KPK Menahan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Diduga Terima Suap Pengelolaan Dana Hibah Sebesar Rp 1 M Dari Kades Jelgung

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: large;">#Selain Sahat Tua Simanjuntak, KPK juga menahan Tiga Tersangka lainnya, yaitu Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak), Abdul Hamid (Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang) Selaku Koordinator Pokmas dan Ilham Wahyudi, Koordinator Lapangan Pokmas#</span>  </span>  <br /></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKMNcWZ6mVtfIaDJUyo1Swghx9ou66gX4zfsdP-mW9_k4gqPROlFrZBkwZnIgAZyWAP7FFjSrl8fLxBtPdBrWKNAehS7kMFvIDu-G26SgvGFW6KsREdwz6FYXqcaGKXPiVT_sYVnfa9Dbg5M4JVPUqKz9DB5NwiFNwLYru-z9fMCX4FOnLtIZPEmwi/s480/Sahat%20Simanjuntak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="417" data-original-width="480" height="556" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKMNcWZ6mVtfIaDJUyo1Swghx9ou66gX4zfsdP-mW9_k4gqPROlFrZBkwZnIgAZyWAP7FFjSrl8fLxBtPdBrWKNAehS7kMFvIDu-G26SgvGFW6KsREdwz6FYXqcaGKXPiVT_sYVnfa9Dbg5M4JVPUqKz9DB5NwiFNwLYru-z9fMCX4FOnLtIZPEmwi/w640-h556/Sahat%20Simanjuntak.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Kamis, 15 Desember 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan status Tersangka dan menjebloskan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak ke Rutan (rumah tahanan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur, Jakarta setelah Tertangkap Tangan  bersama Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak), Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas, pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1 miliar <br /><br />Kasus Tangkap Tangan atau OTT KPK terhadap Tersangka Sahat Tua P. Simanjuntak karena diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari total 2 miliar rupiah melalui Staf Ahlinya, Rusdi dari Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dengan perantara Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai uang muka (ijon) pengalokasian dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024<br /><br />Selain Sahat Tua Simanjuntak, KPK juga menetapkan status Tersangka dan menahan Rusdi, Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak, Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang) Selaku Koordinator Pokmas dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas. Hal itu disampaikan Plt. Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Jumat, 16 Desember 2022 sekitar pukul 02.45 Wib<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, dalam kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK mengamankan 4 orang pada Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 20.30 Wib di wilayah Jawa Timur, yaitu :<br />1). STPS (Sahat Tua P. Simandjuntak, tidak dibacakan), Wakil Ketua DPRD Provinisi Jawa<br />Timur periode 2019 - 2024.<br /><br />2). RS (Rusdi, tidak dibacakan), Staf Ahli STPS.<br /><br />3). AH (Abdul Hamid, tidak dibacakan), Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten<br />Sampang sekaligus selaku Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat).<br /><br />4). IW alias Eeng (Ilham Wahyudi, tidak dibacakan), Koordinator lapangan Pokmas (Kelompok Masyarakat).<br /><br />Lebih lanjut Ali menjelaskan, kronologis Tangkap Tangan diawali dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyerahan sejumlah uang kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya terkait pengurusan alokasi dana hibah.<br /><br />Rabu, 14 Desember 2022, Tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS sebagai perwakilan STPS disalah satu Mall di Surabaya. Masih dihari yang sama, sekitar pukul 20.30 Wib, Tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda, yaitu:<br />a. STPS dan RS diamankan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur<br />b. AH dan IW, masing-masing diamankan di rumah kediamannya di Kabupaten Sampang.<br /><br />“Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa SGD dan USD dengan jumlah sekitar Rp1 Miliar,” kata Ali<br /><br />Lebih lanjut Ali menjelaskan, para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan digedung Merah Putih KPK.<br /><br />Didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan<br /><br />Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka Penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai Tersangka, sebagai berikut;<br /><br />1). STPS (Sahat Tua P. Simandjuntak, tidak dibacakan), Wakil Ketua DPRD Provinisi Jawa<br />Timur periode 2019 s/d 2024.