Terdakwa Korupsi “Sapi” Kab. Blitar Imam Hanfi, SE Kembali Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj414MqiAruhawh5mzM4GgbH5CZEDA3TO8NX6_w94sO8L2XmqjQU2jvHsw57LYrlQ4RPyu-5CsT5UFn2_2lo4kDMcwRTXhkb4Rdl5vP4JtDijTjKNb_CRchvvwmmBEY_TSnAOU6BN2kB3k/s396/Yuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="369" data-original-width="396" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj414MqiAruhawh5mzM4GgbH5CZEDA3TO8NX6_w94sO8L2XmqjQU2jvHsw57LYrlQ4RPyu-5CsT5UFn2_2lo4kDMcwRTXhkb4Rdl5vP4JtDijTjKNb_CRchvvwmmBEY_TSnAOU6BN2kB3k/w640-h596/Yuli.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUP</span>SI.CO – </b></span><br />Apa yang dialami Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ibarat Peribahasa, “Keledai tidak akan jatuh dua kali ke lubang yang sama”. Dan Imam Hanfi pun untuk yang kedua kalinya “jatuh ke lubang yang sama” yaitu kasus Korupsi<br /><br />Ada Peribahasa yang berbunyi, “Keledai tidak akan jatuh dua kali ke lubang yang sama”. Dan itulah yang dialami oleh Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. <br /><br />Karena untuk kedua kalinya, Imam Hanfi, SE duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Belum lama ini, tepatnya, Jumat, 29 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) kepada Imam Hanfi, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp80 juta subsidair 1 tahun penjara karena terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah tahun 2016 untuk pembelian Sapi sebesar Rp80 juta <br /><br />Hari ini (Kamis, 18 Maret 2021), pada Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Imam Hanfi, SE duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Hibah APBD Provinsi Jawa Jawa Timur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.595.000.000 untuk pembangunan saluran air (drainase) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar oleh sebanyak 8 Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.243.314.500 berdsarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Matheus Dwi Susanto Hery,SH., MH, Jaksa Penuntu Umum (JPU) Sigit Sugiarto, SH., SH membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Imam Hanfi, SE melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Widya Ruchiatna Heryani, SH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Blitar  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Imam Hanafi, SE didakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, pasal 2 ayat (1) atau Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w-Vu_1RXYdezeozazACyAVUz1Sczc7oaDCUoTcCIqUWPWmL6Z-XxxzaPQ422ux8dS-8t_qHWP8eDds2Wxj5L6AGA_5J187AVkHmI5bRps_jxL82ka4q7lomG7GI3rZ7ymm6kuO6PFGg/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w-Vu_1RXYdezeozazACyAVUz1Sczc7oaDCUoTcCIqUWPWmL6Z-XxxzaPQ422ux8dS-8t_qHWP8eDds2Wxj5L6AGA_5J187AVkHmI5bRps_jxL82ka4q7lomG7GI3rZ7ymm6kuO6PFGg/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaannya JPU menyampaikan, Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Balerejo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Beru Kec. Wiingi Kab. Blitar dan Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat laim yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk 759 ( tujuh ratus lima puluh sembilan) kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205/203.2 2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 85.535.000.000 (delapan puluh lima milyar limaratus tiga puluh lima juta rupiah) <br /><br />“Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/211.P/203.2/2018, tanggal 09 Oktober 2018 senilai Rp.12.375.000.000 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur,” kata JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA-KPPKD senilai Rp.97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) terserap hanya Rp.97.710.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk 523 (lima ratus dua puluh tiga) kelompok diantaranya untuk 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar. <br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di tahun 2018 mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205 203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 392.575.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA KPPKD) Nomor : 914/223.P/203.2/2018, tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp.119.782.000.000 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA KPPKD senilai Rp.512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terserap hanya Rp.503.442.000.000 (lima ratus tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk 2044 (dua ribu empat puluh empat) kelompok diantaranya untuk 42 (empat puluh dua) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar. <br /><br />Program bantuan / hibah uang untuk kegiatan pembangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut bertujuan : Membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (plengsengan dan dramase saluran arr). <br /><br />Bahwa alur dari penyaluran dana bantuan / hibah berupa uang kepada kelompokkelompok adalah sebagai berikut : <br /><br />Awalnya para pokmas mengajukan proposal bantuan kepada kepala daerah (Gubernur ). Kemudian Gubernur menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya TAPD melakukan evaluasi terhadap kecukupan anggaran korelasi prioritas pembangunan kemudian dimasukkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur melalui DPA OPD<br /><br />Kelompok yang layak akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai penerima atas bantuan hibah yang telah dievaluasi, setelah adanya SK penetapan Gubernur Jawa Timur kemudian disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang nantinya akan ditanda tangani kepala OPD dan kelompok yang ditetapkan sebagai penerima hibah setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ) melalui BPKAD <br /><br />Selanjutnya uang dana bantuan di transfer dari BPKAD kepada masing-masing rekening kelompok penerima hibah melalui Bank Jatim. Setelah masing masing kelompok penerima hibah melakukan pencairan uang dana hibah dari rekening kelompok, selanjutnya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah menerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima tersebut dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dilengkapi dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah<br /><br />Bahwa selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) yang telah dibuat oleh pihak kelompok selaku penerima bantuan sesuai Rencana Anggaran Belanja serta pekerjaan yang telah dilaksanakan sebenarnya kemudian disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan cara hadir secara langsung.<br /><br />Di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAEFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN. <br /><br />Yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 tersebut terdapat 8 (delapan) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, kedelapan kelompok tersebut yaitu: <br /><br />1. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF; 2. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN; 3. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDiI; 4. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO; 5. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN; 6. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI; 7. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO dan 8. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEfY3edwIaW-fqyNVlbc2Jbw68Qfn2XFd1R-zLUCm44gMdpPP5aL_YQmFQrodjM-ty73wFw4VlCSNO1CZKf6figbXP2qQ45QVzGVjzYeDPZwYFolcYQDX4BG9d94GXsa6qwJaaqGHeTvk/s224/IMG20210115104905.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="211" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEfY3edwIaW-fqyNVlbc2Jbw68Qfn2XFd1R-zLUCm44gMdpPP5aL_YQmFQrodjM-ty73wFw4VlCSNO1CZKf6figbXP2qQ45QVzGVjzYeDPZwYFolcYQDX4BG9d94GXsa6qwJaaqGHeTvk/w377-h400/IMG20210115104905.jpg" width="377" /></a></div>Kelompok yang telah disiapkan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO tersebut, dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya Kelompok Mayarakat KAMBIL PANG di Desa Balerejo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi. <br /><br />Bahwa proses penerimaan dana Bantuan / Hibah berupa uang kepada kelompok penerima yang penggunaanya sebagai berikut : <br /><br />A. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 1. Pokmas Kambil Pang untuk pembangunan Plengsengan; B. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Pokmas Cokropati untuk pembangunan Drainase Pokmas Jaya Mas untuk pembangunan Drainase Pokmas Tawon Madu untuk pembangunan Drainase Pokmas Arum Manis untuk pembangunan Drainase Pokmas Ringin Mekar untuk pembangunan Drainase Pokmas Indah Berkarya untuk pembangunan Drainase Pokmas Budi Rahayu untuk pembangunan Drainase Pokmas Sengon Gemilang untuk pembangunan Drainase <br /><br />Berawal saksi YENO SUSANTO yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air lalu berkomunikasi dengan terdakwa dan memerintahkan terdakwa IMAM HANAFI, SE BIN MUCHAMAD HABIB untuk menyiapkan 9 (sembilan) kelompok untuk diajukan dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh aliran dana bantuan/ hibah dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018 <br /><br />Selanjutnya terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB memberitahukan informasi kepada saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 dimana syaratnya harus mempersiapkan 9 (sembilan) kelompok dengan mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya. <br /><br />Selanjutnya terdawa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB meminta bantuan saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO untuk mempersiapkan dan melakukan pembentukan 9 (sembilan) kelompok yang akan diajukan untuk mendapatkan uang bantuan/ hibah guna pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pembangunan drainase / saluran air dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2018 <br /><br />“Ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya bersedia jika desanya dijadikan titik pembangunan fisik dalam program bantuan tersebut dan khusus Saksi SUCIONO yang sudah kenal dengan terdakwa IMAM HANAFI, SE Btn MUCHAMAD HABIB lalu terdakwa meminta bantuan untuk pembentukan 2 (dua) Kelompok yaitu Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dan Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA s«erta memasukkan Saksi SUCIONO sebagai bendahara dalam Pokmas INDAH BERKARYA dan dijanjikan nantinya akan diberikan fee sebesar 5% kepada Saksi SUCIONO yang diambilkan dari nilai bantuan yang terealisasi di kedua kelompok tersebut,” ujar JPU membacakan surat dakwannya<br /><br />JPU melanjutkan, seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, masing-masing Kelompok Masyarakat yang sudah berdiri sebelum adanya informasi terkait bantuan, yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur<br /><br />Akan tetapi terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGLNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYLB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dana bantuan/ hibah tersebut lalu membentuk kelompok-kelompok baru, serta proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama Saksi AGUNG PRASETYO</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkP2ZpO6oq2017BbTJkTwI2T93aN-9Mm7jYwp3AAlphaZ7AYP7T75bWP4jdAqkzIPhuY46kyzqKaSN-ma16rbcKUZVXLFu3ttv8qY5H4xEceAWgykirr3ohYvur9_ZrHHKpfX_lNW3r1M/s214/IMG20210107123645_01.