JPU Hadirkan Ahli DI Persidangan Bukan Menjelaskan Kerugian Negara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxelwhcmQUdWZIJLcv18gb8LOmCCzei6Kj-Mzc6SbX61SAOqGJTvwtHNA-DeioNdmyj4MPVL0_ceLm2hieRszJGDQL4h7yd4FxnlP8fbArEvFDNB_a2ZKSISispWtq4HzOeGyMoCs6VJE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxelwhcmQUdWZIJLcv18gb8LOmCCzei6Kj-Mzc6SbX61SAOqGJTvwtHNA-DeioNdmyj4MPVL0_ceLm2hieRszJGDQL4h7yd4FxnlP8fbArEvFDNB_a2ZKSISispWtq4HzOeGyMoCs6VJE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), telah menetapakan Delapan orang tersangka dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Madiun tahun 2015, dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 29 milliar.<br /><br />Dan Enam dari Delapan tersangka tersebut, saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, karena di tuduh telah melakukan tindak pidana Korupsi (TPK) pembangunan gedung Dewan Kota Madiun, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaskaan Negeri (Kejari) Madiun dibawah tongkat komando Paris Pasaribu, selaku Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) yang sempat namanya disebut di Persidangan oleh terdakwa dalam kasus Korupsi Embung Madiun, telah menerima aliran dana ratusan juta bersama Wali Kota, Bambang Irianto yang saat ini ditahan penyidik KPK.<br /><br />Ke Enam orang tersebut daintaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. <br /><br />Sementara, Shonaji warga Surabaya dan Kaiseng, warga NTB, Keduanya selaku pelaksana proyek, berdasarkan suarat kuasa dalam Akte Notaris dari Direktur PT AJP, Keduanya masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) karena “dilarikan”, sehingga kasus ini menjadi tidak jelas.<br /> <br />Namun aneh. JPU mendakwa ke Enam terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek pembangunan gedung DPRD Madiun tahun 2015, namun tak jelas berapa kerugian negara.<br /><br />Sebab, dalam persidangan pada Senin, 30 Januari 2017, JPU menghadirkan ahli namun bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana dalam kasus Korupsi lainnya, melainkan menghadirkan Ahli Teknik Spil dari Politeknik Bandung.<br /><br />Pada hal, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun bukan karena roboh atau mengalami kerusakan, melainkan karena belum selesainya dikerjakan hingga akhir tahun (31 Desember 2015) bahkan hingga penambahan waktu 50 hari (19 Pebruari 2016) baru selesai 85%. Anehnya, mengapa JPU tidak menghadirkan Ahli dari BPK RI atau BPKP Perwakilan Jawa Timur, selaku lembaga negera yang berwenang melakukan penghitugan kerugian negara ?<br /><br />Ahli Teknik Spil yang dihadirkan JPU dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Mateus Samiaji, untuk ke Enam terdakwa yakni, Iskandar, Dosen Politeknik Bandung. Dalam persidangan, Ahli ini menyatakan dengan jelas bahwa Ia, tidak punya kapasitas untuk menghitung kerugian negara.<br /><br />“Pertanyaan saya, selisi dari 90% ke 85% itu, kalau dinilai dari kontrak itu, berapa nilainya ?,” Tanya JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Madiun kepada Ahli yang dihadirkannya.<br /><br />“Saya pikir begini. Kalau jumlah nilai uangnya itu bukan domain saya sebetulnya. Saya tidak menghitung kerugian negara tapi volume” jawab Ahli. Walau akhirnya Ahli ini menyebutkan ada selisih dari volume pekerjaan sebesar Rp 1 milliar, namun Ahli Teknik Spil ini tidak menghitung matrial yang belum terpasang.<br /><br />Namun jawaban Ahli ini mungkin tak sesuai dengan yang “disepakati”, JPU pun kembali mengulang pertanyaan yang sama, pada hal, Ahli yang dihadirkannya ini bukanlah Ahli dari BPKP. Sehingga, Ketua Majelis Hakim mengambil alih pertanyaan JPU kepada Ahli agar lebih jelas.<br /><br />“Kalau nggak begini aja, progress yang anda hitung berapa,” Tanya Katua Majelis. Kemudian dijawab Ahli, “85,1% sampai terakhir,” jawab Ahli kepada Majelis.<br /><br />Jawaban Ahli yang mengatakan bukan mengitung kerugian negara karena bukan kapasitansnya, juga disampaikan atas pertanyaan Abdul Ssalam, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Hedi Karnowo. Dan Ahli ini pun menjelaskan bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dan layak. Karena Ahli menjawab tidak mengitung kerugian negara, Abdul Salam pun tidak melanjutkan pertanyaannya.<br /><br />Selain JPU menghadirkan Ahli, terdakwa Hedi Karnowo pun menghadrikan saksi yang meringankan yakni Budi, Ketua Umum LSM WKR (Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat) Madiun.<br /><br />Dalam persidangan, Ketua LSM WKR yang pernah mendapat pelatihan dari ICW menjelaskan, beberapa proyek di Madiun banyak yang bermasalah. Proses lelang yang dilakukan melalui internet, panitia lelang di ULP adalah yang paling utama. “Panitia bisa menetukan apa saja,” ucapnya. <br /><br />Usai persidangan, Abdul Salam yang mendampingi terdakwa Hedi Karnowo menjelaskan kepada Media ini, bahwa tidak perlu dilanjutkan pertanyaan karena Ahli yang dihadirkan JPU bukan dari BPK atau BPKP. <br /><br />“Ahli yang dihadirkan JPU bukan menghitung kerugian negara karena bukan kapasitasnya. Pada hal kasus ini diseret JPU karena ada kerugian negara. Lalu dimana kerugian negara ? pekerjaan layak dan sesuai dengan speck. Kalau terdakwa diadili karena Korupsi, kan harus ada kerugian kenuangan negara,” ujar Salam.<br /><br />Sebelum persidangan. JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Madiun ini saat ditemui wartawan media ini terkait Ahli yang dihadirkannya bukan dari BPK RI atau BPKP, termasuk bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan  saat penyidikan, mengatakan akan berkordiansi lagi. “Biar terdakwa aja yang menghadirkan untuk meringankan. Kita akan kordinasi lagi. Biasanya, bukti dipenyidikan itu yang ditujukkan dalam persidangan,” jawabnya.<br /><br />Dalam kasus ini, Hedi Karnowo, Direktur PT AJP, selaku pemenang lelang sekaligus yang melaporkan ke pihak Kejaksaan. Kemudian, penyidik Kejati Jatim menetapkan 8 (Delapan) orang tersangka yaitu; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Sementara, Shonaji warga Surabaya dan Kaiseng, warga NTB, Keduanya selaku pelaksana proyek, berdasarkan suarat kuasa dalam Akte Notaris dari Direktur PT AJP, saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) karena “dilarikan”, untuk “mencari tumbal”.<br /><br />kepada media ini Hedi Karnowo menuturkan. Kasus ini berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. <br /><br />Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa. Namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo terpaksa menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm setelah ditentukan sebagai pemenang lelang.<br /><br />Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi.<br /><br />Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.<br /><br />“Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak pertengahan Pebruari 2016 setelah , setelah “badai topan” dalam proyek pekerjaan gedung Dewan muali “berhembus”. Dan saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, sehingg membuat kasus ini menjadi tak “berujung” dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta “<i>mencari kambing putih diantara kambing hitam untuk dikorbankan”.</i><br /><br />Tak mau menjadi “tumbal ataupun korban”, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya. Karena dirinya menyadari dokumen lelang tertera tanda tanggannya.  <br /><br />Namun dalam persidangan di hadapan Majleis Hakim, dari mulut terdakwa Iwan Suasana terucap bahwa proyek ini dari ‘Panji’ (Bondan Panji Saputra), salah seorang anggota DPRD Madiun, yang kabarnya adalah adik kandung Wali Kota, Bambang Irianto, tersangka dugaan Korupsi pembangunan pasar besar Madiun.  <br /><br />Nama Bambang Irianto, dalam perkara Korupsi Embung Madiun, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim disebut oleh terdakwa, telah menerima aliran dana sebesar Rp 1 milliar dan anaknya, menerima 2 milliar.  (Redaksi)<br />

News Tipikor JPU Hadirkan Ahli DI Persidangan Bukan Menjelaskan Kerugian Negara

beritakorupsi.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), telah menetapakan Delapan orang tersangka dalam kasus dugaan Ko...

»

Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s1600/DSCF3806.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s640/DSCF3806.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co </b>– Sidang perkara Korupsi  pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran sebesar Rp 8,9 dari 9,1 milliar dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Sidoarjo telah berakhir.<br /><br />Berakhirnya sidang perkara ini, setelah Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sugeng Mujiadi, mantan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sidoarjo ini pada Kamis, 26 Januari 2017.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Mateus. Menanggapi putusan ini, JPU langsung menyatakan banding.<br /><br />Dalam pasal 3 UU Korupsi berbunyi, penyalahgunaan jabatan, kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Dwi Prasetyo dan Wahid, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Dalam tuntutannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,4 milliar atau pidana pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Namun yang membingungkan adalah, putusan Majelis Hakim. Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, tidak ada kerugian negara dalam proyek pipanisasi PDAM Sidoarjo tahun 2015, dan aliran dana tidak ada kepada terdakwa.<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa, proses lelang yang dilakukan oleh panitia adalah sesuai dengan prosedur, serta dana sebesar Rp 2,8 milliar kepada terdakwa Tjio Julius Sanjaya, Direktur CV Langgeng Jaya, selaku pemenang lelang adalah sebagai prestasi pemyaran atas pekerjaan.<br /><br />Bila tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek PDAM 10 ribu pipanisasi sambungan rumah, yang menelan anggaran puluhan milliaran itu, lalu mengapa terdakwa diadaili dan dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara ? Dan kerugian negara seperti dalam surat tuntutan JPU kemana ?<br /><br />Kepala Kejaksaan Dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo ada apa ?<br /><br />Untuk memperoleh penjelasan lebuh lanjut terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, Wartawan Media ini menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Sunarto, melalui telepon selulernya. Namun tak bersedia dan “melempar” ke JPU. Sementara JPU tak memberikan penjelasan.<br /><br />Yang mengherankan adalah pernyataan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, Adi Harjanto, saat dihubungi wartawan media ini. Adi menyatakan tidak punya kapasitas untuk memberikan komentar dalam kasus terdakwa Sugeng Mujiadi.<br /><br />“Sore….maaf Mas, sy tdk bisa berkomentar, krn bukan kapasitas sy utk menjelaskan perkara Sugeng, trims (Sore….maaf Mas. Saya tidak bisa berkomentar, karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan perkara Sugeng, terimakasih.red),” jawab Adi dalam pesan singkatnya.<br /><br />Bila demikian, siapa yang berwenang di Kejari Sidoarjo untuk menjelaskan, bila Kajari saja “melempar” ke JPU. Lebih lagi Kasi Pidsus yang tidak punya kapasitas.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi  pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran se...

