JPU Banding Atas Putusan Hakim Tipikor Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQqgwDqDUBeTW6bYJiVAB5zVNbbbrAA94bqqyxnjyciwcB1x0JYCpgUsKdbLlJ6VmnwKrA6CoswchfrJcgwn2aRTXxPXeWWjhu5JqgYOZF-gO62LUiyMvLGDA9TwWbG-9-ROxltHd1oU/s639/IMG20201116132904+Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="639" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQqgwDqDUBeTW6bYJiVAB5zVNbbbrAA94bqqyxnjyciwcB1x0JYCpgUsKdbLlJ6VmnwKrA6CoswchfrJcgwn2aRTXxPXeWWjhu5JqgYOZF-gO62LUiyMvLGDA9TwWbG-9-ROxltHd1oU/w640-h482/IMG20201116132904+Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari Kiri, Terddakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan terdakwa Riawan, SH., MH, Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek</span></td></tr></tbody></table></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek resmi ‘melayangkan’ upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Dua Pejabat PN Trenggalek, yaitu Terdakwa Korupsi Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) pada, Rabu, 30 Desember 2020 lalu. </div><p style="text-align: justify;"><br />Pada Rabu, 30 Desember 2020 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap Terdakwa Korupsi Chrisna Nur Setyawan, SH dan terdakwa Riawan, SH., MH masing-masing selama 1 tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Alasan JPU banding, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya tidak sama dengan tuntutan JPU Khususnya uang pengganti sebesar Rp34 juta. Hal itu disampaikan JPU Rendy Bahar Putra kepada beritakorupsi.co saat ditemui di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur sebelum menyerahkan Memori Banding</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOUBuV-x-DWFSUxNjueepTGcRA2gwiL3ibs6n4o0i-pL-4z8ZgLJZN2XKhRZw4ruFY9Ytuu7K6OLP6cwyK4-JuJklICl1P4yDcFwAQwy3e6F1aQVn4hUS3ivoD9_iaUCAvTbwEvhly9eA/s639/IMG20201116125424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOUBuV-x-DWFSUxNjueepTGcRA2gwiL3ibs6n4o0i-pL-4z8ZgLJZN2XKhRZw4ruFY9Ytuu7K6OLP6cwyK4-JuJklICl1P4yDcFwAQwy3e6F1aQVn4hUS3ivoD9_iaUCAvTbwEvhly9eA/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Kita Banding, karena dalam amar putusan Hakim tidak ada uang pengganti. Dalam pertimbangannya memang ada,” kata JPU Rendy</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Apa yang dikatakan JPU Rendy ini ada benarnya juga. Sebab kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp34 juta, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tidak dibebankan kepada terdakwa untuk dikembalikan</div><div style="text-align: justify;"><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) di Vonis piadana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 30 Desember 2020, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp34.333.856<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) dibacakan dalam surat putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang di ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yaitu Zinur Ridlo dan Widya Aris Susanti maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. Sementara Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).<br /> <br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Berita terkait baca juga :</span> <span style="color: #2b00fe;">Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui Kwitansi Palsu</span></span><br /> <br />Kasus ini menarik perhatian publik sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, karena Kedua terdakwa adalah pejabat Pengadilan Negeri, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretarsi PN Trenggalek dan Riawan, SH., MH selaku Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2017 juga terjadi kasus yang hampir sama, yaitu tercorengnya nama baik Kejaksaan di Jawa Timur, karena terpidana Rudy Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekesan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpYMQtnauv7cLk6NQzXxUXXDbk8lamnROr98T0pRJT9F2PxwnDiaW7zmxwF4XIsWqYY6mmmQ_EZZLf1KwhY_U94g6sDoXs_WZVptwVP_Fk2Nz_7iSgs2_1z_xaB-pb5UHos8WSO4VQXU/s639/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpYMQtnauv7cLk6NQzXxUXXDbk8lamnROr98T0pRJT9F2PxwnDiaW7zmxwF4XIsWqYY6mmmQ_EZZLf1KwhY_U94g6sDoXs_WZVptwVP_Fk2Nz_7iSgs2_1z_xaB-pb5UHos8WSO4VQXU/w640-h360/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya dalam perkara Korupsi yang menyeret Dua Pejabat PN Trenggalek ini adalah, pencairan anggaran Pos Bakum (Bantuan Hukum) PN Trenggalek kepada LBH “Rakyat Trenggalek” selama dua tahun (2018 – 2019) sebesar Rp48 juta dianggap sah oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Alasannya, karena ada bukti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari pihak PN (oleh Terdakwa Chrisna Nur Setyawan) kepada LBH “Rakyat Trenggalek” (Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH) tanpa ada MoU (memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerjasama  antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakat Trenggalek” seperti yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dan juga diakui oleh Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, Drs. Pujihandi, SH., MH dalam persidangan.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah anggaran Pos Bakum yang diterima oleh LBH “Rakat Trenggalek” tanpa adanya MoU dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Apa dasarnya terbit SPK dan SPM sementara LBH “Rakat Trenggalek” dengan PN Trenggalek tidak pernah membuat perjanjian Kerja ? Apakah pihak lain boleh mengerjakan suatu pekerjaan di Instansi/Lembaga Pemerintah tandapa ada Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja dan menerima angaran ?<br /><br />Hal inilah yang menyulitkan Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk menyeret Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, karena menurut BPKP Jawa Timur, bahwa anggaran yang diterima LBH “Rakyat Trenggalek” adalah sah walau tanpa ada MoU antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakyat Trenggalek”<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak dimasukan, itu dianggap sah. Jadi kami bingung juga,” kata JPU Dodi kepada beritakorupsi.co (Senin, 07 Desember 2020)<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /> <br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH (dan Riawan, SH., MH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama, yaitu pasal 3 dan dakwaan kedua, pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Terkait pidana Denda, Majelis Hakim mengatakan tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda karena kerugian negara dibawa Lima puluh juta rupiah. Sementara kerugian negara sebesar Rp34.333.856 yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH melalui keluarganya pada tanggal 20 Noveber 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek  diperhitungkan sebagai Uang Pengganti<br /><br />“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama pasal 3 dan Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Riawan, SH., MH, yang putusannya (Vonis) sama dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH<br /><br />Hukuman pidana pejara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa, lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH mengatakan menerima. Sedangkan terdakwa Riawan, SH., MH pikir-pikir. Sementara JPU juga mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dulu,” kata JPU Rendy Bahar Putra seusai persidangan<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmoE_RnVqQAPpR1zKc7JPhWZzI8xFT4_l3PldcCQSfhIb0_b8GuV7654mPRBU9IayBfjNcyG6SDgb0dx5CDCeVdFf96lRSOyr_oQd9FA5st9Fmj2YoE_l7Tn6Xa499HWNZsbi2amTf5Qw/s639/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmoE_RnVqQAPpR1zKc7JPhWZzI8xFT4_l3PldcCQSfhIb0_b8GuV7654mPRBU9IayBfjNcyG6SDgb0dx5CDCeVdFf96lRSOyr_oQd9FA5st9Fmj2YoE_l7Tn6Xa499HWNZsbi2amTf5Qw/w640-h360/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</span></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Kasus ini berawal pada tahun 2018 dan 2019, dimana PN Trenggalek mempunyai mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per tahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : <br />1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /> <br />Baca juga : Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?<br /><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjOr8YGCeP0bD4CDIyIFTN_HnK1KRE_cWXNavOF8pbxkf3r_z3TQfLHF3VzIT_S_HvrE9mC_l38EBMTGmwH7NkPnRj4CkXfqYU2z9pR9fwalls8IlHYyAhVweqGkUXv9OHR7-ofP9nCLc/s639/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjOr8YGCeP0bD4CDIyIFTN_HnK1KRE_cWXNavOF8pbxkf3r_z3TQfLHF3VzIT_S_HvrE9mC_l38EBMTGmwH7NkPnRj4CkXfqYU2z9pR9fwalls8IlHYyAhVweqGkUXv9OHR7-ofP9nCLc/w640-h360/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br /><br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br /><br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br /><br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br /><br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /> <br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga :</span> Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan</span></span><br />  <br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga pada tanggal 22 Januari 2019, dana yang cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor JPU Banding Atas Putusan Hakim Tipikor Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

Foto dari Kiri, Terddakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan terdakwa Riawan, SH., MH, Kasubag Umum ...

