Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s1600/IMG-20170623-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s640/IMG-20170623-WA001.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas Provinsi Jatim yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Ekonomi, dalam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK terhadapa Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yakni, Rahman Agung dan Santoso, pada 5 Juni 2017.<br /><br />Hal itu disampaikan, Gubernu Jatim, Sukarwo kepada media ini, saat ditemui disela-sela acara pemberangkatan mudik gratis melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Kereta Api Gubeng Surabaya.<br /><br />“Bukan pengawasan salah sampean (sampean artinya anda). Sampena salah sampena salah salah. Ta lurusne (saya luruskan) cara berpikir sampean. Integritas itu di dalam. Nggak sampean itu salah. Wartawan harus lebih peka. Ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas,” ujarnya.<br /><br />Namun sisi lain, Sukarwo, mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi kita mendukung programnya KPK untuk clean dan governance,” tegasnya.<br />Saat ditanya lebih lanjut, sejauh mana pengawasan yang dilakukannya selaku Gubernur terhadap pejabat dibawahnya, Sukarwo menjelaskan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara (Menpan), agar jagangan ada pungli di masyarakat. <br /><br />“Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” ucapnya.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Gubernur Jatim ini, bukan kaitannya kasus pungli yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Jatim dengan masyarakat, melainkan antara pejabat dengan pejabat. Lalu, sejauh mana clean dan governance serta Fakta Integritas dilaksanakan ?<br /><br />Sukarwo juga membantah, komentar Penasehat Hukum tersangka Bambang Heryanto terkait pemberian sejumlah uang kepada tersangka Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim, adalah sebagai lanjutan dari Kepala Dinas sebelumnya.<br /><br />“Belum tentu fakta, itu pernyataan. Karena faktanya di KPK, faktanya di KPK,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Pemerintahan Regional Tipikor Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

beritakorupsi.co – Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas...

»

Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" /></a></div> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s1600/IMG2017062310175.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s320/IMG2017062310175.jpg" width="180" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H. <br /> <br /> Sebab, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, memberangkat sebanyak 210.638 masyarakat yang mudik gratis di Jawa Timur termasuk diantanya, melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Gubeng Surabaya. <br /> <br /> “Maka kami membantu bersama-sama, 210.638 masyarakat yang pulang mudik dan balik di Jawa Timur” ujarnya<br /> <br /> Pemberangkatan mudik gratis, menurut Sukarwo, adalah untuk yang ke 9 kali dan sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah Jawa Timur kepada masyarakat.<br /> <br /> “Ini rangkaian pemerintah, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, ini maaf, bukan membantu yang tidak mampu, tapi ini sebetulnya sekali lagi maaf, sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah hidup rukun dan prodiktif di Jawa Timur,”pungkasnya.<br /> <br /> Sehari sebelumnya, Gubernur Jatim juga memberangkatkan sebanyak 15 Bus sebagai angkutan mudik gratis masyarakat dari Surabaya dengan berbagai tujuan Kota di Jawa Timur.  (Redaksi)

Pemerintahan Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

beritakorupsi.co – Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjel...

»

Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

<span style="font-size: large;"><b><i>#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk</i></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nawawi (baju batik) usai sidang dakwaan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><i></i></b></span></div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Nawawi (52), Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, tak bisa berkumpul bersama keluarganya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 H tahun ini yang  tinggal beberapa hari lagi, namun Ia harus berlebaran Penjara.<br /> <br /> Berlebaran di Penjara, karena Dia (Nawawi) saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan mesin tempel perahu nelayan tahun 2013 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 994.500.000 juta, yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) termasuk dari Dana Aloaksi Umum (DAUM) sebesar Rp 90.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 385 juta.<br /> <br /> Pada Kamis, 22 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, menyeret Nawawi, selaku Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan tahun 2013, ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Yudi. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Baktiar Pradinata dan Warsono Kusomo.<br /> <br /> Selain terdakwa Nawawi, turut juga diadili terdakwa Suparman Rosidi selaku penyedia barang/jasa Perintah. Sementara tersangka Nurlaila yang menjabat sebagai PPKm yang juga Kabid (Kepala Bidang) Budidaya Kelautan dan Perikanan, masih menunggu giliran sehabis lebaran. <br /> Kasus ini pun sedikit mengundang pertanyaan. Siapa pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut. Apakah terdakwa selaku PA sekaligus sebagai KPA, atau tanpa KPA ?<br /> <br /> Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pengadaan Mesin tempel perahu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikana tahun 2013 yang menelan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 995.500.000 juta, tidak sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No. 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua Perpres No 54 tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Menurut JPU dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Nawawi selaku PA, telah memberikan arahan kepada Bambang Harto Supriyadi, telah menunjuk CV Jasmindo Persada, dimana terdakwa Suparman Rosidi adalah pemiliknya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai anggaran sebesar Rp 824.095.000. Pada hal, peserta lelang terdiri dari 4 CV diantaranya, CV Perdana Indah, CV. Dua Em, CV.Jasmindo Persada dan CV. Putra Bahari.<br /> <br /> Sehingga, pejabat Nurlaila selaku PPKm, saat menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan spesifikasi teknis pengadaan mesin temple, tidak melakukan survey harga pasaran. Hal itu dilakukan atas sepengetahuan terdakwa.<br /> <br /> Dalam kegiatan tersebut, selain PA dan PPKm juga ada panitia lainnya yang terdiri dari; Pejabat Pengelola Keuangan (Siti Nurul/Sekretaris Dinas Kelautan dan Periaknan), PPTK (Herlan Sutriusno/Kabid SK Dinas Kelautan dan Perikanan), Bendahara Pengeluaran, (Suci Lusia Wardani/Staf Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan), PPHP (Edi Siswanto/Kasubag Umum)<br /> <br /> Sementara Panitia ULP (Unit Layanan Pengadaan) terdiri dari; Ciptaning Tekat (Ketua), Hj. Rizkiyah Nuni Wahyuni (Sekreyaris) dan Isnaini Hasan AliWardana, Hadi Avianto serta Norman Satriyana, masing-masing sebagai anggota.<br /> <br /> JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dalam hal ini adalah terdakwa Suparman Rosidi. Sehingga merugikan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp 452.184.614 dikurang Rp 94.159.500 menjadi  Rp 358.025.114.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan). Sehingga, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saski-saksi pada sidang berikutnya.<br /> <br /> Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa kerugian negara sebesar 385 juta karena sudah ada pengembalian. “Coba aja lihat dakwaan, kerugian negara 385 juta dari 452 juta. Ada pengembalian. Terdakwanya ada tiga, yang satunya belum sidang,” kata Baktiar. (Redaksi)

News Tipikor Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk Terdakwa Na...

»

PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /><br />Sidang yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Marthen Luter Dira Tome (52), semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas (Kasubdin) PLS Dispendikbud Provinsi NTT, tahun 2007.<br /><br />Sidang yang berlangsung berjalan alot antara JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan terdakwa Marthen Luter Dira Tome, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Yohanes D. Rihi dkk.<br /><br />JPU Yadin menanyakkan terkait kelengkapan dokumen Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dalam pelaksanann program pendidikan berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden)   Nomor 5 tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia. Selain itu, JPU juga mempermasalahkan SK terdakwa selaku Kasubdin, termasuk aliran dana sebesar Rp 405 juta yang dicairkan sebelum kegiatan, berdasarkan bukti transfer yang dimiliki oleh JPU KPK sebagi bukti<br /><br />Terkait hal tersebut, kepada Wartawan Media ini, terdakwa mengatakan bahwa, SK yang dimilikinya sebagai PPKm, sejak terdakwa menjabat Plh (Pelaksan harian) bukan sebagai Pj (pejabat). Sebeb menurut terdakwa, PJ itu adalah untuk seorang PNS yang belummemenuhi syarat forum dari segi golongan.<br /><br />“SK saya sebagai PPKm selisih Satu hari dengan SK Kepala Bidang. Sebelum saya resmi diangkat menjadi Kasubdin, sudah Plh, hanya melanjutkan dari Plh menjadi Kasudin. Jadi disitu, Pj itu dipikir Plh. Pj itu, karena pangkat saya belum memenuhi pangkat maksimal menjadi Kepala Bidang, maka disebut Pj, semua juga begitu,” kata terdakwa. <br /><br />“Plh, pelaksana harian. Kalau Pj itu, pejabat karena pangkatnya belum memenuhi syarat-syarat forum. Jadi waktu itu sudah Plh sekaligus menjadi PPKm. Sehari setelah SK PPKm, resmi menjadi Kasubdin. Kabid (Kepala Bidang.red) itu ya sama dengan Kasubdin untuk sebagahgian daerah, pejabatnya ia sama. Itu pejabat Eslon III. Jadi saat jabatan Plh, saya juga menjadi PPKm. Yang dipermasalahkan JPU tadi itu,” ujar terdakwa<br /><br />Saat ditanya, ada tidaknya kerja sama antara FKTLD dengan Dinas Pendidikan, termasuk surat keputusan (SK) Kemenkum HAM terkait pembentukan FKTLD Provinsi NTT, terdakwa mengatakan ada kerjasama.<br /><br />“Ketika Forum Pusat dibentuk, seketika Forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota terbentuk. Ada kerjasama antara Forum dengan Dinas. Dalam AD/ART termasuk Akte pendirian, Forum adalah penyelenggara. Kalau SK Kemenkum HAM nya saya tidak melihat kesitu,” ungkap terdakwa<br /><br />Terdakwa menambahkan, bahwa program yang dilakanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT dngan anggaran APBD adalah anggaran Blogren atau sama dengan swakelola. Progam ini, lanjut terdakwa, tidak sama dengan pendidikan Formal melainkan Non Formal, yang bertujuan untuk menuntaskan masyarakat buta aksara, berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia.<br /><br />“Ini program tidak sama dengaan sekolah formal, ini non formal. Sementara ada modul yang harus disediakan, dan harus beli dari Jawa (Jakarta) karena tidak ada dijual selain di Jawa, karena tidak dijual bebas. Tidak ada penerbit di NTT. Yang penting adalah tujuan dari program ini bisa tercapai dengan baik. Aturannya adalah, Inpres No 5 Tahun 2006 tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Karena Indonesia ini, negara yang salah Satu pendidikan yang paling rendah. Karena tiga hal yang menentukan masusia itu adalah, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di NTT ada 350 ribu orang buta hufuf. Nah, dibuatlah Inpres ini untuk percepatan peningkatan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas terdakwa.<br /><br />Sementara JPU Yadin dari KPK mengatakan bahwa, JPU dapat membuktikan dalam persidangan, bahwa SK yang disampaikan oleh terdakwa adalah Akte Notaris terkait pendirian Forum. Yang menurut JPU Yadin, bahwa Forum belum memiliki legimitit formil. Selain itu, JPU juga membuktikan adanya pencairan dana sebesar Rp 405 juta melalui transfer sebelum kegiatan dilaksanakan.<br /><br />“Mereka berdalih tentang legimitit formil. Legimitik formil itu, kalau mereka mengatakan ini berbadana hukum harus berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya yang mereka sampaikan itu setelah kita buktikan dalam persidangan, itu bukan SK Kemenkum HAM melainkan Akte pendirian Notaris, yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Jadi ini belum memiliki legimitit formil. Kemudian yang kedua terkait uang, kita tadi bisa membuktikan bahwa penerimaan uang itu bukan 390, tetapi 405 juta dan itu diberikan sebelum adanya kegiatan. Berdasarkan data transfer, 2 Maret 2007, artinya uang itu sudah dinerikan sebelum ada kegiatan,” ungkapnya<br /><br /> Terkait kewenangan terdakwa selaku PPKm dalam pelaksanaan program pendidikan, JPU mengakui bahwa terdakwa memiliki kewenangan berdasarkan surat yang dikeuarkan Menteri. Hanya saja menurut JPU, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya.<br /><br />“Prinsip dalam sebuah kewenagan itu ada tiga, atribusi, karena undang-undang dan delegasi, penyerahan kewenangan dan mandat pelimpahan. Kalau ini sifatnya mandat sebagaimana keterangan ahli sebelumnya, dia harus melaporkan kepada pejabat yang bersangkutan dan meminta persetujuan. Ada penyelahgunaan kewenagan yang menyimpang disitu. Artinya, ketika ini persoalan mandat, tetap harus dia meminta persetujuan dari atas. 2 Januari 2007 belum menjabat jadi Pj. Apapun yang dikatakannya itu, yang penting bukti. Yang jelas, dia belum pernah Plh, yang ada Pj. 3 Pebruari 2007, ada satu bulan masanya itu, dan setelah SK dari Menteri, satu hari kemudian diganti SK itu. Kalau kewenangan, dia ada surat yang diterbitkan oleh Menteri. Cuma, surat yang dibuat ini, menyimpang dari surat Menteri,” tegasnya.<br />Terpisah. Menanggapi pernyataan JPU terkait SK milik Forum Provinsi NTT dan uang sejumlah Rp 405 juta, PH terdakwa, Yohanes D. Rihi mengatakan bahwa, JPU KPK harusnya  professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Alasannya, JPU harusnya membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dalam persidangan, bukan menetapkan tersangka, terdakwa lalu mencari bukti. <br /><br />“Berharap bahwa JPU itu professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Hukumnya ialah, bahwa dalam ruang sidang, JPU punya tugas untuk membuktikan apa yang didakwakan. Karena, hal-hal yang terbukti tetapi tidak didakwakan kepada terdakwa, tidak bisa disalahkan kepada terdakwa. walaupun terbukti tetapi tidak didakwakan, terdakwa tidak bisa dipersalahkan, dia harus dibebaskan, karena itu diluar dakwaan. Dia tidak boleh jadi tersangka, terdakwa baru cari bukti, ini kan baru dia dapatkan sekarang. Fakta itu, yang dia omongin itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa. itu kaitannya uang dari Alim dikirim ke Simon lewat John. Silahkan ditanyakkan kepada Alim, Simon dan John bukan kepada terdakwa. Dia (JPU) tidak boleh menyimpulkan bahwa ada aliran dana ke terdakwa. Kurang professional sekali, JPU dari KPK tetapi membuktikan hal-hal yang tidak didakwkan,” kata Yohanes.<br /><br />Terkait kelengkapan dokumen berupa SK Kemenkum HAM milik Forum Provinsi, PH terdakwa mengatakan dengan tegas bahwa hal itu bukan kewenangan terdakwa. Alasannya bahwa, Pembentukan Forum bukan oleh terdakwa melainkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan surat dari Forum pusat (Jakarta).<br /><br />“Forum itu sudah terbentuk, ada aktenya dan ada surat dari pusat untuk membentuk Forum di tingkat Provinsi. Bahwa tidak terdaftar di Kemenkum HAM, itu bukan tugas dari terdakwa, karena pembentukan Forum itu ditingkat pusat, maka itu tugas dari Forum pusat. Karena Forum itu tidak bisa dibentuk dengan Akte tersendiri. Forum itu dibentuk dengan satu Akte Notaris yaitu dipusat dan berlaku untuk semua daerah. Kalau itu tidak didaftarkan, bukan tugas kita. Tidak adanya SK Kemenkum HAM dalam dokumen tersebut, itu bukan tugas PPKm ataupun tugas dari Forum di Provinsi, karena mereka itu mendapat kiriman dari pusat. Dokumen itu kan dikirim dari Forum pusat. Yang bentuk bukan terdakwa tetapi SK Kepala Dinas. Jadi tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk meneliti itu,” katanya dengan tegas. (Redaksi) <b><br /></b>

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan da...

»

Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, sepertinya tak ada habisnya, bahkan semakin tahun semain bertambah, sekalipun Pemerintah berupaya membentuk Undang-Undang dan lembaga seperti Tim Saberpungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) serta berbagai elemen masyarakat getol meneriakkan, tindak tegas para pelaku Koruptor.<br /> <br /> Buktinya, selama semester I (6 bulan) hingga tanggal 19 Juni 2017, kasus Perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya sebanyak 126, bila dibandingkan per tanggal 24 Juni 2016 sebanyak 125 perkara.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Dr. Lufsiana, saat ditemui Wartawan Media ini diruang kerjanya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /> <br /> “Hingga hari ini, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke pengadilan Tipikor sebanyak 126 perkara. Boleh dikatakan ada peningkatan bila dibandingkan tahun lalu pada semester yang sama sebanyak 125 perkara,” ujarnya.<br /> <br /> Pria asal Palembang ini mengakui, bahwa Pengadilan Tipikor Suarabaya, Jawa Timur adalah, salah satu pengadilan di Indonesia yang terbanyak menyidangkan perkara Korupsi. Pun demikian, Dia mengatakan bahwa, Hakim Pengadilan Tipikor selalu siap untuk menyidangkan perkara sekalipun hingga malam hari.<br /> <br /> “Ia boleh dibilang kalau Pengadilan Tipikor ini salah satu Pengadilan yang banyak menyidangkan perkara Korupsi. Dan Hakim selalu siap untuk menyidangkannya walau sampai malam hari,” tegasnya.<br /> <br /> Apa yang dikatakan Dr. Lufsiana terkait jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya ada benarnya. Sebab, beberapa kasus (tersangka) perkara dugaan Korupsi termasuk diantanra kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  di Jawa Timur diantaranya, kasus OTT DPRD Tk. I Jatim dan dua stafnya serta 2 Kepala Dinas (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan) Jatim bersama seorang staf Kadis Pertanian, kasus OTT 3 anggota DPRD Mojokerto dan Pejabat Pemkot Mojokerto, Kasus OTT BPN Surabaya II, kasus Korupsi Pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, kasus Korupsi Pelepasan asset Pemrov Jatim Jilid II, akan dilimpahkan ke Pengailan Tipikor.<br /> <br /> Sementara kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kaitannya dalam perkara Korupsi dana Hibah Kadin Jatim dengan tersangka yang juga terpidana, Dr. Nelson sembiring, akan segera disidangkan, tinggal menunggu jadwal hari dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Tim...

»

KPK Menangkap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kadis PUPR Kota Mojokerto

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-yC9kQcgOS-g4LbYfo6tobXk7-lqDDFW1rZUo65iT9GjfjTpMgjfQWQEg2aWvNXAcMvesIPkV0bibyynjuXjpYb0ocC1DkGWaV2bQ2VR_5EZ4NFPhNaEJKMDdmNQMK-cVegKv5yal-lU/s1600/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-yC9kQcgOS-g4LbYfo6tobXk7-lqDDFW1rZUo65iT9GjfjTpMgjfQWQEg2aWvNXAcMvesIPkV0bibyynjuXjpYb0ocC1DkGWaV2bQ2VR_5EZ4NFPhNaEJKMDdmNQMK-cVegKv5yal-lU/s1600/KPK.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -</b>  Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim), telah banyak memperoleh piagam penghargaan dari Pemerintah Pusat karena dianggap kesuksesannya diberbagai hal, namun disisi lain, kasus Korupsi, ibarat peri bahasa,<i> mati Satu tumbuh Seribu. </i><br /> <br /> Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra bersama Dua stafnya. Tidak hanya Ketua Komis B, tetapi juga Dua Pejabat Pemprov. Jatim yakni, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya, Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim).<br /> <br /> Sementara, kasus Korupsi dana Pilgub Jatim 2013 Jilid IV oleh Bawaslu, sedang dalam proses persidangan saat ini di Pengadilan Tipikor, setelah kasus Korupsi dana Pilpres 2014 oleh KPU Jatim sudah disidangkan dan dinyatakan bersalah. Dan akan menyusul pula, persidangan kasus Korupsi dana Hibah Kadin Jatim dan Kasus Korupsi penjualan asset milik Pemprov yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha, dimana Direktur Utamanya Dahlan Iskan, sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadian Tipikor beberapa waktu lalu. <br /> <br /> Kali ini, Lembaga anti rasuah ini kembali menuai hasil. Pada Sabtu dinihari, 17 Juni 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Mojokerto, Jawa Timur. <br /> <br /> Informasi yang didapat Wartawan Media ini dari salah seoraang penyidik/Jaksa KPK saat dihbungi, terkait penagkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, membenarkannya.<br /> <br /> “Infonya, Ketua Dewan, Purnomo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Dewan Umar Faruq dari PAN, Ketua Komisi III Abdullah Fanani dari FPKB dan Kadis PU (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono. Ini juga info dari wartawan,” ungkapnya, Sabtu, 17 Juni 2017, pkl 17:42 Wib. <br /> <br /> Informasi lain yang diterima Wartawan Median ini dari salah seorang BPKP Perwakilan Jatim yang mengatakan bahwa, yang ditangkap KPK sejumlag 5 orang. Diantaranya, Ketua dan Dua Wakil Ketua DPRD Kota Madiun serta Dua Kepala Dinas.<br /> <br /> “Data dari lapangan, yang terkena OTT, Novi Rahardjo (Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto), Wiwid Widiantono (Kepala Dinas PUPR), Purnomo (Ketua DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan), Fanani Utomo (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, dari FPKB)  dan Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, dari FPAN),” katanya melalui pesan WhatsApp-nya.  (Redaksi)

News Tipikor KPK Menangkap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kadis PUPR Kota Mojokerto

Ilustrasi beritakorupsi.co -   Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim), telah banyak memperoleh piagam penghargaan dari Pemerint...