<br /><br />2) RS (Rusdi, tidak dibacakan), Staf Ahli STPS.<br />3) AH (Abdul Hamid, tidak dibacakan), Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten<br />Sampang sekaligus selaku Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat).<br /><br />4) IW alias Eeng (Ilham Wahyudi, tidak dibacakan), Koordinator lapangan Pokmas (Kelompok<br />Masyarakat).<br /><br />Sebagai kebutuhan dari proses penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka untuk 20<br />hari pertama terhitung mulai tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023, yaitu:<br />1). STPS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur<br />2). RS ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC<br />3). AH ditahan di Rutan pada Kavling C1 gedung ACLC<br />4). IW ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Konstruksi perkara diduga telah terjadi :</span></b><br />Untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 Triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Distribusi penyalurannya antara lain melalui kelompok masyarakat (Pokmas) untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan.Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dan usulan dari para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang satu diantaranya Tersangka STPS.<br /><br />Tersangka STPS yang menjabat anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 s/d 2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka (ijon).<br /><br />Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut yaitu Tersangka AH selaku Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat).<br /><br />Diduga ada kesepakatan antara Tersangka STPS dengan Tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon maka Tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20 % dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan sedangkan Tersangka AH mendapatkan bagian 10 %.<br /><br />Besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas yang penyalurannya difasilitasi oleh Tersangka STPS dan juga dikoordinir oleh Tersangka AH selaku koordinator Pokmas yaitu,<br />a. Ditahun 2021 telah disalurkan sebesar Rp40 Miliar<br />b. Ditahun 2022 telah disalurkan sebesar Rp40 Miliar<br /><br />Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali dipeoleh Pokmas, Tersangka AH kemudian kembali menghubungi Tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar Rp2 Miliar.<br /><br />Mengenai realisasi uang ijon tersebut dilakukan pada Rabu (13/12/2022) dimana Tersangka AH melakukan penarikan tunai sebesar Rp1 Miliar dalam pecahan mata uang rupiah disalah satu Bank di Sampang dan kemudian menyerahkannya pada Tersangka IW untuk dibawa ke Surabaya.<br /><br />Selanjutnya Tersangka IW menyerahkan uang Rp1 Miliar tersebut pada Tersangka RS sebagai orang kepercayaan Tersangka STPS di salah satu mal di Surabaya. Setelah uang diterima, Tersangka STPS memerintahkan Tersangka RS segera menukarkan uang Rp1 Miliar tersebut disalah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang<br />SGD dan USD.<br /><br />Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada Tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisa Rp1 Miliar yang dijanjikan Tersangka AH akan diberikan pada Jumat (16 Desember 2022)<br /><br />Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, Tersangka STPS telah menerima uang sekitar Rp5 Miliar. Berikutnya Tim Penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan terkait jumlah uang dan penggunaannya yang diterima Tersangka STPS.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Para Tersangka tersebut disangkakan :</span></b><br />Sebagai Pemberi yaitu AH dan IW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang<br />Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />Sebagai Penerima yakni STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.<br /><br />Modus korupsi ijon dana hibah di daerah telah mencederai semangat pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat.<br /><br />Oleh karenanya KPK terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan desa melalui Monitoring for Prevention (MCP), Jaga.id, dan program Desa Antikorupsi dalam pengelolaan APBD, DAU, DAK, maupun dana desa agar dilakukan secara transparan, akuntable, dan partisipatif sehingga setiap rupiah uang negara harus dipastikan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Menahan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Diduga Terima Suap Pengelolaan Dana Hibah Sebesar Rp 1 M Dari Kades Jelgung

