Plt. Kadis Diskominfotik Kota Pasuruan Diadili Karena Diduga Korupsi Rp108 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Dakwaan JPU terkait Jumlah Kerugian keuangan negara berdasarkan audit Inspektorat sebesar Rp108.136.366, menggelitik dan membingungkan”  <br /></i></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i></i></span></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSdc9g4E9Gmx3LM7_XwHVaffUIxD-sQDB6HsZzFuVFDtYMKVNz_Bzc2vW1QekCBNnYEWNjpbW9QIvsgr-QkQFHwIMnwnZVg1uMstW4Nnnfmw1LLLuY5v5U2_rUICA4cP568EHhkJ7h7vs/s1334/IMG20210218123247.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSdc9g4E9Gmx3LM7_XwHVaffUIxD-sQDB6HsZzFuVFDtYMKVNz_Bzc2vW1QekCBNnYEWNjpbW9QIvsgr-QkQFHwIMnwnZVg1uMstW4Nnnfmw1LLLuY5v5U2_rUICA4cP568EHhkJ7h7vs/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kamis, 18 Februari 2021, Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan juga sebagai PA (pengguna anggaran) bersama Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa dalam Perkara Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) dan merugikan keuangan negara senilai Rp108.136.366 berdasarkan penghitungan Inspektrat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021<br /><br />Kedua terdakwa ini (Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo) dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan<br />negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<br /><br />Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); huruf i berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya</i><br /><br />Hal itu tertuang dalam surat dakaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djoni Samsuri, SH., MH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan Nomor : Reg. Perk : PDS- 01/Pasur/02/2021 yang dibacakan dalam sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 18 Februari 2021) dalam agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU terhadap kedua Terdakwa (Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibaantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa II, yakni Dr. Solahuddin dkk, dan Penasehat Hukum terdakwa I, yaitu Samuel. Sementara Ke- 2 Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE7U17WyFlsxRa5LLGejBBhjK1IXG8xKEZh5KBCKtLRrhTGQ27YDEksprwYlJD47k9E0pq2qLCO4kca1VMKDC2evlBj8GQhLl9okARGnhCNx9jook7IiyBV5b0NvxS9lFf8QwfQGxRUPE/s1334/IMG20210218123322.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE7U17WyFlsxRa5LLGejBBhjK1IXG8xKEZh5KBCKtLRrhTGQ27YDEksprwYlJD47k9E0pq2qLCO4kca1VMKDC2evlBj8GQhLl9okARGnhCNx9jook7IiyBV5b0NvxS9lFf8QwfQGxRUPE/w640-h288/IMG20210218123322.jpg" width="640" /></a></div>Atas surat dakwaan JPU tersebut, Penasehat Hukum Kedua terdakwa mengajukan Eksepsi atau Keberatan melalui Majelis Hakim dan dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. Sehingga persidangan untuk pemeriksaan saksi belum dapat dilanjutkan<br /><br />“Kita Eksepsi. Kalau dari penghitungan BPK tidak ada, tapi dari Inspekorat ada kerugian,” kata Penasesahat Hukum terdakwa Fendy Krisdiyono kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Dari Surat Dakwaan JPU terkait jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat, <i>ada yang menggelitik.</i> <br /><br />Sebab dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa anggaran untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja <i>(Rp75.000.000 x 5 (lima) paket pengadaan aplikasi = Rp375.000.000)</i><br /><br />Kemudian, terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan aplikasi terdiri dari 2 (dua) Aplikasi yaitu Sistem Perhitungan Suara (Situra) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (Sipanda) dengan masing-masing anggaran Rp75.000.000 <i>(Rp75.000.000 x 2 = Rp150.000.000)</i> dengan meminjam 2 perusahaan yang dilakukan oleh Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dan terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu PT Program Indo Utama dan CV. Tiga Karya Abadi <br /><br />JPU menyebutkan dalam dakwaannya, bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT Program Indo Utama Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun, dan ke rekening CV. Tiga Karya Abadi Nomor 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Kemudian Dewi Kusworini selaku Direktur PT Program Indo Utama menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 kepada Muhammad Chusnaivi, S.Kom dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 <br /><br /><i>Dari jumlah tersebut diatas terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp50.818.183 + Rp8.181.817 + Rp21.818.183 = Rp80.818.183. Sementara nilai SPK adalah sebesar Rp75.000.000</i><br /><br />Dan Eko Suwarno selaku Direktur CV. Tiga Karya Abadi mentransfer uang sebesar Rp63.477.000 ke rekening terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T di Bank Mandiri Cabang Pasuruan Nomor 144-00-16773365 dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185<br /><br /><i>Dari jumlah tersebut diatas juga terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp63.477.000 + Rp8.181.817 + Rp3.341.185= Rp75.000.002. Sementara nilai SPK adalah sebesar Rp75.000.000<br /></i><br />Kemuidan terkait jumlah kerugian negara sebesar Rp108.136.366 <i>(Rp50.818.183 pengembalian dari PT Program Indo Utama + Rp63.477.000 pengembalian dari CV. Tiga Karya Abadi). Namun bila dihitung Rp50.818.183 + Rp63.477.000 hasilnya bukan Rp108.136.366 melainkan sejumlah Rp114.295.183</i><br /><br />Selain itu, JPU menyebutkan dalam dakwaannya bahwa uang dalam penguasaan Muhammad Chusnaivi, S.Kom adalah sebesar Rp67.336.366 <i>(Rp108.136.366 - Rp40.800.000). dimana uang sebesar Rp40.800.000 adalah dengan rincian ; sebesar Rp25.500.000 diberikan kepada 7 orang pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yang membuat aplikasi,; untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000,; Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000, Total sebesar Rp40.800.000</i><br /><br /><i>Dari jumlah tersebut diatas juga terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp114.295.183 - Rp40.800.000 = Rp73.495.183</i><br /><br /><i>Dan apabila ditotal antara uang pengembalian dari PT Program Indo Utama + fee + pengembalian dari CV. Tiga Karya Abadi + fee + 2 x PPh/PPn + upah 7 TLH, THR 7 TLH, makan termasuk minum dan lembur adalah ; <br />- Rp50.818.183 + Rp8.181.817 + Rp21.818.183 = Rp80.818.183 (PT Program Indo Utama)<br />- Rp63.477.000 + Rp8.181.817 + Rp3.341.185= Rp75.000.002 (CV. Tiga Karya Abadi)<br />- Rp40.800.000 (upah 7 TLH, THR 7 TLH, makan termasuk minum dan lembur). Totalnya adalah sebesar Rp196.618.185.