Bupati Madiun Membantah, Kasatreskrim “Diam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit2eHHiSYzheOo42U7l_dFpi02tdDXDdKKMKVDGMX7zH5pLZpRuxhnV-GvZ1K2sWFzsYaNANtRoCSN2BJLXLCBDw1sNCUYGWvxFYSFBOjFEHh41wEwAT9eoqQiMl4EPItmRXp_Y5Rialg/s800/MADIUN.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit2eHHiSYzheOo42U7l_dFpi02tdDXDdKKMKVDGMX7zH5pLZpRuxhnV-GvZ1K2sWFzsYaNANtRoCSN2BJLXLCBDw1sNCUYGWvxFYSFBOjFEHh41wEwAT9eoqQiMl4EPItmRXp_Y5Rialg/w640-h480/MADIUN.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos membantah dengan tegas terkait dugaan “penyelesaian” kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran (TA) 2016 - 2019 di Desa Kalgunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang ditangani oleh Polres Kabupaten Madiun<br /><br />“Tidak benar. Itu salah, salah besar,” kata Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos kepada beritakorupsi.co melalui telepon Applikasi WhatsApp pada Jumat, 26 November 2021<br /><br />Terkait hal tersebut, Kasatreskrim Polres Kabupaten Madiun AKP Ryan Wira Raja Pratama “diam” alias tidak menenanggapi pesan beritakorupsi.co yang dikirim melalui pesan Applikasi WhatsApp, pada Jumat, 26 November 2021 sekira pukul 19.35 WIBB, padahal pesan tersebut sudah terlihat dibaca dengan tanda centang biru dua dan bahkan terlihat beberapakaali Online (aktif)<br /><br />Pesan yang dikirim beritakrupsi.co ke Nomor WhatsApp Kasatreskrim Polres Kabupaten Madiun AKP Ryan Wira Raja Pratama adalah, “Ijin bang. Ada yg mau sy konfirmasi, bang. Terkait SPDP/13/III/RES.3.3/Satreskrim Dan LP-A/2/III/RES.3.3/2021/RESKRIM/SPKT POLRES MADIUN tanggal 5 Maret 2021 serata Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/15/III/RES.3.3/2021/Satreskrim, tanggal 5 Maret 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa, alokasi Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran (TA) 2016-2019 di Desa Kalgunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. 1. Informasi dr Kejari Kab. Madiun bahwa hingga saat ini berkas SPDP belum dikirim dr Polres Kab. Madiun ke Kejari Kab. Madiun sampe saat ini. Apa benar bang . 2. Informasi yg kami dapat bahwa Perkara tersebut sdh diselesaikan oleh Bupati . Apa benar bang. Makasih byk bang .. salam sehat selalu”. Namun hingga saat ini (Sabtu, 27 Nopember 2021) tak juga ada tanggapan.<br /><br />Sedangkan Kapolres Kabupaten Madiun AKBP Jury Leonard Siahaan, S.I.K., M.H, saat dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhatsApp hanya mengatakan, “Terima kasih klo Bapak sudah konfirmasi kepada Bupati, berarti informasi yg Bapak dapatkan langsung dibantah sendiri Bapak Bupati. Saya besok coba konfirmasi dulu ke Bapak Kasi Pidsus ya Pak,” balasnya ke nomor WhatsApp berikorupsi.co<br /><br />Berdasarkan keterangan maupun data yang diterima beritakorupsi.co dari Anton Hery Wibawa, SH selaku Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Desa Kalgunting, Kecammatan Mejayen, Kabupaten Madiun menyebutkan, bahwa kasus ini bermula pada tanggal 22 April 2020<br /><br />“Kasus ini berawal pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 4 sore, Kades mendapat telepon dari anggota Polres Madiun, yang intinya untuk mengajak Kades bertemu di Balai Desa sekitar jam 5 sore. Sebelumya Polisi menanyakan tentang pencairan dana BKK,” kata Anton<br /><br />Anton menjelaskan, bahwa pencairan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) di Desa Kalgunting, Kecammatan Mejayen, Kabupaten Madiun, dicairkan oleh Kades