Terdakwa Linda Mencari Keadilan Melalui Penasehat Hukumnya

<div style="text-align: justify;"><div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbHQRFLoP04gqFB9VghNkLfMjYSAveuHtNEmqVsvRwxmbiyKdLDsde67l17GB-2Geb7ncEDlbcEn5K4WbhK-HBOkWD6opE5wJpw_VeIU8MQrdQ1ph_qxCMb_ddln1vDFKhVm2kOiVidSM/s900/PN...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbHQRFLoP04gqFB9VghNkLfMjYSAveuHtNEmqVsvRwxmbiyKdLDsde67l17GB-2Geb7ncEDlbcEn5K4WbhK-HBOkWD6opE5wJpw_VeIU8MQrdQ1ph_qxCMb_ddln1vDFKhVm2kOiVidSM/w640-h426/PN...jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>“Mencari keadilan ibarat mencari mutiara di dasar lau”. Kalimat inilah yang terucap dari terdakwa Linda Fitria Paruntu, Ibu Lima orang anak yang masih dibawah umur, yang saat ini sedang mencari keadilan melalui Tim Penasehat Hukumnya atas perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaraan nama baik Simone Christine Polhutri, istri mantan Komandan Lanud Pattimura melaui Media Sosial (Medsos) Facebok pada Mei 2019 lalu<br /><br />Untuk mencari keadilan yang ‘entah ada dimana’, saat ini Linda memberikan kuasa ke salah satu pencara muda yang namanya tak asing lagi di Bali, yaitu Kadek Wiradana, SH dari kantor Rijasa Bali Law Office di Jalan Bisma Ubud, Bali untuk mencari keadilan melaui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi bahkan ke Presiden sekalipun atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Selasa, 27 Oktober 2020. <br /><br />Yang sebelumnya, Linda didampingi Penasehaat Hukumnya, Togar Situmorang pada saat penyidikan di Polda Bali hingga pelimpahan ke Kejati Bali. Dan kemudian, pada saat proses persidangan, Linda didampingi Pengacara Nyoman Sudiantara dkk<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4OQ94uv10Cf7J-V0-dqBqBCOvfXbGB-XmDwae0V_Wti7FYP2Te-UYc9dG5nxxmB-HnsonTYpkn-EP4bJWI8XO4oDFZCDZG_V5s5TtOVXL4M_JG70wVdIk7HHwxP_AuV31DR94bZ02fpQ/s1280/Rijasa3.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1280" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4OQ94uv10Cf7J-V0-dqBqBCOvfXbGB-XmDwae0V_Wti7FYP2Te-UYc9dG5nxxmB-HnsonTYpkn-EP4bJWI8XO4oDFZCDZG_V5s5TtOVXL4M_JG70wVdIk7HHwxP_AuV31DR94bZ02fpQ/w640-h292/Rijasa3.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Linda (kiri) bersama Tim Penasehat Hukumnya, Kadek Wiradana, SH dkk</span><br /></td></tr></tbody></table>“Sekarang saya ganti pengacara. Waktu sidang kan Pak Punglik (Nyoman Sudiantara dkk). Sekarang Pak Rijasa (Kadek Wiradana, SH),” kata Linda di kantor Rijasa Bali Law Office saat ditemui beritakorupsi.co (Senin, 2 Novemver 2020)<br /><br />Linda mengatakan, karena dirinya hanya masyarakat spil biasa sehingga Linda merasa bahwa keadilan itu susah ibarat mencari mutiara di dasar laut<br /><br />“Ternyata keadilan itu susah ya seperti mencari mutiara di dasar laut, sepertinya hanya untuk orang-orang tertentu. Apa karena saya orang biasa dan dia istri Kolonel TNI AU, dan selalu dikawal tentara dengan menggunakan fasilitas negara, berdinas tentara. Kan sama-sama spil?,” lanjut Linda  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Linda menambahkan, “saya  kan hanya bertanya ‘Mana orang kaya monyet sama orang kaya benaran, karena dia sendiri (istri kolonel)  yang bilang kalau mau jadi orang kaya benaran rubah deh sikap parah lo maksudnya saya. Lanjut dia memaki saya ‘who the hell are u’. Lah terus kenapa saya yang mau dimasukin di penjara? Kan Aneh, orang dia sendiri yang merasa kok saya yang kena hukuman? Istri kolonel kok bisa menyebarkan firnah atau menjelekan seseorang di media sosial”. Ucap Linda dengan nada tanya dan kecewa<br /><br />Sementara Kadek Wiradana, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa Linda mengataka, bahwa alasan terdakwa untuk banding adalah berdasarkan KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) pasal 67, pasal 233 samapi dengan pasal 243<br /><br />“Terdakwan mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding karena putusan yang tidak sesuai harapan dan tidak ada rasa keadilan. Terdakwa akan terus berjuang mencari sebuah keadilan sampai keadilan itu benerbenar di dapatkannya. Bila perlu sampai upaya hukum terakhir sekalipun. Kami selaku kuasa hukum terdakwa siap mendampingi terdakwa untuk mencari sebuah keadilan itu,” kata Rijasa<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iLcXJMLysK4EM0KyQcv0U4jKdfqDMQ9LCcXeEgoY9MhGALRzjskgFXu0BdO8oLWR07OS5uccSV6bOzgW3ZialkWgGU4doIQBtXDlLR5wQwvCNlfjwKq_m7WZJDmrEyfJluhDWTdLGuE/s640/Sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iLcXJMLysK4EM0KyQcv0U4jKdfqDMQ9LCcXeEgoY9MhGALRzjskgFXu0BdO8oLWR07OS5uccSV6bOzgW3ZialkWgGU4doIQBtXDlLR5wQwvCNlfjwKq_m7WZJDmrEyfJluhDWTdLGuE/w640-h640/Sidang.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Terpisah. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H saat ditemui beritakorupsi.co diruang kerjanya (Senin, 2 November 2020) menjelaskan, bahwa putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa walaupun tidak tertulis tetapi dari hati dan keyakinan Majelis Hakim<br /><br />“Saya belum baca putusannya. Tetapi divonis sembilan (9) bulan, itu sudah ringan. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan walaupun tidak tertulis tetapi dari hati dan keyakinan Majelis Hakim,” kata Dr. H. Sobandi, S.H., M.H<br /><br />Saat ditanya, apakah terdakwa dapat dieksekusi (ditahan) oleh JPU dimana terdakwa akan melakukan upaya hukum banding, walaupun dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan “terdakwa ditahan”?<br /><br />Menanggapi hal ini, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menjelaskan, sesuai pasal 197 KUHAP dan pasal 21 KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012. Red), putusan tidak batal demi hukum walaupun tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan atau terdakwa dikeluaran<br /><br />“Kenapa terdakwa tidak ditahan?. Karena ancaman hukumannya dibawah Lima (5) tahun, makanya tidak ditahan. Tetapi putusan yang tidak menyebutkan supaya terdakwa ditahan, tidak batal demi hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 197 KUHAP adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menahan terdakwa setelah putusan tetapi dilihat juga pasal 21 KUHAP. Pasal 21 itu adalah kewenangan penahanan oleh penyidik, Jaksa dan Hakim dalam proses persidangan. Tetapi pasal 197 KUHAP adalah kewenangan Hakim menjelang putusan,” kata Ketua PN Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H menjelaskan. <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLoSe6hMkUnYRzlEt2Mh7MI03vrmGUfUB95-mlQrUxmweknC-MclQ4RrqlANcMIuqc4eQcxcEz7ZEGZjlvlbAyi8aAdjlMrl0K1_XIC0WXSHzC3h45zroUFyTj_cm0ftK91po6wLaMdoU/s640/DSCF1612.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLoSe6hMkUnYRzlEt2Mh7MI03vrmGUfUB95-mlQrUxmweknC-MclQ4RrqlANcMIuqc4eQcxcEz7ZEGZjlvlbAyi8aAdjlMrl0K1_XIC0WXSHzC3h45zroUFyTj_cm0ftK91po6wLaMdoU/w640-h480/DSCF1612.JPG" width="640" /></a></div>“Penahanan dapat dilakukan oleh Jaksa kalau putusan itu sudah Inckrah (bekekuatan hukum tetap) walauapun Majelis Hakim tidak menyebutka supaya terdakwa ditahan. Tetapi kalau terdakwa banding, terdakwa belum dapat ditahan,” lanjut Dr. H. Sobandi, S.H., M.H <br /><div style="text-align: justify;"> </div>Pada Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dari 1.6 tahun tuntutan JPU  terhadap Linda.