»

JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s640/IMG_20170121_191044.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP.</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Visi pemerintah adalah, menggunakan anggran sedikit dengan hasil yang maksimal. Hal itu pula yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Madiun pada tahun 2015, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 388.591.395,51 sen. <br /><br />Sebab, pada Kamis, 26 Januari 2017, sidang perkara Korupsi ini, sedianya akan mendengarkan keterangan Ahli Hukum Pidana yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun. Namun akhirnya tertunda karena JPU  tidak hadir di Penadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Alasan JPU tidak hadir di Pengadilan Tipikor, berdasarkan informasi yang didapat media ini dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumanto maupun PH terdakwa Hedi Karnowo, karena Ahli Hukum Pidana juga tidak bisa hadiri. Sidang pun ditunda lewat “udara”. <br /><br />“Jaksa tidak hadir, alasannya karena saksi ahli tidak bisa. Sidang ditunda tanggal Dua,” kata PH terdakwa Sumanto. Hal itu pun di ia kan PH terdakwa Hedi Karnowo. <br /><br />Terdakwa Hedi Karnowo yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) dalam kasus ini, sangat berharap sidang tidak tertunda. Sebab, ada yang sangat menarik dan akan dipertanyakkan melalui Majelis Hakim terkait bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan minggu lalu yaitu, dokumen berupa progress 85% pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Madiun.<br /><br />Menurut terdakwa Hedi, dalam dokumen tersebut yang ditunjukkan JPU dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim pada sidang minggu lalu, sudah ada tanda tangan dari pihak PT AJP (Aneka Jasa Pembangunan) yang dipalsu, dimana terdakwa selaku Direkturnya. <br /><br />Pada hal, saat Hedi diperiksa oleh peyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), dokumen berupa progress 85% yang ditunjukkan oleh penyidik sama dengan dokumen yang dimiliki Hedi, yang belum ada tanda tangan kecuali tanda tangan Sumanto, selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan. Hedi pun mempertanyakkan, dari mana JPU memperoleh dokumen tersebut, dan mengapa pada saat penyidikan tidak ditunjukkan oleh penyidik ?<br /><br />“Saya heran. Yang ditunjukkan JPU minggu lalu berupa progress 85% sudah ada tanda tangan dari PT AJP. Pada hal saat di penyidik, tidak pernah ditunjukkan. Tanda tangan yang ada disitu dipalsu. Ini yang akan saya laporkan juga ke Polisi. Kalau pemalsuan tanda tangan saya pada dokumen lain, sudah saya laporkan,” kata Hedi, sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor.<br /><br />Dalam kasus ini, dimana Hedi Karnowo, Direktur PT AJP, selaku pemenang lelang sekaligus sebagai pelapor ke piha Kejaksaan, penyidik Kejati menetapkan 6 (Enam) orang tersangka/terdakwa yaitu; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Shonaji serta Kaiseng, Keduanya selaku pelaksana proyek, sesuai dengan suarat kuasa berdasarkan Akte Notaris dari Direktur PT AJP dan saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).<br /><br />Menurut Hedi Karnowo, kasus ini berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. <br /><br />Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. <br /><br />Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi.<br /><br />Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.<br /><br /> “Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak pertengahan Pebruari 2016, setelah proyek pekerjaan gedung Dewan belum selesai dan menjadi masalah. Dan saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, serta membuat kasus ini menjadi tak “berujung” dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta “mencari kambing hitam untuk dikorbankan”.<br /><br />Tak mau menjadi “tumbal”, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya. Karena dirinya menyadari dokumen lelang tertera tanda tanggannya.  (Redaksi<br />

News Tipikor JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP. beritakorupsi.co – Visi pemerintah adalah, menggunakan angg...

»

Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Mati Satu tumbuh Seribu</i>. Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propinsi yang terbanyak “dihuni” para “penikmat” uang rakyat ini.<br /> <br /> Sebab belum lama ini, sidang perkara Korupsi sebesar Rp 12 milliar untuk dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di KPU (Komisi Pemilhan Umum) Provinsi Jawa Timur, dengan 10 terdakwa yakni; Anton Yuliono (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) KPU, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Dan ke-10 terdakwa sudah di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, beberapa bulan lalu.<br /> <br /> Dan saat ini muncul lagi kasus dugaan Korupsi yang hampir sama di KPU Jatim yaitu, dana Pilpres tahun 2009 lalu. Dugaan penyimpangan anggaran dana Pilpres itu berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jatim.<br /> <br /> Hal itu diakui oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi Wartawan media ini melalui telepon selulernya. Pria yang akrab sama awak media ini menjelaskan, sedang melakukan penyedikan, sambil menunggu hasil LHP (Laporan Hasil Penghitungan) secara lengkap dari BPK RI.<br /> <br /> “Ia, intinya memang lagi dilakukan penyidikan di KPU Jatim, terutama untuk anggaran Pilpres tahun 2009. Kita masih menunggu jawaban resmi dari BPK tentang temuan mereka sebagaimana LHP. Nantilah setelah Ahli auditornya kita minta periksa. Masih menunggu waktu auditor yang bersangkutan,” ungkap Dandeni, Kamis 26 Januari 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co – Mati Satu tumbuh Seribu . Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propin...

»

Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJcRhq_Ei-6IqY9Gx864vOYP5BzjyPPbz4hX9tC2M70FUbySRsjvHDimvHIbZL39lLRwHIn3kcB9dZSypiYJG9WPD0E7lr9r9SM-46YPEW6RChPy7cezCBchHKSU0sWx0o58mQ3cNAl4/s1600/Kjati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJcRhq_Ei-6IqY9Gx864vOYP5BzjyPPbz4hX9tC2M70FUbySRsjvHDimvHIbZL39lLRwHIn3kcB9dZSypiYJG9WPD0E7lr9r9SM-46YPEW6RChPy7cezCBchHKSU0sWx0o58mQ3cNAl4/s1600/Kjati.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jatim. Kasus baru itu, hasil pengembangan dari perkara sebelumnya di institusi yang sama.<br /><br />Informasi yang diperoleh menyebutkan, kasus yang baru ditelisik Kajati Jatim kali ini berkaitan dengan anggaran negara tahun 2009 dan 2013, yang dikelola ole KPU Jatim. <br /><br />Kejaksaan sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus KPU Jatim itu pada 17 November 2016. Hal itu dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung. "Benar (informasi itu), tetapi baru sprindik umum. Belum ada tersangkanya," kata Richard Marpaung.<br /><br />Infonya penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2009, ini berdasarkan temuan LHP BPK RI (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) tahun 2010, dimana terjadi penggelembungan dan mark up harga serta kelebihan pembayaran pada pengadaan logistik di KPU Jatim bernilai puluhan milyar rupiah.<br /><br />Sedangkan penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2013, merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2014, dimana terindikasi terjadi pengadaan dan pembiayaan kegiatan fiktif<br /><br />Waktu itu, Kejaksaan mengusut dugaan korupsi pada penggunaan anggaran pengadaan logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Total sepuluh orang jadi pesakitan dalam perkara itu dan kini sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya.<br /><br />Mereka yang diadili ialah mantan Bendahara KPU Jatim Anton Yuliono, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Negara merugi sekira Rp12 miliar dalam kasus itu. <br /><br />Forki - Forum Anti Korupsi berharap kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini, sehingga ditemukan siapa otak dan aktor intelektualnya. Karena dugaan korupsi di KPU Jatim terindikasi berlangsung secara sistematis, terstruktur & terorganisir.<br /><br />"Bisa dilihat bahwa baik kasus yang tengah diusut maupun kasus yang sedang diadili di pengadilan tipikor serta kasus yang sudah divonis oleh hakim pengadilan tipikor , dugaan korupsi ataupun pendanaan kegiatan fiktif di KPU Jatim bisa terjadi secara rapi, dan berlangsung terus menerus setiap tahun", ujar Eko Sasmito koordinator Forki.<br /><br />"Kenapa yang diusut hanya para pegawai KPU Jatim? padahal jika terjadi penggelembungan harga, kelebihan pembayaran serta pelaksanaan kegiatan fiktif, semuanya bisa terjadi dan dilakukan pembayaran apakah itu tidak melibatkan komisioner KPU?,” katanya dengan nada bertanya.<br /><br />"Apalagi jumlahnya sampai puluhan milyar rupiah. Tentunya kejaksaan perlu menyelidiki dugaan keterlibatan komisioner KPU jatim serta aliran dana yang diduga dikorupsi dengan modus penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif itu", tutur Eko <br /><br />"Ada atau tidak aliran dana yang diduga dikorupsi itu pada komisioner KPU Jatim. Karena semua pembayaran tentunya harus sepertujuan komisioner KPU sebagai Pengguna Anggaran (PA). Kenapa bisa dilakukan pembayaran sampai puluhan milyar rupiah,  jika itu ternyata ada dugaan penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif", pungkasnya.<br /><br />Untuk tahun anggaran 2009,  komisioner KPU Jatim Arief Budiman, yang sekarang menjadi komisioner KPU RI ketika dihubungi ponselnya belum meberikan tanggapan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013, komisioner KPU Jatim saat itu Andre Dewanto ketika dihubungi di Nomor ponselnya 08155564XXXX  dan 08180509XXXX juga belum memberikan tanggapan.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (...

»

PT KAI Akan Jalankan Kereta Api Tambahan Rute Surabaya - Jakarta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj01_Vvtd14lVsjETeFjSyneOTnYEWn9D7rvbuhx7GeqS634W2f70DNNQpEsApqExuAZyar92ocNIl_o22FRphSQByyHDfn3g8RvSFeo2THajrXdf4s5oRJUnmSJO3d-IAazd7bUZXwpEU/s1600/IMG-20170126-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj01_Vvtd14lVsjETeFjSyneOTnYEWn9D7rvbuhx7GeqS634W2f70DNNQpEsApqExuAZyar92ocNIl_o22FRphSQByyHDfn3g8RvSFeo2THajrXdf4s5oRJUnmSJO3d-IAazd7bUZXwpEU/s1600/IMG-20170126-WA0001.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gatut Sutiyatmoko, Manager Humas Daop 8 Surabaya </td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> - Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api Khususnya rute Surabaya – Jakarta, <br /><br />Tindak hanya itu, tetapi juga akan mendapat tambahan berupa masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang dalam kereta api regular. Hal itu disampaikan oleh Manager Humas Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, dikantornya pada Rabu, 25 Januari 2017.<br /><br />“KA Bima Tambahan Kelas Eksekutif dengan rangkaian 8K1  berkapasitas 400 seat, mulai Minggu tanggal 29 Januari 2017, berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, pada pukul 17.50 WIB dan tiba di Stasiun  Gambir Jakarta, pukul 06.36 WIB, dengan tarif Rp 395.000 sampai dengan Rp 495.000. Dua, KA Gajayana Tambahan Kelas Eksekutif dengan  rangkaian 8K1 berkapasitas 400 seat, juga mulai Minggu 29 Januari 2017. Berangkat dari stasiun Malang, pukul 19.45 WIB dan tiba di Stasiun Gambir Jakarta pukul 12.26 WIB, dengan tarif Rp 395.000 sampai dengan Rp 495.000. lalu yang ketiga, KA Kertajaya Tambahan Kelas Ekonomi New Image, dengan rangkaian  9K3 berkapasitas 720 seat,  mulai besok (hari ini) Kamis 26 Januari 2017, dengan tarif Rp 200.000. Dan  Minggu 29 Januari 2017 dengan tarif Rp 250.000, berangkat  dari Stasiun Surabaya Pasarturi, pada pukul 18.45 WIB dan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta, pukul 05.35 WIB,” kata Gatut<br /><br />Gatut menambahkan, tidak hanya Kereta Api tambahan tetapi juga Gerbong Penumpang untuk  KA Turangga,  KA Jayabaya dan KA Gajayana agar penumpag rute Surabaya – Jakarta dapat terlayani dengan baik. <br /><br />“Untuk hari Jumat dan Minggu, tanggal 27 dan 29 Januari 2017, KA Turangga yang semula 6 K1 akan bertambah menjadi 7 K1, sehingga total kapasitas menjadi 350 seat. KA Jayabaya yang semula 8K3 juga akan bertambah menjadi  9K3. Total kapasitas menjadi 688 seat. Serta KA Gajayana, yang semula  8 K1 bertambah menjadi 9K1. Sehingga kapasitas menjadi 450 seat,” pungkasnya.<br /><br />Humas Daop 8 Surabaya ini juga menjanjikan, akan memberikan kemudahan pelayanan tiket kepada pelanggan. “Untuk pelayanan pemesanan dan penjualan tiket Kereta Api, masyarakat dapat memesan melalui channel resmi PT KAI yakni, 121 (021 – 121), tket.kereta-api.co.id, KAI Access dan mitra resmi seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, Finnet, Pegadaian, serta agen resmi lainnya,” Ujar Gatut.  (Redaksi)<br /><br /> PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menjalankan beberapa kereta api tambahan yaitu KA  Bima Tambahan, KA Gajayana Tambahan  dan KA Kertajaya Tambahan.

