Korupsi APBDes Rp780 Juta, Kades Trucuk Kab. Bojonegoro Dituntut 9 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-HKZenIgubebB9gLuwCcV0mwdC_yIo-tjQauw3hDPUjlqpYcsYFkzWq4YQCUTbu0kJVb09o2JXDD6OdmbfcLdOLf9XENWKDKS4C0hoH9-lTE7Ch2eyy8o2oWeuu7Xx5Sr1tokgCLTFw/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-HKZenIgubebB9gLuwCcV0mwdC_yIo-tjQauw3hDPUjlqpYcsYFkzWq4YQCUTbu0kJVb09o2JXDD6OdmbfcLdOLf9XENWKDKS4C0hoH9-lTE7Ch2eyy8o2oWeuu7Xx5Sr1tokgCLTFw/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: large;">BERIT<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</span>  </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Maret 2021, menuntut terdakwa Danang Puji Amoro selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara yang totalnya selama 9 tahun dengan rincian, pidana pokok selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sejumlah Rp780.200.498.42 subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 sebesar  sebesar Rp1.750.337.802 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp780.200.498.42 berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa terdakwa Danang Puji Amoro, dibacakan oleh JPU Marindra Prahandi F SH., MH dari Kejari Kabupaten Bojonegoro dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 18 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Widya Ruchiatna Heryani, SH. Sementara Terdakwa Danang Puji Amoro mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Danang Puji Amoro selaku Kepala Desa Trucuk adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut, semestinya terdakwa Danang Puji Amoro selaku Kepala Desa Trucuk menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">JPU menyampaikan, pada kenyatannya dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, terdakwa tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa dan hanya menunjuk perangkat desa secara lisan<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, dalam melaksanakan APBDes Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa tidak menetapkan Pelaksana/ Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa, namun hanya menunjuk secara lisan <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdjDnhJZ0_2k-oPxw5rUXZrkEfZQR-fzrYnrOekPkygCHBQ5UZsrWA_0EJ9VU1_CxXPE4ZUoFW26d87buWkJZ18Y8WSPTFPjqZXZ_zD7thKlOHNijRrczVUAaZO8kNr0WrxvwUf9u243U/s1040/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdjDnhJZ0_2k-oPxw5rUXZrkEfZQR-fzrYnrOekPkygCHBQ5UZsrWA_0EJ9VU1_CxXPE4ZUoFW26d87buWkJZ18Y8WSPTFPjqZXZ_zD7thKlOHNijRrczVUAaZO8kNr0WrxvwUf9u243U/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"> Bahkan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, terdakwa tidak menunjuk dan menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasai Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Ren kan tanaAn Mokasi Dana<br /><br />“Sedangkan untuk kegiatan Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdakwa Danang Puji Amoro mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan,” ucap JPU<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020 ditemukan beberapa kegiatan yang tidak didapatkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan serta kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp780.200.498.42 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen)<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp780.200.498.42 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen)dan perbuatan Terdakwa Danang Puji Amoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP<br /><br />“Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majeli Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Danang Puji Asmoro Bin Sabar Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP ; <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">2. Menghukum Terdakwa Danang Puji Asmoro Bin Sabar Hadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; <br /><br />3. Menghukum Terdakwa Danang Puji Asmoro Bin Sabar Hadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp780.200.498.42 paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU Marindra Prahandi F SH., MH<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /><br />“Saudara atau melalui Pensehat Hukum saudara, diberi kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan. Sidang kita tunda Satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioHmL6J1IUN5A2g-EM69IlhnZH80GX1-0D3BscEEGP-HVcMKhngPDslL-BXKBvabUxl9WFUj7UdndCPRo9V1Ce16UB-p0_pfYBb5PPRtdtTfE5F2xe7RGQoW5TFBVSM1jY9DUbvE6UsBY/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioHmL6J1IUN5A2g-EM69IlhnZH80GX1-0D3BscEEGP-HVcMKhngPDslL-BXKBvabUxl9WFUj7UdndCPRo9V1Ce16UB-p0_pfYBb5PPRtdtTfE5F2xe7RGQoW5TFBVSM1jY9DUbvE6UsBY/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/184/KEP/205.412/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, pada kurun waktu antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017, setclah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah menetapkan Peraturan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarya Desa Tahun Anggaran 2018<br /><br />Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Trucuk Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut ;<br /><br />1. Pendapatan Asli Desa ; a. Hasil lelang Tanah Kas Desa sebesar Rp7.000.000 ; b. Hasil Lelan tanah Kas Desa sebesar Rp122.826.000. 2. Pendapatan Transfer ; a. DD Rp707.275.200 ; b. BPHPR Rp22.182.700 ; c. ADD Rp467.488.700 ; d. DAK Pendidikan Rp. 180.000.000 ; e. BKD Kebinamargaan Rp199.993.203 ; f. BKD Bibit Tanaman Buah Rp28.125.000 ; g. SPT PBB Rp1.447.000. Total sebesar Rp1.750.337.802<br /><br />Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Trucuk Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1. Kegiatan pemerintahan Desa sebesar Rp 613.942.400. 2. Kegiatan Pembangunan sebesar Rp736.237.202. 3. Kegiatan Pembinaan sebesar Rp186.000.000. 4. Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp211.345.000. 5. Kegiatan  Pembiayaan sebesar Rp11.755.000<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah menetapkan Peraturan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Pendapatan Asli Desa ; a. Hasil lelang Tanah Kas Desa sebesar Rp7.000.000 ; b. Hasil Lelang tanah Kas Desa sebesar Rp122.826.000. 2. Pendapatan Transfer ; a. DD Rp803.914.100; b. BPHPR Rp28.604.400; c. ADD Rp692.302.600; d. DAK Pendidikan Rp264.134.500. Pendapatan lain-lain yaang sah sebesar Rp8.000.000. Total Rp1.926.781.600<br /><br />Kemudian berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1. Kegiatan pemerintahan Desa sebesar Rp730.071.230. 2. Kegiatan Pembangunan sebesar Rp826.922.432.54. 3. Kegiatan Pembinaan sebesar Rp258.783.370. 4. Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp111.000.000</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKxebkgCOe_FEwNE4Iy6RvPgUNywRcskcsg8ueNwh8PzcLb0enti-19SO6sENT2-2e4zPVE3ZflvpnnQDgKtew9UfsLNe93oYBM826oz6yUNpCMTrOFVdXn9_f4ndxQOKngI9OeePseI/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKxebkgCOe_FEwNE4Iy6RvPgUNywRcskcsg8ueNwh8PzcLb0enti-19SO6sENT2-2e4zPVE3ZflvpnnQDgKtew9UfsLNe93oYBM826oz6yUNpCMTrOFVdXn9_f4ndxQOKngI9OeePseI/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut semestinya terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa.<br /><br />Namun pada kenyatannya dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa namun hanya menunjuk perangkat desa secara lisan<br /><br />Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut, semestinya terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa<br /><br />Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk tidak menetapkan Pelaksana/ Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa, namun hanya menunjuk secara lisan<br /><br />Bahkan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk tidak menunjuk dan menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasai Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Ren kan tanaAn Mokasi Dana <br /><br />Meskipun dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojoregon Taha nm 2018 dan Tahun Anggaran 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah menunjuk secara lisan beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD). <br /><br />Namun pada kenyataannya terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019<br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk dilakukan dengan meminta uang dari saksi LESTIYO BUDI selaku Bendahara Desa Trucuk Tahun 2018, dan saksi SUPADMI selaku Bendahara Desa Trucuk Tahun 2019 sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro<br /><br />Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI, selanjutnya belanja untuk kebutuhan pelaksanaan Operasional pemerintahan desa terutama untuk pembayaran perangkat desa, pembelian ATK, pengadaan printer kantor, pembayaran honor karyawan, pembayaran honor linmas, Operasional BPD dilaksanakan oleh terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI dengan membuat pengajuan permintaan<br /><br />Sedangkan untuk kegiatan Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin DABAR P HADI mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019, ditemukan beberapa kegiatan yang tidak didapatkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan serta kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh8-mVSp7JQU7ia0jbAHGYWPR54j8boE4DnTUBLkEJyFm5uRQjUIo8tkO-dYb0z6wfiI0g5hFxcLu0_CJIgzcTnfcfv4g3MUWe1Kbo6Gr4dVSTrJpQ58hGQHAAhdFFiZl-ubTvvI46eQk/s1040/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh8-mVSp7JQU7ia0jbAHGYWPR54j8boE4DnTUBLkEJyFm5uRQjUIo8tkO-dYb0z6wfiI0g5hFxcLu0_CJIgzcTnfcfv4g3MUWe1Kbo6Gr4dVSTrJpQ58hGQHAAhdFFiZl-ubTvvI46eQk/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan ;<br /><br />1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 1) Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”. 2) Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. 3) Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.<br /><br />2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ; 1. Pasal 103 ayat (1) : “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”. 2. Pasal 104 ayat (1) : “Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa”.<br /><br />3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1. Pasal 2 (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. 2. Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. menetapkan PTPKD: c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa”.<br /><br />3. Pasal 3 ayat (3) : “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”. 4. Pasal4: (1) “PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari : a. Sekretaris Desa: b. Kepala Seksi, dan c. Bendahara. (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”. 5. Pasal 6 ayat (1) : “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya”. <br /><br />Dan 6. Pasal 6 ayat (2) huruf c : “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, 7. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 8. Pasal 27 ayat (3) “Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa”.<br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1) Pasal 2: (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. 2) Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :<br /><br />a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa: b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa: d. menetapkan PPKD, e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, f. menyetujui RAK Desa, dan g. menyetujui SPP”. 3) Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”. 4) Pasal 4 : “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa, b. Kaur dan Kasi, dan c. Kaur keuangan”.<br /><br />Dan 5. Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”. b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”. G6) Pasal 51 ayat (2) dan (3): (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (3 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.<br /><br />5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa : 1. Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”, 2. Pasal 52 ayat (4) : “Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa”. 3. Pasal 56 ayat (2) : “Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa”.<br /><br />6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1) Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. 2) Pasal 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.<br /><br />7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : 1) Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.<br /><br />8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1) Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”. 2) Pasal 12 ayat (l) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.<br /><br />Bahwa atas perbuatan terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang telah mengambil alih pengelolaan keuangan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta tidak dapat memperpertanggungjawabkannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Sehingga memperkaya diri terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp780.200.498.42 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019.<br /><br />Perbuatan Terdakwa DANANG PUJI ASMORO Bin SABAR HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (l) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi APBDes Rp780 Juta, Kades Trucuk Kab. Bojonegoro Dituntut 9 Thn Penjara

  BERIT KORUPS I.CO –   Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung ...

»

Terdakwa Korupsi “Sapi” Kab. Blitar Imam Hanfi, SE Kembali Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj414MqiAruhawh5mzM4GgbH5CZEDA3TO8NX6_w94sO8L2XmqjQU2jvHsw57LYrlQ4RPyu-5CsT5UFn2_2lo4kDMcwRTXhkb4Rdl5vP4JtDijTjKNb_CRchvvwmmBEY_TSnAOU6BN2kB3k/s396/Yuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="369" data-original-width="396" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj414MqiAruhawh5mzM4GgbH5CZEDA3TO8NX6_w94sO8L2XmqjQU2jvHsw57LYrlQ4RPyu-5CsT5UFn2_2lo4kDMcwRTXhkb4Rdl5vP4JtDijTjKNb_CRchvvwmmBEY_TSnAOU6BN2kB3k/w640-h596/Yuli.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUP</span>SI.CO – </b></span><br />Apa yang dialami Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ibarat Peribahasa, “Keledai tidak akan jatuh dua kali ke lubang yang sama”. Dan Imam Hanfi pun untuk yang kedua kalinya “jatuh ke lubang yang sama” yaitu kasus Korupsi<br /><br />Ada Peribahasa yang berbunyi, “Keledai tidak akan jatuh dua kali ke lubang yang sama”. Dan itulah yang dialami oleh Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. <br /><br />Karena untuk kedua kalinya, Imam Hanfi, SE duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Belum lama ini, tepatnya, Jumat, 29 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) kepada Imam Hanfi, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp80 juta subsidair 1 tahun penjara karena terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah tahun 2016 untuk pembelian Sapi sebesar Rp80 juta <br /><br />Hari ini (Kamis, 18 Maret 2021), pada Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Imam Hanfi, SE duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Hibah APBD Provinsi Jawa Jawa Timur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.595.000.000 untuk pembangunan saluran air (drainase) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar oleh sebanyak 8 Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.243.314.500 berdsarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Matheus Dwi Susanto Hery,SH., MH, Jaksa Penuntu Umum (JPU) Sigit Sugiarto, SH., SH membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Imam Hanfi, SE melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Widya Ruchiatna Heryani, SH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Blitar  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Imam Hanafi, SE didakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, pasal 2 ayat (1) atau Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w-Vu_1RXYdezeozazACyAVUz1Sczc7oaDCUoTcCIqUWPWmL6Z-XxxzaPQ422ux8dS-8t_qHWP8eDds2Wxj5L6AGA_5J187AVkHmI5bRps_jxL82ka4q7lomG7GI3rZ7ymm6kuO6PFGg/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w-Vu_1RXYdezeozazACyAVUz1Sczc7oaDCUoTcCIqUWPWmL6Z-XxxzaPQ422ux8dS-8t_qHWP8eDds2Wxj5L6AGA_5J187AVkHmI5bRps_jxL82ka4q7lomG7GI3rZ7ymm6kuO6PFGg/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaannya JPU menyampaikan, Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Balerejo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Beru Kec. Wiingi Kab. Blitar dan Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat laim yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk 759 ( tujuh ratus lima puluh sembilan) kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205/203.2 2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 85.535.000.000 (delapan puluh lima milyar limaratus tiga puluh lima juta rupiah) <br /><br />“Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/211.P/203.2/2018, tanggal 09 Oktober 2018 senilai Rp.12.375.000.000 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur,” kata JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA-KPPKD senilai Rp.97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) terserap hanya Rp.97.710.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk 523 (lima ratus dua puluh tiga) kelompok diantaranya untuk 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar. <br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di tahun 2018 mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205 203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 392.575.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA KPPKD) Nomor : 914/223.P/203.2/2018, tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp.119.782.000.000 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA KPPKD senilai Rp.512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terserap hanya Rp.503.442.000.000 (lima ratus tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk 2044 (dua ribu empat puluh empat) kelompok diantaranya untuk 42 (empat puluh dua) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar. <br /><br />Program bantuan / hibah uang untuk kegiatan pembangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut bertujuan : Membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (plengsengan dan dramase saluran arr). <br /><br />Bahwa alur dari penyaluran dana bantuan / hibah berupa uang kepada kelompokkelompok adalah sebagai berikut : <br /><br />Awalnya para pokmas mengajukan proposal bantuan kepada kepala daerah (Gubernur ). Kemudian Gubernur menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya TAPD melakukan evaluasi terhadap kecukupan anggaran korelasi prioritas pembangunan kemudian dimasukkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur melalui DPA OPD<br /><br />Kelompok yang layak akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai penerima atas bantuan hibah yang telah dievaluasi, setelah adanya SK penetapan Gubernur Jawa Timur kemudian disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang nantinya akan ditanda tangani kepala OPD dan kelompok yang ditetapkan sebagai penerima hibah setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ) melalui BPKAD <br /><br />Selanjutnya uang dana bantuan di transfer dari BPKAD kepada masing-masing rekening kelompok penerima hibah melalui Bank Jatim. Setelah masing masing kelompok penerima hibah melakukan pencairan uang dana hibah dari rekening kelompok, selanjutnya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah menerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima tersebut dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dilengkapi dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah<br /><br />Bahwa selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) yang telah dibuat oleh pihak kelompok selaku penerima bantuan sesuai Rencana Anggaran Belanja serta pekerjaan yang telah dilaksanakan sebenarnya kemudian disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan cara hadir secara langsung.<br /><br />Di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAEFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN. <br /><br />Yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 tersebut terdapat 8 (delapan) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, kedelapan kelompok tersebut yaitu: <br /><br />1. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF; 2. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN; 3. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDiI; 4. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO; 5. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN; 6. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI; 7. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO dan 8. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEfY3edwIaW-fqyNVlbc2Jbw68Qfn2XFd1R-zLUCm44gMdpPP5aL_YQmFQrodjM-ty73wFw4VlCSNO1CZKf6figbXP2qQ45QVzGVjzYeDPZwYFolcYQDX4BG9d94GXsa6qwJaaqGHeTvk/s224/IMG20210115104905.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="211" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEfY3edwIaW-fqyNVlbc2Jbw68Qfn2XFd1R-zLUCm44gMdpPP5aL_YQmFQrodjM-ty73wFw4VlCSNO1CZKf6figbXP2qQ45QVzGVjzYeDPZwYFolcYQDX4BG9d94GXsa6qwJaaqGHeTvk/w377-h400/IMG20210115104905.jpg" width="377" /></a></div>Kelompok yang telah disiapkan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO tersebut, dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya Kelompok Mayarakat KAMBIL PANG di Desa Balerejo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi. <br /><br />Bahwa proses penerimaan dana Bantuan / Hibah berupa uang kepada kelompok penerima yang penggunaanya sebagai berikut : <br /><br />A. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 1. Pokmas Kambil Pang untuk pembangunan Plengsengan; B. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Pokmas Cokropati untuk pembangunan Drainase Pokmas Jaya Mas untuk pembangunan Drainase Pokmas Tawon Madu untuk pembangunan Drainase Pokmas Arum Manis untuk pembangunan Drainase Pokmas Ringin Mekar untuk pembangunan Drainase Pokmas Indah Berkarya untuk pembangunan Drainase Pokmas Budi Rahayu untuk pembangunan Drainase Pokmas Sengon Gemilang untuk pembangunan Drainase <br /><br />Berawal saksi YENO SUSANTO yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air lalu berkomunikasi dengan terdakwa dan memerintahkan terdakwa IMAM HANAFI, SE BIN MUCHAMAD HABIB untuk menyiapkan 9 (sembilan) kelompok untuk diajukan dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh aliran dana bantuan/ hibah dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018 <br /><br />Selanjutnya terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB memberitahukan informasi kepada saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 dimana syaratnya harus mempersiapkan 9 (sembilan) kelompok dengan mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya. <br /><br />Selanjutnya terdawa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB meminta bantuan saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO untuk mempersiapkan dan melakukan pembentukan 9 (sembilan) kelompok yang akan diajukan untuk mendapatkan uang bantuan/ hibah guna pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pembangunan drainase / saluran air dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2018 <br /><br />“Ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya bersedia jika desanya dijadikan titik pembangunan fisik dalam program bantuan tersebut dan khusus Saksi SUCIONO yang sudah kenal dengan terdakwa IMAM HANAFI, SE Btn MUCHAMAD HABIB lalu terdakwa meminta bantuan untuk pembentukan 2 (dua) Kelompok yaitu Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dan Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA s«erta memasukkan Saksi SUCIONO sebagai bendahara dalam Pokmas INDAH BERKARYA dan dijanjikan nantinya akan diberikan fee sebesar 5% kepada Saksi SUCIONO yang diambilkan dari nilai bantuan yang terealisasi di kedua kelompok tersebut,” ujar JPU membacakan surat dakwannya<br /><br />JPU melanjutkan, seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, masing-masing Kelompok Masyarakat yang sudah berdiri sebelum adanya informasi terkait bantuan, yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur<br /><br />Akan tetapi terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGLNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYLB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dana bantuan/ hibah tersebut lalu membentuk kelompok-kelompok baru, serta proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama Saksi AGUNG PRASETYO</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkP2ZpO6oq2017BbTJkTwI2T93aN-9Mm7jYwp3AAlphaZ7AYP7T75bWP4jdAqkzIPhuY46kyzqKaSN-ma16rbcKUZVXLFu3ttv8qY5H4xEceAWgykirr3ohYvur9_ZrHHKpfX_lNW3r1M/s214/IMG20210107123645_01.