Empat Terdakwa Korupsi BBM ‘Rp17’ Juta Di Vonis 3 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sebelumnya, dalam kasus yang sama Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono sudah di Vonis 4,6 Thn Penjara pada April 2020# </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"></span></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh89NNFgb6hyphenhyphenK2pYqzI-vlYElXl8IVZh1O4Uz9030AFQEMAC98ipbkDpDgkvyIjOoV-PRwMw1g5uuts08aly7B3rA9yCn6ULl2dHxnWCjAEhxhUyo873TVbpjULD6eHHmxBAvDnzAd8bW0/s800/Yuliana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh89NNFgb6hyphenhyphenK2pYqzI-vlYElXl8IVZh1O4Uz9030AFQEMAC98ipbkDpDgkvyIjOoV-PRwMw1g5uuts08aly7B3rA9yCn6ULl2dHxnWCjAEhxhUyo873TVbpjULD6eHHmxBAvDnzAd8bW0/w640-h480/Yuliana.jpg" width="640" /></a></div></div><p></p><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –   </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Maret 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Empat (4) Terdakwa, yaitu yaitu Eko Rusdianto (Terdakwa I selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun), Gogot Setyawan (Terdakwa II selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun), Tri Tanto (Terdakwa III sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di  Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Jaiunul Arifin (Terdakwa IV Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar) dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dendan masing-masing sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan karena terbukti melakuan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada tahun 2017 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp71.337.000<br /><br />Ke Empat terdakwa ini sudah tidak dihukum untuk membayar uang pengganti yang masing-masing sebesar Rp17 juta, karena para terdakwa sudah mengembalikan sebelaum tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dibacakan pada Senin, 15 Pebruari 2021<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap ke Empat terdakwa (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jaiunul Arifin) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 22 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Ellyani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang di hadiri Tim JPU Hendrik Murbawan, SH dkk dari Kejari Madiun serta Penasehat Hukum Terdakwa Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto, yakni Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), dan Penasehat Hukum Terdakwa IV Jaiunul Arifin, yakni Didik Setiyo Utomo. Sementara ke Empat Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Kasus ini adalah lanjutan dari perkara Jilid I dengan Tiga terdakwa, yaitu Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (perkara tersendiri),; Suhartono (bagian operator mesin alat berat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Putut Wasono (tenaga Progra Jakan Bersih/Prijasih di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017-2019. Ketiganya sudah di hukum (Vonis) 4 dan 6 bulan penjara dapa Aparil 2020. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC8g-DudnNdWUVHK5i-b-B67pchAuxqaoUcWX4Fsz-dZ3FGN2FMmFqBsyG3M_LoWIhyQlDqls4RvqI5yEV3DueUH6d-K0vdocn9uEauys3xLhc2lEhasFqxBcYkoYYrp1UkmOQnfHoZYk/s640/IMG20200401131756.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC8g-DudnNdWUVHK5i-b-B67pchAuxqaoUcWX4Fsz-dZ3FGN2FMmFqBsyG3M_LoWIhyQlDqls4RvqI5yEV3DueUH6d-K0vdocn9uEauys3xLhc2lEhasFqxBcYkoYYrp1UkmOQnfHoZYk/w640-h360/IMG20200401131756.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan (Senin, 22 Maret 2021), Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa  Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tri Tanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah)<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tri Tanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000 subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Putusan Tiga tahun, denda Lima puluh juta subsidair Tiga bulan kurungan. Kalau UP (uang pengganti) sudah tidak ada karena sudah dikembalian,” kata Yuliana maupun Didik <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Hitachi ;  <br /><br />Terdakwa II Gogot Setyawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor.824401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Hitachi, ;<br /><br />Terdakwa III Tritanto sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Caterpillar dan ;<br /><br />Dan Terdakwa IV Jainul Arifin selaku Tenaga KontrakPada Pemerintah Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar, ; </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjhXngYBp2d1spdhIrCb4dO5iQmm9Skuv_DVn2Nu3ULiDeCz34kmFAAxDu2pCItXQKxe2i6hiBDvUIWRLOS5_1k1_8ir44JYarrwcKNbKTbGXqBsYN_3CmknY5mR6GJNGZcEf4Oxbhauo/s640/IMG20210215113037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjhXngYBp2d1spdhIrCb4dO5iQmm9Skuv_DVn2Nu3ULiDeCz34kmFAAxDu2pCItXQKxe2i6hiBDvUIWRLOS5_1k1_8ir44JYarrwcKNbKTbGXqBsYN_3CmknY5mR6GJNGZcEf4Oxbhauo/w640-h288/IMG20210215113037.jpg" width="640" /></a></div>Bersama saksi Suhartono selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, saksi Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfiil Tahun Angaran 2017 sampai 2019 (masing-masing telah dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), ; <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br />Pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 dengan cara menyisihkan BBM Dexlite <br /><br />Yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator lalu BBM yang disisihkan dijual kepada saksi Putut Wasono membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya<br /><br />Perbuatan tersebut yang bertentangan dengan Pasai 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasat 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan<br /><br />Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp.131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill  <br /> <br />Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Controlled Landfill, saksi Heri Martono setaku PPTK atas inisiatif sendiri menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 Tanggal 1 Januari 2017 yang menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas TPA dengan tugas melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, Saksi Suhartono bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 di SPBU Nglames Kabupaten Madiun<br /><br />Kemudian sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019 di SPBU Aneka Usaha Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pada tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, pembelian BBM Dexlite dengan jumlah dan waktu yang bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter  <br /><br />Bahwa saksi Suhartono dalam melakukan pembelian BBM Dexlite menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP yang memuat 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum minyak yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) Iter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono.<br /><br />Kemudian saksi Suhartono mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi agar pengisian BBM Dexdite ke dalam masing-masing drum hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) fiter dari yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) liter disisihkan dalam jurigen.