</i><br /><br />Sementara anggaran yang digunakan untuk pelaksanakan Pengadaan Aplikasi adalah sebesar Rp375.000.000. <i>Apabila jumlah anggaran sebesar Rp375.000.000 dikurangkan dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp196.618.185, kemana sisa anggaran senilai Rp178.381.815?. Mengapa JPU dan Inspektorat hanya menghitung anggaran pembuatan 2 aplikasi yang masing-masing Rp75 juta ? </i><br /><br />Selain itu, apakah yang terlibat dalam kasus ini hanya kedua Terdakwa (Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Diskominfotik yang juga sebagai PA dan Meindahlia Pratiwi, S.T selaku PPK?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government, Damar Tjatur Rahardj, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Agus Aunur Rovio, Amd selaku Pejabat Pengadaan, Gaguk Eko Pratiknoo selaku Bendahara Pengeluaran dan Dewi Kusworini selaku Direktur PT Program Indo Utama serta Eko Suwarno selaku Direktur CV. Tiga Karya Abadi?<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSEVxWXdR04xvHJUclL-kWf5IqFgegZq01W3ULsejyYbKmqGzDvsoCwRlnsXYipSccpNFR4RTy1E5n3pusjGfWhSdRH03JAC7G-DAAoI9k4czMcEnIuynAC2D4AD2_9sUvvz2DbuZaVbw/s1334/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSEVxWXdR04xvHJUclL-kWf5IqFgegZq01W3ULsejyYbKmqGzDvsoCwRlnsXYipSccpNFR4RTy1E5n3pusjGfWhSdRH03JAC7G-DAAoI9k4czMcEnIuynAC2D4AD2_9sUvvz2DbuZaVbw/w640-h288/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom. <br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019: <br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /><br />Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL. <br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.<br /><br />Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMdWQ6Byl9VFKzp98mlAhHwn2dN3KtS2Xo_TnMulX2kQWhY7LyVe5AAfpAtKS1rjk7pboiO3tDU-PoTt1onzbBykvYW4ZXSZJ5povBe6spzLlmhPCPM00sXCG1S9T7zmHrA4GNLWSwqNk/s1334/IMG20210218123322.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMdWQ6Byl9VFKzp98mlAhHwn2dN3KtS2Xo_TnMulX2kQWhY7LyVe5AAfpAtKS1rjk7pboiO3tDU-PoTt1onzbBykvYW4ZXSZJ5povBe6spzLlmhPCPM00sXCG1S9T7zmHrA4GNLWSwqNk/w640-h288/IMG20210218123322.jpg" width="640" /></a></div>Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara : <br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan. <br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019. <br /><br />Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan <br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). <br /><br />Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) <br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019 akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /> <br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019<br /><br />Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan <br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK <br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019<br /><br />Bahwa para THL (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-r_dfAeJBs6IcO6c2Vbw47he-gbt5lTK904xmzFqaEuy86a9rUauvSKXKuLFrZEPWMajUxVEfLt-nY0fpMDZUyp8HkPCeUAavU-tk84OuYWnuAnOHNi24NvyKrW6PpEjLfLzFg4EPe4M/s1334/IMG20210218123247.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-r_dfAeJBs6IcO6c2Vbw47he-gbt5lTK904xmzFqaEuy86a9rUauvSKXKuLFrZEPWMajUxVEfLt-nY0fpMDZUyp8HkPCeUAavU-tk84OuYWnuAnOHNi24NvyKrW6PpEjLfLzFg4EPe4M/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk: <br /><br />a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan. <br /><br />Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK <br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL <br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA: <br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut: <br /><br /><br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019<br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Bahwa selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II. <br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya. <br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /><br />Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan <br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang. <br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan <br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan <br /><br />Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) <br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan" <br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Bahwa sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”, <br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia. <br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”. <br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor <br /><br />13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. <br />Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. <br />Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. <br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasa 12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Plt. Kadis Diskominfotik Kota Pasuruan Diadili Karena Diduga Korupsi Rp108 Juta

“Dakwaan JPU terkait Jumlah Kerugian keuangan negara berdasarkan audit Inspektorat sebesar Rp108.136.366, menggelitik dan membingungkan”    ...

