Kasus suap Bupati Ngada, Tersangka Baru Menyusul ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyTiJbRLbuZMAfRzVG3mlHf23zMLJUse5X5CMfGmavoEyY3pK5t1gxG_iCM9EF0oAEP_YbCCQknfjfPOepIyYOsBtSHIo09S_yIIRxb41Dv3R6gzdFCgYsQzIDheKHtTe6D1yiCPdckLw/s1600/Ntt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyTiJbRLbuZMAfRzVG3mlHf23zMLJUse5X5CMfGmavoEyY3pK5t1gxG_iCM9EF0oAEP_YbCCQknfjfPOepIyYOsBtSHIo09S_yIIRxb41Dv3R6gzdFCgYsQzIDheKHtTe6D1yiCPdckLw/s640/Ntt.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Albertus Iwan Susilo (kiri)</td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Saksi Akui Memberikan Sejumlah Uang, JPU KPK: Perbuatan hukum sudah ditemukan adanya perbuatan memberikan 10 persen kepada terdakwa Marianus Sae, yang terungkap dalam persidangan akan di proses Hukum#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kasus Korupsi suap yang menjerat dua sahabat asal Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Pengadilan Tipikor setelah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 11 Pebruari 2018 lalu,  sepertinya akan menyeret beberapa orang lagi, seperti yang terungkap dalam persidangan maupun yang dikatakan JPU KPK.<br /><br />Kedua sahabat yang tertangkap tangan KPK pada tanggal 11 Pebruari 2018 lalu adalah Marianus Sae, yang menjabat selaku Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2010 hingga 2020, yang memiliki 4 (Empat) tempat tinggal, yaitu di Kampung Bosko, Ubedolumolo, Bajawa, Kab. Ngada, NTT,; Rumah Kebun Zeusobo I Golewa Barat, Ngada NTT,; Penful Kupang, NTT dan Kulibul Sari Tibubeneng, Badung, Bali. Sementara Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming seorag pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi yaitu PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT.<br /><br />Dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebagai pengusaha, pemilik (Direktur Utama)  PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu, warga Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT. Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dinyatakan terbukti memberikan sejumlah uang yang totalnya sebesar Rp 2.487.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa Marianus Sae sejak tahun 2011 hingga 2017. Dan sebagai imbalannya, Marianus Sae memberikan puluhan mega proyek kepada sahabatnya (Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming) yang juga sebagai tim sekses Marianus Sae sejak 2010 hingga 2018 saat mencalonkan sebagai Gubernur NTT dalam Pilkada 2018, namun Marianus Sae kandas alias tidak terpilih menjadi Gubernur karena sudah terlebih dahulu “terpilih” masuk penjara.<br /><br />Ternyata Marianus Sae tidak hanya menerima sejumlah uang dan memberikan puluhan proyek kepada Baba Miming  sahabatnya itu, melainkan sejumlah uang juga diterimanya dari keponakan sabahatnya, yaitu Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan. Uang yang diberikan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan kepada terdakwa Marianus Sae sejak tahun 2011 hingga Januari 2018 sebesar 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah). <br /><br />Pemberian uang itu pun bukan secara cuma-cuma, ternyata ada imbalannya berupa beberapa proyek didapatkan Iwan Susilo di Kabupaten Ngada sejak 2012 hingga 2017. Hal inilah yang terungkap dalam persidangan, pada Selasa, 17 Juli 2018.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 17 Juli 2018 yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, dengan agenda pemeriksaan saksi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang dihadirkan JPU KPK Ronald F Rorotikan dkk, sementara terdakwa Marianus Sae didampingi Penasehat Hukumnya dari Jakarta serta para simpatisan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK membeberkan data pemberian sejumlah uang dari saksi ke terdakwa melalui rekening BNI Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang sudah dikuasai oleh terdakwa sejak 2011, maupun proyek yang didapatkan oleh saksi Iwan Susilo dari terdakwa Marianus Sae yang dibenarkan oleh saksi sendiri.<br /><br />“Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 220 juta, tanggal 3 Juni 2013 Rp 100 juta,  tanggal 6 September 2013 Rp 50 juta, tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 200 .juta,  tanggal 30 Juni 2014 Rp 200 juta, tanggal 31 Juli 2015 Rp 100 juta, tanggal 10 Februari 2016 Rp 250 .000juta, tanggal 3 Maret 2016 Rp 100 juta, tanggal 21 Maret 2016 Rp 80 juta, tanggal 26 September 2016 Rp 150 juta, tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta,” kata JPU KPK Ronald F Rorotikan mengingatkan saksi dan dibenarkan saksi, namun menurut saksi ada beberapa penyetoran uang dilakukan Jerry Iwan Susilo selaku adik kandung saksi dan atas perintah saksi sendiri. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Menurt saksi Iwan Susilo, bahwa pada tahun 2011 terdakwa meminta fee sebesar 7 persen, alasan terdakwa menurt saksi ini karena dananya dari pusat jadi perlu untuk melobi pusat. Kemudian pada tahun 2014,  fee menjadi 10 persen. <br /><br />“Tahun 2011, feenya 7 persen dari nilai anggaran. Tahun 2014 menjadi 10 persen diawal. Tahun 2016, fee tetap 10 persen tetapi bayarnya setelah mendapat pembayaran,” kata saksi kepada Majelis Hakim.  Alasan saksi, pembayaran dilakukan setelah mendapat pembayaran karena masalah  keuangan perusahaan. <br /><br />Setelah itu, JPU KPK pun membeberkan proyek yang didapatkan PT Sukses Karya Inovatif dan CV Permai milik saksi dari terdakwa dengan memberikan fee sebesar 7 hingga 10 persen dari nilai anggaran proyek pekerjaan.<br /><br />Proyek yang didapatkan saksi Iwan Susilo dari terdakwa Marianus Sae diantaranya Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,8 milliar pada tahun Anggaran 2014 Proyek . Kemudian tahun anggaran 2015; Proyek Peningkatan Jalan Reko-Zaa, nilai kontrak sebesar   Rp.1.948.913.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/99/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu, nilai kontrak sebesar Rp.2.451.379.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/98/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; 0 Proyek Pembangunan Pasar Aimere. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOrKhCAkWvZTJZ6pspfbFbGisvndPvCIKdLrx9U5nqo0QK05jTkbT4ISNrlpdxv-BvQzz8Ose7hwy354j66P-OCIext6ZIb053kgA3Z5igQs1Dq8Q42DfDS_k6-u5M-WBx-AMV9dapboc/s1600/Iwan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOrKhCAkWvZTJZ6pspfbFbGisvndPvCIKdLrx9U5nqo0QK05jTkbT4ISNrlpdxv-BvQzz8Ose7hwy354j66P-OCIext6ZIb053kgA3Z5igQs1Dq8Q42DfDS_k6-u5M-WBx-AMV9dapboc/s640/Iwan.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">“Yang tanggal 3 Maret, itu Jerry, saya suruh,” kata saksi mejelaskan</span><br /> <span style="font-size: small;"><br />Tahun Anggaran 2016; Proyek Peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia Nilai sebesar Rp 2.553.450.000 sesuai kontrak Nomor 620/PU/BMPJ/KONTRAK/755/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Ululeo Nilai kontrak sebesar Rp 1.564.426.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/765/10/2016 tanggal 26 kontrak Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Rada Nage Nilai kontrak sebesar Rp 1.303.617.000 sesuai kontrak Nomor 630lPJBT/PU/BM/KONTRAK/767/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  <br /><br />Proyek Pembangunan Jembatan Wae Rebo. Nilai kontrak sebesar Rp 2.376.909.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/769/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  Proyek Pembangunan Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada dengan nilal kontrak sebesar Rp 4.255.268.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPKIPGKI19/06/2016 tanggal 28 Juni 2016.  Proyek Rehab Rumah Jabatan Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp 997.550.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPK/PGK/05/05/2016 tanggal 25 Mei 2016. Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Rabat Beton Tengah kampung Damu, Desa Benteng Tawa dengan  nilai kontrak sebesar Rp 199.890.000 sesuai kontrak Nomor 658/lPU/PPK-PLP/PL/21 5/1 0/2016. <br /><br />Dan Tahun Anggaran 2017; Proyek Peningkatan Jalan MaronggeIa-Nampe. Nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BMIPJ/235/05/2017 tanggal 05 Juni 2017, dan proyek peningkatan jalan Marobhatong-Kedhu-Ria. Nilai kontrak sebesar Rp 1.495.400.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/245/06/2017 tanggal 05 Juni 2017. Pembukaan Jalan Puransibu-Marabhatong Riung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 644.999.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/31/05/2017 tanggal 02 Mei 2017. <br /><br />Ini pun dibenarkan saksi. Namun saksi mengatakan, bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh saksi sendiri melainkan dikerjakan oleh temannya dengan cara meminjamkan dokmen perusahan. Keuntungan yang diperoleh saksi dari setiap proyek sebesar 10 persen dari nilai anggaran, sementara fee dari pinjam meminjam dokumen perusahaan sebesar 2 ½ persen.<br /><br />“Ada yang saya kerjakan dengan meminjam (bendera atau dokumen PT),“ kata saksi. <br /><br />Saat ditanya JPU KPK alasan saksi meminjam, pada hal saksi punya PT sendiri. Maupun alasan saksi meminjamkan dokumen perusahaannya untuk mengerjakan proyek, serta keuntungan maupun fee yang diberikan ke terdakwa. Menurut sakssi, karena belum punya pengalaman mengerjakan proyek yang bernilai besar.<br /><br />“Karena PT saya belum punya pengalaman mengerkan proyek besar, feenya Dua setengah (2 ½) persen dari nilai anggaran. Ada yang dikerjakan teman dengan meminjam (PT milik saksi), saya dapat 2 ½ persen,” kata saksi. Saksi ini pun sepertinya termasuk orang yang “licik”<br /><br />JPU KPK maupun Majelis Hakim heran atas jawaban saksi yang mengatakan, kalau meminjamkan dokumen perusahaannya memperoleh fee 2 ½ persen, sementara kalau dikerjakan sendiri memperoleh keuntungan 10 persen. <br /><br />“Apakah teman saudara memberikan fee ke terdakwa dari pekerjaan yang dikerjakan itu,” tanya Majelis Hakim. Saksi mengatakan tidak tahu. Tapi saksi mengakaui kalau saksi yang menandatangani semua dokemn perusahaan yang dipinjam oleh teman saksi terkait proyek yang dikerjakan termasuk pembayaran dari kas Dinas PU (APBD) ke rekening saksi.<br /><br />Sementara pertanyaan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada saksi hanya seputar kelengkapan dokumen perusahaan milik saksi saat mengukiti lelang. Menurut saksi, semua dokumen persayaran berdasarkan Keprsen (Kepres Nomor 54 tahun 2010 jo Kepres Nomor 74 tahun 2012 tentang pengadaan barang jasa milik pemerintah) lengkap.<br /><br />Namun dari keterangan saksi ini ada yang menggelitik terkait keuntungan saksi sebesar 10 persen dan fee ke terdakwa 10 persem dari nilai anggaran. Belum lagi pemotongan PPh dan PPn (pajak penghasilan dan pajak pendapatan yang besarnya sekitar 12 persen, sehingga totalnya sebesar 32 persen dari nilai anggaran. <br /><br />Pertanyaannya, apakah pekerjaan proyek itu dapat dikerjakan sesuai spesikasinya dengan adanya pemotangan sebesar 32 persen dari nailai anggaran, sementara fee yang diberikan terhadap terdakwa tidak masuk dalam anggaran terbut ?. Apakah hal ini hanya terjadi di Kabupaten Ngada, atau terjadi juga dibeberapa Kabupaten/Kota ?. Barangkali ini menjadi bahan bagi KPK unguk mengawasi beberapa mega proyek di tanah air. <br /><br />Usai persidangan. Saat ditanya wartawan media ini terkait keterangan saksi yang mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk mendapatkan proyek pemerintah di Kabupaten Ngada, “Apakah akan diminta pertanggungjawaban hukum atau diproses hukum,”. Menurut JPU KPK Ronald, setiap fakta yang terungkap dalam persidangan akan proses. <br /><br />“Sebenarnya dari fakta yang terungkap sudah cukup adanya perbuatan memberikan 10% kepada terdakwa, tentunya akan melihat pertimbangan Majelis Hakim,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br />“Apakah KPK harus menunggu putusan “, tanay wartawan media ini kemudian.<br /><br />“Pada intinya setiap fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita proses dan kita akan memprioritaskan perkara,” jawab JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronal menjelaskan, bahwa dari keterangan saksi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang merupakan pemilik perusahaan ada yang menarik yaitu awal pertemuan antara saksi dan terdakwa hingga permintaan fee dari proyek yang didapatkan oleh saksi.<br /><br />“Jadi saksi yang kita periksa tadi adalah Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, juga merupakan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang peningkatan jalan yang memang sudah aktif melakukan pekerjaan di tahun 2011 samapi 2017. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari keterangan saksi Iwan Susilo tadi. Awalnya, sebelum berkenalan dengan Marianus Sae, Iwan Susilo sudah sering mengerjakan sejumlah pekerjaan yang dilakukan di Kabupaten Ngada, hanya pagunya sekitar 400 juta sebelum mengenal terdakwa,” kata JPU KPK Ronald. <br /><br />JPU KPK Ronald menlanjutkan, “Setelah Iwan Susilo berkenalan dengan terdakwa di tahun 2011, mulailah awal permintaan untuk mendapatkan proyek yang lebih besar, dan itu inisiatif dari Iwan sendiri.  Saat itu ada pertemuan di Hotel Grand Wisata Ende, pada saat itu Iwan Susilo berinisiatif untuk mendapatkan proyek yang lebih besar, jadi dia langsung memperkenalkan diri dengan terdakwa yang masih saudara dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Jadi mungkin namanya sudah dikenal oleh terdakwa. Setelah pertemuan itu, kemudian ada pertemuan yang lebih intens antara terdakwa dengan saksi, yang menurut saksi tadi pertemuan lebih sering dilakukan di rumah dinas terdakwa. Disitulah ada wacana permintaan komitmen fee yang pertama tahun 2011, menurut saksi tadi sebesar 7 persen. Katanya karena dana dari pusat, perlu melobi pusat tapi kemudian ternyata nggak jadi dilakukan proyek itu, pada hal kan  Iwan sudah memberikan fee sebesar Rp 220 juta tapi tidak dapat proyek. Karena tidak dapat proyek pada hal sudah menyerahkan fee 7 persen, saksi ini mungkin bertanya dan barulah diganti tahun 2012,” kata JPU KPK Ronald menjelaskan. <br /><br />Setelah tahun 2014, kata JPU KPK Ronald melanjelaskan, ada perbedaan komitmen fee menjadi 10 persen yang awalnya 7 persen. Permintaan 10 persen itu di awal menurut keterangan saksi menyatakan, 10 persen kepada terdakwa baru pekerjaannya diberikan. <br /><br />“Tahun 2016 ada kesepakatan lain lagi, tetap 10 persen tetapi bayarnya bukan di depan tetapi setelah mendapat pembayaran (pekerjaan selesai).  Alasannya karena keuangan perusahaan. Jadi total uang yang diberikan sanksi kepada terdakwa sejak tahun 2011 sampai 2018  sekitar 3 koma sekian miliar, kami akan mengecek lagi. Kenapa,  karena pada saat kami menunjukkan bukti dokumen, pembayaran atas nama orang lain yang disuruh sakasi sendiri, jadi kami akan mencocokkan lagi dengan dokumen perbankan,” ungkap JPU KPK Ronald.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut nama Jerry Iwan Susilo adik kandung saksi Albertus Iwan Susilo terkait penyetoran sejumlah uang ke terdakwa melalui rekening Baba Miming, maupun pihak lain yang mengerjakan proyek dengan meminjam perusahaan milik saksi. JPU KPK Ronald mengatakan, bahwa KPK bertujuan untuk mengungkap uang suap yang diterima terdakwa Marianus Sae. <br /><br />“Nama Jerry, kita tidak akan panggil karena di BAP sudah jelas hayan disuruh untuk mentransfer/menyetorkan uang komitmen fee kepada terdakwa melalui rekening Baba Miming. Untuk pertanyaan yang kedua, orang lain yang disebutkan saksi pernah meminjam dokeumen perusahaanya untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Ngada belum dikonformasi. Alasan kita lebih utama untuk membongkar uang suap yang diterima terdakwa,” ucap JPU KPK Ronald.  <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada sekitar tahun 2012, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan berkenalan dengan terdakwa selaku Bupati Ngada di Hotel Grand Wisata Ende. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan beberapa kali pertemuan di rumah dinas terdakwa. <br /><br />Dalam pertemuan itu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan meminta tolong kepada terdakwa agar dapat diberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada yang disanggupi oleh terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan harus memberikan uang “komitmen fee" sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan diberikan kepada terdakwa sebelum proses lelang dilakukan, atau setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa juga meminta agar uang “komitmen fee” tersebut disetor ke rekening BNI Taplus Bisnis Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang mana sebelumnya Kartu ATM rekening tersebut telah diberikan kepada Terdakwa oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan uang “komitmen fee” dari terdakwa, selanjutnya secara bertahap Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya 10 persen  dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang seluruhnya berjumlah Rp1.850.000.000 (Satu milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari keuangan pribadi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />“Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 220 juta, Tanggal 3 Juni 2013 Rp 100 juta,  Tanggal 6 September 2013 Rp 50 juta, Tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 200 .juta,  Tanggal 30 Juni 2014 Rp 200 juta, Tanggal 31 Juli 2015 Rp 100 juta, Tanggal 10 Februari 2016 Rp 250 .000juta, Tanggal 3 Maret 2016 Rp 100 juta, Tanggal 21 Maret 2016 Rp 80 juta, Tanggal 26 September 2016 Rp 150 juta, Tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, Tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta,” ungkap JPU KPK<br /><br />Selain melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan memberikan uang tunai sebesar Rp 1.6 milliar, dengan rincian; pada akhir tahun 2013 sejumlah Rp 270 juta di rumah dinas terdakwa selaku Bupati Ngada. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Rp 250 juta di rumah dinas terdakwa. Pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 280 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Pada tanggal 14 Januari 2018 Rp 400 juta melalui Florianus Lengu di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu.<br /><br />Setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, perusahaan yang digunakan oleh Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di  wilayah Kabupaten Ngada, diantaranya; <br /><br />Tahun Anggaran 2014 <br />Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu dengan nilai anggaran sekitar Rp 2,8 milliar;<br /><br />Tahun Anggaran 2015; <br />Proyek Peningkatan Jalan Reko-Zaa, nilai kontrak sebesar   Rp.1.948.913.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/99/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu, nilai kontrak sebesar Rp.2.451.379.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/98/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; <br /><br />Tahun Anggaran 2016; <br />Proyek Peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia Nilai sebesar Rp 2.553.450.000 sesuai kontrak Nomor 620/PU/BMPJ/KONTRAK/755/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Ululeo Nilai kontrak sebesar Rp 1.564.426.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/765/10/2016 tanggal 26 kontrak Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Rada Nage Nilai kontrak sebesar Rp 1.303.617.000 sesuai kontrak Nomor 630lPJBT/PU/BM/KONTRAK/767/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Wae Rebo. Nilai kontrak sebesar Rp 2.376.909.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/769/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  Proyek Pembangunan Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada dengan nilal kontrak sebesar Rp 4.255.268.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPKIPGKI19/06/2016 tanggal 28 Juni 2016.  Proyek Rehab Rumah Jabatan Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp 997.550.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPK/PGK/05/05/2016 tanggal 25 Mei 2016. Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Rabat Beton Tengah kampung Damu, Desa Benteng Tawa dengan  nilai kontrak sebesar Rp 199.890.000 sesuai kontrak Nomor 658/lPU/PPK-PLP/PL/21 5/1 0/2016. <br /><br />Tahun Anggaran 2017; <br />Proyek Peningkatan Jalan MaronggeIa-Nampe. Nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BMIPJ/235/05/2017 tanggal 05 Juni 2017, dan proyek peningkatan jalan Marobhatong-Kedhu-Ria. Nilai kontrak sebesar Rp 1.495.400.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/245/06/2017 tanggal 05 Juni 2017. Pembukaan Jalan Puransibu-Marabhatong Riung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 644.999.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/31/05/2017 tanggal 02 Mei 2017. <br /><br />Barang Bukti (BB) yang disita KPK berupa uang yang tersimpan dalam rekening BNI Nomor 0213012701 a.n Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming digunakan oleh terdakw untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk pencalonan Marianus Sae baik dalam Pilkada  Bupati Ngada maupun Pilkada Gubernur NTT, dan uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sebesar Rp 659.854.895. (Rd1)</span>