»

Kasus Korupsi Di Surabaya, “Mati Satu Tumbuh Seribu”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJn0Ma6fKySrftjyNErJ53-BIUl7zPZ8POpyAddKh25fuXYgLZqEEB42rlztdcaLk8yRoO7Su1ESj_n46hHwHP4t4Z0KMh1mkYo617xKKZn9-jM4A3fDrcnWYWBmrt8JRY1Faqk3lLW0/s1600/IMG2017061413331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJn0Ma6fKySrftjyNErJ53-BIUl7zPZ8POpyAddKh25fuXYgLZqEEB42rlztdcaLk8yRoO7Su1ESj_n46hHwHP4t4Z0KMh1mkYo617xKKZn9-jM4A3fDrcnWYWBmrt8JRY1Faqk3lLW0/s640/IMG2017061413331.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b>#Kejari Surabaya Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Ke KUB Sebesar Rp 4,4 M#</b></i></span><br /><br /><br /><br /><b>beritakorupsi.co -</b> Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Surabaya atau Jawa Timur umumnya, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang semakin tahun semakin bertambah, harusnya menjadi “pukulan telak” bagi Pemerintah Kota maupun Pemprov, yang meraih banyak penghargaan dari Pemerintah Puat.<br /><br />Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Dua Pejabat Pemprov. Jatim yakni, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Dua Staf DPRD Komisi B yakni, Rahman Agung dan Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.<br /><br />Sementara Lurah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeras, Kota Surabaya sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya karena kasus dugaan Korupsi Prona setelah mantan bendahara Bapeko Kota Surabaya di Vonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pajak PPh (pajak penghasilan).<br /><br />Kali ini, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kembali melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi dana Hibah Non Pendidikan Pemkot Surabaya tahun 2014-2015 lalu yang dikucurkan kepada Bagus Prasetyo Wibowo, selaku Ketua  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising, sebesar Rp 4,4 milliar.<br /><br />Hal itu diakui oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi. SH, saat dihubungi wartawan media ini. Namun mantan Wartawan ini enggan menyebut nama atau inisial orang-orang yang sedang dibidiknya.<br /><br />“Masih dik (penyidikan) umu, belum, nanti saja,” jawabnya singkat.<br /><br />Kasus yang sedang ditangani Kejari Surabaya saat ini adalah, dugaan “penyelewengan” dana Hibah Non Pendidikan oleh Ketua  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising.<br /><br />Pada 9 September 2013, Ketua KUB Advertising, mengajukan Proposal ke Wali Kota Surabaya melalui Bapemas (Badan Pembangunan Nasional) Kota Surabaya, sebesar Rp 4,4 miliar.<br /><br />Pengajuan Proposal tersebut untuk pengadaan beberapa barang antara lain, Mesin Printing Digital merk Gong Xen senilai Rp 324.000.000, Mesin Foto Copi merek Cannon seharga Rp 42,5 juta dan Dua unit Komputer Imex, dengan harga masing-masing Rp 26 juta. <br /><br />Dan pada Februari 2014, Pemkot Surabaya pun menindaklanjuti proposal yang diajukan Ketua KUB namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp Rp 370.000.000.<br /><br />Dan dari hasil penyelidikan Tim penyidik Kejari Surabaya menemukuan bahwa, , ternyata KUB Advertising yang dibentuk pemohon tidak ada alias fiktif termasuk para pengurusnya.<br /><br />Penyidik Kejari Surabaya sepertinya akan bekerja ekstra. Sebab, selain dugaan Korupsi dana Hibah Pemkot yang dikucurkan ke KUB, juga kasus dugaan Korupsi lainnya. Bisa jadi, termasuk 11 aset Pemkot Surabaya diantaranya, Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo, Kantor PDAM di Jalan Basuki Rahmat, Taman Makam Pahlawan di Jalan Mayjen Sungkono, Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indragiri,  Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat, Marvel City Mall di Jalan Upa Jiwa, Gedung Sasana Taruna Aneka Star (THR) di Jalan Kusuma Bangsa,  Kantor Satpol PP Surabaya dan PT Abbatoir Suryajaya di Jalan Banjarsugihan-Tandes serta PT Iglas di Jalan Ngagel. (Redaksi)<br />

News Tipikor Kasus Korupsi Di Surabaya, “Mati Satu Tumbuh Seribu”

#Kejari Surabaya Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Ke KUB Sebesar Rp 4,4 M# beritakorupsi.co - K...

»

Pemerintahan Kota Madiun “Hampir Teranacm Lumpuh” Karena Kasus Korupsi Wali Kota

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSfuXkUQTAo1fjP3d5u2GV4VJOxGveSDgutaIpnQToLJ2pmukvLZ5ZOONnyF8tQPWelmioN84108mUCAkCHwvQlu1Qb40Z1VtRuBhlX6YhNQSJxRK23roothwJ9Y8sK5aTMW6dZBX1ag/s1600/Dewan+Madiun.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSfuXkUQTAo1fjP3d5u2GV4VJOxGveSDgutaIpnQToLJ2pmukvLZ5ZOONnyF8tQPWelmioN84108mUCAkCHwvQlu1Qb40Z1VtRuBhlX6YhNQSJxRK23roothwJ9Y8sK5aTMW6dZBX1ag/s640/Dewan+Madiun.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Andaikan penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyeret Bambang Irianto tanpa pandang bulu, bisa jadi pemerintahan Kota Madiun pun “terancam lumpuh”.<br /><br />Sebab, kasus yang mejerat Wali Kota non aktif itu dapat menyeret para pejabat lainnya mulai dari seluruh SKPD (Kepala Dinas), Rekanan/Kontraktor, anggota Dewan dan pejabat Forpimda Kota Madiun yang “memberi dan menerima uang suap”.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para wakil rakyat yang digaji dari hasil keringat masyarakat itu mengakui, telah menerima uang dari Bambang Irianto melalui Armaya, adik kandung terdakwa yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhveAsvMyrRvt6T0WPNXHVGOiyI2ohIOLTIrw9wjhf6O8LYjQKgnU7HjCTh_B2mYlCaHU7ut1hyphenhyphenWIIv6GkJ6GIL6mq1n7MtanqAMBkO_7uw6uwbNo8mS_QPzQmqCNxDbCMvu5kWHu-vuNs/s1600/Armaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhveAsvMyrRvt6T0WPNXHVGOiyI2ohIOLTIrw9wjhf6O8LYjQKgnU7HjCTh_B2mYlCaHU7ut1hyphenhyphenWIIv6GkJ6GIL6mq1n7MtanqAMBkO_7uw6uwbNo8mS_QPzQmqCNxDbCMvu5kWHu-vuNs/s640/Armaya.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Armaya dan Bondan, seusai sidang minngu lalu</td></tr> </tbody></table> <b> </b>Namun beberapa anggota Dewan ternyata tidak mampu untuk mengembalikan seluruh uang yang diterimanya. Seperti Dewi. Dia menerima sebesar Rp 63 juta, yang dikembalikan hanya Rp 15 juta. <br /><br />“Saya hanya mampu mengembalikan segitu,” kata Dewi dihadapan Majelis, sambil senyum. Kehadiran anggota Dewan ini di Pengadilan Tipikor dianggap seperti melakukan kunjungan kerja bersama Hakim Tipikor. Sebab tingkalaku para wakil rakyat ini justru dibuat ajang foto-foto alias Selfi saat JPU KPK menunjukkan bukti kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun oleh KPK, ada kebijakan dalam penanganan kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota (non aktif) Madiun, karena para anggota Dewan dan pejabat Forpimda itu, telah mengembalikan puluhan hingga ratusan juta uang “haram yang dinimatinya” dari terdakwa setelah adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK.<br /><br />Hal itu disampaikan oleh JPU Fitroh dari KPK, kepada Wartawan Media ini diruang sidang usai persidangan dengan agenda pemeriksaan puluhan saksi dari anggota DPRD yang dihadirkan oleh JPU, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada Jumat, 16 Juni 2017.<br /><br />“Si Atok ini bersama si Bu dewi, belum lengkap, bukan nggak mengembalikan. Dia mengembalikan tapi belum penuh. Saya perintahkan tadi kan secara tidak langsung, saudara harus mengembalikan. Diproses atau tidak, dalam penegakan hukum kan ada kebijakan karena ada etikat baik mengembalikan seluruhnya itu,” ujar JPU Fitroh<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait kebijakan dalam penegakan hukum Khususnya dalam kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto, dimana para pejabat Kota Madiun yang mengerti hukum namun menerima ratusan juta uang yang tidak ada aturan atau istilah “menerima suap”, kemudian dikembalikan setelah ada penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lalu para pejabat tersebut pun tak tersentuh hukum, bila dibandingkan dengan beberapa tersangka/terdakwa yang melakukan hal yang sama, namun karena mereka tidak mengerti hukum atau karena penyidiknya yang berbeda, lalu sangsi pidana pun harus tetap berjalan ?<br /><br />“Betul, penegakan ini kan Katusitik. Kalau ini kan jelas. Kalau seluruh anggota Dewan tidak tau. Barangkali yang dimaksud adalah pasal 4 (UU Korupsi.red), pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. Kalau konteks ini kan gratifikasi, apa yang mereka terima adalah gratifikasi. Kita ambil yang sebetulnya pola yang paling besar. Kalau kita bicara gratifikasi oleh Wali Kota, berapa orang yang harus kita proses kalau bicara dari proses hukum. Seluruh pemberian, seluruh SKPD, seluruh Kontraktor, seluruh anggota Dewan, apakah harus diproses masuk semua,’ tutur JPU Fitroh menjelaskan.<br /><br />Namun JPU Fitroh mengakui, apabila penegakan hukum dilakukan secara normative dalam kasus Korupsi Bambang Irianto, maka semua pejabat Kota Madiun bisa masuk penjara. <br /><br />“Kalau secara normative, semuanya kena,” jawabnya kemudian.<br /><br />Kebijakan penegakan hukum yang dimaksud, Khsusnya dalam kasus Korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun ini, semakin tampak dinilai masyarakat adanya “tebang pilih”. Sebab, JPU dari KPK “tidak” mungkin mengahadirkan para pejabat Forpimda Kota Madiun yang terdiri dari; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri (Ka PN), Kapolres sebagai sebagai saksi di persidanagan Pengadilan Tipikor, walau nama-nama pejabat tersebut tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)<br /><br />Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret Bambang Irianto ke Pengadilan Tipikor Surabaya yang saat ini diadili dalam kasus dugaan Korupsi yang bermula dari Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun pada tahun 2009, sejak dirinya pertama kali duduk di kursi jabatan selaku Wali Kota.<br /><br />Ternyata, kasus yang menyeret Wali Kota (non aktif) itu tidak hanya dalam Proyek Pasar Besar Madiun, namun ada “perbuatan” yang lebih “sadis” yakni, penerimaan setoran dari 33 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), para rekanan/kontraktor dan Camat serta Lurah, yang besarnya berpariasi, sejak menjabat Wali Kota 2009 hingga 2016. Uang “haram” yang jumlahnya puluhan milliaran itu pun, selain diperguankan sendiri juga dibagi-bagikan kepejabat lainnya.<br /><br />Uang yang diperoleh terdakwa Bambang Irianto tak tanggung-tanggung. Jumlahnya sekitar Rp 57 Milliar. Uang “haram” itu pun sebahagian dibagi-bagikan kepada pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun termasuk kepada semua anggota Dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat melalui Armaya. <br /><br />Selain ke Pejabat Forpimda Kota Madiun, uang “haram” itu, juga “dinikmati” oleh Istri sah terdakwa, Endang Suliestyawati, anak kandungnya Bonnie Laksamana (Sekretaris DPD Partai Demokrat, Jatim) serta kedua adiknya yakni Bondan Pandji Saputro dan Armaya, yang juga sebagai wakil rakyat.  Serta sebahagian lagi dipergunakan untuk membeli tanah, ruah dan beberapa unit mobil mewah yang salah satu diantaranya merek Hammer Type H2 dengan Plat B 11 RUU seharga Rp 2,6 M.<br /><br />Yang mengejutkan adalah, uang “haram” itu juga diberikan terdakwa Bambang Irianto kepada wanita teman akrabnya yakni, ‘Liliana’ yang berprofesi sebagai Dosen disalah satu Perguruan Tiggi di Jember, yang juga istri sah salah seorang “Ulama” di Jombang. Menurut JPU KPK kepada media ini, Liliana meneriam aliran dana sebesar Rp 270 juta melalui transfer.<br /><br />Kasus menerima dan bagi-bagi uang “haram” inilah yang kemudian menjerat Wali Kota (non aktif) Madiun, Bambang Irianto dalam Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU), sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini terungkap dalam persidangan dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa.<br /><br />Terdakwa Bambang Irianto pun “menerima hadiah penghargaan” dari KPK berdasarkan Undang-Undang Korupsi, pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf  B  jo pasal 65 ayat (1) KUHP  dan Undang-Undang TPPU pasal 3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Pemerintahan Kota Madiun “Hampir Teranacm Lumpuh” Karena Kasus Korupsi Wali Kota