bersama Bendahara Desa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Dan beberapa jam kemudian, Kades mendapat telepon dari anggota Polres Kabupaten Madiun <br /><br /> “Yang saya heran, Polisi kog tau bahwa ada pencairan dana BKK. Tapi informasi yang saya dapat bahwa suami salah satu perangkat Desa akan maju dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 dan juga punya saudara di Polres,” ujar Anton<br /><br />Terkait rencana pertemuan anggota Polres Kabupaten Madiun dengan Kades, Anton mejelaskan, “Karena Kades masih di Madiun Kota di rumah anaknya, sehingga pertemuan diundur seetelah maghrib sekitar 18.30 WIB”.<br /><br />Anton Hery Wibawa, SH menjelaskan, pertemuan anggota Polres Kabupaten Madiun dengan Kades akhirnya terlaksana di Caruban sekitar jam 18.30 WIB di salah satu warung “Marem” dekat sebuah Bank<br /><br />“Sekitar pukul 6.30 malam, 6 anggota Polres Kabupaten Madiun, ada Yoyok, Andi bertemu dengan Kades di parkiran dekat sebuah Bank Bank Caruban di sebuah warung “Marem” yang sudah tutup dan dan gelap,” pungkasnya<br /><br />Anton menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, anggota Polres Kabupaten Madiun tidak memperbolehkan istri Kades turun dari mobil<br /><br />“Dalam pertemuan itu, Polisi menanyakan tentang cairnya dana bantuan keuangan khusus yang dijawab oleh Kades sudah dibayarkan ke galangan material. Polisi tersebut tidak percaya lalu mengajak Kades ke masjid agak jauh dari lokasi pertemuan dan istri Kades tetap tidak diperbolehkan turun dari mobil,” ujar Anton<br /><br />Di Masjid, lanjut Anton, Kades disuruh bersumpah bahwa tidak bohong tentang pembayaran uang ke galagan matrial. Lalu Polisi pun mengajak Kades ke Desa Kagunting tempat galangan matrial <br /><br />“Di Masjid, Kades disuruh bersumpah bahwa tidak bohong tentang pembayaran uang ke galangan material. Lalu sekitar jam 10 malam Kades diajak ke galangan matrial di Desa Kagunting. Setibanya di galagan, polisi meminta bon atau kuitansi. Karena memang belum ada pembayaran sehingga tidak bisa menunjukkan bukti. Akhirnya diakui bahwa belum dibayar tapi akan dibayar besok dan sudah ada kuitansi sudah ada ada komunikasi lewat telepon,” pungkasnya. Kan proyek BKK masih berjalan tinggal vinising dan dana BKK pun baru dicairkan kan,” kata Anton dengan nada heran<br /><br />Karena sudah pukul 23.00 WIB, kata Anton,  istirahat Kades minta izin ke Polisi untuk pulang karena ada anak yang masih kecil berusia 8 bulan.<br /><br />“Dan malam itu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 11 malam, Kades Menitipkan uang sebesar 80 juta ke Bendahara dan diterima. Awalnya tidak mau akhirnya uang itu ditinggal pulang oleh Kades. Dan uang itupun akhirnya malam itu juga dibayar oleh Bendahara ke galangan disaksikan Sekretaris Desa,” ujar Anton<br /><br />Anton Hery Wibawa, SH menjelaskan lagi, pada tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, 6 anggota Polres Madiun mendatangi Balai Desa Kalgunting, Kecammatan Mejayen, Kabupaten Madiun dan ke 6 anggota Polres Kabupaten Madin bertemu dengan perangkat Desa termasuk Kades<br /><br />Saat itu, lanjut Anton, anggota kepolisian meminta laporan BKK tahun 2020 dan anggota kepolisian tersebut melakukan audit di Balai Desa hingga pukul 16.00 WIB. Hasilnya ditemukan selisih sebesar 28 juta tapi proyek BKK masih berjalan belum selesai 100% tinggal vinising. Saat itu polisi meminta uang sebesar 28 juta untuk dikembalikan sebagai hasil audit adanya selisih