#Selain Sahat Tua Simanjuntak, KPK juga menahan Tiga Tersangka lainnya, yaitu Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak), Abdul Hamid (Kepala D...

»

KPK Benarkan Ada OTT Di Surabaya Sebanyak 4 orang

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7X_2TYeeMcLTlyHItciB1_drS0fQzgoRk4JAHNwoXTS-7grrtlcwg6voXlg5UmvmEFV9A4YXhkLWzllnHhmc0qxU-50Sn-PoPcGJfXuQJHO7tP_xTckgcVPZuZdZPNi4B9L377UN4Ov23xpgMPMDqYkd4YS76ueUrbvYsoRVzliqsXtC-a3WCMwVp/s400/kpk%20ri.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="400" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7X_2TYeeMcLTlyHItciB1_drS0fQzgoRk4JAHNwoXTS-7grrtlcwg6voXlg5UmvmEFV9A4YXhkLWzllnHhmc0qxU-50Sn-PoPcGJfXuQJHO7tP_xTckgcVPZuZdZPNi4B9L377UN4Ov23xpgMPMDqYkd4YS76ueUrbvYsoRVzliqsXtC-a3WCMwVp/w640-h638/kpk%20ri.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap beberapa orang di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu, 14 Desember 2022. Hal itu dikatakatan Plt. Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Kamis dinis hari<br /> <br />“Benar, tadi malam KPK melakukan tindakaan taangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya, Jawa Timur,” ucap Ali tanpa merinci jumlah nama-nama yang diamankan<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYjmAyKhuQHOKDYvF8nWj2PfImDRFEYORrLjwmYy4QhoRgjANs9XfhcsbIlbHttwU48CeZgVLxE52ZpJRl7OHHEyeWQ7Agov8Rw8oAodnpGOBo6Grb-Cgnf9ruFsdID0lAQOXUsOJBm2wCooJaVj-RaruknXTd1FMR23lj5_E_zxUpNOu1l9GIJCuy/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYjmAyKhuQHOKDYvF8nWj2PfImDRFEYORrLjwmYy4QhoRgjANs9XfhcsbIlbHttwU48CeZgVLxE52ZpJRl7OHHEyeWQ7Agov8Rw8oAodnpGOBo6Grb-Cgnf9ruFsdID0lAQOXUsOJBm2wCooJaVj-RaruknXTd1FMR23lj5_E_zxUpNOu1l9GIJCuy/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div>Ali mengatakan, saat ini KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan dan setelah itu KPK akan menyampaikan secara lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian dari keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim.Sejauh ini ada 4 orang yang sudah ditangkap salah satunya pimpinan DPRD Jatim. Selain itu ada 3 orang lainnya yang  turut pula diamankan terdiri staf ahli di DPRD dan swasta. Perkembangannya segera disampaikan," kata Ali<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara informasi yang diterima beritakorupsi.co dari berbagai sumber mengatakan bahwa yang diamankan lembaga Antirasuah itu adalah ‘Wakil Ketua DPRD Jatim dan salah satu kontraktor’. (Jnt)</div>

News Tipikor  KPK Benarkan Ada OTT Di Surabaya Sebanyak 4 orang

BERITA KORUPSI .CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhada...

»

