MKP (Ex. Bupati Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Rp48.1 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan dalam Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Mustofa Kamal Pasa karena diduga ada aliran duit untuk dana Kampanye pencalonan Wali Kota#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgttCnz16sKQtny9rfV9pCxF99S4bf1ID0Kth1-CMa2JRraX50KYPpsC6ZcvQSn66_GUdUNHZeD7_2QQzFBvORyn_K_fIz36vjv4fTgvGdOD3NhOUaiTbSFV6RZYRXILKF4czATJ1fjKQUYsh3w6UhVNF6sMeTiU0gvkNbL2oE7agCX5G1SPXv9ZHt0=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgttCnz16sKQtny9rfV9pCxF99S4bf1ID0Kth1-CMa2JRraX50KYPpsC6ZcvQSn66_GUdUNHZeD7_2QQzFBvORyn_K_fIz36vjv4fTgvGdOD3NhOUaiTbSFV6RZYRXILKF4czATJ1fjKQUYsh3w6UhVNF6sMeTiU0gvkNbL2oE7agCX5G1SPXv9ZHt0=w640-h288" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Hari ini (Kamis, 20 Januari 2022), Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto perode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020, kembali diadili untuk yang ketiga kalinya dalam perkara Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan barang lainnya yang dianggap Suap dan perkara Tindak Pidana Pencucuian uang sebesar Rp48.192.714.586 (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)</div><div style="text-align: justify;"> <br />Kasus yang pertama yang menyeret Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP ini berawal pada tahun 2018 lalu, dimana si MKP diseret oleh KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi suap karena menerima uang sebesar Rp2.250.000.000 dari Onggo Wijaya terkait pemberia 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, MKP di Vonis pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.250.000.000 subsider pidana penjara selama satu  (1) tahun serta pencabutan hak politik selama 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya pada Senin lalu, 21 Januari 2019. Sedangkan tuntutan JPU KPK adalah (Jum'at, 28 Desember 2018) dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp750 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uaang pengganti sejumlah Rp2.750.000.000 subsider pidana penjara selam 2 tahun. jadi saat ini si MPK berstatus Terpidana Koruptor selama 8 tahun<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAeLMWWiCdFoSLY5pcS3F7f6W3P_X9a_l11F8-O1r8efbHKO_9oC10z6Si5LCa42OZ64-gxxlDHDNHxU6Vgtnix8_wDuT0Nn5qU7YJGylH_1n2Zz0HkKPN9CsiXU7th7RH5vMdyuf5lZ4aDTAHOoGw5bxDK1w60bc8H5oq1DnYdMMvtNuVrn1QSsKm=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAeLMWWiCdFoSLY5pcS3F7f6W3P_X9a_l11F8-O1r8efbHKO_9oC10z6Si5LCa42OZ64-gxxlDHDNHxU6Vgtnix8_wDuT0Nn5qU7YJGylH_1n2Zz0HkKPN9CsiXU7th7RH5vMdyuf5lZ4aDTAHOoGw5bxDK1w60bc8H5oq1DnYdMMvtNuVrn1QSsKm=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Terdakwa Mustofa Kamal Pasha Bupati (nono aktif) Mojokerto, Tak Puas Vonis 8 Tahun Penjara ? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2019/01/terdakwa-mustofa-kamal-pasha-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2019/01/terdakwa-mustofa-kamal-pasha-bupati.html</a></span><br /><br />Sedangkan kasus yang kedua adalah penyidikan Polda Jatim dalam perkara Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Majelis Hakim menhukum (Vonis) si MKP dengan pidana pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan (Rabu, 19 Januari 2022). Sedangkan tuntutan JPU adalah dengan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kuruan. Uang pengganti dalam tuntutan maupun putusan tidak dibebankan karena sudah dibebankan kepada Terdakwa/Terpidana Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto yang sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada tahun lalu (Kamis, 10 Desember 2020). Dalam perkara ini, si MKP kemungkinan berstatus Terpidana karena si MKP menerima putusan. Walau JPU hingga hari ini (Kamis, 20 Januari 2022) masih belum menentukan sikap apakah banding atau tidak. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSYLUM3RfxSYJ7DWszguuAZBYGncQ9dxgbSPk8XeoFd1PMTKR6sO31TXnBwRtvYiH9exoyQNhwmEeCCY7HsQasghzy6j77OV--yPIwqB_aw4fOGJTDCcBAA7Wx0FnqWYHWHgjwX9ieoRaQ0a5aCKBMQa8aCvD4xutsK7fNVCPdlQ-MPVt7GO6MPeZN=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSYLUM3RfxSYJ7DWszguuAZBYGncQ9dxgbSPk8XeoFd1PMTKR6sO31TXnBwRtvYiH9exoyQNhwmEeCCY7HsQasghzy6j77OV--yPIwqB_aw4fOGJTDCcBAA7Wx0FnqWYHWHgjwX9ieoRaQ0a5aCKBMQa8aCvD4xutsK7fNVCPdlQ-MPVt7GO6MPeZN=w640-h504" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan terpidana Mustofa Kamal Pasa (mantan Bupati Mojokerto)</span></span></td></tr></tbody></table>Pekara yang ketiga (Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp48.1 M) ini adalah berawal dari perkara yang pertama sekaligus menarik untuk diikuti. Sebab duit sebesar Rp48.1 miliar yang diduga di termima si MKP sejak tahun 2012 hingga 2017 adalah berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan dari para rekanan (kontraktor) yang mengerjakan proyek APBD Kab. Mojokerto di Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Mojokerto</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">namun dalam perkara ini, Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Sudiman Sidabuke, SH., MH dkk tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan JPU KPK. Alasannya karena sudah memahami isi surat dakwaan dan Tim PH (Penasehat Hukum) Terdakwa akan membuktikannya apakah benar dakwaan JPU KPK <br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M - h<a href="goog_74379662">ttp://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Hari Ini Di Vonis Besok Kemali Diadili Lagi - <a href="goog_74379662">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/mkp-ex-bupati-mojokerto-hari-ini-di.html</a></span><a href="goog_74379662"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Berita yang sama:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Korupsi Rp1.030 M, Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto di Vonis 1 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html</a></span><br /> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Duit sebesar Rp48.1 miliar ini diduga diterima Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto dengan rincian;   </span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>I. Sebesar Rp31.872.714.586</b></span></span> diterima Terdakwa sebanyak 57 kali baik langsung maupun melalui orang kepercayaan Terdakwa diantaranya adalah Nano Santoso Hudiarto alias Nono (mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010) H. Much. Faroq alias Cndro (ajudan Bupati) dan Lutfi Arif Mustaqin yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berasal dari uang pengurusan mutasi maupun promosi jabatan, pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA di wilayah Kabupaten Mojokerto, pemotongan dana perjalanan dinas, serta uang fee dari pengurusan perizinan<br /><br />Beberapa pejabat yang diduga terlibat pemberian suap kepada Terdakwa MKP selaku Bupati adalah; H. Bunawi,; Bambang Eko Wahyudi, Teguh Gunarko, Ardi Sepdianto, Jarot Cayono, Bambang Sugeng, Noerhono, Ustadzi Rois, Suliestyawati, Abdulloh Muhtar, Subandi dan Dyan Anggraahini Sulsyowati selaku Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj8iPniMGDKoH6F1BIvtaoPtpk9PdegUn2bctG9Ngw8T2PGeZ13_jWrk9IeoeOtEQ4gLkRxm5pc_MuCpdY71Uv8GcJnSurBRb7tMxpJ6Us0ARhmIrNh46HctJAqJbOTxu1p0HnkNyzRQwm02rESPW09YQjZhW0daJ4ZkHvavNOYxRsQgOLbCZ77Eypt=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj8iPniMGDKoH6F1BIvtaoPtpk9PdegUn2bctG9Ngw8T2PGeZ13_jWrk9IeoeOtEQ4gLkRxm5pc_MuCpdY71Uv8GcJnSurBRb7tMxpJ6Us0ARhmIrNh46HctJAqJbOTxu1p0HnkNyzRQwm02rESPW09YQjZhW0daJ4ZkHvavNOYxRsQgOLbCZ77Eypt=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">II. Penerimaan uang sebesar Rp16.320.000.000</span></b></span> yang berasalah dari Suyitno selaku Komanditer Aktif CV Dua Putri sebesar Rp3.750 miliar,; sebesar Rp3.770.000.000 dari Hendrawan (terpidana kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang) selaku Direktur PT Enfys Nusantara Raya (PT ENR) yang juga anak mantan JAMWAS (Jaksa Agus Muda Bidang Pengawasan),; dari Junaedi (Direktur CV Mutiara Timur) sebagai fee sebesar Rp5 miliar,;  dari Fadia Budi Cahyobo (Direktur Tenaga Muda) sesar Rp2.550 miliar;; dari Ayub Busono Listyawan (Direktur Prestasi Prima) sebesar Rp1.250 miliar<br /><br />Sehingga, kasus perkara ini bisa jadi akan menyeret pihak-pihak lain sebagai Tersangka seperti yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2019 yang menyeret Kepala Dinas PU, mantan Sekda, 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD dan Wali Kota Malang Moh. Anton<br /><br />Yang menarik lagi dalam perkara ini adalah, JPU KPK akan menghadirkan ibunda MKP, Fatimah, pemilik saham sekaligus Direktris CV Musika yang bergerak dibidang pabrik pemecah batu dan produksi aspal curah. Perusahaan ini (CV Musika) adalah perusahaan keluarga yang berdiri sejak tahun 1984. CV Musika diambil dari (Dikutip dari www.musikagroup.com) nama Mustofa Kamal Pasa dan Ika Puspitasari (yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Mojokerto sedangkan istri MKP, dr. Ikfina Fahmawati, M.Si saat ini menjabat Bupati Mojokerto)<br /><br />Selain itu, JPU KPK juga akan menghadirkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari selaku adik kandung Mustofa Kamal Pasa. Lalu apa kaitannya?<br /><br />Dari dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa disebutkan, bahwa sebahagian duit yang diterima MKP, dibuat untuk membiayai CV Musika sebesar Rp12 mliar dan beberapa bidang tanah yang dibeli MKP diatas namakan Fatimah, ibunda MKP<br /><br />Sedangkan untuk Ika Puspitasari yang saat ini sebagai Wali Kota Mojokerto, dalam dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa disebutkan, pada tahun 2017 Terdakwa Mustofa Kamal Pasa menerima iuran para Camat di Kabupaten Mojokeerto untuk mendukung pencalonan adiknya, Ika Puspitasari sebagai Walikota Mojokerto<br /><br />Hal ini dikatan JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. Bahwa ibunda dan adinda si MKP termasuk nama-nama yang disebutkan maupun yang terlibat dalam kasus perkara ini akan dihadirkan sebagai saksi yang jumlahnya sebanyak 600 orang yang terdiri dari 300 orang dalam perkara Gratifikasi dan 300 orang dalam perkara TPPU<br /><br />“Semua akan kita hadirkan. Baik Ibu dan adik Terdakwa. Ada sekitar 600 saksi dalam perkara ini. Kita siap menghadirkan semua saksi,” kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjc-ytJCneBtXInl3wA6GOh-BM0opFVaiVbqmK5ad7aN6zm15JoU7knKYu6HU8sN2NvjKuhJtnzCaCwbsdQAiiW_vVkHhLXjFz-yCikyKeduqg_MzmSHLdzypmW5QmehHAEiIoEyBqZTai0mo5-bn4HL_KcPQtu4g06Aw5lDxCJWX3CFt6qpGJAkE6I=s1019" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1019" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjc-ytJCneBtXInl3wA6GOh-BM0opFVaiVbqmK5ad7aN6zm15JoU7knKYu6HU8sN2NvjKuhJtnzCaCwbsdQAiiW_vVkHhLXjFz-yCikyKeduqg_MzmSHLdzypmW5QmehHAEiIoEyBqZTai0mo5-bn4HL_KcPQtu4g06Aw5lDxCJWX3CFt6qpGJAkE6I=w640-h362" width="640" /></a></div>Dan yang paling menarik lagi dari dakwaan JPU terhadap Terdakwa adalah, bahwa Terdakwa Mutofa Kamal Pasa mengeluarkan sejumlah duit untuk mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI untuk Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan 2016. <br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto dimana Bupatinya mengeluarkan duit untuk mendapatkan peniliaan WTP dari BPK RI atau terjadi juga di berbagai Kabupaten/Kota lainnya?