<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3WFHRVqrjZ8EUNKxjwYq6jdjjCcbdI-VW6-sSdpp9d16CVC8P01D266QFRXEm5uPHSa0sUYuttvr-4KebkimLLkoIQhTaheAIvToQUsIhkclWvPOvI9D-tIP-fpLa7x-HBeSIsu7M7ss/s640/IMG20200401130500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3WFHRVqrjZ8EUNKxjwYq6jdjjCcbdI-VW6-sSdpp9d16CVC8P01D266QFRXEm5uPHSa0sUYuttvr-4KebkimLLkoIQhTaheAIvToQUsIhkclWvPOvI9D-tIP-fpLa7x-HBeSIsu7M7ss/w640-h360/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, saksi Suhartono menyisihkan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari 4 (empat) buah drum, sedangkan untuk tanggal 11 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 dilakukan penyisihan sebanyak 8 (enam) buah jurigen masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter.<br /><br />Dalam kurun waktu tersebut, saksi Suhartono membawa drum dan jurgen yang telah berisi BBM Dexlite dari SPBU ke TPA Winongo, lalu menempatkan drum warna merah dan jurigen di garasi backhoe loader, sedangkan drum-drum warna putih ditempatkan di garasi excavator dipergunakan sebagai bahan bakar 2 (dua) unit excavator. Untuk jurigen-jurigen yang ditempatkan di garasi excavator dijual saksi Suhartono kepada saksi Putut Wasono dengan harga Rp120.000<br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, penyisihan BBM Dexlite yang dilakukan saksi Suhartono sebanyak 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter, dan sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter.<br /><br />Bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto selaku Operator Excavator bersama Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper), secara rutin tiap 2 (dua) hari sekali mengambil 2 (dua) drum warna putih berisi BBM Dexlite untuk diisikan kedalam masing-masing tangki excavator.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto dibantu Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin mengoperasionalkan masing-masing excavator hanya selama 5 (lima) sampai 6 (enam) jam per hari yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama 7 (tujuh) jam per hari dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki dan para Terdakwa bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya.<br /><br />Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite excavator, sedangkan Terdakwa I Eko Rusdianto bersama Terdakwa III Tntanto, Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin setiap minggu menyisihkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar dengan cara membuka kram drainase pada tangki excavator, sehingga BBM keluar dari tangki lalu ditampung dalam wadah ember dan dipindahkan kedalam 2 (dua) buah jurigen masing-masing bensi 35 (tiga puluh lima) liter<br /><br />Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi BBM Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi AE-1420-NW (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) dan langsung menjualnya kepada masyarakat umum dengan harga antara Rp.4.300 sampai Rp.4.500 per liter.<br /><br />Dari penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.260.000 untuk 2 (dua) jungen, sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono.<br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, BBM Dexlite yang disisihkan para Terdakwa sebanyak 8.540 liter dengan perhitungan, 2 (dua) jurigen x 35 liter x 122  minggu. <br /><br />Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin maupun perbuatan saksi Suhartono dalam melakukan penyisihan BBM Dexlite yang kemudian dijual kepada saksi Putut Wasono dilakukan tanpa pengawasan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill.<br /><br />Oleh karena, saksi Heri Martono selaku PPTK yang bertugas melakukan pengendalian kegiatan tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Derxlite dalam kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo yang mengakibatkan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono menyalahgunakan BBM Derxlite<br /><br />Bahkan pada bulan April 2018, saksi Heri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA, yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta. Tetapi saksi Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap dilakukan dan justru memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.  <br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnamRqey7WqQQ3hbHYtKWFet2I8B1aCr4JCBYsGxIFDiJzEWPGv_dFC6d1uTzQLhi3_dNECJZzIwtfsPOS1dNuV3Du330wCD19y6NO5otUxjmvmuoPlKwHTFGifqt1yuZap8g2wvOBP0/s640/IMG20210215113725++Ke+4+terdakwa+mengikuti+Persidangan+melalui+Vidio+Conference.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnamRqey7WqQQ3hbHYtKWFet2I8B1aCr4JCBYsGxIFDiJzEWPGv_dFC6d1uTzQLhi3_dNECJZzIwtfsPOS1dNuV3Du330wCD19y6NO5otUxjmvmuoPlKwHTFGifqt1yuZap8g2wvOBP0/w640-h452/IMG20210215113725++Ke+4+terdakwa+mengikuti+Persidangan+melalui+Vidio+Conference.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono dan saksi Heri Martono dalam penyalahgunaan BBM Derxlite tersebut bertentangan dengan :<br /><br />1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokonya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, rensparan  dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,<br /><br />2. Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tatum 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kadua atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyalakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak meah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan,<br /><br />3. Pasal 31 Ayat (2) huruf ‘c' Peraturan Daerah Kota Madun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sempah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelilaan sampah didasarkan atas "tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup <br /><br />Bahwa mekanisme pembayaran pembelian BBM Dexlita untuk bulan Januari setiap tahunnya menggunakan Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD. Kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekaname Ganti Uang (GU) bersama dengan anggaran dari Bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Lanfill yangdiajukan dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahera Umum Daerah (BUD) Kota Madiun<br /><br />Bahwa saksi Heri Martono menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan, antaralain ; Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexdita berupa dokuman rekapdulasi jumlah (dalam Mer) BBM yang del bank harga satuan BBM per Mar, ; Rencana Pengajuan pembakan BBM Darina untuk seraya ; Nota Dinas pengajuan pembekan BBM Daxite ; Kutanei biaya pembekan BBM sxcawator<br /><br />Dalam pembuatan dokumen tersebut, seharuanya saksi Heri Mertono berdasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavetor, namun sejak bulan Jenuari 2017 sampai bulan Mei 2019, Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III Trianto, saksi Suhartono dan saksi Heri Mertono tidak pernah membuatnya. Saksi Heni Mertono baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada butan Mei 2019. Sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar Excavator” yang disiapkan oleh saksi Heri Meriono tersebu dibuat tenpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama Excavetar dioperasionalkan.