News Tipikor Kasus suap Bupati Ngada, Tersangka Baru Menyusul ?

Albertus Iwan Susilo (kiri) #Saksi Akui Memberikan Sejumlah Uang, JPU KPK: Perbuatan hukum sudah ditemukan adanya perbuatan memberikan 1...

»

Sidang Korupsi Bansos Jember Terungkap, Pengucuran Anggaran Rp 38 M Tanpa Prosedur

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibiyxqpPKIMC2h3GhPYyqOGxXSh-JrjaDQpEq8qRgZL8qwMDiKgx1uN0CHOCtXhbygnXZynrVlHVnUfxRa5QxG_AMWKD9HNLISEG59TGQBU6kGOkPwKvkAZefbjbm12rxQuHVWmt4Ryuo/s1600/IMG20180717145538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibiyxqpPKIMC2h3GhPYyqOGxXSh-JrjaDQpEq8qRgZL8qwMDiKgx1uN0CHOCtXhbygnXZynrVlHVnUfxRa5QxG_AMWKD9HNLISEG59TGQBU6kGOkPwKvkAZefbjbm12rxQuHVWmt4Ryuo/s640/IMG20180717145538.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiarto, mantan Sekda Kab. Jember</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Sugiarto mengatakan, pencairan dana hibah dan Bansos tidak sesuai prosedur dan hanya pengajuan dari Dewan. Menurut Calon Bupati Jember ini, dirinya tak kuasa untuk menolak permintaan itu.<br /><br />Hal itu disampaikan Sugiarto kepada Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu Hakim anggota Agus Yunianto dan Bagus Handoko, dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari jember Herdian, untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Jember, pada Selasa, 17 Juli 2018.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Sugiarto mengatakan adanya permintaan dana hibah dan Bansos untuk anggota maupun untuk pimpinan pada saat rapat gabungan tim Anggaran Pemda dan Banggar DPRD.<br /><br /> "Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember ada permintaan dana hibah dan bansos senilai Rp 38 miliar baik untuk anggota maupun pimpinan, yang disampaikan pimpinan Dewan. Tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” ujar Sugiarto<br /><br />Anehnya, Selaku ketua tim anngaran Kabupaten Jember, Sugiarto berhak menolak pencairan dana hiba dan Bansos tersebut kalau memang tidak sesuai dengan prosedur, apalagiu hanya permintaan secara lisan. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, mengapa penyidik tidak meminta pertanggungjawab Sugiarto selaku pejabat yang mencairkan dana tanpa sesuai prosedur ?. Apakah tanggungjawab hukum hanya ada pada pihak Legislatif ?<br /><br />Dalam sidang kali ini, JPU Kejari Jember juga mengadirkan beberapa orang saksi, diantaranya Sugiarto (Sekda), MSA Djalal (Bupati), Ita Puri Handayani (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Jember, dan  dan stafnya Ita Puri Handayani, Hadi Sasmito.<br /><br />Namun mantan Bupati Jember MSA Djalal, yang beberapa bulan lalu anaknya sudah divonis pidana penjara selama 1 tahun terkait kasus Kopsi juga sebesar Rp 2.5 milliar, tidak memenuhi panggilan sidang. Sementara menurut JPU Kejari Jember Herdian, akan melakukan pemanggilan lagi untuk sidang berikutnya. <br /><br />Dana Hibah dan Bansos yang dikucurkan pemerintah adalah bertujuan untuk para petani di Kabupaten Jember, namun dalam pelaksanaannya justru dinikmati para dewan yang terhormat itu. Penguscuran dana itu pun dilakukan oleh pihak eksekutif terhadap legislatif yang tidak sesui degan prsosedur.<br /><br />Selain itu, ada kabar yang berkembang, bahwa sekelompok Wartawan di Kebupaten Jember itu dikabarkan menerima kucuran dana sebesar Rp 250 juta dengan cara membentuk Kelompok Koperasi.<br /><br />Terkait hal itu, Kasi Pidus Kejari Jember mengatakan belum mengetahui karena kasus ini sudah ditarik ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />“Saya belum sapai ke situ karena kasus ini sudah ditarik ke Kejati,” ucap Herdian usai persidangan, Selasa, 17 Juli 2018.  (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Bansos Jember Terungkap, Pengucuran Anggaran Rp 38 M Tanpa Prosedur

Sugiarto, mantan Sekda Kab. Jember berita korupsi .co - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Sugiarto mengatakan, pencairan...

»

Semua Anggota DPRD Kota Malang “Bisa Jadi Tersangka ?”