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="212" data-original-width="214" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkP2ZpO6oq2017BbTJkTwI2T93aN-9Mm7jYwp3AAlphaZ7AYP7T75bWP4jdAqkzIPhuY46kyzqKaSN-ma16rbcKUZVXLFu3ttv8qY5H4xEceAWgykirr3ohYvur9_ZrHHKpfX_lNW3r1M/w400-h396/IMG20210107123645_01.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lalu mengajukan proposalnya untuk mendapatkan bantuan tersebut, dimana Sembilan kelompok tersebut yaitu ; 1. Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN: 2. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF, 3. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN, 4. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDI: 5. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO, 6. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN: 7. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI: 8. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO: 9. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok bentukan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO <br /><br />Dan Saksi YENO SUSANTO hanya tinggal menandatangani proposal tersebut dan dalam pengajuan proposal 9 (sembilan) kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang berkoordinasi dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO <br /><br />Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada 9 (sembilan) kelompok tersebut, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB untuk mempersiapkan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat bentukan baru dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, <br /><br />Dimana tugas terdakwa menunjukan serta mengantarkan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang saat itu mendampingi pihak tim verifikator Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan venfikasi kepada 9 (sembilan) Pokmas bentukan baru tersebut, <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pada tanggal 29 Maret 2018 terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS, Kelompok Masyarakat TAWON MADU <br /><br />Dan pada tanggal 5 Juli 2018 terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG, masih terdapat kekurangan dari 9 (sembilan) Pokmas tersebut yaitu belum memiliki rekening Bank Jatim atas nama kelompok. Kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas ditetapkan sebagai penerima bantuan/ hibah, <br /><br />Setelah melengkapi barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalu Keputusan Gubernur Jawa Timur. <br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekemng di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 01 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat JAYA MAS dengan Nomor Rekening 0462131607,  dan Kelompok Masyarakat COKROPATI dengan Nomor Rekening 0462131593, <br /><br />Pada tanggal 03 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA dengan Nomor Rekening 0462131623, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG dengan Nomor Rekening 0462131631, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dengan Nomor Rekening 0462131658 dan Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU dengan Nomor Rekening 0462131640, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzID1GUU2unop7SMSToZa2ATOFC2BQ6kCseqM_8TCmieDBWMdG3QE-S03B8ZZgaQ5kjva-2if-TaPudi5aw83A-iJ02kLoi8nPZucgkkoZarxv1uSkdb11hTi1p66FB7Cu0_-V_8OEphY/s695/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="446" data-original-width="695" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzID1GUU2unop7SMSToZa2ATOFC2BQ6kCseqM_8TCmieDBWMdG3QE-S03B8ZZgaQ5kjva-2if-TaPudi5aw83A-iJ02kLoi8nPZucgkkoZarxv1uSkdb11hTi1p66FB7Cu0_-V_8OEphY/w640-h410/2.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 06 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG dengan Nomor Rekening 0462131704, pada tanggal 07 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dengan Nomor Rekening 0462131771 dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU dengan Nomor Rekening 0462131763 bersama dengan Ketua dan bendahara kesembilan kelompok tersebut. Selanjutnya buku rekening dan stampel para kelompok dibawa oleh Terdakwa IMAM HANAFL SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /><br />Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG telah ditetapkan menjadi penenma hubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188.606/KPTS/013/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahap XII TA 2018, sesuas dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 53 Pokmas KAMBIL PANG dengan proposal senilai Rp.190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan Plengsengan, <br /><br />Sedangkan terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/3311/013/2018 tanggal O1 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah Yang dievaluasi oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 6 Pokmas JAYA MAS senilai Rp 205.600.000,(dua ratus lima juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 7 Pokmas COKROPATI senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 8 Pokmas TAWON MADU senilai Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 9 Pokmas ARUM MANIS senilai Rp.190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) <br /><br />Untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 10 Pokmas RINGIN MEKAR dengan proposal senilai Rp.200 000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 11 Pokmas INDAH BERKARYA senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 12 Pokmas BUDI RAHAYU senilai Rp.190.000 000,(seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 13 Pokmas SENGON GEMILANG senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase. Seluruhnya sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan. <br /><br />Sekira tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SL SANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya. <br /><br />Sedangkan sekira tanggal 08 November 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di Surabaya. <br /><br />Sekira tanggal 09 November 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan drainase / saluran air tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama delapan kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1) Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 2) Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 3) Pokmas JAYA MAS sebesar Rp.205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah), 4) Pokmas COKROPATI sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 5) Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 6) Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 7) Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 8) Pokmas TAWON MADU sebesar Rp.210 000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah). <br /><br />Sekira tanggal 03 Desember 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan Plengsengan tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah): <br /><br />Bahwa seharusnya untuk proses pencairan uang dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara masing-masing kelompok selaku penerima bantuan, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya oleh para kelompok dan dipergunakan untuk pembangunan Plengsengan atau drainase/ saluran air, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing-masing kelompok yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kclompok penerima <br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAEKI, SE Bin ML CHAMAD HABIB dibantu Saksi ADANG MARGONO dan AGUNG PRASETYO telah mengkondisikan, mengawal dan mendampingi para ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan uang dana bantuan yang telah masuk dalam rekening masingmasing kelompok dengan cara menyerahkan buku rekening dan stempel kelompok yang sebelumnya telah dibawa terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beserta slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuM-ozZhh6bozV9TwWiepvPdAkihs-ibAZS4aCOHGxrirqYCCbnSWBlbXbP4goBTojfFfItjGZ99dWZ46h0-fq0yDr2RkJgkkIhEvMxzfzey_AYEXpzjyE8hgpTSwbB-lqVJqCrwpw6JE/s396/Yuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="369" data-original-width="396" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuM-ozZhh6bozV9TwWiepvPdAkihs-ibAZS4aCOHGxrirqYCCbnSWBlbXbP4goBTojfFfItjGZ99dWZ46h0-fq0yDr2RkJgkkIhEvMxzfzey_AYEXpzjyE8hgpTSwbB-lqVJqCrwpw6JE/w640-h596/Yuli.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga para ketua dan bendahara kelompok tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi dengan rincian penarikan sebagai berikut : Tanggal 13 November 2018 yaitu Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp200 000.000, Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000. Tanggal 14 November 2018 yaitu Pokmas JAYA MAS sebesar Rp205.000.000), Pokmas COKROPATI sebesar Rp200.000.000, Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp190.000.000, Pokmas TAWON MADU sebesar Rp210.000.000. Tanggal 15 November 2018 yaitu Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp190.000.000, Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp200.000.000. Tanggal 21 Desember 2018 yaitu Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.