<br /><br />Semenyata persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 20 Januari 2022) dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Eva Yustisiana, Joko Hermawan, Arif Suhermanto, Dame Maria Silaban, Arin Karniasari, Hendry Sulistiawan, Erlangga Jayanegara, Ahmad Hidayat Nurdin dan Ihsan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dan barang lainnya yang dianggap suap dan Tindak Pidana Pencucian uang sebesar Rp48.192.714.586<br /><br />Persidangan diketuai Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Sudiman Sidabuke, SH., MH dkk serta serta dihadiri Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIIkkHZTRer7dVjPipjMP9jZBqErRe2LZPqP6uArbv0govzfcSo7bL7PzFv_5vgTMli9XwUNtvRZt441BixJe-tg8e83VwaCZUekWXKlZuYlkMg_-ZV5w1W-JEo2L4FeqhwR2IY6BifeLuoHztkubDMC0IzdLIZakym7xH9RP1yTor5xUuEo3ilSg-=s1235" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="556" data-original-width="1235" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIIkkHZTRer7dVjPipjMP9jZBqErRe2LZPqP6uArbv0govzfcSo7bL7PzFv_5vgTMli9XwUNtvRZt441BixJe-tg8e83VwaCZUekWXKlZuYlkMg_-ZV5w1W-JEo2L4FeqhwR2IY6BifeLuoHztkubDMC0IzdLIZakym7xH9RP1yTor5xUuEo3ilSg-=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35.620 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pengangkatan MUSTOFA KAMAL PASA sebagai Bupati Mojokerto Propinsi Jawa Timur dan periode tahun 2016 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-388 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan MUSTOFA KAMAL PASA sebagai Bupati Mojokerto Propinsi Jawa Timur dikarenakan melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), <br /><br />Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, yaitu pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mojokerto, di Rumah Dinas Bupati Mojokerto, di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Mojokerto, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto, di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto, di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, <br /><br />Kemdian di Kantor Camat Sooko Kabupaten Mojokerto, di Kantor Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Mojokerto, di Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Mojokerto, di Kantor Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto, di villa Terdakwa di Pacet, Mojokerto, di rumah NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO Desa Watu Kenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di pabrik CV MUSIKA Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrR02YCVQznpKz4pUHRpcim6OUP8OTBEVEBUtyZoNxdpqam374AXd89G5XzkA0malSfovoHKb7WAUFEsgMK-Nz8GNcpxgoA1bZmBCvaM7Mf97aK9xwxquGGWjZjxZcD8Fhlu2GcL9vamRqhIgp8K5GkmR3Cse4GzFsm-X91DGg23gmYPq2fzBqTswc=s931" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="931" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrR02YCVQznpKz4pUHRpcim6OUP8OTBEVEBUtyZoNxdpqam374AXd89G5XzkA0malSfovoHKb7WAUFEsgMK-Nz8GNcpxgoA1bZmBCvaM7Mf97aK9xwxquGGWjZjxZcD8Fhlu2GcL9vamRqhIgp8K5GkmR3Cse4GzFsm-X91DGg23gmYPq2fzBqTswc=w640-h396" width="640" /></a></div>Lalu di Rumah Makan (RM) ALMAS Jalan By Pas Mojokerto KM 50 Mojokerto, di rumah H. MUCH. FAROQ alias CONDRO di Desa Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto, di Mall City of Tomorrow Surabaya Jalan A. Yani No. 288 Surabaya, di Jalan Depan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sooko Jalan R. A. Basuni Kabupaten Mojokerto, di rumah MOHAMAD ZAINI Desa Waringin Rejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, di Rumah Makan (RM) Sambal Ijo Jalan Mojopahit Kota Mojokerto, di rumah BAMBANG PURWANTO Jalan Dahlia Kota Mojokerto, di Showroom mobil Desa Menanggal Mojosari Kabupaten Mojokerto, <br /><br />Serta di Rahmat Variasi Jalan Jayanegara Kabupaten Mojokerto, di rumah Sutrisno Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, di rumah Dinas Camat Mojosari di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di Restoran KFC Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya, di Restoran Club House Taman Dayu Golf and Resort Pandaan Kabupaten Pasuruan, dan di rumah JUNAEDI Desa Kandangan Kelurahan Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, <br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sebesar Rp48.192.714.586,00 (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah itu dari para pegawai negeri sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhWpuOyS0yIpmpboNAcyVhY6OqfrE5C4H7-I4EiIi186gg4g10TvbXiy46cIc5RpFiyJhrUcOrTka6-nVIaybaXs-lhY0jVSy0KyzNbjBdt4p3yfgqnX7zALMjD38rDBuXIenfbcepdM0TcGwHi1XuNL7epbjACy4q0t8zUzvv0fIzWBotboUKAlraE=s737" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="737" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhWpuOyS0yIpmpboNAcyVhY6OqfrE5C4H7-I4EiIi186gg4g10TvbXiy46cIc5RpFiyJhrUcOrTka6-nVIaybaXs-lhY0jVSy0KyzNbjBdt4p3yfgqnX7zALMjD38rDBuXIenfbcepdM0TcGwHi1XuNL7epbjACy4q0t8zUzvv0fIzWBotboUKAlraE=w640-h422" width="640" /></a></div>Dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Mojokerto yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang--Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Mojokerto periode tahun 2010 sampai dengan 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35.620 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pengangkatan MUSTOFA KAMAL PASA sebagai Bupati Mojokerto Propinsi Jawa Timur dan periode tahun 2016 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-388 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan MUSTOFA KAMAL PASA sebagai Bupati Mojokerto.<br /><br />Selama menjabat sebagai Bupati Mojokerto, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dan barang dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Mojokerto seluruhnya sebesar Rp48.192.714.586,00 (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ01hvkhtRNg9GloRug9xu9VBVbeyR4r4p3irCcCWhXQdq_YYhmbQwvPjNJn1xaGvJq_YcnaRs5OT36qPeF2VlhvAeYBtVOCzA2FYbDXbHbzDA9qf9X4Y7pHB_OoQE03t3-Z-gVaX0_R0Qz0JDRJZezSHP0lcOqeZpahH-iM81e-kwVsNREQP273lq=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ01hvkhtRNg9GloRug9xu9VBVbeyR4r4p3irCcCWhXQdq_YYhmbQwvPjNJn1xaGvJq_YcnaRs5OT36qPeF2VlhvAeYBtVOCzA2FYbDXbHbzDA9qf9X4Y7pHB_OoQE03t3-Z-gVaX0_R0Qz0JDRJZezSHP0lcOqeZpahH-iM81e-kwVsNREQP273lq=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">A. Penerimaan uang dan barang sebesar Rp31.872.714.586,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dari Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan rincian:<br /></span></span><br />1. Pada tahun 2010 bertempat di Kantor Bupati Mojokerto di Pringgitan Kabupaten Mojokerto Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari MOH. ALI KUNCORO.<br /><br />2. Penerimaan uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari YOKO PRIYONO, dengan rincian:<br />- Pada bulan Desember 2010 s.d Maret 2014 bertempat di lokasi kegiatan sambang desa Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2012 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Buoati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><br />- Pada tanggal 31 Desember 2017 bertempat di kediaman Terdakwa di Pacet Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kepentingan acara tahun baru.<br /><br />3. Pada tahun 2010 bertempat di Pringgitan Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari H. BUNAWI agar H. BUNAWI tidak di nonjobkan sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, lalu dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa mencalonkan diri sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jawa Timur.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgTTHbv9lHuqdVjYPY3zlJrGUnz4KIr0CmR8n2fsna322o6E8ULEwFX3yn6kkFiPSHlTc7IFugfBTx7-j5O3SB5rL02fKvhGSWYrkIwtHxBTQU7_5arDXw-12MMHMN0Boj1OAn4yeVaHFt82tWF1s_2tXNiLf6wt2H_aKhdEoNuNc-PiyBTAk2wgT-9=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgTTHbv9lHuqdVjYPY3zlJrGUnz4KIr0CmR8n2fsna322o6E8ULEwFX3yn6kkFiPSHlTc7IFugfBTx7-j5O3SB5rL02fKvhGSWYrkIwtHxBTQU7_5arDXw-12MMHMN0Boj1OAn4yeVaHFt82tWF1s_2tXNiLf6wt2H_aKhdEoNuNc-PiyBTAk2wgT-9=w640-h288" width="640" /></a></div>4. Penerimaan uang sebesar Rp3.345.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dari BAMBANG EKO WAHYUDI, dengan rincian:<br />- Pada sekitar bulan November 2010 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan promosi Jabatan BAMBANG EKO WAHYUDI sebagai Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan BAMBANG EKO WAHYUDI sebagai Kadis Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Januari s.d Desember 2014 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah), sebagai uang setoran dari Dinas Dukcapil dan agar BAMBANG EKO WAHYUDI tidak di--nonjob--kan dari jabatannya sebagai Kadisdukcapil Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Januari s.d Desember 2015 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), sebagai uang setoran dari Dinas Dukcapil dan agar BAMBANG EKO WAHYUDI tidak di--nonjob--kan dari jabatannya sebagai Kadis Dukcapil Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Januari s.d Desember 2016 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), sebagai uang setoran dari Dinas Dukcapil dan agar BAMBANG EKO WAHYUDI tidak di--nonjob--kan dari jabatannya sebagai Kadis Dukcapil Kabupaten Mojokerto.