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMSeAQNDqd2UZ1hSOIBmdkuF64wGSl3E6tnEmiC51av7JwveIPDRu6CAVKSygnoUTtIxcqj4ypEIrKWim-rdqNPkmY8dFxh-dBLnO8X9hAvz_CT__avXhyphenhyphenyEe2mkrnnRWXTKfEdswN5d0/s1600/IMG20180713190150.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMSeAQNDqd2UZ1hSOIBmdkuF64wGSl3E6tnEmiC51av7JwveIPDRu6CAVKSygnoUTtIxcqj4ypEIrKWim-rdqNPkmY8dFxh-dBLnO8X9hAvz_CT__avXhyphenhyphenyEe2mkrnnRWXTKfEdswN5d0/s640/IMG20180713190150.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: xx-small;">Keterangan foto searah jarum jam, Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), dan saksi lainnya adalah Sony Yudiarto (Demokrat), Indra Tjahyono (Demokrat) serta Umi (istri Moch. Arif Wicaksono)</span></b></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam persidangan terungkap, Istri terpidana mantan Ketua DPRD Kota Malang turut saat bagi-bagi uang “Suap”#</b></span></span></i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5R7iKHB0Soiq-Y3Ng1xY8_kg17bYMtjAuJ0rz2Wn1U_dHnX_LysDHXOOfA1dT8p88xTLzxemeTAPfWZGIEk7HuRz4rSRZVJDFiDIlvj1P2ETYcSl5FgPCjTZNy7LPTnR9MgloNK_J5GY/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5R7iKHB0Soiq-Y3Ng1xY8_kg17bYMtjAuJ0rz2Wn1U_dHnX_LysDHXOOfA1dT8p88xTLzxemeTAPfWZGIEk7HuRz4rSRZVJDFiDIlvj1P2ETYcSl5FgPCjTZNy7LPTnR9MgloNK_J5GY/s640/1.jpg" width="424" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Di KPK tidak mungkin mengembangkan suatu kasus, tapi kita hanya bicara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun diproses penyidikan, tentu kita akan mintakan pertanggung jawaban hukumnya,” inilah yang dikatakan JPU KPK Arif Suhermanto kepada wartawan media ini pada Jumat, 6 Juli 2018.<br /><br />JPU KPK Arif menambahkan, uang sampah lebih dulu diterima baru uang pokir. Tanggal 13 Juli 2015 diterimakan uang sampah masing-masing anggota Dewan sebesar Rp 5 juta. Dari awal sudah jelas, keterangannya Arif Wicaksono mengatakan ada pertemuan tentang permintaan THR itu, saat mau sidang paripurna tanggal 14 Juli 2015. Para Ketua Fraksi dan Prapto menginisiasi minta uang THR, kemudian Arif Wicaksono dalam pertemuan di ruang Dewan bersama Walikota Moch. Anton. Dan itu dibenarkan Walikota sendiri, Wakil Walikota juga ada, Sekda. Ketiganya dari eksekutif sama Ketua Fraksi. Dan itupun juga dibenarkan oleh Sekda termasuk Pak Prapto. Ada permintaan THR itu, dan Walikota mengamini seperti itu. <br /><br />“Kalau menurut Arif Wicaksono, uang sampah itu 200 juta, dibagi untuk semua anggota Dewan masing-masing 5 juta rupiah kecuali pimpinan Ketua DPRD sama Pak Prapto. Dan itu dibenarkan Walikota sendiri, Wakil Walikota juga ada, Sekda. Ketiganya dari eksekutif sama Ketua Fraksi. Dan itupun juga dibenarkan oleh Sekda termasuk Pak Prapto. Ada permintaan THR itu dan Walikota mengamini seperti itu,” ungkap JPU KPKArif lebih lanjut.<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto pun menjawab pertanyaan wartawan media ini terkait, apakah ada kemungkinan KPK akan melakukan pengembanagan serta meminta pertanggungjawaban hukum dari seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, sebab 26 dari 45 orang anggota DPRD Kota Malang, “belum di proses hukum”.                                                            <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRD5zTTN6Hb-hxLbWPYNCHTIDNjO8FFLNDz_6-c80ihOf3OX5GtCH77vc6F3VAoVgy4PL35S8iZn9J3GyRYwXoOHVWCYKI_yaDPRFmqfmgxDduSD0nKM1CLH7Dgpe-wpc-60eZZXCKd6I/s1600/IMG20180713190048.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRD5zTTN6Hb-hxLbWPYNCHTIDNjO8FFLNDz_6-c80ihOf3OX5GtCH77vc6F3VAoVgy4PL35S8iZn9J3GyRYwXoOHVWCYKI_yaDPRFmqfmgxDduSD0nKM1CLH7Dgpe-wpc-60eZZXCKd6I/s640/IMG20180713190048.jpg" width="640" /></a><br /> <br /> Ke- 26 orang anggota Dewan yang terhormat di  DPRD Kota Malang itu hingga saat ini memang masih tetap duduk di kursinya masing-masing, yakni dari PDIP (7 orang) Arief Hermanto, Eka Satriya Gautama, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, Erni Farida; PKB (2 orang) Mulyanto, H. Rasmuji;  GOLKAR (2 orang) Choeroel Anwar, Ribut Harianto; DEMOKRAT (2 orang) Indra Tjahyono, Sony Yudiarto; GERINDRA (3 orang) Een. Ambarsar, Teguh Puji Wahyono, Letkol. Purn. Suparno; PAN (2 orang) Harun Prasojo, H. Subur Triono; HANURA (2 orang) Afdhal Fauza, Ec. Imam Ghozali; PKS (3 orang) Sugiarto, Bambang Triyoso, Choirul Amri; PPP (2 orang) Syamsul Fajrih, Asia Iriani; NasDem (1 orang) Mohammad Fadli.  <br /><br />“Bukan dikembangkan tetapi akan diproses hukum. Apapun fakta hukum yang terjadi, akan diminta pertanggungjawaban hukum. Kita hanya bicara fakta hukumnya yang terungkap dalam persidangan,” kata JPU KPK Arif saat itu (Jumat, 6 Juli 2018).<br /><br />Apa yang dikatakan JPU KPK ini adalah semua berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi mapun bukti berupa hasil percakapan sesama anggota Dewan, anggota Dewan dengan Sekda Cipto Wiyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya Pemrov. Jatim sejak akhir Desember 2017,  maupun bukti lainnya yang ditunjukkan JPU KPK kepada Majelis Hakim sejak awal saat perkara ini disidangkan dengan terdakwa (terpidana) Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PU PPB Kota Malang, dan sidang jilid II dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selakau Ketua DPRD Kota Malang dan kemudian jilid III dengan terdakwa Moch. Anton.<br /><br />Anehnya, sekalipun Majelei Hakim menyatakan 2 terdakwa (Jarot Edi Sulistyono dan Moch. Arif Wicaksono) sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap  yang disebut dengan istilah uang Pokir terkait pembahasan APBD-P  tahun 2015 (putusan sudah berkekuatan hukum tetap), namun tidak membuat seluruh anggota Dewan yang terhormat itu mengakui dengan jujur   <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFhp2NXtrb57defGUM2JO4aUHwX3JZaU7dsJcy5in755pVsjAU9lQKZllXV8KUXYmpkeo9KLnw9LPehRnDdx2FHUWZMYBJUTs4D0wf3lydHHpqCFeaUD2qCD4x_rkK_S_doYjYL1lGpE/s1600/IMG20180629110236.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFhp2NXtrb57defGUM2JO4aUHwX3JZaU7dsJcy5in755pVsjAU9lQKZllXV8KUXYmpkeo9KLnw9LPehRnDdx2FHUWZMYBJUTs4D0wf3lydHHpqCFeaUD2qCD4x_rkK_S_doYjYL1lGpE/s400/IMG20180629110236.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Syamsul Fajrih</td></tr> </tbody></table> <br /> Kepada Majelis Hakim mengatakan tidak menerima uang Pokir, diantaranya Asia Iriani, Mohammat Fadli dan Samsul Fajri. Keterangan itu disampaikan Samsul Fajri dengan percaya diri sambil cengar-cengir menjawab pertayaan JPU KPK. Keterangan saksi-saksi ini pun sama dengan keterangan beberapa saksi liannya diantaranya Mohan Ketelu, Syaifur Rusdi, Sahrawi, Abd. Rachman dan Imam Fauzi, saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Moch. Anton dipersidangan pada Selasa, tanggal 3 Juli 2018.<br /><br />JPU KPK Fitroh pun saat itu mengatakan terhadap saksi Samsul Fajri, “apakah harus menjadi tersangka supaya saudara jujur ?”. Namun Samsul Fajri tetap mengatakan tidak menerima. Pada hal, Keterangan saksi Moch. Arif Wicaksono, Suprapto, Heri Puji Utami dan Subur Triono pada sidang sebelumnya mengatakan semua anggota Dewan menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut.<br /><br />Memang ada keributan diantara anggota Dewan penerima uang Pokir seperti yang terungkap dalam persidangan. Namun bukan karena tidak menerima, melainkan karena pembagian yang tidak merata. Sehingga beberapa anggota Dewan hendak melakukan “unjuk rasa” dengan “mengancam” akan menginap di rumah dinas Ketua DPRD.<br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVCXEqSCgKybRTgHKWQSWtK-4BhYDvbNL39xOWww2U4qCtequdUTXAouxr_BOB5AZmLaDCLrICtdhO0G915GyealDzGQgWNCcRatOEQw4Dn_0NyuoNyE9LQwjekoG9iY-vYpFh74AMHto/s1600/Soni%252C+Hendra+dan+Umi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="991" data-original-width="850" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVCXEqSCgKybRTgHKWQSWtK-4BhYDvbNL39xOWww2U4qCtequdUTXAouxr_BOB5AZmLaDCLrICtdhO0G915GyealDzGQgWNCcRatOEQw4Dn_0NyuoNyE9LQwjekoG9iY-vYpFh74AMHto/s400/Soni%252C+Hendra+dan+Umi.jpg" width="343" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Soni, Hendri dan Umi</b></span></td></tr> </tbody></table> Pada hal sebelumnya, Arif Wicaksono termasuk Heri Puji Utami selaku Ketua Fraksi PPP-Nasdem yang juga Istri mantan Walikota Malang Peni Suparto serta beberapa anggota Dewan lainnya mengatakan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa seluruh (45 orang) anggota Dewan menerima uang Pokir masing-masing anggota sebesar Rp 12.5 juta, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi sebesar Rp 15 juta. Selain uang pokir, ada uang sampah yang diterima terlebih dahulu masing-masing anggota sebesar Rp 5 juta, dan uang saat pembahasan APBD murni 2015  yang diterima di tahun 2014 masing-masing Fraksi sebesar Rp 225 juta.<br /><br />“Semua Fraksi menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut,” kata Heri Puji Utami dalam persidangan (Jumat, 29 Juni 2018).<br /><br />“Saya terima dari Pak Arif sebesar Rp 52,5 juta. Saya lupa, menjelang lebaran (14 Juli 2015) di rumah dinas. Saya sendiri, tidak ada orang. Di ruang tengah masuk sedikit ke dalam. Tidak ada anggota lain.  Saya baru tahu dari Bambang Trioso saat dikonfrontir di KPK kalau pokok-pokok pikiran itu diganti dengan uang. Saya tidak hadir saat rapat,” jawab Slamet dalam sidang, Jumat, 6 Juli 2018<br /><br />Saksi Slamte juga menjelaskan, setelah uang itu diterima dari Arif Wicaksono, kemuidian malam itu langsung diantarkan ke Suparno sebesar Rp 12.5 juta rupiah, dan keesokan aharinya diserahkan ke dua anggota Fraksinya di gedung Dewan yaitu Een dan Teguh.<br /><br />“Malan itu saya antarkan ke Pak Suparno dirumahnya, sedangkan 2 anggota lain saya kasihkan besoknya masing-masing 12,5 juta. Saya katakan, ada titipan tambahan THR,” jawab saksi Slamet.<br /><br />“Adakah Pertemuan dengan Walikota, Wakil Walikota dengan Ketua Dewan meminta uang THR saat mau sidang paripurna?,” tanya JPU KPK. Namun saksi Slamet tetap mengatakan tidak tau dan baru tahu saat dipersidangan.<br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpG578cmrJIXw7iTy7duapKqjQMhTM1lyG3cz3BtDaml2gak6uNt_BQum77hVbXfF2hCfzX4uAKKjRDEAIlWlMoD50v-iZHzVAKRiJBlj8xDyCUKoPbcI2xxtQF2SuZRgHFpm-P4jjM74/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1027" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpG578cmrJIXw7iTy7duapKqjQMhTM1lyG3cz3BtDaml2gak6uNt_BQum77hVbXfF2hCfzX4uAKKjRDEAIlWlMoD50v-iZHzVAKRiJBlj8xDyCUKoPbcI2xxtQF2SuZRgHFpm-P4jjM74/s400/Dewan.jpg" width="298" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;">Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketu)</span></b></td></tr> </tbody></table> <br /> Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2015 yang terdiri dari 10 Partai Politik adalah; 1. PDIP (11 orang) Arief Wicaksono (Ketua DPRD/PDI-P), Suprapto, Arief Hermanto, Eka Satriya Gautama, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, Tri Yudiani, Erni Farida, Abdul Hakim (Ketua Komisi B); 2. PKB (6) Zainuddin (Wakil Ketua), Sahrawi, Abd. Rachman, Mulyanto, H.M. Imam Fauzi (Ketua Komisi D), H. Rasmuji;  3. GOLKAR (5 orang) Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua), Sukarno, Choeroel Anwar, Ribut Harianto, Bambang Sumarto (Ketua Komis C); 4. DEMOKRAT (5 orang) Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketu), Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A),  Hery Subiantono, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto; 5. GERINDRA (4 orang) Drs. Salamet, Een. Ambarsar, Teguh Puji Wahyono, Letkol. Purn. Suparno; 6. PAN (4 orang) H. Mohan Katelu, Harun Prasojo, Syaiful Rusdi, H. Subur Triono; 7. HANURA (3 orang) Ya’qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Ec. Imam Ghozali; 8. PKS (3 orang) Sugiarto, Bambang Triyoso, Choirul Amri; 9. PPP (3 orang) Hj. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Syamsul Fajrih, Asia Iriani;  10. NasDem (1 orang) Mohammad Fadli. <br /><br />Tidak hanya itu. Saat KPK pun menetapkan dan “menyeret” Moch. Anton selaku Wali Kota Malang ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, juga masih tidak membuat para politikus yang duduk di kursi Dewan yang terhormat itu tidak mengakui kalau sudah menerima uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni.<br /><br />Dari 45 oarang anggota DPRD itu, 19 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa mulai dari Ketua, 3 Wakil, 4 Ketua Komisi dan 8 Ketua Fraksi serta 3 anggota dewan yang tidak menduduki jabatan.<br /> <br /> Ke- 19 orang anggota DPRD yang terdiri dari Ketua dan 3 Wakil Ketua, adalah 1. Arief Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang (PDIP), sudah divonis 5 tahun penjara; 2. HM. Zainudin (Wakil Ketua/PKB; 3. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat); 4. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar); <br /><br />4 orang Ketua Komisi yaitu 1. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat); 2. Abdul Hakim (Ketua Komis B/PDIP, kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD menggantikan Moch. Arif Wicaksono; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar); 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB); <br /><br />8 Ketua Fraksi diantaranya 1. Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem; 2. Suprapto (Ketua Fraksi PDIP); 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB); 4. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar); 5. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN); 6. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat); 7. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) dan 8. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra). <br /><br />Serta 3 tersangka lainnya tidak menduduki jabatan yakni  1. Tri Yudiani (Fraksi PDIP); 2. Syaiful Rusdi  (Fraksi PAN); 3. Abdul Rachman (Fraksi PKB); <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTGlXq2CJF7zmSu8gDBYF5lXp078QHlhdWXnL2hyphenhyphen53o8XUSq0ktmynN6btQbh6l4htRHITMAFhsIyVe63I9jNRSdEgUrW7A0M-zNppZc6nnuftDYMR4i3f4mqNgQoGFF23cyLHX5VRWe4/s1600/Rahayu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1243" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTGlXq2CJF7zmSu8gDBYF5lXp078QHlhdWXnL2hyphenhyphen53o8XUSq0ktmynN6btQbh6l4htRHITMAFhsIyVe63I9jNRSdEgUrW7A0M-zNppZc6nnuftDYMR4i3f4mqNgQoGFF23cyLHX5VRWe4/s320/Rahayu.jpg" width="310" /></a></div>  Yang lebih anehnya lagi, saat KPK pun menetapkan 18 anggota DPRD Malang menjadi tersangka dan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Moch. Anton di persidangan, masih mengatakan tidak menerima uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni, seperti yang disampaikan beberapa orang saksi termasuk calon Wali Kota Malang namun akhirnya kalah dalam Pilda yang berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018, yaitu Yaqud Ananda Qudban, Sony Yudiarto (Demokrat) dan Indra Tjahyono (Demokrat) dalam persidangan, Jumat, 13 Juli 2018.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada  Jumat, 13 Juli 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan 9 orang saksi untuk terdakwa Moch. Anton yang dihadirkan JPU KPK diantaranya 6 saksi yang saat ini menjadi tersangka yaitu Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), dan saksi lainnya adalah Sony Yudiarto (Demokrat), Indra Tjahyono (Demokrat) serta Umi (istri Moch. Arif Wicaksono).<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, Yaqud Ananda Qudban mengatakan tidak menerima apa-apa. <br /><br />“Saya tidak menerima,” kata wanita ini yang memibta namanya jagan disebutkan pada persingan terdahulu dengan memberikan sejumlah uang melalui orang kepercayaannya yang hadir dalam persidangan.<br /><br />Keterangan wanita yang gagal menjadi Wali Kota Malang di Pilkada 2018 ini tidak jauh beda saat memberikan keterangan sebagai saksi (sebelum ditetapkan menjadi tersangka) untuk terdakwa Arif. Pada hal bukti berupa rekaman percakapan antara Yaqud Ananda Qudban dengan Moch. Anton yang diputar JPU KPK dalam persidangan sangat jelas membicarakan MoU sampah. Namun percakapan itu malah dikatakannya sebagai guyonan (bercanda).<br /><br />Dan perkataan Dewan yang terhormat ini sempat membuat JPU KPK terutama Majelis Hakim merasa jengkel. Sebab percakapan dianatara penjabat negara dikatakan hanya bercada kepada Majelis Hakim.<br /><br />Keterangan Yaqud Ananda Qudban juga sama dengan keterangan saksi Sulik Lestyowati, Sony Yudiarto dan Indra Tjahyono.<br /><br />Sementara keterangan Heri Subianto sempat mengatakan tidak menerima, namun akhirnya mengakui menerima sebesar Rp 42.5 juta, dan uang itu pun dibagi-bagikannya ke anggota Fraksinya masing-masing sebesar Rp 10 juta, sementara untuk dirinya sebanyak Rp 12.5 juta.<br /><br />“Waktu itu menjelang lebaran, saya lupa tanggal berapa. Saya terima dari Bu Umi Empat pulu Dua juta Lima ratus (Rp 42.500.000). Saya bagikan masing-masing Sepuluh, saya Dua belas setengah,” kata Heri Subianto kepada Majelis Hakim.<br /><br />Dalam persidangan kali ini ada hal baru yang terungkap, yakni peran istri Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, Umi. Dari keterangan Heri Subianto maupun Arif Wicaksono mengatakan bahwa dia (Umi) ikut membagi-bagikan uang pokir itu ke anggota Dewan, namun Umi tidak mengakuinya.<br /><br />“Dari keterangan beberapa saksi termasuk Pak Arif (Arif Wicaksono) mengatakan bahwa saudara ikut membagikan,” kata JPU KPK Arif kepada saksi.<br /><br />“Saya tidak ikut,” kata saksi. kata tidak ikut pun terucap hingga beberapa kali. <br /><br />Ketidak jujuran para saksi ini sepertinya tidak maslah buat JPU KPK, sebab beberapa bukti dan keterangan saksi-saksi sudah “dikantongi” JPU KPK sendiri. “Tinggal menunggu Waktunya saja mungkin”.<br /> <br /> <br /> Usai persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto kepada media ini magatakan, bahwa keterangan para saksi sama dengan keterangannya pada saat persidangan sebelumnya. JPU KPK Arif menambahkan, masih ada Dua saksi yang akan dihadirkan dari pihak eksekutif.<br /><br />“Keterangannya sama dengan sidang sebelumnya, nggak ada yang beda. Untuk sidang berikutnya masih ada ada saksi dari pihak eksekutif termasuk Wakil Wali Kota dan dari Dinas,” ucap JPU KPK Arif.  (Rd1)                           