Proyek Dinas PKP Kota Batu Bernilai Miliaran Terancam Mangkrak?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhofb3U9TPeab2mA2H1HBq5N5eBgFp7OY1BhSANF5IO0dOu8XUV0cpRVjoKj3t0K9vHHqOYwbINZU_h6yu0C1PRy0JiIcw2uKjHBb5-uwim60csJet0lziBUXX_ZOGbIm6WGGi5L3CukvjVfVVgRfjlMVGi7EKjVYSEXHvnQ7U-kQ9EBp8U7COXjdgs/s866/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="768" height="739" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhofb3U9TPeab2mA2H1HBq5N5eBgFp7OY1BhSANF5IO0dOu8XUV0cpRVjoKj3t0K9vHHqOYwbINZU_h6yu0C1PRy0JiIcw2uKjHBb5-uwim60csJet0lziBUXX_ZOGbIm6WGGi5L3CukvjVfVVgRfjlMVGi7EKjVYSEXHvnQ7U-kQ9EBp8U7COXjdgs/w656-h739/2.jpg" width="656" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><div style="text-align: justify;">Proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Jawa Timur untuk pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu yang menelan anggaran APBD Kota Batu tahun anggaran (TA) 2022 sebesar Rp2.682.435.100 dengan Nomor SPK: 640/LVRI-153-3/PK/DAU/422.109/2022 tanggal SPK 12 September 2022 yang dikerjakan oleh CV Andika Putra yang berkantor di Sumenep, Madura selaku pemenang lelang, Konsultan Perencana CV Karya Cipta Gemilang dan Konsultan Pengawas CV Aka Design & Egenering terancam mangkrak karena sudah 90 hari kalender dari 100 hari kalender untuk lamanya pekerjaan baru mencapai 38.398 % per tanggal 27 November 2022 berdasarkan data yang diperoleh tim di lapangan, padahal Dinas PUPR telah membayar uang muka sebesar Rp800 juta<br /><br />“Bukan saya. Saya manager CV Andika Putra tapi sudah sebulan ini diambil alih langsung oleh Pak Prayit (Prayitno selaku Direktur CV Andika Putra). Jadi lebih baik tanyakan langsung ke Pak Prayit aja,” kata Suwito saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Senin, 12 Desember 2022. Sementara Prayitno selaku Direktur CV Andika Putra tak merespon sama sekali saat dihubungi baik melalui pesan maupun telepon <br /><br />Dari hasil penelusuran tim dilapangan pada Senin, 12 Desember 2022, tak ada kegiatan sama sekali sejak dua pekan lalu. Bahkan sumber dilapangan menyebutkan, lima (5) suplayer yang menyuplai bahan matrial untuk pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu belum juga dibayar<br /><br />Anehnya, sekalipun proyek milik Pemkot Batu ini terancam mangkrak dan bahkan dua pekan tidak ada kegiatan sama sekali oleh CV Andika Putra, belum ada tindakan tegas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto<br /><br />Bangun Yulianto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu sekaligus PPKm (pejabat pembuat komitmen) saat dihubungi melalui telepon WhastApp, Senin, 12 Desember 2022 menjelaskan, baru melakukan surat teguran sebanyak dua kali dan akan memberikan kesempatan kepada CV Andika Putra untuk menyelesaikan proyek<br /><br />“Sudah kita lakukan teguran sebanyak dua kali, dan minggu ini untuk yang ketiga klainya sekaligus terkahir. Kita akan tanyakan apakah masih bersedia untuk menyelesaikannya. Kalau masih bersida kita cek kesangguapan modalnya, dan kita akan kenakan denda per hari sebesar dua juta enam ratus. Dan pembayarannyapun akan dilakukan tahun 2023 dan diambil dari DAK (dana alokasi khusus). Kalau tidak bersedia, kita akan putus kontrak, uang asuransi dan uang muka akan kita klaim dan masuk dalam daftar hitam,” kata Bangun, dan hal senada juga disampaikan sebelumnya oleh Syeh Zaenal Arifim selaku PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan)<br /><br />Anehnya lagi adalah terkait penjelasan Bangun Yulianto tentang pembayaran bila CV Andika Putra menyelesaikan pelaksanaan pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu akan diambilkan dari DAK<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah dana alokasi khsus (DAK) untuk pembayaran kepada CV Andika Putra atas penyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu dapat diambilkan begitu saja tanpa ada pembahasan anggaran terlebih dahulu atara TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Kota Batu dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Batu? <br /><br />Atau baru akan dibahas kemudian dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) Kota Batu tahun anggaran 2023 bila CV Andika Putra menyatakan bersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ? Atau proyek ini akan bermasalah hukum??? <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, teguran baru diberikan sebanyak dua kali, sementara hasil pekerjaan sejak ditandatangainnya SPK (surat peririntah kerja) antara PPKm dan CV Andika Putra pada tanggal 12 September 2022 dengan waktu pekerjaan 100 hari kalender baru mencapai 38.398 persen. Bahwan sejak dua pekan lalu tidak ada kegiatan sama sekali. (Jnt/Agt)<br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Proyek Dinas PKP Kota Batu Bernilai Miliaran Terancam Mangkrak?

BERITA KORUPSI .CO - Proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Jawa Timur untuk pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun...

»

Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Di Vonis 3.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum Terdakwa, Iwan Harimurti:</b></u> “Uang Rp45 juta dalam tuntutan Jaksa tidak disinggung dalam Putusan tetapi Terdakwa dinyatakan terbukti Korupsi. Dimana Korupsinya, barang yang dijual bukan aset atau milik Pemkot Surabaya tetapi milik masyarakat pelanggar Perda yang sewaktu-waktu dapat diambil.”</span> </span> </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_sj7QXlUYnh9Ps5l3qdSFzpKG5n4h672OU2WrruO1dz-xisF5VnLxGp4msumLy2CIuaXmLhCJi4McHB1i7mfgdiN2oHaSH1Ex7H4eRLGKM21XnRzZQNQfuxoaq5b-xA-BZp1NZrDSpxs8nbbrNCBwpDWAgKqNaSQfEeNlfWG4lTmAEoQrDMzfCy0X/s640/sat%20pol%20pp4.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="406" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_sj7QXlUYnh9Ps5l3qdSFzpKG5n4h672OU2WrruO1dz-xisF5VnLxGp4msumLy2CIuaXmLhCJi4McHB1i7mfgdiN2oHaSH1Ex7H4eRLGKM21XnRzZQNQfuxoaq5b-xA-BZp1NZrDSpxs8nbbrNCBwpDWAgKqNaSQfEeNlfWG4lTmAEoQrDMzfCy0X/w406-h640/sat%20pol%20pp4.jpg" width="406" /></a></div><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 07 Desember 2022, menghukum Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman (Trantib) Masyarakat  Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya dengan pidana penjara selama Tiga (3) tahun dan Enaam (6) bulan denda sebesar Rp100 juta Subsider pidana kurangan selama enam (6) bulan karena Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan jabatan menjual barang-barang hasil sitaan petugas Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Surabaya dari gudang penyimpanan di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada bulan Mei 2022 sebesar Rp500 juta<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Ferri Jacom yang menjual barang-barang hasil Sitaan Petugas Sat Pol PP Kota Surabaya yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali adalah melanggar (Dakwaan Primer) Pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Dituntut 5 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html</a><br /><br />Baca juga: Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Diadili Korupsi Karena Jual Barang Sitaan Sebesar Rp500 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html</a> </span></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Ferri Jacom dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Rabu, 7 Desember 2022 yang Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri JPU Kejari Surabaya maupun Tim Penasehat Hukum-nya, Iwan Harimurti dan Abd. Saleh dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) milik Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur di Jalan A. Yani Surabaya <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6eLrLAIpjoXOVsnd9lx5hqSt45ngAZMkrfFZ7rqIyCUfcenfSp7UQaL4eoQsiSYWooR0bs84dDX8Iwmb4He-lJ4gljSTkyINImKOl_gsEaVfb2LEhKvAI-oWYHCrY5e68MUhPigGfHCu-vcSYLqlymuNiz-MuKKzAeX_sXYiRW0uPNengqEuAFAS5/s1600/JPU%20Sby.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6eLrLAIpjoXOVsnd9lx5hqSt45ngAZMkrfFZ7rqIyCUfcenfSp7UQaL4eoQsiSYWooR0bs84dDX8Iwmb4He-lJ4gljSTkyINImKOl_gsEaVfb2LEhKvAI-oWYHCrY5e68MUhPigGfHCu-vcSYLqlymuNiz-MuKKzAeX_sXYiRW0uPNengqEuAFAS5/w640-h288/JPU%20Sby.jpg" width="640" /></a></div>Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupi. Sedangkan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan, belum pernah di hukum dan menjadi tulang punggung kelaurga   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ferri Jacom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 10 huruf a jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si dengan pidana penjara selama Tiga (3) tahun dan Enaam (6) bulan dan denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Sehingga Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan selam tujuh (7) hari kalender terhadap Terdakwa maupun JPU untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsc-z006nPjbprslx-dv12L8azCg8LnfEJgyf8iiX142NfjnN10FQdpXoIRMo8O-kyu-h-ugeAUR6Ab2W-HWswIiXM65ZkKj2-LSMFkO8HiAmGQ_xcMbCTOgFJ8GrtcLplQI9C65RFYl2DZRAJP7o7_pnCyIYEVuWSI6DQnuyaNdT5h-1RkqMAXJqZ/s621/FERRI.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="621" data-original-width="439" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsc-z006nPjbprslx-dv12L8azCg8LnfEJgyf8iiX142NfjnN10FQdpXoIRMo8O-kyu-h-ugeAUR6Ab2W-HWswIiXM65ZkKj2-LSMFkO8HiAmGQ_xcMbCTOgFJ8GrtcLplQI9C65RFYl2DZRAJP7o7_pnCyIYEVuWSI6DQnuyaNdT5h-1RkqMAXJqZ/w452-h640/FERRI.jpg" width="452" /></a></div><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim, Penasehat Huukum Terdakwa, Iwan Harimurti kepada wartawan mengatakan, bahwa Majelis Hakim tidak menyinggung uang sebesar Rp45 juta yang masuk dalam tuntutan Jaksa<br /><br />“Majelis Hakim tidak menyinggung uang sebesar empat puluh lima juta padahal masuk dalam tuntutan Jaksa yaitu dirampas untuk neara. Lalu mau dikemanakan uang itu?,” kata Hari dengan nada tanya<br /><br />Iwan Harimurti mengatakan, bahwa pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim namun sekaligus mempertanyakan tindak pidana Korupsi mana yang dilakukan oleh Terdakwa. Alasannya, karena barang-barang yang dijual bukanlah aset atau milik Pemkot Surabaya<br /><br />“Kalau dikatakan bahwa Terdakwa Korupsi, Korupsi yang mana? Yang dijualkan bukan aset atau barang milik Pemkot Surabaya tetapi milik masyarakat pelanggar Perda yang sewaktu-waktu dapat diambil dan itu dijelaskan JPU dalam tuntutan. Makanya kami akan banding dan meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk menggelar persidangan,” ucapnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Di Vonis 3.6 Tahun Penjara