<br /><br />JPU maupun Majelis Hakim ‘sepakat’ menyatakan bahwa terdakwa Linda Fitria Paruntu bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)<br /><br />Majelis Hakim menolak pembelaan dari terdakwa yang menjelaskan bahwa kalimat yang dipostingnya bukanlah ‘penghinaan atau mencemarkan nama baik’ Simone Christine Polhutri tetapi untuk mengklarifikasi atau bertanya kepada Simone Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya, yang dianggap terdakwa bahwa postingan tersebut berkaitan dengan perdebatan antara terdakwa dengan Simone Christine Polhutri Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW8Wy58u0ARUFOXI2bLWfbI9zX0yb6nxkfueujCgZLxiGqMAvCYPPhglWXIDSen_ehHXE_JgKjXt8_jcWQNh7dz2grkq8EFNTC0P_qn7Vwq-fAJNIS5_M6X79gd9xo7wHw-C51fyFfac/s523/1.+Linda+Fitria.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="514" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW8Wy58u0ARUFOXI2bLWfbI9zX0yb6nxkfueujCgZLxiGqMAvCYPPhglWXIDSen_ehHXE_JgKjXt8_jcWQNh7dz2grkq8EFNTC0P_qn7Vwq-fAJNIS5_M6X79gd9xo7wHw-C51fyFfac/w628-h640/1.+Linda+Fitria.jpg" width="628" /></a></div>Kalimat yang diposting terdakwa di accun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019 dengan mentag dan menshare, yang dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri adalah,<i> “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”. </i><br /><br />Menurut terdakwa dalam pembelaannya, bahwa kalimat ini adalah untuk mengklarifikasi atau bertanya kepada Simone Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya dihari yang sama namun tidak ada tanggapan sama sekali<br /><br />Sehingga pada tanggal 15 Mei 2019, terdakwa Linda Fitria Paruntu kembali membuat kalimat di accun Facebook pribadinya dan mempostingnya yang bunyinya, <i>“Kata orng2 skmg masa susah , susah duit dll Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari  tau kehidupan gw yaa...itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw spertti yg loe tuduhkan ...Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang”</i><br /><br />Menurut terdakwa dalam pembelaannya, bahwa kalimat yang diposting terdakwa  di accun Facebooknya adalah untuk mengkalrifikasi atau bertanya kepada Simone Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya ppada tanggal 14 Mei 2019. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di accun Facebook pribadinya pada tanggal 14 Mei 2019 yang diklarifikasi oleh terdakwa adalah, <i>“Hahahah kasiann yaa orang kayak gituu klo bener omongann orang itu yaa , klo bsa coba buktikann jangan cmn dengar mulut orang buu, kartu kredit dipergunakan memang utk diskon2 buu bukan dipakee sosialitaa , klo ngk ada duiiitt buktikan klo orangnya punyaa kredit mobil2 or rumahnyaa kredit ngk? Punya hutang k orang2 ngk atau malah orng yg anda bicarakan suka kasih hutang k orang2? Jangann sukaa bicaraain orang nanti kualaatt bu 🤣🤣🤑 - Orang kayaa mah bebass🤑🤑 - Jadiii di laporiiin bu ditunguuu 😛.”</i><br /><br />Menurut terdakwa, bahwa kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di accun Facebook pribadinya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri melalui Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019<br /><br />Pada tanggal 12 Mei 2019, berawal pada saat beberapa orang tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih termasuk terdakwa, melakukan klarifikasi atau bertanya kepada panitia tanpa menyebut nama seseorang, terkait kejadian yang hampir ‘tenggelamnya’ anak-anak saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019 yang tidak ada pemberitahuan dari panitia ataupun guru kepada orang tua. Dimana Simone Christine Polhutri adalah salah satu panitia perpisahan<br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9RAjGDgZDzSp6NE4q8uZJtxz4fe-BcNG5xeO2_opW2ZlhSTAcrFL6-Q4-SmoTNsqdynK4QqnrKZ4bDrdivZJk0guhMlEPoBRESBVtl__s8fMCp2g4wWuxGij9CCr2kbNRmhUKpkPp2w/s663/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="663" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9RAjGDgZDzSp6NE4q8uZJtxz4fe-BcNG5xeO2_opW2ZlhSTAcrFL6-Q4-SmoTNsqdynK4QqnrKZ4bDrdivZJk0guhMlEPoBRESBVtl__s8fMCp2g4wWuxGij9CCr2kbNRmhUKpkPp2w/w522-h640/2.jpg" width="522" /></a></div>Namun kejadian itu baru diketahui oleh para orang tua pada tanggal 12 Mei 2019setelah anak-anaknya bercerita sepulang dari acara perpisahan, karena beberapa anak ada yang mengalami ‘memar’ ditaangan dan adapula anak yang mengaku hampir ‘mati’. <br /><br />Klarifikasi terdakwa Linda kepada panitia tanpa menyebut nama seseorang, menjadi awal perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri. <br /><br />Yang membuat terdakwa merasa malu adalah, chatingan pribadi terdakwa dengan salah satu orang tua siswa, yaitu Nana, terkait ketidaak hadiran terdakwa dalam rapat (terdakwa bukan panitia) dibicarakan Simone Christine Polhutri di Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih<br /><br />Kutipan percakapan atau perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri di Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019, yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co yaitu ;<br /><br /><i><b>Suami terdakwa  :</b> “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                <br /><br /><b>Simone : </b>“Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusan....<br /><b>Simone :</b> Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi<br /></i></div></div><div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>Suami terdakwa : </b>Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjadi dan mempertanyakan apa motivasinya<br /><br /><b>Simone : </b>Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah<br /><br /><b>Terdakwa :</b> Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu<br /><br /><b>Simone :</b> Hehehe kalo mau jd orkay beneran rubah deh sikap parahnya...fada Alasan<br /><br /><b>Terdakwa : </b>Yg rubah anda bukan saya<br /><b>Terdakwa :</b> Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y<br /><br /><b>Simone : </b>Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU?<br /><b>Simone   :</b> Haha sirik? Hahaha kesian<br /><b>Simone :</b> Lo blm lagir gue dah main dimonaco<br /><br /><b>Terdakwa : </b>Aneh baca baik2 diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti<br /><br /><b>Terdakwa :</b> yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri.<br /><br /><b>Simone :</b> Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya....<br /><br /><b>Simone  : </b>Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco</i><br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa kalimat yang diposting terdakwa adalah salah karena dianggap sebagai ‘penghinaan’ sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 9 bulan. <br /><br />(*/Jen)<br /></div></div>