penggunaan dana BKK. <br /><br />“Hasil audit Polisi saat itu ada selesih 28 juta dan diminta untuk dikembalikan. Ya dikembalikan dengan uang yang ada di Kas Desa sebesar 9 juta, dari sukarela perangkat Desa dan pinjama Kades,” ucap Anton<br /><br />Yang membuat heran Anton adalah, bahwa anggota Kepolisian Polres Kabupaten Madiun tidak menunjukan surat tugas dan surat-surat lainnya terkait penyitaan uang sebesar Rp28 juta dan dokumen-dokumen lainnya<br /><br />“Saat itu Polisi tidak menunjukan surat tugas. Karena selain uang, ada dokumen yang disita yaitu laporan BKK tahun 2020, LPJ DD (laporan pertanggungjawaban Dana Desa), ADD (Alokasi Dada Desa) dari tahun anggaran (TA) 2016 hingga 2019, ada surat tanda penerimaan,” pungkas Anton<br /><br />Berselang beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 15 Juli 2020, uang sebesar Rp28 juta dan dokuemn yang disita oleh anggota Polres Kabupaten Madiun itupun dikembalikan ke Kades di Kantor Inspektorat Kabupaten Madiun yang disaksikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun namun tidak membubuhkan tanda tangan di dokumen penerimaan “barang” namun menyuruh anak buahnya untuk menandatanganinya<br /><br />“Pada tanggal 15 Juli 2020, Polisi Polres Madiun mengembalikan berkas yang disita pada tanggal 23 April 2020. Pengembalian dilakukan di Kantor Inspektorat yang disaksikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun namun tidak menandatangani dokumen serah terima berkas, yang disuruh adalah pegawainya,” ujar Anton<br /><br />Anton Hery Wibawa, SH menjelaskan, “Terkait  hal ini, pihak keluarga Kades pun melaporkannya ke Propam Polda Jatim pada tanggal 2 Juli 2020, namun tidak ada hasilnya”. Dalam dokumen yang laopran tersebut tertera tanggal laporan, 2 Juli 2020 dengan Nomor : TPSP2/160/VII/2020/YANDUAN yang diterima oleh Dwi Wahyu A, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Profesi dan Pengamanan<br /><br />Berdasarkan dokumen yaang diterima beritakorupsi.co, pada tanggal 5 Maret 2021, terbitlah SPDP (surat pemberitaahuan dimulainya penyidikan) Nomor : SPDP/13/III/RES.3.3/Satreskrim, bersamaan dengan laporan Nomor : LP-A2 LP-A/2/III/RES.3.3/2021/RESKRIM/SPKT POLRES MADIUN tanggal 5 Maret 2021 dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin Sidik/15/III/RES.3.3/2021/Satreskrim, tanggal 5 Maret 2021 dalam  perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa, alokasi Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran (TA) 2016-2019 di Desa Kalgunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun serta Surat Panggilan “saksi” Nomor : S.Pgl/36/III/RES.3.3/2020/Satreskrim tanggal 5 Maret 2021 <br /><br />SPDP tersebut ditandatangani oleh AKP Aldo Febrianto, S.I.K., M.H, Kasat Rekrim Polres Madiun selaku Penyidik. Sedangkan Surat Panggilan juga ditandatangani oleh AKP Aldo Febrianto, S.I.K., M.H dan yang menyerahkan adalah BRIPKA Yanuar Wahyu, SH<br /><br />Melihat tanggal, bulan dan tahun pada Nomor SPDP, Sprindik dan surat panggilan saksi adalah sama, timbul pertanyaan. Apakah “kasus ini kana dilakukan Tangkap Tangan?”.<br /><br />Melihat ada kejanggalan dalam penangan kasus ini, Kepala Desa, Desa Kalgunting melalui Kuasa Hukumnya, Anton Hery Wibawa, SH melakukan perlawanan hukum dengan cara menggugat secara PMH (perbuatan melawan hukum) penyidik Polres Kabupaten Madiun ke Pengadian Negeri Kota Madiun, namun hasilnya kandas<br /><br />“Dari awal Saya berkeyakinan bahwa Unit Tipikor Polres Madiun telah melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan tidak sesuai prosedur dengan terbitnya LP model A dan SPDP dihari yang sama yaitu 5 Maret 2021 artinya terbitnya LP dan SPDP tanpa disertai 2 alat bukti yang cukup, bahkan Klienku belum pernah diperiksa sebagai saksi maupun tersangka sebelumnya, seperti yang diatur dalam KUHAP,” ucap Anton. (Jnt)</div>