<br /><br />Total seluruh uang dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut sebesar Rp. 1.595.000.000,(satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) oleh masing-masing ketua kelompok diserahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang pada saat itu telah menunggu di sebuah warung bertempat di sebelah kantor Bank Jatim Capem Wlingi. <br /><br />Selanjutnya sekira tanggal 17 November 2018 bertempat di rumah terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beralamat di lingkungan Babadan RT.02 RW.07 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang bantuan milik Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG yang sebelumnya telah dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB tersebut <br /><br />Kemudian diserahkan kepada Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sebesar Rp.957.000.000,(Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisa uang pencairan bantuan dana hibah kedelapan kelompok tersebut sebesar Rp638.000.000  dan ditambah uang dana bantuan Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.000 yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2018 <br /><br />Sehingga total sebesar Rp828.000.000 masih dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. Selanjutnya diserahkan kepada Saksi DEDI HARI SETIAWAN guna pelaksanaan pembangunan drainase/ saluran air di lokasi delapan pokmas tersebut sebesar Rp500.000.000 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp328.000.000 dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /><br />“Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya setelah dana bantuan tersebut dicairkan serta diterima masing-masing kelompok pencrima, para pihak kelompok penerima bantuan harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan fisik plengsengan atau draimase sesuai dengan RAB dalam proposal masing-masing Kelompok hingga selesai,” ungkap JPU<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvU-4X6PkFoBI5tTUxZ2L8PRx3f-1DPyhfaASfbIAEax3gNLLlLeIXZ_QW_49-o7Zr_zZnLmN_075Iy1bdd4RFQzoKKztVYibSywjXbR8DKZR-61S2f1O5ZcOx4pWUFqCzfC_o0h_jTcM/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvU-4X6PkFoBI5tTUxZ2L8PRx3f-1DPyhfaASfbIAEax3gNLLlLeIXZ_QW_49-o7Zr_zZnLmN_075Iy1bdd4RFQzoKKztVYibSywjXbR8DKZR-61S2f1O5ZcOx4pWUFqCzfC_o0h_jTcM/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, namun dalam pelaksanaannya, uang pencairan dana bantuan Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas KAMBIL PANG total sebesar Rp1.785.000 000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah pencairan dikuasai oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MULCHAMAD HABIB bersama dengan saksi YENO SUSANTO, Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO, saksi AGUNG PRASETYO dan saksi ADANG MARGONO <br /><br />Selanjutnya pekerjaan bangunan drainase saluran air telah dikerjakan oleh pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB dengan cara memerintahkan Saksi DEDI HARI SETIAWAN untuk melaksanakan pembangunan drainase di lokasi delapan pokmas dengan memberikan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), <br /><br />Untuk bangunan plengsengan pada Pokmas KAMBIL PANG, awalnya tidak dikerjakan oleh terdakwa hingga mendapat surat teguran dari pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur, lalu Saksi PONIMIN selaku ketua pokmas KAMBIL PANG meminta pertanggungjawaban kepada pihak MUCHAMAD HABIB selaku orang tua terdakwa, <br /><br />Sehingga Saksi PONIMIN diberi uang sebesar Rp35.500 000 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUCHAMAD HABIB dan sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari Saksi YENO SUSANTO yang diserahkan melalui Saksi ADANG MARGONO. Akan tetapi yang diserahkan oleh Saksi ADANG MARGONO kepada Saksi PONIMIN sebesar Rp8.825.000 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi ADANG MARGONO, <br /><br />Sehingga total yang diterima Saksi PONIMIN sebesar Rp44.325.000 (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik plengsengan di Pokmas KAMBIL PANG yang pengerjaannya dikerjakan oleh Pihak Pokmas KAMBIL PANG dan terdapat sisa dari uang tersebut sebesar Rp2.639.500 (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dikuasai Saksi PONIMIN selaku Ketua Pokmas KAMBIL PANG. <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kesembilan kelompok tersebut dibuat dan disusun sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah lalu disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur dengan cara hadir secara langsung, <br /><br />Namun dalam pelaksanaanya LPJ untuk Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menyesuaikan RAB ke 8 (delapan) kelompok <br /><br />Selanjutnya Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengumpulkan nota-nota dan kwitansi kosong, yang pengisiannya disesuaikan dengan RAB ke 8 (delapan) kelompok sehingga seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/ membelanjakan dana bantuan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. <br /><br />Setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 8 (delapan) kelompok selesai dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO selanjutnya Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sendiri yang membawa dan menyerahkan secara langsung kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang diterima oleh Resepsionis. Sedangkan untuk Pokmas KAMBIL PANG tidak dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnb1sUHx-TFazeG5wNwzJxvY_GjqdtTnrzuE02aFkhYOZVPnmP0wlohx94of281YFSLP1IrzFeucBxBYi984Z4VRYFh8FvhNg2rE5hVpWve99vM8eU7PBa0Vq8Vf8DIDStYjzJQ5HdfA/s214/IMG20210107123645_01.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="212" data-original-width="214" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnb1sUHx-TFazeG5wNwzJxvY_GjqdtTnrzuE02aFkhYOZVPnmP0wlohx94of281YFSLP1IrzFeucBxBYi984Z4VRYFh8FvhNg2rE5hVpWve99vM8eU7PBa0Vq8Vf8DIDStYjzJQ5HdfA/w400-h396/IMG20210107123645_01.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Bahwa dalam program bantuan / Hibah oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut pihak pemberi bantuan / hibah hanya menerima laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak kelompok penerima bantuan/ hibah, tidak ada kegiatan Monitoring dan evaluasi dilapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan / hibah kepada para kelompok penerima, karena monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan. <br /><br />Bahwa seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG dan uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas KAMBIL PANG, untuk dipergunakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima. <br /><br />Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan para kelompok tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO. <br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG guna pembangunan Drainase dan Pokmas KAMBIL PANG guna pembangunan Plengsengan, telah bertentangan dengan aturan yang berlaku diantaranya : <br /><br />a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Pasal 4 Asas Umum Pens-elolaan Keuan:an Daerah ayat (1) : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. <br /><br />Pasal bla at 1: “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”. <br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1): “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. BAB V Monitoring dan Evaluasi Pasal 40 ayat (1) , “SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial". <br /><br />Pasal 40 2 : “Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan". Pasal 4I: “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuar dengan peraturan perundang-undangan". <br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 an:ka 14: “Hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta dak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.  <br /><br />Pasal 7 ayat (1) : “Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: ad. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan, b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. d. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa, “Hibah kepuda badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur”. e. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 134 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tanggal 28 Desember 2018, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019: <br /><br />Pasal 23 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. Pasal 23 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi: a. laporan penggunaan hibah, b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD), dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa” <br /><br />Pasal 51 ayat (1), “SKPD Biro terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial”. Ayat (2), “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hubah dan bantuan sosial”. “. Ayat (3) “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan suda saat senerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan”. <br /><br />Pasal 53 ayat (1), “Pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggung-jawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD Biro terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia". <br /><br />Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/238/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas RINGIN MEKAR, NPHD Nomor : 900/239/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas INDAH BERKARYA, NPHD Nomor : 900/314/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas JAYA MAS, NPHD Nomor : 900/235/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas COKROPATI, NPHD Nomor : 900/237/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas ARUM MANIS, NPHD Nomor : 900/236/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas TAWON MADU, NPHD Nomor : 900 240/NPHD 104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas BUDI RAHAYU, NPHD Nomor : 900/241/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas SENGON GEMILANG, NPHD Nomor : 050/2645/105.5/2018 tanggal 8 Nopember 2018 untuk Pokmas KAMBIL PANG <br /><br />Pasal 1 ayat (2), “Tujuan diberikannya hibah pada ayat (1) in adalah untuk membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dilokasi pelaksanaan kegiatan”. Pasal 5 ayat (3): “Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas pelaksanaan program kegiatan yang didapat dari dana hibah serta melibatkan peran serta masyarakat desa setempat”. Ayat (4), “Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada pihak I tiga bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-buku asli lainnya yang sah sesuai RAB terlampir”. <br /><br />Ayat 5, “Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Fisik (foto kondisi fisik) dengan rincian penggunaan dana dilengkapi dengan foto kopi bukti-bukti penggunaan dana sesuai RAB yang telah disetujui pada saat penandatanganan NPHD”. <br /><br />Pakta integritas Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Ketua Pomas. Pakta integritas berisi: 1) Pokmas tidak akan melakukan praktik KKN: 2) Proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, 3) Menjamin telah dilakukan pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan: 4) Bahwa data-data yang dicantumkan dalam kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan keuangan benar sesuai fakta di lapangan. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SI SANTO maka uang bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG <br /><br />Dan uang bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan kepada Pokmas KAMBIL PANG tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yaitu membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ( plengsengan dan drainase / saluran air ) tidak dapat tercapai. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2018 kepada 8 (delapan) Pokmas yaitu Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas TAWON MADU terkait pembangunan saluran air/ drainase di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.095.000.000 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian keuangan negara yang timbul pada Pokmas KAMBIL PANG yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp148.314.500 (seratus ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) <br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.243.314.500,(satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya berjumlah sekitar itu. <br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Sigit Sugiarto, SH., SH. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi “Sapi” Kab. Blitar Imam Hanfi, SE Kembali Diadili

