PH Terdakwa Korupsi Bank BRI, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A Meminta Majelis Hakim Menghukum Terdakwa

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAN_XBLK86uqCRGcpZDfrLnz0pT2wKxARMyLG1LsBsnfcqKhKD42abvU55YpeqvJWSh-wM9j6ArhhnnkC-ww6oWJq3tcwXPdBS430OS12SfWOmiy-1BkGG2Vg9V_dqNGZKLzUsiOV0C5M/s640/IMG20210924132021-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAN_XBLK86uqCRGcpZDfrLnz0pT2wKxARMyLG1LsBsnfcqKhKD42abvU55YpeqvJWSh-wM9j6ArhhnnkC-ww6oWJq3tcwXPdBS430OS12SfWOmiy-1BkGG2Vg9V_dqNGZKLzUsiOV0C5M/w640-h576/IMG20210924132021-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Mungkin untuk yang pertamakalinya pada sidang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa<br /><br />Permintaan kepada Majelis Hakim supaya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa, disampaikan Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A, Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A dan Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm selaku Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH selaku Pegawai BRI Kanwil Surabaya dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Perjalanan Dinas pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya yang merugikan keuangan negara cq. Bank BRI sebesar Rp4.196.964.667<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></b></span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih - </span></a><span style="color: #2b00fe;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-ZFfJOfjtMZ75coGymSqC8sWbrVrQEqb1klDMVb4jJfWwHdbcEw_ibHNkLjb-oAwjABTwYze792RmpCQycuHZBOYGdJmTqSYqftEloPGhcYBeErkKGTAyTH-W4wB4IYpYn1vLKGSMpw/s1333/IMG20210924131244.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-ZFfJOfjtMZ75coGymSqC8sWbrVrQEqb1klDMVb4jJfWwHdbcEw_ibHNkLjb-oAwjABTwYze792RmpCQycuHZBOYGdJmTqSYqftEloPGhcYBeErkKGTAyTH-W4wB4IYpYn1vLKGSMpw/w640-h288/IMG20210924131244.jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara ini, pada persidangan sebelumnya Tim JPU menuntut Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp350 juta subsidair pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan dan membayar uang penggaanti (UP) sejumlah Rp3.230.390.667 susidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah agenda penyampaian Pledio atau Pembelaan Tim PH Terdakwa atas tuntutan JPU terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Perjalanan Dinas pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya yang merugikan keuangan negara cq. Bank BRI sebesar Rp4.196.964.667 dengan Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH selaku  Pegawai BRI Kanwil Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Tim JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dkk dari Kejari Surabaya. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Pledoinya, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A mengatakan, “Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan untuk memutuskan: PRIMER:<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Harizki Catur Novanto terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Pasal Pasal 3 Undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.<br /><br />2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yang seringan-ringannya dan/atau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Membebaskan Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH yang di ajukan Penuntut Umum  sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />4. Membebaskan terdakwa    membayar     uang pengganti sebesar Rp3.230.390.667 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;,” ucap  Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></b><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Dituntut 7.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp4.1 M - </span></a><span style="color: #2b00fe;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZPkdzeNLEmq-z8LRyLclxC0jh3r_chNXCIWdoNCIT7n6Rjfd4O-rc_9XdQKyOmjHPgmmRq1DfW1TQvmKzzX48SNY0JdXPWNv01RiQl4IreDZpHJejIaAhInGcZeDwmkVOMSTqNiZFXq0/s1334/IMG20211022111137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZPkdzeNLEmq-z8LRyLclxC0jh3r_chNXCIWdoNCIT7n6Rjfd4O-rc_9XdQKyOmjHPgmmRq1DfW1TQvmKzzX48SNY0JdXPWNv01RiQl4IreDZpHJejIaAhInGcZeDwmkVOMSTqNiZFXq0/w640-h288/IMG20211022111137.jpg" width="640" /></a></div>Alasan PH terdakwa adalah, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bukanlah semata-mata kesalahan Terdakwa sendiri, melainkan ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini atasan dari Terdakwa, yaitu saksi Andjar Gladianto, saksi Chindy Vannie Arie dan saksi Derral Morest yang lalai dan tidak hati – hati dalam mengelola Akun BRISTAR khususnya terkait Surat Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPJ) yang tidak melakuan penggantian  password secara rutin.