JPU KPK Hadirkan Anggota TNI AD Dalam Sidang Korupsi Suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicnb4XqNxUN9BaV5eAXTRhcZdrcgYN1Vlwlm-UE7BHJhJTO2Ty6bP7svkUC4hRutsN6RnfZg8SJmVw5u6zAHrVgG1QrCyA55CGfupbazy25k-USivuIqAZ29dAGBTXMenV-51Tg7RFswU/s1600/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="622" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicnb4XqNxUN9BaV5eAXTRhcZdrcgYN1Vlwlm-UE7BHJhJTO2Ty6bP7svkUC4hRutsN6RnfZg8SJmVw5u6zAHrVgG1QrCyA55CGfupbazy25k-USivuIqAZ29dAGBTXMenV-51Tg7RFswU/s640/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Kopral Satu (AD) Junaidi saat diperlihatkan barang bukti terkait mobil Toyota Alphard</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co – </b></span>Setelah JPU KPK menghadirkan Lila Widyawati selaku Sekretris Pribadi (Sekpri) Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam persidangan kasus perkara Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada 16 September tahun lalu, dengan terdakwa Edi Setiawan selaku Kabag ULP Kota Malang, kini giliran seorang Driver atau supir pribadi terdakwa yakni Junaidi, anggota TNI AD dari Kesatuan Den Pom Kodam V Brawijaya berpangkat Kopral Satu.<br /><br />Kehadiran Juanaidi dalam persidangan yang dihadirkan JPU KPK kali ini, karena saksi turut diamankan oleh tim KPK saat melakukan OTT terhadap terdakwa Eddy Rumpoko di rumah dinas Wali Kota Batu bersama Filipus Djab (sudah divonis 2 tahun penajar), sementara Edi Setiawan selaku pejabat ULP (sidang terpisah) diamankan KPK di lokasi lain.<br /><br />Selasa, 20 Maret 2018, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, Junaidi menjelaskan, bahwa dirinya bekerja sebagai Driver/Supir Wali Kota Batu Eddy Rumpoko atau terdakwa sejak 2008 semapai sebelum terjari OTT tanggal 16 September 2017 lalu. <br /><br />Koptu Junaidi bekerja bagi Wali Kota Batu atas usulan yang diajukan Wali Kota Batu ke pimpinan saksi, yang kemudian disetujui dan diberi surat tugas. Hal itu seperti yang dijelaskan saksi kepada Majelis Hakim. Persidangan yang menghadirkan Junaidi dari anggota TNI AD ini pun sepertinya dipantau beberapa orang yang diduga sebagai anggota TNI berpakain preman.<br /><br />Dari pertanyaan-pertanyaan JPU KPK terhadap Junaidi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, ada beberapa hal yang terungkap diantaranya bahwa saksi Juanidi ternyata menerima gaji sebagai anggota TNI dan juga meneriam gaji dari Pemkot Batu yang sama-sama berasal dari uang rakyat.<br /><br />“Ya saya menerima gaji dari TNI juga,” jawab Junaidi atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Dr. Lusiana.<br />Dr. Lusiana Lusiana juga mempertanyakkan surat tugas saksi dari kesatuannya. “Suarat tugas itu ada masa berlakunya, nggada surat tugas seumur hidup, saya juga dari militer,” kata Dr. Lufisana saat saksi Junaidi memperlihatkan surat tugas yang diminta oleh Dr. Lufsiana.<br /><br />Selain itu, dari pengakuan Junaidi, ternyata dialah yang mengambil mobil Toyota Alphard dari deler. Mobil mewah seharga Rp 1,6 itu adalah “pemberian” dari Filipus Djab yang saat ini disita oleh KPK. Menurut Junaidi kepada Majelis Hakim, Ia mengambil mobil Toyota Alphard warna hitam atas perintah terdakwa Eddy Rumpoko. Namun saksi tidak mengetahui, siapa yang membayarnya.<br /><br />Saksi Junaidi juga mengakui, bahwa mobil yang diambilnya dari deler itu dipergunakan untuk mengantar Megawati ke Blitar.