Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun), Agus Winarto (PPTK, RS Paru Dungus Kab. Madiun), Heri Sustyo (PU CKTR Jatim), Ir. Wahyu Sukoco (PU CKTR Jatim), Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) dan Indra Budi (Konsultan Pengawas), “apakah terselamatkan?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOMQ5RS-hSyGb_PFJaqZ8wb8tq4qD2mKuh7RrLmJcr3jbus0M1pzjIOvfvtpWYUDl9m1sjG0P0bPutWy424M-aJrA4mx0wJOtDUrpfWRnl9Uo58WS45nuaDbRSnfUpQJ1QswnCdZgG-Sw/s800/Kab.+Madiun.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOMQ5RS-hSyGb_PFJaqZ8wb8tq4qD2mKuh7RrLmJcr3jbus0M1pzjIOvfvtpWYUDl9m1sjG0P0bPutWy424M-aJrA4mx0wJOtDUrpfWRnl9Uo58WS45nuaDbRSnfUpQJ1QswnCdZgG-Sw/w640-h480/Kab.+Madiun.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tiga Terdakwa kasus duggaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek Pembangunan Gedung IGD RS (Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021, diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjoo, Kamis, 19 Agustus 2019<br /><br />Ketiga Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun itu adalah Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III)<br /><br />Ketiganya diseret oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kabupaten Madiun (Kamis, 19 Agust-21) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. <br /><br />Ketiganya diadili bersama-sama dengan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) karena diduga pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak dan diduga menikmati hasilnya sebesar Rp550 juta<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Bnq-lY-kUf6u8Idbv3gI4VVN23xJBZJaOnAaAX6KmdeIxnSzwMTb-LckPx2Nup1VtejhcmgF_UQHiEHY-ERMaSe0aZFdyMB_FszDqC_Vo7Y_kIK5DnaFS5GlF-8XGSmBHE0Lhj33EP0/s1334/IMG20210819130944.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Bnq-lY-kUf6u8Idbv3gI4VVN23xJBZJaOnAaAX6KmdeIxnSzwMTb-LckPx2Nup1VtejhcmgF_UQHiEHY-ERMaSe0aZFdyMB_FszDqC_Vo7Y_kIK5DnaFS5GlF-8XGSmBHE0Lhj33EP0/w640-h288/IMG20210819130944.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3  jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Anehnya, dari kasus perkara ini ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan dari dakwaan JPU, yaitu terkait pihak-pihak yang diduga kejipratan aliran duit “haram”, yakni dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun sebesar Rp100 juta, Suratno selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000, Agus Winarto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekni Pekerjaan, RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000, Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000, Indra Budi (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000, Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp100.000.000, Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta <br /><br />Anehnya lagi adalah, terkait penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK yang didapat dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED (Detail Engineering Design)) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Saat itu saksi Suratno menetapkan HPS dengan Nilai Rp9.354.117.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Yd2YOwsr4tt1P_FBr2kP098Pfttl61KQZqrs-652VMCc2ojn-wg702hqIUAyi_Qhk81XonEGHd7x58lZoz_3IJjkXtUE04wWiiJ6jFQQjn21R-XrX88vxTulabDa2d1KDQj2BjDHXz8/s1334/IMG20210819130235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Yd2YOwsr4tt1P_FBr2kP098Pfttl61KQZqrs-652VMCc2ojn-wg702hqIUAyi_Qhk81XonEGHd7x58lZoz_3IJjkXtUE04wWiiJ6jFQQjn21R-XrX88vxTulabDa2d1KDQj2BjDHXz8/w640-h288/IMG20210819130235.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><i>Padahal, dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</i><br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah pihak-pihak hanya Ketiga Terdakwa bersama Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun?<br /><br />Lalu bagaimana dengan pihak-pihak lainnya yang juga disebutkan JPU dalam dakwaannya turut menikmamati uang “haram” tersebut, yaitu dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun, Suratno selaku PPK, Agus Winarto selaku PPTK, Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas), Indra Budi (Konsultan Pengawas), Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim dan Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta???? Ada apa????