (rencana anggaran biaya) untuk diajukan rekomendasi ke Kecamatan: 3. Kemudian camat mengeluarkan surat keterangan pencairan anggaran, 4. Kemudian dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk dicairkan<br /><br />Bahwa Pencairan Dana Desa Dan / Alokasi Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pencairan Dana ke-1 (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing) dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />a. Kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa/ ADD Tahun Anggaran sebelumnya sudah selesai 10046:<br />b. SPJ kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output anggaran dana Tahun anggaran sebelumnya 1006:<br />c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output anggaran tahun sebelumnya,<br />d. Semua persyaratan tersebut di atas disampaikan kepada tim fasilitasi Kecamatan,<br />e. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan surat perintah keterangan limpairkan hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ke- 1,  <br /><br />Pencairan Dana ke-2 (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kegiatan realisasi pencairan dana ke-1 sudah selesai minimal 90%,; b. SPJ realisasi pencairan dana ke-1 sudah selesai minimal 90%,; c. Semua persyaratan tersebut di atas disampaikan kepada tim fasilitasi Kecamatan,; d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan surat perintah keterangan limpairkan hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana<br /><br />Pencairan dana tahap ke-3 sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan ketentuan: a. kegiatan realisasi pencairan dana tahap 2 sudah selesai minimal 90%. b. SPJ realisasi pencairan dana tahap 2 sudah selesai minimal 90% c. semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada tim fasilitasi kecamatan<br /><br />Berdasarkan hasil verifikasi tersebut camat mengeluarkan surat perintah keterangan lampirkan hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Jatim bahwa desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan tahap 3 bahwa setiap pelaksanaan pembangunan desa dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang disiapkan oleh kepala desa di mana sebelumnya sudah dirapatkan dengan an badan pemberdayaan masyarakat desa wanengpaten. <br /><br />Kemudian disosialisasikan kepada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa setelah dinyatakan sesuai dan tidak mendapat koreksi oleh badan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa maka pertanggungjawaban di tahun anggaran sesuai dengan laporan pertanggungjawaban desa wanengpaten yang ditetapkan oleh kepala desa wanengpaten pada tahun anggaran berjalan<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwjoLTjJTLFKhAo3ShS-xHb1I1fY6QhDmZNqFdEohCDufTdnj-ErRjBCk51z8KsVUIllqrxUmb2gA0Fk7mD7SZI-f79vC_HGwUXkXnOZ1hPqzh2jIZ3wPdE0hyZwHeSxXFgnzCrs64hSs/s785/IMG20210111124136.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="785" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwjoLTjJTLFKhAo3ShS-xHb1I1fY6QhDmZNqFdEohCDufTdnj-ErRjBCk51z8KsVUIllqrxUmb2gA0Fk7mD7SZI-f79vC_HGwUXkXnOZ1hPqzh2jIZ3wPdE0hyZwHeSxXFgnzCrs64hSs/w640-h360/IMG20210111124136.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa mekanisme pelaksanaan pembangunan Desa Wanengpaten sebagai berikut: a. Membuat perencanaan berupa rancangan anggaran biaya dimana proses perencanaan berupa: foto dokumentasi tempat atas lokasi yang akan direncanakan pembangunan rencana anggaran biaya gambar rencana kegiatan pembentukan TPK, pemberitahuan dari pihak kecamatan atas pelaksanaan waktu kegiatan pembangunan, bahwa yang melaksanakan pembangunan desa berupa kegiatan fisik adalah kepala desa wanengpaten dibantu oleh tim TPK sebagaimana surat keputusan kepala desa atas pengangkatan TPK<br /><br />b. melakukan pengukuran di tempat pelaksanaan pembangunan, melakukan pengukuran dan atau pembersihan lahan kerja. c. pembelian bahan. d. setelah pembangunan fisik dinyatakan selesai membuat surat pertanggungjawaban. e. kemudian setelah pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim panitia penerima hasil pekerjaan. f. titik setelah dinyatakan selesai dan ditandatangani oleh tim panitia penerima hasil pekerjaan dan TPK kemudian terdakwa selaku kepala desa wanengpaten kecamatan gampengrejo kabupaten Kediri menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. g. dengan serah terima pekerjaan pembangunan fisik kepada kepala desa wanengpaten kemudian terdakwa mempertanggungjawabkan kan untuk diarsipkan dan juga ditembuskan kepada BPMPD (badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa)<br /><br />Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri,  dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wanengpaten Tahun anggaran 2016 sampai tahun 2018 atas pembangunan fisik. Setelah melakukan mark up atas kegiatan pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik tersebut, sehingga mendapat selisih nilai pembangunan yang kemudian terdakwa nikmati dan dimanfaatkan sendiri :<br /><br />A. Dalam pelaksanaan pembangunan desa wanengpaten dari tahun 2016-2018 melaksanakan dengan tanpa melibatkan ketua TPK dimana terdakwa selaku kepala desa langsung menunjuk saudara-saudara Jiman selaku tukang dan pekerja sendiri yang dikoordinir oleh terdakwa, namun tidak memberitahukan kepada Giman bahwa merupakan anggota tim pengelola kegiatan hanya menerima upah<br /><br />B. Terdakwa selaku kepala Desa Wanengpaten dengan sengaja tidak pernah memberikan rencana anggaran biaya atas kegiatan pembangunan tersebut dan gambar rencana kegiatan pembangunan kepada tim pengelola kegiatan dan saudara Jiman selaku kepala tukang sehingga hanya menyelesaikan lahan dan perintah dari terdakwa selaku kepala desa serta ukuran yang disesuaikan keinginan terdakwa mengakibatkan terdapat selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban<br /><br />C. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terdakwa selaku kepala desa wanengpaten tidak melibatkan tim TPK dan bendahara serta langsung dan hanya diperintahkan untuk menandatangani bukti-bukti dukung atau pertanggungjawaban dalam proses pembangunan fisik tersebut dengan dibawah tekanan atau ancaman<br /><br />D. Terdakwa dengan sengaja mencairkan dana desa sendiri dan tidak melibatkan bendahara sehingga terdakwa dapat mengelola dan mengatur sendiri keuangan desa dengan tidak tercatat atau tidak sesuai peruntukannya<br /><br />E. Dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pembangunan tersebut terdakwa membuat tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah karena dalam pelaksanaan belanja material langsung dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuat buku kas pembantu dalam setiap kegiatan pembangunan dan tidak bukti dukung pembelian nilainya telah disesuaikan oleh terdakwa selaku kepala desa kemudian diserahkan kepada sekretaris desa dengan tidak melibatkan bendahara sehingga seolah-olah sesuai dengan menerima anggaran biaya dan laporan<br /><br />F. Terdakwa selaku kepala desa wanengpaten dalam membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi kegiatan fisik di lapangan sehingga terdapat selisih nilai dari kegiatan pembangunan sebenarnya dengan pertanggungjawaban terdakwa dimana selisih tersebut dipergunakan terdakwa selaku kepala desa wanengpaten untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana hasil pengakuan di lapangan oleh tim ahli teknis konstruksi dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Kediri yang kemudian dilakukan reviu analisis dokumen SPJ serta pengukuran di lapangan dan dituangkan dalam surat nomor. 262 0.1/11130/41 8.33/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang pemeriksaan laporan pekerjaan fisik desa wanengpaten kecamatan gampengrejo kabupaten Kediri tahun anggaran 2016 ditemukan : <br /><br />1. Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong desa wanengpaten dana desa tahun 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan drainase dana desa Tahun anggaran 2016 terdapat selisih volume belanja material di SPJ lebih besar daripada pelaksanaan untuk material (pelat beton 50 x 75, beton bis, semen, pasir dan kerikil). Total selisih volume sebesar Rp40.733.859,20: <br /><br />2. Pembangunan plengsengan Selatan jomplang dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan selatan jomplang terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan untuk material sebesar Rp4.1 80.80,82 pada item upah terdapat selisih sebesar Rp7.417.570. Sehingga total selisih sebesar Rp11.598.377,62<br /><br />3. Pembangunan plengsengan RT 05 dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan pelencengan RT 05 terdapat selisih volume belanja material di SPJ lebih besar dari pelaksanaan di lapangan untuk material pelat beton batu kerikil semen dan pasir sebesar Rp17.747.531,85 <br /><br />4. Pembangunan paving jalan samping SD negeri paten dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan paving jalan samping SD negeri 4 n terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan di lapangan untuk material dan upah sebesar Rp24.44.024,40<br /><br />5. Lima pembangunan beton rabat penahan jalan dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan beton rabat jalan penahan jalan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan di lapangan sebesar Rp10.173.979,27<br /><br />6. Bahwa data pelakaanaan pembangunan dewa Wanenypnten dari tahun 2016 wd 2018 melakamakan dengan tampa awelihmikan ketua TPK dimana terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa <br /><br />7. Bahwa terdakwa selaku Kepala Dena Watenypaten tidak pernah memberikan rencana anggaran biaya dan gambar rencana kegiatan pembangunan kepada TPK dan Jiman selaku kepala tukang, sehinga hanya menyesuaikan perintah dari terdakwa <br /><br />8. Bahwa dalam pembuatan laporan peranggungjawaban, terdakwa salaku Kepala Dena Wanengpaten tidak melibatkan TPK dan bendahara secara langsung dan hanya diperintah untuk menandatangani bukti bukti dukung atau pertangungajawaban dalam proses pembangunan fisik tersebut dengan dibawah tekanan atau ancaman <br /><br />9. Bahwa terdahwa dengan sengaja mencairkan dana desa sendiri dan tidak melibatkan bendahara sehingga terdakwa dapat mengelola dan mengatur sendiri keuangan desa dengan tidak tercatat atau tidak sesuai peruntukannya<br /><br />10. Bahwa dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban  atas pembangunan tersebut, terdakwa membuat tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah karena dalam pelaksanaan belanja material langsung dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuat buku kas pembantu dalam setiap kegiatan pembangunan. Dan atas bukti dukung pembelian nilainya telah disesuaikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa WanEngpaten kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa dengan tidak melibatkan bendahara sehingga seolah-olah sesuai dengan menerima anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYC5OSMF7VyZvOHPKqHv1aN4mQwkwzZl4yqa4Sa68Z-Acl418oEG1D4A1pDVQny2V-jtjbbqwWbW51I97Bh4QY92QfFZOO8Lo0DbKM7rOl2ZKsZ6RG7r5TWV2a7tfrIsYZue7HrVUrX1o/s985/IMG20210111124803.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYC5OSMF7VyZvOHPKqHv1aN4mQwkwzZl4yqa4Sa68Z-Acl418oEG1D4A1pDVQny2V-jtjbbqwWbW51I97Bh4QY92QfFZOO8Lo0DbKM7rOl2ZKsZ6RG7r5TWV2a7tfrIsYZue7HrVUrX1o/w640-h360/IMG20210111124803.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten dalam membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi kegitaan fisik dilapangan sehinggs terdapat selisih nilai dari keyatan dilapanagan sebenarnya dengan pertanggungjawaban terdakwa, dimana selisih tersebut dipergunakan terdakwa selaku Kepala Dewa Wanengpaten untuk memenuhi kebutuhannya <br /><br />Hal ini sebagaimana hasil pengakuan dilapangan oleh tim ahli teknis konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang kemudian dilakukan riviu analisa dokumen SPJ, serta pengukuran dilapangan dan dituangkan dalam Surat Nomor : 620,1/11130/418,33/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Laporan Pekerjaan fisik Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, telah ditemukan : <br /><br />1. Pembangunan Saluran Drainase/Uorong Gorong Desa Wanenygpaten Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pokerjaan Pembangunan Drainase Dana Desa Tahun Anggaran 2016 terdapat selisih volume beluja material di SPJ lebih besar dari pada pelaksanaan untuk material (plat beton 80x75.boton bis, semen, pasir dan kerikil), Total selisih volume sebesar Rp40.733.859,20   <br /><br />2. Pembangunan Plengsengun Selatan Complang Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan puda pekerjaan Pembangunan Selatan Complang terdapat selisih Volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan untuk material (plat 50x75 dan batu kali) sebesar Rp4.180,807,62, pada item upah terdupat selisih sebesar Rp7,417,870,-, sehingga total selisih Rp11.598.377,62 <br /><br />3. Pembangunan Plengsengan RT, 05 (Depan Sukoto) Dana Desa Tahun Anggaran 2016, berdasarkan perhitungan pada pekerjaan Pembangunan Plengsengan RT, 05 (Depan Sukoto) terdapat selisih votume belanja material di SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material plat beton, batu kali, semen dan pasir sebesar Rp17.747.831,85 <br /><br />4. Pembangunan Paving Jalan Samping SDN Wanengpaten. Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan Pembangunan Paving Jalan Samping SDN Wanengpaten terdapat selisih volume belanju material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material (paving, pasir urug, semen, pasir dan kerikil) dan upah (pekerja, tukang dan kepala tukang) sebesar Rp24.424.024,40 <br /><br />5. Pembangunan Beton Rabat Penahan Jalan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material batu pecah 23 serta upah (pekerja, tukang dan kepala tukang) scbesar Rp10.173.979,27 <br /><br />6. Pembangunan Paving Jalan Makam Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material (paving, tanah urug, semen, pasir dan kerikil) serta upah (pekerja dan tukang) scbcsar Rp38.659.598,76 <br /><br />7. Pembangunan Plengsengan Irigasi Jl. Trunojoyo RT. 02. Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan perhitungan terdapat selisih volume bclanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan, untuk material (plat 50x75 dan pasir) scbesar Rp10.966.024,53 <br /><br />8. Pembangunan Penahan Jalan BAN Combong Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasukan perhitungan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan pada material batu kali/gebal, semen dan pasir sebesar Rp71.316.615,<br /><br />9. Pembangunan Plengsengan Selatan Complang Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan perhitungan terdapat sclisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan, untuk belanja material Plat 50x75 sebesar Rp15.753.571,43 <br /><br />10. Pembangunan Rehab Gedung TK (Tahap 1 dan Tahap II) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 berdasarkan perhitungan pada pelaksanaan Pembangunan Rehab Gedung TK (Tahap 1 dan Tahap 2) terdapat selisih volume material terpasang dilapangan lebih kecil dari belanja SPJ pada material semen, batu pecah, besi, besi, kawat beton, keramik, balok kayu, eternity, genteng, bubungan sebesar Rp35.090.700 <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa efesien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel serta ketentuan atau peraturan sebagai berikut : Peraturan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 1 angka 16 “Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa”. Pasal 7 ayat (2); Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.<br /><br />Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 tahun 2016 Pasal 1 angka 18; Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Lemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. <br /><br />Pasal 8 ayat (2) ; Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut : menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan), khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan) : menetapkan Penyedia Barang/Jasa, membuat rancangan Surat Perjanjian Kerja: menandatangani Surat Perjanjian Kerja: menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa, dan melaporkan scmua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan<br /><br />Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Pasal 4 huruf b ; Seluruh Kegiatan harus dapat dipertangungjawaban secara administratif dan teknis Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br /> Peraturan Bupati Kediri No.14 Tahun 2015 Tanggal 4 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa sctiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 : Pasal 8ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas Beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Pasal 8 ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan olch Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud” <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrcjo, Kabupaten Kediri, telah memperkaya diri sendiri sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri setidak-tidaknya sebesar Rp276.464.282,55 (dua ratus tujuh puluh cnam juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah koma lima puluh lima sen) <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) atas Selisih Volume pekerjaan Insfratruktur dana desa tahun Angggaran 2016, 2017 dan 2018 pada pemerintah Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri No. 700/94/418.11/2020, tanggal 16 Juli 2020 atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut. <br /><br />Perbuatan Terdakwa Bunasir Bin (Alm) Buniran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (atau Pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana. (Jen)<br /></div></div></div>