»

Sidang Korupsi Bupati Nganjuk Terungkap Aliran Uang "Haram" Ke APH, BPKP, LSM Dan Wartawan

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Selain itu, uang juga ‘mengalir’ ke ajudan Bupati Madiun, Swito dan ke Yani, adik istri terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk”  </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJp_cSqOasHU8rKW9z5ctSRuI7lyVUOaple20bxK_XMVrfh2IYWdwBxW5E9sFDVmRh5i1jT-AWyv2Ma6_xpDYtY9TFYPNmItCx-Hk7ABlxPpm-0BgI2ajCwKyoJEMQvESrbuvcjyXC1rE/s1334/IMG20210215131154.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJp_cSqOasHU8rKW9z5ctSRuI7lyVUOaple20bxK_XMVrfh2IYWdwBxW5E9sFDVmRh5i1jT-AWyv2Ma6_xpDYtY9TFYPNmItCx-Hk7ABlxPpm-0BgI2ajCwKyoJEMQvESrbuvcjyXC1rE/w640-h288/IMG20210215131154.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Aparat Penegak Hukum (APH, Kepolisian maupun Kejaksaan), BPKP, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan termasuk anggota DPRD di Kabupaten Nganjuk kembali ‘menghiasi’ persidangan perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp25.6 miliar dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp10.7 miliar sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Suap  Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018<br /><br />Sebelumnya, Aparat Penegak Hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan dan LSM serta Wartawan termasuk anggota DPRD juga terungkap di Persidangan dalam perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang menerima aliran uang “haram”<br /><br />Sementara dalam perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp6.3 miliar dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Talla (pengusaha kontraktor) juga terungkap aliran uang “haram” ke puluhan Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk pengamanan.. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKfbZzMOS-_aVY8A_dBO6V0zByFmruvwDNWq-jg1ysqFVLh6tvl5HY48Gz1EEiiZVaeXTzs9_TTlEo26n2unBBvTXNPqZywxaYFtIO1aJONxPJgoRHwRtEx-MOIzNd_wByhMWLqMhrEDc/s768/IMG20210215144235.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="672" data-original-width="768" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKfbZzMOS-_aVY8A_dBO6V0zByFmruvwDNWq-jg1ysqFVLh6tvl5HY48Gz1EEiiZVaeXTzs9_TTlEo26n2unBBvTXNPqZywxaYFtIO1aJONxPJgoRHwRtEx-MOIzNd_wByhMWLqMhrEDc/w640-h560/IMG20210215144235.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Ada yang menggelitik. Andai saja yang menangani Ketiga Perkara Korupsi Tiga Kepala Daerah ini adalah Kejaksaan atau Kepolisian, bisa jadi sebutan Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM dan Wartawan tidak akan terungkap. <br /><br />Namun karena yang menangani kasus Korupsi Ketiga Kepala Daerah ini (Taufiqurrahman, Syahri Mulyo dan Rendra Kresna) adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga nama Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM dan Wartawan pun bisa terungkap <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM dan Wartawan termasuk anggota DPRD di Kabupaten Nganjuk yang disebut menerima aliran uang “haram” itu diungkapkan oleh saksi Agus Subagio selaku Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020 dan juga terinci dalam catatan<br /><br />Agus Subagio bersama 9 saksi lainnya yaitu Zakin (mantan Kabid Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Hanif (PNS Dinas Peternakan),; Sri Widyastuti (Sekretaris  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Budi Sucahyo (mantan Kepala Dinas Peternakan),; Nyoto Mujiono (Kasi di Dinas Pengairan),; Heri Wahyudi (mantan ajudan Bupati),; Nuri Prihandoko (mantan ajudan Bupati),; Joni Tri Wahyudi (Swasta, mantan calon anggota DPRD Kab. Nganjuk) dan Hanif Adi Nugroho (Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk) dihadirkan JPU KPK Arif Suhenrmanto, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dalam perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp25.6 M dan TPPU sebesar Rp10.7 M sejak tahun 2012 hingga 2017<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivNSrqkZi60huZ03N1FypUFIZlrCyADTJzhF3r-IaWxdQplCq_rjHITd_L-F80eUqmhSpRfkjBkkfaKWudp0q5Z2c9BwCJLYNayuQJo2x478kKRPTXNNLNI3FAKzg9ZK6UutyzUaroVl4/s1334/IMG20210215132354.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivNSrqkZi60huZ03N1FypUFIZlrCyADTJzhF3r-IaWxdQplCq_rjHITd_L-F80eUqmhSpRfkjBkkfaKWudp0q5Z2c9BwCJLYNayuQJo2x478kKRPTXNNLNI3FAKzg9ZK6UutyzUaroVl4/w640-h288/IMG20210215132354.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 1 Januari 2021) adalah agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan saksi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, H. Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Fariji, Rangga, Dodi dkk, dimana Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana dan dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Dari 10 saksi tersebut, dibagi dalam dua session yang masing-masing 5 orang saksi. Untuk session pertama adalah Nyoto Mujiono (Kasi di Dinas Pengairan),; Heri Wahyudi (mantan ajudan Bupati),; Nuri Prihandoko (mantan ajudan Bupati),; Joni Tri Wahyudi (Swasta) dan Hanif Adi Nugroho (Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk), dimana Ke- 5 saksi ini adalah lanjutan dari persidanagan yang tertunda Dua pekan lalu<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan session ke- II adalah Agus Subagio (mantan Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020),; Jakin (mantan Kabid Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Hanif (PNS Dinas Peternakan),; Sri Widyastuti (Sekretaris  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk) dan Budi Sucahyo (mantan Kepala Dinas Peternakan)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Agus Subagio mengatakan bahwa pemberian uang ke Kepolisian dan Kejaksaan disaat ada acara adalah atas perintah terdakwa Taufiqurrahman. Agus Subagio menjelaskan, bahwa dirinya juga di datangi LSM dan Wartawan dengan “mengancam”. <br /><br />Menurut saksi Agus Subagio, penempatan dirinya sebagai Kepala Dinas Pertanian pada tahun 2015 karena dianggap dapat membuat situasi kondusif. “Di perintah untuk memberikan saat ada acara,” kata Agus Subagio<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZb9ZTBYcMZxGI0P8gAwxKqmU4BWQm00IYOTCEaT3MloK3lXY3qvWIcg1A-Fmv9f0eGtRkoygVK-WIJ0Rjx1VAX2nwQgjcnSOyUh8MfF84wXuuNhfr8kfpMe5TXajhtULQFTazSuu7Ivw/s1334/IMG20210215172709.