BERITA KORUP SI.CO – Apa yang dialami Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wling...

»

Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Dituntut 4 Thn Penjara

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan atau berhenti samapai disini saja?” </span></span>   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKbgItZSycI09DzSmTOLls5F3cvSIB1Yab_4aUvWIdscglp8KBW_zp3WCy-EIoAVpXy2n5tQxalqihQVXXwpy0-uLKvtvTpmzpKlVyX17RvxSUwfeYoDK2uPMvKA38xVeuMoKcJQ4bmw/s800/JPU+KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKbgItZSycI09DzSmTOLls5F3cvSIB1Yab_4aUvWIdscglp8KBW_zp3WCy-EIoAVpXy2n5tQxalqihQVXXwpy0-uLKvtvTpmzpKlVyX17RvxSUwfeYoDK2uPMvKA38xVeuMoKcJQ4bmw/w640-h640/JPU+KPK.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 16 Maret 2021, menuntut terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang (2010-2015 dan Periode 2016-2021) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti UP) sejumlah Rp6.375.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari beberapa rekanan (pengusaha kontraktor) melalui teman terdakwa yaitu Ery Armando Talla yang juga seorang pengusaha sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dan perbuatan terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Selain Terdakwa Rendra Kresna, Tim JPU KPK juga menuntut teman dekat terdakwa Rendra Kresna yaitu terdakwa Eryk Armando Talla seorang pengusaha, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti UP) sejumlah Rp4.875.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.875.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari beberapa rekanan (pengusaha kontraktor)sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dan perbuatan terdakwa Eryk Armando Talla sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxN2mcvIFzjCMIwQHupmF5TInOACanfgtvKI75dGEultzKJi6JpZnpPrSmEDeOFDHspvRfHB_fCxieFh6UKfLt6_8_vU8yQZcGz93hrD0qPB-PFt3N7KepL6nFLzxNe-xPPZlj-8SAZiA/s1334/IMG20210316181752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxN2mcvIFzjCMIwQHupmF5TInOACanfgtvKI75dGEultzKJi6JpZnpPrSmEDeOFDHspvRfHB_fCxieFh6UKfLt6_8_vU8yQZcGz93hrD0qPB-PFt3N7KepL6nFLzxNe-xPPZlj-8SAZiA/w640-h288/IMG20210316181752.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Rendra Kresna dibacakan oleh JPU Arif Suhermanto, Handry Sulistiawan dan Richard Marpaung mantan Kasi Penkum Kejati Jatim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 16 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH,  dan Hakim Ad Hock Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawa, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rendra Kresna, yakni Haris Fajar dkk, dan Iki Dulagin dkk selaku Tim Pensehat terdakwa Eryk Armando Talla. <br /><br />Sementara terdakwa Rendra Kresna mengkuti persidangan melalui Vidcon di Lapas Sidoarjo, karena terdakwa Rendra Kresna sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi Suap, dan Eryk Armando Talla mengikuti juga mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan Merah Putih KPK  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung terpisah dalam 2 session yang dimulai sejak pukul 18.30 WIB. Yang pertama sidang tuntutan untuk terdakwa Rendra Kresna, kemudian dilanjutkan sidang tuntutan untuk terdakwa Eryk Armando Talla dengan Majelis Hakim yang sama dengan dibantun Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Untuk diketahui. Pada awal tahun 2018, Rendra Kresna terseret dalam perkara Korupsi bersama Ali Murtopo seorang pengusaha dan bekerja sama dengan Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres). Keduanya saat ini sudah berstatus terpidana<br /><br />Pada tanggal 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) selama 6 (enam) tahun terhadap Rendra Kresna karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.075.000.000 dari total tuntutan JPU KPK sebanyak Rp7.502.300.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Terpidana Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA50vBkbWNvZ01z7a6sMfTegJEtw9Z35Oe3sy-XFZfRkPLi0IIzDJARcAG6CjSQxBbW14c4bA81LwyZeHnfcGyJfGXzprfkH0hMZ1XjnAWaC-ogIDjLgIKDsCZNkDQp1hvGDszrLpmaks/s765/Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="765" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA50vBkbWNvZ01z7a6sMfTegJEtw9Z35Oe3sy-XFZfRkPLi0IIzDJARcAG6CjSQxBbW14c4bA81LwyZeHnfcGyJfGXzprfkH0hMZ1XjnAWaC-ogIDjLgIKDsCZNkDQp1hvGDszrLpmaks/w640-h282/Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Ali Murtopo di Vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2019 karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Krupsi Pemberian Hadiah Berupa Uang sebesar Rp3,4 miliar sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011. Ali Murtopo dijera Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan saat ini Ali Murtopo melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas hukuman membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1.8 miliar. Karena uang sebesar Rp1.8 miliar itu ternyata sudah di setorkan ke Eryk Armando Talla sesuai bukti yang ditunjukan Ali Murtopo dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Eryk Armando Talla pada Selasa, 16 Pebruari 2021. Total uang sebagai fee proyek yang diserhakan Ali Murtopo ke Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp29 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara Korupsi terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla inipun tak lama lagi akan berakhir, tinggal menunggu putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya setelah agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum Tedakwa<br /><br />Sedikit ada yang menarik tentang terdakwa Eryk Armando Talla yang mendapat “penghargaan” sebagai JC (Justice Collaborator) dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan dari Komisi Pemberantasan Korupi, karena terdakwa Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang membongkar kasus ini<br /><br />Pemberian penghargaan sebagai JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena LPSK dan KPK menganggap bahwaterdakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna<br /><br />Padahal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eryk Armando Talla adalah salah satu pelau utaman bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Dan mungkin itulah sebabnya, terdakwa Eryk Armando Talla dijerat sebagai penerima Hadiah Berupa Gratifikasi berupa uang sebesar Rp4 miliar lebih dan juga sebagai pemberi sama seperti terpidana Ali Murtopo.<br /><br />Pemberian JC kepada terdakwa Eryk Armando Talla, bisa jadi akan diikuti oleh pelaku Korupsi lainnya sekalipun sebagai pelalu utama untuk mendapatkan hukuman ringan asalalkan mau mengungkap kasus yang menyeret dirinya.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfJgwg9pZIxR6NKbGTYMTm1nuVsB5itKCmQ8MXQq0X_fBbm4BmOeXM-VzgV0LJeZyYxhcu6cA174BcAGooQKC5-qn8YAhFgrHdflKupeh8dC32RAQ3LOwd12nqsCgrxUeq-IQYKm-YtA/s956/IMG20210316181652.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="561" data-original-width="956" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfJgwg9pZIxR6NKbGTYMTm1nuVsB5itKCmQ8MXQq0X_fBbm4BmOeXM-VzgV0LJeZyYxhcu6cA174BcAGooQKC5-qn8YAhFgrHdflKupeh8dC32RAQ3LOwd12nqsCgrxUeq-IQYKm-YtA/w640-h376/IMG20210316181652.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sejak pertama kali kasus perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2019, dan kasus kedua, antara terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla diadili sejak akhir tahun 2020 terungkap, bahwa aliran uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sejak 2012 hingga 2018 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bukan hanya dari Ali Mutopo melalui Eryk Armando Talla dan Yukebeth (istri Eryk Armando Talla), melainkan dari pihak-pihak lain, diantaranya Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta Galih Putra Pradhana  (IT Hecker)<br /><br />Selain keterlibatan pihak swasta selaku pemberi fee proyek, juga melibatkan pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang, diantaranya Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang)<br /><br />Sehingga tak salah, ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mengatakan, bila Jaksa mau mengembangkan kasus ini, maka para saksi bisa menjadi “tersangka” berikutnya.