<br /><br />Disatu sisi, JPU menyebutkan kerugian keuangan negara dalah sebesar Rp1.715.882.622. Namun disisi lain, bahwa uang yang dinikmati Ketiga Terdakwa dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya adalah sebesar Rp550 juta, dan yang sebesar Rp522 juta dinikmati pihak lain<br /><br />Pertaannya selaanjutnya adalah, kalau memang pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih, apakah PA (Pngguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Konsultan Pengawas dan Panitia Pengaadaan Tidak turut bertanggungjawab secara hukum? Ada apa????</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh15xYfLfDluKNNvorzwZ_KsU3XbjQZMLzxGkuQWNv7lygpCquPRwXr1YgUY7mBriisIJHG8Vu5rA4NFF-5zzekxLjvtORH2ffCGkOTFfgRRgf3OjDtZA7vQhqUkAzVGV7dvAO6B4rhHIE/s1366/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh15xYfLfDluKNNvorzwZ_KsU3XbjQZMLzxGkuQWNv7lygpCquPRwXr1YgUY7mBriisIJHG8Vu5rA4NFF-5zzekxLjvtORH2ffCGkOTFfgRRgf3OjDtZA7vQhqUkAzVGV7dvAO6B4rhHIE/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 19 Agustus 202) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Purning Dahono Putra, SH yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kab. Madiun terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat selaku Pelaksana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupaten Madiun yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.072.700.000 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021 dengan Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa. Sementara Ketiga Terdakwa mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Cabang Surabaya melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Dakwaannya JPU mengatakan, bahwa para terdakwa yaitu : Terdakwa I. YOHANES WIDODO AGUNG PRADJOKO, Terdakwa II : ALEX WIBISONO, ST. Bin DJAYADI dan Terdakwa III  : PITOYO KARSANTO Bin MINHAT selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus bersama-sama dengan Saksi SUWANDI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA, <br /><br />Pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan April tahun 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di lokasi pekerjaan Rumah Sakit Paru Dungus tepatnya di Jalan Raya Dungus, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah  hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Klas IA Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain <br /><br />Atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa awalnya pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 berupa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Madiun sebagaimana terinci dalam DPA – BLUD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah) RS Paru Dungus Madiun Nomor : 914/8/213.2/2015 tanggal 22 Desember 2014, dengan  Kode Rekening : 1.02.0104.47.013.5.2.3.22.01, dengan pagu anggaran : Rp9.400.000.000 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-8Y565ihPb0ZSYP6SNvZ7HwcwhpP9YgwcRFD4UL0fa0y-DYbcSMXyCG9FsUVg1-bUKhG4DZIpNMxcpLdw2e4qAPP8Sf0A-rAN8iIQMkxEkW3QjFBg4WF2M6up3RV9wY6-570NJaBFCM/s1334/IMG20210819130225.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-8Y565ihPb0ZSYP6SNvZ7HwcwhpP9YgwcRFD4UL0fa0y-DYbcSMXyCG9FsUVg1-bUKhG4DZIpNMxcpLdw2e4qAPP8Sf0A-rAN8iIQMkxEkW3QjFBg4WF2M6up3RV9wY6-570NJaBFCM/w640-h288/IMG20210819130225.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur : 188/906/KPTS/013/2014 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 903/499/101.1/2015 tanggal 5 Maret 2015, tentang Struktur Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa dalam pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Paru Dungus Kab. Madiun tahun anggaran 2015, dengan struktur sebagai berikut :<br /><br />PA (Pengguna Anggaran) : dr. HARSONO (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi jawa Timur) ; KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : dr. DITA ARTININGTYAS, M.,Kes. (Kepala Rumah Sakit Paru Dungus Madiun); PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)     : SURATNO, S.Kep.Nrs (Perawat RS Paru Dungus Madiun). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Ketua : SUHARTO; Sekretaris : LAMSITO; Anggota : MIASIH, Amd.,TE.