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="212" data-original-width="214" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkP2ZpO6oq2017BbTJkTwI2T93aN-9Mm7jYwp3AAlphaZ7AYP7T75bWP4jdAqkzIPhuY46kyzqKaSN-ma16rbcKUZVXLFu3ttv8qY5H4xEceAWgykirr3ohYvur9_ZrHHKpfX_lNW3r1M/w400-h396/IMG20210107123645_01.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lalu mengajukan proposalnya untuk mendapatkan bantuan tersebut, dimana Sembilan kelompok tersebut yaitu ; 1. Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN: 2. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF, 3. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN, 4. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDI: 5. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO, 6. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN: 7. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI: 8. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO: 9. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok bentukan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO <br /><br />Dan Saksi YENO SUSANTO hanya tinggal menandatangani proposal tersebut dan dalam pengajuan proposal 9 (sembilan) kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang berkoordinasi dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO <br /><br />Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada 9 (sembilan) kelompok tersebut, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB untuk mempersiapkan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat bentukan baru dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, <br /><br />Dimana tugas terdakwa menunjukan serta mengantarkan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang saat itu mendampingi pihak tim verifikator Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan venfikasi kepada 9 (sembilan) Pokmas bentukan baru tersebut, <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pada tanggal 29 Maret 2018 terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS, Kelompok Masyarakat TAWON MADU <br /><br />Dan pada tanggal 5 Juli 2018 terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG, masih terdapat kekurangan dari 9 (sembilan) Pokmas tersebut yaitu belum memiliki rekening Bank Jatim atas nama kelompok. Kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas ditetapkan sebagai penerima bantuan/ hibah, <br /><br />Setelah melengkapi barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalu Keputusan Gubernur Jawa Timur. <br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekemng di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 01 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat JAYA MAS dengan Nomor Rekening 0462131607,  dan Kelompok Masyarakat COKROPATI dengan Nomor Rekening 0462131593, <br /><br />Pada tanggal 03 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA dengan Nomor Rekening 0462131623, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG dengan Nomor Rekening 0462131631, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dengan Nomor Rekening 0462131658 dan Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU dengan Nomor Rekening 0462131640, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzID1GUU2unop7SMSToZa2ATOFC2BQ6kCseqM_8TCmieDBWMdG3QE-S03B8ZZgaQ5kjva-2if-TaPudi5aw83A-iJ02kLoi8nPZucgkkoZarxv1uSkdb11hTi1p66FB7Cu0_-V_8OEphY/s695/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="446" data-original-width="695" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzID1GUU2unop7SMSToZa2ATOFC2BQ6kCseqM_8TCmieDBWMdG3QE-S03B8ZZgaQ5kjva-2if-TaPudi5aw83A-iJ02kLoi8nPZucgkkoZarxv1uSkdb11hTi1p66FB7Cu0_-V_8OEphY/w640-h410/2.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 06 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG dengan Nomor Rekening 0462131704, pada tanggal 07 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dengan Nomor Rekening 0462131771 dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU dengan Nomor Rekening 0462131763 bersama dengan Ketua dan bendahara kesembilan kelompok tersebut. Selanjutnya buku rekening dan stampel para kelompok dibawa oleh Terdakwa IMAM HANAFL SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /><br />Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG telah ditetapkan menjadi penenma hubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188.606/KPTS/013/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahap XII TA 2018, sesuas dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 53 Pokmas KAMBIL PANG dengan proposal senilai Rp.190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan Plengsengan, <br /><br />Sedangkan terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/3311/013/2018 tanggal O1 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah Yang dievaluasi oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 6 Pokmas JAYA MAS senilai Rp 205.600.000,(dua ratus lima juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 7 Pokmas COKROPATI senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 8 Pokmas TAWON MADU senilai Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 9 Pokmas ARUM MANIS senilai Rp.190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) <br /><br />Untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 10 Pokmas RINGIN MEKAR dengan proposal senilai Rp.200 000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 11 Pokmas INDAH BERKARYA senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 12 Pokmas BUDI RAHAYU senilai Rp.190.000 000,(seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 13 Pokmas SENGON GEMILANG senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase. Seluruhnya sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan. <br /><br />Sekira tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SL SANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya. <br /><br />Sedangkan sekira tanggal 08 November 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di Surabaya. <br /><br />Sekira tanggal 09 November 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan drainase / saluran air tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama delapan kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1) Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 2) Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 3) Pokmas JAYA MAS sebesar Rp.205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah), 4) Pokmas COKROPATI sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 5) Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 6) Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 7) Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 8) Pokmas TAWON MADU sebesar Rp.210 000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah). <br /><br />Sekira tanggal 03 Desember 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan Plengsengan tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah): <br /><br />Bahwa seharusnya untuk proses pencairan uang dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara masing-masing kelompok selaku penerima bantuan, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya oleh para kelompok dan dipergunakan untuk pembangunan Plengsengan atau drainase/ saluran air, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing-masing kelompok yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kclompok penerima <br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAEKI, SE Bin ML CHAMAD HABIB dibantu Saksi ADANG MARGONO dan AGUNG PRASETYO telah mengkondisikan, mengawal dan mendampingi para ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan uang dana bantuan yang telah masuk dalam rekening masingmasing kelompok dengan cara menyerahkan buku rekening dan stempel kelompok yang sebelumnya telah dibawa terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beserta slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuM-ozZhh6bozV9TwWiepvPdAkihs-ibAZS4aCOHGxrirqYCCbnSWBlbXbP4goBTojfFfItjGZ99dWZ46h0-fq0yDr2RkJgkkIhEvMxzfzey_AYEXpzjyE8hgpTSwbB-lqVJqCrwpw6JE/s396/Yuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="369" data-original-width="396" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuM-ozZhh6bozV9TwWiepvPdAkihs-ibAZS4aCOHGxrirqYCCbnSWBlbXbP4goBTojfFfItjGZ99dWZ46h0-fq0yDr2RkJgkkIhEvMxzfzey_AYEXpzjyE8hgpTSwbB-lqVJqCrwpw6JE/w640-h596/Yuli.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga para ketua dan bendahara kelompok tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi dengan rincian penarikan sebagai berikut : Tanggal 13 November 2018 yaitu Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp200 000.000, Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000. Tanggal 14 November 2018 yaitu Pokmas JAYA MAS sebesar Rp205.000.000), Pokmas COKROPATI sebesar Rp200.000.000, Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp190.000.000, Pokmas TAWON MADU sebesar Rp210.000.000. Tanggal 15 November 2018 yaitu Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp190.000.000, Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp200.000.000. Tanggal 21 Desember 2018 yaitu Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.<br /><br />Total seluruh uang dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut sebesar Rp. 1.595.000.000,(satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) oleh masing-masing ketua kelompok diserahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang pada saat itu telah menunggu di sebuah warung bertempat di sebelah kantor Bank Jatim Capem Wlingi. <br /><br />Selanjutnya sekira tanggal 17 November 2018 bertempat di rumah terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beralamat di lingkungan Babadan RT.02 RW.07 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang bantuan milik Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG yang sebelumnya telah dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB tersebut <br /><br />Kemudian diserahkan kepada Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sebesar Rp.957.000.000,(Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisa uang pencairan bantuan dana hibah kedelapan kelompok tersebut sebesar Rp638.000.000  dan ditambah uang dana bantuan Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.000 yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2018 <br /><br />Sehingga total sebesar Rp828.000.000 masih dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. Selanjutnya diserahkan kepada Saksi DEDI HARI SETIAWAN guna pelaksanaan pembangunan drainase/ saluran air di lokasi delapan pokmas tersebut sebesar Rp500.000.000 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp328.000.000 dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /><br />“Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya setelah dana bantuan tersebut dicairkan serta diterima masing-masing kelompok pencrima, para pihak kelompok penerima bantuan harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan fisik plengsengan atau draimase sesuai dengan RAB dalam proposal masing-masing Kelompok hingga selesai,” ungkap JPU<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvU-4X6PkFoBI5tTUxZ2L8PRx3f-1DPyhfaASfbIAEax3gNLLlLeIXZ_QW_49-o7Zr_zZnLmN_075Iy1bdd4RFQzoKKztVYibSywjXbR8DKZR-61S2f1O5ZcOx4pWUFqCzfC_o0h_jTcM/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvU-4X6PkFoBI5tTUxZ2L8PRx3f-1DPyhfaASfbIAEax3gNLLlLeIXZ_QW_49-o7Zr_zZnLmN_075Iy1bdd4RFQzoKKztVYibSywjXbR8DKZR-61S2f1O5ZcOx4pWUFqCzfC_o0h_jTcM/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, namun dalam pelaksanaannya, uang pencairan dana bantuan Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas KAMBIL PANG total sebesar Rp1.785.000 000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah pencairan dikuasai oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MULCHAMAD HABIB bersama dengan saksi YENO SUSANTO, Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO, saksi AGUNG PRASETYO dan saksi ADANG MARGONO <br /><br />Selanjutnya pekerjaan bangunan drainase saluran air telah dikerjakan oleh pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB dengan cara memerintahkan Saksi DEDI HARI SETIAWAN untuk melaksanakan pembangunan drainase di lokasi delapan pokmas dengan memberikan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), <br /><br />Untuk bangunan plengsengan pada Pokmas KAMBIL PANG, awalnya tidak dikerjakan oleh terdakwa hingga mendapat surat teguran dari pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur, lalu Saksi PONIMIN selaku ketua pokmas KAMBIL PANG meminta pertanggungjawaban kepada pihak MUCHAMAD HABIB selaku orang tua terdakwa, <br /><br />Sehingga Saksi PONIMIN diberi uang sebesar Rp35.500 000 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUCHAMAD HABIB dan sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari Saksi YENO SUSANTO yang diserahkan melalui Saksi ADANG MARGONO. Akan tetapi yang diserahkan oleh Saksi ADANG MARGONO kepada Saksi PONIMIN sebesar Rp8.825.000 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi ADANG MARGONO, <br /><br />Sehingga total yang diterima Saksi PONIMIN sebesar Rp44.325.000 (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik plengsengan di Pokmas KAMBIL PANG yang pengerjaannya dikerjakan oleh Pihak Pokmas KAMBIL PANG dan terdapat sisa dari uang tersebut sebesar Rp2.639.500 (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dikuasai Saksi PONIMIN selaku Ketua Pokmas KAMBIL PANG. <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kesembilan kelompok tersebut dibuat dan disusun sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah lalu disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur dengan cara hadir secara langsung, <br /><br />Namun dalam pelaksanaanya LPJ untuk Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menyesuaikan RAB ke 8 (delapan) kelompok <br /><br />Selanjutnya Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengumpulkan nota-nota dan kwitansi kosong, yang pengisiannya disesuaikan dengan RAB ke 8 (delapan) kelompok sehingga seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/ membelanjakan dana bantuan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. <br /><br />Setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 8 (delapan) kelompok selesai dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO selanjutnya Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sendiri yang membawa dan menyerahkan secara langsung kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang diterima oleh Resepsionis. Sedangkan untuk Pokmas KAMBIL PANG tidak dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnb1sUHx-TFazeG5wNwzJxvY_GjqdtTnrzuE02aFkhYOZVPnmP0wlohx94of281YFSLP1IrzFeucBxBYi984Z4VRYFh8FvhNg2rE5hVpWve99vM8eU7PBa0Vq8Vf8DIDStYjzJQ5HdfA/s214/IMG20210107123645_01.