beritakorupsi.co – Andaikan penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) d...

»

Tersangka Oepojo Sarjono Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 1,5 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><b><span style="font-size: large;">#Terdakwa Dahlan Iskan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepoyo Sarjono dalam kasus Korupsi PT PWU#</span></b></i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtlRjJXYmmwtsmt4_rFdi4ABg9MIVe7kfkS8E2N_DmYj-gTaO2ftboOlVLY_PTIuqPYTH-bBt29b0N0chFUq0Y04b7jrFq3wndHw6DO1dK4apKUFiU4VfG81V8vfVvHIPAy5WW4zxFRAg/s1600/Tersangka+Oepoyo+Sarjono+ke+3+dari+kanan+saat+menitipkan+uang+kerugian+negara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtlRjJXYmmwtsmt4_rFdi4ABg9MIVe7kfkS8E2N_DmYj-gTaO2ftboOlVLY_PTIuqPYTH-bBt29b0N0chFUq0Y04b7jrFq3wndHw6DO1dK4apKUFiU4VfG81V8vfVvHIPAy5WW4zxFRAg/s1600/Tersangka+Oepoyo+Sarjono+ke+3+dari+kanan+saat+menitipkan+uang+kerugian+negara.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Rabu, 14 Juni 2017, untuk yang Kedua kalinya, tersangka Oepojo Sardjono mengembalikan uang kerugian negara kepada penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), setelah minggu lalu mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) pada tahun 2003 lalu.  <br /> <br /> Kali ini, tersangka Oepoyo Sarjono bersama keluarga yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Jayanto Setiawan, mengembalikan uang 3 kali lipat dari minggu lalu yakni sebesar Rp 1.595.457.000. Sebelum pengembalian uang kerugian negara, tersangka Oepojo Sarjono terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya oleh penyidik Kejati Jatim.<br /> <br /> Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung mengatakan, pengembalian uang yang dilakukan oleh tersangka Oepojo Sarjono adalah, dalam kasus Korupsi penjualan asset Pemprov. Jatim, yang dikelola oleh PT PWU berdasarkan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perushaan Daerah (Perusda). <br /> <br /> Dan pada tahun 2003 lalu, Dua asset Pemprov. Jatim, yang dikelola oleh PT PWU yang terletak di Kediri dan Tulungagung kemudian dijual tanpa melalui prosedur oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama (Dirut PT PWU, di Vonis 2 tahun penjara) dan terdakwa Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Penjualan asset (divonis 3 tahun), dimana tersangka Oepojo Sarjono dan tersangka Sam Santoso, selaku pembeli dari Dua asset tersebut.<br /> <br /> “Pengembalian uang kerugian negera yang dilakukan oleh tersangka adalah, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU dengan Dahlan Iskan dan Wishnu Wardana. Tersangka Oepojo Sarjono dan Sam Santoso, Keduanya adalah Direktur PT SAM (Sempulur Adi Mandiri) sebagai pembeli,” kata Richard.<br /> <br /> Richard menambahkan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan, bahwa kerugian negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. <br /> <br /> “Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan, bahwa kerugian negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. Jadi tersangka  Oepojo Sarjono mengembalikan 25% dari kerugian negara sebesar 8 miliiara sekian,” lanjut Richard.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut terkait tersangka Sam Santoso, Kasi Penkum Kejati Jatim ini menjelaskan, bahwa tersangka masih dalam kondisi sakit. “Belum diperiksa karena tersangka masih sakit,” pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, PH tersangka Oepojo Sarjono, Jayanto Setiawan mengatakan bahwa, penitipan uang yang dilakukan oleh tersangka adalah sebagai bentuk koopratif dan adanya putusan Majelis Hakim sebelumnya dengan terdakwa Dahlan Iskan. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan disebutkan, bahwa kerugian  negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso.<br /> <br /> “Itukan menujukkan sikap Koopratif karena ada putusan sebelumnya, boleh-boleh aja kan. Dalam putusan perkara sebelumnya disebutkan begitu. Dalam hal ini kita koopratif, untuk sementara waktu kita titipkan dulu. Dalam putusan Pak Dahlan Iskan disebutkan, uang pengganti dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. Jadi 25% dari pernyataan saham. 25% dari 8 milliar itu kan Dua titik sekain,” kata Jayanto yang terkesan gugup.<br /> <br /> Dalam pantauan wartawan media ini, penyidik Kejati Jatim juga memeriksa terdakwa Dahlan Iskan dalam kasus yang sama untuk tersangka Oepojo Sarjono. Terdakwa Dahalan Iskan yang juga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik, kepada media ini, sebelum terdakwa memasuki Liff menuju lantai Lima gedung Kejati Jatim mengatakan, bahwa dirinya diperiksa untuk Oepojo Sarjono.<br /> <br /> “Sama Agus, diperiksa untuk Oepojo Sarjono,” jawabnya singkat<br /> <br /> Hal itu juga diakui Jaksa Trimo. Trimo mengatakan, bahwa Dahlan Iskan sedang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepojo Sarjono. “Sedang memeriksa saksi Dahlan Iskan untuk tersangka Oepojo Sarjono,” kata Trimo saat keluar dari ruang pemeriksaan Tindak Pidana Khusus di lantai Lima.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT PWU dan Wishnu Wardana, Ketua Tim penjualan asset, selaku penjual sudah diadili di Pengadilan Tipikor, dan keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Terdakwa Dahlan Isksan, divonis pidana penjara selama 2 tahun, sementara terdakwa Wishnu Wardana divonis 3 tahun penjara. Kedua terdakwa saat ini sedang melalukan upaya hokum banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri, yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /> <br /> Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. <br /> <br /> Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003, sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang, untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur.  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Oepojo Sarjono Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 1,5 M

#Terdakwa Dahlan Iskan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepoyo Sarjono dalam kasus Korupsi PT PWU# berita korupsi .co – Pada ...

