Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahun 2013 lalu, setelah melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar US 86,987,832,5 Dollar Amerika Serikat, “menyeret” 3 pejabat PT PAL ke Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk diadili pada Senin, 14 Agustus 2017<br /><br />Ketiaga pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) ini adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL)<br /><br />Sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, di Ketuai Majelis Hakim Tahsin SH., MH, dengan dibantu 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadili Ketiga terdakwa, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /><br />Sementara terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b>JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) sejak tahun 2012, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PAL, di luar rapat umum pemegang saham Nomor: KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, tanggal 8 Pebruari 2012<br /><br />Selain terdakwa yang diangkat menjadi Dirut PT PAL tahun 2012, susuanan Direksi PT PAL berdasarkan Surat Nomor: KEP-66/MBU/2012 tanggal 8 Pebruari 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, yakni, Etti Soewardani, Direktur SDM dan Umum,; Edy Widarto, Direktur Produksi,; Imam Sulistyanto, Direktur Keuangan,; Eko Prasetianto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha dan Saiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi sekaligus Direktur Keuangan PT PAL.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya. JPU KPK  menyatakan bahwa, setelah resmi menjabat ornag nomor Satu di Perusahaan plat merah itu, terdakwa, kemudian memimpin rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetianto dan Saiful Anwar. Dari hasil rapat tersebut diperoleh kesepakatan, untuk melakukan perubahan Program Kerja PT PAL Indonesia dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia, tidak hanya menerima pesanan kapal komersial, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar negeri</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanti Sales Incorporation, yang merupakan perusahaan Filipina, menjadi sales agent untuk membantu penjualan kapal OPV (Offshore Pratrol Vesse) dan SS V (Strategic sealift vessel) produksi PT PAL Persero Indonesia kepada Pemerintah Filipina, berdasarkan agency agreement Nomor: B/19/ 10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT Pal Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation<br /><br />Pada tahun 2012, dalam rangka mendapatkan pesanan kapal pertahanan dari luar negeri, terdakwa Firmansyah Arifin bersama Tim pemasaran PT PAL, melakukan kegiatan promosi ke Philippine, guna mempromosikan hasil produksi PT PAL berupa kapal SSV dan kapal Cepat Rudal (KCR) 60. Usaha terdakwa pun berhasil. Buktinya, pemerintah Filipina tertarik, dan meminta agar PT PAL mengikuti lelang pengadaan kapal SSV. <br /><br />Dari situ, kemudian terdakwa Firmansyah Arifin, melakukan pertemuan informal dengan Eko Prasetyanto, Saiful Anwar dan Imam Sulistyanto, untuk membicarakan agreement agency yang pernah ditandatangani oleh Direksi sebelumnya, terkait penunjukkan Ashanti Sales Incorporation, sebagai sales agent PT PAL untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan kapal dari pemerintah Filipina. Pada hal, Agency Agreement tersebut telah berakhir pada tanggal 9 Mei 2012.<br /><br />Pada tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan kesepakatan seluruh Direksi PT PAL, terdakwa Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL dengan Ashanti Sales Incorporation dengan Agency Agreement Nomor:SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatanganinya bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti Sales Incorporation, yang menunjuk kembali Ashanti Sales Incorporation sebagai agen yang akan membantu PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV pada pemerintah Filipina dengan fee agent akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Philippine dan Agency Agreement tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Pada awal tahun 2013, Eko prsetyanto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL Indonesia, mendapat informasi dari Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanti Sales Incorporation di Indonesia, bahwa pemerintah Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek kapal dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen Teknis, serta perhitungan cost structure kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada DND Filipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Philippine Navy adalah, sebesar USD 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan fee agen pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="661" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 5 Agustus 2013, Direksi PT PAL mengadakan rapat yang dihadiri oleh, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto yang hasilnya, menyetujui perhitungan Cost Structure yang tercantum dalam Price Sstimation Philipinas Navy tersebut.<br /><br />Pada Juli 2013, berdasarkan rapat Direksi, PT PAL mengikuti tender pembangunan kapal SSV Philippine, dan yang bertanggung jawab dalam proses tender SSV adalah Agus Budianto, selaku Pemasaran PT PAL. Sedangkan Saiful Anwar, selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono, Kadiv Desain menyiapkan desain SSV untuk keperluan tender. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Philippine, dengan harga penawaran per kapal sebesar USD 43,262,556 dollar. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Philippine (Bid and Award Comite DND Philippine), yang dihadiri Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama, melakukan Asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia, sesuai dokumen penawarannya.<br /><br />Ibarat menyelam sambil minun air, itulah yang dilakukan oleh Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama untuk menemui menemui Joko Sutejo, Staf ahli Direktur PT PAL dan Eko Prasetyanto di kantor PT PAL. Dalam pertemuan tersebut,  Lilioasa L Saavedra minta fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. Karena Joko Sutejo dan Eko prastyanto merasa keberatan, Lilioasa L Saavedra menurunkan menjadi 3,5 persen. Eke Prasetyanto pun berjanji akan menyampaikan permintaan Lilioasa L Saavedra kepada Direksi.<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko Prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation yang berisi, draft Agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto. <br /><br />Pada Desember 2013, atas permintaan fee agen oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukanlah rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya, yang dihadiri, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto, Arif Cahyana. <br /><br />Anehnya, rapat Dewan Direksi PT PAL itu ternyata untuk membahas “rejeki” alias uang cash back yang akan diperoleh dari Ashanti Sales Incorporation melalui Kirana Kotama. Sebab, fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation hanya sebesar 3,5 persen dari 4,75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen, menjadi cash back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL.<br /><br />Hebatnya, setelah rapat Dewan Direksi selesai, pada malam harinya, terdakwa Saiful Anwar, Widarto, Imam Sulistyanto dan Eko Prasetyanto, melakukan pertemuan dengan Kirana Kotama di Resto Nine, Jalan Mayjen Sungkono, No 83 Surabaya. Dalam pertemuan itu, terdakwa Firmansyah Arifin, menyampaikan kepada Kirana Kotama, hasil kesepakatan rapat Dewan Direksi PT PAL, mengenai persentase agen untuk Ashanti Sales Incorporation. Dan Kirana Kotama pun menyetujuinya termasuk cash back yang harus dibayarkan oleh Ashanti Sales Incorporation, dan akan menyampaikan kepada Liliosa L Saavedra, selaku CEO Ashanti sales Incorporation<br /><br />Pada tanggal 23 Januari 2014, terdakwa selaku Direktur Utama PT PAL, dan Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti sales Incorporation, menandatangani amandemen agreement agency agreement Nomor: SPER/38/10000/VIII/2012 yang menyatakan, fee agen untuk Ashanti sales Incorporation sebesar 4,75% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Filipina. <br /><br />Setelah PT PAL dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV, dengan nilai kontrak sebesar USD 86,987,832,5 antara terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL, dan Hon Voltaire T  Gazmin, selaku sekretaris DND Philippine. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2014, DND Philippine melalui Hon Voltaire T  Gazmin, menerbitkan Notice To Proceed yaitu, surat permintaan agar pekerjaan kapal oleh PT PAL dapat dimulai selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2017.<br /><br />Pada tanggal 18 Juni 2014, permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 unit Kapan SSV sebesar 15% kepada DND Filipina, melalui surat Nomor 972/64000/VI/2014 yang ditandatangani oleh Arif Cahyana, kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh di pemerintah Filipina pada tanggal 16 juni 2014, dalam dua tahap masing-masing sejumlah USD 6.532.8888,87 ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 20172.0 2.000055.30.5 atas nama PT PAL Persero Indonesia<br /><br />Setelah PT PAL menerima pembayaran uang muka dari DND Philippine, pada tanggal 31 Juli 2014,  Ashanti sales Incorporation minta PT PAL membayarkan fee agen termin I melalui rekening atas nama PT Perusa, dengan Nomor 065-0000412013 pada Development Bank of Sungapura (DBS bank).  <br /><br />Dan pada tanggal 3 September 2014, atas persetujuan terdakwa dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen, kepada Ashanti sales Incorporation dengan cara mentransfer uang sejumlah USD19,788.31 dari rekening BRI Nomor 0172 020000057307 atas nama PT PAL ke rekening PT Perusa di DBS Bank<br /><br />Pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /><br />Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /><br />Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /><br />Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /><br />Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /><br />Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /><br />Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /><br />Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /><br />Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  <br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sihingga, Majelis Hakim, memerintahkan JPU KPK untuk mengadirkan saksi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /><br />“Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /><br />Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

  berita korupsi .co – Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahu...