News Tipikor Semua Anggota DPRD Kota Malang “Bisa Jadi Tersangka ?”

Keterangan foto searah jarum jam, Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Wiwik Heri Ast...

»

Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun.<br /><br />Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. Dampak dari hal tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). <br /><br />Hasil pemantauan turut menemukan perbedaan pencatatan data produksi batubara antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM RI. Catatan BPS atas data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 20015 sebanyak 3.266,2 juta ton. Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton. Dari kedua data tersebut terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton.<br /><br />Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton.<br /><br />Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan.<br /><br />Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016.<br /><br />Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola batubara mesti diberikan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Data BPS menunjukkan, dalam kurun waktu 2006 – 2015 volume produksi batubara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya batubara sebagai salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap keuangan negara. Tentu akan sangat disayangkan apabila penerimaan negara tidak dapat diterima secara maksimal disebabkan pengelolaan yang buruk.<br /><br />Merespon temuan-temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah RI untuk memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola batubara. Besarnya jumlah indikasi kerugian negara semestinya membuka mata Presiden RI dan jajarannya untuk menaruh perhatian sangat serius. Celah-celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam lainnya mesti segera dibenahi. Lebih lagi, ICW mendesak aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan fokus perhatian terhadap sektor sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi. KPK perlu menitikberatkan pada sisi penegakkan hukum dan pengembalian kerugian negara<br /><br />Sementara dalam peluncuran buku dan diskusi dengan thema “Batu Bara dan Ancaman Korupsi” yang diadakan di di Kantor ICW dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Dian Patria, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK.<br /><br />Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan mengenai tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. ICW juga menemukan nama-nama elit kaya yang menguasai 10 perusahaan besar batu bara (pemilik manfaat/beneficial owner (BO). Hasil pemantauan telah dirangkum dalam bentuk buku bertajuk “Batu Bara dan Ancaman Korupsi”.<br /><br />Dian Patria (Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK) menyapaikan, Pencegahan melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya.<br /><br />“Pencegahan, melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. Pemerintah bisa mencabut izin-izin non Clean and Clear (CnC). Kita dapat saling mengisi saja untuk sama-sama mendorong maksimal pajak,” kata Dian Patria<br /><br />Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo juga mengatakan, “Kita sangat prihatin, batubara adalah komoditi yang besar. Jadi jangan hanya digunakan oleh negara luar, tetapi juga dimanfaatkan oleh negara kita sendiri”. ujar Agus (*)<br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 12 Juli 2018</b>

Pemerintahan Regional Tipikor Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pem...

»

