Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPNccEdtqsI731vqf9LBud23K74tcL3HFuHGhyphenhyphenkjOxfAwq39pgQu2UX3NxLvI165f46iKuXenIoRZQES2aSj-WXzUKc5cYNBGqYg1z-O_Gc0YcAjuNN7jIYibWeTXt82sruZZTtMxFMc/s1334/IMG20210830120508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPNccEdtqsI731vqf9LBud23K74tcL3HFuHGhyphenhyphenkjOxfAwq39pgQu2UX3NxLvI165f46iKuXenIoRZQES2aSj-WXzUKc5cYNBGqYg1z-O_Gc0YcAjuNN7jIYibWeTXt82sruZZTtMxFMc/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Untuk yang pertamakalinya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH bersama 5 Kasi (Kepala Seksi) yaitu Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH langsung turun tangan sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 30 Agustus 2021 untuk Terdakwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode 2018  - 2023 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tangkap Tangan oleh Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain jadi JPU untuk Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, Kajari Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH bersama 5 Kasi (Kepala Seksi), juga menjadi JPU terhadap 6 Terdakwa lainnya (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><br />Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH kepada beritkorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa kehadirannya bersama Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH bukan hanya pada sidang pembacaan dakwaan melainkan untuk persidangan selaanjutnya<br /><br />“Ini atensi, jadi bukan hanya hari ini saja tetapi untuk sidang selanjutnya. Kalau saksi-sakai kurang lebih sebanyak 20 orang,” kata Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH yang beridiri disamping Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCitLXKvlFhdE2DQvsnZXHxIgYvIBjMvOqjFU-p14VnFSIzvX-ZisaaWw8ZTlc3ZXNq53x8OBeGMGHJ1G_z1lH21NbD0IpOT6g4m61euh9VoRZrEpw5KRtOd6dk2p8_NBXu1Auwtn4lfA/s800/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCitLXKvlFhdE2DQvsnZXHxIgYvIBjMvOqjFU-p14VnFSIzvX-ZisaaWw8ZTlc3ZXNq53x8OBeGMGHJ1G_z1lH21NbD0IpOT6g4m61euh9VoRZrEpw5KRtOd6dk2p8_NBXu1Auwtn4lfA/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 30 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan 6 Terdakwa lainnya (berkas penuntutan masing-masing terpisah) dengan Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung secara maraton, yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan selanjutnya pembacaan surat dakwaan untuk masing-masing ke 6 Terdakwa lainnya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (dan Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati, perkara terpisaha) di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Pertama) yaitu Pasal Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama yaitu Pasal Pasal 12 B atau (Petama) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau (Pertama) Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjBDXZGt5Fk0yvZHy9SIGK7m1DZmOYJV2ULkhtOO-JO9C1mW4Tw6TwKkQW0Y8Ueosp6iHgKT39j4M0SDDRMveYqK09d8vPqBblVIKETsX0rS7TSQOUe7X8fBOeSybSCLmOMcsOTJ5Ft8/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjBDXZGt5Fk0yvZHy9SIGK7m1DZmOYJV2ULkhtOO-JO9C1mW4Tw6TwKkQW0Y8Ueosp6iHgKT39j4M0SDDRMveYqK09d8vPqBblVIKETsX0rS7TSQOUe7X8fBOeSybSCLmOMcsOTJ5Ft8/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Dupriono (Camat Pace), Trdakwa Edie Srijanto (Camat Tanjunganom), Terdakwa Haryanto (Camat Berbek), Terdakwa Bambang Subagio (Camat Loceret) dan Terdakwa Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) diancama pidana sebagaimana diatur dalam Pasa 5 ayat (1) huruf a dan b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Atas dakwaan dari JPU tersebut, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (maupun Terdakwa lainnya) keberatan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Eksepsi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Dari perkara ini ada yang menarik. Ibarat kata-kata bijak, “Kami tetap maju, membuka jalan baru, dan melakukan hal baru, karena kami penasaran dan rasa penasaran itu menuntun kami menemukan jejak baru (Walt Disney seoraang Produsen dari Amerika Serikat tahun 1901-1966)”. <br /><br />Mungkin kata-kata bijak inilah yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (Periode tahun 2018 – 2023) yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Bupati pendahulunya di periode 2013 - 2018, yaitu terpidana Korupsi Suap dan Gratifikasi serta TPPU Taufiqurrahman <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMVmFadQH6M5VePjPSf0ppxMDvL6UOxkbTq-otOmsLWCC3P7F0a8kCr99HHyyq1ZdQfiROmpgO251iBmZWOokrY9hBcfxxN0jeKPl3RYHAsrnZnXj9Lf02P9Lt5bQhPeVgIEj9R2jI00/s1334/IMG20210830121712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMVmFadQH6M5VePjPSf0ppxMDvL6UOxkbTq-otOmsLWCC3P7F0a8kCr99HHyyq1ZdQfiROmpgO251iBmZWOokrY9hBcfxxN0jeKPl3RYHAsrnZnXj9Lf02P9Lt5bQhPeVgIEj9R2jI00/w640-h288/IMG20210830121712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sebab apa yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, tak jauh beda dengan apa yang dilakukaan oleh Terpidana Taufiqurrahman terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten (Kab) Nganjuk hingga Taufiqurrahman terseret dalam Dua perkara Korupsi yaitu menerima Suapa (bermula dari Tertangkap Tangan oleh KPK pada Oktober 2017 di Hotel Brobudur Jakarta) kemudian Perkara yang Kedua adalah Tindak Pidana  Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Dalam perkara kedua Terpidana Taufiqurrahaman terungkap, bahwa harga atau nilai rupiah SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara), adalah bervariasi tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah. <br /><br />Jadi apa yang dilakukan oleh Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati, tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh penerusnya, yaitu Novi Rahman Hidhayat hingga nasib Terpidana Taufiqurrahman dan Novi Rahman Hidhayat yaitu sama-sama Tertangkap Tangan<br /><br />Bedanya, Terpidana Taufiqurrahman bersama 4 Terpidana lainnya (Selaku Kepala Sekolah SMP) Tertangkap Tangan oleh penyidi KPK di Hotel Brobudur Jakarta Pusat yang rencananya akan ke kantor DPP PDIP terkait pencalonan Istrinya untuk calon Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 dan yang menyeret Taufiqurraham ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah Jaksa KPK.<br /><br />Sedangkan Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk periode 2018 – 2013 bersama ajudannya yaitu M. Izza Muhtadin selaku perantara menerima suap atau hadiah berupaa uaang, dan 5 orang Camat, diantaranya ; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) selaku pemberi suap atau hadiah berupa uang. <br /><br />Jalan yang dilakukan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat untuk mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah dari pejabat di Kabupaten Nganjuk adalah hal baru dari apa yang dilakukan pendahulunya.<br /><br />Selain itu, Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 ini tak pernah melaporkan harta kekayaanya dalam laporan LHKPN (laporan harta kekayaan peyelenggara negara) dalam bentuk uang tunai. <br /><br />Padahal kabarnya, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adakan pemilik Koperasi Simpan Pinjam terbesar di Nganjuk jauh sebelum menjadi Bupati. Total uang diterima Terdakwa sebanyak Rp692.900.000. Sedangkan lembaran-lembarann rupiah yang dikumpulkan penaduhulunya adalah puluhan miliraan.<br /><br />Akbiatnya, Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk bersama ajudannya dan 5 orang Camat di Kabupaten Nganjuk ini tak dapat berkumpul bersama keluarga di masa Pandemi Covid19 dan juga tak dapat menyaksikan terbitnya matari pagi serta indahnya cahaya rembulan di malam hari karena terancam pidana penjara selama bertahun-tahun<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hanya ke 5 Terdakwa selaku Camat ini yang memberikan uang suap atau hadiah berupa uang terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, atau ada yang lain? <br /><br />Kepala Desa yang diduga terlibat pemberian uang adalah Jumali (Kepala Desa Joho), Sadiko (Kepala Desa Sanan), Darmadi (Kepala Desa Bodor), Ali Mukaroom (Kepala Desa Banaran), dan Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kepanjen. Selain itu juga Supriayadi Purba Utama, Yoyo Mulyo Mintaryo dan Deddy Wahyu Mulyo. <br /><br />Lalu bagaimana dengan para Kepala Desa maupun pihak lain yang memberikan uang? Apakah mereka cukup sebagai penonton alias sebagai saksi saja?. (Jnt)</div></div>

News Tipikor Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat

BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang pertamakalinya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)...

»

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, 6 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro). Adakah yang masih menyusul ???# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZXQUedAFBp3upr6TT4bIW73HY3SiivNzxATa7xXHaDOxbhU7pUUuD955DVvD9ijU_DEbzq8frUwMdwhydXhf_gGycK_6eV0Pz6Qn4isssp7g1TzCbE9VXdGjtsunq-NEM0syd-EAsqY/s800/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZXQUedAFBp3upr6TT4bIW73HY3SiivNzxATa7xXHaDOxbhU7pUUuD955DVvD9ijU_DEbzq8frUwMdwhydXhf_gGycK_6eV0Pz6Qn4isssp7g1TzCbE9VXdGjtsunq-NEM0syd-EAsqY/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Kades dan Pejabat lain yang diduga memberikan uang “Haram” kepada Bupati melaui ajudannya, yaitu Jumali (Kepala Desa Joho), Sadiko (Kepala Desa Sanan), Darmadi (Kepala Desa Bodor), Ali Mukaroom (Kepala Desa Banaran), dan Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kepanjen. Selain itu juga Supriayadi Purba Utama, Yoyo Mulyo Mintaryo dan Deddy Wahyu Mulyo”</span></span><br /><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> </div><div style="text-align: justify;">“Kami tetap maju, membuka jalan baru, dan melakukan hal baru, karena kami penasaran dan rasa penasaran itu menuntun kami menemukan jejak baru (Walt Disney seoraang Produsen dari Amerika Serikat tahun 1901-1966)”. Kata-kata bijak inilah yang mungkin dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (Periode tahun 2018 – 2023) yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Bupati pendahulunya di periode 2013 - 2018, yaitu terpidana Korupsi Suap dan Gratifikasi serta TPPU Taufiqurrahman <br /><br />Sebab apa yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, tak jauh beda dengan apa yang dilakukaan oleh Terpidana Taufiqurrahman terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten (Kab) Nganjuk hingga Taufiqurrahman terseret dalam Dua perkara Korupsi yaitu menerima Suapa (bermula dari Tertangkap Tangan oleh KPK pada Oktober 2017 di Hotel Brobudur Jakarta) kemudian Perkara yang Kedua adalah Tindak Pidana  Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Dalam perkara kedua Terpidana Taufiqurrahaman terungkap, bahwa harga atau nilai rupiah SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara), adalah bervariasi tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah. <br /><br />Jadi apa yang dilakukan oleh Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati, tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh penerusnya, yaitu Novi Rahman Hidhayat hingga nasib Terpidana Taufiqurrahman dan Novi Rahman Hidhayat yaitu sama-sama Tertangkap Tangan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbun9set87IRje4WP0zSARhsVs6sb6iR0VoH6Te4836QTsm13Wq9E1uWB-0CdKQJheX7fTVjHs6dahTC5iz4crR5XjGdhehQLn2O5hkKxXQkY6qp5oTqeUgf4peT7FtxiyTFVrlUhG76I/s1041/IMG20210830101315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1041" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbun9set87IRje4WP0zSARhsVs6sb6iR0VoH6Te4836QTsm13Wq9E1uWB-0CdKQJheX7fTVjHs6dahTC5iz4crR5XjGdhehQLn2O5hkKxXQkY6qp5oTqeUgf4peT7FtxiyTFVrlUhG76I/w640-h368/IMG20210830101315.jpg" width="640" /></a></div>Jadi apa yang dilakukan oleh Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati, tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh penerusnya, yaitu Novi Rahman Hidhayat hingga nasib Terpidana Taufiqurrahman dan Novi Rahman Hidhayat yaitu sama-sama Tertangkap Tangan<br />Bedanya, Terpidana Taufiqurrahman bersama 4 Terpidana lainnya (Selaku Kepala Sekolah SMP) Tertangkap Tangan oleh penyidi KPK di Hotel Brobudur Jakarta Pusat yang rencananya akan ke kantor DPP PDIP terkait pencalonan Istrinya untuk calon Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 dan yang menyeret Taufiqurraham ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah Jaksa KPK.<br /><br />Sedangkan Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk periode 2018 – 2013 bersama ajudannya yaitu M. Izza Muhtadin selaku perantara menerima suap atau hadiah berupaa uaang, dan 5 orang Camat, diantaranya ; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) selaku pemberi suap atau hadiah berupa uaang. <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hanya ke 5 Terdakwa selaku Camat ini yang memberikan uang suap atau hadiah berupa uang terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, atau ada yang lain? Bagaimana dengan para Kepala Desa yang memberikan uang? Apakah mereka cukup sebagai penonton alias sebagai saksi saja?