News Regional PT KAI Akan Jalankan Kereta Api Tambahan Rute Surabaya - Jakarta

Gatut Sutiyatmoko, Manager Humas Daop 8 Surabaya beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api Khususnya ...

»

Si Jaksa Suap Rp 1,5 Milliar Dituntut 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj1q9c4e7TsXQ6jAQuJBn8Uc-5TGzWakyrDkVYHZ-xanR3O_mIoECBa17L3E-uQg_4m3f-9MJwmx614p66Rd8fTfqsgMvBILjety8EtPNyyzKTph6iCo__f5FM9_TP8t0nVbBidmt_Z8/s1600/Screenshot_20170124_141337.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj1q9c4e7TsXQ6jAQuJBn8Uc-5TGzWakyrDkVYHZ-xanR3O_mIoECBa17L3E-uQg_4m3f-9MJwmx614p66Rd8fTfqsgMvBILjety8EtPNyyzKTph6iCo__f5FM9_TP8t0nVbBidmt_Z8/s1600/Screenshot_20170124_141337.png" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar</i>. Ungkapan ini barang kali tepat dalam sidang perkara Korupsi suap sebesar Rp 1,5 milliar dengan terdakwa seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Ahmad Fauzi,SH., MH<br /> <br /> sebab, sidang perkara ini sempat tertunda minggu lalu dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejakasaan Negeri (Kejari) Surabaya, bisa jadi karena masih menunggu perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Maruli Hutagalung. <br /> <br /> Sekalipun perbuatan terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi, dianggap mencoreng lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, Khususnya Kejati Jatim, ternyata tuntutan JPU terhadap si Jaksa yang menerima uang suap sebesar Rp 1,5 milliar ini hanya Dua tahun penjara, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. <br /> <br /> Pada Selasa, 24 Januari 2017, surat tuntutan itu dibacakan oleh Tiga orang JPU diantaranya, Erni, Wira dan Elvis, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Wiwin Arodawanti. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa si Jaksa suap 1,5 milliar rupiah ini dijerat pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).<br /> <br /> Dari surat tuntutan yang dibacakan JPU, ada sedikit yang menggelitik. Yakni, JPU menyatakan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu, bahwa uang yang diterima terdakwa si Jasa Ahmad Fauzi, belum dinikmati. Andaikan uang sebesar Rp 1.5 M yang diterima terdakwa dari Abdul Manaf, sudah dinikmati, dipergunakan, dibelanjakan, bisa jadi si Jaksa Ahmad Fauzi, tidak tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) oleh Tim Saber Pungli beberapa jam setelah menerima uang tersebut.<br /> <br /> Tuntutan ringan terhadap terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi, yang dianggap mencoreng nama baik Kejasaan ini, jauh lebih ringan dari pada terdakwa kasus Korupsi dana Pilgub (Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) Jatim tahun 2013, dengan terdakwa Ketua Bawaslu Jatim, Dr. Sufyanto dan Dua terdakwa Komisioner yakni, Andreas Pardede dan Sri Sugeng dengan kerugian negara sebesar Rp 127.500.000. Walaupun ke Tiga terdakwa divonis bebas. <br /> <br /> Uang suap sebesar Rp 1,5 milliar yang disita Tim Saber Pungli dari terdakwa, JPU tidak menyebutkannya dalam surat tuntutan. Kecuali menyebutkan secara jelas Surat Tugas dan Satu unit mobil L 188 EH, dijadikan untuk perkara lainnya.<br /> <br /> Usai persidangan, terkait uang tersebut wartawan media ini pun menanyakkannya ke JPU Elvis. JPU Elvis mengatakan di rampas untuk negara. “Dirampas untuk negara,” kata JPU Elvis.<br /> <br /> Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim menangani kasus dugaan Korpsi pengalihan hak atas tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep. <br /> <br />  Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. Namun karena Abdul Manaf “ditakut-takuti” akan dijadikan tersangka, Abdul Manaf pun meminta bantuan si Jaksa Ahmad Fauzi untuk membantunya melalui orang lain.<br /> <br /> Uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa saat itu ternyata membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan tersangka Dahlan Iskan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang belum lama dibentuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo.<br /> <br /> Atas perbuatannya,  terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yaitu,  pasal 12 huruf a jo pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasa 18UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Si Jaksa Suap Rp 1,5 Milliar Dituntut 2 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar . Ungkapan ini barang kali tepat dalam sidang perkara Korupsi suap sebe...

»

Dugaan Korupsi Penjualan Asset PT PWU Sebelum Proses Lelang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnCG5jZcRqhYPGjTJuPzhWZEL7ham2zrYBE5XltrL8QcCZxETTS8jzORltd8P0hhOYX0sIGqQ96mE-xmiFieWGBuEc3eDiqwWI4qL8cISNfOqAhNJQgFRUqM61U1wt7zSXaG8IYeIH7zo/s1600/sidang+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnCG5jZcRqhYPGjTJuPzhWZEL7ham2zrYBE5XltrL8QcCZxETTS8jzORltd8P0hhOYX0sIGqQ96mE-xmiFieWGBuEc3eDiqwWI4qL8cISNfOqAhNJQgFRUqM61U1wt7zSXaG8IYeIH7zo/s640/sidang+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Pandangan masyarakat bahwa pelepasan asset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, yang di kuasi oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU), Dahla Iskan yang juga mantan menteri BUMN ini,  bukan kasus Korupsi dan bukan milik  Perusahaan Daerah (Perusda), melainkan milik PT (Perseroan Terbatas) mulai diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.<br /> <br /> Walaupun sejak semula, Kejati Jatim menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat di tanah air, Khususnya saat penyidik Kejati Jatim menetapkan Dirut PT PWU yang juga mantan Dirut PT PLN serta mantan Meneteri BUMN Dahlan Iskan, menjadi tersangka serta menjebloskannya ke Rutan Medaeng Sidoarjo, namun tak membuat mundur selangkahpun lembaga berbaju coklat yang dipimpin Maruli Hutagalung ini.<br /> <br /> Kejati Jatim justru semakin bersemangat untuk membuktikan dakwaannya, setelah Lima Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Tahsin, menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya mantan Meneteri Prof. Prof. Dr. Yusril Iza Mahedra, selaku Ketua Tim, pada Desember lalu.<br /> <br /> “Lahirnya” PT PWU dalah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, dan dalam pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /> Bila demikian, Lalu PT PWU milik siapa ? Status hokum PT PWU bagaimana ? Apakah penggabungan Lima perusahaan daerah menjadi Satu dengan berstatus PT, hanya tunduk pada Undang-undang PT dan tidak tunduk pada peraturan lainnya ? Lalu bagaimana dengan Perda No 5 tahun 1999, apakah sudah tidak berlaku ?<br /> <br /> Tim JPU yang terdiri dari Trimo, Wayan, Lily Lindawati dan Yusuf dari Kejaksaan Tnggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), satu per satu bukti-bukti dan beberapa saksi telah dihadirkan dalam persidangan. JPU membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa Dahlan Iskan, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, bahwa PT PWU adalah milik negara, dalam hal ini adalah Pemprov. Jatim. <br /> <br /> Pada persidangan minggu lalu, Jumat, 20 Januari 2017, “Kabut” kasus pelepasan asset Pemrov. Jatim yang dikelola PT PWU ini pun mulai “terang”, saat JPU kembali menghadirikan Enam orang saksi namun hanya Empat yang memenuhi panggilan JPU selaku panitia lelang yakni; Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah) bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto dan  saksi kunci Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Korupsi. <br /> <br /> Dalam persidangan minggu lalu, “kabut” itu semakin terang. Keterangan saksi sebelumnya (17 Januari 2017) dengan keterangan saksi kali ini (Jumat, 20 Januari 2017) ada kesamaan keterangan saksi yakni, adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru dilaksanakan pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /> .<br /> Yang mengejutkan saat itu adalah, ketika anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8 milliar lebih. sehingga ada selisih senilai 250 juta. Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepda saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU<br /> <br /> Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB. Pada hal, pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi pun tak tahu mengenai SOP penjualan asset kecuali hanya mendengarnya.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran. “Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di bayar atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi. <br /> <br /> Kali ini, Selasa, 24 Januari 2017, JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubbag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /> <br /> Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “dihinggapi penyakit” lupa. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa ?<br /> <br /> Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim ini tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. Kepala Biro Hukum ini lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Mahfud menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /> <br /> “PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata saksi. <br /> <br /> Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /> <br /> “Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU Trimo kepada media ini menjelakan, dari keterangan saksi Yantiningsih mengatakan bahwa hasil dari Appraisal hanya untuk managemen bukan untuk penjualan asset. “Dari keterangan Appraisal tadi mengatakan, hanya untuk kepentingan managemen. Tidak boleh dipergunakan untuk penjualan. Dia sudah menjelaskan perbedaan antara keperluan managemen dan menjual. Kalau untuk menjual pasti harga yang tertinggi, kalau managemen pasti turun, menyusutan,” kata JPU Trimo.<br /> <br /> Yang Kedua, lanjut JPU Trimo. “Kalau dari keterangan Tiga saksi tersebut yang kami dapat bahwa  tidak pernah selaku Restrukturisasi, sehingga ada pengeluaran dana sebesar Rp 510 juta itu. Itu pertanyaan, kemana dana 510 juta tersebut. Sementara saksi mengatakan tidak menerima dan tidak melaksanakan tugasnya,” pungkasnya.<br /> <br /> Saat ditanya ketidak hadiran salah satu saksi kunci yakni, Sam Santoso, Direktur PT Sempulur selaku pembeli asset, JPU Trimo mengatakan akan menghadirkan sesuai penetapan Majelis. Dan kemungkinan Sam Santoso tidak akan pernah hadir dalam persdidangan, JPU mengatakan akan membacakan keterangannya dalam BAP di perssidangan..<br /> <br /> “Sam Santoso salah satu saksi kunci karena dia yang membayar, dia yang membeli. Sampai saat ini sudah Tiga kali kita panggil tetapi tidak hadir karena selalu ada surat melalui Penasehat Hukumnya sedang sakit. Dan saat BAP ini pun kita periksa di tempat memang. Upaya terakhir yang akan dilakukan JPU, akan mengajukan ke Majelis untuk membacakan keterangannya sesuai di BAP,” kata JPU Trimo dengan tegas.<br /> <br /> “Sebenarnya kasus ini simpel. Sudah dibayar baru pelelangan, itu kuncinya. Uang Delapan milliard dan enam belas milliard sudah masuk ke pembukuan sebelum proses pelelangan,” Lanjut Trimo.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Dugaan Korupsi Penjualan Asset PT PWU Sebelum Proses Lelang

beritakorupsi.co – Pandangan masyarakat bahwa pelepasan asset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2003 lalu, yang terletak di Kab...