Kades Bulu,Terdakwa Korupsi Pungli OTT Rp 4 Juta Divonis 1 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYIjWteQWsn938yArZkK9gopEeN7APgMCqyp0stmyW2uPwrZ9T1ZiAHN0U9voqmC643g1xGYE7SzfBXgKmgNVFNyqQQNGZsKkIavXL2ZmAiHbFkpgzmj19MkhN8mdY2cs5XWFJG7LFTqU/s1600/Terdakwa+Hj.Siti+Nurhasannah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYIjWteQWsn938yArZkK9gopEeN7APgMCqyp0stmyW2uPwrZ9T1ZiAHN0U9voqmC643g1xGYE7SzfBXgKmgNVFNyqQQNGZsKkIavXL2ZmAiHbFkpgzmj19MkhN8mdY2cs5XWFJG7LFTqU/s640/Terdakwa+Hj.Siti+Nurhasannah.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Hj.Siti Nurhasanah selaku Kepala Desa Bulu, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya Satu orang seperti pelaku Tindak Pidana Kriminal (Copet) ?#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> <i>Apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli hanya 1 (Satu) orang, seperti pelaku Tindak Pidana Kriminal (pencopet) ?</i><br /><br />Jawabannya bisa jadi “Ia”. Sebab untuk yang kesekian kalinya, Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengadili (Vonis) seorang terdakwa, yaitu Terdakwa Hj.Siti Nurhasanah selaku Kepala Desa Bulu, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang “diseret” JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem untuk diadili dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pungutan Liar (Pungli) sebesar Rp 4 juta, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Kepolisian, pada Sabtu, 12 Agustus 2017.<br /><br />Dalam dakwaan JPU, terdakwa Hj.Siti Nurhasanah dijerat pasal 11 atau pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (pungutan Liar) sebesar Rp 4 juta yang diterima terdakwa dari pemohon pengurusan suarat keterangan ahli waris.<br /><br /><i>Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Pasal 12 huruf e; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<br /><br />Sementara pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau : huruf b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). </i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sementara dalam tuntutan JPU, terdakwa Hj.Siti Nurhasanah dijerat pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />Tuntutan JPU terhadap Hj.Siti Nurhasanah jauh lebih tinggi dari pada tuntutan JPU Kejagung dan JPU Kejati Jatim terhadap terdakwa (sudah terpidana) Jaksa Kejati Jatim yaitu Ahmad Fauzi yang terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Kejati Jatim dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 M. Terdakwa (terpidana) Ahmad Fauzi dituntut pidana penjara selama 2 tahun, namun oleh Majelis Hakim divonis 4 tahun.<br /><br />Pada Kamis, 11 Juli 2018, dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorajo, Jawa Timur dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam daalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan dihukum pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.<br /><br />“Megadili; Menghukum terdakwa Hj.Siti Nurhasanah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Sepuluh juta rupiah (Rp 10 juta). Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” ucap Hakim Dede.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Steven dan Rizky Bagus maupun JPU Dede menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Hj.Siti Nurhasanah, Steven dan Rizky Bagus kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa uang sebesar Rp 4 juta itu tidak ada permintaan dari terdakwa, tetapi diberikan oleh makelar dan beberapa saat setelah memberiakan itu terdakwa ini ditangkap.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir karena masih ada upaya hukum. Tuntutan Jaksa 2 tahun dijerat pasal 11 atau pasal 12 huruf e. Ini kasus pengurusan surat keterangan hak waris. Menerima uanh 4 juta dari saksi Warsono. Jadi waktu itu yang memberikan uang bukan saksi langsung tapi makelarnya. Uang itu tidak ada permintaan dari terdakwa langsung, itu diberikan oleh makelarnya dan beberapa saat setelah memberiakan itu terdakwa ini ditangkap,” ujar Steven. <br /><br />Sementara itu, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU namun tak bersedia. “Mau tanya apa lagi,” jawab JPU Dede sambil menempelkan Hend Phon (HP)-nya ketelinganya untuk menghubungi seseoarang. Dari suara JPU Dede yang terdengar, melaporkan putusan Majelis Hakim. </span><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNMbrtAet0P6Woe1IxSLf86GsORo1lxGd9IFvBGBAIxrx8x_MHaK-_OIHjwo4hprkPXolel71ruhBzMaP4m6XLV9cgqzIzYf4lf7Newif8dshYSxJFLn0JPN9Bhd7zXTJFOlgsmqaINhg/s1600/Dina.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNMbrtAet0P6Woe1IxSLf86GsORo1lxGd9IFvBGBAIxrx8x_MHaK-_OIHjwo4hprkPXolel71ruhBzMaP4m6XLV9cgqzIzYf4lf7Newif8dshYSxJFLn0JPN9Bhd7zXTJFOlgsmqaINhg/s640/Dina.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"> Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sudah beberapa kali mengadili kasus Korupsi (Pungutan Liar) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli hanya terhadap penerima dan dijerat pasal 11 Undang-unang Kprupsi, diantaranya;<br /><br />1. Dina Karandina selaku staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ditangkap Tim Saber Pungli Polrestabes Suraya beberapa menit setelah Dina Karandian menerima uang sebesar Rp 25 juta di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, sekitar pukul 12.30 WIB.<br /><br />Sebelum disidangkan, Kejari Surabaya dua kali mengembalikan berkasnya ke penyidik. Dina Karandina dijerat pasal 11 Undang-undang Korupsi dan dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (& Oktober 2017). Namun oleh Majelis Hakim divonis 1 tahun penjara (Senin, 23 Oktober 2017).<br /><br />2. Soetikno, Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdaganan Kabupaten Jember, dan Soponyono selaku “makelar” terjaring OTT oleh Polres Jember, pada 2 Pebruari 2017, sebesar Rp 3 juta. Soetikno dan Soponyono dijerat pasal 11 Undang-undang Korupsi dan dituntut pidana penjara selama 10 bulan penjara (Senin, 10 Juli 2017), namun oleh Majelis Hakim divonis 6 bulan penjara (Senin, 31 Juli 2017).<br /><br />3. Chalidah Nazar, staf Seksi Pengukuran Pegawai BPN Surabaya II bersama Bayu Sasmito selaku Pegawai Harian Lepas (PHL) BPN Surabaya II ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan oleh Polrestabes Surabaya dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 8 juta, pada 9 Juni 2017.<br /><br />Oleh JPU, Chalidah Nazar dan Bayu Sasmito dijerat pasal 11 UU Korupsi dan dit7untut pidana penjara selama 2 tahun (21 Nopember 2017). Dan oleh Majelis Hakim divonis 1 tahun penjara (Desember 2017).</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBHKECff_71uGSh3FcPjQV8s77lE8jFHhqXgPlfUyfh6ZeFGlw9kG2pjg9DFUi5GXeG0DOR2BzYRRaEtulhEcJeG-NHrYqUqf5AVx0oIk17HYEkgGcxEap8plvH71ww6FwFKyrB9cR3iY/s1600/IMG20180219104600.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBHKECff_71uGSh3FcPjQV8s77lE8jFHhqXgPlfUyfh6ZeFGlw9kG2pjg9DFUi5GXeG0DOR2BzYRRaEtulhEcJeG-NHrYqUqf5AVx0oIk17HYEkgGcxEap8plvH71ww6FwFKyrB9cR3iY/s320/IMG20180219104600.jpg" width="320" /></a></div> <br /> 4. Kasusu OTT dilakukan oleh Polres Situbondo terhadap 8 orang tersangka, yang terdiri dari 5 orang perangkat Desa termasuk diantaranya Mistari selaku Ketua PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Badriyanto (Bendahara PTSL) dan 2 warga saat melakukan pembayaran terhadap panitia serta Asri Hadiyanto selaku Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, pada Senin, 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB.<br /><br />Anehnya, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Situbondo dan kemudian “diseret” ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU dari Kejari Situbondo adalah Asri Hadiyanto. Setelah menjalani proses persidangan, terdakwa dijerat pasal 11 UU Korupsi dan dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.  Namun oleh Majelis Hakim divonis 2 tahun dan 4 bulan (Kamis, 30 Nopember 2017)<br /><br />5. Dua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Tulungagung pada 17 Juni 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.5 juta dari orang tua siswa baru, yaitu Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan  Supratiningsih selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50akBZI5h6RA5qPUApWMIznOEkxPjNRo-utpDoLBs4Bu2Hf2qu81EhR11_n63yhkjl5rChCwjvR-cdid3Dhq89aiL0ldPTeJ2XXOUVF5i_xQv0bD3M92bvMkAxTZ38nT_QDnprX4ePAY/s1600/Asri+Hadiyanto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50akBZI5h6RA5qPUApWMIznOEkxPjNRo-utpDoLBs4Bu2Hf2qu81EhR11_n63yhkjl5rChCwjvR-cdid3Dhq89aiL0ldPTeJ2XXOUVF5i_xQv0bD3M92bvMkAxTZ38nT_QDnprX4ePAY/s320/Asri+Hadiyanto.jpg" width="320" /></a></div> Oleh JPU, terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih dijerat pasal 11 UU Korupsi dan diutntut pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulab untuk terdakw Rudy Bastomi. Sedangkan terdakwa Supratiningsih dengan pidana penjara selama 1 tahuhn dan 2 bulan.<br /><br />Sedangkan Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Rudy Bastomi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Sementara terdakwa Supratiningsih dihukum pidana penjara selama 10 bulan.  (Rd1)

News Tipikor Kades Bulu,Terdakwa Korupsi Pungli OTT Rp 4 Juta Divonis 1 Thn Penjara

Terdakwa Hj.Siti Nurhasanah selaku Kepala Desa Bulu, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri #Apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya Satu or...

»