<br /><br />Kepala Desa yang diduga terlibat pemberian uang adalah Jumali (Kepala Desa Joho), Sadiko (Kepala Desa Sanan), Darmadi (Kepala Desa Bodor), Ali Mukaroom (Kepala Desa Banaran), dan Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kepanjen. Selain itu juga Supriayadi Purba Utama, Yoyo Mulyo Mintaryo dan Deddy Wahyu Mulyo<br /><br />Akbiat Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk bersama ajudannya dan 5 orang Camat di Kabupaten Nganjuk ini tak dapat berkumpul dengan keluarganya di masa Pandemi Covid19 dan juga tak dapat menyaksikan terbitnya matari pagi serta indahnya cahaya rembulan di malam hari karena terancam pidana penjara selama bertahun-tahun <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0eQt_qIlEdBfTCaqVSIN_oVOh1pJXIJdDKcToNFxfyvGHo4eeca7zonD5wGqZURAJZGdlrE35ZSMUApPDwYgXoqE0tOJo56zO7jFLq5rgMPeCbqGmmlfW1mrHdeXuPOjzQ6CGzW3WqpE/s1334/IMG20210830120508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0eQt_qIlEdBfTCaqVSIN_oVOh1pJXIJdDKcToNFxfyvGHo4eeca7zonD5wGqZURAJZGdlrE35ZSMUApPDwYgXoqE0tOJo56zO7jFLq5rgMPeCbqGmmlfW1mrHdeXuPOjzQ6CGzW3WqpE/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada Senin, 30 Agustus 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH, Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH, Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH dan Jaksa (Fungsional) Sri Hani Susilo, SH menyeret Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode tahun 2018 – 2023 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tangkap Tangan oleh Penyidik Mabes Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk juga menyeret 6 Terdakwa lainnya untuk diadili dalam perkara yang sama (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 30 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAUXwKBJEkDX2dUXMbpVqd8_PayUCt8SZIRDBS_vfTTVn1SBeuLMNGp9BSMw0Jp_VFWC8XN9o4jBDNxjLoraZ8puZZMvmZz-Wp4JcQ-SpFWCiuwS0krjxBfphqGMCgEIGiOq4Ki4JpSC0/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAUXwKBJEkDX2dUXMbpVqd8_PayUCt8SZIRDBS_vfTTVn1SBeuLMNGp9BSMw0Jp_VFWC8XN9o4jBDNxjLoraZ8puZZMvmZz-Wp4JcQ-SpFWCiuwS0krjxBfphqGMCgEIGiOq4Ki4JpSC0/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (dan Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati, perkara terpisaha) di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Pertama) yaitu Pasal Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama yaitu Pasal Pasal 12 B atau (Petama) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau (Pertama) Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa Dupriono (Camat Pace), Trdakwa Edie Srijanto (Camat Tanjunganom), Terdakwa Haryanto (Camat Berbek), Terdakwa Bambang Subagio (Camat Loceret) dan Terdakwa Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) diancama pidana sebagaimana diatur dalam Pasa 5 ayat (1) huruf a dan b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Atas dakwaan dari JPU tersebut, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (maupun Terdakwa lainnya) keberatan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Eksepsi pada persidangan berikutnya.</p><p style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH kepada beritkorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa kehadiran Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Kajari, Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH bukan hanya pada sidang pembacaan dakwaan melainkan untuk persidangan selaanjutnya<br /></p><div style="text-align: left;">“Ini atensi, jadi bukan hanya hari ini saja tetapi untuk sidang selanjutnya. Kalau saksi-sakai kurang lebih sebanyak 20 orang,” kata Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH</div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24ny2iWQwvoD25nDImbVa7nZIbK9vDCXnpPumn8vJEZpNOOAopzl0Y2HRM8ThijfuL_mtvfSJ5xVkP1cnzMcGYt7prskNyWSXWbRP-VnPbOqozeM2cISWDsnbMRV5nmx0yXnaXyjLW-4/s1334/IMG20210830120520.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24ny2iWQwvoD25nDImbVa7nZIbK9vDCXnpPumn8vJEZpNOOAopzl0Y2HRM8ThijfuL_mtvfSJ5xVkP1cnzMcGYt7prskNyWSXWbRP-VnPbOqozeM2cISWDsnbMRV5nmx0yXnaXyjLW-4/w640-h288/IMG20210830120520.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam Dakwaan JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-5901 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Bupati Nganjuk tanggal 24 September 2018, pada bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Mangundikaran Nganjuk <br /><br />Atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu dengan maksud sebagai sarana untuk mendapatkan uang maka terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa dengan tidak menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, <br /><br />Dengan pamrih dan mengharapkan imbalan dari Kepala Desa melalui para Camat yang di wilayahnya melaksanakan pengisian seleksi perangkat desa, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu terdakwa selaku Bupati Nganjuk memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa melalui para Camat di Kabupaten Nganjuk untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa terdakwa sebagai Bupati Nganjuk berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, <br /><br /><b>Tugas :</b><br />a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; <br /><br />e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR8jC5kpe_3n-nEA7GF-K9UMTT9DGBdfseeUF0y21MDFpUNDdZY_ZfYNrJDXRUujQGqNHVRTprvt60catCXPFPdS1y2zQZCJUGnN9Z9Nk_lRae7adRPzgPpr1RHJ5nz6c_OuRgdNUJIPw/s1330/IMG20210830121901.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR8jC5kpe_3n-nEA7GF-K9UMTT9DGBdfseeUF0y21MDFpUNDdZY_ZfYNrJDXRUujQGqNHVRTprvt60catCXPFPdS1y2zQZCJUGnN9Z9Nk_lRae7adRPzgPpr1RHJ5nz6c_OuRgdNUJIPw/w640-h288/IMG20210830121901.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b>Wewenang : </b><br />a. Mengajukan rancangan Perda; b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah; d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /><br />Terkait tugas dan wewenang terdakwa tersebut, pada tanggal 25 Maret 2021 terdakwa selaku Bupati Nganjuk menerbitkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar ketentuan dalam pelaksanaan proses seleksi pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Nganjuk yang ujian seleksinya dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021.<br /><br />Adapun pelaksanaan seleksi perangkat desa di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk pengisian 284 (dua ratus delapan puluh empat) formasi perangkat desa yang kosong di 116 (seratus enam belas) desa yang ada di 11 (sebelas) kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Sawahan; 2. Kecamatan Ngetos; 3. Kecamatan Berbek; 4. Kecamatan Pace; 5. Kecamatan Tanjung Anom; 6. Kecamatan Ngronggot; 7. Kecamatan Prambon; 8. Kecamatan Sukomoro; 9. Kecamatan Ngeluyu; 10. Kecamatan Gondang dan; 11. Kecamatan Loceret.<br /><br />Formasi untuk pengisian perangkat desa tersebut terdiri dari : a. Sekretaris Desa; b. Kepala Dusun; c. Kasi Pemerintahan; d. Kasi Pelayanan; e. Kaur Umum dan Tata Usaha; f. Kaur Perencanaan; g. Kaur Keuangan. <br /><br />Berdasarkan laporan informasi yang diterima oleh Penyelidik Bareskrim Mabes POLRI  tentang adanya penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait tata kelola anggaran dan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka dilakukan penyelidikan oleh Penyelidik Bareskrim Mabes POLRI berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :   Sprin.Lidik/21/IV/2021/Tipidkor tanggal 15 April 2021 tentang penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait tata kelola anggaran dan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/251/IV/2021/Tipidkor tanggal 28 April 2021 tentang penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait tata kelola anggaran dan jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, yang telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tindakan penyelidikan berupa penyadapan percakapan telepon dari tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021 antara pihak-pihak terkait yaitu <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzExWBm78es2HXQnjBo7IgG_39ZewPAtyLtFNgGCOHGOjYRymcYnudG6ZIvAI7WTPh0qQpFqd82QZOQYOfoI-WCb9SkI_xEJiFgqJuLuBeEJIHXzoCx5ZpZVtZmFmNjjR4KrqL063HR-s/s2048/NGANJUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1448" data-original-width="2048" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzExWBm78es2HXQnjBo7IgG_39ZewPAtyLtFNgGCOHGOjYRymcYnudG6ZIvAI7WTPh0qQpFqd82QZOQYOfoI-WCb9SkI_xEJiFgqJuLuBeEJIHXzoCx5ZpZVtZmFmNjjR4KrqL063HR-s/w640-h452/NGANJUK_1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB telah memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengumpulkan atau mengkoordinir para Camat yang wilayahnya akan melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. <br /><br />Dalam pertemuan dengan para camat tersebut kemudian terdakwa memanggil para camat satu persatu dan menanyakan tentang kondisi wilayah masing-masing kecamatan, kesiapan panitia seleksi perangkat desa dan selanjutnya memerintahkan kepada para Camat agar dapat mengkondisikan Kepala Desa di wilayahnya yang melakukan seleksi dalam pengisian perangkat desa agar mau mengumpulkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kepala desa. <br /><br />Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Camat se-Kabupaten Nganjuk, diantaranya :1.MOHAMAD MAKRUP selaku Camat Gronggot; 2. DUPRIONO selaku Camat Pace; 3. KUWADI selaku Camat Parambon; 4. BAMBANG SUBAGIO selaku Camat Loceret; 5. BAMBANG HARIANTO selaku Camat Ngetos; 6. ARDIANSYAH WINARDI selaku Camat Sawahan; 7. DARMANTONO selaku Camat Gondang; 8. SUDJITO selaku Camat Ngluyu. 9. EDIE SRIJANTO selaku Camat Tanjunganom</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut MOHAMAD MAKRUP selaku Camat Gronggot ditanya oleh terdakwa dengan mengatakan : “Bagaimana kondisi wilayah Gronggot sampai dengan sekarang” dan MOHAMAD MAKRUP menjawab dengan mengatakan : “Aman dan kondusif, tahapan penjaringan lancar tidak ada kendala, ujian dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di satu tempat di SMP 1 Gronggot” kemudian terdakwa mengatakan : “Untuk FORPIMDA bagaimana?”, kemudian MOHAMAD MAKRUP menjawab : “Apa maksudnya pak?” dan terdakwa mengatakan : “Ya untuk FORPIMDA”, kemudian MOHAMAD MAKRUP bertanya dengan mengatakan : “Berapa pak?” selanjutnya terdakwa menjawab : “Ya disamakan gitu 10an”, kemudian MOHAMAD MAKRUP mengatakan : “Wah saya belum bisa menjawab pak, saya koordinasi dulu pak”,<br /><br />Setelah itu MOHAMAD MAKRUP pulang. Dan pada keesokan harinya pada tanggak 4 Mei 2021 MOHAMAD MAKRUP bertemu dengan Ketua Forum Lurah yaitu JOKO MORTEJO selaku Kades Kalianyar di rumah JOKO MORTEJO di Kalianyar dan MOHAMAD MAKRUP menyampaikan pesan dari terdakwa terkait untuk FORPIMDA, dan JOKO MORTEJO mengatakan : “Kalau itu nanti dulu, kalau sudah beres semua sudah pelantikan, nanti kami akan menghadap bapak Bupati sendiri”.<br /><br />Pada saat itu DUPRIONO selaku Camat Pace menyampaikan kesanggupan bahwa Kepala Desa di Kecamatan Pace sanggup untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu terdakwa menyampaikan akan menunggu realisasi dan nanti ada orang suruhan terdakwa yang mengambil.<br /><br />Terdakwa juga memanggil KUWADI selaku Camat Parambon, dengan mengatakan : ”Mas, Prambon ngisi berapa Desa”, selanjutnya KUWADI mengatakan : ”Semua desa pak”, kemudian terdakwa mengatakan : ”Berapa jumlahnya”, dan dijawab oleh KUWADI dengan mengatakan : “14 desa”, setelah itu terdakwa mengatakan : “Jumlah perangkat desa yang diisi berapa?”, dan dijawab oleh KUWADI dengan mengatakan : “35 pak”, selanjutnya terdakwa mengatakan : “Piye kira-kira, bisa dikondisikan tidak untuk Kasi 15 Juta, Kaur 20 Juta, Sekdes 30 Juta?”, dan KUWADI menjawab : “Wah, itu kan kewenangan desa pak, nanti saya koordinasikan sama desa”.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut kemudian KUWADI mengumpulkan Kepala Desa se-Kecamatan Parambon pada tanggal 4 Mei 2021 dan menyampaikan adanya permintaan terdakwa untuk mengkondisikan perangkat desa agar menyetor sejumlah uang, untuk jabatan Kasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk jabatan Kaur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk jabatan Sekdes sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun para Kepala Desa tidak menyanggupi akan besaran uang yang terlalu besar untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDa-FefLw3ueydW-bcOPy_JaNM2caGa_PyA7IhNPYHkzkuNuyOvO8lnBsBwTXpw6xtE1T1GAwwF7Nmna1pDiI9w4wGoSFJYzi7oEHi1VqIQjuHNwatwOV5zgs4g0mALzfZnu2SHYTd6pM/s864/IMG20210830121527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="864" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDa-FefLw3ueydW-bcOPy_JaNM2caGa_PyA7IhNPYHkzkuNuyOvO8lnBsBwTXpw6xtE1T1GAwwF7Nmna1pDiI9w4wGoSFJYzi7oEHi1VqIQjuHNwatwOV5zgs4g0mALzfZnu2SHYTd6pM/w640-h404/IMG20210830121527.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 5 Mei 2021 saksi DUPRIONO selaku Camat Pace menindaklanjuti permintaan terdakwa dengan mengumpulkan pertemuan kepala desa di Kantor Kecamatan Pace yang dihadiri oleh 13 (tiga belas) Kepala Desa yang mengisi perangkat desa di Kecamatan Pace, untuk membahas adanya permintaan uang oleh terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Kepala Desa untuk pengisian formasi perangkat desa, namun para kepala desa merasa keberatan akan besaran uang yang terlalu besar untuk diserahkan kepada terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengumpulkan kembali para Camat sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 3 Mei 2021 bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada waktu itu Camat yang hadir antara lain: 1. MOHAMAD MAKRUP selaku Camat Gronggot; 2. DUPRIONO selaku Camat Pace; 3. KUWADI selaku Camat Parambon; 4. BAMBANG SUBAGIO selaku Camat Loceret; 5. BAMBANG HARIANTO selaku Camat Ngetos; 6. ARDIANSYAH WINARDI selaku Camat Sawahan; 7. DARMANTONO selaku Camat Gondang; 8. SUDJITO selaku Camat Ngluyu; 9. HARIYANTO selaku Camat Brebek; 10. EDIE SRIJANTO selaku Camat Tanjunganom.<br /><br />Pada waktu itu para Camat juga dipanggil satu persatu untuk menghadap terdakwa, selanjutnya pada waktu SUDJITO selaku Camat Ngluyu menghadap terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : “Gimana hasil lobi yang kemarin”, selanjutnya SUDJITO menjawab : “Waduh Pak, kalau dimintain seperti itu, semua kades keberatan”, dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan mengatakan : ”Iya sudah, upayakan kondisinya aman, ndak harus dijawab sekarang”. <br /><br />Selanjutnya terdakwa memanggil KUWADI dimana sebelumnya sudah dipanggil BAMBANG HARIANTO, kemudian terdakwa mengatakan : ”Piye hasilnya mas”, kemudian KUWADI menjawab : ”Pak kepala desa keberatan kalau seperti itu”, kemudian terdakwa mengatakan : ”Mosok ngga bisa mengkondisikan seperti itu”, selanjutnya dijawab oleh KUWADI dengan mengatakan : ”saya ga bisa intervensi pak”, kemudian terdakwa mengatakan : “Iya sudah, tetap diupayakan, ndak harus dijawab sekarang”.