News Pidana Terdakwa Linda Mencari Keadilan Melalui Penasehat Hukumnya

BERITA KORUPSI .CO – “Mencari keadilan ibarat mencari mutiara di dasar lau”. Kalimat inilah yang terucap dari terdakwa Linda Fitria Paruntu,...

»

Terdakwa Linda Divonis 9 Bulan Penjara, ‘Klarifikasinya’ Dianggap Penghinaan

<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_VBJEn9y9VDvj2HQvncEGRP0LMTgVCjShREQWJIIXrH3ZP5ECtxwEgJa9N-MMXvTlTYWtfXyCI8FYT6GvoVLHHK5jE8RQLgOvR7iq0PmVC5I10-3ZP_rqY1AqcYfnC_qE-YNcT_IPgP4/s900/a.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_VBJEn9y9VDvj2HQvncEGRP0LMTgVCjShREQWJIIXrH3ZP5ECtxwEgJa9N-MMXvTlTYWtfXyCI8FYT6GvoVLHHK5jE8RQLgOvR7iq0PmVC5I10-3ZP_rqY1AqcYfnC_qE-YNcT_IPgP4/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto Persidangan Putusan (atas) dan Postingan terdakwa di FB (bawah)<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Perdamaian di hadapan Majelis Hakim antara  terdakwa dengan korban atas anjuran dari Ketua Majelis Hakim, serta Perintah dari Ketua Majelis Hakim sendiri kepada keduanya untuk membuat postingan di accun Facebook masing-masing# <span style="color: black;">  </span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <span style="font-size: small;">Selasa, 27 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, denda sebesar 3 (tiga) juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap Linda Fitria Paruntu selaku  terdakwa dalam kasus perkara penghinaan dalam Undang-Undang ITE (Infomasi dan Transaksi Elektronik) kepada Simone Cristine Polhutri, istri seorang perwira (Kolonel) TNI Angkatan Udara, melalui Media Sosial (Medsos) Facebook pada tanggal 14 Mei 2019 lalu<br /><br />“Menjatuhkan hukuman pidanna penjara selam Sembilan Bulan, denda sebesar Tiga Juta Rupiah. apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama Dua Bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim diruang sidang Sari PN Denpasar Jalan P.B. Sudirman No.1 Denpasar, yang diketuai I Wayan Sukradana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota serta Panitra Pengganti, yang dihadiri JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali maupun terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Iswahyudi dkk<br /><br />Sidang perkara ini sepertinya jauh lebih menarik perhatian publik dari pada sidang perkara Tindak Pidana ITE dengan terdakwa I Gede Aryastina Alias Jrinx yang juga disidangkan di PN Denpasar, maupun dari sidang perkara dugaan Korupsi Suap milliaran rupiah oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari seorang Jaksa di Kejaksaan Agung<br /><br />Sebab sidang pekara ini sejak dilangsungkannya pada Agsutus lalu, selalu dipantau oleh beberapa anggota TNI dengan menggunakan “fasilitas negara” atau berpakaian Loreng yang mengawal Simone Christine Polhutri selaku korban, istri perwira TNI AU </span></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgut1RsbSR-WTU63sCnrWtzp4sU8CP1AUqQqua29Xy3RFeTkRJCxy1Ioy3GOGgfa-agLCGtQ_TEJwNzhCAoGxwzgEXiEejdJz1O5lGer9ax4FEu_yuGIIr1Q4M8IkzxDPVQwrpEWzcwK0w/s768/DSCF1612.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="768" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgut1RsbSR-WTU63sCnrWtzp4sU8CP1AUqQqua29Xy3RFeTkRJCxy1Ioy3GOGgfa-agLCGtQ_TEJwNzhCAoGxwzgEXiEejdJz1O5lGer9ax4FEu_yuGIIr1Q4M8IkzxDPVQwrpEWzcwK0w/w640-h480/DSCF1612.JPG" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Yang menjadi pertanyaan publik adalah, apakah “pengawalan” atau pendapingan terhadap istri atau keluarga TNI yang sedang berperkara baik selaku korban (pelapor), sama dengan anggota TNI aktif sehingga anggota TNI yang ditugaskan “mengawal” atau mendampingi wajib menggunakan ‘fasilitas negara’ atau berpakaian dinas?</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Sementara dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana ‘penghinaan atau pencemaran nama baik’ sebagaimana dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (lTE).</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Majelis Hakimpun menjelaskan awal mula ‘lahirnya’ persoalan antara terdakwa dengan Simone Christine Polhutri, yakni adanya konfirmasi atau komplein melalui WhastApp Group orang tua siswa SD Kristen Tunas Kasih dari terdakwa selaku orang tua siswa (termasuk beberapa orang siswa lainnya) atas kejadian yang dialamai anak-anak (siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih) dalam acara perpisahan ke Samala Watersport Nusa Penida dengan menggunakan Kano, karena ada anak-anak yang hampir tenggelam pada tanggal 11 Mei 2019</span><br /><br /><span style="font-size: small;">“Keteledoran kamu hadir dirapat karena tidur dengan entengnya jawab ketiduran sekarang mau nyalahin panitia? Hehehehe ngadep mana lo komplein” ucap Majelis Hakim menirukan kalimat yang sampaikan Simone Christine Polhutri terhadap terdakwa melalui WhastApp Group orang tua siswa SD Kristen Tunas Kasih</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Kemudian, Majelis Hakim juga menjelaskan kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri melaui accun Facebooknya yang berbunyi :<i> “Orang kalo kayanya nanggung kesian ya norak maksimal... casing doang kliatannya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua🤣🤣🤣🤣 diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua wakakakakakakakak... terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan... hahahaha ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja... gaya slangit maksa ternyata🤣🤣🤣🤣.... hare gene masih ada model kamseupay 😁😁😁😁😁,” ucap Majelis Hakim menirukan</i></span><br /><br /><span style="font-size: small;">Dan atas kalimat yang diposting Simone Christine Pohutri, terdakwapun mengomentari yang kalimatny; <i>Hahahah kasiann yaa orang kayak gituu klo bener omongann orang itu yaa , klo bsa coba buktikann jangan cmn dengar mulut orang buu, kartu kredit dipergunakan memang utk diskon2 buu bukan dipakee sosialitaa , klo ngk ada duiiitt buktikan klo orangnya punyaa kredit mobil2 or rumahnyaa kredit ngk? Punya hutang k orang2 ngk atau malah orng yg anda bicarakan suka kasih hutang k orang2? Jangann sukaa bicaraain orang nanti kualaatt bu 🤣🤣🤑 - Orang kayaa mah bebass🤑🤑 - Jadiii di laporiiin bu ditunguuu 😛.</i></span><br /><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisC0VSAH6LYlW5StxjMrTl9a_QZhrILFkQ_WN2X1XgCOpjbq7TKGFcKEgeWr6SCnMWhwLgooVyWXhMAzZ0WMMJJYNKoIIjvevouabHjb8YwTlzp15HAGKX4KQ87VzWUAb1MZrjSWG9hsk/s2520/DSCF1605-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1248" data-original-width="2520" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisC0VSAH6LYlW5StxjMrTl9a_QZhrILFkQ_WN2X1XgCOpjbq7TKGFcKEgeWr6SCnMWhwLgooVyWXhMAzZ0WMMJJYNKoIIjvevouabHjb8YwTlzp15HAGKX4KQ87VzWUAb1MZrjSWG9hsk/w640-h316/DSCF1605-1.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 14 Mei 2019, terdakwa membuat postingan diaccun Facebook miliknya yang kalimatnya; <i>“Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”</i></span><br /><br /><span style="font-size: small;">Dan postingan berikutnya dengan kalimat;  <i>“Kata orng2 skmg masa susah , susah duit dll Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari  tau kehidupan gw yaa...itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw spertti yg loe tuduhkan ...Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang"</i></span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><i><span><span style="color: red;"><span style="color: black;">Namun Majelis Hakim menilai, bahwa apa yang disampaikan terdakwa melalui akun Facebooknya adalah salah. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan dari 1.6 tahun tuntutan JPU<br /><br />Anehnya, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa yang disampaikannya dimuka persidangan kepada Majelis Hakim pada Kamis, 8 Oktober 2020</span></span></span> <br /></i></span></span></span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixKqrp2_ZFbDRWFklE1tsKpRGrqVUZ73goQG2SYlIcCKl4kVHnq9VA2ZhneEqKj-AsJL7XCzPuCiIaDyKyJ_UtKw5iRZVyLpFHW-hfh3BtndhX78QH8HNCCO7ICcdrGsRL0Y32F8s-qrQ/s640/IMG_20200908_140102.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixKqrp2_ZFbDRWFklE1tsKpRGrqVUZ73goQG2SYlIcCKl4kVHnq9VA2ZhneEqKj-AsJL7XCzPuCiIaDyKyJ_UtKw5iRZVyLpFHW-hfh3BtndhX78QH8HNCCO7ICcdrGsRL0Y32F8s-qrQ/w640-h424/IMG_20200908_140102.jpg" width="640" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Persidangan, Selasa, 8 September 2020<br /></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Yang lebih anehnya lagi adalah, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan sama sekali perdamaian antara terdakwa dengan Simone Christine Polhutri atas perintah dari Ketua Majelis Hakim pada persidangan, Selasa, 8 September 2020</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Bahkan dalam persidangan saat itu, Ketua Majelis Hakim memerintahkan terhadap Simone Christine Polhutri dan terdakwa untuk membuat postingan di accun Facebook masing-masing yang isinya; “Saya sudah tidak ada masalah lagi dengan Bu Simone” dan ” Saya sudah tidak ada masalah lagi dengan Bu Linda”. Dan bukti postingan itu diminta oleh Ketua Majelis Hakim untuk diserahkan, dan terdakwapun telah menyerahkannya.