»

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

<div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerjakan oleh PT PAL, 3 pejabat BUMN ini harus meringkuk di penjara dan diadili sebagai terdakwa Korupsi.<br /><br />Ketiganya adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL)<br /><br />Tragisnya, Firnansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, saat ini tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi <br /><br />Sebelum persidangan dimulai, dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor, dengan pengawalan dari Gegana Polda Jatim, terkait Cash Back, Firmansyah Arifin atau lebih akrab dipanggil Arifin, Saiful Anwar (Saiful) dan Arif Cahyana (Arif), kepada<b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> mengatakan bahwa, Cash Back tersebut adalah untuk Dana Komando, termasuk uang sebesar US163,102.19, dan Dana Komando sudah lama berlangsung dan tidak ada bukti penyerahan.<br /><br />“Cash Back itu bukan untuk Direksi tetapi untuk Dana Komando, termasuk uang US 163,102.19 Dollar yang sudah diserahkana Komando sudah lama,” kata ketiganya.<br /><br />Saat ditanya istilah Dana Komando dan bukti penyerahan, Arifin, Arif dan Saiful mengatakan bahwa, istilah Dana Komando atau DK adalah dari TNI AL.<br /><br />“Istilah DK itu ya dari mereka,” jawab Firman. “Tidak dikasih bukti dan tidak mau. Ditrasfer pun juga nggak mau, harus kontan. Saya nggak ingat namanya, tetapi diruangan itu ada 4 orang. Ada PNS ada juga TNI,” Arif menimpalin.<br /><br />“Ia seperti apa yang kita jelaskan dalam persidangan kemaren itu, ia seperti itu. Kalau saya, sudah terbuka,” lanjut Saiful.<br /><br />“Cash Back tidak ada sepeserpun untuk Direksi, saya tau. Kalau tidak ada Dana Komando, tidak ada Cash Back dan tidak aka nada kasus ini. Ini akibat ketidak berdayaan kami,” tambah Arif.<br /><br />Dan hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /><br />Dalam persidangan, terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Sementara terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar (disidangkan bersamaan namun perkara terpisah dan Arif Cahyana sidang tersendiri.red) mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan.<br /><br />Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK<br /><br />Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK terungkap pula bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 oleh Imam Sulistiyanto dari Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati. <br /><br />Dan uang sebesar US25.000 Dollar, diterima pada tanggal 30 Maret 2017, oleh Arif Cahnaya dari Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor.<br /><br />Terkait uang sebesar US163,102,19 Dollar, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar itu, sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto, yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana.<br /><br />“Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017).<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. <br /><br />Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 Dollar, kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /><br />Dan pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /><br />Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /><br />Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /><br />Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /><br />Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /><br />Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 dolar dari Elfi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /><br />Sekitar pukul 12.00 WIB dihari yang sama, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, mengabarkan akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, kedaunya bertemu di ruang rapat lantai 2, dan Agus Nugroho kemudian menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 Dolar. Sebelum uang tersebut tiba dikantor PT PAL, Kedaunya langsung diringkus KPK.<br /> </div> tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /> <div style="text-align: justify;"> Kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi.co</span></b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /><br />“Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /><br />Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

berita korupsi .co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerja...

»

Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Meninggal dan Dimakamkan Di TMP