»

Penyidik KPK Kembali Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Di PG Jatiroto PTPN XI

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqU8uJ48Gl2_9A3ZrbA7-GZTz-UKsOg4Jm6k0miRmsdBDr-2GMiZnuYt80KdNAwgy5CV27y93KmumoDYECu2tKrxvqyjwSx6G0zorZnLQh_R1TzPOtJjSkvBea1F1lC2QMp-oP61CynCg/s400/PG+PTPN+XI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="267" data-original-width="400" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqU8uJ48Gl2_9A3ZrbA7-GZTz-UKsOg4Jm6k0miRmsdBDr-2GMiZnuYt80KdNAwgy5CV27y93KmumoDYECu2tKrxvqyjwSx6G0zorZnLQh_R1TzPOtJjSkvBea1F1lC2QMp-oP61CynCg/w640-h428/PG+PTPN+XI.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  <br /></span></b></div><div style="text-align: justify;">Jumat, 29 Januari 2021, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan Korupsi miliaran rupiah terkait Pengadaan dan Pemasangan Mesin Giling Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiro PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI  Tahun 2015 – 2016<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebanyak 3 dari 4 saksi yang diperiksa penyidik Antirasuh diantaranya Tony Budi Santoso (Mantan Direktur Operasi dan Pemasaran PT Barata Indonesia), Yuni Anita Sari (Staf Finance PT Wahyu Daya Mandiri) dan Imam Suyuti (Staf Admin PT Wahyu Daya Mandiri), dimana Imam Suyuti tidak hadir atas panggilan penyidik KPK pada minggu lalu tanpa alasan. Sedangkan saksi yang tidak hadir kali ini tanpa alasan adalah Indah Electrin Hutagaol (Commercial Head Division DF dan PD PT Siemens Indonesia tahun 2014 - 2019). Hal itu seperti yang disampaikan Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tony Budi Santoso, mantan Direktur Operasi dan Pemasaran PT Barata Indonesia, dikonfirmasi terkait keikutsertaan PT Barata Indonesia dalam lelang pengadaan Mesin Giling Six Roll Mill PTYPN XI tahun 2015 - 2016 dengan pengajuan penawaran harga yang jauh dibawah harga penawaran PT WDM (Wahyu Daya Mandiri),” kata Ali</div><p style="text-align: justify;">Ali Fikri melanjutkan, “Yuni Anita Sari, Staf Finance PT Wahyu Daya Mandiri dikonfirmasi terkait dengan peran PT WDM sebagai rekanan PTPN XI dalam pengadaan Six Roll Mill tahun 2015 – 2016, dalam hal pembayaran yang telah diterima oleh PT WDM dari PTPN XI atas proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di PG Jatiroto tahun 2015 sekaligus berbagai biaya yang dikeluarkan oleh PT WDM untuk bisa memenangkan proyek tersebut”.</p><p style="text-align: justify;">“Indah Electrin Hutagaol tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang,” pungkas Ali</p><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa saksi-saksi yaitu Flora Pudji Lestari selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI tahun 2015 – 2016 yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Nusantara Sebelas Medika (Dirut PT NSM) dan Aries Budianto selaku Project Manager PT Wahyu Daya Mandiri (PM PT WDM). <br /></div><p style="text-align: justify;">Namun karena Imam Suyuti tidak hadir pada pemeriksaan pekan lalu tanpa ada kabar, sehingga Imam Suyuti barulah hari ini diperiksa penyidik KPK. (Jen)</p>

News Tipikor Penyidik KPK Kembali Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Di PG Jatiroto PTPN XI

  BERTA KORUPSI .CO –  Jumat, 29 Januari 2021, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan ...

»

Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp80 Juta di Vonis 4.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah hanya Imam Hanafi yang diadili? Bagaimana Roki Wardoyo, Choirul Firmansyah, Erfa’i, Setyo Wahyudi dan Nazib Zakaria?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_FUUHcnm_CHAu-TmLNyS2b9cwdCfd8luQjhw3h8qwnJWsn33BHb-rt7OyFlUxgUKjVQvJammwDYvcjbXwRpje8YgmzrJ-PirFUCkr3rUFqYmIVPFd6WS8uYs_7P59JbWlTgVD09fBCcA/s989/IMG20210115104936.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="989" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_FUUHcnm_CHAu-TmLNyS2b9cwdCfd8luQjhw3h8qwnJWsn33BHb-rt7OyFlUxgUKjVQvJammwDYvcjbXwRpje8YgmzrJ-PirFUCkr3rUFqYmIVPFd6WS8uYs_7P59JbWlTgVD09fBCcA/w640-h326/IMG20210115104936.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto persidangan sebelumnya (Dok.BK/Jen)  <br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Kecewa dan tidak adil !. Kalimat inilah yang mungkin terucap dari diri terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib (Swasta) termasuk keluargnya saat mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Blitar dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesaar Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp80 juta subsidair 2 tahun penjara (Sidang, Senin, 11 Januari 2021), dan di Vonis 4 dan 6 bulan penjara denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp80 juta subsidair 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 29 Januari 2021) karena terdakwa dianggap terbukti Korupsi sebesar Rp80 juta dari Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah tahun 2016 untuk pembelian Sapi<br /><br />Ucapan kecewa dan tidak adil oleh terdakwa dan kelarganya bukan tidak beralasan bila dibandingkan dengan hukuman penjara terhadap Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang diadili karena Tertangkap Tangan menerima uang Suap (Korupsi) yang jumlahnya miliaran rupiah, diantaranya terpidana Terpidana Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu yang Tertangkap Tangan KPK pada 16 Septemberi 2017 (dituntut 8 tahun dan di Vonis 3 tahun penjara), Terpidana Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 (dituntut 4 dan di Vonis 3 tahun penjara), Terpidana Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar yang Tertangkap Tangan KPK 6 Juni 2018 (dituntut 8 tahun penjara dan divonis 5 tahun), dan Terpidana Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan yang Tertangkap Tangan KPK 3 Oktober 2018 (dituntut dan di vonis penjara selama 6 tahun) <br /><br />Itulah sebabnya, terdakwa langsung mengatakan pikir-pikir atas Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suaraaya terhadap diri terdakwa. Namun kata pikir-pikir dari terdakwa ini “ibarat makan buah Simalakama”<br /><br />Sebab hukuman itu dianggap sangat berat, namun bila ingin melakukan upaya hukum banding, terdakwa mungkin berpikir karena tidak punya uang untuk ‘membayar’ pengacara. Karena Pengacara yang mendampingi terdakwa selama persidangan adalah Prodeo alias gratis (atas penunjukan Ketua Majelis Hakim) namun ada anggaran dari pemerintah<br /><br />“Masih pikir-pikir, tapi bingung juga karena tidak punya uang. Rumah aja numpang di rumah sederhana bersama orang tuanya,” ucap salah seorang keluarga terdakwa saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon <br /><br />Anehnya, perbuatan terdakwa Imam Hanafi ini sepertinya ‘lebih berat’ dari pada perbuatan para Kepala Daerah (Wali Kota/Bupati) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Imam Hanafi tak jauh beda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana Eddy Rumpoko, Terpidana Saiful Ilah, Terpidana Samanhudi Anwar dan Terpidana Setiyono selaku Kepala Daerah<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXbNzRyAgkF-owj9l_IastvEnZqNOz2Xl1ywMXR_zyKP_zvDEUD7AtCRWidAVJCx-36HWUKKI92IFIiR6FEwD51ENzY6W7IXukqaq4fvqoCxoYIjtlbkhvCC6tXEdy3M6POrlAwqbj4G0/s640/IMG20201117145446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="278" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXbNzRyAgkF-owj9l_IastvEnZqNOz2Xl1ywMXR_zyKP_zvDEUD7AtCRWidAVJCx-36HWUKKI92IFIiR6FEwD51ENzY6W7IXukqaq4fvqoCxoYIjtlbkhvCC6tXEdy3M6POrlAwqbj4G0/w640-h278/IMG20201117145446.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih anehnya lagi adalah JPU tidak menjelaskan secara lengkap jabatan terdakwa dalam pelaksanaan program pembelian Sapi untuk Pokmas dan Poktan di Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang dikucurkan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016.<br /><br />Apakah Tindak Pidana Korupsi itu hanya dilakukan oleh Satu oranga saja baik dari swasta maupun selaku ASN (Apratur Spil Negara) ? Atau Tindak Pidana Korupsi itu terjadi karena ada keduabelah pihak?<br /><br />Apakah pelaksanaan program pembelian Sapi untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) dan Poktan (Kelompok Tani) di Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang bersumber dari dana bantuan hibah APBD Jawa Timur tahun 2016 hanya dilakukan oleh terdakwa Hanafi ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, sesuai fakta yang terungkap dalam persiangan adanya keterlibatan pihak-pihak lain termasuk aktor intlektualnya yang tidak terseret dalam perkara ini bersama dengan terdakwa Imam Hanafi. Ada apa?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Roki Wardoyo, Choirul Firmansyah, Erfa’i, Setyo Wahyudi dan Nazib Zakaria? Bagaimana pula tanggung jawab Tim Pelaksana / Tim Penanggung Jawab Kegiatan hibah dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang melakukan Ferifikasi kepada Pokmas dan Poktan (Kelompok Tani) sebagai penerima dana hibah?<br /><br />Sebab proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah, Saksi Nazib Zakaria dengan cara ;  terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Nazib Zakaria untuk menyiapkan 5 kelompok yang bersedia mendapatkan bantuan dengan pembagian 40% untuk pihak kelompok penerima dan menyiapkan proposal usulannya<br /><br />Setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok hanya tinggal menandatangani dan dalam pengajuan proposal, ke 5 kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa yang berkoordinasi dengan Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah dan saksi Setyo Wahyudi<br /><br />Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada ke 5 kelompok tersebut, Choirul Firmansyah dan Roki Wardoyo memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mempersiapkan ke 5 kelompok dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, dimana tugas terdakwa menunjukkkan serta mengantarkan Saksi Choirul Firmansyah dan Roki Wardoyo dan saksi Setyo Wahyudi yang saat itu mendampingi pihak Tim unit kerja UPT Lab. Keswan Malang untuk melakukan kegiatan verifikasi kepada ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 29 Januari 2021 adalah agenda pembacaan Putusan (Vonis) dari Majelis Hakim terhadap terdakwa melalui Sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo dengan Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Emma Elliany, SH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Suparnadi, SH yang dihadiri JPU dari Kejari Blitar maupun Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) yang tidak dibayar alias gratis (Prodeo). Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara persama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair :<br /><br />2. Menghukum terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib oleh karena itu dengan pidana penjara selama Emat (4) tahun dan Enam (6) bulan dikurangi selama terdakwa berada jalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) subsidair Tiga (3) bulan kurungan.<br /><br />3. Menghukum terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta mpiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuyFi0dSPhXvbBc5bF1i3rQ1nrC2bDYkt6vMVeiRM54ox9ugXCsBI8pCmhjcI37GNSGAuQxYSMZpxNbSe5hgfv9MA_E9PAORq08SgKAr7hEVXYTnbnZHrwel9MKOa0BRopH8S1tIvQPXc/s640/IMG20210115104929-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="640" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuyFi0dSPhXvbBc5bF1i3rQ1nrC2bDYkt6vMVeiRM54ox9ugXCsBI8pCmhjcI37GNSGAuQxYSMZpxNbSe5hgfv9MA_E9PAORq08SgKAr7hEVXYTnbnZHrwel9MKOa0BRopH8S1tIvQPXc/w640-h348/IMG20210115104929-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diiberitkan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib bersama-sama dengan saksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Desa Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, di Desa Tegalasri, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, di Desa Butun Kec. Gandusari, Kab. Blitar dan di Desa Binangun, Kec. Binangun Kab. Blitar, Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Bahwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut  secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, mempunyai anggaran dana hibah senilai Rp33.818.000.000 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah) untuk 367 kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp21.250.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp12.568.000.000 (dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Dari DPA-KPPKD senilai Rp21.250.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), hanya terserap Rp19.472.000.000 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 226 (dua ratus dua puluh enam) kelompok calon penerima yang lolos terverifikasi<br /><br />Sedangkan untuk DPA perubahan senilai Rp12.568.000.000 (dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah), terserap senilai Rp11.861.000.000 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk 115 (seratus lima belas) kelompok calon penerima, sehingga total calon penerima sebanyak 341 kelompok.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Kegiatan Hibah Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Blitar, terdapat 12 kelompok calon penerima yang masuk di DPA-KPPKD dengan anggaran senilai Rp2.130.000.000 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk DPA Perubahan KPPKD terdapat 14 kelompok calon penerima senilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga total semuanya sebesar Rp4.630.000.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana kegiatan tersebut bertujuan:<br /><br />1. Membantu dan memperlancar penyaluran dan pengelolaan bantuan hibah, sehingga tercapai efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas bantuan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,;<br />2. Memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha,; 3. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, serta pendapatan pelaku usaha peternakan,; 4. Meningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok,; 5. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLyUmLertnY033rJCrkMG97-j8BJ5L9O7MAPKYSCf6VUmvuP37Ty8_qrhkW_j-1ci1DbtXmn8RM4MKuzEua2FFnna4wVmkWcaUIUZZMtPVI33UO2gvfTRm_EG3geu0LidG1sHSDE_VbM/s640/IMG20210115104905.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLyUmLertnY033rJCrkMG97-j8BJ5L9O7MAPKYSCf6VUmvuP37Ty8_qrhkW_j-1ci1DbtXmn8RM4MKuzEua2FFnna4wVmkWcaUIUZZMtPVI33UO2gvfTRm_EG3geu0LidG1sHSDE_VbM/w640-h360/IMG20210115104905.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa alur penyaluran dana bantuan/ hibah berupa uang tersebut adalah sebagai berikut :<br />a. Diawali dengan rapat-rapat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur membahas akan adanya kegiatan hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak yang bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan mesyarakat (belum menyebutkan nama kelompok maupun nominalnya),; b. DPA dari BPKAD diserahkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (selaku KPPKD Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan DPA sudah lengkap berisi nama kelompok (by name by address) beserta nilai nominal hibah uang,;<br /><br />c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur membentuk Tim Pelaksana Hibah (tim Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta 15 tim pelaksana sesuai jumlah koordinator unit kerja aselon III),; d. Masing-masing tim koordinator unit kerja bertanggung jawab untuk mernverifikasi (hingga nantinya selesai pelaksanaan hibah berupa uang)seluruh kelompok wilayah yang telah dibagi habis sesuai nominal dalam DPA,;<br /><br />e. Proposal-proposal tersebut telah diterima oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui perantara/kurir dari Sekretaris Dewan dan atau langsung dari kelompok setelah DPA diterima,; f. Proposal-proposal tersebut selanjutnya dibagi ke tim koordinator unit kerja pada tim pelaksana tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016,; g. Tim koordinator unit kerja pada tim pelaksana/tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 mengecek ulang proposal proposal tersebut kemudian melaksanakan verifikasi atau cek ke lapangan sesuai proposal-proposal kelompok danketerangan rincian pada DPA,;<br /><br />h. Hasil pelaksanaan verifikasi kelompok oleh Tim Koordinator unit kerja disampaikan ke tim pelaksana/tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. h. Kelompok yang layak akan diusulkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, sedangkan yang tidak layak dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Setelah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 terbit, dilanjutkan oleh tim pelaksana / tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 untuk menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan persyaratan lain untuk proses pencairan dana.<br /><br />Setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, tim pelaksana tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 segera melakukan pemantauan atau monitoring ke para kelompok terkait pembelanjaan dana yang sudah ditransfer ke rekening kelompok penerirma bantuan hibah berupa uang, harus sesuai dengan yang tertera pada proposal.<br /><br />Monitoring oleh tim pelaksana / tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dilaksanakan sampai dengan para kelompok penerima bantuan / hibah berupa uang menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Tugas tim pelaksana / tim penanggung Jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah sampai dengan para kelompok penerima hibah/ bantuan berupa uang menyelesaikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LP)) tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjxKuSkPlBfTchdjJ4EHq9ssXOAaA40CUwiVFK0fx4AtOeVxuwhUBqv1hDBI6CqYDkASjfa6GpCG_gOnJrwaFikiMCOspD0WoDFVzERDFaVwHx9XWRWoWDFiPO8U58Oi0A_QANkEqxwnQ/s640/IMG20210115104943.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjxKuSkPlBfTchdjJ4EHq9ssXOAaA40CUwiVFK0fx4AtOeVxuwhUBqv1hDBI6CqYDkASjfa6GpCG_gOnJrwaFikiMCOspD0WoDFVzERDFaVwHx9XWRWoWDFiPO8U58Oi0A_QANkEqxwnQ/w640-h340/IMG20210115104943.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari 25 kelompok di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 tersebut, terdapat 5 kelompok yang dikoordinir oleh terdakwa Imam Hanafi, SE bersama dengan saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016<br /><br />Kelima kelompok tersebut yaitu: 1. Kelompok Masyarakat ABIMANYU di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi Agung Prasetyo,; 2. Kelompok Masyarakat SRI REJEKI di Desa Tegalasri Kec. Wlingi , selaku ketua adalah saksi Adang Margonoo,; 3. Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari , selaku ketua adalah saksi Nanang Asmoro,; 4. Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun , selaku ketua adalah saksi Sugito dan 5. Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, selaku ketua adalah saksi Suparlin.