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="212" data-original-width="214" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnb1sUHx-TFazeG5wNwzJxvY_GjqdtTnrzuE02aFkhYOZVPnmP0wlohx94of281YFSLP1IrzFeucBxBYi984Z4VRYFh8FvhNg2rE5hVpWve99vM8eU7PBa0Vq8Vf8DIDStYjzJQ5HdfA/w400-h396/IMG20210107123645_01.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Bahwa dalam program bantuan / Hibah oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut pihak pemberi bantuan / hibah hanya menerima laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak kelompok penerima bantuan/ hibah, tidak ada kegiatan Monitoring dan evaluasi dilapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan / hibah kepada para kelompok penerima, karena monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan. <br /><br />Bahwa seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG dan uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas KAMBIL PANG, untuk dipergunakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima. <br /><br />Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan para kelompok tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO. <br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG guna pembangunan Drainase dan Pokmas KAMBIL PANG guna pembangunan Plengsengan, telah bertentangan dengan aturan yang berlaku diantaranya : <br /><br />a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Pasal 4 Asas Umum Pens-elolaan Keuan:an Daerah ayat (1) : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. <br /><br />Pasal bla at 1: “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”. <br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1): “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. BAB V Monitoring dan Evaluasi Pasal 40 ayat (1) , “SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial". <br /><br />Pasal 40 2 : “Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan". Pasal 4I: “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuar dengan peraturan perundang-undangan". <br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 an:ka 14: “Hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta dak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.  <br /><br />Pasal 7 ayat (1) : “Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: ad. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan, b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. d. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa, “Hibah kepuda badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur”. e. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 134 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tanggal 28 Desember 2018, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019: <br /><br />Pasal 23 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. Pasal 23 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi: a. laporan penggunaan hibah, b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD), dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa” <br /><br />Pasal 51 ayat (1), “SKPD Biro terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial”. Ayat (2), “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hubah dan bantuan sosial”. “. Ayat (3) “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan suda saat senerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan”. <br /><br />Pasal 53 ayat (1), “Pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggung-jawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD Biro terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia". <br /><br />Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/238/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas RINGIN MEKAR, NPHD Nomor : 900/239/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas INDAH BERKARYA, NPHD Nomor : 900/314/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas JAYA MAS, NPHD Nomor : 900/235/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas COKROPATI, NPHD Nomor : 900/237/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas ARUM MANIS, NPHD Nomor : 900/236/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas TAWON MADU, NPHD Nomor : 900 240/NPHD 104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas BUDI RAHAYU, NPHD Nomor : 900/241/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas SENGON GEMILANG, NPHD Nomor : 050/2645/105.5/2018 tanggal 8 Nopember 2018 untuk Pokmas KAMBIL PANG <br /><br />Pasal 1 ayat (2), “Tujuan diberikannya hibah pada ayat (1) in adalah untuk membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dilokasi pelaksanaan kegiatan”. Pasal 5 ayat (3): “Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas pelaksanaan program kegiatan yang didapat dari dana hibah serta melibatkan peran serta masyarakat desa setempat”. Ayat (4), “Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada pihak I tiga bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-buku asli lainnya yang sah sesuai RAB terlampir”. <br /><br />Ayat 5, “Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Fisik (foto kondisi fisik) dengan rincian penggunaan dana dilengkapi dengan foto kopi bukti-bukti penggunaan dana sesuai RAB yang telah disetujui pada saat penandatanganan NPHD”. <br /><br />Pakta integritas Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Ketua Pomas. Pakta integritas berisi: 1) Pokmas tidak akan melakukan praktik KKN: 2) Proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, 3) Menjamin telah dilakukan pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan: 4) Bahwa data-data yang dicantumkan dalam kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan keuangan benar sesuai fakta di lapangan. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SI SANTO maka uang bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG <br /><br />Dan uang bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan kepada Pokmas KAMBIL PANG tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yaitu membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ( plengsengan dan drainase / saluran air ) tidak dapat tercapai. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2018 kepada 8 (delapan) Pokmas yaitu Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas TAWON MADU terkait pembangunan saluran air/ drainase di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.095.000.000 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian keuangan negara yang timbul pada Pokmas KAMBIL PANG yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp148.314.500 (seratus ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) <br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.243.314.500,(satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya berjumlah sekitar itu. <br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Sigit Sugiarto, SH., SH. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi “Sapi” Kab. Blitar Imam Hanfi, SE Kembali Diadili

BERITA KORUP SI.CO – Apa yang dialami Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wling...

»

Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Dituntut 4 Thn Penjara