Terima “Suap” Rp 5.937 M, Bupati Ngada (Non Aktif) Marianus Sae Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAEFJMY0L6tASl6HGBLCMfqsmgpNRTGwufgdzTRMYm4tI3BtAe7KqhPim5QhjiDpdknQWFV5C9FeUBL3dSOG86nF0p2EDj9LySb2wNTq8GzW01r5SOGxpUDS3i0ii2PwuQMWXQz-9Q6GE/s1600/IMG_20180711_052023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1054" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAEFJMY0L6tASl6HGBLCMfqsmgpNRTGwufgdzTRMYm4tI3BtAe7KqhPim5QhjiDpdknQWFV5C9FeUBL3dSOG86nF0p2EDj9LySb2wNTq8GzW01r5SOGxpUDS3i0ii2PwuQMWXQz-9Q6GE/s1600/IMG_20180711_052023.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Total Uang yang diterima Marianus Sae dari Baba Miming sebesar Rp 5.937 M ditambah dari BKD Rp 875 juta#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>“Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium”. Peribahasa ini sepertinya tepat bagi para pejabat penyelenggara negara yang melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang kemudian berakhir tragis karena dijebloskan ke penjara setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi  maupun karena terjaring dalam Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK.<br /><br /><i>Sepertinya KKN itu terjalin saat seseorang hendak maju dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah atau penyelengara negara dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan maupun  dukungan sebagai tim pemenangan. Seperti dalam kasus Korupsi suap menyuap yang menyeret Bupati Ngada (non aktif) Marianus Sae dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, seorang pengusaha Kontraktor asal Kabupaten Ngada, Nusa tenggara Timur (NTT), selaku tim sukses Marianus Sae sejak tahun 2010 hingga 2018.<br /><br />Pada hal dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maupun Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 tahun 2014 tenatang Pemerintah Daerah sangat jelas meranrang. Namun sepertinya hal itu dianggap sebagai hisapan jempol belaka, terutama bagi para Kepala Daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap tangan oleh KPK</i><br /><br /><i>Sebab, beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) atau pejabat lainnya yang masuk dalam pusaran Korupsi anggaran maupun kerena menerima suap sejak bertahun-tahun, dan kemudian tercium oleh KPK, maka tak bisa dihindari bahwa kariernya berakhir digedung merah putih (gedung KPK) di Jakarta.</i><br /><br />Seperti dalam kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Marianus Sae selaku Bupati Ngada 2 periode sejak 2010 - hingga 2020 sekaligus sebagai salah satu calon   Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Pilkada 2018 bersama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan), selaku pemilik PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu, pada tanggal 11 Februari 2018.<br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming ternyata adalah sahabat Marianus Sae sebelum menjadi Bupati Ngada tahun 2010. Pada saat Marianus Sae maju sebagi calon Bupati Ngada yang kemudian terpilih hingga 2 periode (2010 – 2015 dan 2016 – 2021), Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming adalah sebagi tim suksesnya. Dan saat Marianus Sae maju sebagai salah satu calon Gubernur NTT untuk periode 2018 – 20123, Baba Miming juga sebagai tim suksesnya atau tim pemenangan.<br /><br />Selama 7 tahun, Baba Miming dan Marianus Sae memang sama-sama sukses. Namun sialnya, kesuksesan yang diaraih kedua sahabat ini tak mulus hingga diakhir jabatan Marianus sebagai Bupati, dan tidak mulus pula maju sebagai calon Gubernur NTT untuk 5 tahun kedepan. Sebeb keduanya saat ini sama-sama meringkuk dibalik jeruji besi alias penjara, setelah ditangkap KPK pada 11 Fevruari 2018.<br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sudah terlebih dahulu diadili dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap terhadap Bupati Ngada Marianus Sae. Pengusaha kontrakor itu pun divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 3 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Kini giliran Marianus Sae yang diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim Hakim. JPU KPK pun “menyeret” Marianus Sae ke Pengdilan Tipikor Surabaya bedasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : 67/KMA/SK/lV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu. Hal itu diungkapkan JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung, pada Selasa, 10 Juli 2018<br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang diterima Marianus Sae sebesar Rp 5.937 milliar yang bersasal dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming Rp Rp 2.487.000.000, dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp 3.450.000.000. Dan uang milliaran yang diberikan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada, bukanlah uang cuam-cuma. Sebab, kedua kontraktor itu juga mendaptakan puluhan proyek pemerintah daereh Kabupaten Ngada melalui Marianus Sae selaku Bupati. Apakah ini yang disebut kesepakatan antara calon yang terpilih dengan tim sukses ????<br /><br />Selain dari dua pengusaha kontraktor asal Kabuaten Ngada itu, ternyata Marianus Sae juga menerima “suap” dari dari Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebesar Rp 875.000.000. Hal ini pun sudah terungkap dalam persidangan sebelumnya saat Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diadili sebagai terdakwa.<br /> <br /> Pada Senin, 10 Juli 2018, sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya dengan agenda dakwaan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri terhadap terdakwa Marianus Sae yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya asal Jakarta, dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Marianus Sae selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Bupati Ngada periode tahun 2010 - 2015, dan periode 2016 - 2021, pada sekitar tanggal 07 Februari 2011 - 15 Januari 2018 atau tahun 2011 - 2018 bertempat di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bajawa, Jl. RE Martadinata No.3 Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT); di Pemukiman Kuala Lumpur Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT; di Rumah Dinas terdakwa Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT dan di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Jalan Hayam Wuruk, Rt 006/Rw 002, Tanalodu, Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang <br /><br />“Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : 67/KMA/SK/lV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyatakan, beberapa perbuatan terdakwa, telah menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp 5.937.000.000 (Lima milyar Sembilan ratus Tiga puluh Tujuh juta rupiah) pada kurun waktu antara tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 dengan rincian; dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu (perkara terpisah) sebesar Rp 2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirN2IkhVj6vhao5fNJwquM6bfOADBpYitPKP636X38B7mt3h4_xP18CyjSxPOKq2MfhHUOBwncKYTx3CUW-mxJuky09oo_U6xLH9Xy7VX0poCUQdUC5QTZA15jaM9g1swB1twVszNdj6A/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirN2IkhVj6vhao5fNJwquM6bfOADBpYitPKP636X38B7mt3h4_xP18CyjSxPOKq2MfhHUOBwncKYTx3CUW-mxJuky09oo_U6xLH9Xy7VX0poCUQdUC5QTZA15jaM9g1swB1twVszNdj6A/s640/Bupati+Ngada.jpg" width="640" /></a></div> Pada hal, lanjut JPU KPK, diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian uang tersebut agar terdakwa selaku Bupati Ngada memberikan paket proyek pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan larangan bagi terdakwa selaku Bupati Ngada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan) menjabat selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Flopino Raya Bersatu bergerak di bidang konstuksi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada, merupakan kawan lama sekaligus menjadi Tim Pemenangan terdakwa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ngada Tahun 2010. Sedangkan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif  adalah keponakan dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming<br /><br />A. Terkait penerimaan uang dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebesar Rp 2.487.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)<br /><br />Pada sekitar awal tahun 2011, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan Terdakwa di Pemukiman Kuala Lumpur. Bajawa. Kabupaten Ngada. NTT. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming biaya operasional terdakwa salaku Bupati Ngada yang kemudian disanggupi oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan kesepakatan bahwa sebagai timbal baliknya, terdakwa akan membantu perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan paket pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Ngada.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2011,  Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membuka rekening di BNI KCP Bajawa. JI. RE Martadinata No.3, Bajawa, Kabupaten Ngada. NTT. berupa rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu. Selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan terdakwa. Dalam pertemuan itu terdakwa menerima 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371-7628-4001-2202 beserta nomor Personal Identification Number (PIN) dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.<br /> <br /> Setelah terdakwa menerima Kartu Debit BNI Gold beserta Nomor PIN dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming tersebut, kemudian secara bertahap Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukukan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya sekitar 4 - 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaannya, yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.000.000.00 (Dua milyar Empat ratus Delapan puluh Tujuh juta rupiah) yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan perincian sebagai berikut:<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8Q6cgC-3KYyEsaO8Nu786Z-VVP3RBLG6S5Vw4XzqLsixd9bo9ugpkmCOXrrzimvKTfFsHVgp7DIcbEycygfFk1gSvkrZ24sOdNNrIrfrIMGPygOOZT3som4ko0oMSjfWqPUJ_uaCUzkI/s1600/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8Q6cgC-3KYyEsaO8Nu786Z-VVP3RBLG6S5Vw4XzqLsixd9bo9ugpkmCOXrrzimvKTfFsHVgp7DIcbEycygfFk1gSvkrZ24sOdNNrIrfrIMGPygOOZT3som4ko0oMSjfWqPUJ_uaCUzkI/s640/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</b></td></tr> </tbody></table> “Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 160 juta, Tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta, Tanggal 03 Mei Rp 12 juta, Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 5 juta,  Tanggal 22 Januari 2013 Rp100 juta, Tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, Tanggal 12 Juni Rp 20 juta, Tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, Tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, Tanggal 16 Oktober 2013 Rp30 juta, Tangga; 13 November 2013 Rp 70 juta, TanggaI 14 November 2013 Rp 15 juta, Tanggat 26 November 2013 sejumlah Rp 20. juta, Tanggal 28 November 2013 Rp 20 juta, Tanggal 11 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 16 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 14 Mei 2014 sebanyak Rp 150 juta. Pada tanggal 18 Juli 2014 sejumlah juta, Tanggal 30 Juli 2014 Rp 20 juta, Tanggal 12 September 2014 Rp 60 juta, Tanggal 21 Oktober 2014 Rp juta, Tanggal 06 November 2014 Rp 20 juta, Tanggal 10 Desember 2014 Rp 40 juta, Tanggal 23 Januari 2015 Rp 20 juta, Tanggal 4 Juni 2016 Rp 40 juta, Tangga| 13 Mel 2016 Rp 30 juta, Tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp 190 juta, Tanggal 3 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 04 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp15 juta, Tanggal 07 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp 5 juta, Tanggal 21 Desember 2016 Rp 250 juta,  Tanggal 22 Februari 2017  Rp 25 juta, Tanggal 24 Maret 2017 Rp 60 juta, Tanggal 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta,” ungkap JPU KPK<br /><br />JPU KPK pun membeberkan proyek-proyek yang didapatkan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dari Marianus Sae selaku Bupati Ngada.<br /><br />Setelah terdakwa marianus Sae menerima sejumlah uang tersebut dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai kesepakatan diantara Keduanya sekitara tahun 2011 - 2017,  perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu PT Sinar 99 Permai  dan PT Flopino Raya Bersatu masing-masing mendapat paket proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten nagada diantaranya;<br /><br />1. PT Flopindo Raya Bersatu mendapatkan Proyek TA 2011-2017;<br /><br />Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011<br /><br />Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012.