<br /><br />Bahwa kelompok dibawah koordinator terdakwa Imam Hanafi, SE bersama dengan saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Roki Wardoyo tersebut dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kelompok Masyarakat ABIMANYU, Kelompok Masyarakat SRI REJEKI dan Kelompok Masyarakat MAJU JAYA. Dan yang sudah ada atau sudah berdiri sebelum adanya bantuan, diantaranya Kelompok Tani KARYA TANI dan Kelompok Tani MULIA BROILER<br /><br />Proses penerimaan dana Bantuan/ Hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu, Kelompok Masyarakat Sri Rejeki, Kelompok Masyarakat Maju Jaya, Kelompok Tani Karya Tani dan Kelompok Tani Mulia Broiler di Kabupaten Blitar dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016, yaitu berawal saksi Roki Wardoyo yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembelian ternak di tahun 2016<br /><br />Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi Roki Wardoyo menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Nazib Zakaria, selanjutnya mereka memanggil Saksi Erfa’i. Dalam pertemuan tersebut, Saksi Choirul Firmansyah menyampaikan kepada saksi Erfa’i bahwa ada bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016<br /><br />Lalu saksi Choirul Firmansyah menyampaikan komitmen yang telah disepakati antara saksi Nazib Zakaria, saksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo akan menyisihkan hasil dari Proyek Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 tersebut untuk agenda kegiatan Pemuda Muhammadiyah Kab. Blitar yang kebetulan saksi Erfa’i selaku ketuanya. Selanjutnya mereka membicarakan atau membahas berapa kelompok yang akan dibentuk dan diajukan untuk menerima bantuan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blitar.<br /><br />Bahwa selanjutnya terdakwa Imam Hanafi, SE  dipanggil oleh saksi Nazib Zakaria di rumah kontrakannya di daerah Garum, dengan tujuan memberitahu terdakwa mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak, dimana syarat agar mempersiapkan 5 kelompok untuk mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya.<br /><br />Selanjutnya saksi NAJIB ZAKARIA meminta bantuan terdakwa IMAM HANAFI, SE untuk mempersiapkan 5 kelompok yang akan diajukan kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerima bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak tahun anggaran 2016, dan ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya mau menerima dana bantuan dengan pembagian 60% untuk pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE dkk, dan 40% untuk pihak kelompok penerima.<br /><br />Seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016, Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI dan Poktan MULIA BROILER yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Akan tetapi, proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama-sama Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi NAJIB ZAKARIA dengan cara ;  terdakwa IMAM HANAFI, SE berkoordinasi dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan Saksi NAJIB ZAKARIA untuk menyiapkan 5 kelompok yang bersedia mendapatkan bantuan dengan pembagian 40% untuk pihak kelompok penerima dan menyiapkan proposal usulannya<br /><br />Kelima kelompok tersebut yaitu : 1. Kelompok Masyarakat ABIMANYU di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO,; 2. Kelompok Masyarakat SRI REJEKI di Desa Tegalasri Kec. Wlingi , selaku ketua adalah saksi ADANG MARGONO,; 3. Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari , selaku ketua adalah saksi NANANG ASMORO,; 4. Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun , selaku ketua adalah saksi SUGITO dan 5. Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, selaku ketua adalah saksi SUPARLIN.<br /><br />Setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok hanya tinggal menandatangani dan dalam pengajuan proposal, ke 5 kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE yang berkoordinasi dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI.<br /><br />Selanjutnya, ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada ke 5 kelompok tersebut, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan Saksi ROKI WARDOYO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE untuk mempersiapkan ke 5 kelompok dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, dimana tugas terdakwa IMAM HANAFI, SE menunjukkkan serta mengantarkan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO dan saksi SETYO WAHYUDI yang saat itu mendampingi pihak Tim unit kerja UPT Lab. Keswan Malang untuk melakukan kegiatan verifikasi kepada ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Dalam pelaksanaan verifikasi terhadap Kelompok Masyarakat ABIMANYU dan Kelompok Masyarakat SRI REJEKI, pada tanggal 11 Oktober 2016. Terhadap Kelompok Masyarakat MAJU JAYA pada tanggal 12 Oktober 2016, dan pada tanggal 13 Oktober 2016 terhadap Kelompok Tani KARYA TANI dan Kelompok Tani MULIA BROILER, masih terdapat kekurangan data-data yang harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas tersebut diajukan.<br /><br />Setelah melengkapi, barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur. Bahwa kekurangan data dari kelima kelompok ini antara lain : belum ada rekening Bank Jatim atas nama kelompok, belum ada foto-foto lokasi kandang dan nilai RAB (Rncana Anggaran Biaya) tidak sesuai dengan DPA<br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing-masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama-sama dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI antara lain, dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekening di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 17 Oktober 2016, yaitu Pokmas ABIMANYU dengan Nomor Rekening 0463006440 dan Pokmas SRI REJEKI dengan Nomor Rekening 0463006458. Pada tanggal 21 Oktober 2016, yaitu Pokmas MAJU JAYA dengan Nomor Rekening 0463006504, Poktan KARYA TANI dengan Nomor Rekening 0463006491 dan Poktan MULIA BROILER dengan Nomor Rekening 0463006482 bersama dengan Ketua dan bendahara kelima kelompok tersebut.<br /><br />Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi, maka Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI dan Poktan MULIA BROILER telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/684/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran 2016 sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 27 Pokmas MAJU JAYA dengan proposal senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi dan perbaikan kandang,<br /><br />Nomor Urut 28 Poktan KARYA TANI senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 11 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 29 Poktan MULIA BROILER senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 8 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 32 Pokmas SRI REJEKI senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 14 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 33 Pokmas ABIMANYU senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 14  ekor sapi dan perbaikan kandang, sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan.<br /><br />Pada sekira tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016, terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI mengkoordinir kelima kelompok tersebut untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor UPT Lab. Keswan Malang di Malang.<br /><br />Sekira tanggal 22 Desember 2016, dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak tahun anggaran 2016 telah masuk ke rekening atas nama kelima kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pokmas ABIMANYU sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),; 2. Pokmas SRI REJEKI sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),; 3. Pokmas MAJU JAYA sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah),; 4. Poktan KARYA TANI sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan 5. Poktan MULIA BROILER sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Seharusnya untuk proses pencairan dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara kelompok, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya dan dipergunakan untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA ) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAFI, SE dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI mengkoordinir, mengawal dan mendampingi ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan dana yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok dengan cara menyiapkan slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan. Sehingga ketua dan bendahara tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi<br /><br />Total seluruh dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara kelima Kelompok tersebut sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah), diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana bantuan kepada kelima kelompok<br /><br />Selanjutnya, setelah proses pencairan dan penerimaan dana bantuan hibah oleh kelima kelompok tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO, Saksi SETYO WAHYUDI melakukan koordinasi untuk mempersiapkan kelima kelompok dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh pihak UPT Lab. Keswan Malang dengan cara memerintahkan kepada para ketua kelompok untuk menyiapkan hewan ternak sapi yang jumlahnya sesuai denyan RAB dalam proposal masing-masing kelompok.<br /><br />Sedangkan monitoring dan Evaluasi oleh pihak UPT Lab. Keswan Malang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016 terhadap Poktan KARYA TANI dan MULIA BROILER di Ds. Binangun Kec. Binangun Kab. Blitar. Tanggal 28 Desember 2016 terhadap Pokmas ABIMANYU dilakukan di Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Pokmas Sri REJEKI dilakukan di Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar, Pokmas Maju Jaya dilakukan di Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar.<br /><br />Ketika kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan, terdakwa IMAM HANAFI, SE menunjukkan serta mengantarkan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYOdan Saksi SETYO WAHYUDI yang saat itu mendampingi pihak UPT Lab. Keswan Malang pada saat melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), kelima kelompok tersebut dibuat sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah dan disampaikan sendiri oleh para ketua kelompok kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaanya, LPJ untuk 5 kelompok tersebut dibuat oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE dengan cara bekerjasama dengan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO dan Saksi SETYO WAHYUDI mengumpulkan bukti dukung berupa nota-nota dan kwitansi kosong yang diperoleh dari Ketua Pokmas Maju Jaya, Poktan Mulia Broiler dan Poktan Karya Tani.<br /><br />Sedangkan untuk nota kosong Pokmas Abimanyu dan Pokmas Sri Rejeki, terdakwa IMAM HANAFI, SE meminta kepada saksi ERFA'I. Setelah semua terkumpul, terdakwa IMAM HANAFI, SE menyerahkan nota-nota kosong tersebut kepada Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH untuk diisi dan disesuaikan dengan RAB ke 5 kelompok, seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/membelanjakan dana bantuan yang diterima. Selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Setelah selesai dibuat terdakwa IMAM HANAFI, SE, diberi berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke 5 kelompok oleh Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH untuk dimintakan tandatangan ke masing-masing kelompok. Setelah selesai ditandatangani oleh kelima kelompok, terdakwa IMAM HANAFI, SE menyerahkan kembali Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH guna diserahkan kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, seolah-olah sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal.<br /><br />Dari uang sisa pencairan dana bantuan/ Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI, Poktan MULIA BROILER sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). dan kemudian dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO<br /><br />Selanjutnya diserahkan kepada saksi ERFA’I oleh saksi CHOIRUL FIRMANSYAH sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam ketika bertemu di Gazebo SD AISYAH Jatinom. Penyerahan tersebut sesuai kesepakatan awal yang disampaikan saksi CHOIRUL FRMANSYAH kepada saksi ERFA'I.<br /><br />Seharusnya dana bantuan / hibah untuk pembelian sapi dan perbaikan kandang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang sudah dicairkan, seluruhnya diserahkan kepada para kelompok untuk dipergunakan sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Kerja Anggaran (RAB / RKA) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima.<br /><br />Akan tetapi dana bantuan tersebut hanya diserahkan kepada kelima kelompok sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO.<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur c/g Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Kelompok Tani (Poktan) MULIA BROILER dan Poktan KARYA TANI guna pembelian hewan ternak sapi dan perbaikan kandang, telah bertentangan dengan ;<br /><br />1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Bab VI Pelaksanaan APBD: Bagian keempat pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 61 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".<br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 16 ayat (1 ) "penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKDP terkait.” Pasal 19 a. Ayat (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”<br /><br />b. Ayat (2) “Pertanggungjawaban penerimah hibah meliputi”: e Huruf a, laporan penggunaan hibah, e Huuruf b, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan e Huruf c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerimah hibah berupa barang/jasa.<br /><br />c. Ayat (3) "pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan”<br /><br />3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tate Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahean Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yaitu, Pasal 22: Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: Hurufa. laporan penggunaan hibah, Huruf b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.<br /><br />Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan jasa<br /><br />4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/10933/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Abimanyu, NPHD Nomor : 900/10970/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Sri Rejeki, NPHD Nomor. 900/10936/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Maju Jaya, NPHD Nomor : 900/10924/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Poktan Karya Tani, NPHD Nomor : 900/10987/115.01/2016 tanggal 28 Nopember 2016 untuk Pokmas Mulia Broiler. Pasal 1 ayat (2) : hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Kerja Anggaran (RAB / RKA ) yang merupakan lampiran NPHD ini.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO, maka uang bantuan / hibah untuk pembelian sapi dan perbaikan kandang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu di Kelurahan Babadan, Kelompok Masyarakat Sri Rejeki di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari, Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun dan Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan. Sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas Peternakan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tidak dapat tercapai.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan / Hibah untuk pembelian sapi kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu di Kelurahan Babadan dan Kelompok Masyarakat Sri Rejeki di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-812/PW13/5/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan ;<br /><br />“Telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan ditambah dengan temuan fakta dilapangan, uang bantuan pada Pokmas Maju Jaya, Poktan Karya Tani, Poktan Mulia Broiler yang dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABYJYB bersama Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)”<br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar berjumlah itu.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp80 Juta di Vonis 4.6 Thn Penjara