<br /><br />“Dari tadi semua mengatakan Rendra, Bupati, Eryk. Seolah-olah ada main mata. Karena yang terjadi seperti itu. padahal, Bapak-Bapak (saksi) ini punya andil dalam perkara ini. Kalau Penuntut Umum mengembangkan kasus ini, giliran Saudara,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH yang merasa geram mendengarkan keterangan para saksi pada persidangan, Selasa, 26 Januari 2021<br /><br />“Tri Darmawan Sambodo (saksi), kalau itu benar, setelah Bupati, Eryk, Ali Murtopo, berarti saudara yang berikutnya (jadi tersangka). Karena saudara bilang tadi saudara Gali (maksudnya Galih Putra Pradhana  selaku Hecker). Padahal saudara ikut membantu,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH kemudian<br /><br />Ibarat Peribahasa yang berbunyi, “Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, Mengerjakan sesuatu janganlah tanggung-tanggung”. Masyarakatpun bertanya, siapa tersangka berikutnya?. Apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, atau berhenti samapai disini saja?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZIgdA0k0rzPJtnWJ9jpjiQbUuEcGBb3zEXxE2kZEPnwLLieZLuwUNXPnOCdp245a_7AYm68_JXRtSJ0_L__Y6Eq6LqYINxQmCtZ4adBkH2iImqKZ8IFp3pCNgQtNier45D5Tpsyyvpfc/s1334/IMG20210316181613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZIgdA0k0rzPJtnWJ9jpjiQbUuEcGBb3zEXxE2kZEPnwLLieZLuwUNXPnOCdp245a_7AYm68_JXRtSJ0_L__Y6Eq6LqYINxQmCtZ4adBkH2iImqKZ8IFp3pCNgQtNier45D5Tpsyyvpfc/w640-h288/IMG20210316181613.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa hingga saat ini JPU belum menerima informasi dari penyidik apakah ada pengembangan atau tidak.<br /><br />“Hingga saat ini, JPU belum menerima informasi,” kata JPU KPK Arif Suhermanto <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aneh memang, bila KPK, sebagai lembaga Antirasuah, suatu-stunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang Khusus menangani Perkara Korupsi di tanah air tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo sera Eryk Armando Talla.<br /><br />Padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, yang diakui para saksi-saksi sebagai pihak-pihak yang terlibat baik swasta maupun pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, pada tahun 2019, saat KPK menangani kasus Korupsi “Pokir, uang sampah dan 1 persen” dalam pembahasan APBD dan Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015<br /><br />Dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan menjelang Pilwali (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahn 2019), penyidik KPK dapat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 sebanyak 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 termasuk Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wiacaksono kecuai Subur Triono, sedangkan 2 anggota Dewan lainnya sudah lebih dahulu dipanggil Sang Ilahi alis meningga dunia. <br /><br />Jumlah terpidana dalam kasus inipun sebenyak 45 orang, yang terdiri dari 42 anggota Dewan, Wali Kota Moch. Anton, Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot dan Sekretaris Daerah/ Kota Sucipto. Pun demikian, dalam kasus ini masih ada yang “selamat dan sejahtera serta senyum bahagia” sebagai penonton karena KPK tidak menyeretnya walaupun terlibat sesuai fakta persidangan<br /><br />Disisi lain, masyarakat penggiat anti Korupsi mengagung-agungkan KPK karena dianggap sebagai lembaga yang berani mengungkap kasus Korupsi dan menyeret pihak-pihak yang terlibat hingga tuntas.<br /><br />Lalu apakah KPK akan menyeret pihak-piahk yang terliat dalam kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna atau dianggap sudah cukup di sini saja?. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQvbZQnWJ59ZNeJpZRqoc8jfjdlaCffDJ81UG5y3cF-6TKo7Bj6J9C_r08AAQJAtktLWl1d80rDX5-WQi-LYgDLSCpAxu8RlMyheq2rM7gN-AiXCk5UnC_Uu_2vzOSUjcDIdGj2I049k/s817/IMG20210302141234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="817" height="470" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQvbZQnWJ59ZNeJpZRqoc8jfjdlaCffDJ81UG5y3cF-6TKo7Bj6J9C_r08AAQJAtktLWl1d80rDX5-WQi-LYgDLSCpAxu8RlMyheq2rM7gN-AiXCk5UnC_Uu_2vzOSUjcDIdGj2I049k/w640-h470/IMG20210302141234.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan SUBHAN, untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</span></b><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /><br />Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibIOmAEXul7aaxypa5Qnni92YoNONuxMYWtjM_IqRquyze61-as3PqG8Z-yjYtz9npAxL9JcRWqdZkkRfquPcpNDMVVOFkoED9KLhA-VApUxlRU48iX42VxnCpRW1IsIWMlXhwU57uGN8/s639/IMG20201217112216-3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibIOmAEXul7aaxypa5Qnni92YoNONuxMYWtjM_IqRquyze61-as3PqG8Z-yjYtz9npAxL9JcRWqdZkkRfquPcpNDMVVOFkoED9KLhA-VApUxlRU48iX42VxnCpRW1IsIWMlXhwU57uGN8/w640-h360/IMG20201217112216-3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><b><span style="font-size: large;">II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</span></b><br /><br />Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /><br />Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieN0VMxcDSLjOs0ju5IBunoDJ6jCh6dGtuh5fQwli9LURvbzvl0ulYPO1hous3MDEl8biEiufcaGAwh-wLQsnmRY8L6PNPUh6OqUeaDaEaGlKXncl6WOcMMTkfrBJj-JG5NW88aoh6zp0/s640/IMG20201217103505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieN0VMxcDSLjOs0ju5IBunoDJ6jCh6dGtuh5fQwli9LURvbzvl0ulYPO1hous3MDEl8biEiufcaGAwh-wLQsnmRY8L6PNPUh6OqUeaDaEaGlKXncl6WOcMMTkfrBJj-JG5NW88aoh6zp0/w640-h438/IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Dan Dakwaan Kedua<br />Pertama</span></b><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinj5-UxZt_rD7XGCKWeXyy4AYknWZB28jnIm2JA8092EJxKZ4mAjt0Lbh5kCA_LSzBX6A2nU0INwWafBmqzDQsq2RQnQorPGDem8rdMb7UYMb08z50xrRQMxuJqrPSEtvx11Dhs_9Adgo/s767/Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="372" data-original-width="767" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinj5-UxZt_rD7XGCKWeXyy4AYknWZB28jnIm2JA8092EJxKZ4mAjt0Lbh5kCA_LSzBX6A2nU0INwWafBmqzDQsq2RQnQorPGDem8rdMb7UYMb08z50xrRQMxuJqrPSEtvx11Dhs_9Adgo/w640-h310/Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><b><span style="font-size: large;">1. Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b><br /><br />Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.<br /><br />Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxH7U6rqJU75sT4QBW00LaUf2Onb1_6YOhslVdJS9hPaiiKkHS98MciB1wenszhoULc7369WvtLaxX201jIbj_FATVfwal4wJT95xahOua8J0zB5R28AMQkPjLv4rMx51fsCQhANhyphenhyphenb-M/s1334/IMG20210316181623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxH7U6rqJU75sT4QBW00LaUf2Onb1_6YOhslVdJS9hPaiiKkHS98MciB1wenszhoULc7369WvtLaxX201jIbj_FATVfwal4wJT95xahOua8J0zB5R28AMQkPjLv4rMx51fsCQhANhyphenhyphenb-M/w640-h288/IMG20210316181623.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /><br />Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD. b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP. c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist97RcX_EXZJ2BmVDvQTeOT_mXxCVcwfNh73hKQ2F46qXvm7-AkAUKMMJSNfzMEPW9kmFPTyLdZwIsD82i63Z6HYnYZqGSR69Wuf-nZr4kUOxZBQvNkNGaby38FmRE4DYm5Fx2bF3k1g/s330/Screenshot_2021-03-02-21-42-40-58.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="239" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist97RcX_EXZJ2BmVDvQTeOT_mXxCVcwfNh73hKQ2F46qXvm7-AkAUKMMJSNfzMEPW9kmFPTyLdZwIsD82i63Z6HYnYZqGSR69Wuf-nZr4kUOxZBQvNkNGaby38FmRE4DYm5Fx2bF3k1g/w464-h640/Screenshot_2021-03-02-21-42-40-58.jpg" width="464" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZWJQ_hgPhO7sMQ_dmZtM3I5Pik2BjHkHl4UY-QXp_VH2fUHWC7lq2mPbgFGOrMZO8PWyT7tbkaw1Pq1sEBgoVaCT5tt8I4_dHtaoANmOfiAMhM7sCvHx042jHKBazvXXj-pPhA9ULJ8c/s1334/IMG20210316181749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZWJQ_hgPhO7sMQ_dmZtM3I5Pik2BjHkHl4UY-QXp_VH2fUHWC7lq2mPbgFGOrMZO8PWyT7tbkaw1Pq1sEBgoVaCT5tt8I4_dHtaoANmOfiAMhM7sCvHx042jHKBazvXXj-pPhA9ULJ8c/w640-h288/IMG20210316181749.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013</span></b>.<br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnSQ2JOCNuh0M16Wgmv8nAFyxL6RN-Srpz11jK_X2atHzPNM-ojz9StK3K-I8IQCitZ23fb1qfw5FysK4ZaYmBsRscpYfSs3C86NxJqkcaGuldPDZhpve-fHmhngeszyXC2WMMx7p-sjw/s639/IMG20201217104856-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnSQ2JOCNuh0M16Wgmv8nAFyxL6RN-Srpz11jK_X2atHzPNM-ojz9StK3K-I8IQCitZ23fb1qfw5FysK4ZaYmBsRscpYfSs3C86NxJqkcaGuldPDZhpve-fHmhngeszyXC2WMMx7p-sjw/w640-h360/IMG20201217104856-1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni:<br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jbt/Nng)<br /></div></div>

News Tipikor Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Dituntut 4 Thn Penjara

“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan atau berhenti ...