<br /><br />“Saya yang mengambil dari deler atas perintah Pak Eddy. Ada yang saya tanda tangani saat pengambilan. Sorenya saya ambil, paginya mengantar Ibu Megawati ke Blitar,” jawab saksi. <br /><br />Saat Majelelis Hakim mempertanyakan nama dalam STNK, Nopol (Nomor Polisi) dan bulan pengambilan mobil tersebut dari deler, saksi mengatakan tidak tau dan tidak pernah melihat STNK. Namun saksi mengatakan, bahwa STNK mobil Toyota Alphard warna hitam itu sudah ada didalam mobil tanpa dia tau siapa yang memasukkan. <br /><br />Selain itu, saksi Junaidi mengakui bahwa rinyalah yang membuat Nomor Polisi untuk Mobil Toyota Alphard yang digunakan meghantarkan Megawati ke Blitar tanpa ada STNK.<br /><br />“Saya tidak tau, tidak pernah lihat STNK, tapi sudah ada di Mobil, tidak tau siapa yang masukkan. Nopolnya 507 Bleng, saya yang buat, sudah ada di grasi bekas mobil Inova bekas kecelaan ,” jawab saksi.<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun meminta barang bukti kepada JPU KPK untuk ditunjukkan. Setelah Majelis Hakim memlihat bukti bersama saksi dan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim pun kembali mempertanyakkan saksi.<br /><br />“Saudara saksi yang membuat itu kan. Ini pembuatan baru tahun 2016. Saudra ambil mobil itu dari deler kapan ?,” tanya Hakim Ketua dan dijawab saksi, “saya mengambilnya bulan Maret 2016,”.<br /><br />“Saudara ngambil mobil Maret 2016, ini pembuatan Mei 2016. Berarti saudara yang membuatnya,” ucap H.R. Unggul dengan nada agak tinggi, karena saksi dianggap tidk jujur.<br /><br />Anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana pun mengatakan, bahwa saat saksi mengambil mobil Toyota Alphard itu sudah termasuk turut serta (dalam pasal 55 KUHPidana).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4ax9sq4mBeIZfSD5d8k09f-suLbPXOmcWByUiZRaRU-XC_GGaGyhS5T4L_9BNs_93_bq6302JrkGE-MJmRq_G1I5m_LLorGEyg49ycjcVaK6LRbQw0rEEz5RQZu96ZS0ZgqOj7PA41q8/s1600/IMG20180320122629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4ax9sq4mBeIZfSD5d8k09f-suLbPXOmcWByUiZRaRU-XC_GGaGyhS5T4L_9BNs_93_bq6302JrkGE-MJmRq_G1I5m_LLorGEyg49ycjcVaK6LRbQw0rEEz5RQZu96ZS0ZgqOj7PA41q8/s640/IMG20180320122629.jpg" width="640" /></a></div> “Saudara tau, dengan saudara mengambil mobil itu, saudara sudah turut serta,” kata Dr. Lysiana.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Junaidi juga menjelaskan tentang mobil yang dimiliki oleh terdakwa. Menurut terdakwa, bahwa mobil Toyota Alphard milik terdakwa ada 3 unit dengan Nopol yang sama yaitu 507 yaitu Alphard tahun 2011 warna hitam, Alphard tahun 2012 warna putih dan Alphard tahun 2016 warna Hitam. <br /><br />“Mobil dinas ada 2, Inova tahun 2011, N 721, Lexux Nopol B 1 KWP, Alphard warna putih  tahun 2012, L 507 NW, Alphard warna hitam  tahun 2011, L 507 PA dan Alphard warna hitam  tahun 2016 N 507,” kata Junaidi.<br /><br />Sementara dalam sidang seblumnya dengan saksi Eddy Rumpoko untuk terdakwa Edi Setiawan atau ES mengatakan, terkait Nopol mobil saksi yang juga terdakwa ini yang menggunkan 507 mengatakan, mengingat kesatuan orang tuanya.<br /><br />“Mengingat kesatuan Bapak,” kata saksi Eddy Rumpoko atau ER.<br /><br />Namun terkait mobil Alphard dari terdakwa Filipus Djad termasuk uang ratusan juta rupiah yang disebut sebagai undangan itu tak diakuinya. Namun bisa jadi, keterangan Eddy Rumpoko menjadi pertimbangan bagi JPU KPK dalam surat tuntutannya.