<br /><br />Bahwa Buku Laporan Harian Kerja Excevetor yang baru dibuat bulan Mei 2019 tersebut berisi kebutuhan BBM Dexlite per jam dan lamanya masing-masing Excevetor dioperasionalkan  dalm sehari, namun Buku yang ditandatangani olah Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III  Tritanto, saksi Suhartno dan saksi Hari Martono tersebut dibuat tidak sesusi dengan pelaksanaannya yaitu masing-masing Excevetor dilaporkan bekerja selama 7 sampai 10 jam. Padahal pelaksanaannya rata-rats hanya sekitar 5  jam sampai 6 (enam) jam per hari.<br /><br />Sedangkan kebutuhan BBM Dexlite dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masmng excavelor dioperasikan sebanyak 16 liter per jam, tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar 12 liter per jam, begitu juga dengan dokumen pertanggungawaban keuangan yang disiapkan saksi Heri Martono, ternyata berisi laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin yang seluruhnya berjumlah Rp. 71.337.000  (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu  saksi Suhartono dan saksi Putus Wasono sejumlah Rp.131.278.000<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq.Pemerintah Kota Madun sejumlah Rp. 202.613.000 atau sekita jumah tersebut sebagaimana  keterangan Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, Ak. MM CA, CITA selaku Auditor pada Perwakilan  BPKP Provinsi Jawa Timur<br /><br />Menurt JPU, bahwa perbuatan para Terdakwa (Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div><p></p>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi BBM ‘Rp17’ Juta Di Vonis 3 Thn Penjara

#Sebelumnya, dalam kasus yang sama Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono ...

»

Korupsi APBDes Rp477 Juta, Kades Pandean Kab. Trenggalek Dituntut 8.6 Thn Penjera

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqKwwqxWSxvszxGOWFcUfheoUk0kbwNgJfNi39wPYdsJkkSfrPtSAVkOuqvDRTpzi2QUI_OpU_C5opmGEa9xa0DzCq9bfBTpbS2zH1I7i0aYIenWzMZzPReWTLFXh5nAE1F879AOkO9s/s1272/IMG20210318113826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1272" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqKwwqxWSxvszxGOWFcUfheoUk0kbwNgJfNi39wPYdsJkkSfrPtSAVkOuqvDRTpzi2QUI_OpU_C5opmGEa9xa0DzCq9bfBTpbS2zH1I7i0aYIenWzMZzPReWTLFXh5nAE1F879AOkO9s/w640-h270/IMG20210318113826.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> <br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Maret 2021, menuntut terdakwa I Farid Abdillah selaku Kepala Desa (Kades), Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan pidana penjara yang totalnya selama 8 tahun dan 6 bulan, dengan rinrian pidana pokok selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sejumlah Rp477.771.482 subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp.1.619.243 941,78 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp477.771.482 berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Insperktorat Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Januari 2020<br /><br />Selain Kades Farid Abdillah, JPU juga menuntut terdakwa II Tarmuji selaku Bendahara Desa dalam perkara yang sama, yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun namun tidak dituntut untuk memnayar uang pengganti. Keduanya (Terdakwa I Farid Abdillah dan terdakwa II Tarmuji) dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan <br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji, dibacakan oleh JPU Rendy Bahar Putra, SH dari Kejari Kabupaten Trenggalek dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 18 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono,SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Widya Ruchiatna Heryani, SH. Sementara Terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU Rendy mengatakan, pengelolaan keuangan APBDes hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan Desa, dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Desa Pandean,  Kecamatan Durenan,  Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK, hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya.<br /><br />Dan realitanya, lanjut JPU Rendy, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi Muhtamar hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. <br /><br />“Alasannya adalah, seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi Muhtamar tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja,” kata JPU Rendy<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp3zlTnPWspKJRmsmzgWZMZ5YG1QNW1imQrfwXo510oSNJ6ekWC7Yp-fvZ_Yo6pjTTwi6AvDDGq_CcciLWAVj4hWpCw8nh2nNmqQyHRvL1y_118WoRluYRzI4wBXoadhf3c-HQY55qCI8/s1366/IMG20210318113344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp3zlTnPWspKJRmsmzgWZMZ5YG1QNW1imQrfwXo510oSNJ6ekWC7Yp-fvZ_Yo6pjTTwi6AvDDGq_CcciLWAVj4hWpCw8nh2nNmqQyHRvL1y_118WoRluYRzI4wBXoadhf3c-HQY55qCI8/w640-h288/IMG20210318113344.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan, terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Januari 2020<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp477.771.482.00 dan perbuatan Terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : <br /><br />“1. Menyatakan Terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN dan terdakwa II  TARMUJI Bin KANIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu, Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H MOCH. CHUSLAN selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3. Menghukum Terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU Rendy diakhir Surat Tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /><br />“Saudara atau melalui Pensehat Hukum saudara, diberi kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan. Sidang kita tunda Satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8MGlY49WxOFMH-QviQSgQWD8P2gaIgp7caqsHXModd_yZwLXu-KNGMHMY73I8mcihHkGSAiTbVdG-YJJMYhC-sFIuGGF1yUXhdLtphXzqb9GaM03_MqxPmB3ATlcxzaQzTKAzbQWN9Qc/s1134/IMG20210318113836.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="1134" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8MGlY49WxOFMH-QviQSgQWD8P2gaIgp7caqsHXModd_yZwLXu-KNGMHMY73I8mcihHkGSAiTbVdG-YJJMYhC-sFIuGGF1yUXhdLtphXzqb9GaM03_MqxPmB3ATlcxzaQzTKAzbQWN9Qc/w640-h290/IMG20210318113836.jpg" width="640" /></a></div>Diberitkan sebelumnya. Bahwa terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN, selaku Kepala Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 tanggal 18 April 2013, bersama sama dengan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selaku Bendahara Desa Pandean pada periode saat itu yaitu Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 <br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 yang bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa memiliki tugas yaitu : a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa, b) Melaksanakan Pembangunan, c) Pembinaan Kemasyarakatan, d) Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <br /><br />Pasal 6 ayat (3) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi yaitu :  a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Bahwa terdakwa | selaku kepala Desa maka Peranan terdakwa I adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-W46pbP3WMfN1-l39tnfReQOkaVIHN9cN9tB0_bEQ6v-xo4pqJ2PCwYp1xbgTFRRFrMroBvof4MxFq_pYHz4INWvg7qzKk35pCh5nTaO3zZxRuY73WV5ld-yTSYRLEJ6WjO65K0ICR4/s1272/IMG20210318113826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1272" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-W46pbP3WMfN1-l39tnfReQOkaVIHN9cN9tB0_bEQ6v-xo4pqJ2PCwYp1xbgTFRRFrMroBvof4MxFq_pYHz4INWvg7qzKk35pCh5nTaO3zZxRuY73WV5ld-yTSYRLEJ6WjO65K0ICR4/w640-h270/IMG20210318113826.