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut selesai, sekira pukul 20.00 WIB DUPRIONO selaku Camat Pace langsung mengumpulkan kembali Kepala Desa se-Kecamatan Pace dan menyampaikan kembali adanya permintaan uang dari terdakwa serta membahas pelantikan perangkat desa di Kecamatan Pace. Pada saat itu juga sudah ada pengumpulan uang sebesar Rp80.000.000 yang berasal dari SADIKO selaku Kepala Desa Sanan sebesar Rp30.000.000, ROKHIM selaku Kepala Desa Jampes sebesar Rp30.000.000 dan PURWOTO selaku Kepala Desa Melandangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui DUPRIONO untuk selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa melalui SUGENG PURNOMO selaku Kepala Desa Kepanjen sekaligus Wakil Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Pace yang ditunjuk sebagai koordinator untuk mengkoordinir atau mengantarkan pemberian uang dari Kepala Desa di Kecamatan Pace kepada terdakwa. <br /><br />Akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB SUGENG PURNOMO mengembalikan uang tersebut kepada masing-masing kepala desa yang telah memberikan atau mengumpulkan uang tersebut, dikarenakan SUGENG PURNOMO menolak untuk mengkoordinir pemberian uang tersebut dari Kepala Desa kepada terdakwa, hal ini juga atas persetujuan dari ALI MUKAROM selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Pace dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj56ELbvd8n8EcDNULNU6gBd4d1hCCtTvukz_9Dyng-ehpV5a0dnLgUpYVq_pcnakbLGRMLmmbKkvIC5sE0SEG-lJMcTqaRtXfl-OfYIoc7r2qfNIhRjmtuE36yRD6Vvz2quhhS26pM9ag/s1334/IMG20210830101829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj56ELbvd8n8EcDNULNU6gBd4d1hCCtTvukz_9Dyng-ehpV5a0dnLgUpYVq_pcnakbLGRMLmmbKkvIC5sE0SEG-lJMcTqaRtXfl-OfYIoc7r2qfNIhRjmtuE36yRD6Vvz2quhhS26pM9ag/w640-h288/IMG20210830101829.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB JUMALI selaku Kepala Desa Joho bertemu dengan SADIKO selaku Kepala Desa Sanan dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor betempat di Gudang milik JUMALI yang terletak di samping rumah tempat tinggal JUMALI di Dusun Joho, Desa Joho, RT. 11 RW. 04, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk memikirkan permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk melalui DUPRIONO <br /><br />Karena merasa tidak enak atas adanya permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebagaimana penyampaian melalui DUPRIONO, maka JUMALI, SADIKO dan DARMADI berencana untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja kepada DUPRIONO selaku Camat Pace terkait dengan telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa di Kecamatan Pace. <br /><br />Selanjutnya setelah JUMALI, SADIKO dan DARMADI berdiskusi, maka disepakati hanya 5 (lima) kepala desa yang mengumpulkan uang untuk diberikan kepada DUPRIONO. Adapun kelima kepala desa tersebut yaitu Kepala Desa Joho yakni JUMALI, Kepala Desa Sanan yakni SADIKO, Kepala Desa Bodor yakni DARMADI, Kepala Desa Banaran yakni ALI MUKAROM dan Kepala Desa Kepanjen yakni SUGENG PURNOMO. <br /><br />Dalam diskusi tersebut disepakati untuk masing-masing Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikompulir oleh JUMALI, untuk ALI MUKAROM dan SUGENG PURNOMO ditalangi oleh DARMADI, sehingga jumlah uang yang terkumpul seluruhnya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, setelah uang terkumpul kemudian JUMALI menghubungi DUPRIONO melalui telepon menggunakan nomor telepon SADIKO menyampaikan tindak lanjut untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000 yang terkumpul dari 5 (lima) kepala desa tersebut guna memenuhi permintan terdakwa, yang selanjutnya DUPRIONO menyetujui atas pemberian uang sebesar Rp10.000.000 tersebut untuk terdakwa.<br /><br />Ke 5 (lima) orang kepala desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000 yang akan diberikan kepada terdakwa melalui DUPRIONO,<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes POLRI yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan JUMALI, SADIKO dan DUPRIONO yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan EDIE SRIANTO, HARYANTO, TRI BASUKI WIDODO, BAMBANG SUBAGIO, M. IZZA MUHTADIN dan terdakwa untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes POLRI yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap DUPRIONO, EDIE SRIANTO, HARYANTO, TRI BASUKI WIDODO, BAMBANG SUBAGIO, M. IZZA MUHTADIN dan terdakwa.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_hXd4fZZqhXUkDnYaBKcYlEI-b4JuA8tgz58sQl5ViyZj8yCFOoF4pT-7YoT0a4JpqZORlwFwLqSOWAMWBjvqAc6W0-OcGvsyEcRjeQPeiEggN8rURj7PEGi-PHQ8DxV4cCGOAJIWhIM/s1334/IMG20210830121737.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_hXd4fZZqhXUkDnYaBKcYlEI-b4JuA8tgz58sQl5ViyZj8yCFOoF4pT-7YoT0a4JpqZORlwFwLqSOWAMWBjvqAc6W0-OcGvsyEcRjeQPeiEggN8rURj7PEGi-PHQ8DxV4cCGOAJIWhIM/w640-h288/IMG20210830121737.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pengkondisian dalam seleksi perangkat desa yang disampaikan  melalui  para camat untuk diteruskan dan ditujukan kepada para kepala desa dimaksud, dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk.<br /><br />Perbuatan Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  <br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Dan Dakwaan Kedua, Pertama yaitu Pasal 12 B atau (Petama) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau (Pertama) Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</span></b><br /><br />Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah melakukan promosi dan mutasi ASN untuk Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><b>1. Tahap Pertama :</b> Pada tanggal 2 Februari 2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III dan Eselon IV sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, diantaranya adalah : 1. BAMBANG SUBAGIO jabatan lama sebagai Kabag Administrasi Pemerintah Umum Sekda Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Camat Loceret. ; 2. DUPRIONO jabatan lama sebagai Sekretaris Kecamatan Sukomoro, dan jabatan baru sebagai Camat Pace. 3. SUWARDI jabatan lama sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pace, dan jabatan baru sebagai Sekretaris Kecamatan Pace.<br /><br />Mekanisme promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut diawali pada tanggal 1 Februari 2021 AGUS HERI WIDODO selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk telah ditelepon oleh M. IZZA MUHTADIN selaku Ajudan Bupati Nganjuk yang menyampaikan bahwa ada perintah dari terdakwa untuk membuat Surat Keputusan (SK) Pelantikan, dan agar AGUS HERI WIDODO membawa laptop ke Pringgitan/Rumah Dinas Bupati. Kemudian setelah sampai di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati AGUS HERI WIDODO bertemu dengan M. IZZA MUHTADIN yang pada saat itu membawa catatan konsep dari terdakwa terkait promosi mutasi dan diberikan kepada AGUS HERI WIDODO. Kemudian AGUS HERI WIDODO langsung mengetik konsep mutasi di dalam laptop di salah satu ruangan dalam Rumah Dinas Bupati. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021 AGUS HERI WIDODO menyerahkan konsep mutasi yang diketik di dalam laptop kepada DENY OCTAVIA sebagai Kepala Sub Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk untuk dilanjutkan penyempurnaan pengetikan dan kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati terkait pengangkatan dalam jabatan. Pada saat proses pengetikan Surat Keputusan Bupati tersebut, AGUS HERI WIDODO melaporkan secara lisan kepada SOPINGI selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk bahwa akan ada pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Selanjutnya M. IZZA MUHTADIN datang ke ruangan AGUS HERI WIDODO untuk meminta hasil pengetikan Surat Keputusan Bupati terkait mutasi promosi tersebut, kemudian Surat Keputusan Bupati tersebut diserahkan kepada M. IZZA MUHTADIN dan M. IZZA MUHTADIN membawa Surat Keputusan Bupati tersebut ke terdakwa. Setelah Surat Keputusan Bupati tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian diserahkan kepada AGUS HERI WIDODO kembali untuk ditindak lanjuti dengan melaksanakan rangkaian proses pelantikan seperti membuat undangan, menyiapkan ruangan, mengkoordinasikan  petugas serta peserta pelantikan dan lainnya.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQp0snCHb2AdtrlIWm3j-N_qu6YqbcOZNCQM4n0qx9PskkiOrti5V-M-OAJpa65pDgBkTbqtAPjoE7x0Aa_sggefQSNqWYVQ2AYIakuwpwb3LGTermC_jne3EFZZQVQgdUgTjiiTTNpuY/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQp0snCHb2AdtrlIWm3j-N_qu6YqbcOZNCQM4n0qx9PskkiOrti5V-M-OAJpa65pDgBkTbqtAPjoE7x0Aa_sggefQSNqWYVQ2AYIakuwpwb3LGTermC_jne3EFZZQVQgdUgTjiiTTNpuY/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a></div>Terhadap promosi dan mutasi tersebut pada kenyataannya tidak ada usulan dari OPD terkait dan juga tidak dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja PNS pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tetapi untuk kelengkapan administrasinya AGUS HERI WIDODO membuat Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>2. Tahap Kedua :</b> Pada tanggal 1 April  2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon II sebanyak 18 (delapan belas) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/94/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan.<br /><br />Pada tanggal 1 April  2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III dan Eselon IV sebanyak sebanyak 19 (sembilan belas) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, diantaranya : <br /><br />1. SUPRIADI PURBA UTAMA jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tanjunganom, dan jabatan baru sebagai Sekretaris Kecamatan Tanjunganom YOYO MULYOMINTARYO jabatan lama sebagai Analis Pengawasan pada Dinas  ; <br /><br />2. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tanjunganom ; 3. HARIADI jabatan lama sebagai Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan BPKAD Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanjunganom.<br /><br />4. DEDDY WAHYU MULYONO jabatan lama sebagai Pengolah Data Satuan Pengawas Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tanjunganom.<br /><br />Sebelum Surat Keputusan tersebut dibuat, M. IZZA MUHTADIN menghubungi AGUS HERI WIDODO untuk datang ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kemudian M. IZZA MUHTADIN memberikan catatan tulis tangan yang berisi nama PNS dan jabatan yang akan diduduki serta ada Daftar Promosi Jabatan ASN Kecamatan Tanjunganom yang ditandatangani oleh EDIE SRIANTO selaku Camat Tanjunganom kepada AGUS HERI WIDODO, kemudian catatan tersebut diketik dan dilakukan pengecekan pangkat untuk kesesuaian persyaratan jabatan yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati, <br /><br />Setelah selesai diketik hasil cetakan ketikan tersebut beserta catatan tangan diambil lagi oleh M. IZZA MUHTADIN untuk diserahkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk, setelah terdakwa menandatangani SK tersebut diserahkan kembali kepada AGUS HERI WIDODO untuk dilaporkan kepada ADAM MUHARTO selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dilaksanakan pelantikan oleh terdakwa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUOaqyXQ19VbIEvAW8XCMdAt98JUlQpvNxnx9UAWAFycDLtRJhVVfOhMvq8wLGXYb-3wz8ZHVzS1zyPfiPDmQcWPq2AHFXuzf5Dbuuu4UPO_L4kpiQr6MZCvPOGfm-3lW9wxFWX0_ZCHY/s812/IMG20210830101318.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="812" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUOaqyXQ19VbIEvAW8XCMdAt98JUlQpvNxnx9UAWAFycDLtRJhVVfOhMvq8wLGXYb-3wz8ZHVzS1zyPfiPDmQcWPq2AHFXuzf5Dbuuu4UPO_L4kpiQr6MZCvPOGfm-3lW9wxFWX0_ZCHY/w640-h444/IMG20210830101318.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 19 April  2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/140/411.404/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan.<br /><br />Pada tanggal 26 April 2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III dan Eselon IV sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, diantaranya :  1. HARIANTO jabatan lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Camat Berbek ; 2. MOHAMAD BAHRUN jabatan lama sebagai Bendahara pada Kecamatan Ngetos, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Untuk proses promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 khususnya proses pengusulan pencalonan untuk Jabatan Eselon III dan Eselon IV tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya untuk promosi dan mutasi Jabatan Eselon III Tim Penilai Kinerja tidak difungsikan, begitu juga untuk promosi dan mutasi Jabatan Eselon IV tidak ada pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja melainkan langsung ada penunjukan dari terdakwa selaku Bupati Nganjuk, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena tidak melibatkan Tim Penilai Kinerja (Baperjabat), dikarenakan daftar nama dan formasi jabatan tersebut sudah ditentukan oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk. <br /><br />Selama terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 telah menerima gratifikasi secara bertahap dari para pegawai yang ingin menduduki jabatan tertentu yang dititipkan kepada Camat atau Kepala OPD berupa pemberian uang sebesar Rp692.900.000 <br /><br />Atau setidak-tidaknya sebesar Rp255.000.000 melalui M. IZZA MUHTADIN, yang keseluruhannya sebagai pemberian suap dari pegawai-pegawai yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk), dengan rincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1j4YzvYbJgPLeZsNKjIdrNxRn0sHNGrJRL3L1tLokNgKIb37JCtr9Wnry24hJSiuPkDI-KTRzJbdv_Ofia9X_gHtGNzSQT4N32Ghk70dYbuFu9WZ-wIeUILhbuERferI1_Hz8ImAMYA/s800/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1j4YzvYbJgPLeZsNKjIdrNxRn0sHNGrJRL3L1tLokNgKIb37JCtr9Wnry24hJSiuPkDI-KTRzJbdv_Ofia9X_gHtGNzSQT4N32Ghk70dYbuFu9WZ-wIeUILhbuERferI1_Hz8ImAMYA/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><b>1. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN sebesar Rp50.000.000  dari DUPRIONO selaku Camat Pace  </b><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 2 Februari 2021 setelah acara pelantikan pejabat Eselon III dan seslon IV, terdakwa memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengambil uang “syukuran” atas pelantikan DUPRIONO sebagai Camat Pace, atas perintah terdakwa tersebut M. IZZA MUHTADIN segera menghubungi SUGENG PURNOMO selaku Kepala Desa Kepanjen untuk menyampaikan bagaimana dengan titipan yang akan diberikan untuk terdakwa yang telah mewujudkan permintaan SUGENG PURNOMO untuk mengangkat DUPRIONO menjadi Camat Pace, namun SUGENG PURNOMO tidak mengerti maksud penyampaian dari M. IZZA MUHTADIN tersebut, dan karena itu M. IZZA MUHTADIN meminta SUGENG PURNOMO untuk menanyakan hal tersebut kepada DUPRIONO.