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZb9ZTBYcMZxGI0P8gAwxKqmU4BWQm00IYOTCEaT3MloK3lXY3qvWIcg1A-Fmv9f0eGtRkoygVK-WIJ0Rjx1VAX2nwQgjcnSOyUh8MfF84wXuuNhfr8kfpMe5TXajhtULQFTazSuu7Ivw/w640-h288/IMG20210215172709.jpg" width="640" /></a></div> Apa yang dijelaskan Agus Subagio, tak jauh beda dengan keterangan Sri Widyastuti, bahkan Sri Widyastuti membuat catatan tentang beberapa nama-nama penerima uang “haram” tersebut termasuk anggota DPRD Kab. Nganjuk.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Dari pengakuan Agus Subagio, total uang “haram” yang dikumpulkannya sebagai fee proyek di Dinas Peternakan dari para pengusaha adalah sekitar 2 miliar. Sementara uang “haram” ke anggota DPRD Kab. Nganjuk adalah sebagai fee proyek, dimana fee proyek tersebut diminta langung oleh anggota DPRD yang mendapat proyek PL (penunjukan/pelelangan langsung)<br /><br />“Itu diminta langsung oleh anggota Dewan. Rekanan itu datang ke kami mengatas namakan anggota Dewan,” kata Sri Widyastuti yang di “Ia” kan oleh Agus Subagio<br /><br />Keterangan saksi Nyoto Mujiono  selaku Kasi di Dinas Pengairan mengakui, dirinya tidak pernah diperintah oleh terdakwa Taufiqurrahman untuk menagumpulkan fee proyek yang besarnya antara 10 hingga 15 persen dari para kontraktor, namun dirinya diperintah oleh Kepala Dinas selaku pimpinannya<br /><br />Nyoto Mujiono  mengatakan, bahwa total uang yang dikumpulkan dari para pengusaha sebagai fee proyek dari para pengusaha dalah sekitar 3 miliar rupiah. Uang itu, menurut saksi Jakin adalah untuk Jatah Kepala Dinas dan Dewan<br /><br />Sementara saksi Jakin selaku Kabid (Kepala Bidang) di Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa total uang “haram” sebagai fee proyek di Dinas Pertanian yang diserahkan ke terdakwa Taufiqurrahman adalah sebesar Rp565 juta.<br /><br />“Yang di BAP itu sudah saya jelaskan, itu semua,” kata Jakin</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4iE5mz89yNIMJhOsf1MfKeF87oWoyT2dB3fSC6lTt4-MtL97WAzxxGT4_pV0i3opGCTyx_v4B9hhILlrrSA2p27MUogvyZE7E_0iRNEYEfXN6Oc50QAGrS7htP9qTkPpOzqQUzshlZVA/s1334/IMG20210215172655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4iE5mz89yNIMJhOsf1MfKeF87oWoyT2dB3fSC6lTt4-MtL97WAzxxGT4_pV0i3opGCTyx_v4B9hhILlrrSA2p27MUogvyZE7E_0iRNEYEfXN6Oc50QAGrS7htP9qTkPpOzqQUzshlZVA/w640-h288/IMG20210215172655.jpg" width="640" /></a></div>Sementara keterangan Heri Wahyudi dan Nuri Prihandoko selaku ajudan Bupati Taufiqurrahman mengakui pernah beberapa kali menerima uang  baik dari Kepala Dinas maupun dari pejabat lainnya. Dan uang itu, menurut keduanya diserahkan ke terdakwa Taufiqurrahman<br /><br />Nuri Prihandoko mengakui, pernah mengambil uang atas perintah terdakwa Taufiqurrahman dari tempatnya Nyoto Mujiono , Fajar Widiyono. Selain itu, juga pernah diperintah terdakwa Taufiqurrahman untuk mengantarkan uang ke adik istri terdakwa Taufiqurrahman, yaitu Yani di Surabaya pada saat acara PDI Perjuangan<br /><br />Keterangan saksi Hanif Adi Nugroho selaku Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk mengakui bahwa dirinya pernah diperintahkan terdakwa Taufiqurrahman untuk mengantarkan uang ke Swito selaku ajudan Bupati Madiun. Selain itu, saksi juga pernah menerima uang atas perintah terdakwa dari Agus Subagio dan M. Yasin<br /><br />Sedangkan uang yang diantarkan ke Madiun adalah berasal dari dua rekanan yaitu Harsono sebesar 1 miliar rupiah dan dari A. Sulkan.<br /><br />Sedangkan keterangan Joni Tri Wahyudi, mantan Calon Anggota Dewan Kab. Nganjuk ini menjelaskan, bahwa dirinya pernah meminta proyek ke Maduqi selaku Kepala Dinas Pengairan Kab. Madiun. Dan saksi juga mengakui bahwa dirinya pernah menjual sebindang tanah ke Masduqi seharga 450 juta rupiah. tanah itu disuga adalah milik terdakwa Taufiqurrahman yang dibeli melalui Masduqi. Selain itu, Joni Tri Wahyudi juga menerima uang dari Masduqi sebsar yang sama.<br /><br />Sementara dalam persidangan sebelumnya, Masduqi selaku Kadis (Kepala Dinas) Pengairan yang juga mantan Kadis Ciptakarya dan Sekda  Kab. Nganjuk mengakui, bahwa dirinya beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk saat dirinya (Masduqi) menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan dan Kepala Dinas Ciptakarya serta saat menjabat sebagai Sekda Kabupaten Nganjuk<br /><br />Dan Masduqi yang mantan terpidana kasus Korupsi pengadaan batik di Pemda Kab. Nganjuk saat menjabat, mengakui bahwa untuk menduduki jabatan Sekda dirinya memberikan uang “haram” sebesar 1 miliar rupiah kepada terdakwa atas permintaan terdakwa selaku Bupati<br /><br />Masduqi mengatakan, pemberian uang kepada terdakwa Taufiqurrahman adalah fee proyek sebesar 7,5% yang diminta dari rekanan/kontraktor yang mengerjakan Proyek PL (Penunjukan Langsung) di Dinas Pengairan maupun saat menjabat sebagai Kepala Dinas Ciptakarya <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFykNybgv83Tdh2nXe03Q9dVgW8XHfQkvPboHrO_c_XW51tghYfa4_Zt0pmCTSfvvr6lARFz7YDPh-nWXkgKALh9xtw4VyRS8m18Jfc2FQEzGJbJUvWKMFS0PFw_SfSSYeXrA455GNV4/s1334/IMG20210215154238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFykNybgv83Tdh2nXe03Q9dVgW8XHfQkvPboHrO_c_XW51tghYfa4_Zt0pmCTSfvvr6lARFz7YDPh-nWXkgKALh9xtw4VyRS8m18Jfc2FQEzGJbJUvWKMFS0PFw_SfSSYeXrA455GNV4/w640-h288/IMG20210215154238.jpg" width="640" /></a></div>Sementara pengakuan Fajar Yudiono juga tak jauh beda dengan pengakuan Masduqi. Fajar Yudiono mengatakan, bahwa dirinya juga pernah memberikan fee proyek kepada Bupati Taufiqurrahman dan beberapa anggota DPRD Kab. Nganjuk melalui rekanan<br /><br />Apa yang disampaikan Masduqi dan Fajar adalah sama dengan isi BAP saat saksi memberikan keterangan di penyidik KPK. Isi BAP saksi terpaksa dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim karena  saksi ini sering kali menjawab lupa dan sudah tidak ingat. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa, yang akhirnya diakui setelah BAP-nya dibacakan<br /><br />Andai saja Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) benar-benar serius untuk mengusut tuntas kasus ini seperti saat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang peride 2014 – 2019 termasuk Wali Kotanya saat itu, maka kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU terdakwa Taufiqurrahman, bisa jadi akan menyeret beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nganjuk, anggota Dewan dan pengusaha kontraktor akan menjadi tersangka berikutnya sesaui fakta yang terungkap di persidangan.<br /><br />Namun bila sebaliknya, maka kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU di Kabupaten Nganjuk hanya menyeret Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk. Sedangkan yang lainnya cukuk “dikarantian mandiri di rumahnya dalam kondisi Pandemi Covid19”.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Diberitakan di awal</b></span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp14.205.000.000 yang berasal dari fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2013  hingga 2016, dengan rincian :<br /><br /><b>a. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :</b><br /><br />- Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui Masduqi menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Hani Adi Nugroho yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKVMk8U40HmDNIM6yEHBhCDqjjkSTPmzuoHFeastIwj6w5QdVmaom-fsNfG85o5wkyPFxI4J4ayr9GS3VZr64FhYbtZ_DCJXvAZk142zp24di8oUe4tQQMGBJl7R2z_hjn20we6NeSLE/s1334/IMG20210215154237.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKVMk8U40HmDNIM6yEHBhCDqjjkSTPmzuoHFeastIwj6w5QdVmaom-fsNfG85o5wkyPFxI4J4ayr9GS3VZr64FhYbtZ_DCJXvAZk142zp24di8oUe4tQQMGBJl7R2z_hjn20we6NeSLE/w640-h288/IMG20210215154237.jpg" width="640" /></a></div>- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi88VbFmdVnxOgVwbIcCrdAjnW4_W0iYSLFeY92GZ6qzMr5bDoxLdVCd7_6FLDEdEanW2Q_bTr8yB5NYzN6N2sdVNnwA860zJjvqwXxdDzau4slPbGNm8_ec12_daSwcYxtzvc-vtTLGo/s1334/IMG20210215154447.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi88VbFmdVnxOgVwbIcCrdAjnW4_W0iYSLFeY92GZ6qzMr5bDoxLdVCd7_6FLDEdEanW2Q_bTr8yB5NYzN6N2sdVNnwA860zJjvqwXxdDzau4slPbGNm8_ec12_daSwcYxtzvc-vtTLGo/w640-h288/IMG20210215154447.jpg" width="640" /></a></div>- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br /><b>b. Pada bulan Juni 2014,</b> bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk<br /><br /><b>c. Pada tahun 2014,</b> bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>d. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:<br /><br />- Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br />- Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). dicabut 2014 yasin sekretaris dispendik dicabut fajar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT7kOFzej_AI6GMhASTJCe9CEgw2XMD7jYFymHFKfw_Ojc0_HpqY2W6r3rhh48ag-jY_2if_eC74wr_apYP91bPgklPZAkO7RPXmlTqnPzzJdjI9T8mmRvXpRJxPQJ1Xr07cBaKXynvfg/s1334/IMG20210215172637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT7kOFzej_AI6GMhASTJCe9CEgw2XMD7jYFymHFKfw_Ojc0_HpqY2W6r3rhh48ag-jY_2if_eC74wr_apYP91bPgklPZAkO7RPXmlTqnPzzJdjI9T8mmRvXpRJxPQJ1Xr07cBaKXynvfg/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div>- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /> 16 Maret 2018, saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa  Taufiqurrahman<br /><br /><b>e. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />-Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGnPcI1misGHW7p68R_9-9xCFl3lG26n8cPpouchBhKKbut-zfAHoci_xkoU10yiJSyzlzWQ1J3xvZcROQ-NNwFA4-ISpZWSg0cuA77KvkDhLdrl-Eo0Ql9x4TGU8us6JOjdNpj1IA8Q/s1334/IMG20210215172631.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGnPcI1misGHW7p68R_9-9xCFl3lG26n8cPpouchBhKKbut-zfAHoci_xkoU10yiJSyzlzWQ1J3xvZcROQ-NNwFA4-ISpZWSg0cuA77KvkDhLdrl-Eo0Ql9x4TGU8us6JOjdNpj1IA8Q/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  <br /><br /><b>f. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut </b>:<br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuWz8akD1I1nSt3P-mhTPmph0bZOPHeKk0Rw3LWxtyibnhDh-8rJ3aExv_8WH-KshsPgPzkVpJkz2TvpjRzkI7s76x7Nc8hwFJkWllnQG4HQKkgLsyVPa8PA1H616i0b9FYdGrm2jjTdQ/s1334/IMG20210215132531.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuWz8akD1I1nSt3P-mhTPmph0bZOPHeKk0Rw3LWxtyibnhDh-8rJ3aExv_8WH-KshsPgPzkVpJkz2TvpjRzkI7s76x7Nc8hwFJkWllnQG4HQKkgLsyVPa8PA1H616i0b9FYdGrm2jjTdQ/w640-h288/IMG20210215132531.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br /><b>2.    Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</b><br /><br />12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa Harjanto dan tedakwa Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /><br />- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF <br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>3. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:</b><br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5EUI075jk5_S770cy-8UcuhZzo0JgLkYsahgWqEmlX2hR0WV6s7WbqTGjoUvHvIudmofjDstENLx7a6uOok-JKtkgIoUaK4c5VNRGOyK-73qeqWALHjYNA6C0pxiK_bl0_4nQJxCdek/s1334/IMG20210215172637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5EUI075jk5_S770cy-8UcuhZzo0JgLkYsahgWqEmlX2hR0WV6s7WbqTGjoUvHvIudmofjDstENLx7a6uOok-JKtkgIoUaK4c5VNRGOyK-73qeqWALHjYNA6C0pxiK_bl0_4nQJxCdek/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div>- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br /><b>4.    Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:</b><br /><br />a. Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52PsG0NqgiXS9RpBW1W7cjUisenT5sbzMlGjtX_ORUCKVsiTWEJJjRSYCt-NjO3Wp_-Wi38dLVLQzdNpcj5lwqpaozwkW2jHW39Hkr45wumZnYOgO3yHzucHzEd0jdbsrlzmCfmk07vE/s639/IMG20201221135238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52PsG0NqgiXS9RpBW1W7cjUisenT5sbzMlGjtX_ORUCKVsiTWEJJjRSYCt-NjO3Wp_-Wi38dLVLQzdNpcj5lwqpaozwkW2jHW39Hkr45wumZnYOgO3yHzucHzEd0jdbsrlzmCfmk07vE/w640-h360/IMG20201221135238.jpg" width="640" /></a></div>- Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><br /> b. Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.<br /><br />c. Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /><br /><b>5.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</b><br /><br />a. Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :<br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><br />b.    Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :<br />- Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.<br /><br />- Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBFN1wiYGgEFEbY2RfJP_aiIhVDLKA9GtBnWCad1Z_7uDyzJyCD7aq4fL7mVG0JImIw1kTWQi4L0hFIh-KpupnHmj4ieEsYSPU5CUuvtbaPvbXfcwkHMwfFdPk5IMetulDtaJZLDOB3k/s640/IMG20210201133142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBFN1wiYGgEFEbY2RfJP_aiIhVDLKA9GtBnWCad1Z_7uDyzJyCD7aq4fL7mVG0JImIw1kTWQi4L0hFIh-KpupnHmj4ieEsYSPU5CUuvtbaPvbXfcwkHMwfFdPk5IMetulDtaJZLDOB3k/w640-h288/IMG20210201133142.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).<br /><br /><b>6.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />a. Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br />b. Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br /><b>7.    Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b><br /><br />- Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><b>8.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berik</b>ut :<br /><br />- Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH0gjSPWpbTFN2OzcPtcpcpqb80zI8DrVnN_QbT8-zqXE-i7W-LA9oPWIDg2Z-nwhE9cepxSGePeIPUG9LpGEuEuPPbFG0dYWbiTi6Sk8dk3DEbCM1d077TUPWye3LqxGWt9YhcWRXMvA/s639/IMG20180316112050+16Maret+2018+Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH0gjSPWpbTFN2OzcPtcpcpqb80zI8DrVnN_QbT8-zqXE-i7W-LA9oPWIDg2Z-nwhE9cepxSGePeIPUG9LpGEuEuPPbFG0dYWbiTi6Sk8dk3DEbCM1d077TUPWye3LqxGWt9YhcWRXMvA/w640-h360/IMG20180316112050+16Maret+2018+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br /><b>9.    Pada tanggal 27 Desember 2015 </b>bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN.<br /><br /><b>10.    Pada bulan April 2017</b> bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.<br /><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU KPK lalu melanjutkan membacakan dakwaan kedua terhadap terdakwa dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh84-9egMWKFstUEYkXNFYSvh86OjxLrglJWdKJoHKAPqwqSE_DtBco5flWHwaAeh3QgIHRMVBiXn0377RuG_81srTWM2YuTbWQ3KxTFrQQPpdzE7yMFD-rC9ndWizi310dhqHfPVamsVM/s639/IMG202012211352381.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh84-9egMWKFstUEYkXNFYSvh86OjxLrglJWdKJoHKAPqwqSE_DtBco5flWHwaAeh3QgIHRMVBiXn0377RuG_81srTWM2YuTbWQ3KxTFrQQPpdzE7yMFD-rC9ndWizi310dhqHfPVamsVM/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>DAN DAKWAAN KEDUA<br />Pertama</b></span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total Rp30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk<br /><br />Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br />Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk) diadili untuk yang kedua kalinya dalam perkara Gratifikasi dan TPPU <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLmMc2Vq2bh0zIW-ZFLn00PgkvJbkv54fhoRLYn4a2I13vZLaVivn5ban26SENavFe6vWeD1EQ8aSwiAJ0521vAN7FTUMU95qBkxx7S6F9XHTtivW_7qjeUp25KnXMNV0xhG7FdPn3K8Q/s640/IMG20210201141910.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLmMc2Vq2bh0zIW-ZFLn00PgkvJbkv54fhoRLYn4a2I13vZLaVivn5ban26SENavFe6vWeD1EQ8aSwiAJ0521vAN7FTUMU95qBkxx7S6F9XHTtivW_7qjeUp25KnXMNV0xhG7FdPn3K8Q/w640-h288/IMG20210201141910.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><br />a. Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);<br />b. Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);<br />c. Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br /><br />Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /><br />a. 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);<br /><br />b. 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);<br /><br />c. 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />d. Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).<br /><br />e. Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjRWAwXcyC0nyfoewQSOCgLn7yiFtQvDvXK-8YR2woNGnRKo8_G-wyYrH5zhZvLaOAkflC2o_jKGp-vRIicZUZUhXlomWETP8oFeLOkAUEs9AwRPf2oiA_Gu08oiDIi3yGi0XyfzaJZs4/s640/IMG20210201133142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjRWAwXcyC0nyfoewQSOCgLn7yiFtQvDvXK-8YR2woNGnRKo8_G-wyYrH5zhZvLaOAkflC2o_jKGp-vRIicZUZUhXlomWETP8oFeLOkAUEs9AwRPf2oiA_Gu08oiDIi3yGi0XyfzaJZs4/w640-h288/IMG20210201133142.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /><br />Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br /><b>A.    Antara bulan Juli 2014</b> sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian:<br /> <br />Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.<br /><br /><b>B.    Pada tanggal 25 September 2015</b> bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br /><br /> Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.<br /><br /><b>C.    Sekitar awal tahun 2016</b> bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br />Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /><br /><b>D.    Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013</b> bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><b>E.    Pada tahun 2016</b> bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><b>F.    Pada bulan November 2015</b> Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 (atau dakwaan Kedua Pasal 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU diakhir membacakan surat dakwaannya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Bupati Nganjuk Terungkap Aliran Uang "Haram" Ke APH, BPKP, LSM Dan Wartawan

“Selain itu, uang juga ‘mengalir’ ke ajudan Bupati Madiun, Swito dan ke Yani, adik istri terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk”    B...