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai dengan Peremendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 3 ayat (2) PKPKD mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa: b. Menetapkan PTPKD: c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa: d. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. <br /><br />Bahwa terdakwa II menjabat sebagai Bendahara Desa Pandean memiliki tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yaitu : <br /><br />a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan desa dalam 1 tahun berjalan: b. Dalam melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan APBDes, Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan, c. Bendahara Desa menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati, d. Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke Kas Negara sesuai Peraturan Perundang Undangan. <br /><br />Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/05/35.03.13.2009/2018 tentang Penunjukan dan pengangkatan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Desa) Desa Pandean TA 2018, dalam lampiran tertulis keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/01/35.03.13.2009/2018 yang ditunjuk selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) diantaranya adalah : a. Terdakwa I selaku Penangung Jawab. b. HENNY ANDI ASTUTI, SH selaku koordinator. c. Terdakwa II selaku bendahara. <br /><br />Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean T.A 2018 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/93/35.03.001.3/2018, tanggal 24 Januari 2018, tentang Pagu Definitif Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu besaran Dana Desa (DD) Desa Pandean sebesar Rp. 674.388.000,dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pandean sebesar Rp. 477.813.000,-sehingga jumlah total APBDes Desa Pandean pada T.A 2018 sebelum perubahan dijumlahkan dengan pendapatan desa lainnya adalah sebesar Rp.1.536.436.000<br /><br />Lalu berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi ada perubahan mengenai pendapatan lainnya berubah sehingga jumlah nominal APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan menjadi Rp. 1.605.802.000<br /><br />Bahwa Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk bidang  : a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, b. Pelaksanaan pembangunan desa, c. Pembinaan kemasyarakatan desa, d. Pemberdayaan masyarakan desa. Rincian mengenai Pendapatan Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesaar Rp1.531.436.000dan sesudah perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.552.353.757<br /><br />Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II. Proses pelaksanaan pencairan dana pada rekening Kas Desa tercantum di dalam Peranturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) dimana dijelaskan bahwa Pelaksana Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan SPP diiukti pernyataan tanggung jawab belanja serta Lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP tersebut dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk minta persetujuan permintaan pembayaran. <br /><br />Setelah disetujui kepala Desa dilakukan pencairan dana pada rekening dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEithm9SIZXN7COulKvXG22iJzCcgGXnNuu3D6qZ75URNiuZC_A10Uh5M3klJ5QjEypY1mc5M_ikQPrMDAJpQ-q77s7T1ByIYGHSGpZ37LP0hTordaCHCxClZ1Xby5rRzVMt3CorJqKXdmI/s1334/IMG20210318114217.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEithm9SIZXN7COulKvXG22iJzCcgGXnNuu3D6qZ75URNiuZC_A10Uh5M3klJ5QjEypY1mc5M_ikQPrMDAJpQ-q77s7T1ByIYGHSGpZ37LP0hTordaCHCxClZ1Xby5rRzVMt3CorJqKXdmI/w640-h288/IMG20210318114217.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK tersebut karena mayoritas hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya. <br /><br />Dan realitanya, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi MUHTAMAR hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. Alasannya adalah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi MUHTAMAR tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja. <br /><br />Awalnya saksi MUHMTAMAR disuruh secara lisan oleh terdakwa I untuk minta uang kepada terdakwa II selaku bendahara desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Paving RT 9, RT 10 dan RT 13 dimana sebagian material sudah dibelanjakan oleh terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean dan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean<br /><br />Saksi MUHTAMAR hanya mengerjakan dan melanjutkan pembangunan. Yang memberikan uang guna kepentingan pembangunan adalah terdakwa II selaku bendahara desa dan yang menentukan besaran nilainya adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa I juga menyampaikan apabila nanti dananya kurang agar melaporkan kepada terdakwa I. <br /><br />Uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dimana sebagian material sebelumnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan oleh terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa. Jadi uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan dan membelanjakan material yang kurang saja. Yang melaksanakan sepengetahuan saksi MUHTAMAR adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2018 yang akan dimasukan ke dalam rekening kas Desa Pandean yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak bisa mengoperasikan computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa. Terdakwa II juga dalam mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yaitu setelah dana diambil di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian juga diserahkan kepada Kepala Desa. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan administrasi kelengkapannya. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam pencairan dari APBDes Tahun Anggaran 2018 dipergunakan diluar ketentuan dari rincian yang ada di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. Uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /><br />Terdapat selisih antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek senilai Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II diluar Rincian Anggaran Biaya di dalam APBDes. <br /><br />Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa sejumlah 12 (dua belas) kegiatan fisik konstruksi tidak mempedomani Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat, karena dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kasteim Paving dan pekerjaan Dinding Beton Saluran Irigasi diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga tidak dapat diperhitungkan nilai antarz Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan fisik konstruksi dilapangan. <br /><br />Dan pengelolaan keuangan yang salah dilakukan Oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II yaitu karena uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II Karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa Il dan pengambilan uangnya menunggu perintah dani terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy3pSevqroiLFdbxU27iNWiB5IdomBNdMkq5RQkji33VIAsIEAdC-w_CVaUHeS3d3Rs4fDOp-_ghH9bD26nJouVEw3U0B2QnUQ2MYdCO3TRBDxMjJbLI6J3zecunQUbvyXKSUsyJVZMEg/s1289/IMG20210318113829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="1289" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy3pSevqroiLFdbxU27iNWiB5IdomBNdMkq5RQkji33VIAsIEAdC-w_CVaUHeS3d3Rs4fDOp-_ghH9bD26nJouVEw3U0B2QnUQ2MYdCO3TRBDxMjJbLI6J3zecunQUbvyXKSUsyJVZMEg/w640-h250/IMG20210318113829.