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Begitu mudahkah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menyandang gelar pahlawan dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan (TMP)? Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar (Pasal 4), Tanda Jasa (Pasal 5) dan Tanda Kehormatan (Pasal 6, 7 dan 8) termasuk pemberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengaan penyeraha oleh  Presiden (Pasal 10)? Apakah Undang-Undang ini sudah tidak berlaku?</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifsMeM8yHydYw14wcdlCaRl4J24kp_Uq96Q1LB_kCkdA4i-aZWGu_YvjRn9ki97N_HROUQYjWMKK-9GUTO_lLQouNInOz7PllRTdHmwRFIHdN_25Ni7bO1QsjHgcMj4x0V_idz9b1h5Hew-AWHLYPORJIiOZ7m34aDJNy6Xk3anFXVaWawNDORBdVulMI/s640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifsMeM8yHydYw14wcdlCaRl4J24kp_Uq96Q1LB_kCkdA4i-aZWGu_YvjRn9ki97N_HROUQYjWMKK-9GUTO_lLQouNInOz7PllRTdHmwRFIHdN_25Ni7bO1QsjHgcMj4x0V_idz9b1h5Hew-AWHLYPORJIiOZ7m34aDJNy6Xk3anFXVaWawNDORBdVulMI/w640-h362/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Mantan Narapidana Korupsi 5.6 tahun penjara dan Narapidana Korupsi 7 (tujuh) tahun pejara Eddy Rumpoko mantan Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 meninggal dunia pada Kamis, 30 November 2023 di Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis, 30 November 2023. Kabar tersebut diterima Tim beritakorupsi.co dari narasumber yang berada di Kota Batu dan mengikuti prosesi pemakaman<br /><br />Eddy Rumpoko sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Krobokan Semarang, Jawa Tengah untuk perkara yang kedua setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan untuk perkara yang pertama<br /><br />“Meninggal di rumah sakit Semarang setelah sempat di rawat beberapa hari karena mengalami diare. Pemakamana di taman makam pahlawan,” kata sumber memalui pesan WhastApp (Kamis, 30 November 2023, pukul 10.09WIB)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Apa alasan atau pertimbangan Pemkot Batu untuk  pemakaman Eddy Rumpko di TMP?</span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv6FyrzBGDYElmccBIhgN3w_LZ2e62QFN7_pewdvaYmuZWg8g3A-CurKRw5ox_xRIO75FIo5IOMtfvm9fRyaAXhxQaJTJvJiR4lI7p5Wa2MDLLFLMsJkZ4vU7eVd-gQogKPoTjXG3xVa3-jq8vjWDESmRcg1dw2DumgM3xgJXQoBDoRN8HworLnwI9BOc/s1599/TMP.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv6FyrzBGDYElmccBIhgN3w_LZ2e62QFN7_pewdvaYmuZWg8g3A-CurKRw5ox_xRIO75FIo5IOMtfvm9fRyaAXhxQaJTJvJiR4lI7p5Wa2MDLLFLMsJkZ4vU7eVd-gQogKPoTjXG3xVa3-jq8vjWDESmRcg1dw2DumgM3xgJXQoBDoRN8HworLnwI9BOc/w640-h360/TMP.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Taman Makam Pahlawan Kota Batu</span><br /></td></tr></tbody></table>Terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Batu, Jawa Timur, beritakorupsi.co menghubungi Sekda yang juga pernah menjabat pelaksana harian (Plh) Walikota Batu Zamdin Efisiensi maupun Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Batu Ririk Mashuri melalui pesan WhastApp maupun telepon (Kamis, 30 November 2023 pukul 10.14 Wib)<br /><br />Namun anehnya, kedua pejabat publik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu itu tak bersedia memberikan tanggapan apapun hingga berita ini ditayangkan<br /><br />Dikutip dari Kompas.com, pertimbangan almarhum dimakamkan di TMP Kota Batu karena dinilai telah berjasa kepada LVRI Kota Batu. <br /><br />"Pertimbangan LVRI beliau juga berjasa, beliau juga memperhatikan LVRI, mulai dari perhatian kepada penambahan biaya hidup, perumahan, mobil operasional untuk melakukan cek kesehatan, aktivitas LVRI, sampai dengan insentif yang diberikan kepada LVRI," katanya (dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 2 Desember 2023)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Dasar hukum pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penyerahannya</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-9_mqEBoZzprDrqAAlVQILSv5yKZb5hituZXjGxzk1RAFjPzl7BpTzERjiHrv7_GS1z5pUh_7KGQrmozvFzkuHsTtrS8_-6DY25UmW1KvOMLwKwHZXzl399B9dTLsc2CO-AN8oE4-eypacfwctJPhZe57-YhMssY_ebIw5o3kjIdE6WtknFQIkG-ldyM/s353/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="350" height="383" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-9_mqEBoZzprDrqAAlVQILSv5yKZb5hituZXjGxzk1RAFjPzl7BpTzERjiHrv7_GS1z5pUh_7KGQrmozvFzkuHsTtrS8_-6DY25UmW1KvOMLwKwHZXzl399B9dTLsc2CO-AN8oE4-eypacfwctJPhZe57-YhMssY_ebIw5o3kjIdE6WtknFQIkG-ldyM/w396-h383/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" width="396" /></a></div>Apakah pemberian gelar atau pemakaman seorang warga negara Indonesia (WNI) di Taman Makam Pahwlan sekalipun orang tersebut sedang berstatus narapidana Korupsi seperti yang dilaksanakan kepada almarhum Eddy Rumpko atas usulan dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Batu karena almarhum Eddy Rumpoko semasa menjabat Walikota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 memperhatikan LVRI Kota Batu?<br /><br />Apakah bentuk bantuan dan atau perhatian almahum Eddy Rumpoko kepada LVRI Kota Batu sebagai pribadi atau masyarakat biasa dengan menggunakan uang pribadi atau sebagai Kepala Daerah (Walikota Batu) dengan menggunakan anggaran APBD?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar (Pasal 4), Tanda Jasa (Pasal 5) dan Tanda Kehormatan (Pasal 6, 7 dan 8) termasuk pemberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden (Pasal 10)? Apakah Undang-Undang ini sudah tidak berlaku?<br /><br /><i>Pasal 4 ayat (1); Gelar berupa Pahlawan Nasional. Ayat (2); Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.<br /><br />Pasal 5 ayat (1); Tanda Jasa berupa Medali. Ayat (2); Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Medali Kepeloporan; b. Medali Kejayaan; dan c. Medali Perdamaian. Ayat (3); Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat sam<br /><br />Pasal 6 ayat (1); Tanda Kehormatan bempa: a. Bintang; b, Satyalancana; dan c . Samkaryanugraha. Ayat (2) ; Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada perseorangan. Ayat (3); Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.<br /><br />Pasal 7 ayat (1); Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Bintang sipil dan Bintang militer. Ayat (2) ; Tanda Kehormatan Bintang sipil terdiri atas: a. Bintang Republik Indonesia; b. Bintang Mahaputera; c. Bintang Jasa; d. Bintang Kemanusiaan; e. Bintang Penegak Demokrasi; f. Bintang Budaya Farama Dharma; dan g. Bintang Bhayangkara. Ayat (3); Tanda Kehormatan Bintang militer terdiri atas: a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c . Bintang Dharma; d. Bintang Yudha Dharma; e. Bintang Kartika Eka Pakqi; f. Bintang Jalasena; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.