<br />Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000.<br /><br />Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. <br /><br />Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_oUWsm7IjLUwSuLxJJhQuNKv-Ck6eB8IKkaH-hQAb05D0EbwUqpqDmjQBGxfoIS6MekZ_oSpFtSMs50tRJfcRJrsucL9U95706YrSfqoojGhqB5xanJooYGiCnGm45WMsanerUMhOwTc/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_oUWsm7IjLUwSuLxJJhQuNKv-Ck6eB8IKkaH-hQAb05D0EbwUqpqDmjQBGxfoIS6MekZ_oSpFtSMs50tRJfcRJrsucL9U95706YrSfqoojGhqB5xanJooYGiCnGm45WMsanerUMhOwTc/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, Edi Setiawan dan Eddy Rumpoko, dan Foto baw, Filipus Djab bersama istri "gelap"-nya</td></tr> </tbody></table> Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab.<br /><br />Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.<br /><br />Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /><br />4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /><br />6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /><br />Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017.<br /><br />Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />“Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ7sNvGVX-imaWfR5jg_7b9SE-NWtIwsl-VLwcndptSDty2hblXUPpsMjja675jQS4VbwAgbnE1GYt953sql4c3iZePrGgEJ0-EcFfDGvJQ_iPSgHuptzjhedhA7kHFU4bf3QbQPJL4qQ/s1600/Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="350" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ7sNvGVX-imaWfR5jg_7b9SE-NWtIwsl-VLwcndptSDty2hblXUPpsMjja675jQS4VbwAgbnE1GYt953sql4c3iZePrGgEJ0-EcFfDGvJQ_iPSgHuptzjhedhA7kHFU4bf3QbQPJL4qQ/s640/Lila.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK memperlihatkan Barang Bukti kepada Lila (foto atas)</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak.<br /><br />Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /><br />Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani.<br /><br />Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /><br />Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /><br />Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /><br />Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /><br />Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. <br /><br />Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut.<br /><br />Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /><br />Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut.<br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” untuk uang fee, sandi “atas” untuk Hotel Amartha Hills, dan sandi “bawah” untuk  Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa.<br /><br />Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair.<br /><br />Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”.<br /><br />Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepadanya.<br /><br />Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br />Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”.<br /><br />Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa.<br /><br />Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang. (Redaksi)

News Tipikor JPU KPK Hadirkan Anggota TNI AD Dalam Sidang Korupsi Suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Saksi Kopral Satu (AD) Junaidi saat diperlihatkan barang bukti terkait mobil Toyota Alphard     berita koruspi .co – Setelah JPU KPK men...