<br /><br />5. Penerimaan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari MUSTA’ IN, dengan rincian:<br />- Bahwa pada bulan Januari 2011 bertempat di Desa Menanggal Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg8mcyTwVvDlr8u9DfOIEQVt6p7k3keoam4bn50JOXGrnCobzcvupv5FFtWkXzgFfJ3uE8zwGr7xTEnQPKb0dFbR_kQwlKrhDVygbmUkpDMuZ9u5CT9LnHCkr2NV3wbTMJlGkujt5H0Mi7OytoNut1HJAT-VUOy6xf8HnQtmZovcc965_fKNA6Sq7V4=s1019" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1019" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg8mcyTwVvDlr8u9DfOIEQVt6p7k3keoam4bn50JOXGrnCobzcvupv5FFtWkXzgFfJ3uE8zwGr7xTEnQPKb0dFbR_kQwlKrhDVygbmUkpDMuZ9u5CT9LnHCkr2NV3wbTMJlGkujt5H0Mi7OytoNut1HJAT-VUOy6xf8HnQtmZovcc965_fKNA6Sq7V4=w640-h362" width="640" /></a></div>- Pada akhir tahun 2012 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada awal tahun 2014 bertempat di Rumah Makan Sambal Ijo di Jalan Mojopahit Kota Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor BKPP Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Kantor BKPP Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />6. Penerimaan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari NUNUK DJATMIKO, dengan rincian:<br />- Pada bulan Januari 2011 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi NUNUK DJATMIKO menjadi Camat Delangu.<br /><br />- Pada pertengahan tahun 2012 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinfgO1nODenNyqIVHjjkc9_KAyVIzOSziFhm72IMzVdLRZ34vmrTo1YERC2_3G0_7bA12_G1XGhvWSvKqkfWHNQ72lPEDUgDKSbZzWKh9_DV-glNn7bv6sb3F6XFv8NT3N4Re-igScLs2V--B7A0a2q0T79Jnmh47Je06REaMuSOiWXYzOG7zTi979=s869" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="488" data-original-width="869" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinfgO1nODenNyqIVHjjkc9_KAyVIzOSziFhm72IMzVdLRZ34vmrTo1YERC2_3G0_7bA12_G1XGhvWSvKqkfWHNQ72lPEDUgDKSbZzWKh9_DV-glNn7bv6sb3F6XFv8NT3N4Re-igScLs2V--B7A0a2q0T79Jnmh47Je06REaMuSOiWXYzOG7zTi979=w640-h360" width="640" /></a></div>- Pada bulan Juli 2018 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui TJATOER EDY NOVIANTO menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar NUNUK DJATMIKO tidak di-nonjob-kan dari jabatannya sebagai Camat oleh Terdakwa.<br /><br />7. Pada bulan Februari 2011 s.d tahun 2016 bertempat di Pendopo Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui YULIANE RITALIEN LATUNY (Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKPP) menerima uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta) berasal dari uang untuk promosi dan mutasi PNS Kabupaten Mojokerto yang dikumpulkan oleh YULIANE RITALIEN LATUNY dengan rincian:<br /><br />- sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) pada masa kepemimpinan MUSTA’IN,<br />- sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada masa kepemimpinan TEGUH GUNARKO, dan<br />- sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) pada masa kepemimpinan SUSANTOSO.<br /><br />8. Penerimaan uang sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari ARDI SEPDIANTO, dengan rincian:<br />- Pada tahun 2011 bertempat di parkiran RSUD Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk promosi JAROT CAHYONO menjadi Sekretaris Camat Pacet.<br /><br />- Pada tahun 2011 bertempat di RSUD Dr Sukandar Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk promosi ARDI SEPDIANTO sebagai Kabag Pemerintahan pada Setda Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Rumah Makan (RM) Almas Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelantikan ARDI SEPDIANTO sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG SUGENG (Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto) menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor BKPP Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG SUGENG menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG SUGENG menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh317Ey3fC0ERk4SGeD1KHW5TYy8oXUxWuAdD4trBWlGbf671WG4tsqwhNuNvq93OuNRjggj2Zurbt-2YFU7QHp-jDjpGnRavXYdnPd8HgT6q3K4pTKA_qZFGi7syagzThrDT0Gy2D8Hs9xXvbqaz_lihxQISVKNNEK1c6bHn5oomb0EXNFvIA2Wz0o=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="640" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh317Ey3fC0ERk4SGeD1KHW5TYy8oXUxWuAdD4trBWlGbf671WG4tsqwhNuNvq93OuNRjggj2Zurbt-2YFU7QHp-jDjpGnRavXYdnPd8HgT6q3K4pTKA_qZFGi7syagzThrDT0Gy2D8Hs9xXvbqaz_lihxQISVKNNEK1c6bHn5oomb0EXNFvIA2Wz0o=w640-h422" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Foto Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>9. Bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto,Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN (Ajudan Terdakwa) menerima uang sebesar Rp6.915.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) dari NOERHONO, dengan rincian:<br />- Pada tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk promosi jabatan NOERHONO sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kabupaten Mojokerto.<br />- Pada bulan November 2011 s.d Februari 2014 sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada sekitar tahun 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembelian jet ski.<br /><br />- Pada bulan Maret 2014 s.d Maret 2015 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan operasional Terdakwa sebagai Bupati.<br /><br />- Pada bulan Maret 2014 s.d Maret 2015, dan Maret 2016 s.d Desember 2016 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), berasal dari fee perijinan di BPTPM Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 s.d Desember 2016 sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan operasional Terdakwa sebagai Bupati.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxqPfWq7beU7Ng8DxMrAZ1Xl55k_-kvvyeG_r-necHTun0CihV4s4Fm-hq-YfxC0RFj7-3mDhcPIIy0hza7-X3-c5xE00IZ4vQ3DUqqWZZOeve_6ODxnsGZvwC9kbN9E3_4KXCpO-nhqof2587roD7dM2WImi352v3rtGteC4mEtSLiHDPsUqcEaIH=s1019" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1019" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxqPfWq7beU7Ng8DxMrAZ1Xl55k_-kvvyeG_r-necHTun0CihV4s4Fm-hq-YfxC0RFj7-3mDhcPIIy0hza7-X3-c5xE00IZ4vQ3DUqqWZZOeve_6ODxnsGZvwC9kbN9E3_4KXCpO-nhqof2587roD7dM2WImi352v3rtGteC4mEtSLiHDPsUqcEaIH=w640-h362" width="640" /></a></div>- Pada bulan Maret 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk promosi jabatan NOERHONO sebagai Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada pertengahan tahun 2016 bertempat di Kantor Inspektur Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG SUGENG (Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto) menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />10. Pada tahun 2012 bertempat di hotel daerah Trawas Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui RAHMADI (asisten pribadi Terdakwa) menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari USTADZI ROIS (Kepala Perpustakaan dan Arsip) untuk kepentingan acara ulang tahun Terdakwa.<br /><br />11. Penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari SULIESTYAWATI dengan rincian:<br />- Pada tahun 2012 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap melalui BAMBANG SUGENG untuk kepentingan Terdakwa.<br />- Pada tahun 2012 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />12. Penerimaan uang sebesar Rp1.155.000.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dari ABDULLOH MUHTAR, dengan rincian:<br />- Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor Bupati Mojokerto Jalan Ahmad Yani No. 16 Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui SUBANDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmPtxN6QFK6VUd1gpHPX3hF1nV7Qg_dftGYUOz4rVTeBlE93rknK72ychwjjJhyBbjb8Z0vDvEEq92ussX0m0BeWl1p_0vxtn7fQkVg8PtDncOKRpvvLTRRC0CKbkb-Y4-y5xk_fJNPc8mQpKZS5uep5avwlav5NOjmWl1qjpV1hTwKRXU8bFuXy3E=s566" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmPtxN6QFK6VUd1gpHPX3hF1nV7Qg_dftGYUOz4rVTeBlE93rknK72ychwjjJhyBbjb8Z0vDvEEq92ussX0m0BeWl1p_0vxtn7fQkVg8PtDncOKRpvvLTRRC0CKbkb-Y4-y5xk_fJNPc8mQpKZS5uep5avwlav5NOjmWl1qjpV1hTwKRXU8bFuXy3E=w640-h292" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</span></span></td></tr></tbody></table>- Pada bulan Oktober 2013 Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan rincian:<br /><br />- Tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Rumah NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO di Desa Watu Kenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />- Tanggal 18 Oktober 2013 bertempat di Jalan Jayanegara Kabupaten Mojokerto sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)<br /><br />- Pada bulan Mei 2016 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI (Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto) menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di rumah H. MUCH. FAROQ alias CONDRO Desa Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui H. MUCH FAROQ alias H. CONDRO menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari kumpulan uang fee perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di rumah H. MUCH FAROQ alias H. CONDRO di Desa Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui H. MUCH. FAROQ alias H. CONDRO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada awal bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui EDI IKHWANTO (Anggota DPRD Fraksi PKB sekaligus orang kepercayaan Terdakwa) menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pengurusan Izin Usaha Indomaret milik SANTOSO (Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang).<br /><br />- Pada bulan Januari 2018 bertempat di pabrik CV MUSIKA Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui SUPRI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2018 bertempat di pabrik CV MUSIKA Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui SUPRI menerima uang pabrik CV MUSIKA Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCBOnHxX9wKHLwOWyDlKBlwUgK2DPezxOif_LUenHIAcjzE-2XLOc6CPpKBoxIsH3dZ3O1zjLXTKrOj5F-eIaO3Xj0ufkRQX2KfT4LlfibGfv6HT-ADZ7Uvc5kcLPdyJ01yMR-WbZFgAdf-YVtTB0xWS8i8k0y0BhJyxgcDXt-3wEXSVRVdh6AbQqK=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCBOnHxX9wKHLwOWyDlKBlwUgK2DPezxOif_LUenHIAcjzE-2XLOc6CPpKBoxIsH3dZ3O1zjLXTKrOj5F-eIaO3Xj0ufkRQX2KfT4LlfibGfv6HT-ADZ7Uvc5kcLPdyJ01yMR-WbZFgAdf-YVtTB0xWS8i8k0y0BhJyxgcDXt-3wEXSVRVdh6AbQqK=w640-h362" width="640" /></a></div>13. Penerimaan uang sebesar Rp1.815.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) dari DIDIK CHUSNUL YAKIN, dengan rincian:<br />- Pada minggu kedua bulan Juni 2012 bertempat di Kantor Camat Sooko Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui SUBANDI (Camat Sooko) menerima uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><br />- Pada sekitar akhir tahun 2012 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk promosi jabatan DIDIK CHUSNUL YAKIN sebagai Asisten III Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada sekitar bulan November 2015 bertempat di Rumah terdakwa di Pacet Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar DIDIK CHUSNUL YAKIN tidak di-nonjob-kan dari jabatannya oleh Terdakwa.