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan desa tidak dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu terdakwa II, karena terdakwa II tidak mampu dan memahami tentang administrasi keuangan desa dan tidak bisa mengoperasionalkan komputer, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan : 1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran transaksi dalam : a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan c) Buku Bank. 2. Tutup buku setiap akhir bulan. 3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalu laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. 4. Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak ke kas daerah/negara <br /><br />Bahwa Pemerintahan Desa Pandean Kecamatan Durenan telah menyusun Peraturan Desa Pandean Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.1.619.243 941,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas Juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)<br /><br />Setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /><br />Bahwa Perbedaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 dengan hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh Ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO SE, MAP, yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020, penggunaan dana per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut : <br /><br />Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari sejumlah 9 (sembilan) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.747.090.504.78 terdapat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.202 542.504.78 yang tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa) Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp.747.090.504,78 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp 655.380 877,78, <br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP91.709.627<br /><br />Dari sejumlah 12 (Dua Belas) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp720.090.937 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp720.090.937, diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp398.632.582,00<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kastein Paving dan Dinding Beton Saluran irigasi (bukti hasil pengujian laboratorium terlampir P.12) diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga terdapat selisih kurang perhitungan nilai antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit senilai Rp.321.458.355 <br /><br />Dari sejumlah 6 (enam) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp78.675.000 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan (Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp78.675.000  diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp23.977.000,00, haL ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp54.698.000<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp73.387.500 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp.63.482.000,00, hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP.10.905.500<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvAxkfXBe-f9Tmmj5YhyO7h_5AmpdCyrN-Tt9bZfjqyl4U7cbBQqQpExqJ4XhYMff7Wb4cu5aM-OqnLkioKm7FKM819qiXcux6QViIgJII3xLzz_iIJ4yaVvCtV4ftrULN8X6wIpEnL2c/s1334/IMG20210318114003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvAxkfXBe-f9Tmmj5YhyO7h_5AmpdCyrN-Tt9bZfjqyl4U7cbBQqQpExqJ4XhYMff7Wb4cu5aM-OqnLkioKm7FKM819qiXcux6QViIgJII3xLzz_iIJ4yaVvCtV4ftrULN8X6wIpEnL2c/w640-h288/IMG20210318114003.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdapat Pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Pandean yaitu terdakwa I dan Bendahara Desa Pandean yaitu terdakwa II atas pengelolaan keuangan yang dimaksud tidak semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan APBDes<br /><br />Dimana pengelolaan keuangan hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan desa dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />Sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa I dan terdakwa II wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan(TPK), mengelola keuangan APBDes tidak sesuai Rincian yang ada di dalam APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Desa maupun Bendahara Desa secara baik <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26: Ayat (1) Kepala Desa Bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: huruf c memegang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.<br /><br />Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. Menetapkan PTPKD, c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa: d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa : <br /><br />Pasal 7 Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksananaan APBDesa Pasal 24 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . <br /><br />Pasal 35 Ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. <br /><br />Pasal 37 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buapti berupa. a. Laporan semester pertama dan b.Laporan semester akhir tahun. Ayat (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. <br /><br />Permenkeu Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 21 Ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemasyarakatan. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. <br /><br />Bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terdakwa I selaku Kepala Desa juga harus mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : <br /><br />Pasal 20 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. <br /><br />Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepaa Desa Kepada BupatiWalikota melalui camat atau sebutan lam paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) BupatvWalkota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sabagaimana dimksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kera sejak ditenmanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal BupatiWalikota tdak membenkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut beriaku dangan sendirinya. (4) Dalam hal BupatiWalikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDEsa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak ditenmanya hasil evaluasi. <br /><br />Pasal 22 (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, BupatiWalikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal pembatalan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemenntahan Desa. (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (uga) dan se anjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNDaJsP_ho0qX6KEN5dasq-vYa3G42R9-ISVrMRkKikTpeeqa9G_gbT9H93rDpSmbGgfeNZot3L-5UXPt4SRnqWwuSf_dClx37H6fmF_NuvavLCZvWIe0h4fqUXJ0Z9s-nRqSV2YMhKk/s1334/IMG20210318114231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNDaJsP_ho0qX6KEN5dasq-vYa3G42R9-ISVrMRkKikTpeeqa9G_gbT9H93rDpSmbGgfeNZot3L-5UXPt4SRnqWwuSf_dClx37H6fmF_NuvavLCZvWIe0h4fqUXJ0Z9s-nRqSV2YMhKk/w640-h288/IMG20210318114231.