</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Hal inipun menjadi pertanyaan. Mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembelaan pribadi terdakwa, Khususnya apa yang diperintakan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan ? Adakah interfensi dari pihak lain dalam perkara ini?</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">“Tadi kan sudah dibilang masih pikir-pikir,” jawab JPU Eddy Arta Wijaya, SH diruang sidang kepada beritakorupsi.co seusai persidangan</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Terpisah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">“Tidak ada penahanan karena masih pikir-pikir. Dan kalau banding, juga tidak ada penahanan,” ujar Iswahyudi</span></span></span><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3onhA36WeeejgBuqsiuunajhE0NJLulCBvkBqo6z1Fkn2NJHjacJZ1DHYfunS58CJPiRKuW9oL9XGOyhLR7hD8LF0Ow5MoQwc51DLkFKHdTdo4LGhgGr4j1qPIjl5alQTr192dSwpBTI/s640/IMG20200908115656.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3onhA36WeeejgBuqsiuunajhE0NJLulCBvkBqo6z1Fkn2NJHjacJZ1DHYfunS58CJPiRKuW9oL9XGOyhLR7hD8LF0Ow5MoQwc51DLkFKHdTdo4LGhgGr4j1qPIjl5alQTr192dSwpBTI/w640-h360/IMG20200908115656.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span>Persidangan, Selasa, 8 September 2020</span></td></tr></tbody></table></span><span style="color: red;"><span style="color: black;">Dari kasus ini, banyak pihak yang bertanya. Salahkah melakukan klarifikasi atau bertanaya kepada seseorang melaui Media Sosial atas postinangan orang tersebut yang juga melalui Madia Sosial? Apakah kata “kaya (tidak diakhiri huruf ‘k’)” dalam bahasa Indonesia sesuai EYD 1972 (Ejaan Yang sudah Disempurnakan)  sama dengan kata “kayak (dengan akhiran ‘k’)” yang dimaknai “seperti” atau ‘menyamakan’? dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selaku warga negara Indonesia?</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menyeret Linda sebagai terdakwa dalam kasus perkara penghinaan atau pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri melaui Media Sosial (Medsos) Facebook (FB), berawal pada tanggal 14 Mei 2019 lalu karena laporan Simone Christine Polhutri ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Antara terdakwa Linda dan Simone, sudah berteman lama di akun Media Sosial Facebook. Selain itu, keduanya juga sama-sama menyekolahkan anak di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Dasar Kristen (SDK) Tunas Kasih</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Pada tanggal 14 Mei 2019 lalu, terdakwa Linda membuka akun Facebooknya “Linda Paruntu-rempas”, dan saat itu Linda melihat dan membaca postingan yang dibuat Simone Christine Polhutri di akun Facebuknya “Simone Christine Lahunduitan” yang berbunyi, <i>“Orang kalo kayanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”</i></span></span></span></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirrTkd6RawHnUIH3dDWIqBDSjk2Of_F3oYa_Ik2g3iz-57uQshGKaJESwGer6N3B6JKXBL-XWSe6NpvCZm6p1niiC1apqPY_RzwhrBH6f_8Dub2__4q329-6iN1Cr7FmKhnaDZ3GDwyR8/s640/IMG20200908115243.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirrTkd6RawHnUIH3dDWIqBDSjk2Of_F3oYa_Ik2g3iz-57uQshGKaJESwGer6N3B6JKXBL-XWSe6NpvCZm6p1niiC1apqPY_RzwhrBH6f_8Dub2__4q329-6iN1Cr7FmKhnaDZ3GDwyR8/w640-h360/IMG20200908115243.jpg" width="640" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span>Persidangan, Selasa, 8 September 2020</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Setelah terdakwa Linda membacanya, kemudian postingan Simone tersebut dibagikan (di Share) dengan menandai (tag) nama Simone Christine serta membuat kalimat yang tujuannya untuk mengklarifikasi ke Simone yang isinya,<i> “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan sama orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”</i></span></span></span><br /></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menurut Linda, postingan Simone Christine di akun Facebooknya berkaitaan dengan perdebatannya melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 lalu.<br /><br />Saat itu (12 Mei 2019), beberapa orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih termasuk terdakwa Linda dan suaminya, mengklarifikasi Panitia perpisahan Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih, terkait adanya kejadian terhadap anak-anak yang hampir tenggelam saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019<br /><br />Awalnya, saat suami terdakwa Linda memberi komentar terhadap Panitia melalui WA Group orang tua Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih yang isinya, “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....  <br /> <br />Kalimat yang dibuat suami terdakwa inilah yang dianggap Simone sebagai tuduhan, dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi (“Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusan.... Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi”)</span><span style="font-size: small;"><br /></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9tC3L1khIbeYXRTkHazGhs3hvzuRKrJhHx8urhbNtqQ-35f00uStsma4CSx9coRxfBdc6EBuNDusELYcbwWkgt8cHO2x57c_Fpm310lsaHB7DVJQM_gijKmztWuZ5cBNcgBQ9IgTOyO0/s523/1.+Linda+Fitria.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="514" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9tC3L1khIbeYXRTkHazGhs3hvzuRKrJhHx8urhbNtqQ-35f00uStsma4CSx9coRxfBdc6EBuNDusELYcbwWkgt8cHO2x57c_Fpm310lsaHB7DVJQM_gijKmztWuZ5cBNcgBQ9IgTOyO0/w628-h640/1.+Linda+Fitria.jpg" width="628" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beberapa kutipan percakan antara terdakwa dan suaminya dengan Simon melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 yang dipertanyakan Tim Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 8 September 2020, maupun yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co adalah;</span><span style="font-size: small;"><br /><br /><span><b>Suami terdakwa  :</b> “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                </span><br /><br /><span><b>Simone, Pukul 08.41 :</b> “Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusa....</span><br /><span><b>Simone, Pukul 08.42 </b>: Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi</span><br /><br /><span><b>Suami terdakwa, Pukul 09.14 :</b> Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjai dan mempertanyakan apa motivasinya</span><br /><br /><span><b>Simone, Pukul 09.16  </b>: Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah</span><br /><br /><span><b>Terdakwa, Pukul 09.58 :</b> Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu</span><br /><br /><span><b>Simone, Pukul 10.09   :</b> Hehehe kalo mau jd orkay beneran</span><br /><span>rubah deh sikap parahnya...fada Alasan</span><br /><br /><span><b>Terdakwa, Pukul 10.09  :</b> Yg rubah anda bukan saya</span><br /><span><b>Terdakwa, Pukul 10.09  :</b> Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y</span><br /><br /><span><b>Simone, Pukul 10.09  :</b> Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU?</span><br /><span><b>Simone, Pukul 10.10   :</b> Haha sirik? Hahaha kesian</span><br /><span><b>Simone, Pukul 10.10 : </b>Lo blm lagir gue dah main dimonaco</span><br /><br /><span><b>Terdakwa, Pukul 10.10 :</b> Aneh baca baik2 diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti</span><br /><br /><span><b>Terdakwa, Pukul 10.16 :</b> yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri.</span><br /><br /><span><b>Simone, Pukul 10.16  :</b> Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya....</span><br /><br /><span><b>Simone, Pukul 10.18  :</b> Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco</span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz4X_Vx-RQOzkrcF17vxZgCRtU-TSU4T6E8RodFHzLcBP_-lSOiNwPL2B9ShkPGtBK12y6kRWCXdOeAkIdNpQnUo3nO19W3VsBr7L5x2OBwqEt85Fo_AeWVB-BhF9bZmMyUgrS1UA638Q/s1358/Linda...