<br /><br />Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A mengatakan, bahwa apabila merujuk terkait pendoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional perbankan, maka haruslah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.<br /><br />“Penerapan Manajemen Risiko Operasional sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,” kata Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A<br /><br />Menurut Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A, manajemen resiko operasional ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. <br /><br />“Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional. sebagaimana Surat Edaran Direksi Surat Edaran Direksi BRI No: SE.18-DIR/MOP/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Strategi Anti Fraud BRI,” pungkasnya<br /><br />PH Terdakwa ini juga menyinggung Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Romawi II angka 2 butir 2.4 menyebutkan, apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugianTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi <br /><br />“Kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 0% sampai dengan paling banyak 25% dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (empat) tahun.” ujarnya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUAJZA2H-9Lv9xPAABa1TDQOU-MFMZ0DV66meSAdgUlN9yWkslz7Wp8AxKGUBy8E7zAtWxz6UYhL7s6GEZLo7V4u4F5qcedBAJcD6eU0L1RkEqE0-tgcqsIdomXVDHYxVQCNa_4Uv8K_I/s1333/IMG20210924132021.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUAJZA2H-9Lv9xPAABa1TDQOU-MFMZ0DV66meSAdgUlN9yWkslz7Wp8AxKGUBy8E7zAtWxz6UYhL7s6GEZLo7V4u4F5qcedBAJcD6eU0L1RkEqE0-tgcqsIdomXVDHYxVQCNa_4Uv8K_I/w640-h288/IMG20210924132021.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain Surat Edaran Jaksa Agung, dalam Pledoinya Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A juga menyinggung Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa berdasarkan Pasal 6  Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada ayat (1)  dan (2) <br /><br />Dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) disebutkan, 1 (Satu). Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:<br />a. kategori paling berat, lebih dari Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />c. kategori sedang, lebih dari Rp l. 000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan<br />d. kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp l.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />2 (Dua). Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:<br />a. kategori paling berat, lebih dari Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />c. kategori sedang, lebih dari Rp l.000.0 00.000,0 0 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);<br />d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp l. 000 .000.000,00 (satu miliar rupiah); dan<br />e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200 .000 .000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />“Memperhatikan Pasal 9 huruf c angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, terkait aspek keuntungan sedang dalam suatu tindak pidana korupsi apabila nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan,” ujarnya<br /><br />Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A menjelaskan, memperhatikan Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait suatu perbuatan tindak pidana korupsi masuk klasifikasi dampak rendah, apabila perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota<br /><br />“Apabila merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi Kategori Sedang, dengan aspek keuntungan sedang dan dampak rendah,” tegasnya<br /><br />Atas Pledoi atau Pembelaan dari Tim PH terdakwa ini, Tim JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dkk akan menanggapinya secara tertulis. Sehingga JPU meminta waktu sepekan kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Kami akan menanggapinya secara tertulis. Kami mohon waktu satu minngu,” kata JPU. Dan atas permohonan dari JPU, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH mengabulkan sehingga persidangan akan dilanjutkan sepekan kemuidan. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Tipikor PH Terdakwa Korupsi Bank BRI, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A Meminta Majelis Hakim Menghukum Terdakwa

BERITA KORUPSI .CO – Mungkin untuk yang pertamakalinya pada sidang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neger...