»

“Kabut” Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan Mulai Tampak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_OUQKoxK_MSUtKHZBhMuUdzRG4QW8ptK-hF65Nrzf8EV9iynF9SZ-Nh1UDC3JxqSDzzNtEOLddslovYxDDlIUNfJSke7Jl5OCUgOJtTbJzkYcvkkeEYHzk88qBGW6WZNj7htl4WL-GI/s1600/Saksi+Suhadi+%2528PT+PWU%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_OUQKoxK_MSUtKHZBhMuUdzRG4QW8ptK-hF65Nrzf8EV9iynF9SZ-Nh1UDC3JxqSDzzNtEOLddslovYxDDlIUNfJSke7Jl5OCUgOJtTbJzkYcvkkeEYHzk88qBGW6WZNj7htl4WL-GI/s640/Saksi+Suhadi+%2528PT+PWU%2529.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga.</i> Ungkapan peribahasa ini, ibarat kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset Pemerintah Daerah Jawa Timur pada tahun 2003 yang dikuasi PT Panca Wira Usaha (PT PWU).<br /> <br /> Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), menyeret Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT PWU, yang juga mantan menteri BUMN bersama mantan General Manager (GM) PT PWU yang juga Ketua Tim Pelepasan, serta mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<br /> <br /> Oleh JPU, Kedua terdakwa telah dakwa (perkara terpisah) melakukan Tindak Pidana Korupsi penjualan asset daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU kepada PT Sempulur pada tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, dan belum memperoleh persetujuan dari DPRD Jatim, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD, <br /> <br /> Sementara terdakwa Dahlan Iskan, melalui PH-nya Prof. Dr. Yusril Iza Mahedra dkk, mengatakan bahwa, asset yang dijual oleh PT PWU, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, bukan milik Perusda (Perusahaan Daerah) meliankan milik PT. Sehingga menurutnya, tidak perlu mendapat persetujuan Dewan melainkan persetujuan Direksi atau RUPS dan apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan Tindak Pidana Korupsi (TPK).<br /> <br /> Bila demikian, Lalu PT PWU milik siapa ? Status hukumnya bagaimana ? Apakah perusahaan daerah yang beralih menjadi status PT hanya tunduk pada Undang-undang PT dan tidak tunduk pada peraturan lainnya ? Lalu bagaimana dengan Perda No 5 tahun 1999, apakah tidak berlaku ?. Hal inilah yang mulai terungkap dalam persidangan, setelah Majelis Hakim menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa atas dakwaan JPU dan kemudian JPU pun membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan beberapa saksi dan barang/alat bukti dalam persidangan.<br /> <br /> Pada sidang pertama, Jumat, 13 Januari 2017, setelah Majelis Hakim menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa. Dalam persidangan ini, JPU menghadirkan 4 orang saksi, namun yang hadiri hanya Tiga yakni,  Oepojo Sardjono, Direktur Utama PT Sempulur selaku pembeli asset, dan dua mantan kariyawan Notaris Warsiki Poernomowati yaitu Muhammad Ridwan dan Sri Indrawati. Namun Sam Santoso, selaku Direktur PT Sempulur, yang bisa jadi adalah sebagai saksi kunci, tak hadir dalam persidangan.<br /> <br /> Dari keterangan ke Tiga saksi ini di persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, belum banyak memberikan “cahaya terang” terkait proses pelepasan asset yang duduga merugikan keuangan negara yang dalam hal ini adalah Pemrov. Jatim sebesar Rp 11 milliar lebih. Sebab, ketiga saksi lebih banyak menjawab lupa. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa ? Perlu alat penguji kebohongan.<br /> <br /> Dalam sidang kedua, Selasa 17 Januari 2017, JPU kembali menghadirkan 5 orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan kali ini mulai terungkap. Ternyata, sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003 sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur selaku pemenang dengan nilai sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta<br /> <br /> Namun, “penyakit” lupa selalu “menghinggapi” para saksi saat JPU maupun Majelis Hakum melontarkan pertanyaan. Para saksi pun menyebut nama Wisnu Wardhana yang lebih berperan. Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /> <br /> Pada Jumat, 20 Januari 2017, “Kabut” kasus pelepasan asset Pemrov. Jatim yang dikelola PT PWU ini pun semakin terang, saat JPU kembali menghadirikan Enam orang saksi namun hanya Empat yang memenuhi panggilan JPU yakni; Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, lagi-lagi tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias tindak pidana Korupsi ini. <br /> <br /> Dalam persidangan inilah “kabut” semakin terang. Keterangan saksi sebelumnya dengan keterangan saksi kali ini ada kesamaan yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar apad tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /> <br /> Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari dirinya. Saat JPU menanyakkan tentang Perda No 5 tahun 1999 tentang 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD. Suhardi tak bisa menjelaskannya.<br /> <br /> Yang mengejutkan adalah, saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepda saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU<br /> <br /> Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS.<br /> <br /> “Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis.<br /> <br /> Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran.<br /> <br /> “Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas.  (Redaksi).

News Tipikor “Kabut” Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan Mulai Tampak

beritakorupsi.co – Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga. Ungkapan peribahasa ini, ibarat kasus perkara d...

»

Kain Batik Menghantar Mantan Sekda Nganjuk Ke Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWgeyxf53FzYiV4lksdbaGWcO7t3CidDyUTBKAkgBR84bSMpmPlhOwQkQ7KLhZKOmtjp9wrqFvzUL2dQ8LGp4msHP83mRLJPaZjmS9earb6IyyZ5saGXP8rVVL0mjH0gn5t99pVZ55h98/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWgeyxf53FzYiV4lksdbaGWcO7t3CidDyUTBKAkgBR84bSMpmPlhOwQkQ7KLhZKOmtjp9wrqFvzUL2dQ8LGp4msHP83mRLJPaZjmS9earb6IyyZ5saGXP8rVVL0mjH0gn5t99pVZ55h98/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Gara-gara kain batik, Masduqi saat ini harus berpisah dengan anak istrinya selama satu tahun lamanaya, setelah Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi pada tahun 2015 bersama beberapa orang lainnya.<br /> <br /> <br /> Terdakwa Masudqi, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk. Ia diseret oleh JPU ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, dalam kasus perkara korupsi pengadaan kain batik pada hari tertentu untuk pegawai negeri sipil (PNS) Tahun 2015, untuk dibagikan kepada, 12.3445 orang di lingkunagan Pemkab  hingga pegawai Kecamatan, yang menelan anggaran sebesar Rp 6,2 milliar.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejari Nganjuk menetapkan 4 (Empat) tersangka/terdakwa antara lain, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sunartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo. <br /> <br /> Pada Kamis, 19 Januari 2017, Majelis Hakim yanng diketua Mateus Samiaji, menjatuhkan hukuman hukuman pidana penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang merugikan keuagan negara sebesar Rp 2,9 milliar. Vonis yang dijatuhkan Majleis Hakim ini lebih ringan satu  tahun.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, Masduqi, selaku Sekda Nganjuk, melakukan pergeseran anggaran pada proyek pengadaan kain batik untuk hari-hari tenrtentu di, tahun 2015, yang semula 500 ribu per potong menjadi 500 ribu per Dua stel, namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada PPKm.<br /> <br />  “Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana Korupsi. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun,’ Ucap Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji.<br /> <br /> Selain Masduqi, dua rekanan juga dijatuhi hukuman pidana penjara yakni, Edi Purwanto, di vonis 2,5 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan, serta pengembalian kerugian negara sebesar Rp 44 juta atau penjara selama 6 bulan. Sementara terdakwa Mashudi Satria Santoso, di vonis 1 tahun penjara.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan Majelis hakim, lebih ringan dari tuntutan JPU. Pada persidangan minggu lalu, terdakwa Masduqi, dituntut penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara Edi Purwanto, 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Edi juga dihukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 44 juta subsidair 1 tahun dan 9 bulan penjara. Sehingga total tuntutan JPU kepada Edi selama 5 tahun dan 7 bulan. Sementara Mashudi, divonis sama dengan mantan Sekda, Masduqi.<br /> <br /> Menggapi putusan Hakim tersebut, Amir Burhanuddin selaku PH terdakwa Masduqi, akan melaporkan Hakim ke KPK setelah menerima putusan. “Kita akan laporkan Hakim ke KPK setelah kita menerima salinan putusan. Apa yang dilakukan terdakwa bukan pergeseran anggaran. Dan itu perintah Bupati,” kata Amir.<br /> <br /> Sementara Edi Purwanto, yang didampingi PH-nya Yuli Heriyatiningsih, dari YLKI, menyatakan menrima. Semntara  Mashudi masih pikir-pikir<br /> <br /> Fakta Di Persidangan Yang Terungkap<br /> Kasus ini ternyata tidak hanya dalam pengadaan kain batik. Tetapi juga dalam pembahasan rancangan anggaran pengeluaran belanja daerah (RAPBD) hingga disahkan menjadi APBD oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, sepertinya sudah bermasalah.<br /> <br /> Sebab, mulai dari pengusulan anggaran RAPBD TA 2015, yang didalamnya tercantum anggaran untuk pengadaan kain batik, yang kemudian disampikan ke DPRD untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Dalam pembahasan tersebut, pos anggaran untuk pengadaan kain batik ternyata dicoret. Sebelum RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD, Bupati Nganjuk mengirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.<br /> <br /> Dan hasil dari evaluasi Gubernur pun, tidak ada kewajiban Pemda Nganjuk untuk melaksanakan. Sehingga, pada saat sidang paripurna DPRD untuk mensahkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Nganjuk, pos anggaran untuk pengadaan kain batik tidak tercantum. Namun, ada usulan dari Bupati ke DPRD, yang kemudian disahkan oleh para Dewan di Kabupaten Nganjuk itu, maka pengadaan kain batik pun berjalan yang dalam plafonnya sebesar Rp 500 ribu per potong (Satu stel) untuk setiap PNS. <br /> <br /> Pengadaan kain batik untuk PNS Pemkab Nganjuk Tahun 2015 agar tetap dilaksanakan adalah inisiatif dari Bupai Nganjuk, Taufiqurrohman. Namun akhirnya, Masduqi selaku Pemgguna Anggaran, membuat kebijakan merubah anggaran, yang semula 500 ribu rupiah untuk Satu stel menjadi 2 tanpa mendapat persetujuan dari DPRD. Seperti dalam dakwaan JPU di persidangan sebelumnya.<br /> <br /> Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk, Bupati menelepon Bambang Eko Suharto, selaku Kepala Bappeda yang juga Sekretaris TPAD (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), serta memerintahkan untuk menyisipkan atau memasukkan anggaran belanja kain batik pada APBD 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, Kepala Bappeda menyampaikan perintah dari Bupati itu ke Masduqi, selaku Sekda juga ke Mukhasanah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nganjuk. Dari perintah bupati itulah, akhirnya anggaran alokasi anggaran belanja kain batik untuk hari tertentu sebesar Rp 6.262.000 disisipkan ke APBD 2015 yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal ini juga terungkap dalam persidangan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pengadaan kain batik untuk hari terntu di kabupaten Nganjuk, ternyata yang berperan adalah Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo dan Sekda Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati, istri Bupati Nganjuk. Anehnya, Widarwati Dallilah, selalu PPKm yang juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak mengetahui adanya kontrak pengadaan kain batik. Yang lebih aneh lagi, Widarwati Dallilah, menandatangani pencairan namun tidak diketahui siapa penerima dana tersebut. <br /> <br /> Setelah kasus ini mencuat, Kejari Nganjuk pun akhirnya melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan kain batik, dan menetapkan 4 orang tersangka/terdakwa diantaranya, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kain Batik Menghantar Mantan Sekda Nganjuk Ke Penjara