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pasal 23 (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kerna sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendinnya. (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <br /><br />Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada BupatiWalikota. (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa I tidak memfungsikan tugas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188 4/25/ 35 03 13 2008/ 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penerima Hasil pekerjaan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. justru Kepala Desa tersebut telah memfungsikan diluar dan pada keputusannya<br /><br />Sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut telah menyimpang dari Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, pada pasal 50 ayat (1) huruf a. yaitu : PKPKD yang dijabat oleh Kepaa Desa, dan ayat (2) yaitu : PKPKD mempunyai kewenangan : menetapkan PTPKD TPK dan Kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan. <br /><br />Bahwa terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tdak memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum da am Surat Keputusan Kepala Desa Pangean Nomor : 188 45/02/35 03132011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dikarenakan terdakwa II tidak bsa mengoperas kan Computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa Terdakwa II juga da am mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yatu seteah dana damb di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistnbusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebag an juga d serahkan kepada Kepala <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. <br /><br />Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 35 ayat (1) yaitu :. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, ayat (2) yaitu : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ayat (3) yaitu : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan ayat (4) yaitu : Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Dan perbuatan terdakwa II juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa pasal 61 ayat (1) yaitu Karena bendahara tidak boleh menyimpan uang tunai di Kas Desa tidak lebih dari 1Y5 dani nilai total pendapatan Desa. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 28 : berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 ayat (1) yaitu : Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, dan pada pasal 29 yaitu : pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas : Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi. <br /><br />Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu ada pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. <br /><br />Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya, sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menyimpang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Dan perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang dilakukan salah satunya oleh ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020 sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd__GgHhYcF39bAP4LXUHITEi74LS13EWXrdZMTk8Iks0hMGehPcPNie9pmbCKMs-o03kkL2Dly3p7wgvn5R3_28Ep-4dConXLpLzprU0YnwwVATByN2rJ1r86E1PtEzYO2_ILavk6Zkc/s1334/IMG20210318114114.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd__GgHhYcF39bAP4LXUHITEi74LS13EWXrdZMTk8Iks0hMGehPcPNie9pmbCKMs-o03kkL2Dly3p7wgvn5R3_28Ep-4dConXLpLzprU0YnwwVATByN2rJ1r86E1PtEzYO2_ILavk6Zkc/w640-h288/IMG20210318114114.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt) Bahwa ia terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN, selaku Kepala Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 tanggal 18 April 2013, bersama sama dengan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selaku Bendahara Desa Pandean pada periode saat itu yaitu Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 <br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 yang bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa memiliki tugas yaitu : a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa, b) Melaksanakan Pembangunan, c) Pembinaan Kemasyarakatan, d) Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <br /><br />Pasal 6 ayat (3) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi yaitu :  a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Bahwa terdakwa | selaku kepala Desa maka Peranan terdakwa I adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)<br /><br />Sesuai dengan Peremendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 3 ayat (2) PKPKD mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa: b. Menetapkan PTPKD: c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa: d. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. <br /><br />Bahwa terdakwa II menjabat sebagai Bendahara Desa Pandean memiliki tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yaitu : <br /><br />a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pendapatan desa dalam 1 tahun berjalan: b. Dalam melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan APBDes, Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan, c. Bendahara Desa menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati, d. Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke Kas Negara sesuai Peraturan Perundang Undangan. <br /><br />Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/05/35.03.13.2009/2018 tentang Penunjukan dan pengangkatan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Desa) Desa Pandean TA 2018, dalam lampiran tertulis keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/01/35.03.13.2009/2018 yang ditunjuk selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) diantaranya adalah : a. Terdakwa I selaku Penangung Jawab. b. HENNY ANDI ASTUTI, SH selaku koordinator. c. Terdakwa II selaku bendahara. <br /><br />Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean T.A 2018 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/93/35.03.001.3/2018, tanggal 24 Januari 2018, tentang Pagu Definitif Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu besaran Dana Desa (DD) Desa Pandean sebesar Rp. 674.388.000,dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pandean sebesar Rp. 477.813.000,-sehingga jumlah total APBDes Desa Pandean pada T.A 2018 sebelum perubahan dijumlahkan dengan pendapatan desa lainnya adalah sebesar Rp.1.536.436.000<br /><br />Lalu berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi ada perubahan mengenai pendapatan lainnya berubah sehingga jumlah nominal APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan menjadi Rp. 1.605.802.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5LCaVq0f0rvQuEFcu39t9lOICPUfMmUVGkcAh1-UX1RVeiFYtsOrEV3EXN39dJIZW2OSDhRna22onV0r3R5Hzg1JtpOzYP0UIZUzURROVp08hPt17P58MM-MY0R3QNs2ciXTbzpbXrA/s1366/IMG20210318113344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5LCaVq0f0rvQuEFcu39t9lOICPUfMmUVGkcAh1-UX1RVeiFYtsOrEV3EXN39dJIZW2OSDhRna22onV0r3R5Hzg1JtpOzYP0UIZUzURROVp08hPt17P58MM-MY0R3QNs2ciXTbzpbXrA/w640-h288/IMG20210318113344.