<br /><br />- Pada tahun 2016 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai fee dari kegiatan pengadaan obat, reagen, dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dengan rincian:<br />1. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),<br />2. sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan<br />3. sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />14. Penerimaan uang sebesar Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dari ACHMAD ANDRE, dengan rincian:<br />- Pada bulan Juni 2012 bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan ACHMAD ANDRE sebagai Kadis Kadipora Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di ruang Kabag Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><br />15. Penerimaan uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari HARIYADI, dengan rincian sebagai berikut:<br />- Pada tahun 2012 bertempat di Rumah Makan By Pass Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG SUGENG menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di showroom mobil di Kecamatan Mojosari, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO agar HARIYADI tidak di-nonjob-kan oleh Terdakwa.<br />16. Penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari HARIYONO, dengan rincian:<br /><br />- Pada bulan Agustus 2012 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYULqK3zOD2GsrboD-nSbcXdK5Sz1CyBy6foQwSMyjkyBZMftdf5hFFVH6rETviA7wUYFZhSrbMrYvn6mujW_q45SDij06fh_cSXiAIYErRZcqGIp0EqNEwnuOk92B8XBKPqeW2Co18DYyrFeZJkzUsjKOhibQuAdFnWMrg0rbPMdkiuYbN8ffch9o=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYULqK3zOD2GsrboD-nSbcXdK5Sz1CyBy6foQwSMyjkyBZMftdf5hFFVH6rETviA7wUYFZhSrbMrYvn6mujW_q45SDij06fh_cSXiAIYErRZcqGIp0EqNEwnuOk92B8XBKPqeW2Co18DYyrFeZJkzUsjKOhibQuAdFnWMrg0rbPMdkiuYbN8ffch9o=w640-h288" width="640" /></a></div>- Pada sekitar bulan Juni 2016 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />17. Penerimaan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari SHOLIKHIN, dengan rincian:<br />- Pada bulan Agustus 2012 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Desember 2013 bertempat di sebuah showroom mobil di Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk promosi jabatan SHOLIKHIN menjadi Camat Bangsal.<br /><br />- Pada bulan Agustus 2015 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui H. ABDULLAH menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan April 2015 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp35.000.0000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sumbangan kepada masyarakat yang ditentukan oleh Terdakwa.<br /><br />18. Penerimaan uang sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI, dengan rincian:<br />- Pada tahun 2012 s.d tahun 2016 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan perayaan tahun baru.<br /><br />- Pada tahun 2014 s.d 2015 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian dupa (sesajen).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian dupa (sesajen).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto dan ruang Ajudan Bupati di Pringgitan Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN dan ISMAWAN FENDI menerima uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Uang tersebut dikumpulkan oleh DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI dari pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) dari uang perjalanan dinas (SPPD) untuk kegiatan sambang desa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgg5vyyfZ70iyf3X15VFBL-z-B5MhkfmsaBNM8Mz53-nxgTse7vOdsoRHAgG6ks3YTv4PazXbrH_C2tUp7OCJfkfHMrVujYLVGfT05z-1TJhPanrXvYr7AjUghua_6pBcf9cwEOj9KRYXII7CS9Qxo5Tl_uerR-fq-Oi4HzmVdWum7dilRK_JneS0NP=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgg5vyyfZ70iyf3X15VFBL-z-B5MhkfmsaBNM8Mz53-nxgTse7vOdsoRHAgG6ks3YTv4PazXbrH_C2tUp7OCJfkfHMrVujYLVGfT05z-1TJhPanrXvYr7AjUghua_6pBcf9cwEOj9KRYXII7CS9Qxo5Tl_uerR-fq-Oi4HzmVdWum7dilRK_JneS0NP=w640-h288" width="640" /></a></div>19. Penerimaan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari SUHARSONO dengan rincian:<br />- Pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kantor Inspektorat Jalan R. A. Basuni Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui BAMBANG SUGENG terkait promosi SUHARSONO sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Depan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sooko Jalan R. A. Basuni Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan April 2017 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto di Jalan R. A. Basuni Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG WAHYUADI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan April 2017 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto Jalan Pahlawan Kecamatan Mojosari Kab Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG WAHYUADI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br /><br />20. Penerimaan uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari MOKH MALIK, dengan rincian:<br />- Pada bulan April 2013 bertempat di Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi jabatan MOKH MALIK menjadi Camat Gondang.<br /><br />- Pada pertengahan tahun 2016 bertempat di showroom Mobil di Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar MOKH MALIK tidak dicopot jabatannya sebagai camat oleh Terdakwa.<br /><br />- Pada sekitar tahun 2015 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada sekitar tahun 2017 bertempat di Kantor Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian dupa (sesajen).<br /><br />21. Penerimaan uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari DJOKO WIDJAYANTO, dengan rincian:<br />- Pada bulan September 2013 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jalan A. Yani No. 16 Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui AGUS menerima uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), terkait mutasi DJOKO WIDJAYANTO menjadi Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui H. ABDULLAH (Camat Mojosari) menerima uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).<br /><br />22. Penerimaan uang sebesar Rp467.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari YO’IE AFRIDA SOESETYO DJATI, dengan rincian:<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwQZ8lOYfbhP3oi0AtLblJeA55aYTjdjFqC0w-3zz7E6oD86_b6uhecPKRm0391t1cK1fM6mBoEDHtn4s8RMgM9hZiWEvqZzuwoQwXCrn8m7nop3ob-CVrf5TAuyn__PritUGlJzS_I-Bo4PggbouOkKpyCLHKkZ31mDTuivDIyScVIyilvg6RyIXl=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="640" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwQZ8lOYfbhP3oi0AtLblJeA55aYTjdjFqC0w-3zz7E6oD86_b6uhecPKRm0391t1cK1fM6mBoEDHtn4s8RMgM9hZiWEvqZzuwoQwXCrn8m7nop3ob-CVrf5TAuyn__PritUGlJzS_I-Bo4PggbouOkKpyCLHKkZ31mDTuivDIyScVIyilvg6RyIXl=w640-h422" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Foto. Dok BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>- Pada tahun 2013, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di Jalan Raden Wijaya Mojokerto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai komitmen YO’IE AFRIDA SOESETYO DJATI dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Januari s.d November 2013 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sebagai uang setoran bulanan dari Dishubkominfo Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima mobil pick up seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan angkutan ikan pada kegiatan sambang desa.<br /><br />- Pada bulan Desember 2013 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pagelaran wayang kulit di Lapangan Desa Padusan, depan villa milik Terdakwa dalam rangka perayaan tahun baru 2014.<br /><br />- Pada pertengahan tahun 2013 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><br />23. Pada tahun 2013 bertempat di ruang kerja Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BINARDI menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kepentingan sambang desa.<br /><br />24. Pada tahun 2013 (setiap akhir tahun ajaran) bertempat di Parkiran Restoran By Pass Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO dari MASYHUDI menerima uang sebesar Rp331.714.856,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari potongan 10% (sepuluh persen) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kabupaten Mojokerto.<br /><br />25. Penerimaan uang sebesar Rp75.000.000 dan mobil senilai Rp125.000.000 dari MASLUCHMAN, dengan rincian:<br />- Pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan MASLUCHMAN sebagai Kabid Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg3TIwi0W0mYGlssQ8Q-SK8uFrkWug3jJoiX7KrDnHlnD3Ersnvln36s_4Mje6SPEHbfGqsSbauQjVnO1o4GAEGvRkMj52zXks7BGnmLsbuQUv-YJ8oWRbMd-C8ciECifs_DNe7FPGQiYWS7QtI0S814PdaCiDg69DvjqZOuWoUOLu96XC5FWGC8ZjX=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg3TIwi0W0mYGlssQ8Q-SK8uFrkWug3jJoiX7KrDnHlnD3Ersnvln36s_4Mje6SPEHbfGqsSbauQjVnO1o4GAEGvRkMj52zXks7BGnmLsbuQUv-YJ8oWRbMd-C8ciECifs_DNe7FPGQiYWS7QtI0S814PdaCiDg69DvjqZOuWoUOLu96XC5FWGC8ZjX=w640-h288" width="640" /></a></div>- Pada sekitar bulan Juli 2014 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang dan mobil sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan MASLUCHMAN sebagai Camat Puri, dengan rincian:<br />- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan<br /><br />- uang sebesar Rp25.000.000,00 (puluh lima juta rupiah).<br />26. Penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari KHOIRUL ANAM, dengan rincian:<br />- Pada bulan Oktober 2013 bertempat di Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan KHOIRUL ANAM menjadi Sekretaris Camat Pungging.<br /><br />- Pada sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di Desa Watukenonngo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan KHOIRUL ANAM menjadi Camat Pungging.<br /><br />27. Penerimaan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari ALWARNO, dengan rincian:<br />- Pada bulan November 2013 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk promosi ALWARNO sebagai Camat Trawas.<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Dinas Kepala BKPP Kab Mojokerto, Terdakwa melalui SUSANTOSO (Kepala BKPP pada tahun 2015) menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar ALWARNO tidak di-nonjob-kan dari jabatannya sebagai Camat Trawas oleh Terdakwa.