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan atau berhenti samapai disini saja?” </span></span>   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKbgItZSycI09DzSmTOLls5F3cvSIB1Yab_4aUvWIdscglp8KBW_zp3WCy-EIoAVpXy2n5tQxalqihQVXXwpy0-uLKvtvTpmzpKlVyX17RvxSUwfeYoDK2uPMvKA38xVeuMoKcJQ4bmw/s800/JPU+KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKbgItZSycI09DzSmTOLls5F3cvSIB1Yab_4aUvWIdscglp8KBW_zp3WCy-EIoAVpXy2n5tQxalqihQVXXwpy0-uLKvtvTpmzpKlVyX17RvxSUwfeYoDK2uPMvKA38xVeuMoKcJQ4bmw/w640-h640/JPU+KPK.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 16 Maret 2021, menuntut terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang (2010-2015 dan Periode 2016-2021) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti UP) sejumlah Rp6.375.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari beberapa rekanan (pengusaha kontraktor) melalui teman terdakwa yaitu Ery Armando Talla yang juga seorang pengusaha sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dan perbuatan terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Selain Terdakwa Rendra Kresna, Tim JPU KPK juga menuntut teman dekat terdakwa Rendra Kresna yaitu terdakwa Eryk Armando Talla seorang pengusaha, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti UP) sejumlah Rp4.875.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.875.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari beberapa rekanan (pengusaha kontraktor)sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dan perbuatan terdakwa Eryk Armando Talla sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxN2mcvIFzjCMIwQHupmF5TInOACanfgtvKI75dGEultzKJi6JpZnpPrSmEDeOFDHspvRfHB_fCxieFh6UKfLt6_8_vU8yQZcGz93hrD0qPB-PFt3N7KepL6nFLzxNe-xPPZlj-8SAZiA/s1334/IMG20210316181752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxN2mcvIFzjCMIwQHupmF5TInOACanfgtvKI75dGEultzKJi6JpZnpPrSmEDeOFDHspvRfHB_fCxieFh6UKfLt6_8_vU8yQZcGz93hrD0qPB-PFt3N7KepL6nFLzxNe-xPPZlj-8SAZiA/w640-h288/IMG20210316181752.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Rendra Kresna dibacakan oleh JPU Arif Suhermanto, Handry Sulistiawan dan Richard Marpaung mantan Kasi Penkum Kejati Jatim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 16 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH,  dan Hakim Ad Hock Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawa, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rendra Kresna, yakni Haris Fajar dkk, dan Iki Dulagin dkk selaku Tim Pensehat terdakwa Eryk Armando Talla. <br /><br />Sementara terdakwa Rendra Kresna mengkuti persidangan melalui Vidcon di Lapas Sidoarjo, karena terdakwa Rendra Kresna sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi Suap, dan Eryk Armando Talla mengikuti juga mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan Merah Putih KPK  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung terpisah dalam 2 session yang dimulai sejak pukul 18.30 WIB. Yang pertama sidang tuntutan untuk terdakwa Rendra Kresna, kemudian dilanjutkan sidang tuntutan untuk terdakwa Eryk Armando Talla dengan Majelis Hakim yang sama dengan dibantun Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Untuk diketahui. Pada awal tahun 2018, Rendra Kresna terseret dalam perkara Korupsi bersama Ali Murtopo seorang pengusaha dan bekerja sama dengan Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres). Keduanya saat ini sudah berstatus terpidana<br /><br />Pada tanggal 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) selama 6 (enam) tahun terhadap Rendra Kresna karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.075.000.000 dari total tuntutan JPU KPK sebanyak Rp7.502.300.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Terpidana Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA50vBkbWNvZ01z7a6sMfTegJEtw9Z35Oe3sy-XFZfRkPLi0IIzDJARcAG6CjSQxBbW14c4bA81LwyZeHnfcGyJfGXzprfkH0hMZ1XjnAWaC-ogIDjLgIKDsCZNkDQp1hvGDszrLpmaks/s765/Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="765" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA50vBkbWNvZ01z7a6sMfTegJEtw9Z35Oe3sy-XFZfRkPLi0IIzDJARcAG6CjSQxBbW14c4bA81LwyZeHnfcGyJfGXzprfkH0hMZ1XjnAWaC-ogIDjLgIKDsCZNkDQp1hvGDszrLpmaks/w640-h282/Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Ali Murtopo di Vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2019 karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Krupsi Pemberian Hadiah Berupa Uang sebesar Rp3,4 miliar sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011. Ali Murtopo dijera Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan saat ini Ali Murtopo melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas hukuman membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1.8 miliar. Karena uang sebesar Rp1.8 miliar itu ternyata sudah di setorkan ke Eryk Armando Talla sesuai bukti yang ditunjukan Ali Murtopo dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Eryk Armando Talla pada Selasa, 16 Pebruari 2021. Total uang sebagai fee proyek yang diserhakan Ali Murtopo ke Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp29 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara Korupsi terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla inipun tak lama lagi akan berakhir, tinggal menunggu putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya setelah agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum Tedakwa<br /><br />Sedikit ada yang menarik tentang terdakwa Eryk Armando Talla yang mendapat “penghargaan” sebagai JC (Justice Collaborator) dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan dari Komisi Pemberantasan Korupi, karena terdakwa Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang membongkar kasus ini<br /><br />Pemberian penghargaan sebagai JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena LPSK dan KPK menganggap bahwaterdakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna<br /><br />Padahal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eryk Armando Talla adalah salah satu pelau utaman bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Dan mungkin itulah sebabnya, terdakwa Eryk Armando Talla dijerat sebagai penerima Hadiah Berupa Gratifikasi berupa uang sebesar Rp4 miliar lebih dan juga sebagai pemberi sama seperti terpidana Ali Murtopo.<br /><br />Pemberian JC kepada terdakwa Eryk Armando Talla, bisa jadi akan diikuti oleh pelaku Korupsi lainnya sekalipun sebagai pelalu utama untuk mendapatkan hukuman ringan asalalkan mau mengungkap kasus yang menyeret dirinya.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfJgwg9pZIxR6NKbGTYMTm1nuVsB5itKCmQ8MXQq0X_fBbm4BmOeXM-VzgV0LJeZyYxhcu6cA174BcAGooQKC5-qn8YAhFgrHdflKupeh8dC32RAQ3LOwd12nqsCgrxUeq-IQYKm-YtA/s956/IMG20210316181652.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="561" data-original-width="956" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfJgwg9pZIxR6NKbGTYMTm1nuVsB5itKCmQ8MXQq0X_fBbm4BmOeXM-VzgV0LJeZyYxhcu6cA174BcAGooQKC5-qn8YAhFgrHdflKupeh8dC32RAQ3LOwd12nqsCgrxUeq-IQYKm-YtA/w640-h376/IMG20210316181652.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sejak pertama kali kasus perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2019, dan kasus kedua, antara terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla diadili sejak akhir tahun 2020 terungkap, bahwa aliran uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sejak 2012 hingga 2018 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bukan hanya dari Ali Mutopo melalui Eryk Armando Talla dan Yukebeth (istri Eryk Armando Talla), melainkan dari pihak-pihak lain, diantaranya Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta Galih Putra Pradhana  (IT Hecker)<br /><br />Selain keterlibatan pihak swasta selaku pemberi fee proyek, juga melibatkan pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang, diantaranya Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang)<br /><br />Sehingga tak salah, ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mengatakan, bila Jaksa mau mengembangkan kasus ini, maka para saksi bisa menjadi “tersangka” berikutnya.<br /><br />“Dari tadi semua mengatakan Rendra, Bupati, Eryk. Seolah-olah ada main mata. Karena yang terjadi seperti itu. padahal, Bapak-Bapak (saksi) ini punya andil dalam perkara ini. Kalau Penuntut Umum mengembangkan kasus ini, giliran Saudara,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH yang merasa geram mendengarkan keterangan para saksi pada persidangan, Selasa, 26 Januari 2021<br /><br />“Tri Darmawan Sambodo (saksi), kalau itu benar, setelah Bupati, Eryk, Ali Murtopo, berarti saudara yang berikutnya (jadi tersangka). Karena saudara bilang tadi saudara Gali (maksudnya Galih Putra Pradhana  selaku Hecker). Padahal saudara ikut membantu,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH kemudian<br /><br />Ibarat Peribahasa yang berbunyi, “Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, Mengerjakan sesuatu janganlah tanggung-tanggung”. Masyarakatpun bertanya, siapa tersangka berikutnya?. Apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, atau berhenti samapai disini saja?