»

Terdakwa Diponegoro, Anak Mantan Bupati Jember Dituntut Pidana Penjara 1,6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhkLzj0ZheZWU9SDr5yC3qchPI3xgwmNRza9bQogVuRO-lGY6YaLHshY1jufV5RmCoc1tZJ58FtaeaFkz92IooGjl85rU5Cpn9O2Y2pwDLSddfivhVJPggQJipt0Oa6D587YvIHlzAZI/s1600/Terdakwa+Diponegoro+saat+makan+di+kantin+Pengadilan+Tipikor.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="938" data-original-width="659" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhkLzj0ZheZWU9SDr5yC3qchPI3xgwmNRza9bQogVuRO-lGY6YaLHshY1jufV5RmCoc1tZJ58FtaeaFkz92IooGjl85rU5Cpn9O2Y2pwDLSddfivhVJPggQJipt0Oa6D587YvIHlzAZI/s1600/Terdakwa+Diponegoro+saat+makan+di+kantin+Pengadilan+Tipikor.png" /></a></div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait kasus dugaan Korupsi dana Hibah ASKAP PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M, dan terdakwa mendapat perlakuan Khusus dari JPU di Pengadilan Tipikor#</b></span></i><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>“Status ekonomi” bagi seorang terdakwa dalam kasus tindak Pidana Umum maupun tindak Pidana Korupsi, sepertinya mempengaruhi perlakuan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat dipersidangan.<br /><br />Dari pantaun wartawan media ini di Pengadilan Negeri Suarabaya Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya, tak satu pun para terdakwa kasus tindak pidana umum seperti pencurian atau perjudian  yang boleh bebas melakukan aktifitas seperti makan dan minum di kantin Pengadilan, karena para terdakwa dengan pengawalan dari pihak Kepolisian langsung dijebloskan ke ruang tahanan yang disediakan oleh Pengadilan sambil menunggu sidang.<br /><br />Sementara di Pendadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur sertingkali terlihat pemandangan yang sebaliknya. Dimana seorang terdakwa yang terjerat dalam kasus tindak pidana Korupsi, ada mendapat perlakuan Khusus dari JPU saat menunggu maupun setelah persidangan.<br /><br />Dari catatan wartawan media ini seperti kasus Korupsi KUPS/KUR Jombang pada tahun 2016 lalu. Dimana para terdakwa sebanyak 12 orang ditarik biaya tranportasi sebesar Rp 250 hingga 300 ribu rupiah untuk menyewa Bis mini jenis Elef dengan fasilitas AC. <br /><br />Lalu kasus Korupsi “sapi” yang ditangani oleh Kejari Sidoarjo pada tahun 2016. Dimana 2 terdakwa diantar jemput dari Rutan ke Penagadilan Tipikor Surabaya dan sebaliknya, dengan menggunakan mobil pribadi Kasi Pidsus.<br /><br />Tak ketinggalan dengan Kejari Magetan saat menangani kasus Korupsi pembangunan ruang Instlasi Rawat Inap (IRNA) RUSD Magetan, dimana para terdakwa tidak ada pengawalan pengamanan dari pihak Kepolisian setiap kali sidang oleh JPU A. Taafuk yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan yang saat ini menjadi Jaksa Fungsional.<br /><br />Kemudian kasus korupsi pungli (pungutan liat) yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung. Dimana JPU nya selalu pulang bersama dengan mobil pribadi suami terdakwa yang meringkun dipenjara.<br /><br />Sepertinya “Peri kemanusiaan yang adil dan beradab dalam butir ke- 2 Panca Sila” yang diperlakukan Jaksa terhadap seorang terdakwa “terkesan berbeda tergantung situasi dan kondisi (Sikon)”.<br /><br />Perlakukan Khusus juga diberikan JPU dari Kejari Jember terhadap terdakwa Diponegoro, anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, yang terseret dalam kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014/2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milliar.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Jember  melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan dana Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan persepakbolaan di Kabupaten Jember tahun 2014/2015. Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejari Jember dengan menggandeng BPKP Perwakilan Jawa Timur,  ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggran sebesar Rp 2,7 milliar, dengan cara membuat beberapa kegiatan yang “tidak ada”, dan kemudian penyidik Kejari Jember pun menetapkan 2 tersangka, yakni Diponegoro selaku Ketua dan Ari Dwi Susanto (Bendahara) Askab PSSI Jember.<br /><br />Mungkin Diponegoro menyadari kesalahannya dan akhirnya rela mengembalikan kerugian negara melalui JPU sebesar Rp 2,5 milliar, walaupun dirinya sempat masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejari Jember.<br /><br />Dari pengamatan wartawan media ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa Diponegoro terkesan bebas makan minum bersama keluarganya di kantin yang berada di belakang gedung Pengadilan Tipikor tanpa ada pengawalan dari Kepolisian.<br /><br />Menurut JPU Toto Walidi saat ditanya wartawan media ini mengatakan, karena ada kelaurga terdakwa. <br /><br />“Ia ada keluarganya yang datang,” jawab JPU Totok sesaat persidangan dangan agenda pembacaan surat tuntutan usai, Selasa, 20 Maret 2018.<br /><br />“Jawaban yang sangat simple dan fantastis serta mangandung makna”. Lalu bagaimana dengan terdakwa lain yang juga dikunjugi keluarganya namun harus rela berbincang-bincang dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor ?.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_cdLfrusFqW7_Eff5kTO09ZIJKNsPyIzEI9GJHdb0870awqidykdl1iWazp3e8lsVZR8Mu6nLD3R62Y_0SwfzaiB1s7e76o9TE8yoSfJiWDAdITAzUTZUL8Y4ESAtCcP3hp8neuPE4k/s1600/IMG20180320164005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="629" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_cdLfrusFqW7_Eff5kTO09ZIJKNsPyIzEI9GJHdb0870awqidykdl1iWazp3e8lsVZR8Mu6nLD3R62Y_0SwfzaiB1s7e76o9TE8yoSfJiWDAdITAzUTZUL8Y4ESAtCcP3hp8neuPE4k/s640/IMG20180320164005.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Ari Dwi Susanto (kiri) dan Diponegoro saat menjalani sidang tuntutan</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>ementara dalam persidangan yang berlangsung dengan Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, saat JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Diponegoro dan Ari Dwi Susanto, hanya dituntut ringan yakni masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, dneda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.<br /><br />Ke- 2 terdakwa dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan, bahwa terdakwa (Ari Dwi Susanto dan Diponegoro) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta. Dan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap JPU Toto.<br /><br />Terkait tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Diponegoro, Anak Mantan Bupati Jember Dituntut Pidana Penjara 1,6 Tahun

#Terkait kasus dugaan Korupsi dana Hibah ASKAP PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M, dan terdakwa mendapat perlakuan Khusus d...

»

Bupati dan Wakil Bupati Sumenep “Tak Hiraukan” Panggilan Sidang Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-i42jxf2KFRHUCvdrDxVBN933Gls3WqzNxBw_0W_b1cmrP4D3TWjbwYym5A_HUZIDAPmZ_YLnyu4vOfbl3UyqWZAFjhoJYMLvryK5wttR8s19oQqTcAqt5IcmgJ00VUn9zwAlNTVBU/s1600/IMG20180320163130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-i42jxf2KFRHUCvdrDxVBN933Gls3WqzNxBw_0W_b1cmrP4D3TWjbwYym5A_HUZIDAPmZ_YLnyu4vOfbl3UyqWZAFjhoJYMLvryK5wttR8s19oQqTcAqt5IcmgJ00VUn9zwAlNTVBU/s1600/IMG20180320163130.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi dan Dr. KH Busyro dalam persidangan, Selasa, 20 Maret 2018</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pemerintah sepertinya harus lebih tegas mengatur tentang penangan kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah agar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan, mengingat erat kaitannya dengan FORKORPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati,Wakil Bupati/Wali Kota, Wakil Wali Kota wakil, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kodim, Ketua Pengadilan Agama dan Sekda atau tingkat Provinsi.