»

Kajati Jatim Penuhi Janji Melimpahkan Perkara TPPU Ke Pengadilan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipglcGyVHcLeb5krWKbmENDaw1I_a4iuuoc5N3jKP4cp-LbIpn-elhGsZmwlgRiHHd_MHFgn8MCFnfTmOMvYUDZFzYoFtLttE-84L9z2aEKTrUPuXTvSZeODfaFw8oMqVFAcJZnW7clvg/s1600/Nelson.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipglcGyVHcLeb5krWKbmENDaw1I_a4iuuoc5N3jKP4cp-LbIpn-elhGsZmwlgRiHHd_MHFgn8MCFnfTmOMvYUDZFzYoFtLttE-84L9z2aEKTrUPuXTvSZeODfaFw8oMqVFAcJZnW7clvg/s640/Nelson.jpg" width="543" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b>#Takut Di Praperadilakan, Kejati Jatim Limpahkan Berkas Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor Tanpa Pelimpahan Tersangka Dari Penyidik Ke JPU#</b></i></span><br /><br /><br /><b>beritakorupsi.co –</b> Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Maruli Hutagalung akhirnya memenuhi janjinya untuk melimpahkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin yang dikucurkan Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, sebesar RP 48 M, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 26 Milliar.<br /><br />Pada Selasa, 13 Juni 2017, Kejati Jatim telah melimpahkan berkas perkara kasus TPPU ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dengan tersangka Dr. Nelson Sembiring. Tersangka yang juga terpidana, Nelson Sembiring, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.<br /><br />“Ia sudah dilimpahkan, ada yang menerima Herry Arifianto (Bagian Administrasi Pengadilan Tipikor.red). yang kena pencucian uang masih Nelson Sembiring,” kata Richard Marpaung saat dihubungi media ini.<br /><br />Hal itu pun dibenarkan Panitra Pidana Khusus Pengadilan Tipikor, M. Nur. “Ia tadi ada pelimpahan perkara atas nama Nelson Sembiring,” ucapnya.<br /><br />Terpisah. Terkait pelimpahan berkas perkara kasus TPPU dengan tersangka Nelson Sembiring, Sumarsono, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka mengatakan bahwa Keajati takut di Praperadilkan.<br /><br />“Takut kalah Praper (Pra Peradilan.red) dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Pada hal sesuai KUHP, penyidik setelah selesai melakukan penyidikan, kemudian melinmpahkan berkas perkara dan tersangka ke JPU. Dalam kasus ini, tidak ada pelimpahan tersangka dari penyidik ke JPU,” ujar Sumarsono kepada Wartawan Media ini.<br /><br />Dari pantauan wartawan media ini, pada tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan hingga penuntutan, bahkan sudah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terhadap Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) natara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti dengan Gubernur Jatim pada tahun 2011 hingga 2014, yang totalnya sebesar Rp 48 M, dengan kerugian negara Rp 26 milliar.<br /><br />Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan oleh Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu, juga sudah disidangkan dalam sidang Perkara Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 26 M dengan terdakwa/terpidana, Diar kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring. <br /><br />Mantan terpidana Diar, dalam persidangan saat itu, telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. Bahkan, Diar kusuma Putra, mengakui juga dalam persidangan bahwa, dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012.<br /><br />Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, Majelis Hakim Penagdilan Tipikor, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1,2 tahun serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk Nelson Sembiring (terpidana), dihukum pidana penjara selama 5,8 tahun dan hukuman tambahan, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M.<br /><br />Namun, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur diakhir tahun 2015, Kasus dana hibah Kadin jili II, yang berasal dari APBD Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali "diusik".<br /><br />Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah, dana hibah tahun 2012 lalu, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim. Sebab, dianggap ada keuntungan dari pembelian saham IPO Bank Jatim tersebut seniali Rp 1 milliar lebih yang yang “dinikmati” oleh pejabat Kadin.<br /><br />Sprindik yang dikeluarkan dalam kasus TPPU kali ini pun tak tanggung-tanggung. Sebab bisa saja menyeret “Diar Kusuma Putra, La Nyalla Mattalitti dan pihak-pihak lainnya”.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kajati Jatim Penuhi Janji Melimpahkan Perkara TPPU Ke Pengadilan

#Takut Di Praperadilakan, Kejati Jatim Limpahkan Berkas Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor Tanpa Pelimpahan Tersangka Dari Penyidik Ke JPU# ...

»

Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span id="goog_915870078"></span><span id="goog_915870079"></span></div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s1600/Dari+Kiri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="404" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s640/Dari+Kiri.jpg" width="640" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang semakin tahun semakin bertambah, harusnya menjadi “pukulan telak” bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur, yang meraih berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /> <br /> Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Dua Pejabat Pemprov. Jatim bersama 1 orang Stafnya dan salah seorang anggota Dewan yang terhormat bersama 3 Stafnya. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Para tersangka dalam kasus OTT tersebut diantaranya, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Dua Staf DPRD Komisi B yakni, Rahman Agung dan Santoso serta Mochamad Basuki, selaku  Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.<br /> <br /> Sebelumnya. Pada tahun 2002 lalu, Mochamad Basuki sudah pernah terjerat kasus Korupsi dan Dia pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dirinya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan baru bebas pada tahun 2003.<br /> <br /> Ternyata, pengalaman tidur dibalik jeruji besi tidak membuat Basuki jera. Buktinya, wakil rakyat itu kembali mendekam dibalik jeruji besi “milik” KPK karena dugaan menerima “upeti” dari Bambang Heryanto, selaku Kadis Pertanian Jatim.<br /> <br /> Uang yang diterima anggota Dewan yang terhormat itu, diduga erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.<br /> <br /> Namun hal itu dibantah oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane, saat dihubungi Wartawan Media ini melalui telepon seluler (HP)-nya, Selasa, 13 Juni 2017. <br /> <br /> Menurut Pane, tersangka Bambang Heryanto, yang menjabat sebagai Kadis Pertanian pada Januari tahun ini, adalah korban pemerasan. <br /> <br /> “Itu tidak ada kaitannya dengan anggaran. Karena Dia (Bambang Heryanto) baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian pada Januari 2017 yang seharusnya sudah pensiun, namun diperpanjang. Kalau boleh dibilang, Dia adalah korban pemerasan,” kata Pane, yang juga mantan PH Tiga terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim yang divonis bebas.<br /> <br /> Pane melanjutkan, uang yang diserahkan Kepala Dinas Pertanian kepada Ketua Komis B adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya sebesar 150 juta sekaligus menghantarnya ke “Hotel Prodeo”.<br /> <br /> “Ini kan sudah tradisi. Dia belum diperiksa sebagai tersangka. Dia ditekan agar kinerjanya boleh dibilang bagus. Uang itu tidak ada kaitannya dari anggaran. Uang itu adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya itu 150 juta,” ujar Pane. <br /> <br /> <br /> Apa yang dijelaskan Pane, menjadi pertanyaan. Kalau benar, Kepala Dinas Pertanian ada sebagai korban pemerasan oleh Ketua Komis B DPRD Jatim, mengapa tidak melapokan hal itu kepada Tim Saber Punli Jatim atau ke Aparat Penegak Hukum ?  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

beritakorupsi.co – Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang s...

»

Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s1600/Amru.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s640/Amru.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang terajdi dalam kasus Korupsi dana Pilgub Jatim yang menyeret 14 orang terdakwa, dan 10 dantaranya sudah di Vonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Karena perkara ini dibagi menjadi 4 “jilid”, sejak 2015, walau penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersamaan pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Andaikan ke 14 terdakwa disidangkan bersamaan, dengan JPU dan Majelis Hakim yang sama, bisa jadi, kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,3 milliar akan lebih jelas dan terang benderang untuk diketahui masyarakat. Namun faktanya, para terdakwa ini yang dibagi dalam 4 Jilid, disidangkan dalam waktu 3 tahun sejak 2015 hingga 2017, dengan JPU dan Majelis Hakim yang berbeda. Pada hal, saksi dan barang/alat bukti (BB), boleh diaktakan hamper sama. <br /> <br /> Lalu, mengapa penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) “mengulur” hingga 3 tahun ?. Berbeda dengan kasus Korupsi dana Pilpres 2014 sebesar Rp 12 M di KPU Jatim, yang menyeret 10 terdakwa, kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank Jatim Jombang tahun 2011 sebesar Rp 50 M, yang menyeret 13 terdakwa, dapat disidangkan dengan waktu yang hampir sama ? <br /> <br /> Dalam kasus ini, terdakwa utama (Jilid I tahun 2015) adalah Amru, selaku Sekretaris Bawaslu Jatim sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslau), Anang Kuswaini (Calo yang juga rekanan), Endriyono (Rekanan/Pimpnan CV Canopus). Keempatnya divonis bersalah.<br /> <br /> Jilid II, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng, Ketiganya di Vonis bebas. Dan III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Ketiganya rekanan dan divonis bersalah). <br /> <br /> Sementara Jilid IV ini yakni, Arif Rasmadin, Imam Widodo, Darmini Binti Jumiati dan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (perkara tersendiri), selaku Pejabat Pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim. Hendrik pun beruntung. Walau berstatus tersangka/terdakwa, dirinya mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<br /> <br /> Sebagai saksi kunci dalam perkara ini adalah Sapto (Staf Hendrik) dan Pasaru Palembangan (Kordiantor Keuangan).<br /> <br /> Dugaan Korupsi Korupsi adalah pengadaan fiktif dan dana THR (Tunjangan Hari Raya) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu, dengan anggaran bersumber dari dana hibah APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), antara Ketua Bawaslu dengan Gubernur Jawa-Timur, sebesar Rp 142 M.<br /> <br /> Kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu sekaligus untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jatim, menerima dana Hibah dari APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah, dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. <br /> <br /> Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 8600 potong termasuk dana untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. Selama pelaksanaan tahapan pilgub, Bawaslu menggunakan uang pribadi dan dana pinjaman. Penggantian dana tersebut baru dibayarkan menjelang hari Raya Idul Fitri 2014. <br /> <br /> Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA, menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta. Menurut Amru, penunjukan CV Canopus karena Pejabat Pengadaan belum membuat persiapan, sementara waktu pelaksanaan Pilgub semakin dekat.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik. Ke 4 CV tersebut semula hanya sebagai pembanding untuk mengerjakan pengadaan 8600 potong kaus. Karena yang mengerjakan adalah rekanan dari Jakarta. Namun faktanya, ke 4 CV tersebut justru mengerjakan semua pekerjaan dalam pengadaan di Bawaslu. <br /> <br /> Pada hal, Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku. Pembayaran sudah dilakukan di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan ke 4 CV tersebut dikerjakan oleh Sapto atas perintah Hendrik.<br /> <br /> Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan jilid II. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /> <br /> Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /> <br /> Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> Pada Senin, 11 Juni 2017, hal ini terungkap lagi dalam persidangan Jilid IV, oleh Amru yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Rochmad. Dihadapan Majelis Hakim, Amru menjelaskan secara jelas mulai dari asal anggaran hingga penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim. <br /> <br /> Amru menjelaskan, kalau dirinya pernah membuat surat pembatalan kontrak atas 4 CV setelh diketahui ada kejanggalan, namun dokumen itu hilang. Setelah hilangnya dokumen itu, hingga amru membuat nota Dinas karena selama 8 bulan, Bendahara belum juga membuat laporan pengeluaran. Kemudian menurut Amru, dirinya pernah diminta menandatangani surat berupa LPJ yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Jatim kepada Gubernur. Namun Amru menandatangani dengan membuat catatan dibawah surat yang intinya, bahwa surat tersebut tidak dapat dipergunakan. Namun faktanya, surat tersebut menurut Amru, dikirimkan ke Gubernur Jatim.<br /> <br /> Tidak hanya disitu. Kepada Majelis, Amru mengatakan, kalau dirinya sudah pernah melaporkan ke Gubernur termasuk meminta BPKP untuk melakukan audit di Bawaslu dengan Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 3.702.084.546. dan sebagai petunjuk BPKP, meminta kepada Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Bawaslu melaporkan ke Gubernur dan kepada Aparat Penegak Hukum.<br /> <br /> “Saya sudah melaporkan ke Gubernur. Saya juga sudah pernah meminta BPKP untuk melakukan audit, ada kerugian negara sebesar Rp 3.702.084.546. Ini ada dokumen yang baru saya temukan, yang tidak pernah diperiksa penyidik,” kata Amru. <br /> <br /> “Ini kan tanggung jawab saudara selaku KPA. Harusnya melaporkannya ke Gubernur. Kalau tidak mampu, kenapa nggak menolak,” ucap Ketua Majelis Hakim yang “sedikit ceramah” dan tidak mempertimbangkan keterangan amru. Karena Amru dianggap bersalah dan bertanggung jawab mengenai dana hibah Pemprov Jatim.<br /> <br /> Apapun yang dijelaskan Amru, sejujur apapun Amru, bersumpah apapun Amru, semuanya sudah tidak berarti. “Nasi sudah jadi bubur”, dirinya pun sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan dinyatakan bersalah yang saat ini menunggu putusan Mahkamah Agung RI dan putusan PK. Akankah yang “Hitam” menjadi “Putih” ?. Amru pun hanya berharap ada “Malaikat” untuk membuka “tabir” kasus Korupsi yang menyeret dirinya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV beritakorupsi.co – “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang teraj...