News Tipikor Mantan Kades Wanengpaten Kab.Kediri Diadili Karena Diduga Korupsi DD Rp276 Juta

  BERITA KORUPSI .CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi S Wijawa, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, Senin, 11 Januari 2021, ...

»

Ex.Kades dan Bendahara Desa Diadili Karena Diduga Korupsi ADD dan DD Sebesar Rp477 Juta

<div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMUkTQRqKDJNA2ncGgSmTa0yzerJ4mH0bBtyeRuTtbNUs3Y8-Z7aKBPRJ5tTzlVgURVoYoszdaIFlX6vWwruImXlhE7li5yYkjySS0kUpCRFYz2xa05tmU0frqunGQi78Hhc6V2xR9uUQ/s1280/3.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="1280" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMUkTQRqKDJNA2ncGgSmTa0yzerJ4mH0bBtyeRuTtbNUs3Y8-Z7aKBPRJ5tTzlVgURVoYoszdaIFlX6vWwruImXlhE7li5yYkjySS0kUpCRFYz2xa05tmU0frqunGQi78Hhc6V2xR9uUQ/w640-h359/3.jpeg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sepertinya Kepala Desa masih mendomani sidang perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Tanah Kas Desa yang tak ada habisnya dengan kerugian negara mulai dari puluhan juta hingga ratusan jura rupiah<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kali ini, diawal tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengadili mantan Kepala Desa dan mantan Bendahara Desa yang diseret oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek terkait dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp477.771.482<br /><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengadili Farid Abdillah Bin H. Moch.Chuslan selaku Kepala Desa, dan Tarmuji Bin Kanit sebagai Bendahara Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek periode tahun 2013 – 2019 (Kamis, 7 Januari 2021) sebagai terdakwa kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran (TA) 2018 sebesar Rp477.771.482<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Junda, Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 7 Januari 2021) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek terhadap terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Marfer Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Harjono, SH., MH. Sementara Kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) atas penunjukan dari Ketua Majelis Hakim<br /><br />Penunjukan Majelis Hakim kepada Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dari LBH YLKI untuk mendapingi kedua terdakwa selama persidangan, karena alasan bahwa terdakwa mengatakan “melarat” alias tidak mempu membayar pengacara dengan menunjukan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah<br /><br />Pertanyaannya. Benar-benarkah para terdakwa keadaan miskin atau tindak mampu untuk membayar pengacara mendampinginya dalam proses persidangan? Adakah Suvey dilakukankah oleh Kepala Desa/Lurah setelmpat saat terdakwa/keluarga terdakwa mengurus SKTM?<br /><br />Sebab jabatan terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan didampingi Penasehat Hukumnya tanpa dibayar alis gratis alias Prodeo adalah bermacam-macam, yaitu ada Petani, Kepala Desa, Kepala Dinas dan ada pula mantan Bupati.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZZGmvWDkNlmstXpBpv0vFDKh_YyI92wy2by-07RbtLqH9xpQYpeJ9fUKCS31V41h8TxptXc3OcV2tY9Bg8-VP3jQQq_mTBI51XV1aLX0WRdldkvZUcOHo06UOhILJU_hOnw1VvuhXxAo/s768/IMG20210107125004.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZZGmvWDkNlmstXpBpv0vFDKh_YyI92wy2by-07RbtLqH9xpQYpeJ9fUKCS31V41h8TxptXc3OcV2tY9Bg8-VP3jQQq_mTBI51XV1aLX0WRdldkvZUcOHo06UOhILJU_hOnw1VvuhXxAo/w640-h361/IMG20210107125004.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Sementara dalam surat dakwaannya JPU Rendy Bahar Putra, SH mengatakan, Bahwa terdakwa I Farid Abdillah Bin H. Moch.Chuslan selaku kepala Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek periode tahun 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013 tentang pemberhentian kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Trenggalek tahun 2013 tanggal 18 April 2013 bersama-sama dengan terdakwa II Tarmuji Bin Kanit selaku bendahara Desa pada periode saat itu yaitu tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek tahun 2018<br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 yang bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya <br /><br />Bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa  Pandean Tahun Anggaran 2018, seluruh APBDes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/9593/35.03.0001.3/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pagu Definitif Dana Desa <br /><br />Setiap Desa, Tahun Anggaran 2018 yaitu besaran Dana Desa (DD), Desa Pandean sebesar Rp674.388.000, dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Pandean sebesar Rp477.813.000, sehingga jumlah total APBDes Desa Pandean pada tahun anggaran 2018 sebelum perubahan dijumlahkan dengan pendapatan Desa lainnya adalah sebesar Rp1.536.436.000 <br /><br />Lalu berdasarkan peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan mengenai dana ADD dan DD Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi ada perubahan mengenai pendapatan lainnya berubah sehingga jumlah nominal APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.605.802.000<br /><br />JPU Rendy Bahar Putra, SH mengatakan, bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan Dama ADD dan DD  Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdekat II adalah sebagai berikut :<br /><br />Proses pelaksanaan pencairan dana pada rekening kas Desa tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 27 sampai dengan pasal 30 dimana dijelaskan, bahwa Pelaksanaan Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dilampiri bukti pernyataan tanggungjawab belanja serta lampiran bukti transaksi. <br /><br />Selanjutnya SPP tersebut dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk minta persetujuan permintaan pembayaran. Setelah disetujui Kepala Desa, dilakukan pencairan dana pada rekening, dan selanjutnya Bendahara melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran.<br /><br />Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pandean tahun 2018 tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK tersebut karena mayoritas hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja, dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya. <br /><br />Dan realitanya, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi Muhtamar hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material saja. Alasannya adalah, seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi Muhtamar tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah diajak musyawarah. Saksi Muhtamar hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. <br /><br />“Saksi Muhhtamar tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Saksi Muktamar hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dikerjakan oleh saksi Muhtamar,” kata JPU Rendy Bahar Putra, SH<br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5n0Eaed8SWVqGgdigcQ3Ka07IOPA68Uvyko3qwKgt2BXI1-rhqurMrSLAs8jtZw7TGSbUnxlcn_RfI2QJqv40EMybDi9gvgw5T3KK_MBfFh-y6Frr0p5pNkdrhL-0YKBZfdo_OQyi5g0/s1280/4.