Penasehat Hukum Terdakwa, Iwan Harimurti: “Uang Rp45 juta dalam tuntutan Jaksa tidak disinggung dalam Putusan tetapi Terdakwa dinyatakan te...

»

KPK Akhirnya Menjebloskan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron Ke Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron, KPK juga menjebloskan 5 Kepala Dinas Kab. Bangkalan yaitu Kepala BKPSDA; Kadis PUPR; Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Kadis PMD dan Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja#</span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOwQlxIzDxW-LFpp1yQel8lrTmwg4rD-sg67HyuDzHykFgi0AUFdbPLvFlTD0Cjgzca3KEYyEeiXNv25jJoNaBVZd4DrcKgvKivnqt_VnK4JMszBTomMQwlW8nwrA6tVmCy9dKyePkputGwPobL58wZnK4DM8dJzQxayFvfqx_q8M6LgCMA2THhgN/s754/Tersangka%20R.%20KH.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="754" data-original-width="502" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOwQlxIzDxW-LFpp1yQel8lrTmwg4rD-sg67HyuDzHykFgi0AUFdbPLvFlTD0Cjgzca3KEYyEeiXNv25jJoNaBVZd4DrcKgvKivnqt_VnK4JMszBTomMQwlW8nwrA6tVmCy9dKyePkputGwPobL58wZnK4DM8dJzQxayFvfqx_q8M6LgCMA2THhgN/w426-h640/Tersangka%20R.%20KH.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" width="426" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjebloskan Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023 yakni R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI) Ke Penjara di Rutan KPK gedung Merah Putih, Rabu, 7 Desember 2022 setelah KPK menetapkannya sebagai Tersangka pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) jual beli jabatan antara Rp50 hingga Rp150 juta dan fee proyek sebesar 10 persen sejak menjabat Bupati Bangkalan<br /><br />KPK menjerat RALAI (R. Abdul Latif Amin Imron) melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br /><br />R. KH. Abd. Latif Amin Imron ini menjabat Bupati Bangkalan sejak 2018 hingga 2023, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Kabupaten Bangkalan, sedangkan Bupati dijabat saudaranya yaitu  R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon<br /><br />Ada yang menarik dari kedua orang penting di Kabupaten Bangkalan ini, yaitu terkait kasus Korupsi ‘Kambing Etawa’ tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 <br /><br />R. KH. Abd. Latif Amin Imron yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan dan R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon yang saat itu menjabat sebagaai Bupati Bangkalan diduga terlibat<br /><br />Kasus Korupsi ‘Kambing Etawa’ tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427, ada rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes yang dipergunakan untuk pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se-Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan. Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD<br /><br />Anehnya, Kejaksaan Negeri Bangkalan hingga hari ini “tak berani menyeretnya”. Yang diseret dalam perkara ini untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hanya dua Tersangka yang kini berstatus Terpidana, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Padahal, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan yang saat itu dijabat Iqbal menjelaskan, kemungkinan besar akan melakukan penyidikan baru bagi pihak-pihak yang diduga terlibat mulai dari proses penyusunan anggaran ABPD, pelaksanaan kegiatan  hingga laporan pertanggungjawaban. <br /><br />“Kemungkinan besar akan ada penyidikan baru tapi setelah kami menerima dan membaca putusan Majelis Hakim secara lengkap, yang rencanaya hari Senin (4 Mei 2020) baru bisa peroleh,” kata Iqbal, Kamis, 30 April 2020 <br /><br />Bahkan saat ditanya, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, mantan Ketua DPRD R. KH. Abd. Latif Amin Imron termasuk tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Tim Banggar (Badan Anggaran) PPRD, para Kepala Desa selaku penerima, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E (mantan pegawai Bank BRI yang sekarang di Bank Mega) bisa jadi tersangka?<br /><br />Dan dengan tegas saat itu Iqbal selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan mengatakan, semua yang terlibat termasuk Bupati dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan termasuk Bupati. Dalam persidangan kan sudah terungkap jelas, dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk menjelaskannya, Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Jadi untuk penyidikan baru, saya jawab, kemungkinan besar ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.<br /><br />Sementara dalam kasus jual beli jabatan fee proyek, KPK tidak hanya menjebloskan Tersangka R. KH. Abd. Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan melainkan ada lima (5) tersangka selaku pemberi hadiah atau janji berupa uang yang dianggap suap, yaitu Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur; Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditahan di di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur; Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur ; Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC<br /><br />Kepada beritakorupsi.co, Plt. Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri menjelaskan; KPK akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur<br /><br />Lebih lanjut Ali menjelaskan, bahwa diawali dengan adanya laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan informasi dan data sehingga ditemukan adanya peristiwa pidana berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan guna mencari dan mengumpulkan keterangan serta bukti-bukti sehingga membuat terangnya peristiwa pidana dan menemukan serta mengumumkan Tersangka, sbb :<br /><br />1. RALAI Bupati Bangkalan Periode 2018 s/d 2023.<br />2. AEL, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan.<br />3. WY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.<br />4. AM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan.<br />5. HJ, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.<br />6. SH, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.<br /><b><span style="font-size: medium;"><br />Kronologis Penangkapan</span></b><br />• Rabu, (7 Desember 2022), Tim Penyidik melakukan pemanggilan secara patut pada para Tersangka untuk hadir di Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.<br /><br />• Selesai pemeriksaan, selanjutnya Tim Penyidik melakukan upaya paksa penangkapan para Tersangka.<br /><br />• Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan Penyidikan dan mempercepat proses Penyidikan serta penyelesaian perkara (the sunrise and the sunset principle).<br /><br />• Berikutnya para Tersangka dibawa ke Jakarta dan menuju ke gedung Merah Putih KPK guna dilakukan pemeriksaan lanjutan.<br /><br />Terkait kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka, masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022, sbb :<br />1. RALAI ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih<br />2. AEL ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur<br />3. WY ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur<br />4. AM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur<br />5. HJ ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC<br />6. SH ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC<br /><b><span style="font-size: medium;"><br />Konstruksi perkara, diduga telah terjadi :</span></b><br />• Dalam jabatannya selaku Bupati Bangkalan periode 2018 s/d 2023, Tersangka RALAI memiliki wewenang diantaranya untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para ASN di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.<br /><br />• Kurun waktu 2019 s/d 2022, Pemkab Bangkalan atas perintah Tersangka RALAI membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4.<br /><br />• Melalui orang kepercayaannya, Tersangka RALAI kemudian meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.<br /><br />• Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh Tersangka RALAI yaitu Tersangka AEL, Tersangka WY, Tersangka AM, Tersangka HJ, dan Tersangka SH.<br /><br />• Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima Tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan.<br /><br />• Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta s/d Rp150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari Tersangka RALAI.<br /><br />• Selain itu diduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh Tersangka RALAI karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 % dari setiap nilai anggaran proyek.<br /><br />• Jumlah uang yang diduga telah diterima Tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp5,3 Miliar.<br /><br />• Sedangkan penggunaan uang-uang yang diterima Tersangka RALAI tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, diantaranya untuk survey elektabilitas.<br /><br />• Disamping itu, Tersangka RALAI juga diduga menerima pemberian lainnya diantaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Penyidik.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Atas perbuatannya Para Tersangka disangkakan :</span></b><br />• AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />• RALAI sebagai Penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br /><br />Ali mengatakan, KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan fasilitasi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mendukung penuh proses penyidikan perkara ini.<br /><br />KPK prihatin modus korupsi jual beli jabatan masih rentan terjadi korupsi, karena itu KPK akan terus melakukan upaya pencegahan dan monitoring melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada fungsi koordinasi supervisi.<br /><br />KPK mengimbau seluruh kepala daerah untuk melaksanakan manajemen ASN secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government, dengan mengindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Akhirnya Menjebloskan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron Ke Penjara

#Selain Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron, KPK juga menjebloskan 5 Kepala Dinas Kab. Bangkalan yaitu Kepala BKPSDA; Kadis PUPR; Kepala Din...

»