»

DPP PJI Bagi-Bagi Takjil Menjelang Buka Puasa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBbUHBajfDznqVvRmy2OOK5xr3dk8Cfo_jNXoK9yAYQ222OTprASF2XSC1earoTJx6c7oKbzEey3Gy0RC-X1ecwjazHVU7QEqlv0BLZklYFeXkJQ4dwZoDeYSrtzoVxUT66tdos6NBK0c/s1600/DPP+PJI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBbUHBajfDznqVvRmy2OOK5xr3dk8Cfo_jNXoK9yAYQ222OTprASF2XSC1earoTJx6c7oKbzEey3Gy0RC-X1ecwjazHVU7QEqlv0BLZklYFeXkJQ4dwZoDeYSrtzoVxUT66tdos6NBK0c/s640/DPP+PJI.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonsesi (DPP PJI), melaksanakan safari Ramadhan dengan membagi-bagikan takjil kepada masyarakat pengguna Jalan frontage A.Yani, pada Sabtu, 11 Juni 2017. <br /><br />Ketua Umum Hartanto Bukhori, Jentar Sitinjak (Humas), Subagiyo (Sekjen) dan pengurus DPP PJI lainnya bersama puluhan anggota PJI, membagikan takjil kepada ratusan pengguna jalan yang sedang melintas di depen gedung JX (Jatim Expo) International menjelang buka puasa.<br /><br />Ketua Umum PJI Hartanto Bukhori mengatakan, pembagian takjil yang dilakukan PJI adalah, sebagai rasa kepedulian bagi sesama, terutama bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini.<br /><br />“Kita melakukan ini sebagai rasa kepedulian PJI kepada sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kegiatan ini adalah salah satu program DPP PJI. Pembagian takjil yang kita lakukan saat ini adalah sikap kebersamaan pengurus dan anggota PJI,” kata Buchori.<br /><br />Humas DPP PJI menambahkan, lebih dari 750 kotak yang berisi makanan berupa roti dan minuman ringan adalah bantuan dari semua anggota dan pengurus PJI. Jentar juga menambahkan, selain bagi-bagi takjil, DPP PJI akan mengadakan acara Halal Bihalal bersama dengan Pimpinan Redaksi Media lainnya, sebelum menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) PJI yang ke-19 pada Agustus mendatang,<br /><br />“Ada sekita 750 kotak lebih takjil yang kita bagikan hari ini, dan semuanya adalah partisipasi dari anggota dan pengurus PJI. Selain kegiatan ini, DPP PJI akan mengadakan acara Halal Bihalal bersama dengan Pimpinan Redaksi Media lainnya, sebelum menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) PJI yang ke-19 pada Agustus mendatang,” lanjut Humas DPP PJI ini.  (Redaksi)<br />

Regional DPP PJI Bagi-Bagi Takjil Menjelang Buka Puasa

beritakorupsi.co – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonsesi (DPP PJI), melaksanakan safari Ramadhan dengan membagi-bagikan takjil...

»

Saksi Kunci Kasus Korupsi Bawaslu, Mengaku Diperintah Terdakwa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih-Rno1KnGcuO04eSjNSUWeYdEU3V1TEIfa0_nH3vNQIxZRYrlemyOloUhhKsmASDkOPdsIpy3wLG2ckny1Gfqhzi-5fd3CdclqIEhfMhl9bD01Y9e0AzHJhrHUMDfAYorptEL6x9JX-A/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih-Rno1KnGcuO04eSjNSUWeYdEU3V1TEIfa0_nH3vNQIxZRYrlemyOloUhhKsmASDkOPdsIpy3wLG2ckny1Gfqhzi-5fd3CdclqIEhfMhl9bD01Y9e0AzHJhrHUMDfAYorptEL6x9JX-A/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, saksi Sapto(baju batik) bersama terdakwa Hendrik saat dihadapan Majelis melihat Bukti dari JPU dan foto bawah, saksi Pasaru Palembangan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Jumat, 9 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), menghadirkan saksi kunci di persidangan dalam kasus perkara Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 5,3 milliar dari total anggaran sebesar Rp 11 milliar yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Jatim, Khusus untuk dipergunakan oleh Bawaslu Jatim dalam tahapan pelaksanaan Pilkada.<br /> <br /> Sapto, adalah saksi kunci dalam perkara Korupsi dana Pilgub Jatim yang menyeret 14 orang terdakwa, dan 10 dantaranya sudah di Vonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Karena perkara ini dibagi menjadi 4 “jilid”, walau penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersamaan pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Andaikan 14 terdakwa dalam perkara Korupsi Bawaslu Jatim ini disidangkan bersama-sama,  seperti kasus Korupsi dana Pilpres (pemilihan Presiden) tahun 2014, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 12 milliar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jatim yang menyeret 10 orang terdakwa, bisa jadi akan lebih “terang benderang”.<br /> <br /> Memang, dalam kasus Korupsi Bawaslu Jatim ini ada dua hal, yang pertama mengenai pengadaan fiktif berupa pembuatan Spanduk sebanyak 2400 pcs, pengadaan buku panduan, pengadaan kaos, yang menyeret 4 rekanan, 1 calo dan 6 dari Bawaslu serta kasus kedua adalah perjalanan dinas yang menyeret pejabat-pejabat Bawaslu termasuk Ketua Bawaslu Jatim Dr. Sufiyanto yang divonis bebas.<br /> <br /> Dalam kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu. Untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menerima dana Hibah dari APBD Pemrov. Jatim dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dan tahun yang sama, Bawaslu juga menerima dana APBN untuk pelaksanaan Pilpres sekitar awal tahun 2014. <br /> <br /> Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 900 potonng termasuk untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. <br /> <br /> Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta rupiah. Sehingga PL (Penunjukkan Langsung) CV Canopus oleh KPA dianggap tidak menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 dan perubahan Perpres No 70/2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. Kemudian profil CV tersebut diserahkan kepada Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik). Hendrik menyuruh Sapto selaku stafnya, untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan tersebut dengan mencontoh File yang diberikan Hendrik. Pada hal, Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku dan sudah dilakukan pembayaran di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. Disinilah menjadi “biang kerok” terjadinya kasus yang menyeret 14 orang terdakwa mulai dari Jilid I hingga Jilid IV ini. <br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmad, saksi Sapto mengatkan bahwa, dirinyalah yang mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan atas perintah Hendrik. Dia (Sapto) mengakui, dirinya hanya mengerkan sesuai nilai anggaran dalam kontrak yang diterimanya dari Hendrik.<br /> <br /> “Saya yang mengerjakan dokumen kontrak atas perintah Hendrik. Filnya sudah ada, jadi hanya mengerjakan. Saya tidak membuat nilainya karena sudah ada nilai anggarannya. Saat mengerjakan, awalnya saya diawasi oleh Hendrik. Tapi selanjutnya tidak. Kata Hendrik, ini sesuai perintah atasan,” kata Sapto menjelaskan kepada Majelis Hakim.<br /> <br /> Apa yang dijelaskan Sapto dalam jilid IV ini, sama dengan keterangannya pada saat jilid I dengan terdakwa Amru. <br /> <br /> Selain Sapto, JPU juga menghadirkan saksi Pasaru Palembangan selaku Konsultan Keuangan. Kepada Majelis Hakim, Pasaru menjelaskan terkait dokumen kontrak, bahwa yang membuat adalah Hendrik. Apa yang dilakukan Hendirik, menurut saksi adalah atas perintah atasan. Saat ditanya JPU atasan yang dimaksud dalam hal pengadaan, saksi menyebut nama Amru.<br /> <br /> “Hendrik mengatakan kalau itu atas perintah atasan. Kalau atasannya adalah Pak Amru,” kata Pasaru.<br /> <br /> Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan jilid II. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /> <br /> Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /> <br /> Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> “Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim saat itu.<br /> <br /> Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni, tentang pelunasan kepada rekanan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini.<br /> <br /> Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan, bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot, kemudian diletakkan diatas meja kerja Amru, setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru. <br /> <br /> Mengapa pembayaran dan penandatanganan kwitansi kontrak sebesar Rp 669 juta lebih, kepada Khusaini, sementara kehadiran terdakwa Khusaini di Bawaslu adalah selaku “calo” peminjam profil CV atas perintah Hendrik dan Pasaru.<br /> <br /> Pada hal, sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat di penyidikan.<br /> <br /> Berdasar informasi, terdakwa Amru akan dihadirkan sebagai saksi pada persidangan, Senin, 12 Juni 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Saksi Kunci Kasus Korupsi Bawaslu, Mengaku Diperintah Terdakwa

Foto atas, saksi Sapto(baju batik) bersama terdakwa Hendrik saat dihadapan Majelis melihat Bukti dari JPU dan foto bawah, saksi Pasaru Pal...