»

Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Penandatangan Akta Perjanjian Kredit tidak dihadiri langsung dan tidak ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dihadapan Notaris. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim. Apaka Akta Perjanjian Kredit itu sah menurut hukum sesuai Pasal  16 dan Pasal 44 UU No.2/2014 Tentang Jabatan Notaris?”</span></span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYM329GiSaJ1xIq3Mvr_-mxYmkQEfGHlqsxNpmmPAY4PCT-4cK4vFZXAefLmIG7RgeUIRCC9lscD6sY3sg7bZeIRFOrWBFci0qY6bpTMyTT6-7Eew92xDVa8rUK13C7NKdXip548UHOcw/s1333/IMG20211022130518.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYM329GiSaJ1xIq3Mvr_-mxYmkQEfGHlqsxNpmmPAY4PCT-4cK4vFZXAefLmIG7RgeUIRCC9lscD6sY3sg7bZeIRFOrWBFci0qY6bpTMyTT6-7Eew92xDVa8rUK13C7NKdXip548UHOcw/w640-h288/IMG20211022130518.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Saksi Dwi Spurboasis saat ditanya oleh anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Korupsi Kredit Investasi fiktif Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jalan Basuki Rahmat No. 98-104 Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52 disebutkan terjadi penyimpangan karena; 1. Proses kredit dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional ; 2. Agunan tambahan pada saat proses pengajuan kredit  bukanlah milik debitur, dan terdapat perubahan agunan tambahan pada saat proses persetujuan kredit yang tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, On The Spot (OTS) dan persetujuan pimpinan ; 3. Menggunakan dokumen fiktif ataupun dokumen palsu ; 4. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (Side Streaming).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQZxL-dwD0-YZj4rcnP1Xt_hEU25DcLiVMP7PbiDCml9zb0K9IQwnaaFWAatvZ_uab-aXVMm2AxQx8qtTZRT9HG75kOjOKiHvlEZbck13AxLKmgH60plXBz06Q8WJdAcD_fOuRuG8aCPk/s1366/IMG20211022130721.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQZxL-dwD0-YZj4rcnP1Xt_hEU25DcLiVMP7PbiDCml9zb0K9IQwnaaFWAatvZ_uab-aXVMm2AxQx8qtTZRT9HG75kOjOKiHvlEZbck13AxLKmgH60plXBz06Q8WJdAcD_fOuRuG8aCPk/w640-h288/IMG20211022130721.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya adalah, Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Tim JPU Kejari Surabaya hanya menyeret Dua Terdakwa, yaitu Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur, dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (perkara terpisah) pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hanya Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang bertanggung jawab dalam kasus perkara ini?<br /><br />Atau adakah pihak lain yang terlibat baik pihak swasta maupun dari pihak Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sendiri?<br /><br />Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah, bawa penandatangan Akta Perjanjian Kredit di hadapan Notaris tidak dihadiri langsung dan ditandatangaani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim. </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><br />Baca juga: </span></span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili - </span></a><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html</a><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"></span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;"></span></a> </div><div style="text-align: justify;">Selain itu terungkap juga, terkait adanya perubahan agunan/jaminan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan yang dibuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, yang kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013<br /><br />Yang sebelumnya, agunan/jaminan tambahan adalah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur)<br /> <br />Hal ini terungkap dari keterangan saksi Dwi Spurboasis selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada pada tahun 2013, yang dihadirkan JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Harwidi, SH., MH.Li dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ke hadapan Majelis Hakim dimuka persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi pada tahun 2013 silam yang merugikan keuangan negara sebesar Rp707 Juta dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTYn3x0jzwEBKFV3lCzV5A-R2NT8UMmEQFs9OyCMEoLcNQ5ZCsqeZOJyjnt2C0kp13uasJl1yK80UgiZr2vT7KvoZURIX6HShlMnWEenRfBh3NhXMvbdRBqMRhah8Z7fFIyXDwaN29Daw/s1334/IMG20211022130307.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTYn3x0jzwEBKFV3lCzV5A-R2NT8UMmEQFs9OyCMEoLcNQ5ZCsqeZOJyjnt2C0kp13uasJl1yK80UgiZr2vT7KvoZURIX6HShlMnWEenRfBh3NhXMvbdRBqMRhah8Z7fFIyXDwaN29Daw/w640-h288/IMG20211022130307.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi pada tahun 2013 yang merugikan keuagan negara Sebesar Rp707 Juta dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Kedua Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis menjelaskan, bahwa pihak Bank Jatim tidak berwenang memeriksa dokumen asli berupa agunan yang diajukan oleh Debitur<br /><br />“Yang diperiksa hanya foto copy. Asli hanya saat ke Notaris untuk di cek ke BPN. Pihak Bank tidak diwajibakan untuk melihat sebelum ada Akta Kredit,” jawab saksi Dwi Spurboasis<br /><br />Mendengar keterangan saksi Dwi Spurboasis, anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH menanyakan lebih lanjut, apakah pihak Bank tidak iperlihatkan asli dari agunan oleh Debitur? Lalu siapa yang bertanggungjawab?. <br /><br />Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis tiba-tiba “bisu” alias terdiam beberapa saat, anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH pun berang<br /><br />“Hallo, saudara kenapa diam?