<br /><br />Pasal 10 ayat (1); Presiden Republik Indonesia sebagai pemberi Gelar, Tanda<br />Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan pemilik pertama seluruh Tanda Kehormatan Bintang ;  </i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjch02_caZCH84IYcyiykKYxMM0vQZ6VLU3p1sRaEX-hrs2gQQGDd7dDZDRxqf_UIT04t9wpwMWgtp6bJoDrBx-o69ajOHPnbouZBJQQ49MTi3xFrcGMyIx8ktFZRGP3a6B8tk325v1_yW566OHftW4WA2kJNk-ml_4woWNpycScRrENpEnR9jrkwBMGdU/s640/IMG20180202100641.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjch02_caZCH84IYcyiykKYxMM0vQZ6VLU3p1sRaEX-hrs2gQQGDd7dDZDRxqf_UIT04t9wpwMWgtp6bJoDrBx-o69ajOHPnbouZBJQQ49MTi3xFrcGMyIx8ktFZRGP3a6B8tk325v1_yW566OHftW4WA2kJNk-ml_4woWNpycScRrENpEnR9jrkwBMGdU/w640-h362/IMG20180202100641.jpg" width="640" /></a></div>Yang menjadi pertanyaan adalah, pemakaman almarhum Eddy Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Kota Batu termasuk dalam Pasal berapa Undang-Undang di  Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan? <br /><br />Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota atau Bupati/Walikota. Dari 38 Bupati/Walikota tersebut, 17 diantaranya termasuk almarhum Eddy Rumpoko  sudah berstatus mantan Narapidana atau Narapidana dan sedang menjalani hukuman pidana penjara, bahkan masih ada yang dalam proses hukum untuk kedua kalinya<br /><br />Pertanyaan adalah, kalau hanya berdasarkan usulan tanpa memperhatikan UU No. 20 Tahun 2009, apakah 16 mantan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) lainnya boleh menyandang gelar pahlawan dan di makamkan di Taman Makam Pahlwan?<br /><br />Dilansir dari Wikipedia dan sumber lainnya, Eddy Rumpoko lahir pada tanggal 8 Agustus 1960 di Manado, Sulawesi Utara, putra sulung almarhum Brigjen TNI (Purn) Sugiyono dan Egnie Rumambe Sugiyono<br /><br />Pada Juni 1983, Eddy Rumpoko menikah dengan Aprilia Sulistyowati di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngantang, Kabupaten Malang dengan dikaruniai seorang anak<br /><br />Pada November 1986, Eddy Rumpoko berpisah dengan Aprilia Sulistyowati sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor PA.m/19/K.a/384/86<br /><br />Setahun berikutnya, yaitu pada Januari 1987, Eddy Rumpoko menikah dengan Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si dan dikarunia 3 orang anak   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUCLaaNgmmRKsmPICLUwKGcdBiWTcu0NPVJsnt_ommK_A3ViV_m-UiEuFXkf9Q2T8wfTfPTfcfmqzI16MX3WIyBJOrMriD4vaa66qXFyQwCMq3aOPtk9eJVDMyfI1Auqo7JxL4L9-rEeEhBNhlXZJDAGxWe-4GNFOCkytignfQA9p7jabsT2uAMEIp6KY/s533/IMG20180427105845.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUCLaaNgmmRKsmPICLUwKGcdBiWTcu0NPVJsnt_ommK_A3ViV_m-UiEuFXkf9Q2T8wfTfPTfcfmqzI16MX3WIyBJOrMriD4vaa66qXFyQwCMq3aOPtk9eJVDMyfI1Auqo7JxL4L9-rEeEhBNhlXZJDAGxWe-4GNFOCkytignfQA9p7jabsT2uAMEIp6KY/w640-h360/IMG20180427105845.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Riwayat pendidikan</span><br />• SDK Xaverius Surabaya<br />• SMP Taman Dewasa Perguruan Taman Siswa Surabaya<br />• SMA Negeri 5 Malang<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Kiprah politik</span><br />• Wali Kota Batu tahun 2007 - 2012 dan 2012 – 2017<br />• Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang tahun 2015 - 2020<br />• Anggota Tim Transisi PSSI tahun 2015<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Karier </span><br />• Wali kota Kota Batu (2007-2017)<br />• Pimpinan Umum Harian Suara Indonesia (1985-1990).<br />• Direktur Utama PT.Jenaka Agung (1995-sekarang).<br />• Direktur Utama PT.Duta Perkasa Unggul Lestari (2002-sekarang).<br />• Direktur PT.Tanjung Pura Resort (2004-sekarang).<br />• Komisaris PT.Karunia Bumi Matahari (2003-sekarang).<br />• Manager Director PT.Tlogomas Primatama (2006-sekarang).<br />• Komisaris Utama PT.Ijen Sarana Media (2006-sekarang)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Organisasi</span><br />• Ketua DPW Pemuda Pancasila Jawa Timur (1990-1995)<br />• DPD REI Jatim (1996-2000).<br />• Ketua Pengda Ikatan Motor Indonesia Jatim (2000-2005).<br />• Ketua Generasi Muda FKPPI Jatim (1999-2006).<br />• Kabid Alam dan Lingkungan DPP Pemuda Pancasila (2002-sekarang)<br />• Pengurus Kadin Jatim 2004-skrg<br />• Ketua PSSI Kota Batu Periode 2010-skrg<br />• Wakil Ketua KONI Jatim 2011-skrg<br />• Ketua Dewan Pembina Yayasan Arema Indonesia (2011-sekarang)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Kasus Korupsi yang menyeret Eddy Rumpoko<br />I. Kasus Suap OTT KPK</span>    <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEpr1eFT8XqrHiIQUA4AKpvolatPjYLnPYQHt3CLR4UkzMqQCswQyfA86s54rpFC9rl5utLK-ma3DtaGfU2EWdiEVNUq8Vnx68CLgau__N_EjfF7zKsKxF_UHYiuek1i2tzM9_30GO5A0QoWtf3PryL10VwcXgGz2xyc_1TPb6sW-5GAt3uJn2oGlUN8/s400/IMG_20180418_143711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="377" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEpr1eFT8XqrHiIQUA4AKpvolatPjYLnPYQHt3CLR4UkzMqQCswQyfA86s54rpFC9rl5utLK-ma3DtaGfU2EWdiEVNUq8Vnx68CLgau__N_EjfF7zKsKxF_UHYiuek1i2tzM9_30GO5A0QoWtf3PryL10VwcXgGz2xyc_1TPb6sW-5GAt3uJn2oGlUN8/w604-h640/IMG_20180418_143711.jpg" width="604" /></a></div>Berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu sekitar pukul 12.30 WIB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap Eddy Rumpoko menjelang masa jabatannya berakhir sebagai Walikota Batu, <br /><br />Selain Eddy Rumpoko, KPK jugamengamankan Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dengan menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta dan Filipus Djab selaku Direktur CV Amarta Wisesa dengan menyita uang sebagai barang bukti sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan ke Walikota Batu Eddy Rumpoko<br /><br />Saat Filipus Djab, Edi Setiawan dan Eddy Rumpoko di adili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, JPU KPK membeberkan perbuatan ke- 3 Terdakwa/Terpidana/mantan Terpidana dengan menunjukkan barang bukti termasuk menghadirkan beberapa saksi, diantaranya Direktur PT Dailbana Prima Indonesia Esther Tedjakusuma, Yunaedi (anggota TNI AD yang menjadi supir pribadi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko), Lila Widya Rahajeng (Sekretaris pribadi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko), Diah selaku staf di Pemkot