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk bidang  : a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, b. Pelaksanaan pembangunan desa, c. Pembinaan kemasyarakatan desa, d. Pemberdayaan masyarakan desa. Rincian mengenai Pendapatan Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesaar Rp1.531.436.000dan sesudah perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.552.353.757<br /><br />Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II. Proses pelaksanaan pencairan dana pada rekening Kas Desa tercantum di dalam Peranturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) dimana dijelaskan bahwa Pelaksana Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan SPP diiukti pernyataan tanggung jawab belanja serta Lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP tersebut dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk minta persetujuan permintaan pembayaran. <br /><br />Setelah disetujui kepala Desa dilakukan pencairan dana pada rekening dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran. <br /><br />Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK tersebut karena mayoritas hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya. <br /><br />Dan realitanya, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi MUHTAMAR hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. Alasannya adalah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi MUHTAMAR tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja. <br /><br />Awalnya saksi MUHMTAMAR disuruh secara lisan oleh terdakwa I untuk minta uang kepada terdakwa II selaku bendahara desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Paving RT 9, RT 10 dan RT 13 dimana sebagian material sudah dibelanjakan oleh terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean dan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean<br /><br />Saksi MUHTAMAR hanya mengerjakan dan melanjutkan pembangunan. Yang memberikan uang guna kepentingan pembangunan adalah terdakwa II selaku bendahara desa dan yang menentukan besaran nilainya adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa I juga menyampaikan apabila nanti dananya kurang agar melaporkan kepada terdakwa I. <br /><br />Uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dimana sebagian material sebelumnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan oleh terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa. Jadi uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan dan membelanjakan material yang kurang saja. Yang melaksanakan sepengetahuan saksi MUHTAMAR adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2018 yang akan dimasukan ke dalam rekening kas Desa Pandean yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak bisa mengoperasikan computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa. Terdakwa II juga dalam mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yaitu setelah dana diambil di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian juga diserahkan kepada Kepala Desa. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan administrasi kelengkapannya. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam pencairan dari APBDes Tahun Anggaran 2018 dipergunakan diluar ketentuan dari rincian yang ada di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. Uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /><br />Terdapat selisih antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek senilai Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II diluar Rincian Anggaran Biaya di dalam APBDes. <br /><br />Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa sejumlah 12 (dua belas) kegiatan fisik konstruksi tidak mempedomani Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat, karena dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kasteim Paving dan pekerjaan Dinding Beton Saluran Irigasi diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga tidak dapat diperhitungkan nilai antarz Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan fisik konstruksi dilapangan. <br /><br />Dan pengelolaan keuangan yang salah dilakukan Oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II yaitu karena uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II Karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa Il dan pengambilan uangnya menunggu perintah dani terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8VUSCMPUUzKLWMIZg6heDVaDlTkc9Z-sazzNro748iRtVph5lQF1ELCRqjQHo0PubHcAjuX93Nw_1kA92R_DX-IQrHRwn1x7kwgcKyOEReYusP6p3njrXX7wE8s5LxkOjTzUDx2dtJY/s1334/IMG20210318114231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8VUSCMPUUzKLWMIZg6heDVaDlTkc9Z-sazzNro748iRtVph5lQF1ELCRqjQHo0PubHcAjuX93Nw_1kA92R_DX-IQrHRwn1x7kwgcKyOEReYusP6p3njrXX7wE8s5LxkOjTzUDx2dtJY/w640-h288/IMG20210318114231.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan desa tidak dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu terdakwa II, karena terdakwa II tidak mampu dan memahami tentang administrasi keuangan desa dan tidak bisa mengoperasionalkan komputer, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan : 1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran transaksi dalam : a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan c) Buku Bank. 2. Tutup buku setiap akhir bulan. 3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalu laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. 4. Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak ke kas daerah/negara <br /><br />Bahwa Pemerintahan Desa Pandean Kecamatan Durenan telah menyusun Peraturan Desa Pandean Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.1.619.243 941,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas Juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)<br /><br />Setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /><br />Bahwa Perbedaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 dengan hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh Ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO SE, MAP, yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020, penggunaan dana per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut : <br /><br />1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari sejumlah 9 (sembilan) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.747.090.504.78 terdapat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.202 542.504.78 yang tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa) Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp.747.090.504,78 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp 655.380 877,78, <br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP91.709.627<br /><br />Dari sejumlah 12 (Dua Belas) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp720.090.937 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp720.090.937, diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp398.632.582,00<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kastein Paving dan Dinding Beton Saluran irigasi (bukti hasil pengujian laboratorium terlampir P.12) diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga terdapat selisih kurang perhitungan nilai antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit senilai Rp.321.458.355 <br /><br />Dari sejumlah 6 (enam) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp78.675.000 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan (Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp78.675.000  diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp23.977.000,00, haL ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp54.698.000<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp73.387.500 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp.63.482.000,00, hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP.10.905.500<br /><br />Bahwa terdapat Pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Pandean yaitu terdakwa I dan Bendahara Desa Pandean yaitu terdakwa II atas pengelolaan keuangan yang dimaksud tidak semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan APBDes<br /><br />Dimana pengelolaan keuangan hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan desa dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />Sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa I dan terdakwa II wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4DDt7oLx15k2Yy6wSoZ_B4rndZd290HEM5WrDj1yqrlrWI7NipkofCRZZFSWG13SOWCeiIfvfBM3-60Y2S5xDHjY3pX42itzIsjNox7WhAWf0HhGq4nH-x0lbqNvrPr4fliGD_QQAZbc/s1272/IMG20210318113826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1272" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4DDt7oLx15k2Yy6wSoZ_B4rndZd290HEM5WrDj1yqrlrWI7NipkofCRZZFSWG13SOWCeiIfvfBM3-60Y2S5xDHjY3pX42itzIsjNox7WhAWf0HhGq4nH-x0lbqNvrPr4fliGD_QQAZbc/w640-h270/IMG20210318113826.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan(TPK), mengelola keuangan APBDes tidak sesuai Rincian yang ada di dalam APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Desa maupun Bendahara Desa secara baik <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26: Ayat (1) Kepala Desa Bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: huruf c memegang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.<br /><br />Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. Menetapkan PTPKD, c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa: d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa : <br /><br />Pasal 7 Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksananaan APBDesa Pasal 24 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . <br /><br />Pasal 35 Ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. <br /><br />Pasal 37 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buapti berupa. a. Laporan semester pertama dan b.Laporan semester akhir tahun. Ayat (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. <br /><br />Permenkeu Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 21 Ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemasyarakatan. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. <br /><br />Bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terdakwa I selaku Kepala Desa juga harus mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : <br /><br />Pasal 20 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. <br /><br />Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepaa Desa Kepada BupatiWalikota melalui camat atau sebutan lam paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) BupatvWalkota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sabagaimana dimksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kera sejak ditenmanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal BupatiWalikota tdak membenkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut beriaku dangan sendirinya. (4) Dalam hal BupatiWalikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDEsa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak ditenmanya hasil evaluasi. <br /><br />Pasal 22 (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, BupatiWalikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal pembatalan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemenntahan Desa. (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (uga) dan se anjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud <br /><br />Pasal 23 (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kerna sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendinnya. (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <br /><br />Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada BupatiWalikota. (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa I tidak memfungsikan tugas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188 4/25/ 35 03 13 2008/ 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penerima Hasil pekerjaan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. justru Kepala Desa tersebut telah memfungsikan diluar dan pada keputusannya<br /><br />sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut telah menyimpang dari Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, pada pasal 50 ayat (1) huruf a. yaitu : PKPKD yang dijabat oleh Kepaa Desa, dan ayat (2) yaitu : PKPKD mempunyai kewenangan : menetapkan PTPKD TPK dan Kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan. <br /><br />Bahwa terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tdak memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum da am Surat Keputusan Kepala Desa Pangean Nomor : 188 45/02/35 03132011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dikarenakan terdakwa II tidak bsa mengoperas kan Computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa Terdakwa II juga da am mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yatu seteah dana damb di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistnbusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebag an juga d serahkan kepada Kepala <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. <br /><br />Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 35 ayat (1) yaitu :. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, ayat (2) yaitu : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ayat (3) yaitu : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan ayat (4) yaitu : Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Dan perbuatan terdakwa II juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa pasal 61 ayat (1) yaitu Karena bendahara tidak boleh menyimpan uang tunai di Kas Desa tidak lebih dari 1Y5 dani nilai total pendapatan Desa. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 28 : berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 ayat (1) yaitu : Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, dan pada pasal 29 yaitu : pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas : Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi. <br /><br />Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu ada pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. <br /><br />Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya, sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menyimpang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Dan perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang dilakukan salah satunya oleh ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020 sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /><br />Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi APBDes Rp477 Juta, Kades Pandean Kab. Trenggalek Dituntut 8.6 Thn Penjera

BERIT KORUPSI .CO –   Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek pada  persidangan yang berlangsung di Pe...

»