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="1280" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5n0Eaed8SWVqGgdigcQ3Ka07IOPA68Uvyko3qwKgt2BXI1-rhqurMrSLAs8jtZw7TGSbUnxlcn_RfI2QJqv40EMybDi9gvgw5T3KK_MBfFh-y6Frr0p5pNkdrhL-0YKBZfdo_OQyi5g0/w640-h359/4.jpeg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Awalnya, lanjut JPU Rendy Bahar Putra, SH, saksi Muhtamar disuruh secara lisan oleh terdakwa I untuk minta uang kepada terdakwa II selaku Bendahara Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan paving RT 9, RT 10 dan RT 13, dimana sebagian material sudah dibelanjakan oleh terdakwa II selaku Bendahara Desa dan terdakwa I <br /><br />Saksi Muhtamar hanya mengerjakan dan melanjutkan pembangunan. Yang memberikan uang guna kepentingan pembangunan adalah terdakwa II selaku Bendahara Desa, dan yang menentukan besaran nilainya adalah terdakwa I selaku Kepala Desa, dan terdakwa I juga menyampaikan apabila nanti dananya kurang agar melaporkan kepada terdakwa I <br /><br />Uang yang saksi Muhtamar terima tersebut, hanya untuk menyelesaikan pekerjaan di mana sebagian material sebelumnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan oleh terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa. Jadi uang yang saksi Muhtamar terima tersebut hanya untuk menyelesaikan dan membelanjakan material yang kurang saja. <br /><br />Yang melaksanakan, sepengetahuan saksi Muhtamar adalah terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran ADD atau DD Tahun Anggaran 2018 yang akan dimasukkan ke dalam rekening kas Desa Pandean yaitu rekening Bank Jatim atas nama Bendahara Desa Pandean Nomor rekening 022-324-44-91 alamat Pandean, Durenan Trenggalek<br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengoperasikan komputer dan tidak memahami administrasi keuangan Desa. Terdakwa dua juga dalam mengelola keuangan APBD Desa Pandean tahun 2018 yaitu setelah dana diambil dari Bank Jatim, terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para DPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian juga diserahkan kepada terdakwa terdakwa I<br /><br />Bahwa Bendahara tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan dan akuntabel. Karena terakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan Kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa bersama terdakwa II selaku Bendahara mengelola keuangan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang-undangan<br /><br />Bawah terdakwa II dalam mengajukan SPP untuk pencairan dana tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan administrasi kelengkapannya. Bahwa terdapat dua dalam pencairan dari APBDes tahun 2018 dipergunakan di luar ketentuan dari rincian yang ada di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II  dari rekening kas Desa yaitu rekening Bank Jatim atas nama Bendahara Desa Pandean Nomor rekening 022-324-44-91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP oleh terdakwa I maupun terdakwa II, karena uang tersebut di bawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran nilainya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II<br /><br />Bahwa terdapat selisih antara realisasi pelaksanaan APBDesa dengan hasil penghitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek senilai Rp477.771.800 yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II diluar rincian anggaran biaya di dalam APBDes. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembayaran pembangunan desa sejumlah 12 kegiatan fisik konstruksi tidak berpedoman rencana anggaran belanja (RAB) yang telah dibuat <br /><br />Karena dari hasil pengujian laboratorium di UPT laboratorium konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan beton kanstin dan pekerjaan dinding beton saluran irigasi, diperoleh hasil di bawah standar/spesifikasi, sehingga tidak dapat diperhitungkan nilai antara laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan hasil penghitungan fisik konstruksi di lapangan. <br /><br />Dan pengelolaan keuangan yang salah dilakukan oleh terdakwa I bersa-bersama dengan terdakwa II yaitu karena uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari rekening kas Desa tidak dibayarkan sesuai SPP oleh terdakwa I maupun terdakwa II, karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran nilainya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II <br /></span></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgymh4_SzuyFsXjepED8DhES_vd4wt7HCfgLgfKBJLfwJqnkpQJeF013P7HmpdXe-oFmf0KsP1PZVj5qxFjfwmJdQzZuCv8im8vUpNBe3RaewskHLlWrH3bPrHagETL5gzhcBVCgmgxcCs/s1280/2.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgymh4_SzuyFsXjepED8DhES_vd4wt7HCfgLgfKBJLfwJqnkpQJeF013P7HmpdXe-oFmf0KsP1PZVj5qxFjfwmJdQzZuCv8im8vUpNBe3RaewskHLlWrH3bPrHagETL5gzhcBVCgmgxcCs/s16000/2.jpeg" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan Desa tidak dilakukan oleh bendahara Desa yaitu terdakwa II karena tidak mampu dan memahami tentang administrasi keuangan Desa dan tidak bisa mengoperasikan komputer, sehingga yang bersangkutan ; 1. Tidak melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran transaksi ; a. buku kas umum,; b. kas pembantu pajak dan buku Bank. <br /><br />2 Tutup buku setiap akhir bulan, 3. Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. 4.  pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak ke kas daerah/negara<br /><br />Bahwa pemerintah Desa Pandean, Kecamatan Durenan telah menyusun peraturan Desa Pandean Nomor 1 tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.619.243.941,78 setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.872 <br /><br />Perbedaan realisasi pelaksanaan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 dengan hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh ahli Didik Wahyudianto yang tercantum dalam laporan hasil audit tanggal 30 Januari 2020, penggunaan dana per bidang sebagai berikut:<br /><br />1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. <br />Dari 9 kegiatan dengan pengajuan SPP senilai Rp747.090.504,78 terdapat pengajuan SPP senilai Rp202.542.504,78 yang tidak melalui penguasaan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara desa). Atas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa nilai Rp747.090.504,78 diperoleh hasil penghitungan audit senilai Rp655.380.877,78. Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit. Sehingga terdapat senilai selisih kurang senilai Rp91.709.627<br /><br />2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.<br />Dari 12 kegiatan dengan pengajuan SPP senilai Rp720.090.937 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara desa). Atas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa nilai Rp720.090.937 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp398.632202,82. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian laboratorium di UPT laboratorium konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan beton kanstin paving dan dinding beton saluran irigasi diperoleh hasil dibawah standar/spesifikasi. <br /><br />Sehingga terdapat selisih kurang perhitungan nilai antara realisasi pelaksanaan apbdesa dengan hasil penghitungan audit senilai Rp321.458.355<br /><br /> 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan <br />Dari 6 kegiatan dengan pengajuan SPP senilai Rp78.675.000 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan. Aatas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes senilai Rp78.675.000 diperoleh hasil penghitungan audit senilai Rp23.977.000. Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan penghitungan audit. Sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp54. 698.000<br /><br />4. Bidang pemberdayaan masyarakat<br />Dari 6 kegiatan dengan pengajuan SPP senilai Rp733.387.500 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan Desa. Atas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes senilai Rp73.387.500 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp63.482.000.  <br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit. Sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp10.905.500<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRtROsBLkevNSddk2i-Xg9GRA8W5AjvQCct6tsdtrxjrejgLtdMesv86eyYljJdqGPJBgn6YGhyphenhyphenQhRE3uE63RGLm3MfJGlZiVPfwNRHEax4qFZY-aao7q9mh9gN2kpao2KXvu3zXPYVlc/s1280/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="1280" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRtROsBLkevNSddk2i-Xg9GRA8W5AjvQCct6tsdtrxjrejgLtdMesv86eyYljJdqGPJBgn6YGhyphenhyphenQhRE3uE63RGLm3MfJGlZiVPfwNRHEax4qFZY-aao7q9mh9gN2kpao2KXvu3zXPYVlc/w640-h496/1.jpeg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa terdapat pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Pandean, yaitu terdakwa I dan Bendahara Desa Pandean, yakni terdakwa II atas pengelolaan keuangan yang dimaksud, tidak semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan APBDes<br /><br />Dimana pengelolaan keuangan hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan Desa dan untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penggunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.872. <br /><br />Bahwa bahwa terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II wajib melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib Kepentingan hukum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengelola keuangan APBDes tidak sesuai rincian yang ada di dalam APBDes Pandean Tahun Anggaran 2018 dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Desa maupun Bendahara Desa secara baik <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 3 ayat (1), ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), pasal 31, pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), pasal 37 ayat (1) dan ayat (2). Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengelolaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)<br /><br />Dalam rangka penyusunan peraturan Desa tentang APBDes, terdakwa I juga harus mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, yaitu pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan (6)<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa I tidak memfungsikan Tugas Plaksanaan Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/25/35.03.13.2008/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan TPK  dan penerima hasil pekerjaan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018<br /><br />Justru Kepala Desa tersebut telah memfungsikan di luar dari pada keputusannya sebagai akibat yang terjadi atas peraturan tersebut telah menyimpang dari Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 tahun 2017 peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa, pada pasal 50 ayat (1) huruf a, yaitu PKPKD yang dijabat oleh Kepala Desa, dan ayat (2) yaitu TKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD dan kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan<br /><br />Bahwa terdakwa II  selaku Bendahara Desa tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean, Kecamatan Durenan,  Kabupaten Trenggalek tahun 2018 <br /><br />Dikarenakan terdakwa II tidak bisa mengoperasikan komputer dan tidak memahami administrasi keuangan Desa. Terdakwa II juga dalam mengelola keuangan APBDes Pandean tahun 2018 yaitu setelah dana diambil di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian diserahkan kepada Kepala Desa.<br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan Kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. <br /><br />Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama-sama dengan terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes tahun 2018 tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 28, berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yaitu pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa, dan pada pasal 29 yaitu pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas atas : surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi<br /><br />“Ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai, yaitu ada pada Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan dan Bidang pemberdayaan masyarakat,” kata JPU Rendy Bahar Putra, SH<br /><br />Bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pada pasal 24 ayat (3) yaitu, semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Dan perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pada pasal 2 yaitu, keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 24 ayat (3), yaitu semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah<br /><br />“Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasilpemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek, yang dilakukan oleh ahli Didik Agit Wahyudianto yang tercantum dalam laporan hasil audit - tanggal 30 Januari 2020,” pungkas JPPU Rendy<br /><br />Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 (atau pasal 3) junto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Rendy Bahar Putra, SH diakhir surat dakwaannya. (Jen)</span><br /></div></div>