»

RM Bank BRI KCP Dolopo Madiun Terbukti Korupsi, 10 Pegawai Lainnya Calon Tersangka

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam Putusannya Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Madiun untuk memproese secara hukum terhadap Pimpinan BRI Cabang Pembantu Dolopo Cabang Madiun dan pegawai lainnya#</span></span>  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRaE2rYRaClXta8UTJxW9YT8QU9BbdB8UZKaDF-5fWO0BmN5OT__M6uq97yLyU2uig3tDCDWg0EXTVQ6GruZOmJqjL5hSHzbJwvpOytg-uMYFxZq_lovdjJBfWfQDzELo12JLm8_M1Fg/s1104/IMG20210309134642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="1104" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRaE2rYRaClXta8UTJxW9YT8QU9BbdB8UZKaDF-5fWO0BmN5OT__M6uq97yLyU2uig3tDCDWg0EXTVQ6GruZOmJqjL5hSHzbJwvpOytg-uMYFxZq_lovdjJBfWfQDzELo12JLm8_M1Fg/w640-h342/IMG20210309134642.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Perkara Korupsi Dana Desa dan Perkara Korupsi Bank BRI, sepertinya menjadi perkara “Primadona” yang diadili oleh Majelis Hakim Pengadila Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun yang menggelitik adalah, terkait tersangka/terdakwa yang diseret oleh Jaksa Penuntut Umum hanya Satu orang saja, tak ubahnya pelaku Kriminalitas atau pencopet jalanan<br /><br />Sementara dalam Undang-Udang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 maupun pasal 3 yang seringkali dikenakan untuk menjerat tersangka/terdakwa sangat jelas berbunyi, “.....melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara....”, artinya ada pihak lain namun entah dimana dan siapa<br /><br />Padahal, pemerintah atau Aparat Penegak Hukum (APH) mengatakan, bahwa Korupsi adalah salah satu Tindak Pidana Kejahatan yang luar biasa, sehingga para penggiat anti Korupsipun ‘berteriak’ agar pelaku Korupsi dihukum mati seperti pelaku Tindak Pidana Narkotika (Sabu-Sabu) dan Teroris. Benarkah Korupsi adalah suatu Tindak Pidana Kejahatan yang luar biasa ? Apakah perbuatan Korupsi itu memang hanya dilakukan oleh satu orang saja ? <br /><br />Karena faktanya, pelaku Korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Khusunya, ‘tak ubahnya seperti pencopet jalanan’ karena pelaku yang diseret hanya satu orang saja, salah satunya perkara Korupsi Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun yang hanya menyeret Roni Sutanto selaku Relationship Manager (RM) Bank BRI KCP Dolopo Cabang Madiun sebagai tersangka/tedakwa yang di Vonis Pidana Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 9 Maret 2021<br /><br />Anehnya, kasus perkara Korupsi Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Dolopo Cabang Madiun, ternyata ada peran pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawa dan diminta oleh Majelis Hakim agar Jaksa Penuntut Umum memprosesnya secara hukum. Hal ini diucapkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan dalam persidangan, Selasa, 9 Maret 2021<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun akan memproses secara hukum nama-nama yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, atau biarlah itu hanya ada dalam putusan Majelis Hakim ?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan saksi menjadi tersangka, “bisa jadi tugas penyidik mungkin akan berkurang atau juga sebaliknya”<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3VTvsNkSnAEntcY4iAHBoAx53jLBBWdNt76Hq_AX_RJqXIpVRf1YoOJksv6rW3KWFiUfn51drNbs8gfsPU_IhA19ADBbRpZLTeS6lNCYb0gdWSE0ErXjBA04rOuJ3VagnTrXbVw5_IPA/s1334/IMG20210309134635.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3VTvsNkSnAEntcY4iAHBoAx53jLBBWdNt76Hq_AX_RJqXIpVRf1YoOJksv6rW3KWFiUfn51drNbs8gfsPU_IhA19ADBbRpZLTeS6lNCYb0gdWSE0ErXjBA04rOuJ3VagnTrXbVw5_IPA/w640-h288/IMG20210309134635.jpg" width="640" /></a></div>Selasa, 9 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadila Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Roni Sutanto selaku Relationship Manager (RM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsidait 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.156.418.795 (dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) subsider pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi mengambil uang nasabah yang disimpan di Bank BRI KCP Dolopo Cabang Madiun pada tahun 2019 sebesar Rp2.156.418.795 berdasarkan audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur tanggal 8 September 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Roni Sutanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 9 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota selaku Hakim Ad Hock yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta JPU dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference di Rutan (rumah tahanan negara) Kab. Madiun karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa secara melawan hukum mengambil uang nasabah dan melakukan pemindahbukuan tabungan nasah Bank BRI Cabang Pembantu Dolopo Madiun tanpa ada surat kuasa dari para nasabah selaku pemilik rekening, dimana uang nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri<br /><br />“Terdakwa mengambil uang nasabah bank BRI KCP Dolopo cabang Madiun secara tidak sah sebesar2.156.418.7 yang dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa maka terdakwa haruslah membayar uang pengganti sebesar Rp2.156.418.795,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Roni Sutanto selaku Relationship Manager (RM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Berdasarkan fakta di dalam persidangan, bahwa ada peran pihak lain yang membantu terdakwa hingga terjadi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.156.418.795, karena proses pemindahbukuan secara berulangkali yang tidak sesuai dengan SOP BRI namun tetap dilaksanakan. Maka terhadap pihak-pihak yang terlibat haruslah bertanggungjawab dan diproses secara hukum<br /><br />Majelis Hakim juga mengatakan terkait keterangan saksi Silvia selaku auditor Bank BRI yang mengatakann bahwa apa yang dilakukan oleh para pegawai Bank BRI KCP Dolopo Madiun yang memberikan buku tabungan, kartu ATM berserta nomor PINnya kepada terdakwa, hal itu diperbolehkan.<br /><br />“Namun saksi tidak dapat menunjukan aturan hukumnya secara tertulis dalam persidangan,” kata Majelis Hakim saat membaca putusannya<br /><br />Atas pertimbangan majelis dan agar peristiwa ini tidak terulang kembali demi kebaikan Bank BRI itu sendiri Serta agar petugas Bank BRI dalam melaksanakan tugasnya mengedepankan prinsip kehati-hatian Maka sangat logis dan masuk akal apabila apabila <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW3i7MARevffx7CwwH7ZsJVyfhp1clPtC2HOVG0NLJY9Yj5Fd97VD9RatISMZ191OPJghDnBYV7U1q3GONzmaU2lxrC7eH8swKx4Y9Qk-xO6e7WS5hC9gwykldgAoOF7llfuTau6E9uKw/s1104/IMG20210309134642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="1104" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW3i7MARevffx7CwwH7ZsJVyfhp1clPtC2HOVG0NLJY9Yj5Fd97VD9RatISMZ191OPJghDnBYV7U1q3GONzmaU2lxrC7eH8swKx4Y9Qk-xO6e7WS5hC9gwykldgAoOF7llfuTau6E9uKw/w640-h342/IMG20210309134642.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mempertimbangkan, “Agar Jaksa Penuntut Umum untuk memproses secara hukum pula bagi pihak-pihak yang memberi peluang, kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil uang dari rekening para nasabah baik melalui kartu ATM maupun pemindahbukuan baik melalui petugas yang membantu transaksi, petugas Teller maupun petugas lain” <br /><br />“Terkait pihak-pihak yang turut membuat transaksi sehingga dapat dijalankan walaupun pemindahbukuan, pemberian kartu ATM berserta Nomor PIN dan buku tabungan para nasabah tidak sesuai dengan SOP BRI, namun tetap dilaksanakan, maka harus ikut bertanggungjawab serta harus ikut diproses secara hukum atas keteledoran hingga menimbulkan terjadinya kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah,” kata Majelis Hakim dalam putusannya<br /><br />Majelis Hakimpun membeberkan nama-nama serta peran 10 pegawai Bank BRI KCP Dolopo Cabang Madiun yang terlibat dalam perkara ini dan harus diproses secara hukum, diantaranya ; 1. Agung Prasetyo. Perannya, membantu terdakwa melakukan pemindahbukuan secara tidak benar. 2. Rahmat Pratiwi. Perannya, membantu terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan secara tidak benar. 3. Nanda. Selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Dolopo Cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa meloloskan transaksi pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. <br /><br />Dan ke- 4. Subandrio. Perannya, membantu terdakwa meloloskan transaksi pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. 5. Martua Kris. Selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Dolopo Cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa menyetujui transaksi pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. 6. Dimas Aditya Nugroho. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. 7. Subiantoro, pegawai BRI cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. <br /><br />Serta ke- 8. Arisna, pegawai BRI cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. 9. Wisnu, selakku Customer Service. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. 10. Nanda Yaqut, selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Dolopo. Perannya, membantu terdakwa dengan cara menyetujui proses pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. <br /><br />“Serta pihak-pihak lain yang belum disebutkan namanya namun ikut bertanggungjawab dalam perkara aquo ini,” ucap Majelis Hakim<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Roni Sutanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Roni Sutanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.156.418.795 paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH<br /><br />Atas Putusan tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir,” jawa terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor RM Bank BRI KCP Dolopo Madiun Terbukti Korupsi, 10 Pegawai Lainnya Calon Tersangka