<br /><br />Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /><br />2. PT Sinar 99 Permai mendaptkan Proyek TA 2011 - 2017<br /><br />Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011.<br /><br />TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014.<br /><br />TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015.<br /><br />TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016.<br /><br />TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQwOACG6HUDEf7lzkoQyNgQB9I8F_HMbB7HRxu5eD5P7QEO0vFhG1SLhp2it_fWu6AE_oUxXjVh3GmzG3iDNy6gp5nuXqYPZM7E-BZznqvQhvfHFneT7ywHS0aPGiEYhZOzah4V1OxeIY/s1600/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQwOACG6HUDEf7lzkoQyNgQB9I8F_HMbB7HRxu5eD5P7QEO0vFhG1SLhp2it_fWu6AE_oUxXjVh3GmzG3iDNy6gp5nuXqYPZM7E-BZznqvQhvfHFneT7ywHS0aPGiEYhZOzah4V1OxeIY/s1600/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Hendrikus Sao Meo (Kabid Dinas PU)</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> “Pada sekitar bulan November 2017, terdakwa menghubungi Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan meminta uang sejumlah Rp 1.5 milliar untuk keperluan terdakwa di Jakarta. Menindaklanjuti permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyerahkan uang sejumlah Rp 1.5 milliar kepada terdakwa di Hotel Sultan Jakarta. Namun terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Iwan Ulumbu alias Baba Miming dengan mengatakan,  tidak jadi menggunakannya dan meminta Iwan Ulumbu alias Baba Miming membawa kembali uang tersebut,” kata JPU KPK<br /><br />JPU KPK melanjutkan, setelah Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran (TA) 2011 - 2017, pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 08:49:16 WITA, Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon terdakwa. Dalam percakapan tersebut Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan kembali permintaan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 kepada terdakwa, berupa kegiatan pembangunan jembatan untuk diberikan kepada menantu Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu Arie Asali. <br /><br />“Dan atas permintaan tersebut, terdakwa menjawab “Oke, nanti kita diskusikan,” ucap JPU KPK menirukan.<br /><br />“Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Sao Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi terdakwa. Dalam percakapan tersebut Hendrikus Sao Meo meminta tefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada terdakwa, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai, yang dijawab oleh tefanus Ngai Rema “Pasti, jelas",” ungkap JPU KPK kemudian <br /><br />JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaannya, pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Hendrikus Sao Meo di rumah dinas terdakwa di Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTIT. Dalam pertemuan itu Hendrikus Sao Meo memberikan 1 (satu) Iembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, tertanggal 21 Desember 2017. <br /><br />Kemudian terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membagi-bagi proyek (plotting) dengan cara memberi tanda “centang" untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Sedangkan tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan "ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai dengan permintaan sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming kembali menelpon Hendrikus Sao Meo. Dalam percakapan tersebut Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan bahwa proyek Tahun Anggaran 2018 untuk perusahaannya dan menantu sudah disetujui oleh terdakwa dan tidak ada perubahan lagi.<br /><br />Menindaklanjuti arahan dari terdakwa tersebut, masih pada hari yang sama sekitar pukul 10:23:27 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Siwe Djawa Selestinus  selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada. Dalam percakapan itu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan arahan terdakwa yang telah membagi-bagi (plotting) proyek pekerjaan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ngada,  khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan menantunya Arie Asali, yang disetujui oleh Siwe Djawa Selestinus. Namun sebelum Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengamankan 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang dikuasai oleh terdakwa. <br /><br />B. Terkait penerimaan uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sejumlah Rp 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah)<br /><br />Pada sekitar tahun 2012. Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan berkenalan dengan terdakwa selaku Bupati Ngada di Hotel Grand Wisata Ende. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan beberapa kali pertemuan di rumah dinas terdakwa. <br /><br />Dalam pertemuan itu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan meminta tolong kepada terdakwa agar dapat diberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada yang disanggupi oleh terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan harus memberikan uang “komitmen fee" sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan diberikan kepada terdakwa sebelum proses lelang dilakukan, atau setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa juga meminta agar uang “komitmen fee” tersebut disetor ke rekening BNI Taplus Bisnis Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang mana sebelumnya Kartu ATM rekening tersebut telah diberikan kepada Terdakwa oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan uang “komitmen fee” dari terdakwa, selanjutnya secara bertahap Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya 10 persen  dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang seluruhnya berjumlah Rp1.850.000.000 (Satu milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari keuangan pribadi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />“Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 220 juta, Tanggal 3 Juni 2013 Rp 100 juta,  Tanggal 6 September 2013 Rp 50 juta, Tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 200 .juta,  Tanggal 30 Juni 2014 Rp 200 juta, Tanggal 31 Juli 2015 Rp 100 juta, Tanggal 10 Februari 2016 Rp 250 .000juta, Tanggal 3 Maret 2016 Rp 100 juta, Tanggal 21 Maret 2016 Rp 80 juta, Tanggal 26 September 2016 Rp 150 juta, Tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, Tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta,” ungkap JPU KPK<br /><br />Selain melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan memberikan uang tunai sebesar Rp 1.6 milliar, dengan rincian; pada akhir tahun 2013 sejumlah Rp 270 juta di rumah dinas terdakwa selaku Bupati Ngada. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Rp 250 juta di rumah dinas terdakwa. Pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 280 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Pada tanggal 14 Januari 2018 Rp 400 juta melalui Florianus Lengu di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu.<br /><br />Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, perusahaan yang digunakan oleh ALBERTUS IWAN SUSILO alias BABA IWAN mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di  wilayah Kabupaten Ngada, diantaranya sebagai berikut: <br /><br />a) Tahun Anggaran 2014 0 Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu;<br /> b) Tahun Anggaran 2015; Proyek Peningkatan Jalan Reko-Zaa, nilai kontrak sebesar   Rp.1.948.913.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/99/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu, nilai kontrak sebesar Rp.2.451.379.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/98/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; 0 Proyek Pembangunan Pasar Aimere. <br /><br />c) Tahun Anggaran 2016; Proyek Peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia Nilai sebesar Rp 2.553.450.000 sesuai kontrak Nomor 620/PU/BMPJ/KONTRAK/755/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Ululeo Nilai kontrak sebesar Rp 1.564.426.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/765/10/2016 tanggal 26 kontrak Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Rada Nage Nilai kontrak sebesar Rp 1.303.617.000 sesuai kontrak Nomor 630lPJBT/PU/BM/KONTRAK/767/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  <br /><br />Proyek Pembangunan Jembatan Wae Rebo. Nilai kontrak sebesar Rp 2.376.909.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/769/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  Proyek Pembangunan Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada dengan nilal kontrak sebesar Rp 4.255.268.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPKIPGKI19/06/2016 tanggal 28 Juni 2016.  Proyek Rehab Rumah Jabatan Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp 997.550.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPK/PGK/05/05/2016 tanggal 25 Mei 2016. Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Rabat Beton Tengah kampung Damu, Desa Benteng Tawa dengan  nilai kontrak sebesar Rp 199.890.000 sesuai kontrak Nomor 658/lPU/PPK-PLP/PL/21 5/1 0/2016. <br /><br />d) Tahun Anggaran 2017; Proyek Peningkatan Jalan MaronggeIa-Nampe. Nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BMIPJ/235/05/2017 tanggal 05 Juni 2017, dan proyek peningkatan jalan Marobhatong-Kedhu-Ria. Nilai kontrak sebesar Rp 1.495.400.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/245/06/2017 tanggal 05 Juni 2017. Pembukaan Jalan Puransibu-Marabhatong Riung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 644.999.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/31/05/2017 tanggal 02 Mei 2017. <br /><br />“Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI nomor 0213012701 a.n Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming digunakan oleh terdakw untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk pencalonannya baik dalam Pilkada  Bupati Ngada maupun Pilkada Gubernur NTT, dan uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sebesar Rp 659.854.895 disita oleh KPK,” ujar JPU KPK dalam dakwaannya<br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa penerimaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melaporkannya  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK dengan tegas dalam dakwaannya<br /><br />JPU KPK juga membeberkan penerimaan uang selain dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan. Ternyata terdakwa juga menerima aliran uang dari Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebesar Rp 875.000.000.<br /><br />Menurut JPU KPK, menerima gratifikasi dalam bentuk uang sebesar Rp 875.000.000 dari Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Ngada, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibnYVE1JgbK6IsBV92GIUo7gnH3zOu9hhWz1-s6w1Dxh4vXIxUbmdMPf6JfY5mhYGEwTZ2absfDiOB3uVeeAe44m9IBXkalnFORKeBLhV_Urod_p8gQTD1JRUCati1wrjEpr2UiBq3ldg/s1600/IMG20180406105804.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="532" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibnYVE1JgbK6IsBV92GIUo7gnH3zOu9hhWz1-s6w1Dxh4vXIxUbmdMPf6JfY5mhYGEwTZ2absfDiOB3uVeeAe44m9IBXkalnFORKeBLhV_Urod_p8gQTD1JRUCati1wrjEpr2UiBq3ldg/s640/IMG20180406105804.jpg" width="360" /></a></div> “Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata JPU KPK diakhir dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa Marianus Sae, Rendy bersama timnya asal Jakarta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Sehingga Kerua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi.<br /><br />“Kami mohon waktu satu minggu Yang Mulia,” kata JPU KPK memohon yang kemudian dikabulkan Ketua Majelis Hakim Unggul Warsito.<br /> Usai persidangan. JPU KPK Ronald kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa terdakwa dijerat dalam dua pasal Undang-undang Korupis. Menurut JPU KPK Ronal, karena perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang ada dua perbuatan, seperti yang sudah terungkap dalam persidagan sebelumnya.<br />“Terdakwa dijeras pertama dalam pasal 12 huruh a (kecil) dan pasal 12 huruf B (besar). Penerimaan uang oleh terdakwa ada dua, yaitu dari Baba Miming sebesar Rp 2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melalui Baba Miming sebesar Rp 3.450.000.000. Selain itu ada juga penerimaan dari Kepala BKD seperti yang dalam perseidangan sebelumnya, sebesar Rp 875.000.000,” kata JPU KPK Ronald.  (Rd1)