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZIgdA0k0rzPJtnWJ9jpjiQbUuEcGBb3zEXxE2kZEPnwLLieZLuwUNXPnOCdp245a_7AYm68_JXRtSJ0_L__Y6Eq6LqYINxQmCtZ4adBkH2iImqKZ8IFp3pCNgQtNier45D5Tpsyyvpfc/s1334/IMG20210316181613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZIgdA0k0rzPJtnWJ9jpjiQbUuEcGBb3zEXxE2kZEPnwLLieZLuwUNXPnOCdp245a_7AYm68_JXRtSJ0_L__Y6Eq6LqYINxQmCtZ4adBkH2iImqKZ8IFp3pCNgQtNier45D5Tpsyyvpfc/w640-h288/IMG20210316181613.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa hingga saat ini JPU belum menerima informasi dari penyidik apakah ada pengembangan atau tidak.<br /><br />“Hingga saat ini, JPU belum menerima informasi,” kata JPU KPK Arif Suhermanto <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aneh memang, bila KPK, sebagai lembaga Antirasuah, suatu-stunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang Khusus menangani Perkara Korupsi di tanah air tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo sera Eryk Armando Talla.<br /><br />Padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, yang diakui para saksi-saksi sebagai pihak-pihak yang terlibat baik swasta maupun pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, pada tahun 2019, saat KPK menangani kasus Korupsi “Pokir, uang sampah dan 1 persen” dalam pembahasan APBD dan Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015<br /><br />Dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan menjelang Pilwali (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahn 2019), penyidik KPK dapat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 sebanyak 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 termasuk Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wiacaksono kecuai Subur Triono, sedangkan 2 anggota Dewan lainnya sudah lebih dahulu dipanggil Sang Ilahi alis meningga dunia. <br /><br />Jumlah terpidana dalam kasus inipun sebenyak 45 orang, yang terdiri dari 42 anggota Dewan, Wali Kota Moch. Anton, Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot dan Sekretaris Daerah/ Kota Sucipto. Pun demikian, dalam kasus ini masih ada yang “selamat dan sejahtera serta senyum bahagia” sebagai penonton karena KPK tidak menyeretnya walaupun terlibat sesuai fakta persidangan<br /><br />Disisi lain, masyarakat penggiat anti Korupsi mengagung-agungkan KPK karena dianggap sebagai lembaga yang berani mengungkap kasus Korupsi dan menyeret pihak-pihak yang terlibat hingga tuntas.<br /><br />Lalu apakah KPK akan menyeret pihak-piahk yang terliat dalam kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna atau dianggap sudah cukup di sini saja?. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQvbZQnWJ59ZNeJpZRqoc8jfjdlaCffDJ81UG5y3cF-6TKo7Bj6J9C_r08AAQJAtktLWl1d80rDX5-WQi-LYgDLSCpAxu8RlMyheq2rM7gN-AiXCk5UnC_Uu_2vzOSUjcDIdGj2I049k/s817/IMG20210302141234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="817" height="470" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQvbZQnWJ59ZNeJpZRqoc8jfjdlaCffDJ81UG5y3cF-6TKo7Bj6J9C_r08AAQJAtktLWl1d80rDX5-WQi-LYgDLSCpAxu8RlMyheq2rM7gN-AiXCk5UnC_Uu_2vzOSUjcDIdGj2I049k/w640-h470/IMG20210302141234.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan SUBHAN, untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</span></b><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /><br />Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibIOmAEXul7aaxypa5Qnni92YoNONuxMYWtjM_IqRquyze61-as3PqG8Z-yjYtz9npAxL9JcRWqdZkkRfquPcpNDMVVOFkoED9KLhA-VApUxlRU48iX42VxnCpRW1IsIWMlXhwU57uGN8/s639/IMG20201217112216-3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibIOmAEXul7aaxypa5Qnni92YoNONuxMYWtjM_IqRquyze61-as3PqG8Z-yjYtz9npAxL9JcRWqdZkkRfquPcpNDMVVOFkoED9KLhA-VApUxlRU48iX42VxnCpRW1IsIWMlXhwU57uGN8/w640-h360/IMG20201217112216-3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><b><span style="font-size: large;">II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</span></b><br /><br />Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /><br />Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieN0VMxcDSLjOs0ju5IBunoDJ6jCh6dGtuh5fQwli9LURvbzvl0ulYPO1hous3MDEl8biEiufcaGAwh-wLQsnmRY8L6PNPUh6OqUeaDaEaGlKXncl6WOcMMTkfrBJj-JG5NW88aoh6zp0/s640/IMG20201217103505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieN0VMxcDSLjOs0ju5IBunoDJ6jCh6dGtuh5fQwli9LURvbzvl0ulYPO1hous3MDEl8biEiufcaGAwh-wLQsnmRY8L6PNPUh6OqUeaDaEaGlKXncl6WOcMMTkfrBJj-JG5NW88aoh6zp0/w640-h438/IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Dan Dakwaan Kedua<br />Pertama</span></b><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinj5-UxZt_rD7XGCKWeXyy4AYknWZB28jnIm2JA8092EJxKZ4mAjt0Lbh5kCA_LSzBX6A2nU0INwWafBmqzDQsq2RQnQorPGDem8rdMb7UYMb08z50xrRQMxuJqrPSEtvx11Dhs_9Adgo/s767/Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="372" data-original-width="767" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinj5-UxZt_rD7XGCKWeXyy4AYknWZB28jnIm2JA8092EJxKZ4mAjt0Lbh5kCA_LSzBX6A2nU0INwWafBmqzDQsq2RQnQorPGDem8rdMb7UYMb08z50xrRQMxuJqrPSEtvx11Dhs_9Adgo/w640-h310/Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><b><span style="font-size: large;">1. Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b><br /><br />Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.<br /><br />Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxH7U6rqJU75sT4QBW00LaUf2Onb1_6YOhslVdJS9hPaiiKkHS98MciB1wenszhoULc7369WvtLaxX201jIbj_FATVfwal4wJT95xahOua8J0zB5R28AMQkPjLv4rMx51fsCQhANhyphenhyphenb-M/s1334/IMG20210316181623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxH7U6rqJU75sT4QBW00LaUf2Onb1_6YOhslVdJS9hPaiiKkHS98MciB1wenszhoULc7369WvtLaxX201jIbj_FATVfwal4wJT95xahOua8J0zB5R28AMQkPjLv4rMx51fsCQhANhyphenhyphenb-M/w640-h288/IMG20210316181623.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /><br />Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD. b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP. c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist97RcX_EXZJ2BmVDvQTeOT_mXxCVcwfNh73hKQ2F46qXvm7-AkAUKMMJSNfzMEPW9kmFPTyLdZwIsD82i63Z6HYnYZqGSR69Wuf-nZr4kUOxZBQvNkNGaby38FmRE4DYm5Fx2bF3k1g/s330/Screenshot_2021-03-02-21-42-40-58.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="239" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist97RcX_EXZJ2BmVDvQTeOT_mXxCVcwfNh73hKQ2F46qXvm7-AkAUKMMJSNfzMEPW9kmFPTyLdZwIsD82i63Z6HYnYZqGSR69Wuf-nZr4kUOxZBQvNkNGaby38FmRE4DYm5Fx2bF3k1g/w464-h640/Screenshot_2021-03-02-21-42-40-58.jpg" width="464" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZWJQ_hgPhO7sMQ_dmZtM3I5Pik2BjHkHl4UY-QXp_VH2fUHWC7lq2mPbgFGOrMZO8PWyT7tbkaw1Pq1sEBgoVaCT5tt8I4_dHtaoANmOfiAMhM7sCvHx042jHKBazvXXj-pPhA9ULJ8c/s1334/IMG20210316181749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZWJQ_hgPhO7sMQ_dmZtM3I5Pik2BjHkHl4UY-QXp_VH2fUHWC7lq2mPbgFGOrMZO8PWyT7tbkaw1Pq1sEBgoVaCT5tt8I4_dHtaoANmOfiAMhM7sCvHx042jHKBazvXXj-pPhA9ULJ8c/w640-h288/IMG20210316181749.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013</span></b>.<br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnSQ2JOCNuh0M16Wgmv8nAFyxL6RN-Srpz11jK_X2atHzPNM-ojz9StK3K-I8IQCitZ23fb1qfw5FysK4ZaYmBsRscpYfSs3C86NxJqkcaGuldPDZhpve-fHmhngeszyXC2WMMx7p-sjw/s639/IMG20201217104856-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnSQ2JOCNuh0M16Wgmv8nAFyxL6RN-Srpz11jK_X2atHzPNM-ojz9StK3K-I8IQCitZ23fb1qfw5FysK4ZaYmBsRscpYfSs3C86NxJqkcaGuldPDZhpve-fHmhngeszyXC2WMMx7p-sjw/w640-h360/IMG20201217104856-1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni:<br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jbt/Nng)<br /></div></div>

News Tipikor Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Dituntut 4 Thn Penjara

“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan atau berhenti ...

»