Batu dan dari Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari. <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHw40zv4HfDdJTQFfrUtef-vTsn3BTCcxqofIkdLnL5Si8D4gTDFgcYS5lQVodGH1jfytbjzXC80K0J6p1e83wzxuDDdCQ7jRCPRyP7yxNOB2bpnl8XFVM08yDEurL8vkPnoXMckLsQ1f0V7TaZSq4TMSlNEVkFcmEQ2W7LVCnwpkLid3CWSwlMx0MP2w/s534/Eddr%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHw40zv4HfDdJTQFfrUtef-vTsn3BTCcxqofIkdLnL5Si8D4gTDFgcYS5lQVodGH1jfytbjzXC80K0J6p1e83wzxuDDdCQ7jRCPRyP7yxNOB2bpnl8XFVM08yDEurL8vkPnoXMckLsQ1f0V7TaZSq4TMSlNEVkFcmEQ2W7LVCnwpkLid3CWSwlMx0MP2w/w640-h358/Eddr%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a>Dan fakta yang terukap dalam persidangan, bahwa Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017, bersama-sama dengan Edy Setiawan yang menjabat Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, <br /><br />Di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djab<br /><br />Pada sekitar tahun 2012, Terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang pengusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya,  yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. <br /><br />Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor Pemkot Batu menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya, Esther Tedjakusuma (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNqZCqO_Bt_tKtiSo0QRiT41DQxgZyld-vSeMi5HQoQ_MbBbHVaIRZSRv9OkPVjZri7bM7O1COz0UQSoc763XsJELYkzG6vGjuI4Nu5BzgSdrJWxuHcKLRhdeNZj455NjaE5sAm8zQmYlSOZtkjzOhQaXRonDLCvrwOa18R_JukWsATyagMiThFWsItWw/s640/eddy%20rompoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="640" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNqZCqO_Bt_tKtiSo0QRiT41DQxgZyld-vSeMi5HQoQ_MbBbHVaIRZSRv9OkPVjZri7bM7O1COz0UQSoc763XsJELYkzG6vGjuI4Nu5BzgSdrJWxuHcKLRhdeNZj455NjaE5sAm8zQmYlSOZtkjzOhQaXRonDLCvrwOa18R_JukWsATyagMiThFWsItWw/w640-h398/eddy%20rompoko.jpg" width="640" /></a></div>Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp1.600.000.000, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. <br /><br />Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran, pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta, dan kedua tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar. <br /><br />Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL    <div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyEVy_AETQsGTFt8o71TLJaqqdBrF26a4FlEleq3DMykbCQogqlmQ2W2yoBqA8hzCRSLHJhyoSlSQePHphVX7M7K6CQLuYyIkW1qBCSJoij5yqzs1U4VWBcAuSACdN6Ut-Q5BNzEzFvPsWs8DDjbKV2PKsL8XDL6qZw7QAi1CgRTYpM-T2NcVAnkJNU9I/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyEVy_AETQsGTFt8o71TLJaqqdBrF26a4FlEleq3DMykbCQogqlmQ2W2yoBqA8hzCRSLHJhyoSlSQePHphVX7M7K6CQLuYyIkW1qBCSJoij5yqzs1U4VWBcAuSACdN6Ut-Q5BNzEzFvPsWs8DDjbKV2PKsL8XDL6qZw7QAi1CgRTYpM-T2NcVAnkJNU9I/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: x-small;">Ket. Foto dalam sidang adalah salah saki yaitu Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo</span> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir pribadi terdakwa sejak tahun 2008 yang juga anggota TNI AD yang masih aktif itu, lalu mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari membawa ke rumah dinas Wali Kota Batu (dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Dan besoknya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Megawati Soekarno Putri ke Blitar dengan membuat Nomor Polisi palsu N 507 BZ).<br /><br />Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp632.100.000, nilai penawaran Rp614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp657.370.000, nilai penawaran Rp640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; <br /><br />Ke 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp5.010.755.000, nilai penawaran Rp4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp2.125.000.000 nilai penawaran Rp2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; <br /><br />Dan 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp852.372.500 nilai penawaran Rp851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan ke- 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp728.612.500 nilai penawaran Rp710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN4PLdD6OtM0JShVB_rJgbptLQicv8l99uoMI5Ol1wyiHmrgeNii_4bcHjJPIVN7IvQIjbLsoUFtaCGTAWvd0e3Fkc8DjIBWijgmMKloNYoaopKgM0xIGQkppJnc-yAPS9v052KX7MAWtzykQ1DYpnmByVyJcl8OgKn8pCK70aAutmG5ixOhQN57EwlE/s640/IMG-20220930-WA0003.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN4PLdD6OtM0JShVB_rJgbptLQicv8l99uoMI5Ol1wyiHmrgeNii_4bcHjJPIVN7IvQIjbLsoUFtaCGTAWvd0e3Fkc8DjIBWijgmMKloNYoaopKgM0xIGQkppJnc-yAPS9v052KX7MAWtzykQ1DYpnmByVyJcl8OgKn8pCK70aAutmG5ixOhQN57EwlE/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Salah satu aset milik Eddy Rumpoko di Kota Batu yang sudaah disita KPK</span><br /></td></tr></tbody></table>Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak.<br /><br />Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa Eddy Rumpoko bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, “Pak, untuk fee meubeler ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. <br /><br />Yang di jawab oleh terdakwa Eddy Rumpoko, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp500 juta  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnB2JfloaKYHlrJeU4MoV7IZtbmpTLSXnbB7Xre0uriqlV5zsJZMtcyXEvNPQ2qYocvPDK5FkgX1MS0MDo0RMH5_PvBiBp4IWlnVC4VriVKmCkkz9MPmuNZM-4SDSjedsNm22d_vFtRUMxg6C0B5ZfeJEHfL1H2Ky6FnJx__bk_-FmRJmDfbarQs2Aud8/s638/hakim.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="638" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnB2JfloaKYHlrJeU4MoV7IZtbmpTLSXnbB7Xre0uriqlV5zsJZMtcyXEvNPQ2qYocvPDK5FkgX1MS0MDo0RMH5_PvBiBp4IWlnVC4VriVKmCkkz9MPmuNZM-4SDSjedsNm22d_vFtRUMxg6C0B5ZfeJEHfL1H2Ky6FnJx__bk_-FmRJmDfbarQs2Aud8/w640-h286/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pembicaraan tersebut, disampaikan bahwa dari fee Rp500 juta akan diperhitungkan Rp300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. <br /><br />Sehingga sisa kekuragan Rp650 juta setelah dikurangi Rp300 juta menjadi Rp350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. <br /><br />Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut.<br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard, untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”,” kata JPU KPK menirukannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4WfYjkBRT_ydJpI4NQk_28-RHyUfHlxRXupbebMIwAUix1Z_PBkljHhc6eCaWCo5Twx_pMaQ-EIqzb-9rBVz-I_Kmwj_o725L0REu-c19Fxak5AdBn8VG7Ob6VuKUtK1JGbjnuEpFbt2-DZTBPZ2v293DuaNTwwDClJDt-nR7pDJo17B7YzV4QtrL9bk/s534/Eddr%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4WfYjkBRT_ydJpI4NQk_28-RHyUfHlxRXupbebMIwAUix1Z_PBkljHhc6eCaWCo5Twx_pMaQ-EIqzb-9rBVz-I_Kmwj_o725L0REu-c19Fxak5AdBn8VG7Ob6VuKUtK1JGbjnuEpFbt2-DZTBPZ2v293DuaNTwwDClJDt-nR7pDJo17B7YzV4QtrL9bk/w640-h358/Eddr%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas (hotel) untuk menyerahkan undangan (uang). Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung.<br /><br />Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa Eddy Rumpoko. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa Eddy Rumpoko dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. <br /><br />Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepada Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. <br /><br />Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko dan menanyakkan apakah di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa Eddy Rumpoko “di rumah belum mandi, belum makan”. <br /><br />Lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undangan, yang dijawab oleh terdakwa Eddy Rumpoko, “ya, ya, ya pak”.<br /><br />Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp95 juta, sambil mengatakan ini titipannya.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCnBI-uHKn-hkd_iSx9Ky2PwErV9E7_gPOhveLNPi11RKVd9yNqimZVzP1YvhJTK8mp3H9W8rAnL0fDkaJBroYYfugE3Tzv4R8JdNxnrR0YUEhvutT1YZKWHS9gs6YHjNd7hhfVe7txNjKJO3obY0INCh-5zWdd7re6GwTP-dQt_AKw-2O95W4ia7b6f8/s353/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="350" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCnBI-uHKn-hkd_iSx9Ky2PwErV9E7_gPOhveLNPi11RKVd9yNqimZVzP1YvhJTK8mp3H9W8rAnL0fDkaJBroYYfugE3Tzv4R8JdNxnrR0YUEhvutT1YZKWHS9gs6YHjNd7hhfVe7txNjKJO3obY0INCh-5zWdd7re6GwTP-dQt_AKw-2O95W4ia7b6f8/w320-h356/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" width="320" /></a></div><br />Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu saat itu langsung  diamankan oleh KPK<br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP.<br /><br />Terdakwa Eddy Rumpoko pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun. sedangkan tuntutan JPU KPK adalah penjara 8 (delapan) tahun<br /><br />Sedangkan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dan uang sebesar Rp 295 juta dirampas untuk negara.<br /><br />Hingga akhirnya Terdakwa Eddy Rumpoko di hukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Mahkamah Agung RI setelah JPU KPK melakukan upaya Kasasi. Eddy Rumpoko pun dipindah dari Lapas Sidoarjo ke Lapas Krobokan Semarang, Jawa Tengah.<br /><br />Walau sebahagian masyarakat Kota Batu mengatakan bahwa kasus Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko adalah rekayasa. Dan andai saja Eddy Rumpoko bebas, maka issu yang beredar di masyarakat Kota Batu bisa jadi ada benarnya.<br /><br />Namun kenyataannya, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa Eddy Rumpoko terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan di Vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Terdakwa Eddy Rumpoko pun ditolak. Masihkah dianggap ada rekayasa???<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">II. Kasus Korupsi Gratifikasi sebesar Rp45.923.231.400 </span><br />   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlILLY8LPaD1azCZ_IN3yDq5tfPVPUNTS4fUDijJadshDa6s3fL5uP-LjDTU6Lq4MatbYaBUHi0-VcJNMIXOQczQ17iuP8tjnfIdId1unH7QToVc2sf5OD-930ypA5brkQaDakknRsoayjuKXeub0oHKUb6XmR4T_zzpFhcB1Yzj5Jrx5fZrxAvfarJ1M/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlILLY8LPaD1azCZ_IN3yDq5tfPVPUNTS4fUDijJadshDa6s3fL5uP-LjDTU6Lq4MatbYaBUHi0-VcJNMIXOQczQ17iuP8tjnfIdId1unH7QToVc2sf5OD-930ypA5brkQaDakknRsoayjuKXeub0oHKUb6XmR4T_zzpFhcB1Yzj5Jrx5fZrxAvfarJ1M/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Kasus perkara yang menyeret Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu  untuk yang kedua kalinya adalah Korupsi Gratifikasi sebesar Rp45.923.231.400 sebagai pengembangan dari kasus perkara yang pertama yaitu Korupsi suap OTT Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB<br /><br />Dalam kasus ini, Eddy Rumpoko dijerat Pasal 12 huruf B UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana<br /><br />Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, duit ‘haram’ sebesar Rp45.923.231.400 ini adalah berasal dari beberapa pengusaha di Kota Batu dan Malang, diantranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp3.1 M (1 miliar rupiah sudah dikembalikan); <br /><br />Dari Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko sebesar Rp2.380 M; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya.<br /><br />Sebahagian duit itu dipergunakan untuk keperluan kampanye istri Eddy Romopok, Dewanti Rompoko yaitu pada bulan Juli 2015, uang senilai Rp100 untuk membeli Kaos dan bulan Nopember 2015,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUj2B2nJOswwh0nN3fa77hNaTzOIYUdLZ8n1dcZcwLOrnXVzNG8BPoTdT4rQf9XIM8v9jZZgOi25Mw3o1AqbkMgITgMOp89NH98qg72mK_XliRsdIk8t0Zw0CbuvWBicNdqrvERJyqI_88RcKIGWUnXgiLkPIgij_GWkLvQX95KOTbaYNo5_xLlgTSuRc/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUj2B2nJOswwh0nN3fa77hNaTzOIYUdLZ8n1dcZcwLOrnXVzNG8BPoTdT4rQf9XIM8v9jZZgOi25Mw3o1AqbkMgITgMOp89NH98qg72mK_XliRsdIk8t0Zw0CbuvWBicNdqrvERJyqI_88RcKIGWUnXgiLkPIgij_GWkLvQX95KOTbaYNo5_xLlgTSuRc/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Eddy Rumpoko memerintahkan H. Moh. Zaini Ilyas untuk membayar transportasi kampanye Dewanti Rompko sebesar Rp500 juta serta pada tahun 2016, Eddy Rompoko meminta uang sebesar Rp500 juta kepada H. Moh. Zaini Ilyas dan duit itu diberikan kepada istrinya, Dewanti Rumpoko<br /><br />Pada Kamis, 19 Mei 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam putusannya mengatakan, bahwa perbuatan Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Karena terbukti bersalah, Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman terhadap Eddy Rumpoko dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp500.000.000 subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan<br /><br />Selain itu, Eddy Rumpoko pun dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tahun) tahun<br /><br />Berharap bisa bebas dalam perkara yang kedua ini, Eddy Rumpoko melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) namun gagal alias ditolak oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (C1/Jn) <br /></div>