#Dalam Putusannya Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Madiun untuk memproese secara hukum terhadap Pimpin...

»

Harga SK PNS Kab. Nganjuk Antara 50 – 70 Juta Rupiah

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQYOQvMTECMv5BwGZkVm0NZWTMkjqP5Xack0na700jRpRh0eOBbGvnjSJojSL2cDnvN1Uq1sPLPE1z9cI4cP33xJONMpa6tYEJC46di0DHNkrf3CEU10oqjZ5YCyuy4_zbbXtDdSuLw1E/s985/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="985" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQYOQvMTECMv5BwGZkVm0NZWTMkjqP5Xack0na700jRpRh0eOBbGvnjSJojSL2cDnvN1Uq1sPLPE1z9cI4cP33xJONMpa6tYEJC46di0DHNkrf3CEU10oqjZ5YCyuy4_zbbXtDdSuLw1E/w640-h320/2.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saki Putu Pratikno, depan sebelah kanan   <br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara), ternyata harganya berpariasi, tergantung Ijazah terakhir yang dimilikinya, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU (Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Umum) sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah. Lalu berapa untuk jabatan Kepala Dinas ?. <br /><br />Hal ini terungkap dari keterangan saksi di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 8 Maret 2021 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah berupa Uang sebesar Rp25.6 miliar dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sejumlah Rp10.7 miliar sejak tahun 2012 hingga 2017 lalu dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Tafiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5W58r0LvP2HQI95RRMRqQKFySr0Jly_7eRD-rx20ksktTp8Nt1ODj-u5wLFXdDOzDx_u0AP98uqFyzO193lbhXarY8NXrmGSSmzSyS8GYFBjaFia8Kl0nUXDPvY6FnjNj0e-v8RW8dsU/s1366/IMG20210308131510.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5W58r0LvP2HQI95RRMRqQKFySr0Jly_7eRD-rx20ksktTp8Nt1ODj-u5wLFXdDOzDx_u0AP98uqFyzO193lbhXarY8NXrmGSSmzSyS8GYFBjaFia8Kl0nUXDPvY6FnjNj0e-v8RW8dsU/w640-h288/IMG20210308131510.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 8 Maret 2021) adalah agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan 9 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhenrmanto dkk dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa Taufiqurrahman, yakni Fariji, Rangga, Dodi dkk, sementara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo karena terdakwa sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi dan juga karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Ke- 9 saksi tersebut adalalah Putu Pratikno (PNS),; Sudrajat (BKD),; Slamet (PNS),; Teguh (PNS),; Nur Abdullah (PNS),; Wisna Anang (PNS),; Budiono (Supir Bupati Taufiqurrahman) dan Joni (Swasta)<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, saksi Putu Pratikno yang menjabat sebagai Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk mengakui, kalau dirinya sebagai Koordinator untuk 30 orang CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) dan menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2015<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmvtd1slYIP8MYd_ZWgbFKT1U2yDTMVXSVgTv7-sQFCo2JNccRDWkA4ftak9kcfG5ZOQEHe2RhLNF91QN32B7D_C-uUpnIEzAY6KTwBFIsi8P-iYWLKk6JXfHev15PYLO9_5Dx9SC-kiE/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmvtd1slYIP8MYd_ZWgbFKT1U2yDTMVXSVgTv7-sQFCo2JNccRDWkA4ftak9kcfG5ZOQEHe2RhLNF91QN32B7D_C-uUpnIEzAY6KTwBFIsi8P-iYWLKk6JXfHev15PYLO9_5Dx9SC-kiE/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Putu Pratikno menjelaskan, bahwa ada komitmen antara terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dengan 30 orang PHL, yaitu kesanggupannya untuk memberikan uang kepada Bupati. Besaran uang yang akan diberikan oleh 30 orang PHL ke terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati, setelah Putu bersama Slmet bertemu dengan Agus Subagio yang menjabat sebagai Sekda yang juga sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Sudrajat selaku Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah)<br /><br />Putu Pratikno menerangkan, uang yang terkumpul dari 30 orang CPNS yang lulus PNS tahun 2015 dan menjadi PHL namun belum menerima SK hingga tahun 2017 adalah sebesar Rp1.720.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta). Dan setelah terkumpul, lalu diberitahukan kepada Kepala BKD, kemudian Putu Pratikno bersama Slamet menemui Kepala BKD dan menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Budiono selaku supir Bupati Taufiqurrahman. Setelah pemberian unag tersebut, ke 30 orang PHL itupun menerima SK melalui Kepala Dinas.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kami disuruh menemui Bupati oleh Sekertaris Dinas yaitu Tri Widyastuti. Menemui Bupati untuk masalah budaya yaitu memberikan uang kepada Bupati. Setelah ketemu Buupati, kami di suruh menemui Sekda dan BKD. Kalau SMA 50 juta, Diploma 60 juta dan S1 70 juta, batas waktunya satu bulan. Yang terkumpul Satu miliar Tujuh ratus Dua puluh juta. Diserhkan ke Teguh dan Deni Purwaningsih sebagai Benndahara CPNS. Uang itu dibungkus dalam karung. Teguh dan Nur Abdullah membawa yang membawa uang. Kami ketemu di Gor Bung Karno dengan Pak Sudrajat,” kata Putu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6VtJPw6GIoS1QlWi3LkMljrkh5gvMrngGRCif8OqXuMR65WJSt-HiuQycroYBhifNWk3CEwCS0ZqvZeaM29WHhPmtXh9zLnzwJP1EHcMvzoKvo2r5iy57OS1tgcAv5vZEoB6fjhUJc8c/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6VtJPw6GIoS1QlWi3LkMljrkh5gvMrngGRCif8OqXuMR65WJSt-HiuQycroYBhifNWk3CEwCS0ZqvZeaM29WHhPmtXh9zLnzwJP1EHcMvzoKvo2r5iy57OS1tgcAv5vZEoB6fjhUJc8c/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Sudrajat menjelaskan, bahwa dirinya yang baru dilantik sebagai Kepala BKD diperintah Bupati untuk menyampaikan besaran komitmen yang disepakati antara PHL dengan Bupati, yaitu SMA 50 juta, Diploma 60 juta dan S1 70 juta.<br /><br />“Saya tanya, apakah ada komitmen, katanya ada. Saya diperintah Bupati untuk menyampaikan, untuk SMA 50 juta, Diploma 60 juta dan S1 70 juta. Uang itu diserahkan kepada Budiono atas perintah Bupati,” kata Sudrajat. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara pada persidangan sebelumnya juga terungkap, yaitu pemberian uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Masduqi kepada tedakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk untuk diangkat sebagai Sekda.<br /><br />Apa yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi ini menjadi pertanyaan. Yaitu apakah pemberian uang oleh PNS kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan jabatan dan atau pemberian SK hanya berlaku di Kabupaten Ngajuk, atau berlaku juga di berbagai Instansi di Kabuapeten/Kota di tanah air namun tidak terungkap?<br /><br />Sebab, sebanyak 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diadili di Pengadilan Tipikor karena terseret dalam ‘lingkaran hitam’ kasus Korupsi, beberapa diantaranya juga terungkap dalam persidangan adanya pemberian uang oleh PNS kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan jabatan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Harga SK PNS Kab. Nganjuk Antara 50 – 70 Juta Rupiah

Saki Putu Pratikno, depan sebelah kanan   BERITA KORUPSI .CO –  SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Neg...