News Tipikor Ex.Kades dan Bendahara Desa Diadili Karena Diduga Korupsi ADD dan DD Sebesar Rp477 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Sepertinya Kepala Desa masih mendomani sidang perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya terkait dugaan penyalahgun...

»

KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Korupsi Di Kota Batu

<p></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Jubir KPK, Ali Fikri :</b> Penyidik memeriksa 2 saksi dan menemukan serta mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek pekerjaan dan juga dokumen perijinan tempat Wisata di Dinas Pariwisata Kota Batu sejak tahun 2011 - 2017</span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4j6rEkIu5NEBbh6p3678m6EqA9rVTjo0DXEISRnIZwhUJIN_wIA2TcTBlfUgnstNw2WMD-gFlfHLCxgm58d3UgPB8Frp_ankTzywgo6NcFhWsQm2yiP-ybt5qBll7xaPxLDSAKtqLWes/s639/uang.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="314" data-original-width="639" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4j6rEkIu5NEBbh6p3678m6EqA9rVTjo0DXEISRnIZwhUJIN_wIA2TcTBlfUgnstNw2WMD-gFlfHLCxgm58d3UgPB8Frp_ankTzywgo6NcFhWsQm2yiP-ybt5qBll7xaPxLDSAKtqLWes/w640-h314/uang.png" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Siapa pejabat atau mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan Korupsi proyek pekerjaan dan perijinan tempat wisata di Dinas Pariwisata Kota Batu sejak tahun 2011 – 2017 ?<br /><br />Pertanyaan inilah yang muncul dari berbagai kalangan Khususnya masyarakat Malang Raya termasuk dilingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkot Batu saat sejumlah Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pengawalan dari Kepolisian melakukan penggeledahan disejumlah lokasi, diantaranya di ruangan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). <br /><br />Dari kegiatan itu, penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek pekerjaan dan juga dokumen perijinan tempat Wisata di Dinas Pariwisata Kota Batu sejak tahun 2011 – 2017 termasuk memeriksa 2 saksi, yaitu Moh. Zaini, pemilik PT Gunadharma Anugerah dan Kristiawan (mantan Asisten rumah tangga Walikota Batu Edy Rumpoko, yang saat ini sudah berstatus terpidana Korupsi Suap). Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Kamis, 7 Januari 2021<br /><br />“Penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada dua saksi, yaitu Moh. Zaini (swasta/pemilik PT Gunadharma Anugerah) didalami pengetahuannya terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak yang terkait perkara ini agar bisa mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkot Batu. Yang kedua, Kristiawan (mantan Asisten rumah tangga), di dalami pengetahuannya terkait dugaan sebagai perantara penerimaan atas perintah dari pihak yang terkait perkara ini untuk menerima sejumlah uang dari para Kontraktor dan SKPD di Pemkot Batu. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Reserse & Kriminal Kepolisian Resor Kota Batu Jl. AP III Katjoeng Permadi No.16, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur,” kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, Penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek-proyek pekerjaan dan juga dokumen perijinan tempat Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2011 samppai dengan 2017. <br /><br />“Berikutnya Tim akan menganalisa dan segera melakukn penyitaan terhadap dokumen dimaksud sebagai barang bukti dalam perkara ini,” ujar Ali Fikri. (Jen) <br /></p><p></p>

News Tipikor KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Korupsi Di Kota Batu

Jubir KPK, Ali Fikri : Penyidik memeriksa 2 saksi dan menemukan serta mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek pekerjaan dan j...

»