News Tipikor Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Meninggal dan Dimakamkan Di TMP

#Begitu mudahkah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menyandang gelar pahlawan dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan (TMP)? Lalu bagaimana...

»

Kasus Korupsi “TKD” Desa Warungdowo, PH Terdakwa, Nizar Fikkri, SH: Mengungkap Bukti-Bukti Dari JPU Tanpa Ada Aslinya

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Pada Sidang Sebelumnya, Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 Atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Yang Diklaim Sebagai Tanah Kas Desa Berdasarkan Letter C Desa Warungdowo Mengunkap Identitas Saksi Palsu Dalam BAP dan di Persidangan# </span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IWuCo2ciLqfiCPc0OZRXvfWhPk8fe0tdgEiIdjnFN_I0YsOf640j2d_ofJ86l-BqRYa8y-BtHC8VCnjweBgmlm335u6P9iyyR-OEF1pCBhKBrbW9t2EvijJwBhJTWeM9wfxsS7EovkhGBF437qR8fOhg65hlqd7zW-snzSAEYrw6dxBurzu7XaQ_/s640/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IWuCo2ciLqfiCPc0OZRXvfWhPk8fe0tdgEiIdjnFN_I0YsOf640j2d_ofJ86l-BqRYa8y-BtHC8VCnjweBgmlm335u6P9iyyR-OEF1pCBhKBrbW9t2EvijJwBhJTWeM9wfxsS7EovkhGBF437qR8fOhg65hlqd7zW-snzSAEYrw6dxBurzu7XaQ_/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Nizar Fikkri, SH., MH dkk, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Moch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang diadili karena membuka usaha bengkel di lahan kosong tanah negara bekas RVO (Recht Van Opstal) atau Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 mengungkap bukti-bukti yang ditunjukan oleh JPU (Jaksa Penunt Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam persidangan ‘hanya foto kopy’ tanpa ada aslinya dan tidak diperiksa Majelis Hakim dalam persidangan<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br />Baca juga: Ada Saksi “Palsu” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD, Ketua Majelis Hakim Menyarankan Lapor - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.htm">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.htm</a> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><br />Hal itu sampaikan oleh Nizar Fikkri, SH., MH dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim yang berlasung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Oktober 2022) dengan agenda Duplik dari Tim Penasehat Hukum dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH yang dihadiri JPU Dimas Rangga dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada sidang sebelumnya (Selasa, 23 Agustus 2022), Terdakwa Moch. Romli mengungkap identias saksi “palsu” dalam dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maupun dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 18 Oktober 2022    <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOD_YmJ2OLURd_KlXqv75VfGlsUe34H4j206chVpDDUjda8NBCWVurTN81fuZKGQNlT37-z6Z_Zdxv2ECTbMRGDch4oSb4ZefC6_Fse-uV2TGhSrX85ntNMBJb1rAgfvzHFpfU59WV2O_TBcpqXfnq1kgEv5ZBZLfiRUeNzIK9k24HFKuZcOHffcC/s600/lely%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOD_YmJ2OLURd_KlXqv75VfGlsUe34H4j206chVpDDUjda8NBCWVurTN81fuZKGQNlT37-z6Z_Zdxv2ECTbMRGDch4oSb4ZefC6_Fse-uV2TGhSrX85ntNMBJb1rAgfvzHFpfU59WV2O_TBcpqXfnq1kgEv5ZBZLfiRUeNzIK9k24HFKuZcOHffcC/w640-h534/lely%201.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan yang berlangsung, Selasa, 23 Agustus 2022, JPU Dimas dari Kejari Kabupaten Pasuruan memanggil nama saksi Chori Sa’adah namun yang hadir dan disumpah serta memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim adalah Khafidhotul laily<br /><br />“Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang saya yakini adalah saksi palsu yaitu Chori Sa’adah bertempat tinggal di Desa Warungdowo RT 02 RW 05, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan umur 58 tahun pekerjaan guru. Akan tetapi yang dihadirkan dan memberikan keterangan pada saat di BAP (berita acara pemeriksaan) oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah Chori Sa’adah melainkan Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah begitu pula pada sesi persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada bulan Agustus 2022 di sesi pemeriksaan saksi yang kedua adalah Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah,” ungkap Terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br />Baca: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></span></span><br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Moch. Romli yang membuka usaha bengkel mobil di tanah kosong seluas kurang lebih 300 meter dari total luas tanah 9000 meter tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 lalu, yang di klaim sebagai tanah kas desa (TKD) didakwa sebagai Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengunaan Tanah Kas Desa yang merugikan keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejari dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan ‘menggunakan metode penghitungan rencana pembangunan lapak oleh Kepala Desa yang belum terlaksana’ dan Terdakwa Moch. Romli pun dituntut pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000 Subsider pidana penjara selama 45 bulan atau sekitar tiga (3) tahun dan tujuh (7) bulan dan lima (5) hari  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsjjwswCdAZQALjHhjc6w9Sc1WjMawDR6Bx2MnupkKKoxdJN9DR4fV29jNsz9dkVI6BWOEV3VJIr9iBQpcTyM9Nw_Th1RWC_0XbfvFnynAdYR7RM4ip3OGhrmlOH82n9AFtcosHVGGASMr5xKfwB-zdqB7xAmDWtt_zdSulA6g__sH56xusHHHgJM/s600/xx.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsjjwswCdAZQALjHhjc6w9Sc1WjMawDR6Bx2MnupkKKoxdJN9DR4fV29jNsz9dkVI6BWOEV3VJIr9iBQpcTyM9Nw_Th1RWC_0XbfvFnynAdYR7RM4ip3OGhrmlOH82n9AFtcosHVGGASMr5xKfwB-zdqB7xAmDWtt_zdSulA6g__sH56xusHHHgJM/w640-h534/xx.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 25 Oktober 2022) Nizar Fikkri, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa seluruh bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak diikuti dengan aslinya dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim “sesuai dengan aslinya”.<br /><br />“Kecuali “Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa pada GOR Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Nomor x.700/AI.V.06.01/424.060/2022 tanggal 15 Juni 2022,” ungkap Fikri<br /><br />Fikri menjelaskan, alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa telah dicocokkan dan dinyatakan “sesuai dengan asli”. Apabila mengacu pada asas pembuktian berimbang yang dianut dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, maka sudah sepatutnya, untuk sahnya alat bukti surat, maka terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum juga dicocokkan dan dinyatakan “sesuai dengan aslinya”.<br /><br />“Apakah adil apabila dalam perkara aquo, Terdakwa dinyatakan bersalah merugikan keuangan desa? Mohon Kebijaksaan Majelis Hakim dalam menilai pertanyaan ini,” ucap Fikri dengan nada bertanya<br /><br />Lebih lanjut Fikri menjelaskan, Penuntut Umum mendasarkan dalilnya atas dasar Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT.SBY jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 terhadap Terdakwa Samut serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tanggal 16 Maret 2020 atas nama Yudono.<br /><br />“Bahwa putusan yang menjadi dasar dalil Penuntut Umum tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga belum dapat menjadi dasar suatu argumentasi hukum yang sah, karena tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan lain dari judex yuris terkait perkara tersebut,” kata Fikri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XJVK1SvYu77dVyRYpUp5p7_pzZ43jPlvteI-w3iJZlgYoZlBqlhc1vU1nQxtkiPv_hgzuAVfTqE1epu7o_KbvkeBFqhucod2dARfL6tSsPhpiJ2eKU_TILZMX8RbYlJpHzL6DZlimKzRCFaoCpCqOwiCH-OGFY7IdzgHrqY4mt7vBbzn1OsSsnca/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XJVK1SvYu77dVyRYpUp5p7_pzZ43jPlvteI-w3iJZlgYoZlBqlhc1vU1nQxtkiPv_hgzuAVfTqE1epu7o_KbvkeBFqhucod2dARfL6tSsPhpiJ2eKU_TILZMX8RbYlJpHzL6DZlimKzRCFaoCpCqOwiCH-OGFY7IdzgHrqY4mt7vBbzn1OsSsnca/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Fikri mengatakan, dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, dugaan tindak pidana terjadi atas tindakan pengerukan dan penjualan Galian C di wilayah Tanah Kas Desa yang tidak disetorkan ke Kas Desa, dalam arti tindakan pengerukan dan penjualan tersebut telah terjadi dan telah timbul kerugian nyata yang dialami oleh desa.<br /><br />“Sedangkan dalam perkara a quo: 1. lapak belum terbangun dan jikalau terbangun, maka pembangunan sepenuhnya tidak menggunakan dana desa, karena bersumber dari dana swadaya masyarakat. 2. Tidak terdapat pengalihan tanah oleh Terdakwa kepada pihak manapun. Sehingga tidak terdapat sepeserpun dana desa yang hilang dan/ atau aset desa yang berkurang dalam perkara aquo<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi???- <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a>   </span></span><br /><br />Lebih lanjut Fikri menjelasakna, terkait Tanah Lapangan GOR Warungdowo Bukan Merupakan Tanah Kas Desa. Bahwa dalam mendalilkan tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo sebagai Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Warungdowo, Penuntut Umum telah mengesampingkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa hingga saat ini belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh KantorPertanahan/ BPN setempat atas tanah Lapangan GOR Warungdowo. Proses penerbitan Sertipikat atas Tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo dihentikan atas permintaan dari Pemerintah Desa Warungdowo sendiri<br /><br />Fikri membeberkan, terhadap Tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo belum terbit Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang artinya bahkan belum ditetapkan ke dalam pendaftaran sistematis kantor pertanahan atau dengan kata lain, belum terdaftar di kantor pertanahan, sehingga tanah tersebut merupakan tanah bebas yang dikuasai oleh negara. Pencatatan tanah Lapangan GOR Warungdowo sebagai aset desa hanya didasarkan pada Letter C, sedangkan Letter C secara yuridis bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Terdapat klaim dari PT KAI bahwa terdapat tanah milik PT KAI di dalam wilayah Lapangan GOR Warungdowo;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqT4_b5eF1zn-aWSKyzNqvWLlH-3qhCm9kBj2vPdOPezazWMiEGsUHMVf59g_fd91Dn-6VoKNnQ5gHuzYy3XAzklcJhXER6vZdZHwPdl64d27E6K-V-aUgqr4fwnxtw017pdUxs1DBSuLoAQ1V8Vjd5QzhPKCC05NG5uuDF6NgKx8mhJsp4__YXHS/s600/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="600" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqT4_b5eF1zn-aWSKyzNqvWLlH-3qhCm9kBj2vPdOPezazWMiEGsUHMVf59g_fd91Dn-6VoKNnQ5gHuzYy3XAzklcJhXER6vZdZHwPdl64d27E6K-V-aUgqr4fwnxtw017pdUxs1DBSuLoAQ1V8Vjd5QzhPKCC05NG5uuDF6NgKx8mhJsp4__YXHS/w640-h452/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" width="640" /></a></div>“Objek Perkara masih menjadi Objek Sengketa dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terregister dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Bil yang saat ini dalam proses menunggu putusan akhir. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa klaim Pemerintah Desa Warungdowo yang menyatakan bahwa tanah Lapangan GOR Warungdowo merupakan Tanah Kas Desa Warungdowo merupakan klaim yang premature, sehingga seluruh dalil Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan juga merupakan dalil-dalil yang premature, dari dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Kami,” ucap Fikri.<br /><br />Apapun yang di ungkap oleh Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya terkait fakta persidangan, “sepertinya” Majelis Hakim “akan tetap menghukum” Terdakwa. Hal itu terlihat pada saat Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada Selasa, 23 Agustus 2022 mengatakan kepada JPU, agar membuat surat tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan keyakinannya apakah itu Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya.<br /><br />“Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH saat itu (Selasa, 23 Agustus 2022). (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi “TKD” Desa Warungdowo, PH Terdakwa, Nizar Fikkri, SH: Mengungkap Bukti-Bukti Dari JPU Tanpa Ada Aslinya

#Pada Sidang Sebelumnya, Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (R...