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="1358" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz4X_Vx-RQOzkrcF17vxZgCRtU-TSU4T6E8RodFHzLcBP_-lSOiNwPL2B9ShkPGtBK12y6kRWCXdOeAkIdNpQnUo3nO19W3VsBr7L5x2OBwqEt85Fo_AeWVB-BhF9bZmMyUgrS1UA638Q/w640-h236/Linda...jpg" width="640" /></a><span>Anehnya, klarifikasi terdakwa Linda bukannya mendapat tanggapan sama sekali dari Simone, tetapi justri Simone melaporkan Linda ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor Laporan : LP/413/X/2019/Bali/SPK, atas tuduhan dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik</span><br /><br /><span>Atas laporan itu, penyidik Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali, menjerat terdakwa Linda dengan pasal berlapis, yakni pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP)</span><br /><br /><span>Dalam surat dakwaan JPU Kejaksaan Tinggi Bali Nomor Reg.Perk.PDM-445/DENPA.KTB/06/2020 menyatkan, bahwa dengan hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Polhutri dan keluarganya merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan terdakwa tidak benar, apalagi menyamakan dengan “monyet”</span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><p><span style="font-size: small;">Anehnya lagi adalah, tanggapan Simone yang mengatakan "tersinggung berat dan akan melaporkan ke Polisi" atas kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa terkait kejadian di Pantai Nusa Penida.<br /> <br />Pertanyaannya adalah, apakah kalimat yang dibuat terdakwa Linda di akun Facebooknya atas postingan Simone Chrisine pada tanggal 14 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone ? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa Linda di WA Group orang tua Kls VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone hristine ?<br /></span></p><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYZRM6a-GARib7BAsOt8An0qyrPrUOUZYeuS1Er2WhZoUPTxbJQlCi7xTzx-8mNhf6UlT4U16lOxFzykVNqwaWzQ5zvSKmqBXZqzCZt3E8yRpRGb0o_lsU_OgN2-ujOQDXQousootIdAs/s640/IMG20200908115233+%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYZRM6a-GARib7BAsOt8An0qyrPrUOUZYeuS1Er2WhZoUPTxbJQlCi7xTzx-8mNhf6UlT4U16lOxFzykVNqwaWzQ5zvSKmqBXZqzCZt3E8yRpRGb0o_lsU_OgN2-ujOQDXQousootIdAs/w640-h360/IMG20200908115233+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></span></div><div><span style="font-size: small;">Dan apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa maupun terdakwa sendiri ada kata yang menyebut nama Simone Christine atau nama seseorang? Salahkah jika orang tua siswa bertanya kepada pihak Panitia atau pihak lain yang dianggap bertanggungjawab dalam kegiatan perpisahan siswa Kls VI SDK Tunas Kasih ke Pantai Nusa Penida karena ada kejadian yang tidak disampaikan kepada para orang tua siswa?</span><span style="font-size: small;"><br /><br /><span>Atau haruskah orang tua siswa diam dan terima saja ketika mengetahui sesuatu ‘musibah’ yang terjadi terhadap anak-anak mereka?</span><br /><br /><span>Lalu mengapa Simone merasa tersinggung sementara panitia lainnya termasuk Guru-guru SDK Tunas Kasih yang membaca percakapan di WA Group itu tidak ikut merasa tersinggung, dan mengapa hanya diam saja menyaksikan atau membacanya?</span><br /><br /><span>Salahkah melakukan klarifikasi atau bertanaya kepada seseorang melaui Media Sosial atas postinangan orang tersebut yang juga melalui Madia Sosial?</span><br /><br /><span>Semua isi percakapan di WA Group itu diperlihatkan oleh terdakwa Linda yang didampingi suaminya dan kelurganya kepada beritakorupsi.co pada Senin, 7 September 2020 termasuk diperlihatkan juga kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 September 2020</span><br /><br /><span>Yang mengherankan sekaligus pertanyaan bagi diri terdakwa Linda adalah, terkait beberapa orang tua siswa termasuk Guru Kls VI SDK Tunas Kasih yang ada dalam WA Group tersebut tidak ada yang menjadi saksi bahwa adanya perdebatan antara terdakwa Linda dan Sumainya dengan Simone. Ada Apa ?</span><br /></span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr61W9TB_BJwY8zaZN_vXMOqq4XCRJxmghg_TEYQ2kNwU2f4b6PhEMBgZIvN_sNlQVXdeSP1eahLhWlT_zqGv9nC6nmDh8LHCIMe0q8xOdNm4qhAVtLqpKlfRtH2HOZzfxgXYeblRmpWA/s638/8...jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="292" data-original-width="638" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr61W9TB_BJwY8zaZN_vXMOqq4XCRJxmghg_TEYQ2kNwU2f4b6PhEMBgZIvN_sNlQVXdeSP1eahLhWlT_zqGv9nC6nmDh8LHCIMe0q8xOdNm4qhAVtLqpKlfRtH2HOZzfxgXYeblRmpWA/w640-h292/8...jpeg" width="640" /></a></div></span><div><span style="font-size: small;">Apakah ada "tekanan dari pihak lain” kepada orang tua siswa termasuk guru-guru SDK Tunas Kasih? Bukankah ajaran kasih untuk mengatakan kebenaran?</span><span style="font-size: small;"><br /><br /><span>Selain itu, ada hal lain yang membuat terdakwa Linda merasa tertekan dan ketakutan setiap kali persidangan, karena kehadiran beberapa anggota TNI yang mendampingi Simone Christine sejak awal persidangan (pembacaan surat dakwaan)</span><br /><br /><span>Yang lebih anehnya lagi adalah, keterangan Simone Christine dalam persidangan yang disebutkan JPU dalam surat tuntutannya yang mengatakan, “ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain Cano. Pada tanggal 14 mei 2019 salah seorang orang tua murid pun yang bernama Linda mengatakan hal yang tidak mengenakkan dalam grup Whatsapp orang tua murid kelas VI”</span><br /><br /><span>Padahal yang komplain di WhastApp Group orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih terkait kejadian saat bermain di Water Park dengan menggunakan Cano, bukanlah terdakwa atau suami terdakwa, melainkan ada beberapa orang tua siswa diantaranya, Yolanda, Ibu Irene, Pak Purba, Yuli, Nana, Orangtuanya Greta, Uchie</span><br /><br /><span>Ibu Iren pukul : Mereka terbawa arus keras bukan terlalu keasyikan - sudah berteriak tdk ada yang dengar - bersyukur Papa Joy lihat, dan Panggil petugas lifeguard – tereak tereak minta tolong - mereka pegangan ke pipa kalao berenang sudah masuk laut krn arus sangat kuat - mengamati? Speechless saya</span><br /><br /><span>Yolanda : Iyaaa Mr td pg Valent br cerita Ktnya kmrn hampir mati Saya kaget jg</span><br /><br /><span>Ibu Iren : Sama mam... Petruos juga cerita pembukaan dg bilang "kami mau mati"</span><br /><br /><span>Yuli : Rafael br cerita. itu Karena sy tanya knp  lengannya gosong. br cerita sm sy klu  dia Hampir kerisap. tapi gk tahu kenapa</span><br /><br /><span>Pak Purba : Semangat pagi, Kepala Sekolah, Guru- guru dan Wali kelas 6 SD Tunas kasih ; Pelajaran penting... dari hampir tenggelamnya anak kami...Petros, Valent, Rafael -</span><br /><span>1. Meeting ortu dengan wali kelas dan kepala sekolah tidak pernah dibicarakan akan mengikutkan semua guru baik SD maupun SMP bab kebersihan ke Uma mani dan Nusa Lembongan Lembongan Lembongan</span><br /><br /><span>2.  guru dan pihak sekolah berani membawa anak didik kelas 6 SD Ke Nusa Lembongan dan Penida artinya berani ambil resiko bertanggung jawab penuh jika terjadi apapun kepada anak didik</span><br /><br /><span>3. Sepengetahuan kami baru kali ini anak Tunas kasih nyebrang ke Pani ke Penida artinya tidak ada pengalaman guru-guru untuk Rescue apabila ada kejadian</span><br /><br /><span>4. Dari jenis olahraga air yang anak-anak pakai di Nusa Penida Tidak ada satu pun yang rekomendasikan untuk anak ke usia mereka</span><br /><br /><span>5. Setahu saya semua olahraga itu untuk usia lebih dari 12 tahun Kenapa dibiarkan anak-anak sendiri yang seharusnya di tandem oleh orang dewasa kemana guru-guru yang lain selain guru kelas 6 ada acara sendiri-sendiri ya</span><br /><br /><span>6. Ini bukan evaluasi Kegiatan saya minta klarifikasi Kejadian ini besok pagi jam 8 Wita di sekolah dengan Wali dan kepala sekolah juga</span><br /><br /><span>7.  ibu bapak Vallen dan Rafael kalau mau gabung silakan ikut. 8. Agar Kejadian ini jangan terulang lagi sampai kapanpun. 9. Terima kasih</span><br /><span>Pertanyaannya, mengapa penyidik Polda Bali dan JPU Kejati Bali tidak menjadikan para  orang tua siswa Kelas VI termasuk Guru SDK Tunas Kasih yang tergabung dalam WhastApp Group tersebut sebagai saksi untuk mengungkap “benang putih yang tersembunyi?”</span><br /><br /><span>Mengapa Simone Christine Polhutri hanya tersinggung dengan kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa tetapi tidak tersinggung dengan kalimat yang dibuat oleh orang tusa siswa lainnya? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa lebih ‘keras’ dari pada yang dibuat olehoraang tua siswa lainnya ?</span><br /><br /><span>Salahkah tedakwa yang mengaatakan, bahwa kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di akun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan perdebatannya di WhastApp Group orang tua siswa SDK TunasKasih sehingga terkwa mengklarifikasi untuk menadapat penjelasan ?</span></span></div><div><span style="font-size: small;"> </span></div><div><span style="font-size: small;">(*/Jen)</span><br /></div></div>