»

“Raja, Ratu Dan Putra Mahkota” Madiun Di Pengadilan Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiqJk09xG4NSAhXl_62fdkZOR6AHRgEUm96_JUlqp3SQ116k-oUR4RceqpvmIMsh-tEJobj2M5KEtYvh_9yhuTExKPKKPctgea6ekRzL4gfkyYaAVd5ZIgHiod8IfvyD2vpeWAhTCLc30/s1600/Endang+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiqJk09xG4NSAhXl_62fdkZOR6AHRgEUm96_JUlqp3SQ116k-oUR4RceqpvmIMsh-tEJobj2M5KEtYvh_9yhuTExKPKKPctgea6ekRzL4gfkyYaAVd5ZIgHiod8IfvyD2vpeWAhTCLc30/s640/Endang+S.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Endang Suliestyawati, istri terdakwa Bambang Irianto </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>#Akankah “Raja” Madiun “Menyeret Ratu Dan Putra Mahkotanya” Dalam Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor ?#</b></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br />  beritakorupsi.co – Terdakwa Bambang Irianto, semasa aktif menjadi Wali Kota Madiun sejak 2009 - 2016, sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Desember 2016 oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 lalu, Dia diibaratkan sebagai Raja yang berkuasa dan tak “tersentuh” oleh siapapun termasuk aparat penegak hokum.<br /> <br /> Sebab, sebelum ditangani KPK, kasus pembangunan PBM sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Madiun dan kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, namun entah mengapa, kasus itu “hilang bagaikan ditiup angin puting beliung” dalam perjalanan antara Madiun dengan Surabaya (Kantor Kejati).<br /> <br /> Penetapan tersangka terhadap Bambang Irianto oleh penyidik KPK, ternyata tidak hanya dalam kasus pembangunan PBM, melainkan bertambah ke kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucuian Uang).  Sebab, uang sekitar 57 milliar yang dimiliki Bambang Irianto, selain dari pembangunan proyek Pasar Besar Madiun juga berasal dari 33 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas), Camat dan Lurah serta para rekanan/kontraktor di lingkungan Pemkot (Pemerintah Kota) Madiun, yang tidak ada dasar hukumnya serta bertentangan dengan jabatannya sesuai dengan UU Korupsi salah satunya.<br /> <br /> Sebahagian dari uang yang diperoleh  Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun ini, selain “mengalir” ke Istri dan anak terdakwa, ternyata “mengalir” juga kepada para pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Madiun termasuk ke salah seorang wanita yang berprofesi sebagai Dosen  yakni, “Lilana” yang kabarnya adalah istri sah salah seorang “ulama” di Jombang. <br /> <br /> Selain itu, terdakwa Bambang Irianto juga “mengalirkan” sebahagian uang yang diperolehnya keseorang wanita “teman akrabnya” yang berprofesi sebagai Dosen dan kabarnya, bahwa “Liliana” juga istri sah salah seorang “ulama” di Jombang. <br /> <br /> Namun apakah para pejabat Forpimda itu akan diperiksa sabagai tanggung jawab dalam hukum atau akan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi ????? <br /> <br /> Dan untuk yang pertama kalinya, sejak Bambang Irianto dijebloskan ketahanan KPK di Jakarta dan kemudian dipindahkan ke Rutan Medaeng, saat ini diadili di Pengadilan Tipikor, “Raja” Madiun ini dapat berkumpul bersama “sang ratu” istrinya,   Endang Suliestyawati dan “Putra Mahkotanya” Bonnie Laksamana.<br /> <br /> Kehairan Endang Suliestyawati, Bonnie Laksamana dan Liliana ke Pengadilan Tipikor yang dihadirkan oleh JPU dari KPK, bukan untuk melepas rindu, melainkan untuk memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret orang yang dicintainya. Sayangnya, wanita teman akrab terdakwa tidak hadiri denga alasan yang tidak jelas.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, Endang Suliestyawati mengatakan, kalau pria yang dicintainya (terdakwa) adalah seorang pengusaha minyak sejak 1972 sebelum menikah dengannya. Menjawab pertanyaan JPU KPK terkait Emas seberat 25 kg, Endang mengatakan dibeli saat melaksanakan perjanan umroh.<br /> <br /> “Pengusaha minyak sejak 1972 sebelum menikah. Sekarang ada 10 SPBU itu adalah perusahaan keluarga. Saya mengambil uang kapan aja sesuai kemauan. Emas dibeli saat umroh,” kata Endang.<br /> <br /> Sementara Boni mengatakan dihadapan Majelis Hakim, kalau dirinya sudah menjadi poengusaha sejak sekolah. Terkait pembangunan Pasar Besar Madiun, Dia (Boni) membantah kalau dirinya yang memasok matrila. Pada hal, keterangan beberapa saksi sebelumnya menyebutkan bahwa perushaan Bonilah yang memasiok matrial untuk pembangunan Pasar Madiun yang menyeret Bapaknya menjadi terdakwa saat ini.<br /> <br /> Keterangan Boni ini ternyata belum cukup, sehingga dirinya akan dihadirkan pada persidangan berikutnya bersama Liliana dan saksi lainnya.<br /> <br /> Usai persidangan, terkait keternagan istri terdakwa, JPU KPK Fitroh mengatakan, bahwa apa yang dikatakan saksi tidak masuk akal. Alasannya, karena suatu perusahaan harus jelas dalam pengeluaran keuangan.<br /> <br /> “Ia wajarlah keterangan istri terdakwa pasti bela terdakwa. Tapi kita akan melihat, apa yang dijelaskan itu didukung oleh bukti-bukti. Ada uang yang masuk kerekeningnya. Nyambung nggak dengan apa yang dijelaskan. Masuk akal nggak, uang perusahaan yang sudah diambil kemudian diserahkan ke Bambang lalu disetorkan kembali. Dan tidak masuk akal kalau mengambil uang dari perusahaan (SPBU) semaunya sendiri. Ini kan perusahaan, dikelola.semua aka nada catatannya,” ujar JPU KPK Fitroh.  (Redaksi)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Wy38s9RfRokiM6B5mTSinCGXx2ASwRMbTEW1z7SIyAIhWyvMX8zS8FT6pUXK7wcqeJ-2Vxiek_XQWmPSEFpAbS50t84GtbnsA7ZEzq2p8RWkacBqXdGbnvBQp1D2vDd8oF3qp5vpA3g/s1600/Endang+dan+Boni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Wy38s9RfRokiM6B5mTSinCGXx2ASwRMbTEW1z7SIyAIhWyvMX8zS8FT6pUXK7wcqeJ-2Vxiek_XQWmPSEFpAbS50t84GtbnsA7ZEzq2p8RWkacBqXdGbnvBQp1D2vDd8oF3qp5vpA3g/s640/Endang+dan+Boni.jpg" width="640" /></a></div>

News Tipikor “Raja, Ratu Dan Putra Mahkota” Madiun Di Pengadilan Korupsi

Endang Suliestyawati, istri terdakwa Bambang Irianto #Akankah “Raja” Madiun “Menyeret Ratu Dan Putra Mahkotanya” Dalam Kasus TPPU Ke Pen...

»