beritakorupsi.co – Gara-gara kain batik, Masduqi saat ini harus berpisah dengan anak istrinya selama satu tahun lamanaya, setelah Ia diny...

»

Perkara Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Madiun Ibarat “Panggung Sandiwara”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja5BLsZqo_-Lvn8NuouYhVA1J75qDphp142R9lJasJcKF-jk70GnO6D0qB-hC4f50QY2vMnm60ljrdTmneKfBgtnuy3AuAtXJzXNEUET7cC1eBREeFn9P0K8iEFf8Orgt6sJA0Wm5kW2g/s1600/DSCF0971.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja5BLsZqo_-Lvn8NuouYhVA1J75qDphp142R9lJasJcKF-jk70GnO6D0qB-hC4f50QY2vMnm60ljrdTmneKfBgtnuy3AuAtXJzXNEUET7cC1eBREeFn9P0K8iEFf8Orgt6sJA0Wm5kW2g/s640/DSCF0971.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Terdakwa Sumanto, Aditya dan Iwan Suwasana</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran sebesar Rp 32 M, dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 29 milliar, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 388.591.395,51 sen, hingga saat ini belum selesai  ibarat “panggung sandiwara”.<br /> <br /> Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati-Jatim) menetapkan 6 tersangka/terdakwa temasuk Hedi Karnowo, Direktur PT AJP selaku pemenang lelang, sekaligus sebagai Jastice Collabolator (JC) atau yang pertama kali melporkannya ke Kajati Jatim pada 2016.<br /> <br /> Para terdakwa lainnya diantaranya,  Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Shonaji serta Kaiseng, Keduanya selaku pelaksana proyek, sesuai dengan suarat kuasa berdasarkan Akte Notaris dari Direktur PT AJP dan saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).<br /> <br /> Kasus ini berawal saat Iwan Suwasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. <br /> <br /> Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. <br /> <br /> Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi.<br /> <br /> Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.<br /> <br />  “Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak Pebruari 2016 setelah proyek pekerjaan gedung Dewan belum selesai dan menjadi masalah, saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, serta membuat kasus ini menjadi tak berujung dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta menempatkan Hedi Karnowo lah menjadi “tumbal” dari proyek yang didanai dari uang rakyat ini. <br /> <br /> Tak mau menjadi “tumbal” dari para “mafia” kontraktor ini, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya.<br /> <br /> Anehnya, tidak hanya ke Lima terdakwa yang memojokkan Hedi Karnowo selaku JC saat ini, bahkan Majelis Hakim sendiri sepertinya ikut meminta pertanggung jawaban Direktur PT AJP ini secara hukum, namun entah pertanggung jawaban hukum yang mana. Sebab, saat ini pun Hedi Karno berstatus terdakwa sekalipun dirinya yang melaporkannya ke Kejati Jatim. Yang sejak semula, dirinya mengetahui akan diminta pertanggung jawaban selaku Direkur PT AJP sebagai pemenang lelang.<br /> <br /> Hal itu tampak jelas, saat Hedi Karnowo yang menjadi JC ‘murni’ untuk yang pertama kali di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia, saat menjadi saksi di persidangan yang di Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji, untuk ke Lima terdakwa, pada Kamis 19 Januari 2017<br /> <br /> Salah seorang anggota Majelis Hakim, Mohammad Mahin, sepertinya mengajukan pertanyaan yang memojokkan saksi (juga terdakwa) terkait surat kuasa Khusus yang diberikan Hedi Karnowo kepada Kaiseng. Hedi Karno memang sudah lama menjadi Kontraktor, namun bisa jadi tidak mengerti atau tidak paham mengeai hukum pormil. Sementara banyak aparat penegak hukum yang mengerti hukum diantaranya, Hakim, Jaksa maupun Polisi yang sudah dipenjarakan karena kasus Korupsi (Suap).<br /> <br />  Akhirnya, Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji dengan cepat menjelaskannya ke Hakim anggota itu, lalu mengambil alih pertanyaan selanjutnya kepada terdakwa. “Coba jelaskan bagaimana awalnya bisa kenal dengan Kaiseng dan Sonhaji,” kata Hakim Mateus. “Iwan yang memperkenalkan Sonhaji dan Kaiseng kepada saya,” jawab saksi Hedi Karnowo.<br /> <br /> Sementara pada saat Kelima terdakwa menjadi saksi untuk Hedi Karnow, dalam persidangan dahadapan Majelis Hakim, Iwan Suwasana mengakui kalau dirinya mengenal Hedi Karnowo, bukan dari Sonhaji dan Kaiseng seperti keterangannya  sebelumnya. Pada sidang minggu lalu (12/1/2017) Iwan mengatakan bahwa dirinya (Iwan) dikenalkan Kaiseng ke Hedi.<br /> <br /> Sementara menurut Aditya, bahwa jabatan Projek Manager  PT AJP didengar pertama kalinya dari Kaiseng. Iwan juga mengakui kalau dirinya memang mengenal Hedi. Berbeda keterangan Iwan dan Aditya, berbeda pula dengan Sumanto. Menurut Sumanto, bahwa aliran dana sebesar Rp. 837.595.632.yang masuk kereningnya adalah pembayaran uang yang dipinjam Kaiseng sebesar Rp 525 juta. <br /> <br /> “Saya transfer atas permuntaan Kaeiseng dan Sonhaji. Saya nggak tahu, andaikan saya tahu pinjamannya sebesar itu, nggak mungkin saya  transfer Delapan ratus juta lebih,” jawab Hedi.<br /> <br /> Usai persidangan, Abdul Salam selaku Penaseha Hukum (PH) terdakwa, Hedi Karno, kepada media ini menjelakan, bahwa aliran dana yang di transfer Hedi ke berbagai rekening adalah atas permintaan Kaiseng. “Uang yang di transfer Hedi melalui rekening istri terdakwa Iwan Suwasana sebesar Rp 128 juta. Dan ke Sumanto, melalui stafnya sebesar Rp 837.595.632,” kata Salam.<br /> <br /> Abdul Salam menjelaskan, karena Kaiseng dan Shonhaji lari, makanya tidak jelas kasus ini. “bisa aja mereka mengelak seperti itu karena kedua orang (Kaiseng dan Sonhaji tidak ada,” tambahnya.   (Redaksi)

News Tipikor Perkara Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Madiun Ibarat “Panggung Sandiwara”

Foto dari kiri, Terdakwa Sumanto, Aditya dan Iwan Suwasana beritakorupsi.co – Kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota ...

»

Sidang Korupsi Mantan Wakil Bupati Ponorogo, JPU Hadirkan 7 Saksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLg47Z6Nj3VdcxbtZ5vWPAJbWI56wyDVaAUdDo16XajfIms19gjrWkKtIFtuY-7YYPUTUfhGmIiFOd2Ril0F3UFojRLwsjlpTyqjZx-BM8cuhYkP9XA6JifOf6MZ6JVJAJyp5lxnMa6HQ/s1600/DSCF0747.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLg47Z6Nj3VdcxbtZ5vWPAJbWI56wyDVaAUdDo16XajfIms19gjrWkKtIFtuY-7YYPUTUfhGmIiFOd2Ril0F3UFojRLwsjlpTyqjZx-BM8cuhYkP9XA6JifOf6MZ6JVJAJyp5lxnMa6HQ/s1600/DSCF0747.JPG" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 miliar, dengan terdakwa mantan Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih, kembali digelar pada Senin, 16 Januari 2017.<br /><br />Dalam sidang kali ini, dengan Ketua Majelis Hakim Tahsin, Tim JPU Happy Al Habibie, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo ini menghadirkan 7 orang saksi yang semuanya adalah guru di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo selaku menerima DAK.<br /><br />Dalam persidangan, para pahlawan tanpa jasa ini menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa sekolahnya menerima alat peraga sekolah namun abnyak yang rusak dan tidak bisa dipergunakan. Namun keterangan para saksi ini tak berkaitan dengan terdakwa. <br /><br />Sebab, keterlibatan terdakwa dalam kasus proyek pengadaan alat peraga Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang didanai dari dana Alokasi Khusus ini adalah terkaitnya aliran dana atau fee sebesar 22% dari pelaksana Nur Sasongko, selaku Direktur CV Global Inc, sebesar Rp 1,7 milliar tahun 2012 dan 1,8 M pada tahun 2013.<br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa Nur Sasongko, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,  pada saat pemeriksaan terdakwa,  pada Senin, 22 Juni 2015 lalu. Saat itu, Nur Sasongko menjelaskan, sebelum proyek DAK Pendidikan Ponorogo dilaksanakan, sudah ada pertemuan diberbagai tempat termasuk disalah satu rumah makan di daerah Juanda, Sidoarjo, untuk membicarakan proyek yang didanai dari hasil keringat rakyat itu. Dalam pertemuan itu, menurut Direktur CV. Global Inc, wanita cantik ini meminta fee sebesar 22%.<br /><br />"Sejak semula memang ada kesepakatan untuk memenangkan CV Global Inc. Wabup Ida dan mantan Plt Sekda Yusuf Pribadi disebut menerima dana sebesar Rp 2,7 miliar atau 22 persen dari nilai anggaran proyek," kata Suryono Panes, selaku Penasihat Hukum, Nur Sasongko.<br /><br />Tidak hanya itu. Nur Sasongko juga menyebut adik laki-laki terdakwa Yuni Widyaningsih, pernah meminta sejumlah uang darinya atas perintah Yuni. Namun tak pernah dihadirkan di persidangan bahkan tak ada namanya di surat dakwaan JPU.<br /><br />Pada hal, apa yang dijelaskan Sas, panggilan akrab Nur Sasongko pada saat penyidikan atau di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) hanyalah mengulang di Persidangan agar lebih terang benderang untuk diketahui masyarakat.<br /><br />Namunsaat hal tersebut, saat ditanyakkan ke mantan Jaksa Kejari Tanjung Perak yang saat ini menjabat selaku Kasi Pidsus Kejari Ponorogo ini, tidak menjelaskannya. Tak heran, kasus perkara terdakwa Yuni Widyaningsih juga hamper hilang dari ingataan masyarakat. Pada hal, Penyidik Kejari Ponorogo sudah menetapkannya sebagai tersangka semasa Yuni masih menjabat sebagai Wakil Bupati pada tahun 2015. Sementara terdakwa linnya sudah selesai menjalani hukuman pidana badan. <br /><br />Sekedar mengingat kembali. Proyek pengadaan alat peraga untuk seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo yang dindanai dari hasil keringat masyarakat tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 8,1 miliar, diduga bermasalah. Sihingga penyidik Kejari Ponorogo pun melakukan penyelidikan dan penyidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Ponorogo, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar, hingga ditetapkanlah Yuni Widianingsih sebagai tersangka selain tersangka lainnya antara lain ; Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo.<br /><br />Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) a dan (1) b Undang-undang Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.   (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Sidang Korupsi Mantan Wakil Bupati Ponorogo, JPU Hadirkan 7 Saksi

beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang me...

»

Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo Ditntut 5 Tahun Penjara

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj49yIB91Ytgk0RJBcLFaw1rC2xxUgosidUannMB2EI1pBdbLNm-YyPfwyfhn-DfQJn2n4oNnE4UBkShfVGQzRCK_QWj6BbMmml-T1ExXBVzp6n7OOI876hPPck-0TcfKHBBzgK_1r6Vpc/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj49yIB91Ytgk0RJBcLFaw1rC2xxUgosidUannMB2EI1pBdbLNm-YyPfwyfhn-DfQJn2n4oNnE4UBkShfVGQzRCK_QWj6BbMmml-T1ExXBVzp6n7OOI876hPPck-0TcfKHBBzgK_1r6Vpc/s640/page.jpg" width="640" /></a><b>beritakorupsi.co </b>– Setelah tertunda Satu minggu sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, dengan alasan JPU belum siap, surat tuntutan barulah dibacakan hari ini, Senin 16 Januari 2017. <br /><br />Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji, dengan agenda pembacaan surat tuntutan terhadap Ketiaga terdakwa yakni, Buchori (mantan Wali Kota Probolinggo), Suhadak (Wakil Wali Kotoa Non aktif Probolinggo) dan Sugeng Wijaya (Direktur CV Wiec/Konsultan Perencanaan) masing-masing perkara terpisah, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kapala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo Erik.<br /><br />Dalam surat dakwaan maupun tuntutannya, JPU menyebutkan bahwa, dana sebesar Rp 300 juta lebih “mengalir” ke terdakwa Buchori, yang dibungkus dalam kardus dan diantar ke rumah dinas terdakwa, dari hasil pemotongan sebesar 5% dari jumlah anggaran yang diterima masing-masing Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (70 Sekolah Dasar), seperti yang diungkapkan oleh terdakwa pada jikd I yakni Maksum (mantan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran) dalam persidangan beberapa waktu lalu.<br /><br />Anehnya, JPU tidak menjerat terdakwa dengan pidana tambahan, kecuali pidana badan. JPU Erik, dalam surat tuntutannya menjerat terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. terdakwa Buchori, mantan Wali Kota Probolinggo ini di tuntut pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 300 juta subsidair 6 kurungan.<br /><br />Ditundanya persidangan ini pada minggu lalu, bisa jadi karena JPU “bingung” untuk menjerat terdakwa dengan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. Namun, mengapa dalam surat tuntutannya JPU tetap menyebutkan aliran dana sebesar Rp 300 juta ?.<br /><br />Memang perkara ini bukan hasil penyidikan Kejari Probolinggo, melainkan hasil penydikan Kejaksaan Agung RI baik jild I maupun jilid II. Apa lagi ketiga terdakwa tidak jelas status tahannya setelah penyidik Kejaksaan sempat menjebloskan ketiga terdakwa ke Rutan Medaeng beberapa hari saja . Buktinya, Majelis Hakim baru mengeluarkan penetapan tahanan Kota pada minggu lalu. Lalu beranikah Majelis Hakim mengeluarkan surat penetapan penahanan pada saat pembacaan surat putusan (Vonis) ?<br /><br />Dalam sidang berikutnya dengan terdakwa Suhadak dan terdakwa Sugeng Wijaya (perkara terpisah). Wakil Wali Kota (non Aktif) ini dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan Sugeng Wijaya lebih rendah 6 bulan.<br /><br />Usai persidangan, saat media ini menanyakkan terkait aliran dana yang disebut-sebut ke terdakwa Buchori, Kasi Pidsus Kejari Probolinggo ini tidak menjelaskannya. Erik hanya menjelaskan pasal yang menjerat terdakwa. <br /><br />“Terbukti pasal 3. Tuntutan 5 tahun denda 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Kalau terdakwa Suhadak, uang pengganti sebesar Rp 138.500.000,” kata Erik.<br /><br />Trpisah. Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan bahwa, tuntutan JPU terlau berat dan tidak bisa membuktikan aliran dana yang dimaksud. “Terlau beratlah. Jaksan mengatakan ada bungkusan kardus tapi tidak tau apa isinya dan siapa yang menyerahkan,” jelasnya. <br /><br />Sekedar mengingat kembali. Tiga terdakwa ini (Buchori, Suhadak dan Sugeng) sempat ditahan beberapaa hari oleh penyidik Kejaksaan Agung RI yang menangani perkara Korupsi DAK Pendidikan Kota Probolinggo mulai dari Jilid I dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan serta terdakwa lainnya. Namun tak semua terdakwa mengalami nasib baik seperti ketiga terdakwa. <br /><br />Hanya beberapa hari saja ditahan lalu dikeluarkan dengan alasan sakit. Dan sejak itu, status tahanan terdakwa tak jelas. Faktanya, Majelis Hakim baru mengeluarkan surat penanahan Kota terhadap terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017. Dan sudah pasti berbeda dengan tersangka/terdakwa yang ditangani oleh KPK, karena tak seorang terdakwa pun bisa mengalami seperti yang dialami terdakwa yang ditangani oleh Kejasaaan. Bila demikian, apakah ada rasa takut bagi pejabat di negeri ini untuk menggerogoti uang rakyat ?<br />Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /><br />Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /><br />Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  <br /><br />“ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. <br /><br />Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo Ditntut 5 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Setelah tertunda Satu minggu sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemkot) P...

»

Saksi Kunci Bersaksi Di Sidang Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIUwaRnW1QXSKueaSwbomIhboa7_5MUTWFISebQmsD6xBTjAylIbEMxs6cQGT1VFg6FckAokypSq2F1s1GitZ_ot4GSeto7WekzlgCF0Az4x5m93Lk8kcxKGX-yqeWSi4-gncIKfZfvEM/s1600/DSCF0617.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIUwaRnW1QXSKueaSwbomIhboa7_5MUTWFISebQmsD6xBTjAylIbEMxs6cQGT1VFg6FckAokypSq2F1s1GitZ_ot4GSeto7WekzlgCF0Az4x5m93Lk8kcxKGX-yqeWSi4-gncIKfZfvEM/s640/DSCF0617.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi terdakwa Dahlan Iskan maupun melalui Penaehat Hukum (PH)-nya pada dua minggu lalu, agar semua terungkap dalam persidangan dengan jelas.<br /><br />Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timue (Kejati Jatim), mendakwa mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) yang juga mantan menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan General Manager (GM) PT PWU yang juga Ketua Tim Pelepasan, serta mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU pada tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, yang tidak memperoleh persetujuan dari DPRD Jatim, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih.<br /><br />Sementara terdakwa melalui PH-nya Prof. Dr. Yusril Iza Mahedra dkk, mengatakan bahwa, asset yang dijual oleh terdakwa, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, bukan milik Perusda (Perusahaan Daerah) meliankan milik PT. Sehingga menurutnya, tidak perlu mendapat persetujuan Dewan melainkan Direksi dan apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan Tindak Pidana Korupsi (TPK).<br /><br />Bila demikian, apakah PT PWU milik swasta atau milik negara yang dalam hal ini Pemprov Jatim ? Atau  apakah harus ada Perda (Peraturan Daerah) atau SK (Surat Keputusan) Gubernur tentang pelepasan asset atau hanya cukup persetujuan Dewan Direksi  ataupun  pemegang saham di PT PWU ?. Lalu saiapa yang benar ? apakah JPU atau PH terdakwa. Masyarakat ingin mengetahui melalui pembuktian di persidangan dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Pada Jumat, 13 Januari 2017, untuk yang pertama kalinya dalam kasus ini, setelah Majelis Hakim menolak keberatan (Eksepsi) PH terdakwa, JPU pun ingin membuktikan surat dakwaannya terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Empat orang saksi sebagai “pelaku sejarah” terkait asset di Kabupaten Kediri dan Tungagung pun dihadirkan JPU, namun yang hadir hanya Tiga orang. Sebab, salah satu kunci utama yaitu, Sam Santoso tidak hadir.<br /><br />Ketiga saksi tersebut adalah, Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur selaku pembeli asset, dan dua mantan kariyawan Notaris Warsiki Poernomowati yakni Muhammad Ridwan dan Sri Indrawati. Ketiga saksi dibagi menjadi dua sesi. Pertama saksi Oepojo Sardjono dan sidang berikutnya dengan kedua saksi sekaligus.<br /><br />Saksi Oepojo Sardjono, dihadapan Majelis Hakim, menjelaskan bahwa Ia hanya memiliki saham sebesar 25% di PT Sempulur, sementara sisanya dimiliki Sam Santoso. Sehinga dirinya tidak begitu mengetahui secara jelas proses pembelian asset di Kediri. Tetapi saksi ini menjelaskan secara rinci tentang Akte Notaris di hadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Tanah Kediri seluas 32.439 M tapi kenyataannya 31.650 M. Akte pendirian perusahaan No 204 tanggal 29 Mei 2003. Akte No 5 yaitu jual beli bangunan tanggal 3 Juni senilai 17 millair. Akte No 6 mengenai pelepasan hak atas tanah, pembayaran tanggal 25 Juni 2003 senilai Rp 12 M dalam dua tahap yaitu pertama 9,3 M, jual beli bangunan dan 3,2 M, pelepasan tanah dan 4,5 M, pengosongan. Akte No 39 untuk pembatalan Akte No 5 dan 6 tanggal 10 Juli 2003. Akte No 40, jual beli bangunan senilai 9,3 M tanggal 10 Juli 2003. Akte 41 pelepasan hak atas tanah senilai 3,2 M tanggal 10 Juli 2003. Akte 42 perjanjian pengosongan senilai 4,5 M tanggal 10 Juli 2003,” kata Oepojo Sardjono, secara rinci.<br /><br />BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan), lanjut Oepojo, dibayar 16 September 2003 sebesar Rp 485.805.750. PPH dibayar 18 September 2003 sebesar Rp 486.555.750 oleh PT PWU. Bayar tambahan BPHT tanggal 21 Juli 2004 sebesar Rp 138 juta lebih dan PPH tambahan tanggal 8 Juli 2004 dibayar oleh PT PWU. Namun dirinya mengakui bahwa prosesnya tidak diketahui secara jelas.<br /><br />“Yang tahu adalah Sam Santoso, saya nggak begitu tahu. Saat itu Pak Wisnu memberi dokumen, tapi saya lupa dokumen apa. Yang tahu Sam,” jawab saksi.  keterangan saksi ini tak ada bantahan dari terdakwa. Namun, apakah keterangan saksi ini ada yang ditutupi atau memang apa adanya. Sebab, data yang dibacanya mengenai Akete pelepasan hak atas tanah maupun pengosongan, bukan dokumen lama melainkan tulisan tangan yang tergolong baru. Begitu saksi ini selesai memberikan keterangannya dipersidangan, Ia pun langsung istrahat di ruang saksi Prima yang sudah disedian Kejari Surabaya sejak beberapa tahun lalu karena saksi mengalami keram dibagian perutnya. Hal itu seperti yang diungkapkan anak saksi ekpada Media ini saat meninggalkan Pengadilan Tipikor.<br /><br />Dua saksi berikutnya yaitu, Muhammad Ridwan dan Sri Indrawati. Kedua saksi ini mengakui menanda tangani Akte sebagai saksi. namun tidak diketahui diama saksi menanda tangani Akte tersebut, apakah dikantor Notaris, di rumah atau ditempat lain. “Menanda tangani tapi lupa dimana,” kata saksi.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Saksi Kunci Bersaksi Di Sidang Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan

Saksi Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur beritakorupsi.co – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi terdakwa Dahl...

»

“Benang Hitam” Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Mulai Terungkap

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUGyfelIcxbskD-CBuhTz6-bwlhFYoEpGhNT4bzDAh86Q-rAI78Fa3cMmcwzVpkycLr78XFqNxiRouDJKZ_oPIwGWHBxlRRTYL-Q-kY1UPIm-mnuwVjmmMNh2RKGmr_me8zMcLoBhD0ro/s1600/DSCF0367.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUGyfelIcxbskD-CBuhTz6-bwlhFYoEpGhNT4bzDAh86Q-rAI78Fa3cMmcwzVpkycLr78XFqNxiRouDJKZ_oPIwGWHBxlRRTYL-Q-kY1UPIm-mnuwVjmmMNh2RKGmr_me8zMcLoBhD0ro/s640/DSCF0367.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>foto dari kiri, Sumanto, Aitya, Agus, Iwan dan Widi</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – “Hitam putihnya” suatu perkara Korupsi yang melibatkan beberapa orang baik dari pengguna barang jasa (pemerintah) maupun dari penyedia (kontraktor), akan terungkap pada saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> Seperti dalam kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar dan menyeret 6 orang terdakwa diantaranya,  Agus Sugijanto, PPKm sekaligus sebagai KPA yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Priject Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana. wakil Manager PT Parigraha Konsultan;  Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP, pemenang lelang), dan Kaiseng serta Moch. S<span style="background-color: #cc0000;"><span style="background-color: #cc0000;"><span style="background-color: white;"></span></span></span>honaji, Keduanya selaku pelaksana proyek, saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).<br /> <br /> Proyek pembangunan gedung DPRD Madiun memang belum selesai hingga saat ini. dan kasus ini sampai ke meja penyidik Kejasaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) bukan karena hasil audit BPK RI atau hasil temuan penyidik Kejaksaan maupun Kepolisian, melainkan murni dari laporan Hedi Karnowo, sekalipun dia tau resiko yang harus dijalaninya yakni menjadi pesakitan. Namun hal itu dilakukan sebagai tanggung jawab selaku Direktur PT AJP.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan, ternyata yang mengerjakan proyek tersebut adalah Kaiseng dan Moch. Shonhaji (Soni) orang dekat Iwan Suwasana, yang dekat dengan salah seorang anggota DPPRD Madiun yakni Panji, adik kandung ‘tersangka’ Bambang Irianto, Wali Kota Madiun dan saat ini menjadi tersangka di KPK dalam kasus Korupsi Proyek pembangunan Pasar Besar.<br /> <br /> Pada Kamis, 12 Januri 2017, kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun ini pun kembali di gelar di Pengadilan tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.<br /> <br /> Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Madiun kali ini adalah sesame terdakwa yang dibagi dalam dua sesi. Pertama adalah untuk terdakwa Hedi Karnowo dengan saksiAgus Sugijanto, Widi Santoso, Aditya , Iwan Suwasana dan Sumanto.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, Agus Sugianto menjelaskan bahwa pertambahan waktu 50 hari tidak dibuat surat Adendum karena tidak wajib. Hal dikatanya menjawab pertanyaan Dr. Abdul Salam selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa. “Tidak ada karena tidak wajib,” kata Agus kepada Majelis. <br /> <br /> Faktanya, ada surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kaiseng dengan memalsu tandatangan Hedi Karno. Dan semua dokumen terkait proyek tersenut dipalsu atas nama Direktur PT AJP, kecuali dukemn kontrak, pencairan uang muka dan surat kuasa dari Hedi Karnowo kepada Kaiseng. <br /> <br /> Hal bisa jadi telah diketahui oelh saksi Agus selaku PPKm/KPA. Pasalnya, setaip ada rapat antara PPKm dengan pihak kontraktor tidak dihadiri oleh Hedi Karnowo melainkan Kaiseng dengan alasan bahwa Hedi Karnow tidak bisa hadiri. Itu dijelaskan Agus menjawab pertanyaan PH terdakwa maupun Majelis Hakim. “Tidak hadir. Yang hadir adalah Kaiseng, alasannya Hedi tidak bisa hadir, tidak menunjukkan surat kuasa,” kata Agus.<br /> <br /> Sementara menurut saksi Iwan Suwasana, bahwa dialah yang menghubungi alamat PT AJP atas perintah Shonaji. Kemudian karena tidak berhasil menemui Hedi Karnowo, Ia (Iwan Suwasana) meninggalkan nomor HP nya. “Saya diperintah Shonaji dengan memberikan alamat PT AJP. saya menemui alamat PT AJP karena dekat dengan kantor. Karena tidak bertemu, saya meninggalkan nomor HP saya. Besoknya saya dihubungi Hedi Karno. Saya pun minta ijin untuk memberikannya ke Shonaji. Selanjutnya saya nggak tahu. Saya diajak Shonaji menemaninya untuk menemui Hedi Karnowo,” kata Iwan.<br /> Pada hal, dalam persidangannya sebelumnya terungkap bahwa, antara Iwan Suwasana dan Hedi Karnowo sudah saling kenal jauh sebelum proyek pemabangunan gedung Dewan Kota Madiun ini ada, karena keduanya sama-sama anggota Gapeksi. Justru Iwanlah yang meminjam dokumen PT AJP dan memperkenalkan Kaiseng dan Shonaji kepada Hedi Karnowo.<br /> <br /> Beda keterangan Agus dan Iwan, jauh lebih berbeda lagi keterangan Aditya Nerviadi, selaku Project Manager dari PT Aneka Jasa Pembangunan, namun bukan kariyawan Hedi Karnowo selaku Direktur PT AJP. saksi yang satu ini sepertinya pintar namun tidak pandai. Kepada Ketua Majelis Hakim saksi Aditya mengakui kalau dia adalah sebagai Project Manager yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan. Dia juga mengakui kalau Kaiseng dan Shonaji adalah atasanya.<br /> <br /> “Sebagi Project Manager. tugasnya beranggung jawab semau pekerjaan. Kalau Kaiseng dan Shonaji, itu atasan saya,” kata Aditya. Saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan pengertian maupun bila diterjemahkan ke bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tentang Project Manager, saksi yang berambut botak ini tak dapat menjelaskannya.<br /> <br /> Namun ada keterangan Aditya yang mengungkapkan “permainan” dari proyek ini. yaitu bahwa dialah yang menandatangani beberapa dokumen atas nama PT AJP namun menurutnya atas perintah Shonaji. “Saya yang menandatangani atas perintah Shonaji,” ungkapnya.<br /> <br /> Kasus ini berawal dari, Dokumen PT AJP yang dipinjam Iwan Suwasana kepada Hedi Karnowo karena sudah saling kenal, untuk dipergunakan mengikuti lelang proyek pembangunan gedung DPRD yang peserta hanya Satu dari 20 pendaftar, yaitu PT AJP sendiri. Namun PPKm tidak melakukan negoisasi tentang sanggup tidaknya Hedi Karnowo selaku Direktur PT AJP untuk mengerjakan. Sehingga Hedi Karno pun tidak mengetahui apakah pesertanya satau atau lebih.<br /> <br /> Setelah perjalanan proses lelang, kemudian Iwan Suwasana mengenalkan Kaiseng dan Shonaji kepada Hedi Karno untuk melaksanakan proyek tersebut. Supaya pekerjaan itu dikerjakan sesuai aturan dan ada pertanggung jawaban, serta tidak berdampak buruk PT AJP yang sudah menerima penghargaan ISO 9001, Hedi Karnow memberikan surat kuasa melalui Notaris kepada Kaiseng. Anehnya, surat kuasa tersebut tidak pernah dipergunakan Kaiseng untuk mengerjakan proyek yang didanai uang rakyat itu. Melainkan membuat sendiri dan menandatangan dokume atasnama PT AJP dengan memalsu tandatangan Hedi Karnowo.<br /> <br /> Anehnya, pekerjaan proyek tersebut belum selesai hingga akhir tahun (31 Desember 2015), dan pertambahan waktu selama 50 hari pun, (19 Pebruari 2016) pekerjaan hanya mencapai 85,095%, sementara, anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 23.254.179.457 dari nilai seluruhnya. <br /> <br /> Tidak selesainya pekerjaan tersebut karena pengawasan dari Konsultan maupun dari PPTK tidak dilakukan.  JPU juga membeberkan aliran dana dari PT AJP ke berbagai pihak diantaranya, Iwan Suwasana sebesar Rp 64.550.000; Samin, Rp 79 juta; Sunardi, Rp 518.587.500; Moch. Shonhaji, Rp 4,8 milliar; PT Parigraha, Rp 106.625.000; Sumanto, Rp 837.595.632 dan pihak lainnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp 23.254.179.457,-  (Redaksi)

News Tipikor “Benang Hitam” Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Mulai Terungkap

foto dari kiri, Sumanto, Aitya, Agus, Iwan dan Widi beritakorupsi.co – “Hitam putihnya” suatu perkara Korupsi yang melibatkan beberapa...