<br /><br />Sebab, beberapa kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan dan melibatkan Kepala Daerah, walau hanya sekedar saksi namun tak pernah samapai ke persidangan, diantaranya Kasus Korupsi pelepasan asset daerah Kabupaten Blitar, Kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu, Kasus pembangunan Pasar Besar Madiun, Kasus Korupsi Japung (Jasa Pungut) Pemkot Surabaya.<br /><br />Andai saja kasus Korupsi pembagunan pasar besar Madiun dan kasus lainnya tidak ditangani KPK, Wali Kota Madiun Bambang Irianto tak akan masuk penjara (sudah divonis 6 tahun penjara). Pada hal, kasus tersebut sempat ditangani oleh Kejari Madiun dan Kejati Jatim pada tahun 2014. Begitu juga dengan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring OTT oleh KPK karena menerima suap, dan saat ini sudah diadili di Pengdilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Sementara kasus Korupsi Japung Kota Surabaya hanya menyeret Ketua DPRD dan pejabat Pemkot Surabaya, namun mantan Wali Kota Surabaya BDH yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian di Jawa Timur, “hilang begitu saja”.<br /><br />Hal yang sama terjadi pula dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) pada tahun 2011 – 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,058 Milliar dengan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie selaku Direktur Utama (Dirut) PT WUS.<br /><br />Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Dirut salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) pada akhir tahun lalu, dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), dalam perkara terpisah.<br /><br />Sementara Achmad Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015 yang sebelumnya sebagai Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta, yang turut menandatangani dokumen pembukaan rekening serta pencairan uang dalam bentuk rupiah maupun Dollar USA dari Bank Mandiri atas naman PT WUS bersama terdakwa.<br /><br />Kalau Dr. KH. A. Busyro K saat ini adalah sebagai Bupati Sumenep, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, yang mengetahui kalau PT WUS adalah milik Pemda berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang perseroan terbatas Wira Usaha Sumekar.<br /><br />Anehnya, Kedua Pejabat tertinggi di Kabupeten Sumenep ini yang harusnya sebagai panutan bagi masyarakat Khususnya di Sumenep, termasuk sebagai tauladan dalam penegakan hukum yang seringkali diucapkan oleh berbagai pihak, bahwa semua sama dihadapan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. <br /><br />Masyarakat mungkin masih mengingat jelas, saat Boediono sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2014, bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2014, dalam kasus Korupsi BLBI yang ditangani oleh KPK, dimana Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Wakil Presiden, Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan Negara Repubulik Indonesia, bisa saja Boediono tidak menghadiri perisidangan dengan berbagai alasan tugas kenegaraan, namun tidak dilakukannya.<br /><br />Namun tidak demikian dengan Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi. Kedua pejabat tertinggi di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur ini, justru “tak menghiraukan” panggilan JPU dari Kejati Jatim sebanyak 3 kali, agar kedua Pejabat itu hadir sebagai saksi di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) PT WUS.<br /><br />Andai saja yang dipanggil JPU dari Kejati Jatim ini adalah Kepala Desa, bisa jadi panggilan paksa akan dilakukan anak buah Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Namun tidak dilakukannya, karena Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi adalah Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati). Ironisnya, Tim JPU lah yang akhirnya “mengalah” untuk membacakan keterangan Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketaui H.R.Unggul Warso Mukti, sesuai dengan BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidik Kejati Jatim beberapa waktu lalu.