“Apakah hanya Imam Hanafi yang diadili? Bagaimana Roki Wardoyo, Choirul Firmansyah, Erfa’i, Setyo Wahyudi dan Nazib Zakaria?”   Foto persida...

»

Pejabat PTPN XI dan PM PT. WDM Bakal Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Di Pabrik Gula Jatiroto?

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3R3As_dyH3A0CFiYL-Bt522H6akfz_JtQrTmisLyndYcXXxANFYG1NYla97xg85FdLZYKy-wDhPfNKx_6TYApUFLRHVcpjFtq6GY_zm46gYHpwzpTeIFYhj_rpZBr5RosevVjc4xal2g/s400/PG+PTPN+XI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="267" data-original-width="400" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3R3As_dyH3A0CFiYL-Bt522H6akfz_JtQrTmisLyndYcXXxANFYG1NYla97xg85FdLZYKy-wDhPfNKx_6TYApUFLRHVcpjFtq6GY_zm46gYHpwzpTeIFYhj_rpZBr5RosevVjc4xal2g/w640-h428/PG+PTPN+XI.jpg" width="640" /></a> <br /></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Siapa bakal tersangka kasus dugaan Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN (PT Perkebunan Nusantara) XI pada tahun 2015 – 2016 sebagai salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang merugikan keuangan negara sebesar puluhan miliar rupiah? Apakah Pejabat PTPN XI dan pihak PT Wahyu Daya Mandiri (WDM)?. Karena hingga saat ini, penyidik KPK belum menetapkan satupun tersangka, tetapi penyidik KPK telah memeriksa 3 orang yang dianggap ‘terlibat’ dalam kasus tersebut namun yang hadir hanya 2 orang<br /><br />Yang diperiksa penyidik KPK saat ini adalah Flora Pudji Lestari selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI tahun 2015 – 2016 yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Nusantara Sebelas Medika (Dirut PT NSM) dan Aries Budianto selaku Project Manager PT Wahyu Daya Mandiri (PM PT WDM). Sedangkan Imam Suyuti tidak hadir atas panggilan penyidik KPK tanpa ada kabar. Hal itu seperti yang disampaikan Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri<br /><br />“Flora Pudji Lestari didalami pengetahuannya saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI tahun 2015 – 2016, terkait proses pembayaran mesin giling Six Roll Mill kepada PT WDM, termasuk biaya pajak dan denda keterlambatannya. Kemudian Aries Budianto selaku Project Manager PT Wahyu Daya Mandiri tahun 2015 sampai sekarang. Yang bersangkutan dikonfirmasi mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, diantaranya berbagai dokumen  pengeluaran operasional PT WDN  sebagai rekanan PTPN XI untuk pengadaan Six Roll Mill tahun 2015-2016,” kata Ali Fikri<br /><br />Terkait ketika hadiran Imam Suyuti, Ali Fikri mengatakan akan dilakukan pemanggilan kembali. <br /><br />“KPK menghimbau kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi pemanggilan yang akan segera dikirimkan oleh Tim Penyidik,” tegsanya. (Jen) <br /></p>

News Tipikor Pejabat PTPN XI dan PM PT. WDM Bakal Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Di Pabrik Gula Jatiroto?

BERITA KORUPSI .CO – Siapa bakal tersangka kasus dugaan Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN (...

»

Siapa Tersangka Berikutnya Dalam Perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna

<div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b> "Pengaturan lelang Proyek ABPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2013 termasuk menentukan Spesifikasi Teknis Kekerjaan bukan pejabat Dinas Pendidikan melainkan pihak Swasta yakni Eryk Armando Talla Cs dengan melibatkan Tim Hecker"</b></span></span>  <br /><br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiojqMHxuhqxiTCZ6wz61mRtFqYHpjAnZpGKY2tMX3lPOCQGzz9LPxGsicEpI8iO4xpnoeCkuS_QFlkPw4LSGhBUbPg3pPs2iQt5i-6fEZ1Vl73VQEa5yGhbk9NqwDKBFLt8vISO9wQExA/s1366/IMG20210126133235.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiojqMHxuhqxiTCZ6wz61mRtFqYHpjAnZpGKY2tMX3lPOCQGzz9LPxGsicEpI8iO4xpnoeCkuS_QFlkPw4LSGhBUbPg3pPs2iQt5i-6fEZ1Vl73VQEa5yGhbk9NqwDKBFLt8vISO9wQExA/w640-h288/IMG20210126133235.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jika Komisi Pemberantasa Korupsi sejalan dengan namanya untuk memberantas Korupsi hingga tuntas tanpa “pilih tebang” khususnya dalam perkara Korupsi Gratifikasi (perkara lanjutan) yang menyeret terdakwa yang juga terpidana Korupsi Suap (perkara awal) Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Tall selaku sahabat yang juga tim Sukses Rendra Kresna, maka tersangka-tersangka baru bisa jadi semakin bertambah baik dari pejabat Dinas Pendidikan maupun Dinas lainya di Kabupaten Malang tahun 2011 – 2017  termasuk dari pihak swasta selaku rekanan atau mengerjakan proyek DAK (Dana Alokasi Khusu) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang karena memberikan fee kepada Bupati Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla<br /><br />Mengapa? Sesuai fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan di  Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, 26 Januari 2021, ternyata pengaturan lelang Proyek ABPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2013 termasuk untuk menentukan Spesifikasi Teknis Kekerjaan, menentukan pemenang lelang dan pembagian proyek, bukanlah pejabat Dinas Pendidikan melainkan pihak Swasta yakni Eryk Armando Talla Cs dengan melibatkan Tim Hecker<br /><br />Sebenarnya, apa yang terungkap dalam persidangan kali ini, sudah terungkap pada persidangan sebelumnya saat terpidana Ali Murtopo dan terpidana/tedakwa Rendra Kresna diadili pada tahun 2019 lalu.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwDXjaIDUkTMvLQQI3qxiRwkpAQnkNyZ-CTM4UZ5_9HstPnxIfL33bJEyyVc-y0UcZq52CL2AEfufsgvF1aSCB8E4AWjO3WnPezceQdoXQ1TdXt0urvuI-2QeDwOtXUxVn6C2_hzfkYjQ/s348/IMG20210126130421+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="196" data-original-width="348" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwDXjaIDUkTMvLQQI3qxiRwkpAQnkNyZ-CTM4UZ5_9HstPnxIfL33bJEyyVc-y0UcZq52CL2AEfufsgvF1aSCB8E4AWjO3WnPezceQdoXQ1TdXt0urvuI-2QeDwOtXUxVn6C2_hzfkYjQ/w640-h360/IMG20210126130421+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung (dimasa Pandemi Covid19 (Coronavirus Disease 2019)) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya adalah melalui Vidio Conference (Vidcon) (Selasa, 26 Januari 2021) dengan agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK untuk terdakwa Rendra Kresna dan terdakwa Eryk Armando Talla dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hck) yaitu Iketut Suarta, SH., MH,  dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawa, SH dan Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rendra Kresna, yakni Haris Fajar dkk serta Tim Pensehat terdakwa Eryk Armando Talla, yaitu Iki Dulagin dkk. Sementara terdakwa Eryk Armando Talla mengkitu persidangan melalui Vidcon di rutan KPK, sedangkan terdakwa Rendra Kresna mengkuti melalui Vidcon di Lapas Porong, karena terdakwa Rendra Kresna sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi Suap<br /><br />Ke- 5 saksi yang dihairkan JPU KPK Eva Yustisiana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan adalah ; 1. Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,; 2. Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah),; 3. Swandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012,; 4. Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE) dan 5. Edi Suhartono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 – 2013<br /><br />Pada sidang sebelumnya (Selasa, 19 Januari 2021), JPU KPK menghadirkan 4 dari 5 saksi, yaitu 1. Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama (Group Jawa Pos),; 2. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 3. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara dan 4. Suhardito, Direktur PT Dharma Utama. Sedangkan saksi Sumanto tidak hadir</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCsfGvwC5TKPzKfIf9znfY1p2Q-CldGHAYBf8swqk_2UPHDgHYUWhnpoeH3eIGu7O0WEVrA7LHBPJRjlDd-sfP67kI6-ZghtNCELZN3YF-FgnEnXyklQe7huYMMM4ndn0KHw06reKCqpk/s640/IMG20210119124942.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCsfGvwC5TKPzKfIf9znfY1p2Q-CldGHAYBf8swqk_2UPHDgHYUWhnpoeH3eIGu7O0WEVrA7LHBPJRjlDd-sfP67kI6-ZghtNCELZN3YF-FgnEnXyklQe7huYMMM4ndn0KHw06reKCqpk/w640-h360/IMG20210119124942.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan kali ini, selain pengaturan lelang, menentukan Spesifikasi Teknis Kekerjaan, menentukan pemenang lelang dan pembagian proyek, juga terungkap keterlibatan Tim Hecker dan aliran dana dari Eryk Armando Talla ke para saksi serta pengembalian uang ‘haram’ yang diterima Khusnul Farid dan  Swandi ke Wahyudi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebesar Rp75 juta<br /><br /></div></div><div style="text-align: justify;">Keterlibatan Tim IT Hecker yang menurut Informasi, bahwa Hecker yang dilibatkan adalah Hecker yang sangat terkenal berasal dari Timor Timur. Dan keterlibatan Tim IT Hecker adalah untuk melakukan peretasan terhadap peserta-peserta lelang diluar peserta yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Rendra Kresna dan terdakwa Eryk Armado Talla. Sehingga yang boleh mengikuti lelang dan mengapoload  dokumen lelang ke ULP -  LPSE (Unit Layanan Pengadaan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Malang hanyalah rekanan/Kontraktor yang sudah ditentukan pemenangnya. Dimana hadirnya Tim Hecer juga diketahui pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Dari keterangan para saksi dihadapan Majelis Hakim juga terungkap, bahwa Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung selaku Kabag (Kepala Bagian) PDE – LPSE melakuan beberapa kali pertemuan untuk membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan Eryk Armando Talla, Ali Murtopo dan Galih Putra Pradhana (Hecker)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR72Xy7lxVKNEdCzfyTF8-NitGeXKiC0P3i9SsUYvoOTe2zvpoXeshJNbcWmwvvfnysfGSjqWRhwqzTO3Yp_80rLnj_JVsQlkSvSbr5bCKQ5PvX_jSArFg4NA9vPkpyfrhi-LrEwUJDRI/s640/IMG20210119113433.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR72Xy7lxVKNEdCzfyTF8-NitGeXKiC0P3i9SsUYvoOTe2zvpoXeshJNbcWmwvvfnysfGSjqWRhwqzTO3Yp_80rLnj_JVsQlkSvSbr5bCKQ5PvX_jSArFg4NA9vPkpyfrhi-LrEwUJDRI/w640-h360/IMG20210119113433.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain itu yang mengeherankan adalah, keterlibatan Eryk Armando Talla disetiap ada rapat dilingkungan pejabat khusunya di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, bahkan saat rapat dengan Bupati Rendra Kresna. Dan pengakuan saksi Tri Darmawan Sambodo, Swandi dan saksi lainnya terkait menerima uang dari Eryk Armando Talla dan kemudian dibagi-bagi. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebenarnya, apa yang terungkap dalam persidangan kali ini, sudah terungkap pada persidangan sebelumnya saat terpidana Ali Murtopo dan terpidana/tedakwa Rendra Kresna diadili pada tahun 2019 lalu.<br /><br />Sehingga tak salah ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mengatakan, bila Jaksa mau mengembangkan kasus ini, maka para saksi bisa menjadi “tersangka” berikutnya.<br /><br />“Dari tadi semua mengatakan Rendra, Bupati, Eryk. Seolah-olah ada main mata. Karena yang terjadi dari seperti itu. padahal, Bapak-Bapak ini punya andil dalam perkara ini. Kalau Penuntut Umum, giliran saudara,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH yang merasa geram mendengarkan keterangan para saksi<br /><br />“Tri Darmawan Sambodo. Kalau itu benar, setelah Bupati, Eryk, Ali Murtopo. berarti saudara yang berikutnya (jadi tersangka). Karena saudara bilang tadi saudara Gali, padahal saudara ikut membantu,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Pertanyaannya terkait keterangan saksi-saksi adalah, apa tugas dan wewenang para pejabat Dinas Pendidikan termasuk pejabat Pengadaan di Kabupaten Malang dalam pelaksaan proyek APBD, bila pengaturan lelang Proyek ABPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2013 termasuk untuk menentukan Spesifikasi Teknis Kekerjaan, menentukan pemenang lelang dan pembagian proyek hingga melibatka Hecker menjadi tungas Eryk Armando Talla yang bukan pejabat dilingkungan Kabupaten Malang ?<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj22btm8MhE3LNoRcntVvwN_eKYBQ-qGkyS9YZoFbx55o44_wsHEMSaLtyjXqEowt3o8pjfBOQHD5W6IDVve3kONz66uT_hPqq0-QjQwSBzOCqgyMbsPd3iOmcW77bxuIthlXDwJg5NOus/s640/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="640" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj22btm8MhE3LNoRcntVvwN_eKYBQ-qGkyS9YZoFbx55o44_wsHEMSaLtyjXqEowt3o8pjfBOQHD5W6IDVve3kONz66uT_hPqq0-QjQwSBzOCqgyMbsPd3iOmcW77bxuIthlXDwJg5NOus/w640-h280/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" width="640" /></a></div>Apakah proses lelang, dimana pihak swasta mengambil alih tugas dan wewenang pejabat dianggap sah atau diperbolehkan secara hukum atau peraturan perundang-udangan yang belaku? Apakah para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan pejabat pengadaan dapat diminta pertangguungjawabannya secara hukum, dimana Ali Murtopo sudah divonis pidana penjara, dan Rendra Kresna selaku Bupati diadili untuk kedua kalinya serta Eryk Armando Talla turut diadili?