<br /><br />Bahwa atas hal tersebut, kemudian saksi SURATNO selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. <br /><br />Saat itu saksi SURATNO menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dengan Nilai Rp9.354.117.000,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah)<br /><br />Bahwa kemudian, pada bulan April 2015 sebelum pelelangan dimulai, terdakwa I YOHANES WIDODO yang sebelumnya telah mengenal saksi Ir.HERRY SUSETYO, MM. Pada saat itu saksi HERRY menawarkan pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS. Paru Dungus tersebut kepada terdakwa I YOHANES WIDODO dengan mengatakan ”iki enek garapan neng dungus, kowe gelem?” lalu di tanggapi oleh terdakwa II ALEX WIBISONO dengan menjawab ”lha itu pekerjaan apa dulu pak?”, lalu HERI SUSETYO menjawab ”gedung IGD”, dan disetujui oleh Terdakwa I YOHANES WIDODO dengan menjawab ”inggih pak”, yang kemudian saksi HERRY SUSETYO meminta terdakwa I YOHANES WIDODO untuk membicarakan hal tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;<br /><br />Selanjutnya terdakwa II ALEX WIBISONO, yang telah mengenal terdakwa I YOHANES WIDODO dan terdakwa III PITOYO KARSANTO karena sebelumnya bersama – sama bekerja dalam proyek pembangunan RSUD Ir. SOEDONO<br /><br />Selanjutnya terdakwa I YOHANES WIDODO bersama – sama dengan terdakwa II ALEX WIBISONO dan terdakwa III PITOYO KARSANTO berangkat bersama – sama ke kantor Dinas Pekerjaan Umum tempat saksi HERRY SUSETYO bekerja, dan di tempat itu mereka (para Terdakwa dan saksi HERRY SUSETYO) membicarakan perihal tentang proyek pembangunan IGD RS. Paru Dungus. <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoVzK4_DxCHG8o2ZZ0mGI7WaNZpg58sfgJZcme8Z2_g2sD3j1jnJgT1E6DB4cWRLK7fy_xckllBjkYqi46GCuA6zwCrAJ-inZ6pevC5MK0lmryBsIKO67_-hrdqsds5O4HfjjVSwg7nZI/s1334/IMG20210819131500.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoVzK4_DxCHG8o2ZZ0mGI7WaNZpg58sfgJZcme8Z2_g2sD3j1jnJgT1E6DB4cWRLK7fy_xckllBjkYqi46GCuA6zwCrAJ-inZ6pevC5MK0lmryBsIKO67_-hrdqsds5O4HfjjVSwg7nZI/w640-h288/IMG20210819131500.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Yang pada pokoknya bahwa terdakwa I YOHANES WIDODO sanggup dan bersedia mengerjakan proyek pembangunan IGD RS. Paru Dungus  tersebut dengan dibantu Terdakwa  II ALEX WIBISONO dan Terdakwa III PITOYO KARSANTO karena terdakwa I YOHANES WIDODO tidak mengetahui seluk beluk proses lelang dan tentang cara pinjam bendera untuk mengikuti lelang tersebut;<br /><br />Bahwa setelah pertemuan itu, para Terdakwa bermusyawarah, meminta bantuan ke Terdakwa III PITOYO KARSANTO untuk proses administrasi termasuk pinjam bendera, mendaftar ke LPSE, mengumpulkan persyaratan LPSE dan urusan administrasi lelang lainnya, yang pada pokoknya untuk urusan pelalangan dan peminjaman perusahaan diserahkan kepada terdakwa III PITOYO KARSANTO;<br /><br />Bahwa kemudian saksi HERRY SUSETYO mengarahkan para Terdakwa untuk menggunakan badan usaha PT ANEKA JASA PEMBANGUNAN, namun karena harganya terlalu rendah dan usul adanya revisi harga kontrak ditolak oleh saksi HERRY SUSETYO sehingga kemudian tidak tercapai kesepakatan;<br /><br />Bahwa atas hal tersebut, kemudian saksi HERRY SUSETYO meminta terdakwa I YOHANES WIDODO dan terdakwa II ALEX WIBISONO untuk mencari perusahaan lain yang akan dipakai untuk ikut dalam pelelangan<br /><br />Kemudian terdakwa III PITOYO KARSANTO menyanggupinya, dan segera memberi rekomendasi perusahaan milik temannya yaitu saksi DEDI EKO SUWANDI dengan perusahaan PT. INDOKON RAYA milik saksi DEDI EKO SUWANDI namun tidak dapat dipakai karena PT. INDOKON RAYA sedang dalam daftar hitam LPJK. <br /><br />Mendengar hal tersebut, terdakwa III PITOYO KARSANTO menanyakan PT. TUNGGAL JAYA RAYA milik saksi SUWANDI untuk di pinjam perusahaannya megikuti pelelangan. Namun saksi DEDI EKO SUWANDI tidak segera menyetujuinya dan meminta terdakwa III PITOYO KARSANTO untuk bicara dan mengutarakan keinginannya kepada saksi SUWANDI;<br /><br />Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, sekira pertengahan bulan April tahun 2015, para Terdakwa datang ke Sidoarjo untuk menemui saksi SUWANDI di rumahnya. Pada saat dirumah saksi SUWANDI tersebut kemudian terdakwa III PITOYO KARSANTO segera mengutarakan keinginannya kepada saksi SUWANDI untuk meminjam perusahaan PT. TUNGGAL JAYA RAYA untuk diikutsertakan dalam lelang pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus;<br /><br />Setelah mengutarakan keinginannya tersebut, para Terdakwa segera pamit dari rumah saksi SUWANDI. Setelah para Terdakwa meninggalkan rumah saksi SUWANDI, saksi DEDI EKO SUWANDI menanyakan kepada saksi SUWANDI ”Yah, bener ta mas pit itu mau pinjam Tunggal Jaya”, lalu saksi SUWANDI menjawab ”Wes Gak popo Ded, wong mas pit ae lho”;<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik4U9MvghfDltci-jvvNi10h6GEm-QCJwZAzSYbN9G7NWB6A4tBgwpTsYJeDO-mnhGJA6S2sAKFHYG3VRPZPaylY8KZqfcTy6kQJFz4s-co1FX19-WPrSM-cXZovtPEu-zNuQVZJKhfLc/s1334/IMG20210819130217.