Tersangka Kasus Korupsi PT PWU Kembalikan Uang Sebesar Rp 500 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUa8jhLyGn_t4Dxe-qlWUM6y3be6La19Gawpbb6SXXeO4WI2wvTcOwCqhQRL-7xQstdM9GT_-Oe8ySeSl0PaxRauSSDV79k-KP6rTGOyBFg_LPL-8bQQTVUSXAZWJZpep7JYLcfMBGZb4/s1600/IMG-20170607-WA0051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUa8jhLyGn_t4Dxe-qlWUM6y3be6La19Gawpbb6SXXeO4WI2wvTcOwCqhQRL-7xQstdM9GT_-Oe8ySeSl0PaxRauSSDV79k-KP6rTGOyBFg_LPL-8bQQTVUSXAZWJZpep7JYLcfMBGZb4/s640/IMG-20170607-WA0051.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Tersangka (baju biru) didampingi PH-nya dan penyidik sedang menghitung uang</b></td></tr> </tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVsE_fL1gwQK7_KqnSEcXDT8HVAktuNtIVf2HfI28NvzxcOSgGJYONs6Rb3iGSQ26mkrWErkH1OaVdDo2ppjIeXZZ6zokY_BVtU1BylzmBoVgn5wF47_qkcsn7s6AMvWWYlLDiZOHWvQM/s1600/DSCF0451.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVsE_fL1gwQK7_KqnSEcXDT8HVAktuNtIVf2HfI28NvzxcOSgGJYONs6Rb3iGSQ26mkrWErkH1OaVdDo2ppjIeXZZ6zokY_BVtU1BylzmBoVgn5wF47_qkcsn7s6AMvWWYlLDiZOHWvQM/s320/DSCF0451.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oepojo Sardjono saat mnjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -  </b>Semula tak mengakui, namun akhirnya menyerah juga ! Ungkapan ini yang barang kali tepat bagi seseorang yang bersedia mengembalikan uang yang “dinikmatinya” yang diduga dari hasil Korupsi setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik.<br /> <br /> Seperti yang dilakukan oleh Oepojo Sardjono selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (Dirut PT SAM), akhirnya bersedia mengembalikan uang yang di duga dari hasil Korupsi, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Sam Santoso (Direktur PT SAM) dalam kasus Korupsi pada minggu lalu (31 Mei 2017), selaku pembeli asset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang terletak di Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2003 lalu, Kedua asset milik Pemrov Jatim Ini, yang kelola oleh PT PWU berdasarkan Perda No. 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda),  dijual tanpa melalui prosedur oleh terdakwa Wishnu Wardana, Ketua Tim Penjualan asset (sudah di Vonis 3 tahun dengan pidana tambahan mengembalikan kerugian negara Rp 1,5 M) dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU (juga sudah di Vonis 2 tahun), dimana Oepojo Sardjono dan Sam Santoso selaku pembeli yang diuntungkan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Pada Rabu, 8 Juni 2017, tersangka Oepojo Sardjono yang didampingi Penasehat Hukumnya, dan melalui keluarganya, mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta kepada penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) bersamaan dengan pemeriksaan dirinya untuk yang pertama kalinya sebagai tersangka. Sementara sahabtanya Sam Santoso belum diperiksa sebagai tersangka karena alasan masih sakit.<br /> <br /> “Pengembalian uang ini dilakukan tersangka dengan didampingi kuasa hukumnya. Pengembalian uang negara ini, inisiatif tersangka dan keluarganya. Rencananya, pihak keluarga pada senin mendatang, akan melakukan  pengembalian uang kerugian negara yang jumlahnya lebih besar dari hari ini. Mungkin diatas satu miliar", kata Jaksa penyidik, Trimo.<br /> <br /> Menurut Trimo, Selain dari tersangka Oepojo Sardjono, penyidik juga akan mengupayakan  pengembalian uang kerugian negara dari tersangka Sam Santoso yang masih sakit.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejati Jatim sudah terlebih dahulu menetapkan Dua tersangka dari PT PWU yakni, Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset dan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU. Keduanya pun sudah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Wishnu Wardana, di Vonis 3 tahun penjara, sementara Dahlan Iskan, 2 taun.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /> <br /> Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Sementara menurut Dr. Sudiman Sidabuke, selaku Penasehat Hukum (PH) Sam Sanotoso, saat dihubungi media ini melaui telepon selulernya mengatakan, terkait penetapan status tersangka kepada Sam Santoso, dirinya belum mengetahui. Namun Sidabuke mengakui, kalau penyidik Kejati Jatim pernah memeriksa Sam Santoso sebagai saksi pada tahun 2016.<br /> <br /> “Kapan ditetapkan menjadi tersangka. Saya belum mengetahui, karena saat ini Pak Sam sedang sakit di Rumah Saksit. Kalau penyidik merasa sudah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup, silahkan saja. Tetapi sampai saat ini, saya belum tahu apakah penyidik memiliki itu. Jadi kita belum bisa menentukan sikap, apakah akan melakukan upaya hokum,” kata Sidabuke<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut sakit yang dialami tersangka, Sidabuke mengatakan, ada gangguan di otak dan ada memory yang hilang berdasarkan hasil diagnosa dokter, sehingga saat diajak bicara tidak nyambung,” ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, menurut Sidabuke, secara legal formal sah-sah saja. Karena hanya melihat hukum hitam putih. “Dibalik  norma formal, hukum itu punya jiwa dan sistematisasi, juga menarik untuk dikaji. Pembeli yang mana mau diproses, mengingat informasinya, ada lebih 30 obyek yang dijual atau dibeli orang. Lalau apakah PT PWU akan diadili lagi bersama pembeli ?,” kata Sidabuke beberapa waktu lalu.<br /> <br /> PT PWU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah menjadi Satu, yang dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.<br /> <br /> Namun menurut Kejati Jatim, bahwa lepasnya asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, tidak sesuai dengan prosedur dengan perturan/perundang-undangan yang berlaku. Penjulan dua asset tersebut tidak diumkannya dalam Media masa Nasional yang berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga maupun lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan</span></b><br /> <br /> Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan JPU menjelaskan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /> <br /> Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi) <b><br /></b>

News Tipikor Tersangka Kasus Korupsi PT PWU Kembalikan Uang Sebesar Rp 500 Juta

Tersangka (baju biru) didampingi PH-nya dan penyidik sedang menghitung uang Oepojo Sardjono saat mnjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Is...

»

Choirul Anam Si Residivis Begal Motor Divomis 9 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXZMFI_03V2VoB-9akBpX77s8AjK1n5Xvwz0F42nQ6hcFPistxPxajyGTZnQQSMQJk_DDqWASdOif8h6yfhdxWabl9ocjD2eYd5PsXjmyudnnBAdnV9E1iEDdrtpN90DnbbkDCXSKP6XM/s1600/IMG_20170607_153625Begal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="731" data-original-width="1300" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXZMFI_03V2VoB-9akBpX77s8AjK1n5Xvwz0F42nQ6hcFPistxPxajyGTZnQQSMQJk_DDqWASdOif8h6yfhdxWabl9ocjD2eYd5PsXjmyudnnBAdnV9E1iEDdrtpN90DnbbkDCXSKP6XM/s640/IMG_20170607_153625Begal.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Choirul Anam</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> Masuk keluar penjara, ibarat bersekolah untuk menimba Ilmu ! Barangkali itu yang dirasakan oleh seorang Residivis<br /><br />Seperti Choirul Anam (22) warga Jl Tambak Asri Gading V, Surabaya ini. Meski sudah tiga kali keluar masuk penjara, justru tidak membuatnya jera melakukan aksi kejahatann jalanan (Begal) yang sasarannya para pengendara Sepeda Motor.<br /><br />Pemuda yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Menengag Pertama (SMP) ini, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Jalan Raya Arjuna Suarabaya, dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang di Ketua HakimFerdinandus dan dihadiri oleh JPU Farkhan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Dalam amar putusannya, Ketua majelis Hakim Ferdinandus menyatakan bahwa, terdakwa tidak pernah menyesali berperbuatannya, sehingga sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Akibatnya, terdakwapun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun, sama dengan tuntutan JPU.<br /><br />"Adapun yang meringankan, terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, sehingga tidakempersulit pemeriksaan dalam sidang," kata Majelis Hakim Ferdinandus.<br /><br />"Mengadili, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun," ucap Ketua Majelis Hakim, Ferdinandus<br /><br />Mendengar Vonis tersebut, terdakwa hanya bisa tertunduk dan mengatakan akan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh JPU Farkhan Djunaidi. “Kami juga pikir-pikir, Yang Mulia," ujar JPU.<br /><br />Dalam persidangan sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa bersama tiga rekannya yakni, Abdul Rohim (DPO), Abdul Jalil dan Ainul Yakin (Berkas terpisah), pada 30 Januari 2017 melakukan perampasan sepeda motor di Jl Tidar, Suarabaya.<br /><br />Terdakwa berasma rekannya, membekali dirinya dengan Celurit dan mengancam korban serta  membawa lari sepeda motor korbannya. Sebelum ditangkap oleh Polisi, terdakwa sempat meloloska diri yang kemuidan berhasil dibekuk Tim Unit Resmob Polrestabes Surabaya di kontrakannya Jl Dupak, Surabaya.  (Redaksi/*)

Pidana Choirul Anam Si Residivis Begal Motor Divomis 9 Tahun Penjara

Terdakwa Choirul Anam beritakorupsi.co – Masuk keluar penjara, ibarat bersekolah untuk menimba Ilmu ! Barangkali itu yang dirasakan ole...

»

Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRjHhLPVgZ-QY0bHIgJ0smrHaRNI2_gGCv2mwvkhGH7sE8UbGwl4YQ0IJ7O6g1prV2r0SluFlfrcSU0qtwg06L98dtejgHOo7VGSEvpig5VASqltFV6k4BGq4L_Ag0uPjwLDbTTXdNg/s1600/Sembako.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRjHhLPVgZ-QY0bHIgJ0smrHaRNI2_gGCv2mwvkhGH7sE8UbGwl4YQ0IJ7O6g1prV2r0SluFlfrcSU0qtwg06L98dtejgHOo7VGSEvpig5VASqltFV6k4BGq4L_Ag0uPjwLDbTTXdNg/s640/Sembako.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Puluhan anggota Wartawan Hukum Surabaya membagi-bagi Sembako kepada masyarakat miskin</b></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b> </b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Ternyata tak selamanya profesi Jurnalis atau Wartawan Khususnya Wartawan Hukum (Wankum) Surabaya  hanya mencari berita di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya yang meliputi, Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tipikor maupun di Kejaksaan Negeri Suarabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> Buktinya, disela-sela kesibukannya masing-masing mencari berita, puluhan anggota Wankum (Wartawan Hukum) Surabaya ini, menyempatkan dirinya berkumpul menjadi Satu untuk saling berbagi di bulan Ramadhan ini dengan masyarakat miskin.<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_c-5v0tA_Xgy1GkGVGeZNz0Db72lY-iZFTALxzKb_MtODXuuzU02QNqOb04z_vvJE2k35eH1fQteegQSylj9NwoR3qUNOeLU_SKCmIU5sPsgK8CrFepXivqvmUK0dOJi7lZ-Yo3o0rLs/s1600/Pokja.png" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_c-5v0tA_Xgy1GkGVGeZNz0Db72lY-iZFTALxzKb_MtODXuuzU02QNqOb04z_vvJE2k35eH1fQteegQSylj9NwoR3qUNOeLU_SKCmIU5sPsgK8CrFepXivqvmUK0dOJi7lZ-Yo3o0rLs/s320/Pokja.png" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suasana saat Wartawan Hukum Sby bagi-bagi Takjil</td></tr> </tbody></table>  Selasa, 7 Juni 2017, puluhan anggota bersama pengurus Wankum Surabaya, membagi-bagikan bingkisan Sembako bagi ratusan masyarakat miskin yang berdomisilis di sekitar (dekat) Kantor Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), dan dilanjutkan dengan bagi-bagi Takjil bagi masyarakat yang melintas di Jalan Ahmat Yani, persis di depan Kantor Kejati Jatim.<br /> <br /> "Ini berkah Ramadhan, sederhana tetapi semoga apa yang kami berikan ini, dapat bermanfaat bagi mereka yang menerima," kata Komang Aries, selaku Sekretaris Wartawan Hukum Surabaya, yang didampingi Kordinator Divisi Sosial, Rifik. <br /> <br /> “Selain sembako, Wankum juga membagi-bagikan Takjil kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Ahmad Yani ini,” lanjut Komang. Apa yang disampaiakan Sekretaris Wankum Surabaya ini juga di Ia kan Ketua Wankum.<br /> <br /> Menurut Komang, kegiatan bagi-bagi berkah Ramadhan ini akan terus dilakukan setiap bulan Ramdhan, yang menjadi salah satu program Wankum Suarabaya. "Ini sudah menjadi program Wartawan Hukum Surabaya setiap tahun,"pungkas pria bertubuh tinggi dan subur ini.  (Redaksi)

Regional Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

Puluhan anggota Wartawan Hukum Surabaya membagi-bagi Sembako kepada masyarakat miskin   beritakorupsi.co – Ternyata tak sela...

»