<br /><br />Apakah penyidik KPK akan terus mengembangkan kasus perkara ini hingga tuntas atau cukup hanya Rendra Kresna, Eryk Armando Talla dan  Ali Murtopo yang diadili sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi, sementara para pejabat Dinas Pendidikan dan Pejabat Pengadaan Kabupaten Malang termasuk para rekanan/kontraktor yang mendapat bagian proyek dengan memberikan fee kepada terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati melalui terdakwa Eryk Armando Talla tak perlu di proses hukum?<br /><br />Benarkah Komisi Pemberantasan Korupsi selaras dengan namanya akan memberantas tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi? Mengapa KPK begitu cepat, ‘secepat pesawat tempur’ yang hanya memakan waktu beberapa bulan dapat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang, Moch. Anton bisa diseret ke Pengadilan Tipikor tahun 2018 lalu untuk diadili dalam perkara Korupsi ‘Uang Pokir, 1 persen dan uang sampah’? tahun 2015, dimana terdakwa berjumlah 45 yang saat ini sudah berstatus terpidana? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn2LGWjb_7GzvxCEdfeZo-v4s_G8ZFalzuShiyMQUVU7st0sgBev7YrrCXkJnUk1xqm1IRNYNx4agaqX6-4STUTUEc9XWNnY3slFUrbv6K5WZVWVicagk_ArIzLsCnZfOPzcc_BNam1b8/s1334/IMG20210126133208_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn2LGWjb_7GzvxCEdfeZo-v4s_G8ZFalzuShiyMQUVU7st0sgBev7YrrCXkJnUk1xqm1IRNYNx4agaqX6-4STUTUEc9XWNnY3slFUrbv6K5WZVWVicagk_ArIzLsCnZfOPzcc_BNam1b8/w640-h288/IMG20210126133208_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, JPU KPK Eva Yustisiana yang didampingi JPU KPK Arif Suhermanto mengatakaan, belum dapat menjelaskanya sekarang apakah saksi-saksi terlibat atau tidak. Alasannya, KPK perlu melakukan penyidikan lagi<br /><br />“Belum dapat kita jelaskan sekarang apakah terlibat atau tidak karena perlu penyidikan terlebih dahulu baru dapat kami sampaikan,” kata JPU KPK Eva Yustisiana kepada beritkoorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada akhir 2009, Terdakwa Rendra Kresna dan Ahmad Subhan selaku pasangan calon Kepala Daerah (Calon Bupati dan Wakil Bupati) Malang periode 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Eryk Armando Talla, Chairul Anam, Joshua, Yoyok, Wildan, Moh. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Terdakwa dan Ahmad Subhan, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Terdakwa Rendra, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Terdakwa terpilih menjadi Bupati Malang.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.<br /><br />Pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PPE-LPSE (PPE – Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Malang dan Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye Terdakwa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1mlz4IdVCjFgsloKHk0ovAU_7O3lpEGKxxQbeu7EKY9MW5Fw7T82f9quET2GMpikkkH9YZHy0l-F-UxAhZebRLIIbcxH0uICCdAf-iDopQUPeftXGMTYpFX7cI7-o4wPGAnkglIcpTJo/s638/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="638" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1mlz4IdVCjFgsloKHk0ovAU_7O3lpEGKxxQbeu7EKY9MW5Fw7T82f9quET2GMpikkkH9YZHy0l-F-UxAhZebRLIIbcxH0uICCdAf-iDopQUPeftXGMTYpFX7cI7-o4wPGAnkglIcpTJo/w640-h310/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memerintahkan Hendry Tanjung dan Eryk Armando Talla untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung menlakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang E-Procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg09O_8iZIu80HaRTgphofvDcgfVvZ8NKcJFxZ6Gr1xVdbQ7tUQXqYFo7jYIqEzr3aQqfRgEwHa2d7feRGuHcuA7tvbgNBIDWKJDDm1lSYDntWt2iyJMQRhyphenhyphenWPoi49-Gs4V4N8gQ5FkZU/s640/IMG20190321120344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="640" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg09O_8iZIu80HaRTgphofvDcgfVvZ8NKcJFxZ6Gr1xVdbQ7tUQXqYFo7jYIqEzr3aQqfRgEwHa2d7feRGuHcuA7tvbgNBIDWKJDDm1lSYDntWt2iyJMQRhyphenhyphenWPoi49-Gs4V4N8gQ5FkZU/w640-h332/IMG20190321120344.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. <br /><br />Sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa<br /><br />Karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut ; a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD dan b. Alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo,  Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, Ali Murtopo mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. <br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana  melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi infomasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa.<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5pQmASV946hBFW6cbiY1cVHRpGIml1PM0vNeWbDnBFKoAk5tNGhR_vDMSS6HgJEnj68fH109nR4-D_f1R-SgMUdhle04IjgFXmzZesuYdEi3Zh5c4XKmcldpKJH_U0j3apsfAT_QQQU/s640/IMG20190124134909+24+Januari+2019+saat+Ali+Mortopo+diadili.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="346" data-original-width="640" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5pQmASV946hBFW6cbiY1cVHRpGIml1PM0vNeWbDnBFKoAk5tNGhR_vDMSS6HgJEnj68fH109nR4-D_f1R-SgMUdhle04IjgFXmzZesuYdEi3Zh5c4XKmcldpKJH_U0j3apsfAT_QQQU/w640-h346/IMG20190124134909+24+Januari+2019+saat+Ali+Mortopo+diadili.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut;<br /><br />1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /><br />Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /></div></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLF2Z0rjn6yEs24ZTM1flWspyXV2fHk0GncQBfFX1ArJ9YW1b39uJRn5QwecwnnmS0t1iNKKbV6GfCkxbjlCxHqyyP7XaUdD2I79HFb0Yzr-pFWhk5pMIGYkJHrIR06jBxwdTeX4-kQuw/s639/IMG20201217112216-3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLF2Z0rjn6yEs24ZTM1flWspyXV2fHk0GncQBfFX1ArJ9YW1b39uJRn5QwecwnnmS0t1iNKKbV6GfCkxbjlCxHqyyP7XaUdD2I79HFb0Yzr-pFWhk5pMIGYkJHrIR06jBxwdTeX4-kQuw/w640-h360/IMG20201217112216-3.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)  dengan perincian sebagai berikut:</span></span><br /><br />1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010<br /><br />2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Uang suap yang diterima terdakwa dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000<br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Selanjutnya, sebagian uang tersebut diberikan Ali Murtopo kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:</span></span><br /><br />a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0pLUDoTr_31F9CpHDacqaCwno7QmNYlckeicTNTOvumxD2ZeBFkVsj-8DmBEHM1hqnPzyAz1GitX-0BtazUmKUoHqfQwnWiE7qkBw7t6U0khqWpg4Lr8syCfnC5kqx0mQfvHpw0aYDZE/s640/IMG20201217103505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0pLUDoTr_31F9CpHDacqaCwno7QmNYlckeicTNTOvumxD2ZeBFkVsj-8DmBEHM1hqnPzyAz1GitX-0BtazUmKUoHqfQwnWiE7qkBw7t6U0khqWpg4Lr8syCfnC5kqx0mQfvHpw0aYDZE/w640-h438/IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div>b. Pada tanggal 13 Januari 2012, Terdakwa meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Ali Murtopo. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />c. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono.<br /><br />d. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan. Malang.<br /><br />e. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap sejumlah Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7O2Efv58jjaRB_XoRlYzof4hbQk1Q_G5MIBotYh3Q28_-Uf-nxWUKZY2cTM2Esp8Lv8kIl6QrGtiz_IekL8N-irclXpP-7yZuW007BCu3dI1oekVNgkZpHuQQMdxTEg57UQsLunniUc/s638/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="638" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7O2Efv58jjaRB_XoRlYzof4hbQk1Q_G5MIBotYh3Q28_-Uf-nxWUKZY2cTM2Esp8Lv8kIl6QrGtiz_IekL8N-irclXpP-7yZuW007BCu3dI1oekVNgkZpHuQQMdxTEg57UQsLunniUc/w640-h310/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">Penerimaan uang suap tahun 2012 sebesar Rp881.300.000</span></b><br /><br />1. Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Hari Mulyanto melalui Eryk Armando Talla sejumlah Rp881.300.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk Terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><br /><b><span style="font-size: large;">2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013 Rp2.745.000.000<br /></span></b><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah  dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah.<br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQkdk-63YkbveMzzQqWcxwoUU7HrpeBoB_ggzArcIDkyS6EU-On18seKesOEUXxWu8ATnqPPD20hkKEYhvrmkqhyRXzVYzd-is99hVEPE5TuFXoX9pkc41NuInD3uUPC20xNZMTpJkfGQ/s477/Rendra+Kresna+selaku+Bupati+Malang+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifikasi+Sebesar+Rp6+3+M.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="477" data-original-width="391" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQkdk-63YkbveMzzQqWcxwoUU7HrpeBoB_ggzArcIDkyS6EU-On18seKesOEUXxWu8ATnqPPD20hkKEYhvrmkqhyRXzVYzd-is99hVEPE5TuFXoX9pkc41NuInD3uUPC20xNZMTpJkfGQ/w524-h640/Rendra+Kresna+selaku+Bupati+Malang+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifikasi+Sebesar+Rp6+3+M.png" width="524" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ;<br /><br /><b><span style="font-size: large;">1.</span></b> Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas<br /><br /><b><span style="font-size: large;">2.</span></b> Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />3. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />4. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />5. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni :<br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)<br />b. Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah)<br />c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)<br />d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah)<br />e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYiMEILNFAj-XAbHyp5aJcOqVYLqJrQOWvWxMEXXrKAMNU8EdQ_hSynNTteVeep9hsbTc84aT0NKfIW6SYrom8TWrQbG6f3_EHB7qGtaN2L-MlwmFCfnY6tKnM6ZSu8mem8_zwAi_jGkU/s400/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="400" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYiMEILNFAj-XAbHyp5aJcOqVYLqJrQOWvWxMEXXrKAMNU8EdQ_hSynNTteVeep9hsbTc84aT0NKfIW6SYrom8TWrQbG6f3_EHB7qGtaN2L-MlwmFCfnY6tKnM6ZSu8mem8_zwAi_jGkU/w640-h450/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2014, terdakwa juga menerima uang suap dari Ubaidillah sebesar Rp850.000.000<br /><br />Selain itu Terdakwa juga menerima uang sebagai realisasi fee dari Ubaidillah secara bertahap sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya sejumlah Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anak Terdakwa yakni Kresna Tilotriama Phrosakh di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014, sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari  Ubaidillah melalui A. Kholik menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama  Kurniwati yang merupakan istri Ubaidillah<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Eryk Armando Talla di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama Kurniwati.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Dalam Perkara Gratifikasi terdakwa Rendra Kresna sebesar Rp6.3 M dan terdakwa Eryk Armando Talla sejumlah Rp4.8 M</span></span><br /><br /><b><span style="font-size: large;">I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kota Malang.</span></b><br /><br />- Pada tahun 2011, MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang, akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang, maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan ERYK ARMANDO TALLA sebagai orang kepercayaan Terdakwa, yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />- Pada awal Juli 2012, MASHUD YUNASA menemui ERYK ARMANDO TALLA di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh ERYK ARMANDO TALLA kepada Terdakwa.<br /><br />- Pada pertengahan bulan Juli 2012, MASHUD YUNASA melakukan pertemuan dengan ERYK ARMANDO TALLA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa ERYK ARMANDO TALLA akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan Terdakwa.<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2Z-2eWUVjv-n8y9-hcouqqiVNuNTpdrO1Irit8FIQKt1LR_5JWE1K-MeuF-JuhtQ6pTqfE0bHdvNuvPqIF02wpNJD070nuIUi57wRyv2z10h5wLV5yDJfaRDp0La3dJF8jv2vAqH6J4/s639/IMG20190411122437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2Z-2eWUVjv-n8y9-hcouqqiVNuNTpdrO1Irit8FIQKt1LR_5JWE1K-MeuF-JuhtQ6pTqfE0bHdvNuvPqIF02wpNJD070nuIUi57wRyv2z10h5wLV5yDJfaRDp0La3dJF8jv2vAqH6J4/w640-h360/IMG20190411122437.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">- Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, ERYK ARMANDO TALLA menemui Terdakwa di Pringgitan Kabupaten Malang, dan melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012. Atas laporan tersebut Terdakwa menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /><br />- Selanjutnya, atas usaha ERYK ARMANDO TALLA dan dengan persetujuan Terdakwa, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta ERYK ARMANDO TALLA untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh ERYK ARMANDO TALLA karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA menyetujui. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh ERYK ARMANDO TALLA sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah Terdakwa, uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah Terdakwa, ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROKSAKH (anak Terdakwa) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013, di Pringgitan Kabupaten Malang, ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013, di Peringgitan Kabupaten Malang ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, di Peringgitan Kabupaten Malang ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang  sejumlah Rp575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah Terdakwa, ERYK ARMANDO TALLA melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013, yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 – 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang di 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1QayMWUcT_34PZVfqNnCPQoafMC63boOFjjLncrhC2v9ZviaJhcQNUSI_sAjb6nYy9c7SHg9FRrFhbWrb0XBZLrbztig2-f3Rmb-c7YXnrSMqkVc1w3bIXK4LoOYs5sF6IOEBkC8oMuk/s639/IMG20201217104856-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1QayMWUcT_34PZVfqNnCPQoafMC63boOFjjLncrhC2v9ZviaJhcQNUSI_sAjb6nYy9c7SHg9FRrFhbWrb0XBZLrbztig2-f3Rmb-c7YXnrSMqkVc1w3bIXK4LoOYs5sF6IOEBkC8oMuk/w640-h360/IMG20201217104856-1.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</span></b><br /><br />- Sekitar awal tahun 2012, ERYK ARMANDO TALLA bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu,  menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). ERYK ARMANDO TALLA juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada Terdakwa, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang.<br /><br />- Pada awal Februari 2012, ERYK ARMANDO TALLA menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARJITO,  Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu.<br /><br />- Pada awal Maret 2012, ERYK ARMANDO TALLA kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO, Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu.<br /><br />- Atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu Terdakwa, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait Terdakwa. Selanjutnya ERYK ARMANDO TALLA melaporkan penggunaan uang tersebut kepada Terdakwa.<br /><br />- Bahwa selain penerimaan uang tersebut, Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yakni :<br /><br />- Pada awal tahun 2017, Terdakwa meminta kepada RAMDHONI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang untuk mengumpulkan uang dari para pengusaha, dan uang diserahkan melalui SANDO JUNAEDI orang kepercayaan Terdakwa.<br /><br />- Setelah RAMDHONI berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada SANDO JUNAEDI. Selanjutnya SANDO JUNAEDI menyerahkan sebagaian uang tersebut kepada Terdakwa, yaitu :<br /><br />• Pada tanggal 27 Nopember 2017, bertempat di Kantor PT Araya Kota Malang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui NURHDAYAT PRIMA. Uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah milik anak Terdakwa yang bernama KRESNA UTARI DEVI PHOKSAKH di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang.<br /><br />• Pada tanggal 9 Juli 2018, bertempat di Kantor PT Araya Kota Malang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui NURHIDAYAT PRIMA. Uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah milik anak RENDRA KRESNA yang bernama KRESNA UTARI DEVI PHROKSAKH di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang.<br /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWNEUT7pM32zu7RoXxQ3JyDYSoZolioexaxKyx5eIZTvY-Cv8NTJSvUeJlpd4GzEo5gWo2KwgHvpK_o24rG0gS80JBCs1eclylG4k3LP7pazBh_hxiwCpQd5LDdwSQDkc4XDGglcj050E/s1334/IMG20210126133233_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWNEUT7pM32zu7RoXxQ3JyDYSoZolioexaxKyx5eIZTvY-Cv8NTJSvUeJlpd4GzEo5gWo2KwgHvpK_o24rG0gS80JBCs1eclylG4k3LP7pazBh_hxiwCpQd5LDdwSQDkc4XDGglcj050E/w640-h288/IMG20210126133233_01.jpg" width="640" /></a></div>Sejak menerima uang sejumlah Rp6.375.000.000  (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa  tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa bersama dengan ERYK ARMANDO TALLA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp6.375.000.000 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ERYK ARMANDO TALLA menerima pemberian uang sejumlah Rp6.375.000.000 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa, yaitu :<br /> </div><div style="text-align: justify;">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk  tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Sehingga atas perbuatan terdakwa Rendra Kresna diancam pidana paling lama 20 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir pembacaan surat dakwaan.<br /><br />Sedangkan uang yang dinikmati terdakwa Eryk Armando Talla sejak tahun 2012 hingga Juli 2018 adalah sebesar Rp4.875.000.000 (epat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)<br />Korupsi Gratifikasi pada tahun 2012 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp4.875.000.000 (epat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dimana uang tersebut adalah bagian dari fee proyek APBD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dari beberapa rekanan/Kontraktor untuk diberikan kepada terdakwa Rendra Kresna.<br /><br />Namun Eryk Armando Talla ibarat “menyelam sambil minum air”. Sambil mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah dari fee proyek untuk Bupati, Eryk juga tak ketinggalan untuk  menikmatinya pula. Sehingga terdakwa Eryk Armando Talla, selain dijerat sebagai penerima, juga dijerat selaku pemberi suap. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Eryk Armando Talla diancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Siapa Tersangka Berikutnya Dalam Perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna

 "Pengaturan lelang Proyek ABPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2013 termasuk menentukan Spesifikasi Teknis Kekerjaan...

»