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Ruang BKPP Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />28. Penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari AGUS MUHAMAD ANAS EDI SANTOSO, dengan rincian:<br />- Pada tahun 2013 bertempat di Ruang Sekretaris Pribadi Bupati, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTAQIN menerima uang iuran sebesar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Ruang Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui MIEKE JULI ASTUTI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sebagai Bupati pada kegiatan sambang desa.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhfoaVbw81RsfdXA8tur63QeY19xDXYTRXhnyWPLw4njFPudCEKL47FRaJLXKNvaFpfhUMjQ_PWtklG-ScIzn-xW95sV-FvKW0oUWWXCtIxVXSMsnQVctrOD_9bjLUZ72t49dr6FKw34gBJMu4JFFnMuaN0hWys_Gq3L-7feNDKxcGUX6DQT1L1VdpV=s623" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="623" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhfoaVbw81RsfdXA8tur63QeY19xDXYTRXhnyWPLw4njFPudCEKL47FRaJLXKNvaFpfhUMjQ_PWtklG-ScIzn-xW95sV-FvKW0oUWWXCtIxVXSMsnQVctrOD_9bjLUZ72t49dr6FKw34gBJMu4JFFnMuaN0hWys_Gq3L-7feNDKxcGUX6DQT1L1VdpV=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Foto. Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>29. Penerimaan uang sebesar Rp325.000.000 dari ACHMAD RIFAI, dengan rincian:<br />- Pada bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk kepentingan promosi jabatan ACHMAD RIFAI sebagai Camat Kutorejo Mojokerto.<br /><br />- Pada awal bulan November 2014 bertempat di sebuah showroom mobil di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan ACHMAD RIFA’I sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada sekitar bulan April 2015 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><br />- Pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />30. Pada bulan April 2013 bertempat di suatu hotel di Malang, Terdakwa melalui SUSANTOSO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari ZAINUL ARIFIN (Kadis Lingkungan Hidup) untuk kepentingan promosi jabatan ARDIAN BUDI WAHYURIANTO sebagai Kepala Seksi Pengurangan Sampah.<br /><br />31. Penerimaan uang sebesar Rp1.525.000.000 dari H. ABDULLAH dengan rincian:<br />- Pada tahun 2013 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari H. ABDULLAH untuk pembelian jet ski.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg14ccv8YEtxD9ozIMdHteHj8TZMg7bTHFDJXZMXC7nQ5oOoF50wIHv5P083GN0IlaoSQiBGn7b_kxbbrFGGMIH6nUcUh8F6RrUXZRZ1El4021hmVq17C5oPgFEzzXHZAF6EyrhVYvdjXZ1nuLEQ3URHxcqWv9TYlZ-K5mvSAphYJqDnNX1AINvQBsj=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg14ccv8YEtxD9ozIMdHteHj8TZMg7bTHFDJXZMXC7nQ5oOoF50wIHv5P083GN0IlaoSQiBGn7b_kxbbrFGGMIH6nUcUh8F6RrUXZRZ1El4021hmVq17C5oPgFEzzXHZAF6EyrhVYvdjXZ1nuLEQ3URHxcqWv9TYlZ-K5mvSAphYJqDnNX1AINvQBsj=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Foto. Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>- Pada tahun 2014 bertempat di ruang Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada pertengahan tahun 2016 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut berasal dari kumpulan 10 (sepuluh) camat di Kabupaten Mojokerto agar tidak di-nonjob-kan oleh Terdakwa.<br /><br />32. Penerimaan uang sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dari BUDIONO dengan rincian:<br />- Pada bulan Oktober 2013 bertempat di pinggir Jalan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan BUDIONO sebagai Camat Kutorejo.<br /><br />- Pada tahun 2016 dan 2017 bertempat di Desa Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui H. MUCH. FAROQ alias CONDRO beberapa kali menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan BUDIONO menjadi Camat Dawarblandong dengan rincian penerimaan sebagai berikut:<br />a. Akhir bulan Oktober 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);<br />b. Bulan November 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);<br />c. Bulan Desember 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);<br />d. Bulan Januari 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Mei 2015 bertempat di Kantor Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Kantor Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />33. Pada tahun 2014 bertempat di suatu Masjid di Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DEDY MURTADI (Kabid Mutasi Kabupaten Mojokerto) menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari AGUS SUBYAKTO untuk kepentingan promosi jabatan AGUS SUBYAKTO menjadi Sekretaris Camat Pacet.<br /><br />34. Pada tahun 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari BINARDI (Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto) dengan rincian:<br />- bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli jet ski, dan<br /><br />- bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).<br /><br />35. Penerimaan uang sebesar Rp215.000.000 dari BAMBANG PURWANTO, dengan rincian:<br />- Pada Maret 2014 bertempat di ruang Bagian Umum Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian jet ski.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjabiTc7PnIwEguBtNL3PgvxoH-9unjYJEDnLrTZ531k4_ZvESQMl-FonGFq14q4TgUTm5CiSEc9kLmVqFFo_fE9V2Yu3wHbSnsbVnnK3DCRElM10J2zY9SJe6dv_Vt4-Z3I4ZJrbXHI3nwsPEDztwmtqloRamAH4JRtMlcm0Wp2B6EqeUzASWZPqW3=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjabiTc7PnIwEguBtNL3PgvxoH-9unjYJEDnLrTZ531k4_ZvESQMl-FonGFq14q4TgUTm5CiSEc9kLmVqFFo_fE9V2Yu3wHbSnsbVnnK3DCRElM10J2zY9SJe6dv_Vt4-Z3I4ZJrbXHI3nwsPEDztwmtqloRamAH4JRtMlcm0Wp2B6EqeUzASWZPqW3=w640-h362" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Foto. Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>- Pada bulan Agustus 2014 bertempat di rumah BAMBANG PURWANTO Jalan Dahlia Kota Mojokerto, Terdakwa melalui YULIANE RITALIEN LATUNY menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di ruang kerja YULIANE RITALIEN LATUNY pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Terdakwa melalui YULIANE RITALIEN LATUNY menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagai Bupati.<br /><br />36. Pada bulan September 2014 bertempat di Kantor BKPP Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui AGUS (Kepala Seksi Mutasi BKPP Kabupaten Mojokerto) menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SATRIO WAHYU UTOMO untuk kepentingan promosi jabatan menjadi Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat (Kasubbid Kependudukan dan Kesra) Bappeda Kabupaten Mojokerto.<br /><br />37. Penerimaan uang sebesar Rp201.500.000 dari MOHAMAD ZAINI dan atas perintah Terdakwa diserahkan melalui RAHMADI dan DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI, dengan rincian:<br />- Pada bulan September 2014 bertempat di rumah MOHAMAD ZAINI Desa Waringin Rejo Kecamatan Suko Kab Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembuatan taman.<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BAMBANG SUGENG untuk kepentingan acara lomba desa.<br /><br />38. Pada bulan Oktober 2014 bertempat di rumah pribadi NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang dari EDDY TAUFIQ sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari EDDY TAUFIQ melalui KHOIRUL ANAM dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi EDDY TAUFIQ sebagai Camat Pungging Kabupaten Mojokerto.<br /><br />39. Pada bulan Desember 2014 bertempat di Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari BEJO untuk kepentingan promosi jabatan BEJO menjadi Camat Kutorejo.<br /><br />40. Pada tahun 2014, 2015, dan 2016 bertempat di showroom mobil Desa Menanggal Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang secara bertahap sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dari TITIEK WIDAYATI Kepala UPT Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2017 untuk kepentingan pengangkatan dan pengukuhan kepala sekolah SD di Kabupaten Mojokerto yang berasal dari calon kepala sekolah.<br /><br />41. Penerimaan uang sebesar Rp1.205.000.000 dari BAMBANG WAHYUADI, dengan rincian:<br />- Pada bulan Januari s.d Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati di Pringgitan Kabupaten Mojokerto dan Kantor Dinas Perizinan dan Penaman Modal Kota Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan setoran uang mingguan dari BPKAD Kabupaten Mojokerto kepada Terdakwa sebesarnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per minggu sebagaimana permintaan Terdakwa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj8i5NWey4HJVdXX0HtjYXcka-oEQyTundWdQNhaYmifvhAmcH7rWmLa3ZPy8uJr-DsHLszcAtlSEZKsTTLZ7wvQPcKAt95x9xNc9dOzV6RVJZmCqsDEWMbYlOHdj_3iQ8jPv65SEC57oZOwkuwkQCSK-hIRvfObEx5eITpE4dBXcwnPYpfKO91hO90=s879" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="879" height="420" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj8i5NWey4HJVdXX0HtjYXcka-oEQyTundWdQNhaYmifvhAmcH7rWmLa3ZPy8uJr-DsHLszcAtlSEZKsTTLZ7wvQPcKAt95x9xNc9dOzV6RVJZmCqsDEWMbYlOHdj_3iQ8jPv65SEC57oZOwkuwkQCSK-hIRvfObEx5eITpE4dBXcwnPYpfKO91hO90=w640-h420" width="640" /></a></div>- Pada bulan Mei 2016 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dikumpulkan dari 17 (tujuh belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mojokerto, yang kemudian digunakan Terdakwa untuk pelayanan tamu yang datang BPKAD Kabupaten Mojokerto.<br /><br />42. Penerimaan uang sebesar Rp1.900.000.000 dari ENY YULIASIH Kepala Sub Bagian Ketenagaan SD/SMP Dinas Pendidikan, dengan rincian:<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Dinas Pendidikan, Rahmat Variasi Jalan Jayanegara Kabupaten Mojokerto, dan depan Kantor Kecamatan Kutorejo, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO beberapa kali menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai setoran dari peserta seleksi Tenaga Honorer K2 Kabupaten Mojokerto, dan uang setoran dari kepala sekolah SMP di Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui LUTHFI ARIF MUTTAQIN menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setoran dari para kepala sekolah SMP yang akan dilantik oleh Terdakwa.<br /><br />43. Penerimaan uang sebesar Rp350.000.000 dari TJATOER EDY NOVIANTO, dengan rincian:<br />- Pada awal bulan Februari 2015 bertempat di rumah NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar TJATOER EDY NOVIANTO dilantik sebagai Camat Gedeg.