»

Terdakwa Jaksa Korupsi Suap, Akhirnya Akui Salah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2JMN7ZpOdOtchxuuQMH6oiSVYnnk0SHRT3fG12VMsjTX6iLf05mInp7aw_Vp8PndqUTel4pvqmq7hiQSw1WUxIwBiMd8Q-mdIoA4J2Ut-YAEj4_o4jtkVETQ90jvvcdNsrKpK7oR6avc/s1600/DSCF0271.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2JMN7ZpOdOtchxuuQMH6oiSVYnnk0SHRT3fG12VMsjTX6iLf05mInp7aw_Vp8PndqUTel4pvqmq7hiQSw1WUxIwBiMd8Q-mdIoA4J2Ut-YAEj4_o4jtkVETQ90jvvcdNsrKpK7oR6avc/s640/DSCF0271.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jaksa Ahmad Fauzi (terdakwa) saat menjadi saksi bagi terdakwa Abdul Manaf</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Sepintar-pintarnya Tupai melompat, suatu saat akan jatuh ke tanah. Barangkali ungkapan itu tepat bagi Jaksa Ahmad Fauzi, yang saat ini menyandang gelar barunya menjadi terdakwa Korupsi kasus suap senilai Rp 1,5 M, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejaskaan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Pada Selasa, 10 Januari 2017, terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi menjadi saki bagi terdakwa Abdul Manaf yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Andry Ermawan, SH, dan juga sebaliknya. Keduanya saling memberikan keterangan terkait kasus suap yang menyeret keduanya ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum.<br /><br />Tak heran, bila terdakwa yang satu ini berbeda dengan ratusan terdakwa yang pernah diadili di pengadilan Tipikor. Sebab Ahmad Fauzi adalah Jaksa yang sudah berpengalaman melakukan pemeriksaan bagi beberapa orang saksi dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan maupun profesi dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Sehingga, pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dijawabnya dengan lancar ibarat sedang melakukan pemeriksaan kepada saksi atau tersangka yang sedang diperiksanya.<br /><br />Namun, antara jawabannya dengan pertanyaan Majelis Hakim tidak sesuai. Dia mengira, bahwa Majelis hakim tak bisa menaklukkannya sebagai seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim. Dan akhirnya Jaksa penyidik yang mendai pesakitan ini mengakui salah, terkait uang sebesar Rp 1,5 milliar yang diterimanya dari Abdul Manaf (terdakwa).<br /><br />Beberapa pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, begitu lancar dijawab terdakwa namun tak satupun yang sesuai. Memang, tak salah bila atasannya selalu melibatkan Terdakwa sebagai Jaksa penyidik dalam  dalam kasus dugaan Korupsi, atau mewakili lembaganya dalam sidang Praperadilan.<br /><br />Namun saat anggota Majelis Hakim Muhammad Mahin, mendapat giliran untuk menanyai terdakwa, disaat itulah terdakwa akhirnya mengucapkan salah. Hakim Ad Hock yang satu ini memang jeli dan tak mau begitu saja mendengar jawaban terdakwa.<br /><br />“Dari tadi jawaban saudara berbelit-belit. Tapi pertanyaan saya sederhana aja. Kita ini kan penegak hukum, penyelenggara negara. Kan tidak boleh menerima sesuatau yang berhubungan dengan jabatan kita. Pertanyaan saya. Mengapa saudara menerima uang itu,” Tanya Hakim Mahin. Kemudian terdakwa mengaku salah. “Ia saya salah,” kata terdakwa Jaksa Ahmad Fauizi ini.<br /><br />Dari jawab Ahmad Fauzi sebagai saksi, bahwa Abdul Manaf tidak dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pelepasan hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang saat itu disidik Kejasaan Negeri Sumenep maupun Kejati Jatim. Dimana Ahmad Fauzi adalah salah seorang jaksa penyidik. <br /><br />Namun karena Abdul Manaf adalah sebagi orang yang membeli tanah yang menjadi kasus Korupsi itu, Abdul Manaf takut dijadikan tersangka oleh Ahmad Mauzi. Akhirnya, Abdul Manaf menawarkan sejumlah uang kepada Ahmad Fauzi melalui Abdullah yang juga kenal dengan Ahmad Fauzi. Akhirnya gayung pun bersambut. Uang sebesar Rp 1,5 milliar diatar sendiri oleh Abdul Manaf ke Kejati Jatim, diaman Ahmat Fauzi berkantor.<br /><br />Uang sebesar Rp 1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf, di bawa dari halaman Kantor Kejati ke rumah kosnya di Rainbow Family Homestay, Jalan Ketintang Baru II Surabaya. Setelah sebelumnya, Abdul Manaf menemui terdakwa Ahmad Fauzi di ruangnya di Kejati Jatim, lalu kunci mobilnya langsung diserahkan.<br /><br />Ahmad Fauzi, kembali ke ruangannya lalu menyerahkan kunci mobil ke Abdul Manaf, setelah menghanrakan sejumlah uang ke tempat kosnya, sambil mengatakan, "Sudah saya terima," lanjut JPU Jolvis, menirukan. Kemudian, pemeriksaan yang harusnya dilakukan terdakwa Ahmad Fauzi kepada Abdul Manaf tak lagi dilanjutkan.<br /><br />Uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa saat itu ternyata membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang belum lama dibentuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa, JPU menjeratnya dengan pasal berlapis dalam UU Tindak Pidana Korupsi (TPK). “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Redaksi)<br />

Tipikor Terdakwa Jaksa Korupsi Suap, Akhirnya Akui Salah

Jaksa Ahmad Fauzi (terdakwa) saat menjadi saksi bagi terdakwa Abdul Manaf beritakorupsi.co – Sepintar-pintarnya Tupai melompat, suatu s...

»

“Penyakit” JPU “Kambuh”, Sidang Terdakwa Buchori Tak Jadi Dituntut

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKQ4KDzL0ZKxNdC-MBuLXQJSypuBspNoABpk_Gi3moUir8MaXpEIKrDaU8ifZd9xCNx2-xuZCJEK_0A23DepITwmYHn2gxv0BK_TkSoXvQQrfkoqLFRoDllJ_IquY1z8-dGnm9eqyqv0/s1600/Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKQ4KDzL0ZKxNdC-MBuLXQJSypuBspNoABpk_Gi3moUir8MaXpEIKrDaU8ifZd9xCNx2-xuZCJEK_0A23DepITwmYHn2gxv0BK_TkSoXvQQrfkoqLFRoDllJ_IquY1z8-dGnm9eqyqv0/s640/Probolinggo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto dari kanan, terdakwa Buchori, Suhadak dan Sugeng</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>Surabaya, bk</b> – Ternyata “penyakit” tiba-tiba saat dipersidangan tidak hanya dialami terakwa kasus perkara Korupsi yaitu, lupa, diam dan nggak ingat, melainkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga punya “penyakit” bawaan yang terkadang “kambuh” di saat situasi dan kondisi (sikon) tak memungkinan.<br /> <br /> Seperti yang “dialami” JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, saat persidangan Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, ternyata karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Pada Senin, 9 Januari 2017, Sidang perkara Korupsi DAK Pendidikan Pemkot Probolinggo yang menyeret mantan Wali Kota Probolinggo, Buchori dan Wakil Wali Kota (aktif) Suhadak serta Sugeng selaku Konsultan, yang seyogyanya pembacaan surat tuntutan akhirnya harus tertunda karena “penyakit” JPU yang belum siap membacakan surat tuntannya.<br /> <br /> “Belum siap tuntutan, Majelis,” kata JPU beralasan. Sementara terdakwa Buchori tetap duduk disamping PH-nya tidak duduk di kursi terdakwa.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji pun mengingatkan JPU dan mnejelaskan, agar sidang perkara yang dibawanya ke Pengadilan Tipikor selesai sebelum Ketua Majelis Hakim pindah tugas karena sudanh menerima SK tanggal 20 Januari 2017. <br /> <br /> “Terakhir tanggal 19 karena tanggal 20 bulan ini, saya sudah menerima SK. Saya tidak tahu apakah ijin untuk memperpanjang waktu hingga perkara ini selesai, harun emnunggu. Jadi tuntutan kita tunda satu minggu tanggal 16 (16 Januari 2017.red). bagi terdakwa maupun PH-nya agar dari sekarang dicicl untuk mebuat pledoinya, ya,” saran Hakim Mateus.<br /> <br /> Hasil dari belum siapnya JPU membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Buchori, juga “menular” ke terdakwa Wakil Wali Kota (non Aktif) Suhadak. Namun dalam persidangan dengan terdakwa Suhadak (perkara terpisah) berbeda. Sebab, terdakwa duduk di kursi terdakwa lajimnya persidangan. <br /> Namun sedikit aneh. Menjelang akhir perkara ini selesai, Majelis Hakim justru mengeluarkan “jurus maut”  penetapan penahanan bagi terdakwa Suhadak. Penahanannya pun bukan di Rutan (rumah tanahan negara) atau di Lapas (lembaga pemasyarakatan) atau pun tahan rumah, melian hanya tahanan Kota Probolinggo.<br /> <br /> “Saudara terdakwa kami tahan selama tiga puluh hari terhitung dari sekarang. Saudara tidak ditahan disana di Rutan atau tahanan rumah, tetapi hanya tahanan Kota. Jadi anda hanya boleh di Kota Probolinggo tidak boleh keluar kecuali saat persidangan. Kalau saudara mau keluar kota, anda harus ijin,” kata Hakim Mateus.<br /> <br /> Sekedar mengingat. Tiga terdakwa ini (Buchori, Suhadak dan Sugeng) sempat ditahan beberapaa hari oleh penyidik Kejaksaan Agung RI yang menangani perkara Korupsi DAK Pendidikan Kota Probolinggo mulai dari Jilid I dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan serta terdakwa lainnya. Namun tak semua terdakwa mengalami nasib baik seperti ketiga terdakwa. <br /> <br /> Hanya beberapa hari ditahan lalu dikeluarkan dengan alasan sakit. Dan sejak itu hingga sekarang, status tahanan terdakwa tak jelas. Faktanya, Majelis Hakim baru mengeluarkan surat penanahan Kota terhadap terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017. Dan sudah pasti berbeda dengan tersangka/terdakwa yang ditangani oleh KPK, karena tak seorang terdakwa pun bisa mengalami seperti yang dialami terdakwa yang ditangani oleh Kejasaaan. Bila demikian, apakah ada rasa takut bagi pejabat di negeri ini untuk menggerogoti uang rakyat ?<br /> <br /> Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /> <br /> Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /> <br /> Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  <br /> <br /> “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. <br /> <br /> Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor “Penyakit” JPU “Kambuh”, Sidang Terdakwa Buchori Tak Jadi Dituntut

Foto dari kanan, terdakwa Buchori, Suhadak dan Sugeng Surabaya, bk – Ternyata “penyakit” tiba-tiba saat dipersidangan tidak hanya dial...

»