»

Kades Dituntut 2 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp162 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSCOjRamhjhKG965jIfhD6x0NhBI0LffYjNwD5PgVmAbkEZlixhbCecK5E47FAy5pl6j2CNFTUP_5VCzm4La3UlP4ze7k1Iv198QtrbTirsdREChUJB3OUt6oPJdoVI-V0VhfC7udJN8/s1069/IMG20210111124655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1069" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSCOjRamhjhKG965jIfhD6x0NhBI0LffYjNwD5PgVmAbkEZlixhbCecK5E47FAy5pl6j2CNFTUP_5VCzm4La3UlP4ze7k1Iv198QtrbTirsdREChUJB3OUt6oPJdoVI-V0VhfC7udJN8/w640-h360/IMG20210111124655.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Korupsi, terkadang menggelitik. Sebab ada Terdakwa yang diduga Korupsi sejumlah puluhan juta, namun tuntutan JPU jauh lebih berat dari terdakwa Korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar tetapi tuntutan pidana justru lebih ringan, diantaranya adalah kasus perkara Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebesar Rp.71.337.000 untuk 4 terdakwa atau masing-masing sejumlah Rp17.834.250</div><div style="text-align: justify;"><br />Dan Ke- 4 terdakwa (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jaiunul Arifin) dituntut Pidana Penjara masing-masing diatas 4 tahun lebih dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp17.834.250 subsidair pidana penjara diatas 1 tahun pula. Ke- 4 terdakwa ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun tidak demikian yang dialami oleh Ahmad Zaeni selaku Kepala Desa, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang periode 2019-2025. Walaupun Kerugian negara yang didakwakan sebesar Rp162.992.148,12, namun tuntutan pidana penjaranya jauh lebih ringan dari 4 terdakwa Kprupsi BBM di DLH Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br />Tidak hanya itu. Pelaku kejahatan dalam Pidana Korupsi DD dan ADD, “tak ubahnya pencopet jalanan yang pelakunya hanya satu orang saja”. Padahal dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang tentang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....” artinya ada pihak lain selain dari terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br />Itulah nasib Terdakwa Ahmad Zaeni yang dituntut Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp162.992.148,12 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena JPU menganggap bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) sebesar Rp995.123.000 Tahun Anggaran (TA) 2019 yang merugikan keuangan negera sejumlah Rp162.992.148,12</div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Ahmad Zaeni, menurut JPU, terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi </div><div style="text-align: justify;"><br />Tuntutan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dibacakan Tim JPU Sutini, SH dkk  melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 15 Pebruari 2021) dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan oleh JPU terhadap Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliani, SH., MH dan Kusdarwanto, S., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum terdawa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><br />“Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :</div><div style="text-align: justify;"><br />1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau dalam dalam Dakwaan Subsidair.</div><div style="text-align: justify;"><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan,</div><div style="text-align: justify;"><br />3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni untuk membayar uang penggaanti sebesar Rp162.992.148,12 dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun,” ucap JPU.</div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih lanjut dalam surat tuntutannya JPU menyebutkan, bahwa Ahmad Zaeni sebagai Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45 1784/KEP/35.07.013 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019-2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 03 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Malang pada tahun 2019, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mendapatkan Dana Desa sebesar Rp995.123.000 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan dalam III tahap, yakni tahap I pada bulan Mei 2019 sebesar 20 persen dengan nilai nominal sebesar Rp.199.024.600 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), tahap II pada bulan Juli 2019 sebesar 40% dengan nilai nominal sebesar Rp398.049.200 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan tahap III pada bulan Desember sebesar 40% dengan nilai nominal sebesar Rp398.049.200 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan III Tahap dengan perincian: </div><div style="text-align: justify;"><br />Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: </div><div style="text-align: justify;">1. Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I, 2). Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Dcsa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Dacerah. d. Penyaluran Dana Desa Tahap HI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: 1). Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II: 2). Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa tclah menyampaikan Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br />Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Kepala Desa menyampaikan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2019 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: c. Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019: </div><div style="text-align: justify;"><br />2. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2019. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengciola Keuangan Daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sumberkradenan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang terhadap anggaran Dana Desa sebesar Rp.995.123.000 dialokasikan untuk beberapa bidang kegiatan yakni : </div><div style="text-align: justify;"><br />Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari kegiatan : 1. Kegiatan pemeliharaan jalan desa sebesar Rp.80.998.000,; 2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang sebesar Rp20.223.500,; 3. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp.95.718.000,; 4. Kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokam/parit/drainase, dll) sebesar Rp.584.521.000,; 5. Kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah, dll) sebesar Rp.9.264.000,; 6.</div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp.68.465.000 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bidang pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari kegiatan : 1. Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp.68 465 000,; 2. Kegiatan pemngkatan kapasitas BPD sebesar Rp.15.000.000,; 3. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.30.200 000,; 4. Kegiatan pelauhan dan penyuluhan perlindungan anak sebesar Rp.7.200 000,; 5. Kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) sebesar Rp 9.600.000 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pada tahun 2019, Kepala Desa Sumberkradenan dijabat oleh 3 (tiga) orang, yakni saksi SANTOSO dengan masa jabatan mulai tanggal 29 Mci 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, saksi YULIANTI, SE .MM dengan masa jabatan mulai tanggal 31 Mci 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 dan terdakwa menjabat sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan sekarang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa saksi SANTOSO pada tanggal 24 Mci 2019 telah melakukan proses pencairan dana desa tahap I sebesar 20% dengan nilai Rp. 199.024.600 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02020/SP2D-LS 402.01.02/2019 dan setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan, namun karena masa jabatan saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan berakhir pada tanggal 30 Mei 2019 kemudian saksi SANTOSO tidak bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana APBDes, kemudian menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa Sumberkradenan. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 ditunjuk saksi YULIANTI, SE, MM selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan ,selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 saksi YULIANTI, SE., MM, selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan melakukan proses pencairan dana desa tahap II sebesar 40% dengan milar Rp398 049 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03287 SP2D-LS/4 02.01.02/2019 </div><div style="text-align: justify;"><br />Dan setelah dana tersebut telah masuk kc rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan, namun karena masa jabatan saksi YULIANTI., SE., M M., selaku Kepala Desa Sumberkradenan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian saksi YULIANTI, SE., MM., hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran 2019 sebagian saja, kemudian sisa dana desa yang belum dilaksanakan tersebut diserahkan kepada saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa Sumberkradenan. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019, dilantik menjadi Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan setalah menjabat selaku Kepala Desa, kemudian terdakwa meminta anggaran dana desa yang telah dicairkan oleh Kepala Desa sebelum. Terdakwa yang masih dalam penguasaan saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi NANING YUNAIDAH menyerahkan anggaran dana desa tersebut kepada terdakwa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan dana desa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 04 Desember 2019, terdakwa melakukan proses pencairan dana desa tahap III sebesar 40% dengan milai Rp.398.049.200 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 08791 SP2D-LS 4 02 01.02/2019, dan setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan kemudian setelah dana tersebut terdakwa mengunakan sebagian saja untuk kegiatan sebagaimana APBDES, dan sisa dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa serangkaian perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamata Pakis, Kabupaten Malang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal | Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 70 ayat (2) menyebutkan : “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />2. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada : Pasal 79 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa menyampaikan laporan perlanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”. Pasal 79 ayat (2) menyebutkan : “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />3. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yakni pada : Pasal 20 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />4. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, yakni pada : Pasal 3 ayat (2) menyebutkan : “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 4 menyebutkan : “Cara pengadaan barang/ jasa meliputi : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. b. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan : “Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola”. Pasal 5 ayat (4) menyebutkan : “Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola,; b. Kebutuhan barang/ jasa termasuk didalamnya bahan/ material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mempu oleh TPK,; c. Khusus untuk pekerjaan kontruksi : </div><div style="text-align: justify;"><br />I. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan : dan 2. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/ atau pekerja (tenaga tukang dan / atau mandor)”. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan : “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa. b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan). c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga. d, TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah , dan Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 9 menyebutkan : “Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan b. Untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas Sekretaris Desa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan DD (Dana Desa) Tahun 2019 pada Desa Sumber Kradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nomor : X.700/627/35.07.050/2020 tanggal 24 September 2020 diperoleh hasil penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Tahun 2019 pada Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara total sebesar Rp.254.700.391,95 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen) dengan perincian : </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Yang dilakukan terdakwa sebesar Rp162.992.148,12,; 2. Yang dilakukan ISWAHYUDI (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). 3. Yang dilakukan ANDRI KRISTANTO (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.38.589.209,06,; 4. Yang dilakukan FATKHUL MUNIR (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.20.871.418,06,; 5. Yang dilakukan ERNA SURSCORS (Sekretaris Desa Tahun 2019) sebesar Rp813.700,; 6. Yang dilakukan ZUHROTUL FAIDA (Ketua Posyandu Tahun 2019) sebesar Rp10.507.600 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa selaku Bendahara Desa Tahun 2019, NANING YUNAIDAH telah memungut pajak namun belum menyetorkan serta belum memungut pajak dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2019 total sebesar Rp.15.452.392,18. Aakibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.254.700.391,95 </div><div style="text-align: justify;"><br />Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti yaitu: </div><div style="text-align: justify;">A. Keterangan saksi ERNA SURSCOR PIATMIATI, SH Sekretaris Desa Sumberkradenan sejak tanggal 15 Pebruari 2019 s/d sekarang, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan keterangan yang telah diberikan di berita acara sudah benar semua. Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Sumberkradenan sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang nomor : 001/SK/3507.18 2007/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa bidang administrasi dan sebagai koordinator sekretariat Desa. Bahwa Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah SANTOSO yang menjabat sampai dengan bulan Mei 2019 setelah itu dijabat oleh YULIANTI selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan sampai dengan bulan Agustus 2019 setelah itu pada bulan September 2019 dijabat oleh Kepala Desa terpilih yakni Terdakwa AHMAD ZAENI. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Dana Desa (DD) SumberkradenanKecamatan Pakis Kabupaten Malang TA. 2019sebesar Rp. 995.123.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Sumberkradenan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.518.334.000,(Lima ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa yang menentukan item-item kegiatan serta nilai nominal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang diterima oleh Desa Sumberkradenan,  Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang adalah berdasarkan hasil musyawarah dusun (MUSDUS) dan hasil MUSDUS kemudian dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2018 di Balai Desa Sumberkradenan, Kec. Pakis Kab. Malang yang dihadiri oleh Muspika, Perangkat Desa, Anggota BPD, PKK, seluruh Ketua RT dan RW, serla tokoh masyarakat dan hasil MUSRENBANGDES tersebut ditetapkan menjadi APBDes oleh SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan KecamatanPakis Kabupaten Malang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sebelum dana ADD dan DD masuk atau diterima oleh Desa Sumberkradenan,  Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang awalnya dibuat Perdes tentang APDes, RKPDes yang di dalamnya ditentukan lokasi dan besaran nominal yang akan dibangun kemudian dilaporkan pada Kabupaten melalui Camat untuk proses pencairan dan setelah disetujui oleh Bupati kemudian dibuat SPP yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa kemudian dilakukan proses pencairan DD dan ADD di Bank Jatim yang dilakukan oleh Kepala Desadan Bendaharadan setelah itu dana masuk ke rekening Kas Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang</div><div style="text-align: justify;"><br />“Berdasarkan uraian tersebut di atas, lanjut JPU, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :</div><div style="text-align: justify;"><br />1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau dalam dalam Dakwaan Subsidair.</div><div style="text-align: justify;"><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan,</div><div style="text-align: justify;"><br />3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni untuk membayar uang penggaanti sebesar Rp162.992.148,12 dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun,” ucap JPU. (Jnt)</div>

News Tipikor Kades Dituntut 2 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp162 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Korupsi, terkadang menggelitik. Sebab ada Terdakwa yang diduga Korupsi sejuml...

»