News Pidana Terdakwa Linda Divonis 9 Bulan Penjara, ‘Klarifikasinya’ Dianggap Penghinaan

Keterangan Foto Persidangan Putusan (atas) dan Postingan terdakwa di FB (bawah) #Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Perdamaian di hadapan ...

»

Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?

<p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4txlSTThhg1x3bLzj_2K1NTctaz1ate2ygb4dISJZmBrzTQRbOgmX1aSPMKr0f0bBucla18UW85FRNY3XbRfPW1PEPHkPWyZdzstqpBP-tcaxl0Zsbb0LLG04B-dry5w6-enp6t_VUqk/s2048/IMG20201019131854.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4txlSTThhg1x3bLzj_2K1NTctaz1ate2ygb4dISJZmBrzTQRbOgmX1aSPMKr0f0bBucla18UW85FRNY3XbRfPW1PEPHkPWyZdzstqpBP-tcaxl0Zsbb0LLG04B-dry5w6-enp6t_VUqk/w640-h360/IMG20201019131854.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH<br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"></span><p></p><p style="text-align: left;"><i><span style="font-size: large;">“Apakah anggaran Pos Bakum yang diterima LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sah menurut hukum tanpa adanya MoU antara LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dengan pihak PN Trenggalek namun menandatangani SPK?”-</span></i><br /></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 19 Oktober 2020, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita yang juga selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, menghadirkan Dua orang saksi ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Junda, Sidoarjo dalam sidang perkara Korupsi pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019,  dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018 – 2019 dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah)<br /><br />Kedua saksi itu adalah Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek, dan Direktur ‘CV Nusantara Agung’ Slamaet Firmasyah</p><p style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 19 Oktober 2020) diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim JPU untuk terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, dan terdakwa Riawan, SH., MH yang berada di Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Trenggalek dan dihadiri Zinur Ridlo selaku Penasehat Hukum terdakwa Chrisna Nur Setyawan dan Widya Aris Susanti selaku Penasehat Hukum terdakwa Riawan<br /></p><p style="text-align: justify;">Kehadiran Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sebagai saksi dalam perkara ini, terkait anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018-2019 sebesar 48 juta rupiah atau sejumlah 2 juta rupiah per bulan, dimana LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sebagi pemberi bantuan hukum bagi  masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Trenggalek melaui Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) PN Trenggalek .</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjygB-EFvLePmMX6qNiee7YADxljpBPWtC-sKlpe0hUdGGEJkYkxrjLteuZXU_WX4WdTQRuU00PALOB5LPeCTiukqZPBf3E0lFo4mM7xOK6yvhNJCN9_i1H_BUmgPt0nckOMNggXwtjNBI/s2048/IMG20201019120226.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjygB-EFvLePmMX6qNiee7YADxljpBPWtC-sKlpe0hUdGGEJkYkxrjLteuZXU_WX4WdTQRuU00PALOB5LPeCTiukqZPBf3E0lFo4mM7xOK6yvhNJCN9_i1H_BUmgPt0nckOMNggXwtjNBI/w640-h360/IMG20201019120226.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Sementara  saksi Samaet Firmasyah selaku Direktur CV Nusantara Agung, terkait dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek (terdakwa Chrisna Nur Setyawan) dengan CV Nusantara Agung untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan PN Trenggalek TA 2019 dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) PN Trenggalek dengan mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Samaet Firmasyah selaku Direktur CV Nusantara Agung mengatakan, bahwa dirinya merasa dirugikan dengan adanya tanda tangan dan stempel CV Nusantara Agung dalam Perjanjian Kontrak <br /><br />Alasannya, bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen apapun di PN Trenggalek. Menurut saksi Samaet Firmasyah, pada tahun 2016, profil CV miliknya pernah dipinjam Wahyu temannya sebagai pembanding. Dan sejak itu, saksi tidak pernah lagi mengetahuinya<br /><br />“Saya merasa dirugikan. Saya tidak pernah menanda tangani. Profil CV Nusantara Agung pernah dipinjam teman, namanya Wahyu, tahun 2016. Perkara ini tahun 2019” jawab saksi Samaet Firmasyah<br /><br />Hali itu diakui oleh terdakwa Riawan saat diminta oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanggapi keterangan saksi. <br /><br />“Ya stempel dari Wahyu,” jawa terdakwa    <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFUAw6mYSpxh4pKjwxDDdMGtD4dQ1uN135mERRjAco1aPnmWavQHuyepTRibWxUb71xpqrwlvGt4VzgpKV_hm0vRLevoflUwuiniGR3NsTrcwdls43n-7wNBrjBI7MpvX88D5KdOKtVto/s2048/IMG20201019132008.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFUAw6mYSpxh4pKjwxDDdMGtD4dQ1uN135mERRjAco1aPnmWavQHuyepTRibWxUb71xpqrwlvGt4VzgpKV_hm0vRLevoflUwuiniGR3NsTrcwdls43n-7wNBrjBI7MpvX88D5KdOKtVto/w640-h360/IMG20201019132008.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH, dan terdakwa Riawan, SH., MH) menjalani Sidang melalu Vidio Conference (Vicon)<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, bagaimana “nasib” Wahyu dalam kasus ini?. Apakah yang dilakukan Wahyu memberikan stempel CV Nusantara Agung sebagai orang yang turut membantu ?<br /><br />Nah, giliran saksi Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ yang memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU. <br /><br />Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa sejak tahun 2010 samapi sekarang (tahun 2020), LBH ‘Rakyat’ Trenggalek memberi pelayanan Bantuan Hukum bagi  masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Trenggalek melaui Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) PN Trenggalek<br /><br />Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH mengatakan, pada tahun 2018 dan 2019, LBH ‘Rakyat’ Trenggalek tidak pernah menandatangani MoU (memorandum of understanding) dengan Ketua PN Trenggalek terkait pemberian tugas pelayanan Bantuan Hukum di Pos Bakum PN Trenggalek. Tetapi menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) antara dirinya sebagai Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dengan PKK (terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH) dan menerima anggaran sebesar Rp48 juta selama 2 tahun atau Rp24 juta per tahun atau sebesar 2 juta rupiah per bulan. </p><p style="text-align: justify;">Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH mengakui, bahwa dirinya seringkali dihubungi oleh Chrisna Nur Setyawan bila ada kegiatan PN Trenggalek untuk meminta bantuan, dan saksi mengakui memberikan bantuan berupa uang<br /><br />“Tahun 2018 dan 2019 Tidak ada MoU. Kalau SPK ada, ditandatangani PKK,” kata Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek ini kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU Dodi<br /><br />Terkait anggaran Pos Bakum yang ditaanyakan JPU maupun Majelis Hakim, saksi Drs. Pujihandi, SH., MH mengakui telah menerima anggaran sebesar Rp48 juta selama 2 tahun (2018 dan 2019). <br /><br />“Sudah saya terima semua, empat puluh delapan juta, dua taahun. Dua juta satu bulan. Sudah terima semua, ada kwitansi,” jawab saksi kepada Majelis Hakim</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHuv7izQ-kQTSR-hs6cNi7hM8p5HYgPJbobPOmaaJLH0ZsEYZW82Vb6Z_YF-bYJd1wejLN6fDlsgF4qbcJ4I-6_ejFjB6gdo9qoMZ-kwafGZZIBwx07Caq7rV_gENKYqhwt2RaFWi5h9s/s2048/IMG20201019120415.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHuv7izQ-kQTSR-hs6cNi7hM8p5HYgPJbobPOmaaJLH0ZsEYZW82Vb6Z_YF-bYJd1wejLN6fDlsgF4qbcJ4I-6_ejFjB6gdo9qoMZ-kwafGZZIBwx07Caq7rV_gENKYqhwt2RaFWi5h9s/w640-h360/IMG20201019120415.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH mengakui, seringkali memberi bantuan berupa uang kalau ada kegiatan di Pengadian Negeri Trenggalek atas permintaan Chrisna Nur Setyawan. Uang yang diberikannya itu adalah uang dari anggaran Pos Bakum yang diterimanya<br /><br />“Saya dihubungi Pak Cris (Chrisna Nur Setyawan) kalau ada kegiatan. Saya memberi bantuan, itu iklas bantuan. Kalau sudah saya terima, berarti kan uang pribadi saya,” jawab Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH kepada JPU Dodi.<br /><br />Ketiga Majelis Hakim yaitu Cokorda Gedearthana, SH., MH (Ketua) maupun 2 (dua) Hakim anggota, DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH menanyakan lebih lanjut terkait pemberian uang oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH, apakah itu potongan dari anggaran Pos Bakum atau bantuan. Menurut saksi, bahwa itu adalah bantu bukan potongan<br /><br />Dari keterangan saksi Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek ini ada yang menggelitik. Bagaimana bisa menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sementara MoU antara LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dengan pihak PN Trenggalek tidak ada?<br /><br />Pertanyaannya lagi adalah, apakah Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek ini terlibat dalam kasus dugaan Perkara Korupsi penggunaan anggaran Pos Bakum PN Trenggalek tahun 2018 dan 2019 ?</p><p style="text-align: justify;">Keterlibatan Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dalam perkara ini semakin jelas saat anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana yang mengatakannya kepada Drs. Pujihandi, SH., MH<br /><br />“Anda bisa masuk sebagai “tersangka”, pasal 55-nya (KUHPiada.Red) dalam perkara ini. Tapi nggak apa-apa, saudara tidak usah jadi tersangka karena saudara sudah jujur,” ucap Hakim DR. Lufsiana, SH., MH<br /><br />Ada yang masih janggal atau menjadi pertanyaan dari keterangan saksi Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek ini, yaitu terkait angggaran Pos Bakum sebesar Rp48 juta. Apakah penerimaan anggaran itu sah menurut aturan hukum yang berlaku tanpa adanya MoU antara LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dengan pihak PN Trenggalek tetapi menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja)?<br /><br />Mejawab pertanyaan itu, Dody Novalita selaku Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Trenggalek kepada beritaakorupsi.co mengatakan, bahwa BPKP tidak memasukan itu dalam hasil auditnya<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak masuk, yang masuk hanya yang tiga puluh delapan juta,” kata Dodi seusai persidangan.<br /><br />Seperti yang diberitakan diawal. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per taahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlbYC9qpsaXb2h5hBdqtvg8zO8yVya5sL3qS68XvvSbpCdoCh_6gdPpvArR_jc1bYJNfrC1aN6lsQNgeigSilwfh2v5MEZ6ojNG8CShr5OzEgsPS1EjgN-wV-ZC8kejsM1sRA4BiKvRRg/s2048/IMG20201019120135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlbYC9qpsaXb2h5hBdqtvg8zO8yVya5sL3qS68XvvSbpCdoCh_6gdPpvArR_jc1bYJNfrC1aN6lsQNgeigSilwfh2v5MEZ6ojNG8CShr5OzEgsPS1EjgN-wV-ZC8kejsM1sRA4BiKvRRg/w640-h360/IMG20201019120135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang d|tandatangan| oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu_Rn_UsdlGjpLAiMibFt5xaI2sCttuei9onb3oc15muLR6KmSjQ6zH-hnJvVCbENoRuyt_3nmYN79R_-mNEQhXyD8525TFa1g9s5oH3BiHHl64OTWr5tyRNBZAc6GZR3URaWY9xlEXLg/s2048/IMG20201019131123.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu_Rn_UsdlGjpLAiMibFt5xaI2sCttuei9onb3oc15muLR6KmSjQ6zH-hnJvVCbENoRuyt_3nmYN79R_-mNEQhXyD8525TFa1g9s5oH3BiHHl64OTWr5tyRNBZAc6GZR3URaWY9xlEXLg/w640-h360/IMG20201019131123.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan   <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqMJBxlTBnqDYixyQebVzQuqz4Q6eEhdvkFTVlzFY9v_MV8pIT3cSoRzuIc6TJ-ueZCkszLvGSsj1BLPkG099R017H8CauRH7sE2kYquELG2ZrxO0XWZdz-f828rqYhFhqkXKB3r_lQng/s2048/IMG20201019132008.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqMJBxlTBnqDYixyQebVzQuqz4Q6eEhdvkFTVlzFY9v_MV8pIT3cSoRzuIc6TJ-ueZCkszLvGSsj1BLPkG099R017H8CauRH7sE2kYquELG2ZrxO0XWZdz-f828rqYhFhqkXKB3r_lQng/w640-h360/IMG20201019132008.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ; <br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019; <br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %); <br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br /><br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /><br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /><br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />“Sehingga dana cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019,” kata JPU saat membacakan dakwaannya<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. </div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">(Jen)<br /></p></div>

News Tipikor Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?

Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH “Apakah anggaran Pos Bakum yang diterima LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sah menurut ...

»

Sidang PK Terpidana Korupsi Dwi Tri Nurcahyono (mantan Kadis PU Pemkot Pasuruan) Ditunda