News Tipikor Bupati Madiun Membantah, Kasatreskrim “Diam”

BERITA KORUPSI .CO – Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos membantah dengan tegas terkait dugaan “penyelesaian” kasus dugaan Ti...

»

KPK Memeriksa 33 saksi dalam Kasus Dugaan Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dk

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitTS_g6ggAgENONxKlKWKmHNB7LkFRMve4Hq0mnqa1X-_W3o1eguY_v1PuoiB77wR1Inn_k9xEpwSYJcpwjls63wdHBY8NJmGviZqRqgbzGzG0eJ20efX7T02U49dIjw8N6jVWigDbktM/s640/a.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitTS_g6ggAgENONxKlKWKmHNB7LkFRMve4Hq0mnqa1X-_W3o1eguY_v1PuoiB77wR1Inn_k9xEpwSYJcpwjls63wdHBY8NJmGviZqRqgbzGzG0eJ20efX7T02U49dIjw8N6jVWigDbktM/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Dok. BK</span></span><br /></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dengan Tersangka Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dkk, <br />BERITAKKORUPSI.CO –‘    <br />Hari ini, Jumat, 26 November 2021, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melalukan pemeriksaan saksi sebanyak 8 orang dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dengan Tersangka Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dkk yang Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021. Hal itu seperti yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Jumat, 26 November 2021<br /><br />“Hari ini (25/11)  pemeriksaan saksi   TPK terkait  seleksi  jabatan  dilingkungan  pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  tahun  2021,  dan TPPU untuk TSK PTS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota, Jl. Dr. Moch Saleh No.34, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,” kata Ali Fikri  <br /><br />Saksi-saksi yang diperiksa tersebut ialah:<br />1. Wiwit Suryaningsih, S.STP, MM (Camat Sumberasih)<br />2. Ir. Priyono (Pensiunan / Mantan Kadis PU Kab. Probolinggo)<br />3. Zainuddin (Direktur CV Makmur Sentosa)<br />4. Fudeili (Direktur CV Sumber Tani)<br />5. Rudy Sufianto (Swasta / Tambak Inti Budidaya Bersama)<br />6. Deni Surya Utama (Swasta / Sidomukti Residen Kraksaan)<br />7. Sitro (Direktur CV Mega Indah)<br />8. H Loeloet Dwi Setianto (Swasta /PT Indomarco Prismatama)<br /><br />Hingga hari ini, Jumat, 26 November 2021, total saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dkk adalah sebanyak 33 orang sejak Rabu, Kamis dan Jumat, yang terdiri dari; sebanyak 13 saksi diperiksa pada Rabu, 24 November 2021 dan Kamis, 25 November 2021 sjumlah 13 orang.<br /><br />13 orang saksi yang diperiksa pada Kamis, 25 November 2021 yaitu:<br />1. Hayu Kinanthi Sekar Maharani Mahasiswa <br />2. Abdul Wasik Hanan (Petani)<br />3. Hasani (Pensiunan Polri / Guru Pondok Hati/ Tokoh Masy Randu Merak)<br />4. Dini Rahmania, Komisaris PT Salamah Amal Mulia / Bendahara Yayasan Hati<br />5. Hengki Cahjo Saputra, Kepala Dinas Pekerjaan Umu dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kab. Probolinggo<br />6. Taufiq Hidayat Direktur  CV  Atsil Hidayah<br />7. dr. Anang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (Kadis PPDKB)<br />8. Saiful Farid