Tahun 2020 Jumlah Perkara Menurun, PK Meningkat

<p><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sudah Tobatkah Para Koruptor di Jawa Timur atau Aparat Penegak Hukum bersembunyi dibalik Pandemi Covid19?”</span></span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1R96OeZNwNJz0wvkTfzZg8K5VWNH-vVfk0cMkIKVEQzdTe1vNVkynf4OjARzEUVbVo1bLot4TItJCU7TNzLXezqwvo6L4xNVO4XmO3mfPV0oFKtFCxLGejFxKZiTQtEmYnkH8Xraj2fk/s1006/IMG20171010143417.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1R96OeZNwNJz0wvkTfzZg8K5VWNH-vVfk0cMkIKVEQzdTe1vNVkynf4OjARzEUVbVo1bLot4TItJCU7TNzLXezqwvo6L4xNVO4XmO3mfPV0oFKtFCxLGejFxKZiTQtEmYnkH8Xraj2fk/w640-h360/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selama tahun 2020, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dari 38 Kejaksaan Negeri di Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 60 perkara atau sejumlah 91 perkara dibanding tahun sebelumnya (2019) sejumah 151 perkara. Sementara Terpidana Koruptor yang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) justru meningkat yakni sebanyak 17 perkara</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ke 17 perka PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh para Koruptor di Jawa Timur, yaitu ; 1. Terpidana Yuni Widyaningsih (Kejari Ponorogo),; 2. Terpidana Yaqud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang ditangani KPK),; 3. Terpidana Totok (Kejari Ngawi),; 4. Terpidana Khoirul Anam (Kejari Mojokerto),; 5. Terpidana Ali Hendro Santoso (Kejari Surabaya),; 6. Terpidaa Prayitno (Kejari Pamekasan),; 7. Terpidana Eddy Rumpoko (mantan Wali Kota Batu, ditangani KPK),; 8. Terpidana Nasuchi Ali (Kejari Tanjung Perak, Surabaya),; 9. Terpidana Wahyu Tri Hardianto (KPK),; 10. Terpidana Raden Prayudi Santoso (Kejari Sidoarjo),; 11. Terpidana Ec. Imam Ghozali, Terpidana Indra Tjahyono dan Terpidana Bambang Triyoso (mantan anggota DPRD Kota Malang ditangani KPK),; 12. Terpidana Rosida (Kejari Sidoarjo),; 13. Terpidana Fachrudi Agustiadi (Kejari Surabaya),; 14. Dwi Tri Nurcahyono (mantan Kadis PU Pasuruan ditangani KPPK),; 15. Terpidana Abdullah Fuad dan Sutoyo (Kejari Malang),; 16. Terpidana Ahmad Ramali (Kejari Pamekasan), dan 17. Terpidana Sugiarto (Kejari Kab. Probolinggo)<br /><br />“Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini sebanyak 91 perkara atau menurun sebanyak 39,7 persen tahun kemarin sebanyak 151 perkara. Yang PK ada 17 perkara,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya,Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Rabu, 30 Desember 2020<br /><br />Ternyata penurunan perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya bukan tahun ini saja, melainkan sejak 2017, yaitu sebanyak 289 perkara dibandingkan tahun sebelumnya (2016) yakni sebanyak 298 perkara. Kemudian tahun 2018 sebanyak 206 perkara, tahun 2019 sejumlah 151 perkara, dan tahun 2020 hanya 91 perkara<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah para Koruptor Khususnya di Jawa Timur sudah bertobat atau karena aparat penegak hukum “masih bersembunyi dibalik” kondisi Indonesia dalam masa Pandemi Covid19 (Corona Virus Disease 2019)?. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCarw6X6M879e7zG9XZ-ny-GIBLzSls1pyFcMPmeznhTEscfZ7PFxkNuHUz-0IKaX-35cnea8WKXxdF0GrgUcYCa9diBjEsNx4fMM0ZfpXszZHYQwNKJwptXYD2NCyqQAoL6Klc3ojq1M/s2048/IMG20201230135709-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1681" data-original-width="2048" height="526" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCarw6X6M879e7zG9XZ-ny-GIBLzSls1pyFcMPmeznhTEscfZ7PFxkNuHUz-0IKaX-35cnea8WKXxdF0GrgUcYCa9diBjEsNx4fMM0ZfpXszZHYQwNKJwptXYD2NCyqQAoL6Klc3ojq1M/w640-h526/IMG20201230135709-1.jpg" width="640" /></a></div><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Anehnya, beberapa kasus perkara dugaan Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya Perkara dugaan Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember, Kasus dugaan Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung, Kasus dugaan Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan, kasus dugaan Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang, Kasus dugaan Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, kasus Mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu <span>yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 milyiar justru dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Dr. M. Dofir, SH., MH, Rabu, 30 Desember 2020<br /><br />Alasannya, karena saksi kunci (almarhum) dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo sudah meninggal, dimana Alm. dr.Bagus sudah di Vonis pidana penjara selama 20 tahun. Dan dr.Bagus meninggal di Lapas Porong Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2018<br /><br />“Itu kita hentikan dulu sampai ada bukti bar</span>u, karena saksi kuncinya dokter Bagus sudah meninggal. Jadi belum cukup bukti,” kata Dr. Dofir kepada beritakorupsi.co saat acara Press Release Kejati Jatim dengan para awak media, Rabu, 30 Desember 2020</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Pada hal, menurut  Didik Farkhan Alisyahdi yang saat itu (2018) menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim saat ditemui beritakorupsi.co (20 Juli 2018) mengatakan sudah mengantongi nama-nama calon terangka.<br /><br />“Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui (alm) Fathorrasjid (mantan Ketua DPRD Jatiim) , melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018)<br /><br />Anehnya, nama-nama calon tersangka itupun “musnah” seiring meninggalnya mantan Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid dan kemudian meninggalnya dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo dengan mengeluarkan busa bercampur darah dari mulutnnya di Lapas Porong, Sidoarjo <br /><br />Dan bisa jadi, dengan meninggalnya kedua terpidana itu, tugas berat penyidik Kejati Jatim menjadi berkurang. Dan kematian dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo “membawa senyum kegembiraan” bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277, 6 miliar karena perkara ini sudah dihentikan. (Jen)</span><br /></div>

News Tipikor Tahun 2020 Jumlah Perkara Menurun, PK Meningkat

“Sudah Tobatkah Para Koruptor di Jawa Timur atau Aparat Penegak Hukum bersembunyi dibalik Pandemi Covid19?” BERITA KORUPSI .CO –   Selama ta...

»

Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Di Vonis 1 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp34 Juta