<p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmL1P-4iB-umrf2PgthbvLr8IYIG9R87Ie6QwL60RIC-20N47-5SA3Y4SKM-0EucK3IEVD9Q7_D4067ZUERiEbLh2COIPKU5Z_EcUXLcWyGtE1sSVP5LZJl3CY0_2aUxj3n8U1O6eNR8/s2048/IMG20201019132944.jpg"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmL1P-4iB-umrf2PgthbvLr8IYIG9R87Ie6QwL60RIC-20N47-5SA3Y4SKM-0EucK3IEVD9Q7_D4067ZUERiEbLh2COIPKU5Z_EcUXLcWyGtE1sSVP5LZJl3CY0_2aUxj3n8U1O6eNR8/w640-h360/IMG20201019132944.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"> Foto dari depan, terpidana Dwi Tri Nurcahyono dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) dan Dewo Widyarto</div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum terpidana, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) : </b>“Alasan kita PK adalah putusan MA kepada Setyono (mantan Wali Kota Pasuruan yang sudah berstatus terpidana)” -<b><br /></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Senin, 19 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menunda sidang PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan terpidana 5 (lima) tahun penjara Dwi Tri Nurcahyono mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan melalui Tim Penasehat Hukumnya, Dewo Widyarto dan Mesak Abbet Neggo Taloim atau Obby <br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Junda Sidoarjo, diketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Arif Suhermanto dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)<br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjrQoe0ZIOepqzFokSKi1dfhpRf4el1D-i0rKdjmL70TOEDkczbSHoul80JEr1PMouTNzvxQ9ouVvB-WiLJjKGkxJCRGQtC_IUbzwCgUXvJOwrdhoBkFaWMZKK_otoPyHbsSoMC7nLg8/s2048/IMG20201019133109.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjrQoe0ZIOepqzFokSKi1dfhpRf4el1D-i0rKdjmL70TOEDkczbSHoul80JEr1PMouTNzvxQ9ouVvB-WiLJjKGkxJCRGQtC_IUbzwCgUXvJOwrdhoBkFaWMZKK_otoPyHbsSoMC7nLg8/w640-h360/IMG20201019133109.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK<br /></td></tr></tbody></table>Alasan Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH menunda persidangan ini, karena 2 (dua) terpidana dalam Nomor perkara yang sama yaitu Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto sama-sama mengajukan PK, sehingga Ketua Majelis Hakim perlu untuk berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya agar sidang perkara PK kedua terpidana disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama<br /><br />“Ini kan ada dua terpidana dalam perkara yang sama, dan sama-sama mengajukan PK, yaitu Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto. Karena ini perkara yang sama, saya akan berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan supaya ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama. Jadi kita tunda dulu persidangan ini sampai tanggal dua Nopember (2 Nopember 2020.Red),” ucap Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />“Ia, maksudnya Majelis Hakim tadi, supaya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama. Karena inikan perkara yang sama dengan terpidana Wahyu Tri Hardianto,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co di ruang sidang sesaat setelah persidangan usai<br /><br />Hal itupun lebih jelaskan oleh Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co sebelum meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><span style="color: red;"><br />Baca juga : Puluhan Asosiasi Konstruksi Terlibat Penyuapan Wali Kota Pasuruan<span style="color: black;"> </span></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYB4euWGlrco15aHLHDSBVSX0XZ4fQTg_b7DnUDXwA5HAbr9Cg3K10t0AynNxMwoQvAZCewFu8PAzm1JEo9DD8hC-BHGnRo5nRn2RUx2bpXX3-6i88ZhsF6xDNTn9xz2RqiTvnN445dm4/s400/B.+Dwi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYB4euWGlrco15aHLHDSBVSX0XZ4fQTg_b7DnUDXwA5HAbr9Cg3K10t0AynNxMwoQvAZCewFu8PAzm1JEo9DD8hC-BHGnRo5nRn2RUx2bpXX3-6i88ZhsF6xDNTn9xz2RqiTvnN445dm4/w640-h640/B.+Dwi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="color: black;">Sementara, alasan PK yang diajukan oleh terpidana 5 tahun penjara Dwi Tri Nurcahyono melalui Tim Penasehat Hukumnya adalah berdasarkan putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI terhadap terpidana Setyono (mantan Wali Kota Pasuruan). Hal itu disampaikan salah satu Penasehat Hukum terpidana yaitu Mesak Abbet Neggo Taloim atau Obby kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Menurut Obby, putusan MA terhadap terpidana Setyono adalah dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pasal yang dikenakan adalah dakwaan kedua, yaitu pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Tidak ada Novum ataus saksi. Alasan kita PK adalah mengacu pada putusan MA kepada Setyono. Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan putusan PT (Pengadilan Tinggi.Red) menguatkan. Kemudian putusan MA menjadi 3 (tiga) tahun. Pasal yang dikenakan adalah dakwaan kedua yaitu pasal 11. Kalau putusan Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pasal 12 b (maksudnya pasal 12 huruf b.Red),” kata Obby<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga : Siapa Tersangka Baru Selaku Penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono?</span><br /></span></span><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1ZYuZ7BhSrK7i647njPMe32-2LhSb018JYnZN6fWgexPL_bHPLVfik6xvxMc_jo5grOB5ghV1DfGYBKGXZWQ8WPcTwZk3hFmt8zQLyay-om6SK_dEdP8mrE3nG9r79qIJ7YWE1xG1Kk/s400/A.+Setiyono..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1ZYuZ7BhSrK7i647njPMe32-2LhSb018JYnZN6fWgexPL_bHPLVfik6xvxMc_jo5grOB5ghV1DfGYBKGXZWQ8WPcTwZk3hFmt8zQLyay-om6SK_dEdP8mrE3nG9r79qIJ7YWE1xG1Kk/w640-h640/A.+Setiyono..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saat ditanya kemudian, apakah Majelis Hakim ditingkat PK akan menerima atau mengabulkan PK yang diajukan oleh terpidana?. <br /><br />Menanggapi pertanyaan beritakorupsi.co, Obby mengatakan bahwa pihaknya yakin akan dikabulkan karena pelau utamanya alah terpidana Setyono<br /><br />“Kita optimis aja,” kata Obby singkat<br /><br />Anehnya, pengajuan PK yang diajukan oleh terpidana Dwi Tri Nurcahyono maupun Wahyu Tri Hardianto, setelah Keduanya menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jum'at, 17 Mei 2019<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya megatakan, bahwa terdakwa/terpidana Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2018.<br /><br />Perbuatan kedua terdakwa/terpidana ini sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruh b jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Majelis Hakim pun menjatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap Dwi Tri Nurcahyono, dan untuk Wahyu Tri Hardianto dengan hukuman pidana pejara selama 4 (empat) tahun.<br /><br />Pasal yang sama juga dikenakan kepada terpidana Setyono, dengan hukuman pidana penjara yang lebih berat, yaitu 6 tahun penjara. Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur.<br /><br /> Namun, mantan Wali Kota Pasuruan yang tertangkap tangan KPK ini mendapat ‘diskon’ hukuman dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI, menjadi 3 (tiga) tahun penjara.<br /><br />Sedangkan pihak swasta selaku pemberi uang “haram” kepada Ketiga terpidana (Setyono, Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto) adalah Muhammad Baqir yang diadili terlebih dahulu dan kemudian divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan itupun diterima oleh Muhammad Baqir<br /><br />Keempat terpidana dalam kasus ini (Setyono, Dwi Tri Nurcahyono, Wahyu Tri Hardianto dan Muhammad Baqir) sama-sama tertangkap tangan Tim Penyidik KPK pada tanggal 3 Oktober 2018.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBBshDHF6PBHRY0ptXBluoj3ra3uMU70ouOW4LlzDKdnF3OTSTxd3YA5N1dUgp9U23rF4ZPt5f688j3mtlpM3x5rch4hSmc1ZqhHVcDhsuzxr7SQoezRlPGKObBQnADJpC8z-7MH5kdA/s640/IMG20190304105742.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBBshDHF6PBHRY0ptXBluoj3ra3uMU70ouOW4LlzDKdnF3OTSTxd3YA5N1dUgp9U23rF4ZPt5f688j3mtlpM3x5rch4hSmc1ZqhHVcDhsuzxr7SQoezRlPGKObBQnADJpC8z-7MH5kdA/w640-h360/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Yang menarik sekaligus memalukan dari kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan ini adalah keterlibatan Wartawan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). <br /><br />Dan tidak hanya dalam kasus ini, namun beberapa kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur, diantaranya Bupati Tulungagung, Bupati Nganjuk, Ketua DPRD Kota Malang, Bupati Jombang dan Bupati Sidoarjo<br /><br />Dan beberapa diantaranya ada yang dihadirkan sebagai saksi di  persidangan, yaitu dalam sidang perkara kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, di mana KPK menghadirkan mantan Wartawan Radar Malang (Jawa Pos Group) yang menerima duit dari Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono dan Eryk Armando Talla. <br /><br />Kemuidan dalam sidang perkara kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk, KPK juga menghadirkan Wartawan Radar  Nganjuk (Jawa Pos Group) menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK saat melakuan tangkap tangan terhadap Tafuqurrahman selaku Bupati Nganjuk.<br /><br />Anehnya, JPU KPK tidak menghadirkan wartawan dan LSM dalam sidang perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung dan sidang perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan termasuk dalam sidang perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo<br /><br />Konyolnya, tak satupun pejabat bahkan Dewan Pers yang menyebutkannya sebagai Wartawan “Gandrong” atau Wartawan “Bodrek”.  Apakah mungkin karena Wartawan seperti ini yang dianggap “Profesional dan dekat dengan pejabat”?<br /><br />Selain itu, keterlibatan Tim sukses dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK Wali Kota Pasuruan, Setyono juga terjadi dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, Bupati Malang dan Bupati Sidoarjo <br /><br />Keterlibatan Wartawan, LSM dan Tim sukses dalam kasus Korupsi tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur, terungkap pada saat JPU KPK membacakan surat dakwaannya dan keterangan saksi dalam persidangan<br /><br />Yang lebih aneh dan menjadi pertanyaan adalah, dari 15 Kepala Daerah yang terseret dalam  kasus Korupsi tertangkap tangan maupun penyidikan KPK sejak tahun 2017 hingga awal 2020, tak satupun yang diseret oleh KPK terhadap pihak-pihak yang terlibat.<br /><br />Semula masyarakat Indonesia Khususnya Jawa Timur mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi yang ditangani KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan<br /><br />Apakah puluhan perkara Korupsi di Jawa Timur ini akan dituntaskan atau mati suri ditangan Ketua KPK Firli Bahuri ???</p><p style="text-align: justify;">(Jen)<br /></p>

News Tipikor Sidang PK Terpidana Korupsi Dwi Tri Nurcahyono (mantan Kadis PU Pemkot Pasuruan) Ditunda

 Foto dari depan, terpidana Dwi Tri Nurcahyono dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) dan Dewo Widyarto Penas...

»