<br /><br />Selanjutnya SUGENG PURNOMO mengadakan pertemuan dengan DUPRIONO di rumah SUGENG PURNOMO di Desa Kepanjen, dalam pertemuan tersebut SUGENG PURNOMO menanyakan kepada DUPRIONO terkait dengan titipan yang akan diberikan kepada terdakwa selaku Bupati Nganjuk, saat itu DUPRIONO langsung memahami maksud pertanyaan tersebut dan bertanya balik dengan meminta pendapat SUGENG PURNOMO berapa jumlah uang yang pantas DUPRIONO siapkan untuk diberikan kepada terdakwa yang telah mengangkat DUPRIONO menjadi Camat Pace. Dalam pembahasan tersebut DUPRIONO dan SUGENG PURNOMO menyepakati jumlah uang yang akan diberikan kepada terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebesar Rp50.000.000<br /><br />Pada tanggal 7 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Pace dengan disaksikan ALI MUKAROM selaku Kepala Desa Banaran dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor, DUPRIONO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000 untuk diberikan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB SUGENG PURNOMO menghubungi M. IZZA MUHTADIN meminta untuk mengambil titipan dari DUPRIONO dan M. IZZA MUHTADIN menyampaikan akan mengambil pada keesokan harinya;<br /><br />Pada tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB SUGENG PURNOMO menyerahkan uang titipan dari DUPRIONO sejumlah Rp50.000.000 untuk terdakwa kepada M. IZZA MUHTADIN yang datang ke rumah SUGENG PURNOMO bersama dengan HARIYANTO selaku Camat Berbek;<br /><br />Selanjutnya M. IZZA MUHTADIN memberikan titipan uang dari DUPRIONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan meletakkan uang tersebut di dalam lemari baju milik terdakwa yang posisinya di samping lemari brankas yang lokasinya berada di kamar pakaian Rumah Dinas Bupati Nganjuk.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinjuKQv1bf-qDV_Hs4dhEYWxGsVmIuI43U2TZApd-Mk44EYJteTPdXb3SES4IqXSPbyU-8C9dqoOEwuulG-BJgqoTbNFMsrW-ryg8LgmLXn_ja5yp7K8MihnTGzewgDQPi9QT5JLZty1k/s812/IMG20210830101318.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="812" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinjuKQv1bf-qDV_Hs4dhEYWxGsVmIuI43U2TZApd-Mk44EYJteTPdXb3SES4IqXSPbyU-8C9dqoOEwuulG-BJgqoTbNFMsrW-ryg8LgmLXn_ja5yp7K8MihnTGzewgDQPi9QT5JLZty1k/w640-h444/IMG20210830101318.jpg" width="640" /></a></div><b>2. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN sebesar Rp25.000.000 dari BAMBANG SUBAGIO selaku Camat Loceret<br /></b><br />Pada bulan Mei 2020 BAMBANG SUBAGIO mendapatkan tawaran dari HARIYANTO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kabag Kesra, yang akan dapat menjabat sebagai Camat kembali dengan memberikan uang “syukuran” sejumlah Rp12.500.000 kepada terdakwa.<br /><br />Pada bulan Januari 2021 BAMBANG SUBAGIO kembali mendapatkan tawaran dari HARYANTO untuk menjadi Camat, selanjutnya BAMBANG SUBAGIO mengatakan memiliki uang kepada HARIANTO, kemudian HARIANTO menemui M. IZZA MUHTADIN di Mushola rumah Dinas Bupati Nganjuk agar menyampaikan kepada terdakwa untuk memasukan nama BAMBANG SUBAGIO sebagai salah satu Camat di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya M. IZZA MUHTADIN menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN menelepon AGUS HERI WIDODO selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membawa daftar jabatan yang kosong di Pemkab Nganjuk ke rumah terdakwa di Kota Batu Malang,  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya AGUS HERI WIDODO bersama DWI NUGROHO  membawa daftar nama jabatan yang kosong ke rumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa di Kota Batu Malang kemudian AGUS HERI WIDODO bersama DWI NUGROHO menemui M. IZZA MUHTADIN, kemudian M. IZZA MUHTADIN menemui terdakwa dan menyerahkan daftar jabatan kosong, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada AGUS HERI WIDODO bahwa hari Selasa akan ada pelantikan dan AGUS HERI WIDODO mengatakan bagaimana dengan Tim Penilai Kinerja dan kapan untuk dibahas, kemudian terdakwa mengatakan akan mengumpulkannya hari Senin.<br /><br />Pada tanggal 1 Februri 2021 sekira pukul 15.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN menelepon AGUS HERI WIDODO untuk datang ke Rumah Dinas Bupati Nganjuk, setiba di Rumah Dinas Bupati Nganjuk AGUS HERI WIDODO berjumpa dengan M. IZZA MUHTADIN, kemudian M. IZZA MUHTADIN memberikan flash disk kepada AGUS HERI WIDODO yang berisi draft Surat Keputusan (SK) dan setelah selesai dibuat kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 terdakwa menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan BAMBANG SUBAGIO yang dilantik menjadi Camat Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Selanjutnya setelah acara pelantikan selesai dilaksanakan, terdakwa memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengambil uang “syukuran” atas pelantikan BAMBANG SUBAGIO sebagai Camat Loceret tersebut kepada HARIANTO.<br /><br />Pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB HARIANTO mendatangi BAMBANG SUBAGIO di rumah dinas BAMBANG SUBAGIO, kemudian BAMBANG SUBAGIO menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000 kepada HARIANTO untuk diberikan kepada terdakwa, setelah HARIANTO menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari BAMBANG SUBAGIO kemudian HARIANTO pulang kerumahnya dan menyimpan uang tersebut. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBnxM6Z27kZBhBVa_Y3PG0g5MQg0B6MVhkQphegKYufLqNlJSHssbHDUR7jBV6uX3VPLwPFsZFY_9oQWgiiUhXuEOHSrsKtsLvr43xabkmQ5xKUZv65o5E2dLUgLK4CHsqWuPl8yyZAXM/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBnxM6Z27kZBhBVa_Y3PG0g5MQg0B6MVhkQphegKYufLqNlJSHssbHDUR7jBV6uX3VPLwPFsZFY_9oQWgiiUhXuEOHSrsKtsLvr43xabkmQ5xKUZv65o5E2dLUgLK4CHsqWuPl8yyZAXM/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 28 April 2021 terdakwa meminta M. IZZA MUHTADIN menemui HARIANTO, kemudian M.IZZA MUHTADIN menghubungi HARIANTO dan sekira pukul 16.00 WIB bertemu di dekat RSIA ALF SUBTIN Klinik Kesehatan di Jalan Raya Kediri-Nganjuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Selanjutnya HARIANTO memberikan uang sebesar Rp25.000.000 kepada M. IZZA MUHTADIN, kemudian M. IZZA MUHTADIN membawa uang tersebut dan keesokan harinya M. IZZA MUHTADIN memberikan uang syukuran dari BAMBANG SUBAGIO tersebut kepada terdakwa dan uang tersebut di simpan dalam lemari pakaian terdakwa. <br /><br />3. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN dan EDIE SRIANTO sebesar Rp145.000.000 dengan perincian : 1. Rp50.000.000 berasal dari SUPRIYADI PURBA UTAMA ; 2. Dari YOYO MULYO MINTARYO sebesar Rp40.000.000 ; 3 Dari HARIADI sebesar Rp15.000.000 ; dan 4. Dari DEDDY WAHYU MULYONO sebesar Rp40.000.000<br /><br />Pada bulan Januari 2021 EDIE SRIANTO bertemu dengan M. IZZA MUHTADIN bertempat di belakang Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk untuk membahas permohonan EDIE SRIANTO kepada terdakwa terkait jabatan-jabatan yang masih kosong di Kecamatan Tanjunganom, padahal sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) namun belum ada Surat Keputusan Bupati terkait pengangkatan jabatan yang kosong tersebut, sehingga M. IZZA MUHTADIN membantu untuk memfasilitasinya kepada terdakwa dengan biaya tertentu adalah sebagai berikut: a. Pengisian jabatan Kasi Ketertiban sebesar Rp40.000.000; b. Pengisian jabatan Kasi Kesra sebesar Rp15.000.000; c. Pengisian jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp40.000.000; d. Pengisian jabatan Sekretaris Camat uang sebesar Rp50.000.000 <br /><br />Pada bulan Maret 2021 M. IZZA MUHTADIN menemui kembali EDIE SRIANTO di Kantor Kecamatan Tanjunganom untuk membicarakan usulan jabatan di lingkungan Kecamatan Tanjunganom, pada waktu itu EDIE SRIANTO mengatakan : “Nanti sewaktu-waktu Bapak ada pelantikan, saya nitip Kasi saya tolong diisi.” Dan sudah sepakat akan biaya syukuran kepada terdakwa terkait penerbitan SK tersebut. <br /><br />Kemudian EDIE SRIANTO memberikan selembar kertas catatan tulis tangan yang bertuliskan nama PNS dan jabatan yang akan diisi yakni DEDI menjadi Kasi Trantib; HARYADI menjadi Kasi Kesra; YOYO menjadi Kasi PMD dan SUPRIYADI menjadi Sekretaris Camat untuk disampaikan kepada terdakwa, lalu M. IZZA MUHTADIN meresponnya dengan mengatakan : “Iya, Siap Pak Camat, saya sampaikan ke Bapak”. Kemudian kertas catatan tulis tangan tersebut M. IZZA MUHTADIN bawa dan memperlihatkannya kepada terdakwa, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgup95Y8598PUD2Iiy2tTyqFTn0ZemZgOVf2-rHUleAKvIqxDCK0hUbaZiD_U5i1a0msRDDC5quC-dJAC4upwhE9t6mYnPO-N3pinRnhjNRsiwrRkHb-4hrIHHGZsF5VLJNvOovko9BE6k/s1334/IMG20210830121712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgup95Y8598PUD2Iiy2tTyqFTn0ZemZgOVf2-rHUleAKvIqxDCK0hUbaZiD_U5i1a0msRDDC5quC-dJAC4upwhE9t6mYnPO-N3pinRnhjNRsiwrRkHb-4hrIHHGZsF5VLJNvOovko9BE6k/w640-h288/IMG20210830121712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah itu terdakwa mengatakan : “Iya, nanti serahkan (nama-nama tersebut) ke BKD”, selanjutnya M. IZZA MUHTADIN menyerahkan usulan tersebut kepada AGUS HERI WIDODO untuk memproses surat keputusan pengangkatannya, M. IZZA MUHTADIN juga menginformasikan kepada EDIE SRIANTO melalui pesan Whataps yang berisi : “ini saya FIXS kan, semua masuk” dan di jawab oleh EDIE SRIANTO : “Siap”.<br /><br />Pada tanggal 1 April 2021 terdakwa mengangkat pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Nganjuk termasuk pejabat di lingkungan Kecamatan Tanjunganom yang sesuai dengan permintaan EDIE SRIANTO dan juga nama yang lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 821/95/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan.<br /><br />Pada tanggal 2 April 2021 M. IZZA MUHTADIN mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan pesan : ”Pak camat, terkait yang kemarin nanti sore diutus nyiapkan, dan bisa ta ambi” dan juga M. IZZA MUHTADIN menulis pesan : “Iya pak, bpk e nyuwun e segera p. Camat”, kemudian EDIE SRIANTO merespon dengan menulis pesan : “Mas, minta waktu pukul 17.00 jih tak merapat”. Kemudian sekira  pukul 19.30 WIB EDIE SRIANTO dan M. IZZA MUHTADIN bertemu di Kali Mbaduk Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, <br /><br />Selanjutnya EDIE SRIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000 sambil mengatakan : “Mas, ini syukuran atas pelantikan kemarin untuk diserahkan kepada Bapak.” dan setelah M. IZZA MUHTADI menerima uang tersebut, EDIE SRIANTO juga mengatakan : “Nanti kurangnya saya tambah lagi”. Selanjutnya M. IZZA MUHTADI membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa di rumah Dinas Bupati Nganjuk dengan mengatakan : “Ini uang tasyakuran mutasi jabatan”.<br /><br />Pada tanggal 9 April 2021 EDIE SRIANTO bertemu M.IZZA MUHTADIN saat acara hari jadi Kabupaten Nganjuk bertempat di parkiran mobil Masjid Al-Mubarokah Kabupaten Nganjuk, kemudian EDIE SRIANTO memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000 kepada M. IZZA MUHTADIN yang merupakan kekurangan uang terkait promosi jabatan di lingkungan Kecamatan Tanjunganom, <br /><br />Kemudian uang tersebut M. IZZA MUHTADIN bawa dan diserahkan kepada terdakwa di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, sehingga uang yang diterima terdakwa terkait promosi jabatan di Kecamatan Tanjunganom adalah sejumlah Rp145.000.000 <br /><br />4. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN dan TRI BASUKI WIDODO sebesar Rp20.000.000 dari MUHAMAD BAHRUN selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro<br /><br />Pada tanggal 14 April 2021 saksi M. IZZA MUHTADIN bertemu dengan TRI BASUKI WIDODO di Kantin Kantor Kecamatan Sukomoro, dalam pertemuan tersebut M. IZZA MUHTADIN menerima permintaan dari TRI BASUKI WIDODO untuk menyampaikan usulan jabatan di lingkungan Kecamatan Sukumoro atas nama MOHAMAD BAHRUN untuk mengisi jabatan kasi kepada terdakwa;<br /><br />Pada tanggal 15 April 2021 M. IZZA MUHTADIN menyampaikan pesan dari TRI BASUKI WIBOWO kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa meminta M. IZZA MUHTADIN menyerahkan kepada AGUS HERI WIDODO untuk memproses surat Keputusan Bupati terkait pengangkatan pegawai tersebut;<br /><br />Pada tanggal 26 April 2021 setelah terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Jabatan di Lingkungan Pemkab Nganjuk maka dilakukan pelantikan terhadap MOHAMAD BAHRUN untuk mengisi jabatan Kasi di Kecamatan Sukomoro, selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 terdakwa memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengambil uang syukuran kepada TRI BASUKI WIDODO. <br /><br />Pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB TRI BASUKI WIDODO bertemu dengan MUHAMAD BAHRUN di ruangan Camat Sukomoro. Selanjutnya TRI BASUKI WIDODO menanyakan terkait promosi jabatan MUHAMAD BAHRUN sebagai Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro, dimana TRI BASUKI WIDODO menyampaikan biayanya sudah ditalangi oleh TRI BASUKI WIDODO dan uang tersebut sudah di serahkan kepada M. IZZA MUHTADIN. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbcvZRG4NDhRC4QuqIPbm0Bj_scQ8NcchNQEgVULZknHr8253ribM30B0k63bLJdhjsl78ywbQhbjO587KcM0eJcpv3NaIG2LTEonAtf9zvMm95Z2rDeu7xK8Mjcs3XBI8hWx8I6Y0ZQ/s1334/IMG20210830121737.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbcvZRG4NDhRC4QuqIPbm0Bj_scQ8NcchNQEgVULZknHr8253ribM30B0k63bLJdhjsl78ywbQhbjO587KcM0eJcpv3NaIG2LTEonAtf9zvMm95Z2rDeu7xK8Mjcs3XBI8hWx8I6Y0ZQ/w640-h288/IMG20210830121737.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian TRI BASUKI WIDODO meminta kepada MUHAMAD BAHRUN untuk mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya MUHAMAD BAHRUN mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000 ke rekening Bank Jatim atas nama TRI BASUKI WIDODO.<br /><br />Bahwa TRI BASUKI WIDODO telah memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada M. IZZA MUHTADIN di halaman Kantor Kecamatan Sukomoro, dengan mengatakan : “Ini syukurannya Pak Bahrun untuk Bapak (Bupati)”, lalu M. IZZA MUHTADIN  menjawab : “Nggih, siap”.<br />5. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN dan HARYANTO sebesar Rp15.000.000  dari SUWARDI selaku Sekretaris Kecamatan Pace<br /><br />Berawal sebelum bulan Februari 2021 setelah adanya usulan atas nama SUWARDI untuk menjadi Sekertaris Kecamatan Pace atas persetujuan terdakwa sebelumnya dan juga adanya penitipan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari SUWARDI melalui DARMADI selaku Kepala Desa Bodor kemudian DARMADI menyerahkan uang tersebut kepada SUGENG PURNOMO selaku Kepala Desa Kepanjen terkait adanya promosi jabatan untuk SUWARDI sebagai Sekertaris Kecamatan Pace.<br /><br />Selang beberapa hari, setelah adanya pelantikan SUWARDI sebagai Sekertaris Kecamatan Pace berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, maka HARYANTO selaku Camat Brebek menindaklanjuti dengan menanyakan kepada SUGENG PURNOMO : “Pak Panjen yang untuk Pak Sekcam mana…”.  