»

Kasus Suap Pembahasan APBD TA 2017, Wali Kota Mojokerto (non aktif) Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_vlChaHaYk9nPtNmRQfyIcQLw_Z16BtH_WTZzHzjEH93b0JPZS_dT58hYVUZhyCl1a9LArfk8BRzh2EatmouABk1-o3WOq52hdtUG0LEVsUBxVkPCuDHhnEvb3W4OK9VBYeCDh71t5Zk/s1600/IMG20180802100133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="937" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_vlChaHaYk9nPtNmRQfyIcQLw_Z16BtH_WTZzHzjEH93b0JPZS_dT58hYVUZhyCl1a9LArfk8BRzh2EatmouABk1-o3WOq52hdtUG0LEVsUBxVkPCuDHhnEvb3W4OK9VBYeCDh71t5Zk/s1600/IMG20180802100133.jpg" /></a></div> <br /> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019, akankah jadi terangka oleh KPK?#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Pembahasan APBD (anggaran pendapatan daerah) antara eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (Dewan) yang mengatasnamakan demi masyarakat dan pembangunan daerah sepertinya hanyalah suatu pembodohan rakyat untuk menutupi “kebobrokan”, sebab dijadikan sebagai penambah penghasilan para dewan yang terhormat.<br /><br />Anehnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) terkadang dianggap tebang pilih. Yang lebih anehnya lagi, para pelau Korupsi yang dianggap merugikan keuangan negara serta merusak perekonomian, banyak yang tak tersentuh hukum, yang justru pelanggaran hukum lainnya seperti pengendara yang tidak membayar pajak tahunan yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah), justru dianggap lebih berbahaya sehingga dapat dipidana maupun ditilang oleh Kepolisian.<br /><br />Kasus Korupsi suap dalam pembahasan Perubahan APBD (anggaran pendapatan daerah) yang terjadi di Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang menyeret Kepala Dinas PU PPR Kota Malang, Wali Kota Malang, Ketua dan 18 anggota DPRD Kota malang periode 2014 - 2019 belum tuntas, kasus yang sama saat ini kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 2 Agustus 2018.<br /><br /><b>Pada Kamis, 2 Agustus 2018</b>, Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif) periode 2013 - 2018, “diseret” oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Ari karniasari,   Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti,  dan didudukan dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Sutrabaya sebagai terdakwa untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu Paniytra Pengganti (PP) H. Tamjiz, dalam kasus Korupsi suap pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Mahfud. <br /><br />Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu.<br /><br />Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp 70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSCsoytUU3b4Ue3YYR54OKClQyuDOxPL0EPRO6e-HA2TGP6Nd54uz34HzZkoU-rIqnYAHz9piQBrOaPCrKdA6d9bN7-KEtmXLCZ_-IAPnV4YDweb1SyL3PbntxRp2MaZvgDk_x0cvc0aY/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSCsoytUU3b4Ue3YYR54OKClQyuDOxPL0EPRO6e-HA2TGP6Nd54uz34HzZkoU-rIqnYAHz9piQBrOaPCrKdA6d9bN7-KEtmXLCZ_-IAPnV4YDweb1SyL3PbntxRp2MaZvgDk_x0cvc0aY/s640/PhotoGrid_1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto saat sebagai terpidana dalam kasus ini</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Bisa jadi KPK tidak hanya menyeret Mas’ud Yunus dan terpidana 2 tahun Wiwiet Febriyanto serta terpidana Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani (masing-masing 4 tahun penjara), melainkan termasuk 22 orang anggota DPRD Kota Mojokerto yang saat ini masih duduk di kursiya dengan sebutan Dewan yang terhormat.<br /><br />Sebab, dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus disebutkan, bahwa 22 anggota DPRD Mojokerto periode 2014 - 2019 turut kebagian duit “haram” itu. <br /><br />Ke- 22 orang anggota Dewan itu diantaranya, adalah Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP), Gunawan (PPP), Yuli Veronica (Fraksi PAN), Maschur (Fraksi PAN), Suryono (Fraksi PAN), Aris Satrio Budi (Fraksi PAN), Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB), Choiroiyaro (Fraksi PKB), Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy (Fraksi Golkar), Anang Wahyudi (Fraksi Golkar), Darwanto (Fraksi PDIP), Yunus Supryitno (Fraksi PDIP), Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Suliat dan Gusti Patmawati (Fraksi PDIP), Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun (Fraksi Gerindra) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>Pembacaan Surat Dakwaan JPU KPK Dalam Persidangan</b></span></span><br /><br />Dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dihadapan Majelis Hakim membeberkan kronologis kasus yang menyeret orang nomor 1 (satu) di Kota mojokerto ini. <br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut;<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe2vx1cYQkNNzxi_YZSB2oFNlrPnTLz6uhhO64gpnSy8b84QwSK_K3Ui4IIml_wgOuF-r3QuYk1EJL0tc7NUv8NRIKJSV8fGl6E11IF_SM0_El7cOjS3lJvPlAtqEQvXIMqKeAJ1jwKU/s1600/IMG20180802100159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe2vx1cYQkNNzxi_YZSB2oFNlrPnTLz6uhhO64gpnSy8b84QwSK_K3Ui4IIml_wgOuF-r3QuYk1EJL0tc7NUv8NRIKJSV8fGl6E11IF_SM0_El7cOjS3lJvPlAtqEQvXIMqKeAJ1jwKU/s1600/IMG20180802100159.jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. <br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar.<br /><br />“Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /><br />Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017.<br /><br />“Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” kata JPU KPK mengungkapkan<br /><br />“Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017,” ungkap JPU KPK lagi<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya</b></span></span><br /><br />Menurut JPU KPK, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. <br /><br />Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />“Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto,” ungkap JPU KPK <br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />“Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata JPU KPK <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto<br /><br />“Perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana,” kata JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, terdakwa Mas’ud Yunus melalui PH-nya merasa keberatan dank an menyampaikan nota keberatan (Eksepesi). Dan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman memberikan kesempatan pada sidang pekan depan.<br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa Mas’ud Yunus, Mahfud kepada wartawan media ini mengatakan, keberatannya pada surat dakwaan JPU KPK adalah, karena surat dakwaan JPU dianggap tidak jelas. Menurut Mahfud, JPU KPK tidak menjelaskan dalam surat dakwaannya tentang peran terdakwa.<br /><br />“Keberatan kita dalam surat dakwaan JPU adalah, dakwaan tidak jelas. Jaksa tidak menjelaskan peran terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertemuan itu, ada yang merekam pembicaraan, siapa yang memerintahkan untuk merekam pembicaraan itu. Nota keberatan kita diterima atau tidak, kita akan mengungkapkannya,” kata Mahfud.<br /><br />Aneh memang, bila PH terdakwa mengatakan bahwa JPU KPK tidak menjelaskan peran terdakwa dalam kasus yang menyeret kliennya. Pada sangat jelas, dalam surat dakwaan JPU KPK diaktakan, bahwa ada pertemuan antara terdakwa dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto di Jakarta, yang dalam pertemuan kedua pejabat eksekutif dan legislatif itu membicarakan tentang tambahan penghasilan bagi DPRD Kota Mojokerto.  (Rd1)</span>

News Tipikor Kasus Suap Pembahasan APBD TA 2017, Wali Kota Mojokerto (non aktif) Diadili

#Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019, akankah jadi terangka oleh KPK?# berita korupsi .co - Pembahasan APBD (an...

»