Cahyono Bhakti, Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Probolinggo<br />9. Zulmi Noor Hasani    Direktur   PT Eksekutif / Wakil Ketua Yayasan Hati<br />10. Suryadi Swasta (PT Sumber Alfaria Trijaya)<br />11. Abdul Bari (PNS)<br />12. Absir Wahyudi (PNS)<br />13. Edi Karyawan PPK Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo<br /><br />Dan 13 orang saksi yang diperiksa pada Rabu, 24 November 2021 yakni:<br />1. Hadi Djoko Purwanto (Wiraswasta)<br />2. Abdul Hafid Aminuddin (Wiraswasta)<br />3. Mudjito (Camat Maron)<br />4. Mimik (Kabid Penanaman Modal-DPMPTSP)<br />5. Heri Sudjono (Eks Sekretaris Dinas Perumahan Dan Pemukiman)<br />6. Ir. Anggit Hermanuadi (Eks Kepala Bappeda Kab. Probolinggo)<br />7. Gandhi Hartoyo (Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kab Probolinggo<br />8. Yudhi Wibowo (Kabag Administrasi PDAM Kab. Probolinggo)<br />9. Syaiful Anam (Kasubbbag. Kas Bendahara PDAM Kab. Probolinggo)<br />10. Tanto Walono (Eks Kepala Badan Keuangan Daerah)<br />11. Nurul Wahidah (Staf Logistik Yayasan Pondok Hati)<br />12. Agus Budianto (Sekretaris Camat Maron)<br />13. Asrul Bustami (Kabid Bina marga Kab. Probolinggo).    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo sebelumnya yang digantikan istrinya, Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIBB karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap Jual Beli Jataban terkait pengangkatan Pejabat Kepala Desa di beberapa Desa di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Selain suami istri (Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin) itu, KPK juga melakukan penangkapan terhadap 20 orang lainnya selaku ASN (Aparatur Sipil Negara), yaitu : 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan,), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton), Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton<br /><br />Kemuidan KPK menetapkan ke 22 orang tersebut sebagai Tersangka yang dibagi dalam 2 kategori, yaitu sebanyak 18 Tersangka adalah sebagai Pemberi Suap, yaitu: 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi, 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin<br /><br />Sedangkan Doddy Kurniawan (Camat Krenjengan), Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo ini ditetapkan sebaga Tersangka Penerima Suap<br /><br />Dari 18 Terangka sebagai Pemberi Suap, saat ini sudah diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suaranya yang terdiri dari 3 berkas perkara penuntutan, yaitu: Terdakwa Sumarto diadili terlebih dahulu pada Rabu, 17 Nopember 2021. Dan berkas perkara kedua dengan 5 Terdakwa yang terdiri dari: Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir,  Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin<br /><br />Sedangkan berkas perkara ketiga terdiri dari 12 Terdakwa, yaitu: Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang,  Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani,  Terdakwa XI Uhar,  dan Terdakwa XII Nurul Hadi. Ke- 17 Terdakwa ini didali pada Selasa, 23 Nopember 2021<br /><br />Sementara Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Tersangka Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Tersangka Muhamad Ridwan (Camat Paiton) masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor KPK Memeriksa 33 saksi dalam Kasus Dugaan Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dk

Foto Dok. BK BERITA KORUPSI .CO -  Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian...

»