»

RM BRI Bangkalan Terbukti Korupsi Rp584 Juta

<p></p><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjov46iByszMZJQZ3wccFm3TNOqphIOe_ihnZog2qvtfPFsmT2mWmzS64tkscPaBjxlhEm2xoqKwChUKI5XN-zowfatHX6jt5DkCfTuI5NUVVWk-IOJU1a6cd_I_fmRju4WGj6zxsH4ea0/s925/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="925" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjov46iByszMZJQZ3wccFm3TNOqphIOe_ihnZog2qvtfPFsmT2mWmzS64tkscPaBjxlhEm2xoqKwChUKI5XN-zowfatHX6jt5DkCfTuI5NUVVWk-IOJU1a6cd_I_fmRju4WGj6zxsH4ea0/w640-h394/1.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Pembiayaan Fiktif tanpa sepengetahuan  Debitur pada tahun tahun 2018 – 2019 sebesar Rp584.361.014 sekaligus sebagai jumlah kerugian keuangan negara, yang tak mengira kalau hukuman (Vonis) pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya lebih lama 1 (satu) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yaitu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Prabawa Wardhana, S.Kom, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 4 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Dista, SH., MH dan Mochammad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH yang dihadiri Penesahat Hukum terdakwa, yaitu Zamrani serta Tim JPU Hendrik Murbawan, SH, Dewi Ika dan Hendrawan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan. Sementara terdakwa mengiti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kab. Bangkalan untuk menjaga Prokes (Protokol Kesehatan) dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) yang menimpa dunia termasuk Indonesia sejak Pebruari tahun lalu<br /><br /> Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom yang menjabat selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara merealisasikan kredit pembiayaan tanpa seijin dan sepengetahuan debitur dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><br />Perbuatan terdakwa tesebut, lanjut Majelis Hakim, sebagaimana diatur dan diancam piadan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><p></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhui hukuman  tambahan berupa membayar uang pengganti yang besarnya sejumlah Rp584.361.014.<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4  (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 8 (delapam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><br />Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini lebih berat dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 4 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp584 juta subsidair 1 tahun dan 9 bulan. Pasal yang dikenakan JPU yaitu pasal 3 Uandang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “pikir-pikir, Yang Mulia,” jawab terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Hal sama juga disampaikan JPU<br /><br />“Kita masih pikir-pikir, dan tergantung dari terdakwa sendiri juga,” kata Zamroni selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjKU5L5BFzPsG0JiveclGZSBG51TlO_rdZIPp9ZpwvKu-wbbKaKN5IqzNDjMkVvcuzXg2UYEbyv2mXB5M4dpUzIzgknh7hjRI9s4t5VcrjQtbc04WflQJUjdA4RsMu0b7ObfnJkQgGDaQ/s638/IMG20210225140952-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="638" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjKU5L5BFzPsG0JiveclGZSBG51TlO_rdZIPp9ZpwvKu-wbbKaKN5IqzNDjMkVvcuzXg2UYEbyv2mXB5M4dpUzIzgknh7hjRI9s4t5VcrjQtbc04WflQJUjdA4RsMu0b7ObfnJkQgGDaQ/w640-h558/IMG20210225140952-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan “secara melawan hukum” melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggai 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu:<br /><br />1. Memberikan kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5.Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.<br />6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.<br /><br />Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merealisasikan kredit tanpa seijin dan sepengetahuan debitur atau kredit fiktif dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya, yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “memperkaya dirinya sendiri atau orang lain” yakni memperkaya terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom, “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Cg PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan sebesar Rp584.361.014 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2019, perbuatan membobol uang negara tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Pegawai Tetap Nokep 341-KW-IX/SDM/11/2017 tanggal 15 November 2017.<br /><br />Bahwa kepemilikan saham PT. BRI (persero) Tbk sebagian lebih besar dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret tahun 2007, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : W7-HT.01.04-612 Pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56,75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /><br />Mekanisme pengajuan Kredit Briguna Puma Sesuai Surat Edaran Direksi NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015, sebagai berikut :<br /><br />1. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA , dengan dilampiri Dokumen pensiun, meliputi : a. Asli SK Pensiun. b. Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem). c. Foto copy KARIP, d. Buku Pensiun. Dokumen Pribadi, Meliputi : e. Foto copy identitas diri (suami/istri), f. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Aman, g. Foto copy Kartu Keluarga, h. Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup, i. Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. j. Surat Kuasa Pendebetan Rekening, k. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu, l. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.<br /><br />2. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.<br /><br />3. Pejabat Kredit Lini (Relationship Manajer Briguna) harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.<br /><br />4. Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) kemudian menghitung jumlah BRIGUNA yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan BRIGUNA, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS).<br /><br />5. Seluruh berkas permohonan kredit BRIGUNA di cek list oleh Bagian Administrasi Kredit (ADK) kemudian diserahkan kepada pemutus.<br /><br />6. Permohonan kredit BRIGUNA diputus oleh pejabat pemutus kredit sesuai limit PDWK dengan rekomendasi oleh pejabat pemrakarsa kredit (Relationship Manajer Briguna).<br /><br />7. Pada saat kredit akan direalisasi, petugas ADK berkewajiban untuk meyakini kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) dan ADK memproses biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh debitur, baik secara tunai atau overbooking (Transfer sesama rekening BRI).<br /><br />8. Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut : a. Kuitansi pencairan.. b. Formulir Permohonan BRIGUNA. c. Form Credit Risk Scoring (CRS). d. Form Analisis dan Putusan BRIGUNA. e. Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit. f. Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH (Surat Pengakuan Hutang) Kredit sebelumnya, g. Dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan. h. Daftar Perincian Gaji/Upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. <br /><br />i. Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur diatas meterai cukup yang berisi kesanggupan debitur melunasi seluruh sisa pinjaman, j. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk, dalam hal gajif/uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. k. Surat Rekomendasi Atasan atau pimpinan instansi / perusahaan yang bersangkutan, l. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI, m. Jaminan,; n. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.<br /><br />9. Petugas ADK melalui Instruksi Pencairan Kredit (IPK) membantu proses pencairan kredit Briguna Purna dengan didampingi Relationship Manager Briguna untuk memastikan calon debitur merupakan pemohon kredit yang diprakarsai oleh Relationship Manager Briguna.<br /><br />Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan debitur telah merealisasikan kredit Briguna Purna atau kredit fiktif dan melakukan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />A. Terdakwa merealisasikan Kredit penambahan fiktif dan pembukaan rekening fiktif atas 8 (delapan) debitur yaitu :<br />1. Terhadap debitur-debitur yang sudah memiliki pinjaman Briguna Puma yang merupakan account kelolaan terdakwa yang repayment capacity (RPC/ kemampuan bayarnya) masih cukup, lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk memproses tambahan pinjaman dengan bertindak sebagai Pemrakarsa kredit yang kedua tanpa sepengetahuan Debitur.<br /><br />2. Sebelum kredit yang kedua diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form AR01) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri), pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman.<br /><br />3. Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa selaku Pemrakarsa Kredit memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU.<br /><br />4. Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi yang mana tanda tangan debitur tersebut, ditandatangani oleh terdakwa sendiri<br /><br />Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit, namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur terlebih dahulu karena alasan pelayanan, namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali.<br /><br />Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, namun tanda tangan debitur tersebut ditandatangaani oleh terdakwa sendiri<br /><br />Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali<br /><br />B. Terdakwa merealisasikan take over kredit fiktif (Pemindahan Pinjaman) dan pembukaan rekening fiktif dengan cara :<br /><br />Awalnya ada calon Debitur Take Over mengajukan permohonan kredit dan persyaratan kredit telah dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh debitur, kemudian dibatalkan oleh debitur karena Bank sebelumya (Bank Wori) belum bisa memproses untuk take over, namun terdakwa tetap merealisasi kredit tanpa sepengetahuan debitur.<br /><br />Sebelum kredit diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form ARO1) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri). Pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman.<br /><br />Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU.<br /><br />Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, Namun tanda tangan debitur tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya. Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali.<br /><br />Bahwa uang realisasi kredit fiktif tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dipergunakan juga untuk judi online.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu:<br />1. Memberikan kredit'ipembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5. Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik,; 6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merugikan keuangan negara Cg Bank BRI cabang Bangkalan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp584.361.014, (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah), tentang tidak ada uang dari rekening debitur PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bangkalan yang hilang atau berkurang karena perbuatan terdakwa.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor RM BRI Bangkalan Terbukti Korupsi Rp584 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang...

»