Selanjutnya SUGENG PURNOMO menjawab dengan mengatakan : “Apa itu Pak?”, kemudian HARYANTO mengatakan : “Yang untuk Bapak”. Maksud dari penyampaian “Bapak” yang disampaikan oleh HARYANTO adalah terdakwa selaku Bupati Nganjuk. Kemudian SUGENG PURNOMO kembali menjawab dengan mengatakan : “Silahkan jenengan ambil”. Selanjutnya SUGENG PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000 yang berasal dari SUWARDI tersebut kepada M. IZZA MUHTADIN dan HARYANTO yang datang ke rumah SUGENG PURNOMO.<br /><br />Bahwa terdapat uang tunai yang ada pada terdakwa sebesar Rp672.900.000 sebagai perolehan secara bertahap yang berkaitan dengan periode promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan keputusan dari terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebagaimana termuat dalam :<br /><br />1. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; 2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/94/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; 3. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; 4. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/140/411.404/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; dan 5. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/169/411.404/2021   tanggal 26 April 2021 tentang pengangkatan  dalam jabatan.<br /><br />Sedangkan sebagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 yang dititipkan oleh pegawai yang mendapatkan promosi jabatan melalui M. IZZA MUHTADIN untuk diberikan kepada terdakwa tersebut, telah terdakwa terima dari M. IZZA MUHTADIN sejumlah Rp235.000.000 di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Mangundikaran Kabupaten Nganjuk, adapun sisanya sebesar Rp20.000.000 masih disimpan oleh M. IZZA MUHTADIN.  <br /><br />Adanya penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp692.900.000 atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000  melalui M. IZZA MUHTADIN tersebut adalah gratifikasi karena sejak uang diterima oleh terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan, terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Selama terdakwa menjabat selaku Bupati Nganjuk, terdakwa tidak pernah melaporkan adanya Harta Kekayaan dalam bentuk uang tunai dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkRJhyphenhyphen3DAjVxKECSvuexHzqga3qbqm6NR_c5UnxTD2HVdT-WzRpmp4rrnbe94HxkvdvcyTWYDBU6WWoZvLYxbuW0fAmI8rnAQj3tDgOIcreIP6wG7Xf7cH6OawynIFTayGPSrh10Laf6c/s1334/IMG20210830120508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkRJhyphenhyphen3DAjVxKECSvuexHzqga3qbqm6NR_c5UnxTD2HVdT-WzRpmp4rrnbe94HxkvdvcyTWYDBU6WWoZvLYxbuW0fAmI8rnAQj3tDgOIcreIP6wG7Xf7cH6OawynIFTayGPSrh10Laf6c/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagai Bupati Nganjuk yang menerima gratifikasi yaitu pemberian uang sebesar Rp692.900.000 atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 melalui M. IZZA MUHTADIN, yang keseluruhannya dari pegawai-pegawai yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk) adalah dianggap pemberian suap<br /></div></div><br />Karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Nganjuk dalam melakukan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk) tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur mutasi pengusulan pencalonan Jabatan Eselon III dan Eselon IV dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati atau Kepala Daerah atau Penyelenggara Negara untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam  ketentuan : <br /><br />1. Pasal 67 huruf b, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan kewajiban Kepala daerah antara lain adalah sebagai berikut : b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.<br /><br />2. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk : 4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />3. Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut: Pegawai ASN wajib:  d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.<br /><br />4. Pasal 190, Pasal 191 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut: Pasal 190 ayat (1), Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. Ayat (2), Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Ayat (3), Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. <br /><br />Ayat (4), Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Ayat (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. <br /><br />Pasal 191 Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Pasal 200 ayat (1) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah. Ayat (2), Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 B (atau Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Ketiga Pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’

#Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, 6 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu 1. M. Izza Muhta...

»

Diduga Korupsi Rp500 Juta, Direktur CV. Bhadra Raya Dituntut 5.6 Tahun Penjara

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">"Jika proyek pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kab. Bojonegoro dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak namun dilakukan pembayaran 100 persen, apakah PPKom/PA, PPTK, PPHP dan Konsultan Pengawas <i>cukup sebabagai penonton alias saksi</i>? Lalu bagaimana  dengan Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) bersama Yeti Prabandari yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen?"</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1zEWYQsfoCe8rnsmrbXIelRcouCXfqsQkU1AVMQgr6tyd8u7XCAf99MT1rgHt_KXTvbRZyRfGgaVfTlmN9RqO6z_EbPdKBmRe9PP0GelQM2E9b_wx-9xd6U02Cpb59Vw5YfIFcknnp8/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1zEWYQsfoCe8rnsmrbXIelRcouCXfqsQkU1AVMQgr6tyd8u7XCAf99MT1rgHt_KXTvbRZyRfGgaVfTlmN9RqO6z_EbPdKBmRe9PP0GelQM2E9b_wx-9xd6U02Cpb59Vw5YfIFcknnp8/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV Bhadra Raya Dituntut Pidana Penjara selama 5 (lima ) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp500.982.903,20 (titipan pada saat sidang sebesar Rp60 juta) subsidair Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang menelan dana sebesar Rp6.939.000.000 yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPPR) Kabupaten Bojonegoro yang merugikan keuangan negara senilai Rp500.982.903,20 Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono, dibacakan oleh Tim JPU Marindra Prahandi F, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 23 Agustus 2021), dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Gatra. Sementara Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjon mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLAp5f_z16kgu8_h2XERsleOgT3kjiVjQFmHxIqamd-ODfipTYVNSat0FYupljKrjc8jjl8I0Iowxumcone3Ze-JouZtTdSH7TmkH6ZhyVZETWByVcD008Ku6S6Eijm9-JJ3kMN5kvhEc/s638/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="638" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLAp5f_z16kgu8_h2XERsleOgT3kjiVjQFmHxIqamd-ODfipTYVNSat0FYupljKrjc8jjl8I0Iowxumcone3Ze-JouZtTdSH7TmkH6ZhyVZETWByVcD008Ku6S6Eijm9-JJ3kMN5kvhEc/w640-h392/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono didakwa melanggar (Primair) Pasal 2 ayat (1), atau Subsiadir Pasal 3 atau Pasal 7 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun dalam Tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa dianggap memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal .... jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>“Kasus Tindak Pidana Korupsi tidaklah sama dengan kasus Tindak Pidana Kriminal seperti pencurian atau copet di Bus Kota yang pelakunya terkadang hanya satu orang saja. Sebab Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara ibara dalam bahasa Indonesia ada Subjek (S), Predikat (P), Objek (O) dan Keterangan (K). Subjek (pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu yaitu orang atau seseorang), Predikat (tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek, yaitu mengerjakan), Objek (sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek yaitu Proyek peningkatan jalan) dan Keterangan (menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa/perjaan dinyatakan)”</i><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya dalam kasus ini sedikit menggelitik dan menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya terkait dokumen penawaran yang ditunjukan oleh terdakwa pada saat diadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) dengan Pokja I BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa) yang dihadiri PPK yang juga selaku PA dan Tim Teknis pada tanggal 30 April 2019. Dimana dokumen yang ditunjukan berbeda dengan yang diupload ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Alasannyapun sepertinya ‘tidak masuk diakal’ yang menyebutkan, bahwa pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya. <br /><br />Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT (Sertifikat Kerja Terampil) atas Nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah hal itu menjadi kesalahan mutlak oleh terdakwa ???? Lalu apa gunanya diadakan pertemuan tersebut ??? Dokumen apa saja yang diperiksa oleh Pokja I, PPK dan Tim Teknis dalam rapat tersebut?. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_f017zbaBgU0L11vy6TKQ5YVjyzK3XVdDUM55nLJp6jqZxR6EHXBpL_-4uQZhYX-bw2UFnI9gj-yRj59JYDSiqH68_KWCThyYA_Xpxhm7h6Wd-QkBrRi6mNCTCzxkw0UDwJwHaYvpz5w/s638/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_f017zbaBgU0L11vy6TKQ5YVjyzK3XVdDUM55nLJp6jqZxR6EHXBpL_-4uQZhYX-bw2UFnI9gj-yRj59JYDSiqH68_KWCThyYA_Xpxhm7h6Wd-QkBrRi6mNCTCzxkw0UDwJwHaYvpz5w/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya lagi adalah terkait surat dakwaan JPU yang menyebutkan, dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB, yaitu  jumlah seluruhan agregat A berat 1.000,61 Ton, 769,70 M3, Agregat B berat 182,10 Ton, 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak yaitu Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 <br /><br />Selain itu juga disebutkan, bahwa Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI) dan dari PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu beton terpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />Dikatakan, perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Pertanyaannya. Jika volume matarial Agregat A dan B tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan kualitas mutu beton yang dipersyaratkan, mengapa pekerjaan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan tetap berjalan hingga dilakukan pembayaran 100 persen tanpa ada tindakan dari pejabat terkait seperti PPKom/PA (Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas maupun dari pihak lainnya?<br /><br />Lalu siapa saja yang bertanggungjawab dalam pengawasan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegor yang didanai dari uang rakyat melalui APBD Kab. Bojonegoro ? Apakah hanya terdakwa tanpa ada pihak lain ? Mengapa setelah pekerjaan selesai barulah diketahui adanya perubahan dokumen lelang, volume matrial yang tidak sesuai dengan RAB? <i>Ada apa Gerangan???</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, lolosnya ‘dokumen palsu’ yang dibuat oleh terdakwa bersama Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) dan Yeti Prabandari untuk memenuhi proses persyaratan pembayaran, yaitu berupa tandatangan dan stempel Konsultan pengawas<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah PA, KPA, PPK, PPTK, PPHP, Bendara pengeluaran, Konsulan Pengawas, Pejabat Pengadaan termasuk Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen bersama Yeti Prabandari tidak dianggap bertanggung jawab??? Atau hanya cukup sebagai penonton saja ? <i>Mengapa ?????? </i><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcwoDN5nywSwnW1fVnGY9yG7XwhOqzkKWIIdxvs2_8pcM-sZNvBxbp53Y2X-a1TEWY66YhEUnWnPnVbLVqJpA_TUiZ3FHs-R6dooOV78PMSpcunbLFm5wCwc8w1QaZiDv66sSNUV-V5T8/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcwoDN5nywSwnW1fVnGY9yG7XwhOqzkKWIIdxvs2_8pcM-sZNvBxbp53Y2X-a1TEWY66YhEUnWnPnVbLVqJpA_TUiZ3FHs-R6dooOV78PMSpcunbLFm5wCwc8w1QaZiDv66sSNUV-V5T8/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut JPU menyebutkan dalam tuntutannya. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor: 1.03.01.37.01.5.2 tertanggal 31 Desember 2018, mengelola dan melaksanakan program Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp609.416.371.779,29.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Bojonegoro diadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) pekerjaan Konstruksi peningkatanjalan Taji Bakalan dengan tujuan untuk mencocokkan dan kesesuaian dokumen kualifikasi Asli CV. Bhadra Raya seperti yang diapploud dalam LPSE .<br /><br />Dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja 1, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . Aneh bukan ?<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang mengganti dan menempatkan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 .<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB yaitu : Dari CV. Sari Bumi (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Agregat A :40Truk : berat : 569,06 Ton AgregatB :1 Truk :berat : 19,18 Ton. Dari PT. Asli Indo Raya (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Basecourse : 13 Truk : berat : 119,06 Ton. Basecourse : 7 Truk : berat : 61,27 Ton. 180,33 Ton Dari Koperasi Serba Usaha Kusuma Karya Bersama Bojonegoro . BasecouseA:20 Truk : berat : 251,22 Ton Base Course B: 13 Truk : berat : 162,92 Ton <br /><br />Jumlah seluruhnya agregat A berat : 1.000,61 Ton 769,70 M3 Jumlah seluruhnya agregat B berat : 182,10 Ton 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak : Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFTZSHm-uAzeUeVWMjuhlQkuYyW__2XWMO6EY007_GofABclXqDm8juK6q4T5SdGZT_s99l2UY3aVppAK3ChKBdsgIg_xnUJyNYxdvHWtpku8mLy_z1bMCRka6bdvS3mqHjoSX2O5yx7I/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFTZSHm-uAzeUeVWMjuhlQkuYyW__2XWMO6EY007_GofABclXqDm8juK6q4T5SdGZT_s99l2UY3aVppAK3ChKBdsgIg_xnUJyNYxdvHWtpku8mLy_z1bMCRka6bdvS3mqHjoSX2O5yx7I/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa Hasil pengujian kuat tekan beton tersebut ke tempat foto copy untuk discan kemudian terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono merubah data yang ada dalam hasil uji Lab yaitu : Hasil Tekanan Hancur (KN) Hasil Teg. Hancur riil (Mpa) Hasil Teg. Hancur riil ( Kg/cm) dengan data yang sudah disiapkan sehingga hasilnya rata-rata kuat tekan beton menjadi memenuhi mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menandatangani hasil pengujian kuat tekan beton yang telah direkayasa tersebut dengan meniru tandatangan Mohammad Erfan ST,MT pejabat Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang. Begitu pula dengan stempel ITN Malang. Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono memesannya sendiri di Bojonegoro untuk digunakan cap stempel Hasil uji kuat tekan beton yang telah direkayasanya.<br /><br />Setelah selesai merekayasa dokumen hasil uji kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyerahkan dokumen hasil kuat tekan beton yang sudah direkayasa tersebut kepada Sdri. Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) untuk diserahkan kepada Dinas PU. Bina Marga Kab. Bojonegoro. Namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro karena ada kesalahan yang mestinya hasil tes beton tertulis Cordrill bukan Silinder.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal .... jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />"MENUNTUT : 1. Menyatakan Terdakwa Imam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Menghukum terdakwa Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.982.903,20 (Titipan sebesaar Rp60 juta pada saat sidang) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU diakhir Tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada persingan berikutnya.<br /><br /> "Sidang ditunda Sampai Satu Minggu dengan agenda Pembelaan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa. Sidang ditutup," Ucap Ketua Majelis Hakim<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAlYlC_jfDc4yAsl6JYMwihDRes-0etjmpXMI7pRUbnlJHlLdR7DCJOx2AredMyNtC5T8VgO6DjndnHgh0yaDIvBoJqacrM0zp7iwfMZm2vTKgsGclyCB2MDnTthk43-cnltbwTiYybmw/s639/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAlYlC_jfDc4yAsl6JYMwihDRes-0etjmpXMI7pRUbnlJHlLdR7DCJOx2AredMyNtC5T8VgO6DjndnHgh0yaDIvBoJqacrM0zp7iwfMZm2vTKgsGclyCB2MDnTthk43-cnltbwTiYybmw/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: large;">Sebelumnya........</span></b></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor: 1.03.01.37.01.5.2 tertanggal 31 Desember 2018, mengelola dan melaksanakan program Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp609.416.371.779,29.<br /><br />Anggaran program kegiatan sebesar Rp609.416.371.779,29 tersebut diperuntukkan Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten Lokal, salah satunya adalah Peningkatan Jalan Taji Bakalan di wilayah Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp6.939.000.000,; Belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp166.536.000; Belanja Jasa Konsultansi pengawasan sebesar Rp138.780.000. Total anggarann sebesar Rp7.244.316,000.<br /><br />Sesuai ketentuan pelaksanaan program kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut dilakukan melalui Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang proses tahapannya mulai dari tahap Persiapan, Perencanaan, Pemilihan Penyedia Jasa s/d Pelaksanaan Kontrak dan Pembayarannya. <br /> <br />Pada tahap Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bojonegoro menunjuk CV. Mandalika sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/160.9/SPPBJ.APBD/PRC/PJPL/412.203/2019, tanggal 04 Pebruari 2019 dengan biaya Kontrak sebesar Rp88.297.000<br /><br />Sementara untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menunjuk CV. Mulia Karya sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa ( SPBJ) Nomor : 620/757.23/SPBJ.APBD/ PGWS.PJ-L/412.203/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. : 620/17/SP.PJ-PGWS/APBD/412.203/2019. tanggal 12 Juni 2019 dengan Biaya kontrak Rp128.920.000<br /><br />Untuk membuat perencanaan Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro lebih dulu menyerahkan spekteknis dan besaran harga Satuan per item pekerjaan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, sehingga CV. Mandalika selaku konsultan perencana tinggal melakukan perhitungan Volume atau Quantity pekerjaan dan Pembuatan gambar Kerja.<br /><br />Adapun Spekteknis Perencanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut yaitu : Panjang Beton Rigid (beton mutu K-350) : 1.594 M/ Perkerasan kaku Lebar : SM Tebal : 0,20M (20cm) “Panjang pekerjaan Aspal AC WC (Oprid) : 161 M Lebar : 5 meter, Tebal : 4cm Panjang pekerjaan bahujalan : 1.594 M1 Lebar : 1 meter (kanan-kiri), Tebal (Lapis pondasi Agregat A) : 30 Cm Panjang pekerjaan lantai kerja : 1.594 M1, Lebar :5,20 M Tebal : 10cm Peninggian Existingjalan dengan agregat A : tebal 15 cm. Normalisasi bahujalan dengan agregat B : tebalnya menyesuaikan kondisi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6H-q4afkIjPTQq9MvpHdf9PyjRPT1Z8VVn3fMq4F7__S-Ad6B1iqk69jWkfE3WrhXHgynmYhNM312fHAmglGhfIu4dDdh5HBwVkv25rCa5f68Vtvc3zS2EHvlOzUZ-N3imuJ1_ag2-k/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6H-q4afkIjPTQq9MvpHdf9PyjRPT1Z8VVn3fMq4F7__S-Ad6B1iqk69jWkfE3WrhXHgynmYhNM312fHAmglGhfIu4dDdh5HBwVkv25rCa5f68Vtvc3zS2EHvlOzUZ-N3imuJ1_ag2-k/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Hasil Perencanaan yang dibuat CV. Mandalika untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan biaya konstruksi sebesar Rp6.939.000.000 tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB )<br /><br />Selanjutnya, untuk kepentingan proses pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang dilakukan oleh Pokja Badan layanan Pengadaaan Barang Jasa ( BLPBJ ) Kab. Bojonegoro, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp6.938.982.104,02<br /><br />Setelah itu saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menyerahkan dokumen Pemilihan ke Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Bojonegoro dan melakukan input data Spesifikasi Teknis Umum dan Spesifikasi Teknis Bahan dan Peralatan ke LPSE untuk proses pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019.<br /><br />Pada tahap proses lelang tanggal 22 April 2019, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro mengumumkan lelang /tender Pascakualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan Jalan Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut : Ijin Usaha; SBUJK klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil); klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil Memiliki NPWP Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018);<br /><br />Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; Tidak masuk dalam daftar hitam; Mempunyai pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir  baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalanan subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil atau SKT bidang sipil dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa SKT dan bukti setor pajak PPh pasal 21 form 1721 atau form 1721-AI1. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan<br /><br />.Selain harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan, peserta lelang/ calon penyedia harus menyampaikan dokumen persyaratan teknis dalam Dokumen Panawarannya sesuai yang sudah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Dokumen peryaratan Teknis yang harus dipenuhi diantaranya adalah Daftar personil beserta bukti sesuai yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dari pengalaman maupun kompetensinya, tujuan dari pemenuhan syarat data personil inti dari pengalaman maupun kompetensinya adalah untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar memiliki kompetensi pada bidangnya, sehingga pada saat pelaksanaan kontrak output yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat memberikan manfaat pada Negara<br /><br />Pada tanggal 30 April 2019, saat Pokja I Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Kab. Bojonegoro melakukan kegiatan pembukaan penawaran, terdapat 10 penyedia yang memasukkan dokumen penawaran Paket pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan,  diantaranya adalah CV. Bhadra Raya yang berada pada urutan Nomor 2 dengan nilai penawaran terendah sebesar Rp5.558.792.324,14 yang selengkapnya sebagai berikut : 1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5,; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14,; 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82,; 4. CV. Alba Jaya : Rp5.803.362.389,; 5. CV. Pengestu : RP5.956.562.400,59,; 6. CV. Mliwis putih : Rp6.213.321.288,14,; 7. CV. Janur Kuning : Rp6.465.284.213,82,; 8. PT. Alfita Teknik : Rp6.587.319.056,15,; 9. CV. Gama Citra Mandiri : Rp6.657.167.524,92 dan 10.CV. Yudistira jaya : Rp6.724.820,589,9<br /><br />Bahwa Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro selanjutnya melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga terhadap 3 peserta penawar terendah yaitu :1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5 ; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14  dan 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82. Hasil dari Evaluasi dokumen penawaran tersebut, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro menyatakan CV. Hikmah, gugur. Sementara CV. Bhadra Raya dinyatakan lolos dan memenuhi syarat menjadi penawar terendah No. 1. Kemudian di lanjutkan dengan pembuktian kualifikasi yang menyatakan CV. Bhadra Raya Lolos dan memenuhi syarat<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6md7pVogeXMYyJZbi8JOD5_LtgUiEh7Gz2aVIfsyFqJmXurx9sHRrZqhX18y-jV7sJ50NBUXg9LJQYJ6psh8sEn7qCky5BliMNctpPaLpImL-bT1G9uZ-Gar0kqylvcVagBeqwHXoK3o/s638/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="638" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6md7pVogeXMYyJZbi8JOD5_LtgUiEh7Gz2aVIfsyFqJmXurx9sHRrZqhX18y-jV7sJ50NBUXg9LJQYJ6psh8sEn7qCky5BliMNctpPaLpImL-bT1G9uZ-Gar0kqylvcVagBeqwHXoK3o/w640-h392/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 15 Mei 2019, Pokja l BLPBJ Kab. Bojonegoro melalui sistem LPSE menetapkan CV. Bhadra Raya sebegai pemenang lelang pekerjaan konstruksi Paket pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.558.792.324,14.<br /><br />Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Bojonegoro mengadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) pekerjaan Konstruksi peningkatanjalan Taji Bakalan dengan tujuan untuk mencocokkan dan kesesuaian dokumen kualifikasi Asli CV. Bhadra Raya seperti yang diapploud dalam LPSE .<br /><br />Dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja 1, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . Aneh bukan ?<br /><br />Setelah dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia ( RPPP), saksi Jafar Sodig selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menunjuk CV. Bhadra Raya dan Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/842/SPPBJ.APBD/PJ-L/412.203/2019, tanggal 31 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak yaitu saksi Jafar Sodig ST.MM jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Bidang Jalan dan Prasarana Dinas pekerjaan Umjum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, dengan harga kontrak sebesar Rp5.558.792.324,14,<br /><br />Dan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 620/16.1/ SPMK.PJ/APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019.<br /><br />Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620 / 16 / SP.PJ/ APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai kontraktor / penyediajasa pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di wilayah Tambakrejo, Kab. Bojonegoro mempunyai Tugas dan berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki dan melakukan perawatan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sesuai yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan yang telah disepakati yaitu, “Harga borongan: Rp5.558.792.324,14“ Jangka waktu pelaksanaan : 120 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terhitung Mulai 12 Juni 2019 s/d 09 Oktober 2019. “Masa Pemeliharaan : selama 180 hari kalender sejak tanggal Penyelesaian pekerjaan (BAST I). Cara pembayaran :<br /><br />1. Pembayaran uang muka : 30% Sebesar Rp5.558.792.324, 14 x 30% = Rp.1.667.637.697,24 ; 2. Pembayaran Termin 1: 30 %, setelah fisik mencapai 35% Sebesar : Rp5.558.792.324,14 x 35%= Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka  30 % Rp500.21.309,17 - Rp1.667.637.697,24,<br /><br />3. Pembayaran Termyn II : 40 % Setelah fisik mencapai 75% Rp5.558.792 324,14 x 40% = Rp2.223.516.929,66, Pengembalian uang muka 40%, Rp667.055.078,90 – Rp1.556.461.850,76 dan<br /><br />4, Pembayaran Termyn III 30 % Setelah fisik mencapai 100%,  Rp5.558.792.324,14 x 30 % = Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka 30 % = Rp1.667.637.697,24 - Rp500.291.309,17 = R1.167.346.388,07<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik139x1oVYDuIuJNgYaXYCNJCk8dPPiQIbF3xyOgT2AwpEa5ytwcZpmGymGfZOSt5u0MJ38v305Miu1gHl6zmhXK551A0Jwma0ZrH-fwJiv1gGl7PKIfD59d3bAXqVyqDovGe2G87XTHg/s638/IMG20210510115726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik139x1oVYDuIuJNgYaXYCNJCk8dPPiQIbF3xyOgT2AwpEa5ytwcZpmGymGfZOSt5u0MJ38v305Miu1gHl6zmhXK551A0Jwma0ZrH-fwJiv1gGl7PKIfD59d3bAXqVyqDovGe2G87XTHg/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, bahwa Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a. Pelaksanaan kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan dan e. Ketepatan tempat penyerahan<br /><br />Oleh karena kapasitas dan kedudukan serta tanggungjawab penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan paket Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang telah disepakati,<br /><br />Sehingga Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan pasal 4 huruf a Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang jasa/ Pemerintah untuk memberikan Value for Money menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dapat tercapai sesuai dokumen kontrak harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yang telah disepakati adalah sebesar Rp5.558.792.324,14<br /><br />Untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Kontraktor/penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menugaskan dan menempatkan personil sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya yang dipersyaratkan dan ditawarkan dalam dokumen penawaran di lokasi proyek untuk melaksanakan pekerjaan<br /><br />Tenaga personil yang dibutuhkan untuk ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang telah dipersyaratkan kompetensi dan pengalamannya dalam dokumen pengadaan pakrejaan peningkatan jalan Taji Bakalan dengan maksud personil /dan Tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut mampu melaksanaan/melakukan pekerjaan dengan baik dan mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan baik kwantitas dn kualitas yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak<br /><br />Namun saat melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sengaja tidak menempatkan tenaga personil yang dibutuhkan sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut.<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Minggarjono dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah tenaga kerja yang lebih murah , menempatkan personil diluar data personil ditawarkan. yaitu : tenaga Freeland bernama Haris Miftahudin, Juwari dan M. Syifa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan dilapangan.<br /><br />Penempatan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut seharusnya mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) sesuai yang ditentukan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang disebutkan; syarat-syarat umum Kontrak pada huruf C Angka 54.1.b “bahwa penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum menunjuk personil Managerial yang namanya tidak tercantum dalam Lapiran A SSKK ,“ dan Angka 54.2.c “Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum mengubah personil Managerial dan atau peralatan utama“.<br /><br />Penempatan tenaga personil dilapangan untuk melaksaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai orangnya, pengalaman maupun kompetensinya tersebut menyebabkan personil tersebut tidak bisa memahami dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan secara utuh,  sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang mengakibatkan output / atau hasil pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan yang dihasilkan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak baik kuantitas dan kualitasnya .</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikQ_Vod7YzViT9bApAQA6pQ86EjGaClOXA2wlIlkIvJ5HDjPF-R1KQemRJuVTYPFTC-UFDCnF1mWvpSPxJIRJXKKuLgFWYB3UWAToEUk1KlYRqUR9bmZ5AEaLIdUZoklHJdQml0jAZqEY/s639/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikQ_Vod7YzViT9bApAQA6pQ86EjGaClOXA2wlIlkIvJ5HDjPF-R1KQemRJuVTYPFTC-UFDCnF1mWvpSPxJIRJXKKuLgFWYB3UWAToEUk1KlYRqUR9bmZ5AEaLIdUZoklHJdQml0jAZqEY/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang mengganti dan menempatkan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 .<br /><br />Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mempunyai tanggungjawab melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak Pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB yaitu : Dari CV. Sari Bumi (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Agregat A :40Truk : berat : 569,06 Ton AgregatB :1 Truk :berat : 19,18 Ton. Dari PT. Asli Indo Raya (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Basecourse : 13 Truk : berat : 119,06 Ton. Basecourse : 7 Truk : berat : 61,27 Ton. 180,33 Ton Dari Koperasi Serba Usaha Kusuma Karya Bersama Bojonegoro . BasecouseA:20 Truk : berat : 251,22 Ton Base Course B: 13 Truk : berat : 162,92 Ton <br /><br />Jumlah seluruhnya agregat A berat : 1.000,61 Ton 769,70 M3 Jumlah seluruhnya agregat B berat : 182,10 Ton 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak : Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3<br /><br />Untuk menambah volume lapis pondasi Agregat A pada pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya melalui pelaksana pekerjaan di lapangan M. Syifa, membeli material tanah liat dari Saksi Suryono dan digunakan untuk menguruk pekerjaan bahu jalan pada pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan , setelah diurug dengan tanah liat baru diatasnya diberi Base course / Agregat A.<br /><br />Untuk pelaksanaan pekerjaan Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda berdasarkan dokumen kontrak perjanjian pengadaan Barang /Jasa pekerjaan kosntruksi peningkatan jalan Taji Bakalan, ditentukan spekteknis pekerjaan perkerasan Rigid Beton semen ditentukan kualitas mutu beton terpasang sesuai dokumen kontrak (gambar Kerja dan Analisa Harga Satuan) pekerjaan Perkerasan beton Semen dengan anyaman tulangan ganda (Rigid Beton) adalah beton mutu K-350 dengan panjang 1.594 M , tebal 20 cm , lebar 5 meter, dan sesuai dokumen penawaran material beton Rydemix untuk pekerjaan perkerasan beton semen bersumber dari PT. Asia Beton,<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, untuk pekerjaan perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan ganda pada pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan membeli beton Rydemix di luar dokumen penawaran tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLxLvBOmymDZSKiVGcLtUTsF6QTA_rjUhSUJ-EZ3fKMC4XRfsmM7lhgl7QspjgKMTZfaEIrtEY8i9EYnLWqTgjgYcoP8_TRmnFddySEF-FZcPOZ8N2woY5mQwwS7aAdz1fnk7Mrl4opo/s638/IMG20210510115726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLxLvBOmymDZSKiVGcLtUTsF6QTA_rjUhSUJ-EZ3fKMC4XRfsmM7lhgl7QspjgKMTZfaEIrtEY8i9EYnLWqTgjgYcoP8_TRmnFddySEF-FZcPOZ8N2woY5mQwwS7aAdz1fnk7Mrl4opo/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI), dan PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV, Bhadra Raya sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu betonterpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />Perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Sehingga pada tanggal 02 Oktober 2019, saat dilakukan pengambilan sampel benda uji inti (Coredril) Rigid beton semen untuk diujikan di lembaga Independen sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa sampel benda uji ke Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang<br /><br />Dari hasil pengujian kuat tekan beton terhadap sampel Rigid Beton semen terpasang, tidak sesuai spekteknis mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dokumen kontrak yaitu: 1. Berdasarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X/VLBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 = K-219,232 = 17,832 MPa.,; 2. Berdaarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 228,679 kg/cm2 K-228,679 = 18,601 MPa.<br /><br />Pada akhir kontrak tanggal 09 Oktober 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku direktur CV. Bhadra Raya tidak dapat menyelesaikan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan 10094 , progres fisik pekerjaan sesuai Laporan Mingguan, dari konsultan pengawas baru mencapai 89,034%.<br /><br />Aadapun pekerjaan yang belum selesai adalah : Pekerjaan pelebaran bahujalan fisik masih 054. Pekerjaan perkerasan beton volume kurang 0,1549 Panjang 6 meter. Saksi Jafar Sodig selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya selama 14 hari Kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan Perungkatan Jalan Taji Bakalan yang dituangkan dalam Adenddum Perjanjian Kontrak Nomor : 620/16/SP.PJ.ADD.01/PAPBD/412.203/2019 tanggal 8 Oktober 2019.<br /><br />Pada tanggal 17 Oktober 2019, sebelum batas akhir kontrak tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana melakukan Monitoring dan pemeriksaan pekerjaan sekaligus pengambilan sampel benda uji Rigid beton semen sesuai Spekteknis mutu K-350 sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin III (100%).<br /><br />Sesuai hasil pemeriksaan dalam Lembar Kertas Kerja tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bambang Sigit selaku Kontraktor, Konsultan Pengawas (Kadarman) dan Tim Teknis (Ilham dan Budi) terkait dengan pekerjaan Bahu jalan yang dikerjakan oleh CV. Bhadra Raya ditemukan pekerjaan bahu jalan tidak sesuai speksifikasi dan volume dalam RAB yaitu : Bahujalan ada agregat yang tidak sesuai RAB dan gambar, Lebar bahu jalan kurang dari gambar dan RAB, Hasil pengukuran dari total panjang jalan 1.594 setelah diukur dari 6 Sekmen diperoleh panjang total 1.590,5.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6haqEoJDZE3gdD1s9pRHiakxtu04PZ4ADbPn3q6gyVe-ZJogkZ8Cu4NSv0xb1CGIl9zFc92BUBaV616mRiI1_v5w5m8jxsd4UiCahPMsEepDnab-s6oAKacWKaigeYB8tu-hjGsRwtc/s640/IMG20210510115712.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="640" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6haqEoJDZE3gdD1s9pRHiakxtu04PZ4ADbPn3q6gyVe-ZJogkZ8Cu4NSv0xb1CGIl9zFc92BUBaV616mRiI1_v5w5m8jxsd4UiCahPMsEepDnab-s6oAKacWKaigeYB8tu-hjGsRwtc/w640-h276/IMG20210510115712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono mengajukan surat permohonan Nomor : 052/CV-BR/SDA/X/2019 perihal permohonan pemeriksaan penambahan pekerjaan, namun pada akhir kontrak tanggal 23 oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya belum menyelesaikan progres fisik pekerjaan Peningkatan jalan TajiBakalan 10090 akan tetapi hanya dikerjakan 92, 076 Yo, Progres pekerjaan tersebut sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Adapun Pekerjaan yang tidak / belum diselesai yaitu : pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan sesuai Dokumen Kontrak volume 1.067,07, M3 (lebar 1 meter dan dalam / tebal 30 cm) namun hanya dikerjakan dengan volume 371,23 M3 (lebar hanya 0,5 meter dan dalam /tebal 30 cm). Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat dari PPK Nomor : 620 / 2412/PJ.412.203/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang dimohonkan terdakwa dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Teknis tanggal 17 Oktober 2019.<br /><br />Dari hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan dilapangan, ternyata saat itu hasil pekerjaan fisik belum mencapai 100%. Hal tersebut berdasarkan Temuan pemeriksaan Sesuai dengan catatan / Instruksi lapangan dari Tim Teknis adalah : Pekerjaan Beton Rigid mengalami retak Rambut / halus , harus diberi Sika Grout Pekerjaan Beton Rigit mengalami pecah retak di Jack dril dan diberi sika Grout Pekerjaan bahujalan yang tidak sesuai dengan spek diganti dengan agregat A dan dipadatkan .<br /><br />Pekerjaan harus sesuai dengan spekteknis dan sepengetahuan pengawas. Catatan / Instruksi Konsultan Pengawas adalah : Pekerjaan bahujalan harus dipenuhi 1005 dan menggunakan agregat kelas A. Akan tetapi, Instruksi dari Tim Teknis dan Konsultan pengawas hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan. Dan sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas progres fisik, tetap senilai 92, 076 %.<br /><br />Dari pengambilan sampel benda uji inti (coredril ) terhadap pekerjaan perkerasan Rigid beton semen mutu K-350 yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn I (30%) dan II (70%) , dan pengambilan tanggal 17 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan Termyn III (100%) yang yang dilakukan oleh Tim Teknis pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan bersama kontraktor pelaksana pekerjaan dan Konsultan Pengawas,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu membawa Sampel benda wyji Rigid Beton untuk dilakukan uji mutu di Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dari hasil pengujian diperoleh mutu beton sebegai berikut : 1. Berdasarkan hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X//LBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Hasil yang diperoleh : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 =  K-29,232 = 17,832 Mpa,; 2. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 adalah sebagai berikut : Hasil yang diperoleh : ah Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah 228,679 kg/cm2 = K-228,679 = 18,601 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 237,797kg/cm2 = K-237,797<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCLpMLVTjzyW5jecDiz5lM-l1E0vjU53mXck3EqLR6PuPsHq3c25vDAgxkjOA_xaYQdmEGt0nO0_FepMQHucExOBmye7K5qXmmBo9P2afFaS7RBx_t9p-Ib75ieVdUk85LbXsdbQn4gA/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCLpMLVTjzyW5jecDiz5lM-l1E0vjU53mXck3EqLR6PuPsHq3c25vDAgxkjOA_xaYQdmEGt0nO0_FepMQHucExOBmye7K5qXmmBo9P2afFaS7RBx_t9p-Ib75ieVdUk85LbXsdbQn4gA/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Mengetahui hasil uji mutu beton Rigid pekerjaan perkerasan beton semen tidak mencapai Mutu K-350 sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan tujuan agar hasil pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak mencapai mutu beton K-350 dapat dibayar oleh PPK Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro sesuai mutu beton K-350 yang disyaratkan dalam dokumen kontrak, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selanjutnya merekayasa 3 (tiga) hasil pengujian kuat tekan Beton yang dikeluarkan Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dengan cara :<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa Hasil pengujian kuat tekan beton tersebut ke tempat foto copy untuk discan kemudian terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono merubah data yang ada dalam hasil uji Lab yaitu : Hasil Tekanan Hancur (KN) Hasil Teg. Hancur riil (Mpa) Hasil Teg. Hancur riil ( Kg/cm) dengan data yang sudah disiapkan sehingga hasilnya rata-rata kuat tekan beton menjadi memenuhi mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menandatangani hasil pengujian kuat tekan beton yang telah direkayasa tersebut dengan meniru tandatangan Mohammad Erfan ST,MT pejabat Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang. Begitu pula dengan stempel ITN Malang. Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono memesannya sendiri di Bojonegoro untuk digunakan cap stempel Hasil uji kuat tekan beton yang telah direkayasanya.<br /><br />Setelah selesai merekayasa dokumen hasil uji kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyerahkan dokumen hasil kuat tekan beton yang sudah direkayasa tersebut kepada Sdri. Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) untuk diserahkan kepada Dinas PU. Bina Marga Kab. Bojonegoro. Namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro karena ada kesalahan yang mestinya hasil tes beton tertulis Cordrill bukan Silinder.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali merekayasa hasil uji lab kuat tekan beton yang semula benda uji tertulis Silinder menjadi Coredrill, sehingga hasil pengujian kuat tekan beton hasil rekayasa menjadi : 1. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.04.IX/I/LBK/2019 tanggal 09 September 2019 adalah: hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384 89 kg/Cm = K-394 2 = 35,34 Mpa,; 2, Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 029.04.X//LBK/2019 tanggal 07 Oktober 2019 adalah sebagai berikut ; hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384,89 kg/Cm = K-384,896 = 33,19 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah Hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan : 382, 93 Kg/cm2 = K-382,93<br /><br />Terdakwa kemudian kembali menyerahkan hasil rekayasa pengujian kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang kepada Saksi Sdri. Eni Noviana untuk diserahkan ke petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro,<br /><br />Dan berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton yang sudah direkayasa dan sesuai spesifikasi mutu beton yang dipersyaratkan selanjutnya Dinas PU Dinas Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menggunakan Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton tersebut sebagai dasar membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% sebagai syarat kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan .<br /><br />Selanjutnya Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% tersebut diterima oleh saksi Sdri. Eni Noviana dan padatanggal 23 Oktober 2019 waktunya malam hari sekira pukul 21.30 WIB langsung diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang saat itu datang bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) bertempat di Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro untuk ditandatangani kontraktor dan konsultan pengawas,<br /><br />Saat itu terdakwa Ir bambang Sigit Minggarjono merekayasa tandatangan Ali Imron Direktur CV. Mulia Karya selaku Konsultan Pengawas dalam Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan .<br /><br />Setelahitu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono kembali bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kembali Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada saksi Sdri . Eni Noviana yang sudah ditanda tangani Direktur CV. Bhadra Raya Bambang Sigit Minggarjono selaku kontraktor, dan Direktur CV. Mulia Karya Ali Imron selaku Konsultan Pengawas, namun tidak ada Cap stempel dari CV. Mulia Karya selaku konsultan pengawas ,<br /><br />Selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyampaikan “Mbak Novi kan kemarin sudah saya suruh buat stempel konsultan toh ...Mbak Novi stempel aja“. Selanjutnya saksi Sdri. Eni Noviana menggunakan stempel CV. Mulia Karya yang sebelumnya dipesan atas perintah terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono<br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada Tim Teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan.<br /><br />Untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn III dengan (fisik 100%), terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono juga memanipulasi dokumen seolah-olah pekerjaan peningkatan Jalan Taji, bakalan sudah mencapai 100%<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSI8KaeIjEjGUpxKq7Fw8YD0uZgSbj_yiHsd7jpez8pRQ8wFZAS1MWUbygOYw3QatCX2j9wmgnGbaiqVM70cO9wCLRXuLHYUq0ZK-3Q47uLvOLQi2oRi513VcRe2YNlP-Lrwyk15LtI_s/s638/IMG20210510115726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSI8KaeIjEjGUpxKq7Fw8YD0uZgSbj_yiHsd7jpez8pRQ8wFZAS1MWUbygOYw3QatCX2j9wmgnGbaiqVM70cO9wCLRXuLHYUq0ZK-3Q47uLvOLQi2oRi513VcRe2YNlP-Lrwyk15LtI_s/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas , terdakwa membuat sendiri Data Pendukung Mutual Check ( MC-100%) pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan yang terdiri dari : Daftar Hadir Mutual Check 100% (MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100% ( MC-100), Hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan<br /><br />Untuk membuat dokumen tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyuruh saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti), selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) meminta tolong kepada saksi Afri untuk membuat dokumen tersebut tanpa dokumen pendukung . Dokumen MC-100% pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut, seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, namun setelah dokumen tersebut selesai dibuat selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui saksi Sdri . Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kepada saksi Eni Noviana ,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu menyuruh saksi Sdri . Eni Noviana ( admin) untuk memalsu/ menembak semua tandatangan dalam data tersebut sesuai yang diperintahkan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono sebelumnya melalui pesan WA ke saksi Eni Noviana Pada tanggal 25 Oktober 2019 yang mengirim pesan WA kesaksi Eni Noviana yang isinya “Tolong yang bukan dinas ditembak sj“ dan saksi Sdri . Yeti Prabandari Pada tanggal 8 Nopember 2019 mengirim pesan WA ke saksi Sdri. Eni Noviana “MC-0 yang bener untuk yang atas minta tolong sampeyan print terus TTD konsultan , kontraktor bisa sampeyan tembak“ .<br /><br />Pada tanggal 08 Nopember 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali mengirim pesan WA melalui HP No. 08113400813 ke saksi Sdri . Eni Noviana yang isinya “Sm data2 tembakan yang dari bu Yeti di print terus sampeyan tembak semua “. Pada tanggal 09 Nopember , Sdri Yeti atas perintah terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Sdri Eni Noviana yang isinya “ sampeyan tid seperti biasa “,<br /><br />Untuk memalsukan/atau menembak tandatangan konsultan pengawas, pelaksana lapangan, kontraktor pelaksana, dan pengawas lapangan dalam dokumen dafttar hadir MC-100?o, Berita Acara MC-100%, Hasil Pengukuran MC-100% dan Perhitungan Volume pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui pesan WA tanggal 8 Nopember 2019 mengirim contoh tandatangan milik kepala proyek kontraktor pelaksana atas nama Haris Miftahudin, Konsultan pengawas atas nama Suryanto, St dan Kadarman, St,<br /><br />Selanjutnya berdasarkan contoh tandatangan yang sudah diberikan oleh terdakwa Ir.Bambang Sigit Minggarjono tersebut, saksi Sdri Eni Noviana menembak tandatangan Kontraktor An. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, Tanda tangan Konsultan Pengawas An. Suryanto , Tandatangan Pengawas Lapangan An. Kadarman ST Tandatangan Pelaksana Lapangan An. Haris Miftahudin, Amd.<br /><br />Dalam dokumen Daftar Hadir Mutual Check 100% ( MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100 (MC-100), hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan,<br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen dokumen tersebut ke saksi Sdr. Ari petugas Admin Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin HI (100%). yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran (PA) dipergunakan untuk proses pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan.<br /><br />Selanjutnya berdasarkan dokumen hasil pengujian kuat tekan beton dan dokumen data proyek yang dibuat oleh terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan di Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro tahun 2019 tersebut diatas, maka pada tanggal 12 Desember 2019 Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran selanjutnya memproses dan melakukan pembayaran biaya prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan TajiBakaian sebesar Rp. 5.558.792.324,14 dengan rincian :<br /><br />1. Termin I (30%) sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.637.697,24 sesuai SP2D No. 8841/LS-BJ/2019, Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 16 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />2. Termin I1 (40%) sebesar Rp2.223.516.929,6 dikurangi pengembalian uang muka Rp667.005.078,90. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.556.561.850,76 sesuai SP2D No. 8788/LS-BJ3/2019 , Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgi. 16 Desember 2019 di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />3. TerminIII (30%) fisik 100% sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.346.388.07, Sesuai SP2D No. 12971/LS-BJ/2019, Tgl.31 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 31 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />Berdasarkan Laporan Analisis Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegoro dari Ahli Konstruksi ITN Malang tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Ir. A. Agus Santosa , MT, deperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil perkerasan untuk beton kurus (mutu B-0) secara umum dapat diterima karena memenuhi syarat rata-rata kekutan tekannya » 85% dari yang disyaratkan .<br /><br />2. Pekerjaan Rigid Pavement Section 1 tidak memenuhi syarat karena nilai kuat tekannya «8596 dari yang disyaratkan , yaitu 297,5 Kg/cm2.<br />3. Pekerjaan Rigid Pavement Section 2 tidak diterima walau nilai kuat tekan rataratanya » 85% dari yang disyaratkan , tetapi ada 3 benda uji yang nilai kuat tekannya 75% dari yang disyaratkan .<br />4. Pekerjaan Rigid Pavement Section 3 tidak diterima karena nilai kuat tekan rataratanya « 85% dari yang disyaratkan, dan ada 1 benda uji yang nilai kuat tekannya “75% dari yang disyaratkan.<br />5. Pekerjaan Rigid Pavement Section 4 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya ? 8596 dari yang disyaratkan, dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />6. Pekerjaan Rigid Pavement Section 5 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya 85% dari yang disyaratkan , dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br />7. Pekerjaan Rigid Pavement Section 6 tidak dapat diterima karena ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br />8. Lapis Pondasi agregat bahu jalan tidak memenuhi syarat sebagai lapis pondasi Agregat A baik secara ayakan maupun uji CBR.<br />9. lapis pondasi agregat leveling badan Jalan sebelah kiri memenuhi syarat agregat B dan sebelah kanan tidak memenuhi syarat agregat B.<br /><br />Kesimpulan Umum hasil pekerjaan :<br />1. Secara kualitas Bahwa hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi kualitas /mutu yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak .<br /><br />2. Secara Kuantitas. Pekerjaan Rigid beton pavement dengan lebar 5,0 meter , tebal 20 cm dan didapatkan panjang 1589,80 Meter dari 1.594,0 Meter yang ditentukan dalam kontrak sehingga ada kekurangan panjang 4,20 Meter.<br /><br />Adapun kekurangan volume pekerjaan sepanjang 4,20 meter, meliputi pekerjaan lapis pondasi agregat A dan B pada ( devisi 5), pekerjaan struktur ( Devisi 7), pekerjaan lapis pondasi bawah beton kurus ( Devidi 5) , pekerjaan perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda ( devisi 5) dan pekerjaan lapis pondasi agregat A pada bahu jalan ( devisi 4).<br /><br />3. Fungsi. Secara fungsi, pekerjaan jalan beton Rigid Pavement masih dapat digunakan walaupun secara kualitas ada yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak, akibat tidak dipenuhinya kualitas sesuai dengan yang disyaratkan akan menyebabkan umur jalan tidak sesuai dengan yang direncanakan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan manipulasi /atau merekayasa dokumen :<br /><br />Hasil pengujian kuat tekan beton pekerjaan Rigid Beton dari ITN Malang; - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100%; Daftar Hadir Mutual Check 10046 (MC-10044); - Berita Acara Mutual Check 100% (MC-100), Hasil pengukuran MC-100 % serta Perhitungan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan.<br /><br />Untuk persyaratan kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan hingga menerima pembayaran prestasi pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan senilai 100% sebesar Rp5.558.792.324,14 bertentangan / menyimpang dari ketentuan :<br /><br />1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah a) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa pengadaan barang jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas , jumlah , waktu biaya , lokasi dan penyedia. b) Pasal 17 (1) yang menyatakan “ Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a) Pelaksanaan kontrak b) Kualitas barang/jasa c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume d) Ketepatan waktu penyerahan dan e) Ketepatan tempat penyerahan c) Pasal 27 (4) huruf b yang menyatakan kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas ralisasi volume pekerjaan .<br /><br />2. Lampiran Peraturan Lembaga Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia Angka 7.12 Pembayaran Prestasi pekerjaan ; a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.,; b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang . tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan .<br /><br />3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi. Pasal 3 “Pembayaran bulanan / termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak “.<br /><br />4. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019. Pasal 13 ayat 2angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran termin (angsuran) Ketiga sebesar 3096 setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik selesai 100%.<br /><br />Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investifatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan pada Dinas Pekerjaan Umum Binam Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2019 Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 , diperoleh nilai kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi surat perjanjian<br /><br />Sehingga dari harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kab. Bojonegoro sebesar Rp5.558.792.324,14 yang dibayarkan dan diterima oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, seharusnya berdasarkan hasil pekerjaan terpasang sesuai ketentuan pasal 4 huruf a, Pasal 17 (1), Pasal 27 (4) huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pemerintah<br /><br />Ketentuan Angka 7.12 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia, Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi dan Pasal 13 ayat (2 ) angka 3 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro hanya membayar pekerjaan peningkatan jalan Taji -Bakalan sebesar : Rp5.558.792.324,14 – Rp500.982.903,20 = Rp5.057.809.420,94  <br /><br />Dengan demikian, kelebihan harga pembayaran sebesar Rp500.982.903,20 tersebut tidak seharusnya diterima dan menjadi hak terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya tersebut diatas, Keuangan Negara / Daerah Kabupaten Bojonegoro dirugikan sebesar Rp500.982.903,20 (lima ratus juta sembilan ratus delapan pulu dua ribu sembilan ratus tiga rupiah koma 20 sen).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3 atau Pasal 7) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Tipikor Diduga Korupsi Rp500 Juta, Direktur CV. Bhadra Raya Dituntut 5.6 Tahun Penjara

"Jika proyek pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kab. Bojonegoro dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak namun dilakukan pembaya...

»