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, tim JPU Rhein dkk dari Kejati Jatim membacakan keterangan saksi  Dr. KH. A. Busyro yang menjabat sebagai Bupati Sumenep sejak 2010 hingga sekarang menyatakan, bahwa Ia (saksi Busyro) mengetahui PT Wira Usaha Sumekar adalah BUMD yang didirikan pada saat saksi sebagai Ketua DPRD Sumenep berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang perseroan terbatas Wira usaha Sumekar, yang kepemilikan sahamnya sebesar 75 persesen adalah milik Pemkab Sumenep.<br /><br />Saksi Dr. KH. A. Busyro melalui JPU yang membacakan BAP menyatakan, bahwa dibentuknya PT WUS karena Core bisnisnya migas dan sehubungan dengan tuntutan aturan bahwa ada migas di Sumenep dan harus BUMD, makadibentuklah PT WUS sebagai bagian penerimaan Participating Interest (PI) dan saksi saat itu mendukung, diamana saham Pemkab Sumenep sebesar 75 persen.<br /><br />Menurut saksi seperti yang dibacakan JPU dalam BAP menyatakan, bahwa dalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) saat itu, memerintahkan untuk Direksi PT WUS untuk memasukkan PT MMI (Multilfiling Mitra Indonesia Tbk) sebagai pemegang saham, dan penghapusan saham PT Sumekar distribusi keuntungan mengacu kepada Perda Nomor 4 tahun 2008, pembagian deviden bagi pemegang saham sesuai dengan besaran saham yang disetor, melakukan restrukturisasi perusahaan agar lebih efisien dan professional, memerintahkan Direksi bekerja sama dengan pihak lain dalam pembentukan JV Campany, pemegang saham menyetujui rncana anggaran belanja perusahaan PT WUS tahun 2012.<br /><br />Masih menurut saksi dalam BAP-nya yang dibacakan Tim JPU dihadapan Majelis Hakim menjelaskan, karena semangatnya supaya PT WUS bisa berkembang karena saat itu PT WUS kesulitan keuangan dan RUPS dibicarakan tentang penawaran oleh pihak lain termasuk PT MMI dan disetujui PT MMI sebagai pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai berita acara Nomor 83 tanggal 27 April 2012 berjumlah 33.454.935 lembar saham dengan nominal Rp 3.345.493.500. Dan sejak tahun 2011 – 2014, PT WUS tidak mendapatkan dana PI.<br /><br />Menurut saksai saat itu, sudah meminta untuk dilakukannya audit terhadap laporan keuangan PT WUS namun saksi lupa hasil auditnya. Saksi mengakui, selaku pemegang saham telah mendapat laporan dari Sitrul Arsyaih terkait penyetoran modal PT MMI yang sudah dilakukan pembayaran. <br /><br />Saksi Dr. KH. A. Busyro pun lupa terkait pengangkatan Achmat Fauzi sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta pada tahun 2011.<br /><br />Sementara JPU saat membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi yang lahir pada tanggal 1 Mei 1975, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan Nomor 16 Jakarta Selatan atau rumah dinas Wakil Bupati Sumenep Jalan Doktor Cipto Nomor 58 Sumenep, pekerjaan Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015 pendidikan SLTA.<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_Ace4v0uUrDBPFJRRVrbc7eRp6WkNQFy4ngfgQo5EY0qc_MmlWQ5K0coo1KISz3XhPykmTpV29F6Vd5KPx5ecPEmzvaDro7EHh-c3TK4sCSuwEXmPiEcgStQCWsMr3yBipnsXOQpxUU/s1600/PT+WUS.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="628" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_Ace4v0uUrDBPFJRRVrbc7eRp6WkNQFy4ngfgQo5EY0qc_MmlWQ5K0coo1KISz3XhPykmTpV29F6Vd5KPx5ecPEmzvaDro7EHh-c3TK4sCSuwEXmPiEcgStQCWsMr3yBipnsXOQpxUU/s640/PT+WUS.png" width="640" /></a></div> <br />Dalam keterangan Achmad Fauzi di BAP yang dibacakan JPU menyatakan, bahwa saksi mengetahui pembukaan rekening Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta rekening Tabungan Bisnis rupiah Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan PT WUS terdaftar aktif sebagai Nasabah di Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta rekening Tabungan Bisnis Fals (US Dollar) Bank Mandiri Nomor 102-000-5737330 atas nama PT Wira Usaha Sumekar.