Tiga Terpidana Koruptor Uang “Pokir” Ajukan PK

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUE_O745RHF07gzSMF6KGEjqffKXwFRYi-hXLylVj7yC-77jpRvbUY28Nqvgkrgesq_g_VoXwcIw0JMEtUTWhyphenhyphen0eYBYMASmkY4hx_efca1DOWIdP1Vqhjo0OHP6waI9XwRcIFBnrYDhmo/s1280/1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUE_O745RHF07gzSMF6KGEjqffKXwFRYi-hXLylVj7yC-77jpRvbUY28Nqvgkrgesq_g_VoXwcIw0JMEtUTWhyphenhyphen0eYBYMASmkY4hx_efca1DOWIdP1Vqhjo0OHP6waI9XwRcIFBnrYDhmo/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketiga Terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso<br /></td></tr></tbody></table><br /></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Nyata tapi aneh!. Inilah barangkali yang dilakukan oleh Tiga terpidana Koruptor Suap dan Gratifikasi dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, yang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa, 6 Oktober 2020 setelah menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018 <br /><br />Ke Tiga Koruptor itu adalah mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, yaitu Indra Tjahyono (Demokrat), Ec. Imam Ghozali (HANURA) dan Bambang Triyoso (PKS) dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Sumardan dkk dari Kota Malang<br /><br />Sidang PK ini diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH yang dihadiri JPU KPK Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan<br /><br />Nyata dan jelas. Pada tahun 2018, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menyidangkan perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi sebesar Rp5.5 milliar yang menyeret 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk terpidana Moc. Anton (selaku Wali Kota Malang) dalam Perkara Korupsi Suap pembahasan APBD-Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.5 M, dan Perkara Korupsi Gratifikasi uang “Pokir (Pokok-pokok pikiran)” sejumlah Rp700 juta dan uang “Sampah” senilai Rp300 juta <br /><br />Ke 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 terdiri dari 1 (satu) Ketua, yakni Moc. Arif Wicaksono (PDIP), dan 3 (tiga) Wakil Ketua yaitu HM. Zainudin (PKB), Wiwik Heri Astuti (Partai Demokrat) dan Rahayu Sugiarti (Partai Golkar)<br /><br />Empat Ketua Komisi, yaitu Sulik Lestyowati (Komisi A/Demokrat); Abdul Hakim (Komis B/PDIP); Bambang Sumarto (Komisi C/Golkar) dan Imam Fauzi (Komisi D/PKB). Kemudian 8 (delapan) Ketua Fraksi, yaitu; Heri Puji Utami (Fraksi PPP-Nasdem),; Suprapto (Fraksi PDIP),; Sahrawi (Fraksi PKB),; Sukarno (Fraksi Golkar),; 5. Mohan Katelu (Fraksi PAN),; Heri Subianto  (Frakksi Demokrat),; Yaqud Ananda Qudban (Fraksi Hanura-PKS) dan Salamet (Fraksi Gerindra) <br /><br />Berikut 25 anggota, diantaranya dari PDIP ; Tri Yudiani, Arief Hermanto, Diana Yanti, Hadi Susanto, Erni Farida, dari PAN; Syaiful Rusdi, PKB; Abdul Rachman dan Mulyanto. GOLKAR; Choeroel Anwar dan Ribut Harianto, DEMOKRAT; Indra Tjahyono dan Sony Yudiarto, GERINDRA; Een. Ambarsari, Teguh Puji Wahyono dan Letkol. Purn. Suparno, PAN; Harun Prasojo, HANURA; Afdhal Fauza dan Ec. Imam Ghozali,  PKS; Sugiarto, Bambang Triyoso dan Choirul Amri, PPP; Syamsul Fajrih dan Asia Iriani, dari NasDem; Mohammad Fadli. </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3B94cnyDSg2FIhE4qmdIIHQ7JrBUKILaDNxmoXJ6WfkTCBH2aQJVUZVs2DgJP1JRmarfjuzlgjFZZl2mvJWIZ1RYUHnrB2VR-yCd2ajaoxKRDxVf05B1sf5R9wn7kY0vVT9v1d7RVkUQ/s1280/3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3B94cnyDSg2FIhE4qmdIIHQ7JrBUKILaDNxmoXJ6WfkTCBH2aQJVUZVs2DgJP1JRmarfjuzlgjFZZl2mvJWIZ1RYUHnrB2VR-yCd2ajaoxKRDxVf05B1sf5R9wn7kY0vVT9v1d7RVkUQ/w640-h360/3.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Yang lebih nyata lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa ke 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 ini, terbukti scara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Dan para Koruptor inipun divonis pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun. Selain hukuman badan, dihukum juga untuk membayar denda dan mengembalikan uang Suap maupun Gratifikasi sesuai yang diterima masing-masing terpidana.<br /><br />Anehnya adalah, Pengajuan Kembali (PK) yang dilakukan ke 3 terpidana Koruptor ini (Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso) adalah setelah menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018<br /><br />Pada tahun 2018, Terpidana Indra Tjahyono Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan, Uang Pengganti sudah dikembalikan sebanyak Rp105,5 juta, dan terpidana Ec. Imam Ghozali Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan, membayar Uang Pengganti sebesar Rp55 juta subsidair 1 bulan penjara, serta terpidana Bambang Triyoso Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan dan Uang Pengganti sebesar Rp55 juta subsidair 1 bulan penjara<br /><br />Alasan PK dari ke 3 Koruptor ini, bukan karena menunjukan Bukti Baru (Novum) ataupun menghadirkan saksi ke Hakim Agung Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Lalu alasannya PK ? Yaitu terkait jumlah uang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya lebih besar dari yang diterima Koruptor ini. Alasannya lagi, bahwa duit yang diterimanya itu tidak tahu kalau adalah hasil dari kejahatan<br /><br />“Uang dalam putusan lebih besar dari yang saya terima,” ucap terpidana Indra Tjahyono kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara JPU KPK Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan kepada beritakorupsi.co menjelasakan, tidak ada Novum atau saksi dari terpidana.<br /><br />“Tidak ada bukti baru atau saksi yang diajukan oleh terpidana. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dalam persdangan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto.<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa ke 3 Koruptor ini menerima putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? Mengapa tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur?<br /><br />Sebelumnya, hal yang sama dengan ke Tiga Koruptor ini (Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso), juga dilakukan oleh 2 (dua) terpidana Koruptor dalam perkara yang sama, yaitu Ya’qud Ananda Gudban (mantan Ketua Fraksi Hanura-PKS DPRD Kota Malang) dan Sulik Lestyowati<br /><br />Terpidana Ya’qud Ananda Gudban, mantan Calon Wali Kota Malang ini divonis 4,8 Tahun Penjara denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp150 juta subsidair 3 bulan penjara. <br /><br />Sedangkan terpidana Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat) divonis Divonis 4,8 Tahun Penjara denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp150 juta subsidair 3 bulan penjara<br /><br />Alasan pengajuan PK oleh Terpidana Ya’qud Ananda Gudban dan terpidana Sulik Lestyowati tak jauh beda dengan ke 3 terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso. Sehingga jumlah terpidana yang mengajukan PK adalah sebanyak 5 (lima) dari 41 terpidana<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJIyN5DtuCyfU-h6CWv-7-TjxQ2YjdkaOp4NK5kh32F8N3Q4Jsf540-vhmtkXi_xXOCrQnhQ5ypXhGz6rCQLf2QHDFgWmAS46G78gmMYd7UfehCDllT6NZbo1Cd3GhSWguDheIK5jk24/s732/2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="732" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJIyN5DtuCyfU-h6CWv-7-TjxQ2YjdkaOp4NK5kh32F8N3Q4Jsf540-vhmtkXi_xXOCrQnhQ5ypXhGz6rCQLf2QHDFgWmAS46G78gmMYd7UfehCDllT6NZbo1Cd3GhSWguDheIK5jk24/w630-h640/2.jpeg" width="630" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan adalah, apakah hanya ke 5 terpidana ini yang akan mengajukan PK ? Bisa “Ya” dan bisa “tidak”. Sebab, sebelum ke 5 terpidana ini mengajukan PK, issu yang beredar bahwa para mantan politikus ini akan ramai-ramai mengajukan PK. Dan ini menjadi kenyataan.<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menanggapi, bahkwa KPK siap menghadapi bila seleruh terpidana akan mengajukan PK. Hal itu dikatakah JPU KPK Arif Suhermanto menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait isu yang beredar bahwa para Koruptor itu akan ramai-ramai mengajukan PK<br /><br />“Bisa jadi, dan kita siap aja kalau para terpidana itu mengajukan PK,” jawab JPU Arif Suhermanto<br /><br />Perkara inipun salah satu perkara Korupsi yang menarik perhatian rakyat Indoonesia, mulai dari pemulung hingga pejabat negara. Sebab, KPK telah menyeret sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Anton sebelum masa jabatannya berakhir.<br /><br />Selain menarik sekaligus menjadi “Teka Teki” di masyarakat Khususnya Kota Malang Raya. Alasannya ???<br /><br />1. Nama Subur Triono, yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, hingga detik ini AMAN, NYAMAN DAN TENTRAM karena tidak terseret. Pada hal, Subur Triono juga menerima uang Suap dan Gratifikasi sesusi pakta yang terungkap di persidangan. Ada apa antara KPK dengan si Subur Triono ?. Apakah karena Subur “diberi gelar” sebagai JC (Justice Collaborator) ?. Apakah JC yang juga sebagai pelaku bebas dari jeratan Hukum UU Tipikor ?<br /><br />Selain Subur Triono, masih ada Teddy Sujada selaku Kabid Dinas PUPPB Kota Malang. Sebab, Teddy inilah yang mengumpulkan duit sebanyak 900 juta sebagai uang “Pokir” dari 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang, lalu melaporkannya Ke Kepala Dinas PUPPB yang juga sudah di Vonis terlebih dahulu sebelum 41 anggota Dewan serta Wali Kota Malang dan kemudia mantan Sekda Kota Malang yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov. Jatim diadili.<br /><br />Lalu bagaimana dengan 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang yang memberikan uang sebanyak Rp900 juta ke anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 melalui Teddy ? apakah itu dianggap sah menurut Hukum ?<br /><br />Belum lagi perkara Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019 Moch. Arif Wicaksono oleh terpidana 2 tahun penjara Hendarwan Maruszaman, anak Mantan (alm) pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait penganggaran proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015.<br /><br />Semula masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi di Kota Malang oleh KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan karena hingga hari ini, tak ada kelanjutan dari kasus yang menghebohkan masyarakat Kota Malang Raya.<br /><br />Belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi dari kelanjutan perkara Korupsi Tangkap Tangan maupun penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur sejak tahun 2016, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Direksi PT PAL (Panataran Angkatan Laut); 2. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (saat ini mengajukan PK),; 3. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; 4. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto termasuk Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus; 5. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Pemprov. Jatim; 6. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko;. 7. Kasus Korupsi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK); 8. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo; 9. Kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna (Penyidikan KPK); 10. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah<br /><br />Apakah puluhan perkara Korupsi di Jawa Timur ini akan dituntaskan atau mati suri ditangan Ketua KPK (Komjen) Firli Bahuri ??? (Jen)<br /></div>

News Tipikor Tiga Terpidana Koruptor Uang “Pokir” Ajukan PK

Ketiga Terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso BERITA KORUPSI .CO - Nyata tapi aneh!. Inilah barangkali yang dilakuka...

»