News Tipikor Terima “Suap” Rp 5.937 M, Bupati Ngada (Non Aktif) Marianus Sae Diadili

Terdakwa Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) #Total Uang yang diterima Marianus Sae dari Baba Miming sebesar Rp 5.937 M ditambah dari...

»

Hari ini Bupati Ngada (non aktif) Marianus Sae Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2AB5q5bOZ68XzoeyArNjL7mWfH-kPaAkAYjZleHov_8qJ8EgFFFW0CEWIMe8D0rjALn9Js9SO85z2HGW4fu4ghKqFkKahKNxYRYsw5sEsFwO7VXSCdfRKHgcvX_ON7aYUBui1CWXDHg/s1600/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2AB5q5bOZ68XzoeyArNjL7mWfH-kPaAkAYjZleHov_8qJ8EgFFFW0CEWIMe8D0rjALn9Js9SO85z2HGW4fu4ghKqFkKahKNxYRYsw5sEsFwO7VXSCdfRKHgcvX_ON7aYUBui1CWXDHg/s640/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Marianus Sae (kiri) dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Hari ini (Selasa, 10 Juli 2018), Marianus Sane, Bupati Ngada (non aktif) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Korupsi menerima suap dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (sudah divonos pidaa penjara selama 2 tahun dan 6 bulan), seorang pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi atau pemilik  PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT.<br /><br />Uang yang diterima Marianus Sae dari Wilhelmus Iwan Ulumbu sejak 2011 hingga awal 2018 sebesar Rp 3 milliar lebih, namun bukan berupa uang kontan melainkan sebuah ATB BNI milik Wilhelmus Iwan Ulumbu yang diberikannya sejak 2011 kepada Marianus Sae. Dan sebagai imbalannya, Wilhelmus Iwan Ulumbu pun mendapatkan puluhan proyek pemerintah yang bernilai milliaran. <br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu ternyata adalah tim sukses Marianus Sae sejak tahun 2010, dimana Marianus Sae maju sebagai calon Bupati Ngada yang hasilnya menjadi Bupati hingga 2 periode. Sukses dalam pemilihan Bupati selama 2 periode, Marianus Sae pun maju sebagai calon Gubernur NTT, dan Wilhelmus Iwan Ulumbu tetap dijadikan sebagai tim sukses.<br /><br />Namun tragis, sebab keduanya bukannya sukses dalam Pilkada yang berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018, namun justru sebaliknya, Keduanya dimasukkan dalam penjara oleh KPK karena kasus Korupsi suap menyuap. (*)<br /><b>Ikuti berita selanjutnya !</b>

News Tipikor Hari ini Bupati Ngada (non aktif) Marianus Sae Diadili

Marianus Sae (kiri) dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming berita korupsi .co - Hari ini (Selasa, 10 Juli 2018), Marianus Sane, Bup...

»