<br /><br />Saksi Achmad Fauzi mengakui dalam BAP yang dibacakan JPU dihadapan Majelis Hakim menyatakan, bahwa proses pembukaan rekening Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta,  awalnya saksi ditelepon oleh Sitrul Arsyih Musa'ie sebagai Direktur Utama PT WUS untuk menemuinya dan Suprayogi sebagai komisaris PT WUS di kantor konsultan PT GMA MI (Aryadi Subandrio) di gedung Belleza.<br /><br />Dalam pertemuan saat itu menurut Achmad Fauzi,  Sitrul Arsyih Musa'ie dan Suprayogi meminta foto copi KTP untuk pembukaan rekening Bank. Kemudian saksi Achmad Fauzi, Sitrul Arsyih Musa'ie, Suprayogi dan Haryadi berangkat ke kantor Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau. Dan pada saat di Bank Mandiri customer service menolak pembukaan rekening dan alamat PT WUS ada di Kabupaten Sumenep, sehingga tidak bisa membuka rekening di wilayah Jakarta.<br /><br />Saksi Achmad Fauzi mnejelaskan seperti yang ditirukan JPU saat membacakan BAP saksi dihadapan Majelis Hakim, beberapa minggu kemudian saya ditelepon oleh Sitrul Arsyih Musa'ie, Suprayogi dan Aryadi untuk bertemu di kantor konsultan PT GMA MI (Aryadi Subandrio) di Gedung Plaza Lantai 2. Saat itu disodori oleh Sitrul dokumen terdiri dari kepala perwakilan PT Wira Usaha Sumekar di Jakarta, kemudian dokumen tersebut ditandatangani saya tandatangani, karena menurut keterangan Sitrul, dokumen tersebut tanda tangani saja untuk kemudian dan syarat administrasi saja dalam pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Permata Hijau atas nama PT Wira Usaha Sumekar termasuk dokumen.<br /><br />Kemudian, sesuai bukti yang dimiliki JPU berupa satu lembar aplikasi setoran pengiriman atas nama Achmad Fauzi ke rekening Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar sebesar Rp 56 juta, yang menurut Achmad Fauzi, bahwa uang tersebut berasal dari Aryadi Subandrio.<br /><br />Selain itu, pengiriman uang sebesar US 5000 Dollar tanngal 12 Oktober 2011 dari Dian Nirmala selaku Sekretaris Direktur Utama PT GMA MI yaitu Aryadi Subandrio ke rekening valas kurs Dollar Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan pengiriman uang sebesar US 1000 Dollar yang juga atas nama Dian Nirmala ke rekening valas Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT WUS pada tanggal 14 Oktober 2011.<br /><br />Saksi mengakui dalam BAP yang dibacakan JPU, bahwa uang sebesar US 100.000 Dollar diambil secara tunai oleh saksi dan Sitrul dan tidak pernah dibukukan. Namun menurut saksi selaku Kepala Kantor PT WUS di Jakata mengatakan tidak mengetahui untuk apa uang tersebut.<br /><br />Selain itu, dalam BAP nya saksi mengakui pernah mengirim uang sebesar Rp 500 juta ke PT WUS secara tunai. Namun lagi-lagi Achmad Fauzi lupa darimana Bank mana Ia mengirimkannya.<br /><br />Apapun keterangan saksi yang dibacakan oleh JPU sepertinya “meninggalkan noda hitam” karena Majelis Hakim Khususnya tak dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua saksi yang saat ini sebagai Kepal Daerah Kabupaten Sumenep.<br /><br />Terkait ketidak hadiran saksi Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi, JPU Rhein mengatakan, sudah dipanggil sebanyak tigakali namun tidak datang.<br /><br />“Tigakali kita panggil. Yang dibacakan tadi adalah keterangan saksi Achmad Fauzi dan Busyro,” kata JPU Rhein.<br /><br />Saat ditanya, mengapa JPU tidak melakukan panggilan paksa, JPU Rhein tak memberikan komnetar.<br /><br />Sebelumnya, saat wartawan media ini menghubungi Achmad Fauzi melalui pesan ke nomor WhastAppnya juga tak ada tanggapan.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Bupati dan Wakil Bupati Sumenep “Tak Hiraukan” Panggilan Sidang Korupsi

JPU membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi dan Dr. KH Busyro dalam persidangan, Selasa, 20 Maret 2018 berita korupsi .co – Pemerintah...

»