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH dengan nada tinggi. Kemudian saksi barulah menjawab, “Kalau tanggungjawab, semua tanggungjawab,” jawab saksi Dwi Spurboasis<br /><br />“Termasuk saudara?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH kemudian. Namun saksi tiba-tiba “bisu” alis tidak menjawab. <br /><br />“Kenapa diam?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH kemudian, namun saksi tetap tak menjawab<br /><br />Terkait penandatanganan Akte Perjanjian Kredit di Notaris yang ditanyakan oleh anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis menjelaskan bahwa pihak Bank Jatim diwakili untuk menyaksikan<br /><br />“Apakah itu mewakili Bank Jatim?,” tanya anggota Majelis Hakim dan di jawab oleh saksi “bukan”.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirKJzDYxd3wq9P8dWSOTFbSIQw5gDq4lgc0ofpDYv-2OcB7RfB724fRPmmZyCFRTPVpxq1cop2156k0DQ3RKSqS3Sv5Uy3yFxTTLxaepsnmYU9xtpOiw6wxpzuAuZkeLVRFRtRiWSYg9w/s1333/IMG20211022130520.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirKJzDYxd3wq9P8dWSOTFbSIQw5gDq4lgc0ofpDYv-2OcB7RfB724fRPmmZyCFRTPVpxq1cop2156k0DQ3RKSqS3Sv5Uy3yFxTTLxaepsnmYU9xtpOiw6wxpzuAuZkeLVRFRtRiWSYg9w/w640-h288/IMG20211022130520.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi ini atas pertanyaan Majelis Hakim terungkap, bahwa penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak bersama-sama dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dihari yang sama. Melainkan Akta Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya setelah Surat Akta Perjanjian Kredit dikirimkan ke kantor Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.<br /><br />Dari keterangan saksi Dwi Spurboasis inilah terungkap pula, bahwa pengajuan Kredit oleh Debitur terkait adanya perubahan agunan yang semula berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur) yang ditandatangani oleh saksi selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya<br /><br />Namun adanya perubahan agunan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, saksi tidak mengetahui.<br /><br />Dari keterangan saksi Dwi Spurboasis ini, ada yang menggelitik dan juga mengundang pertanyaan, terkait Akta Perjajian Kredit yang ditandatangai oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya selaku Kreditur mewakili Bank Jatim tidak dihadapan Notaris dan tidak bersama-sama dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dihari dan waktu yang sama<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Akta Perjajian Kredit sah menurut hukum sebagaiamana daitur dalam <i>Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat 8, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</i>?<br /><br /><i>Pasal 16 ayat (1)  berbunyi: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: huruf l berbunyi: membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;  <br /><br />ayat (8) berbunyi:  Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l  dan  ayat  (7)  tidak  dipenuhi,  akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<br /><br />Pasal 44 ayat (1) berbunyi: Segera  setelah  Akta  dibacakan,  Akta  tersebut ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan Notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. <br /><br />ayat (2)  berbunyi: Alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.</i><br /><br />Pertanyaan selanjutnya terkait adanya perubahan agunan tambahan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.<br /><br />Siapa saja yang bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah hanya Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya? Sehingga penyelia dan Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak dianggap bertanggungjawab?<br /><br />Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon Applikasi WhatsApp mengatakan, sudah memanggil Notaris tetapi ditolak oleh Dewan Pengawas.<br /><br />“Sudah kita panggil melalui Dewan Pengawas tetapi ditolak. Tapi kita lihat nanti dalam putusan Majelis Hakim,” kata Ari<br /><br />Aneh memang, bila Majelis Pengawas menolak surat permhonan dari penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya untuk memanggil Notaris sebagai saksi, bila dibandingkan dengan beberapa sidang perkara Korupsi yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menghadirkan Notaris sebagai saksi daalam persidangan.<br /><br />Salah satunya adalah dalam sidang Perkara Korupsi Gratiifikasi dan TPPU dengan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim). <br /><br />Apakah Notaris hanya dapat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak dengan perkara yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya?<br /><br />Disisi lain, bahkan ada Notaris yang menjadi Terdakwa Korupsi dan dijatuhui hukuman pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (27 Mei 2019), yaitu Notaris Natalia Christiana asal Kota Malang. Natalia Christiana terseret dalam perkara Korupsi penjualan tanah aset Pemkot Kota Malang di Jalan BS Riadi, Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur tahun <br /><br />Kemudian Notaris asal Sidoarjo yaitu Rosidah. Risoda di Vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2017 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan Tanah Kas Desa (TKD) di Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya?

“Penandatangan Akta Perjanjian Kredit tidak dihadiri langsung dan tidak ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dihadapa...

»