<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada sekitar akhir bulan Desember 2017 bertempat di kantor pabrik CV MUSIKA Desa Telasih Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui POLOSUTRIS menerima uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari iuran para camat di Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pencalonan adik Terdakwa yang bernama IKA PUSPITASARI sebagai Walikota Mojokerto.<br /><br />- Pada akhir tahun 2018 bertempat di Kantor Bupati Mojokerto, Terdakwa melalui DODDY PUTRA ANGGARA (Ajudan Terdakwa) menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian dupa (sesajen).<br /><br />44. Pada tahun 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SUBANDI yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian jet ski dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />45. Penerimaan uang sebesar Rp160.000.000 dari MUHAMMAD HIDAYAD, dengan rincian:<br />- Pada tanggal 21 dan 25 Maret 2015, bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi jabatan MUHAMMAD HIDAYAD menjadi Camat Gondang.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwxDilmFg0BNLiyTwfx5fv_sTKZyivJ8uqBy7WFkxQsNRDFvJkPypY-anLgyjZJmpndif9ytUzzClMRdkknh7jpByVbFVklRUKeMw6ddpoPfOM9SQ22Cqfk-dy06wD7437SoKQBE2fbsCMLHlq-h2PRi2IARkYD8ibmXKZKu73it7BZkt9R3-FrKOJ=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwxDilmFg0BNLiyTwfx5fv_sTKZyivJ8uqBy7WFkxQsNRDFvJkPypY-anLgyjZJmpndif9ytUzzClMRdkknh7jpByVbFVklRUKeMw6ddpoPfOM9SQ22Cqfk-dy06wD7437SoKQBE2fbsCMLHlq-h2PRi2IARkYD8ibmXKZKu73it7BZkt9R3-FrKOJ=w640-h288" width="640" /></a></div>- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />46. Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari MOKH. RIDUWAN (Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto) untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />47. Pada bulan Desember 2015 bertempat di ruang kerja Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui DYAN ANGGRAHINI SULISTYOWATI menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari SUNOTO untuk keperluan Terdakwa pada kegiatan acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Mojokerto.<br /><br />48. Penerimaan uang sebesar Rp170.000.000 dari LUDFI ARIYONO, dengan rincian:<br />- Pada tahun 2016 bertempat di Mall City of Tomorrow Surabaya, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Jalan Ahmad Yani No. 16 Mojokerto, Terdakwa melalui TEGUH GUNARKO (Kepala Bapenda) menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada tahun 2016 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui BAMBANG SUGENG menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI bagi Kabupaten Mojokerto.<br /><br />49. Pada bulan Agustus 2016 bertempat di Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MUJIB untuk kepentingan promosi jabatan MUJIB menjadi Camat Kemlagi.<br /><br />50. Bertempat di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari AMAT SUSILO untuk kepentingan promosi jabatan AMAT SUSILO sebagai Camat Gondang, dengan rincian:<br />- Pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan<br />- Pada bulan September 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMKTtuSqJaZigDSBPbZe9At4qax5JyJ9c8DCZ4H3vhqeX_TSGgZtAeWoH373JmyfWZ9vTjGkLUUqmZqvCtu7lysUVUYJc52f7G9fmZCOwhhektVSw-836egmUmjoLOTktjTPp3g4ViFuXehCTEVsz1RQpnmM8fWwUylFxSywBs-l1BgrURNcxue3Yz=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMKTtuSqJaZigDSBPbZe9At4qax5JyJ9c8DCZ4H3vhqeX_TSGgZtAeWoH373JmyfWZ9vTjGkLUUqmZqvCtu7lysUVUYJc52f7G9fmZCOwhhektVSw-836egmUmjoLOTktjTPp3g4ViFuXehCTEVsz1RQpnmM8fWwUylFxSywBs-l1BgrURNcxue3Yz=w640-h362" width="640" /></a></div>51. Pada bulan September 2016 bertempat di Kantor Setda Mojokerto, Terdakwa melalui AMAT SUSILO (Kabid Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto), menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SUGENG NURYADI untuk promosi jabatan SUGENG NURYADI sebagai Sekretaris Camat Gondang.<br /><br />52. Penerimaan uang seluruhnya sebesar Rp85.000.000 dari FAIZUN dengan rincian:<br />- Pada bulan Januari 2017 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan FAIZUN menjadi Camat Mojoanyar.<br /><br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan untuk promosi jabatan FAIZUN menjadi Camat Mojoanyar.<br /><br />- Pada bulan Juni 2017 bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui NANO SANTOSO HUDIARTO alias NONO menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan untuk promosi jabatan FAIZUN menjadi Camat Mojoanyar.<br /><br />53. Pada bulan Juni 2017 bertempat di Kantor CV MUSIKA Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang dari TRI CAHYO HARIANTO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan promosi jabatan TRI CAHYO HARIANTO menjadi Camat Kemlagi.<br /><br />54. Penerimaan uang sebesar Rp15.500.000 dari TULUS WIDAYAT, dengan rincian:<br />- Pada bulan Juni 2017 bertempat di Kantor Setda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui TJATOER EDY NOVIANTO menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari TULUS WIDAYAT untuk keperluan pencalonan adik Terdakwa yang bernama IKA PUSPITASARI sebagai Walikota Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di halaman Kantor Kecamatan Trowulan, Terdakwa melalui BEJO menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian dupa (sesajen).<br /><br />55. Pada tanggal 5 Juli 2017 bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JOEDHA HADI SOEWIGNJO untuk kepentingan pengulangan jabatan JOEDHA HADI SOEWIGNJO sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.<br /><br />56. Pada bulan September 2017 bertempat di rumah SUTRISNO SAJOKO Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari SUHARI untuk kepentingan promosi jabatan SUHARI sebagai Camat Jatirejo.<br /><br />57. Pada akhir tahun 2017 bertempat di rumah Dinas Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melalui H. ABDULLAH menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari NORMAN HANDHITO untuk pembelian dupa (sesajen)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"> </span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Lanjutan..... MKP (Ex. Buapti Mojokerti) Kembali Diadili, Wali Kota Mojokerto Jadi Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/lanjutan-mkp-ex-buapti-mojokerti.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/lanjutan-mkp-ex-buapti-mojokerti.html</a> (Jnt)</span><br /></div>

News Tipikor MKP (Ex. Bupati Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Rp48.1 M

#Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan dalam Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Mustofa Kamal P...

»

Hakim dan PP PN Surabaya Tertangkap Tangan KPK, Gagalkah Ka PN Cup?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Tahun 2021, PN Surabaya menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari  Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), namun gagal meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Benarkah PN Surabaya bebas Korupsi?#</span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiROMeaXTdtDZlE6JPcg_tOMrkB-CRuSd941Vlelo5m_HziRrYGjDGsKZKdjAXTVS-Y8XVxrrOJOGfszBvQOsxUVyjwhuOTmrfzInGmKjWG8WqCLtRQmPPbvVGgC-KvmpT_yMZVNPdqxblvtnPlSAuyogmjrEIKlEbNYOyqgtOSnTZRrHzhWXImbsH4=s986" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="986" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiROMeaXTdtDZlE6JPcg_tOMrkB-CRuSd941Vlelo5m_HziRrYGjDGsKZKdjAXTVS-Y8XVxrrOJOGfszBvQOsxUVyjwhuOTmrfzInGmKjWG8WqCLtRQmPPbvVGgC-KvmpT_yMZVNPdqxblvtnPlSAuyogmjrEIKlEbNYOyqgtOSnTZRrHzhWXImbsH4=w640-h460" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto. Dok PN Surabaya (Google)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tahun 2021, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari  Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), namun gagal meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). <br /><br />Anehnya, menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi), tetapi salah satu Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) serta salah satu Pengacara bersama seorang pihak swasta Tertangkap Tangan Tim Satgas (Satuan Tugas) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 20 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi adalah, beberapa hari lalu, selruh Hakim, PP, pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf dan tenaga Honorer PN Surabaya menandatangani Pakta Integritas, dan penandatanganan Pakta Integritas dilakukan diawal tahun setiap tahunnya. <i>Lalu apakah tadatangan itu hanya semboyan?</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Tangkap Tangan KPK terhadap salah satu Hakim dan PP di PN Surabaya ini menjelang <i>‘Loma Tenis Piala Ka PN Cup yang rencanayanya berlangsung di Unesa Surabaya pada tanggal 5 – 6 Pebruari 2022</i>’, dimana  Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Joni, SH., MH yang tak lama lagi akan pindah tugas sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar Bali. Lalu gagalkah Piala Ka PN Cup tersebut?<br /><br />“Belum ada informasi dari pimpinan,” kata Humas PN Subaya Martin Ginting saat dihubungi beritakorupsi.o melalui pesan WhastApp, Kamis, 20 Januari 2022<br /><br />Tagkap tangan yang dilakukan Tim Satgas KPK terhadap salah satu Hakim dan Panitra Pengganti (PP) di PN Surabaya disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Kamis pagi, 20 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB<br /><br />“KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur. Dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan 3 orang (informasi kemudian ternyata sebanyak 5 orang). Diantaranya Hakim, Panitera dan pengacara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya. KPK masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan tersebut dan dalam waktu 1x24 jam KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud. Perkembangannya akan disampaikan kembali,” kata Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui telepon<br /><br />Informasi yang dihimpun beritakorupsi.co dari berbagai sumber, bahwa Hakim yang dimaksud adalah Saudara Itong Isnaeni Hidayat, SH., MH yang juga sebagai Humas di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pada PN Surabaya, dan Panitra Pengganti (PP) tersebut adalah “Hamdan, SH”. Sedangkan Pengacara yang dimaksud, berdasar informasi, pernah bergabung di salah satu LBH (Lembaga Bntuan Hukum) yang berkantor didaerah Gubeng Surabaya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Hakim dan PP PN Surabaya Tertangkap Tangan KPK, Gagalkah Ka PN Cup?