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4bF7OUDO-VYkNtsqnv-ch1l1_4IpQzumH0Bl6p_n3XU6EWkilwBpWzFIUECKIjLETa7cXmOenX96kHjco6i_vjFTYFrOa8bY4dPBqZCtACqAeShyphenhyphenKo1BhgTBxeZxoIH8oqTcGEjcC0RU/s692/IMG20201116132904+++Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="692" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4bF7OUDO-VYkNtsqnv-ch1l1_4IpQzumH0Bl6p_n3XU6EWkilwBpWzFIUECKIjLETa7cXmOenX96kHjco6i_vjFTYFrOa8bY4dPBqZCtACqAeShyphenhyphenKo1BhgTBxeZxoIH8oqTcGEjcC0RU/w640-h482/IMG20201116132904+++Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><span style="font-size: large;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) di Vonis piadana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 30 Desember 2020, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp34.333.856<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) dibacakan dalam surat putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang di ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yaitu Zinur Ridlo dan Widya Aris Susanti maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. Sementara Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #2b00fe;"><span> </span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><span>Berita terkait baca juga : Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui Kwitansi Palsu</span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kasus ini menarik perhatian publik sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, karena Kedua terdakwa adalah pejabat Pengadilan Negeri Trenggalek, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretarsi PN Trenggalek dan Riawan, SH., MH selaku Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd_A7W0y5_hxOqDaP6Q89yor3CnWBDEy70FXMWEV0ArsIpxD27wCTQ2tpTwf1hqWp5iN7qlRAEtQeV2EJUbHxtJ4XWCLKT5NQ-ZjT0dFXbSOJb6l2UwnOfz83QlRjJXgdsM6QISkfXMGI/s2048/IMG20201230135709-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd_A7W0y5_hxOqDaP6Q89yor3CnWBDEy70FXMWEV0ArsIpxD27wCTQ2tpTwf1hqWp5iN7qlRAEtQeV2EJUbHxtJ4XWCLKT5NQ-ZjT0dFXbSOJb6l2UwnOfz83QlRjJXgdsM6QISkfXMGI/w640-h360/IMG20201230135709-1.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sebelumnya, pada taahun 2017 juga terjadi kasus yang hampir sama, yaitu tercorengnya nama baik Kejaksaan di Jawa Timur, karena terpidana Rudy Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekesan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa)<br /><br />Anehnya dalam perkara Korupsi yang menyeret Dua Pejabat PN Trenggalek ini adalah, pencairan anggaran Pos Bakum (Bantuan Hukum) PN Trenggalek kepada LBH “Rakyat Trenggalek” selama dua tahun (2018 – 2019) sebesar Rp48 juta dianggap sah oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Alasannya, karena ada bukti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari pihak PN (oleh Terdakwa Chrisna Nur Setyawan) kepada LBH “Rakyat Trenggalek” (Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH) tanpa ada MoU (memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerjasama  antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakat Trenggalek” seperti yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dan juga diakui oleh Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, Drs. Pujihandi, SH., MH dalam persidangan.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah anggaran Pos Bakum yang diterima oleh LBH “Rakat Trenggalek” tanpa adanya MoU dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Apa dasarnya terbit SPK dan SPM sementara LBH “Rakat Trenggalek” dengan PN Trenggalek tidak pernah membuat perjanjian Kerja ? Apakah pihak lain boleh mengerjakan suatu pekerjaan di Instansi/Lembaga Pemerintah tandapa ada Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja dan menerima angaran ?<br /><br />Hal inilah yang menyulitkan Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk menyeret Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, karena menurut BPKP Jawa Timur, bahwa anggaran yang diterima LBH “Rakat Trenggalek” adalah sah<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak dimasukan, itu dianggap sah. Jadi kami bingung juga,” kata Dodi kepada beritakorupsi.co (Senin, 07 Desember 2020)<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)</span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVQuyUtdo0e9N7C0opRSKBmlLoOZyq55wenmAvvVraggucp9Umb3EGS-7TffVHkx962EBcfEtmxMS-blnZY169fSCqhsOoCFdplWb0PADePBrOYgbzXoDqGC5GSsjd6WXSNI2p3O5M6-M/s639/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVQuyUtdo0e9N7C0opRSKBmlLoOZyq55wenmAvvVraggucp9Umb3EGS-7TffVHkx962EBcfEtmxMS-blnZY169fSCqhsOoCFdplWb0PADePBrOYgbzXoDqGC5GSsjd6WXSNI2p3O5M6-M/w640-h360/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH (dan Riawan, SH., MH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama, yaitu pasal 3 dan dakwaan kedua, pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Terkait pidana Denda, Majelis Hakim mengatakan tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda karena kerugian negara dibawa Lima puluh juta rupiah. Sementara kerugian negara sebesar Rp34.333.856 yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH melalui keluarganya pada tanggal 20 Noveber 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek  diperhitungkan sebagai Uang Pengganti<br /><br />“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama pasal 3 dan Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya<br /></span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTv9HZC-hx3_qfHcx073Jo3K_zI3SGrRVKhhDXGFKeZyWnjixicd0FW_gupSjSPFev_ZAikjIKtU_38b6a7-R0PFpXhk-OHLkDc8bHAUB-t3vERsbOYPWDlUB6DusChZJCqzQWcxro1kY/s639/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTv9HZC-hx3_qfHcx073Jo3K_zI3SGrRVKhhDXGFKeZyWnjixicd0FW_gupSjSPFev_ZAikjIKtU_38b6a7-R0PFpXhk-OHLkDc8bHAUB-t3vERsbOYPWDlUB6DusChZJCqzQWcxro1kY/w640-h360/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" width="640" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: small;"><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Riawan, SH., MH, yang putusannya (Vonis) sama dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH<br /><br />Hukuman pidana pejara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa, lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH mengatakan menerima. Sedangkan terdakwa Riawan, SH., MH pikir-pikir. Sementara JPU juga mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dulu,” kata JPU Rendy Bahar Putra seusai persidangan<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per taahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlPw0KfB_fcH2-r5wguocRKcv9xRC7wX2X5QDdyb-nwPP4i4_yKTPVABUyt1fn_-Kr1Chqks7j_s_d-AtVu7GpocwMZsF2nmMi6lARcebNrHAH-P4BI_duZv0u8Pygiv_XzVwEGBm6wsA/s639/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlPw0KfB_fcH2-r5wguocRKcv9xRC7wX2X5QDdyb-nwPP4i4_yKTPVABUyt1fn_-Kr1Chqks7j_s_d-AtVu7GpocwMZsF2nmMi6lARcebNrHAH-P4BI_duZv0u8Pygiv_XzVwEGBm6wsA/w640-h360/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /><span style="color: #2b00fe;"><span> </span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span>Baca juga : Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?</span></span><br /><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSG2y8v2gksY4XT_LYeSZZLu8rbSzcAVh0v0ntV5hCHjlLEmpAT1u2RQmr1PzhmTg6n4Bd_D-0_JBNub00eYAXbRLljmNNkd67Rj3t_iynp84EQgwupIlQCOD8bCO6YVz0SwgLvzys12Q/s639/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSG2y8v2gksY4XT_LYeSZZLu8rbSzcAVh0v0ntV5hCHjlLEmpAT1u2RQmr1PzhmTg6n4Bd_D-0_JBNub00eYAXbRLljmNNkd67Rj3t_iynp84EQgwupIlQCOD8bCO6YVz0SwgLvzys12Q/w640-h360/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br /></span></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjzQJfE-xgVp4BbWIDAso_6Y8WnYsLdNwFqtZgheREmqL4Ryeq5qzOKIP-FQhn2IG52rgX_afjXwjd0_CUduB_Vmo-o8ASg5DKhI2TtSr2AedFc4kmKCGKAm8dW3892qnbueQUJK5I7eM/s639/IMG20201116125424.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjzQJfE-xgVp4BbWIDAso_6Y8WnYsLdNwFqtZgheREmqL4Ryeq5qzOKIP-FQhn2IG52rgX_afjXwjd0_CUduB_Vmo-o8ASg5DKhI2TtSr2AedFc4kmKCGKAm8dW3892qnbueQUJK5I7eM/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;">Baca juga : Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan</span></span><br /><span style="color: #2b00fe;"><span> </span></span> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga pada tanggal 22 Januari 2019, dana yang cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)</span><br /></div></div>

News Tipikor Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Di Vonis 1 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp34 Juta

BERITA KORUPSI .CO –   Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Anggu...

»