#Tahun 2021, PN Surabaya menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari  Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan R...

»

2 Camat di Kab. Probolinggo Tertangkap Tangan KPK Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Kedua Camat, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddi selaku anggota DPR RI akan segera menyusul diadili. Sementara 18 orang lainnya yang sama-sama Tertangkap Tangan KPK sudah diadili terlebih dahulu#  </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUgVkNTHWIUQiv_a2O1tyRTKbw5bpXMkIDQEKL9C4f8KSTKq9gN-0tcP9OUJ4jO5mAmTMyyRZ2SiYT9z5NHUSEAZ7SW_et-Gjgd6KK7QfkJPlzUkFm3PUngLJ-xj5qRy3aGqL-hpiUvs_rHRYht_fizMklxeeF0kOlb7G5qZK6mWb22f4bPCNgYcy_=s1508" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="634" data-original-width="1508" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUgVkNTHWIUQiv_a2O1tyRTKbw5bpXMkIDQEKL9C4f8KSTKq9gN-0tcP9OUJ4jO5mAmTMyyRZ2SiYT9z5NHUSEAZ7SW_et-Gjgd6KK7QfkJPlzUkFm3PUngLJ-xj5qRy3aGqL-hpiUvs_rHRYht_fizMklxeeF0kOlb7G5qZK6mWb22f4bPCNgYcy_=w640-h270" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –   </span></b><br /><i>“Mimpi indah menjadi derita karena ambisi jabatan dan duit. Akhlak dan moral tak lagi dgunakan”</i>. Kalimat inilah yang mungkin meninpa 22 Terdakwa/Tersangka yang Tertangkap Tangan KPK di Kabupaten Probolinggo maupun para Koruptor lainnya<br /><br />Doddy Kurniawan adalah Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan Camat Paiton Kabupaten Probolinggo yang Tertangkap Tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dalam operasi senyak di Kabupaten Probolinggo pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIBB (waktu Indonesia bagian barat) karena diduga terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Suap ‘jual beli jabatan’ yang hari ini Rabu, 19 Januari 2022 Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili di hadapan Majelis Hakim. <br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021), penyidik KPK tidak hanya meringkus Kedua Camat meliankan 18 ASN (aparatur negeri spil) yang terdiri dari 13 ASN di Kecamatan Krenjengan dan 5 ASN di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinngo (18 ASN sudah diadili terlebih dahulu)<br /><br />Ke 18 ASN itu adalah 1. Sumarto yang baru 4 hari dilantik sebagai Pj (Pejabat Kepala Desa Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (diadili terlebih dahulu); 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, diadili dalam satu berkas perkaara), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, diadili dalam satu berkas perkara)</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhR2b78sdnrlpB3cf6BkuS_-4kRG7srvj3XeAP9qfW-OYwxV6xe4ztwrfuonjcMx87MQfo-fDO204Ud1KiMWIEKvO8JxzNyKk-n3lWWfN2W9Mt2kYlP6sQy6viHdZu0LlEzMVV9TS9yX4LLXwQ6JORXh6ufXaVKXBPQatZE31swO0OwHMhdFB4xug3=s2938" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2938" data-original-width="2480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhR2b78sdnrlpB3cf6BkuS_-4kRG7srvj3XeAP9qfW-OYwxV6xe4ztwrfuonjcMx87MQfo-fDO204Ud1KiMWIEKvO8JxzNyKk-n3lWWfN2W9Mt2kYlP6sQy6viHdZu0LlEzMVV9TS9yX4LLXwQ6JORXh6ufXaVKXBPQatZE31swO0OwHMhdFB4xug3=w540-h640" width="540" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain Kedua Camat dan 18 ASN, KPK juga meringkus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI (Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Nasdem) yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013. Sehingga total yang diringkus KPK saat itu adalah sebanyak 22 orang<br /><br />Doddy Kurniawan diduga menerima duit sebanyak Rp260 juta dari 13 ASN yang masing-masing sebesaar Rp20 juta untuk diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin. Pemberian uang oleh masing-masing ASN itu adalah agar diangkat dan dilantik menjadi Pj Kepala Desa di beberapa Desa di 2 Kecamatan Kab. Probolingo. Peraan Hasan Aminuddin untuk menentukan ASN di Kabupaten Probolinngo sangatlah penting sekalipun tidak lagi menjabat<br /><br />Dari dakwaan JPU KPK diketahui, bahwa alur aliran duit suap ‘jual beli’ jabatan di Kab. Probolinggo adalah, dari 12 ASN  dikoordinir oleh Sumarto yang diangkat dan dilantik terlebih dahulu sebagai Pj, atas perintah Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan. Dan kemudian duit yang terkumpul ditaangan Sumarto akan diserahkan ke Camat Krenjengan Doddy Kurniawan<br /><br />Sedangkan 5 ASN di Kecamatan Paiton dikoordinir langsung oleh Camat Paiton Muhamad Ridwan. Setelah uang terkumpul ke Kedua Camat, kemudian akan disetorkan ke Hasan Aminuddin dan dari Hasan Aminuddin ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. <br /><br />Dari 22 orang yang di taangkap KPK, 18 diantaranya diadili sebagai Terdakwa pemberi Suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhw08PfNiyjSeqfkReiUqeu7yV-hBLfxm_gdhtWWZv5ITPc4qFS0nQ6xkpsOYfuAeFuhza5u2wBz5a17gUoKglACRYsMDTyKqJPueTfwo9lrkzeQI_tiHHuBgD0Yq2bOq7RrGgVxJRHyUJ26b73xd0gX2iINSwkVuphjmyIpGi1BIv_SsA7ONnekIXv=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhw08PfNiyjSeqfkReiUqeu7yV-hBLfxm_gdhtWWZv5ITPc4qFS0nQ6xkpsOYfuAeFuhza5u2wBz5a17gUoKglACRYsMDTyKqJPueTfwo9lrkzeQI_tiHHuBgD0Yq2bOq7RrGgVxJRHyUJ26b73xd0gX2iINSwkVuphjmyIpGi1BIv_SsA7ONnekIXv=w640-h288" width="640" /></a></div>Untuk saat yang diadili adalah Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan Camat Paiton Kabupaten Probolinggo. Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin tak lama lagi akan segera diadili <br /><br />Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, didakwa selaku penerima suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Kedua Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hari ini, Rabu, 19 Januari 2022, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Arif Suhermanto, Meyer Volmar Simanjuntak, Yoga Pratomo Ihsan dan Hendry Sulistiawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaannya terhadap Terdakwa Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan (perkara terpisaha) secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH dan Yanid Indra, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negra) Surabaya, karena masih  kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN selaku Camat Paiton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Paiton Jalan Raya Paiton No.147 Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di Gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPt-zTiHa3ko325hTyLA3FnSHltrva1Mc7w_7itueXh6jBpbQcuBtoDea97uqCq8sJuWTez3tbdN_5HN9CoNIftshp_RydbxDIb8cF9rx79CAAA1wal0pDjz7i_RK2G02ZQfsYeZEhytKB7H8Jp7C5H_V4K9QuouZRjL1Tawc32p3k9F6BNtT21_bO=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPt-zTiHa3ko325hTyLA3FnSHltrva1Mc7w_7itueXh6jBpbQcuBtoDea97uqCq8sJuWTez3tbdN_5HN9CoNIftshp_RydbxDIb8cF9rx79CAAA1wal0pDjz7i_RK2G02ZQfsYeZEhytKB7H8Jp7C5H_V4K9QuouZRjL1Tawc32p3k9F6BNtT21_bO=w640-h288" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN, <br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan PUPUT TANTRIANA SARI agar menyetujui dan mengangkat NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN menjadi Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) di wilayah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, yang bertentangan dengan kewajibannya, <br /><br />Yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelengara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  <br /><br />Serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKVqAJGTBN_ws0JFVJm6hbKaFDUzIkxnyDxz19hoqgrL-c_Dtup5w3UnboTbOyE2TjEKVlGv1us0O5aFv9i1s4QMbX-lRfVucp68xgIP-hvdgxlg04t9poLup4ZElw4anf1RhVv3OW7eIfzQgUbX10QRsMvndr0IJ8Y3MsffbOrfzJlAQ8FcJsRY9j=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKVqAJGTBN_ws0JFVJm6hbKaFDUzIkxnyDxz19hoqgrL-c_Dtup5w3UnboTbOyE2TjEKVlGv1us0O5aFv9i1s4QMbX-lRfVucp68xgIP-hvdgxlg04t9poLup4ZElw4anf1RhVv3OW7eIfzQgUbX10QRsMvndr0IJ8Y3MsffbOrfzJlAQ8FcJsRY9j=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Sumarto<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN diangkat sebagai Camat Paiton dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).<br /><br />Bahwa terdapat 253 (dua ratus lima puluh tiga) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, termasuk di dalamnya 12 (dua belas) kepala desa di Kecamatan Paiton<br /><br />Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif.  <br /><br />Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkades ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut. <br /><br />Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI meskipun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan. <br /><br />Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigeH8HtYSoWCVD58G28VHuQVhenlJn_fbqetnIq_pcX7i8qCwlMFKTJu4_SI3en_R0p4X3nd7Aw2Q-1XqICetx92f9susmw2hCsPxZ24afA53CyhH-5klqbXhUHtSchpwscTKr4nD15eUxRLeqhSGtMyrmLdAykVdt6y0-KWMnIqqLFEef7kviSHmV=s639" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="639" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigeH8HtYSoWCVD58G28VHuQVhenlJn_fbqetnIq_pcX7i8qCwlMFKTJu4_SI3en_R0p4X3nd7Aw2Q-1XqICetx92f9susmw2hCsPxZ24afA53CyhH-5klqbXhUHtSchpwscTKr4nD15eUxRLeqhSGtMyrmLdAykVdt6y0-KWMnIqqLFEef7kviSHmV=w640-h362" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN  maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, dan calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati.<br /><br />Menindaklanjuti penyampaian EDY SURYANTO, pada tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa menyampaikan kepada PONIRIN selaku koordinator camat di Kabupaten Probolinggo untuk menemui HASAN AMINUDDIN guna mendapatkan kejelasan mengenai usulan Pj. Kades ini. Selanjutnya bertempat di Gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, dilakukan pertemuan antara PONIRIN, GHOFUR dan RACHMAD HIDAYANTO dengan HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN memberikan petunjuk bahwa syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru). Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021 PONIRIN menyampaikan hasil pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN kepada Terdakwa. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain memastikan besaran uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN terkait pengusulan Pj. Kades agar mendapat persetujuan dari PUPUT TANTRIANA SARI. Dalam koordinasi tersebut, DODDY KURNIAWAN menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO telah menyerahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui DODDY KURNIAWAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan para camat sependapat dengan besaran tersebut yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEheXTLfklMRhyNQArKw85lWvBryOKYewcai2j5OeoGaK3nyXBwc-nl03z1HmCXEP4CgjUHKKPSo1OcOFoWuWp6QItN15bDRakQ19RV06lL6VgWFIaSC7bcfX2M-DaQbulL9gmhbNPyj0wGyfk_8e6dXqMU8wa0cqPmF03AAcWsOi0lcJENlzFADxEmL=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="640" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEheXTLfklMRhyNQArKw85lWvBryOKYewcai2j5OeoGaK3nyXBwc-nl03z1HmCXEP4CgjUHKKPSo1OcOFoWuWp6QItN15bDRakQ19RV06lL6VgWFIaSC7bcfX2M-DaQbulL9gmhbNPyj0wGyfk_8e6dXqMU8wa0cqPmF03AAcWsOi0lcJENlzFADxEmL=w640-h330" width="640" /></a></div>Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, Terdakwa bersama  PONIRIN, dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru). Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2021 saat apel pagi di Kantor Kecamatan Paiton, Terdakwa menyampaikan kepada pegawai Kecamatan Paiton adanya 12 (dua belas) kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 09 September 2021, Pj. Kades yang dapat diusulkan harus memenuhi syarat yaitu berstatus PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan sebelum diangkat oleh PUPUT TANTRIANA SARI harus mendapat persetujuan dari HASAN AMINUDDIN serta memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. <br /><br />Atas penyampaian Terdakwa tersebut, SAHIR dan SAMSUDIN yang merupakan staf pada Kecamatan Paiton menyanggupinya sehingga Terdakwa memasukkannya kedalam list / daftar usulan calon Pj. Kades. Untuk mempercepat proses pengusulan Pj. Kades pada Kecamatan Paiton, Terdakwa memerintahkan ABDUL HAMID, ABDUL BARI dan ABSYR WAHYUDI untuk menyampaikan kepada NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN guna menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya serta menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan Kepada HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkades. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj.  Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhs5R9ME0ZK3LrBkslcrHlp0O5HAqWnupI6PQDJgAC4V-Ss3OfpfMzS32gVNoFe9S9PVEA23UBwg9aDlFOWx2PtYHlKza4ybIG33TDcEtw02O4t7Zbf0Eozd4wM5OgaViut0tdEtyH0ttybvE6YJcC7-Az20TLb1GrQUeU4dAARSCpDAByJfzq635my=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhs5R9ME0ZK3LrBkslcrHlp0O5HAqWnupI6PQDJgAC4V-Ss3OfpfMzS32gVNoFe9S9PVEA23UBwg9aDlFOWx2PtYHlKza4ybIG33TDcEtw02O4t7Zbf0Eozd4wM5OgaViut0tdEtyH0ttybvE6YJcC7-Az20TLb1GrQUeU4dAARSCpDAByJfzq635my=w640-h360" width="640" /></a></div>Bahwa untuk menindaklanjutinya, pada tanggal 26 Agustus 2021, ABDUL BARI menemui NURUL HUDA dan menyampaikan bahwa NURUL HUDA akan diusulkan menjadi Pj. Kades serta meminta NURUL HUDA untuk menyiapkan kelengkapan pengusulan tersebut diantaranya SK PNS dan uang untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN, atas penyampaian tersebut NURUL HUDA menyatakan bersedia.<br /><br />Bahwa Terdakwa memerintahkan salah seorang stafnya untuk meminta HASAN yang merupakan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya bertempat di Kantor Kecamatan Paiton, HASAN menemui Terdakwa dan Terdakwa menawarkan HASAN untuk diusulkan sebagai Pj. Kades. Oleh karena itu, Terdakwa meminta HASAN menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Atas penyampaian dari Terdakwa tersebut HASAN menyanggupinya. <br /><br />Pada sekira tanggal 27 Agustus 2021 atas perintah Terdakwa, ABDUL HAMID menghubungi SUGITO dan menyampaikan bahwa SUGITO akan diusulkan sebagai Pj. Kades. Untuk itu, SUGITO diminta menyiapkan SK PNS dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan dan SUGITO menyanggupinya. Di hari yang sama SUGITO menyerahkan SK PNS dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ABDUL HAMID guna diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 141/264/426.412/2021, tertanggal 30 Agustus 2021 perihal Usulan Pj. Kades Kecamatan Paiton, diantaranya sebagai berikut :<br />- NURUL HUDA  diusulkan menjadi Pj. Kades Kalikajar Wetan, <br />- HASAN diusulkan menjadi Pj. Kades Randu Tatah, <br />- SAHIR diusulkan menjadi Pj. Kades Pondok Kelor, <br />- SUGITO diusulkan menjadi Pj. Kades Sumberanyar, dan <br />- SAMSUDIN diusulkan menjadi Pj. Kades Binor <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMUNN23FhMOis67-Jau0O249lbyOsx9dOT9NJnHf9G1dMGet__cuOdcdPO7dMHUOQ_IshvTnVE46XU0GI8ge3LiTOTV4VenWo7sLdwPseZ5j-aga742KH1z-IvTmbVuFAes2W4SlvDXzdw9vpVsSzRpktTC4_Kf-wxaot0NOcib47mGw3Cx6VVNe-Z=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMUNN23FhMOis67-Jau0O249lbyOsx9dOT9NJnHf9G1dMGet__cuOdcdPO7dMHUOQ_IshvTnVE46XU0GI8ge3LiTOTV4VenWo7sLdwPseZ5j-aga742KH1z-IvTmbVuFAes2W4SlvDXzdw9vpVsSzRpktTC4_Kf-wxaot0NOcib47mGw3Cx6VVNe-Z=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa terkait uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN untuk mendapatkan persetujuan usulan sebagai Pj. Kades, Terdakwa telah menerima dan mengumpulkan uang dari para calon Pj. Kades seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian penerimaan dari SUGITO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari NURUL HUDA, HASAN, SAHIR dan SAMSUDIN yang telah menyanggupi dan atas kesepakatan ditalangi terlebih dahulu oleh Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2021 HASAN AMINUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa melalui PITRA JAYA KUSUMA, bahwa yang diberi ijin untuk bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya 3 orang camat dan membawa dokumen nota dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang agar diserahkan di lain waktu. Atas penyampaian tersebut Terdakwa menyimpan uang yang telah diterima dari para calon Pj. Kades di rumahnya.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa bersama HARI PRIBADI (Camat Krucil) dan PONIRIN (Camat Kraksaan) menemui HASAN AMINUDDIN dengan membawa nota dinas usulan Pj. Kades untuk mendapatkan persetujuan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural. <br /><br />Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan untuk Pj. Kades yang disetujui dapat mengelola tanah kas desa dan memberikan uang untuk HASAN AMINUDDIN sebagai ucapan terimakasih atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. Terdakwa sudah menerima uang imbalan yang dimaksudkan oleh HASAN AMINUDDIN tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari 5 orang calon Pj. Kades di Kecamatan Paiton yang diusulkan <br /><br />Bahwa setelah pengarahan dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada nota dinas yang diajukan oleh Terdakwa dengan menuliskan “Yth. PMD ACC” dan menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk diteruskan ke Kadis PMD.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN menerima uang seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari calon Pj. Kades Kecamatan Paiton dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN menjadi Pj. Kades pada Kecamatan Paiton sebagaimana usulan yang diajukan oleh Terdakwa.  Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme <br /><br />Serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1). (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor 2 Camat di Kab. Probolinggo Tertangkap Tangan KPK Diadili

#Selain Kedua Camat, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddi selaku anggota DPR RI akan segera menyusul diadili...

»