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik4U9MvghfDltci-jvvNi10h6GEm-QCJwZAzSYbN9G7NWB6A4tBgwpTsYJeDO-mnhGJA6S2sAKFHYG3VRPZPaylY8KZqfcTy6kQJFz4s-co1FX19-WPrSM-cXZovtPEu-zNuQVZJKhfLc/w640-h288/IMG20210819130217.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selang beberapa hari kemudian para Terdakwa menemui saksi SUWANDI kembali, dan menanyakan perihal soal peminjaman PT. TUNGGAL JAYA RAYA untuk dipakai dalam pelelangan tersebut, dan saat itu disetujui oleh saksi SUWANDI yang kemudian meminta anaknya yaitu saksi DEDI EKO SUWANDI untuk membantu para Terdakwa dalam proses pelelangan dengan mengatakan ”Ded iki wong wong ewangono gawe penawarane” yang atas permintaan saksi SUWANDI tersebut segera disetujui oleh saksi DEDI EKO SUWANDI;<br /><br />Kemudian pada pertengahan bulan April 2015 saksi SURATNO selaku PPK mengajukan permintaan kepada UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015 untuk dilakukan proses pelelangan. <br /><br />Atas permintaan tersebut Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang / Jasa Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur menunjuk kelompok kerja 22 (Pokja 22) berdasarkan Keputusan Kepala UPT. Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/5923/208.7/2014 Tanggal 29 Desember 2014, yang beranggotakan : KETUA : Saksi SUPPLYONO,; SEKRETARIS : Saksi MOCH. ARIFIN,; ANGGOTA : Saksi ARIEF HARJAWAN<br /><br />Bahwa selanjutnya Pokja 22 melakukan lelang paket kegiatan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015, dengan mekanisme proses pemilihan / lelang –<br />Pengumuman Pascakualifikasi    <span>   <span>    </span> </span>17 April 2015  -  23 April 2015<br />Pemberian Penjelasan            <span>    </span><span>    </span><span>      </span>20 April 2015  -  20 April 2015<br />Upload dokumen penawaran       <span>    </span><span>   </span> 21 April 2015  -  27 April 2015<br />Pembukaan Dokumen penawaran    <span>   </span>27 April 2015   -  27 April 2015<br />Evaluasi penawaran            <span>    </span><span>    </span><span>    </span>    28 April 2015     -  29 Mei 2015<br />Evaluasi Dokumen Kulaifikasi    <span>    </span><span>   </span>28 April 2015     -  29 Mei 2015<br />Pembuktian Kualifikasi        <span>    </span><span>    </span>      15 Mei 2015       -  15 Mei 2015<br />Penetapan Pemenang            <span>    </span><span>    </span><span>    </span>  29 Mei 2015       -  29 Mei 2015<br />Pengumuman Pemenang        <span>    </span><span>    </span>    29 Mei 2015       -  29 Mei 2015<br />Masa Sanggah    <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>    30 Mei 2015         -  4 Juni 2015<br /><br />Bahwa atas pelelangan tersebut Pokja 22 menerbitkan jadwal pelelangan secara elektronik melalui SPSE yaitu :<br /><br />Mengetahui proses pelelangan telah dimulai, terdakwa III PITOYO KARSANTO kemudian segera menghubungi saksi DEDI EKO SUWANDI untuk membantunya dalam proses pelelangan untuk mengupload penawaran yang sebelumnya telah dibuat oleh para terdakwa serta untuk merevisi dokumen yang diperlukan, selain itu terdakwa III PITOYO KARSANTO juga meminta bantuan saksi LUCIANA MAYANG SARI untuk mencari kelengkapan SKA (surat keterangan Ahli) yang akan dipakai untuk memenuhi kelengkapan berkas pelelangan serta dokumen pendukung lainnya;<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAueT1uzU0-cAR6gU7ezzt1T5jm7sXReeAdut45c057D_lp_Iq8N40c_SfQMW4rnCzGqRmbU5yZBrL817hwm18bYP8yCuIV94L2_A_36CiplFYUUY5CC-QmdmDATfeVCSdKa0bi8HD30o/s1334/IMG20210819131533.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAueT1uzU0-cAR6gU7ezzt1T5jm7sXReeAdut45c057D_lp_Iq8N40c_SfQMW4rnCzGqRmbU5yZBrL817hwm18bYP8yCuIV94L2_A_36CiplFYUUY5CC-QmdmDATfeVCSdKa0bi8HD30o/w640-h288/IMG20210819131533.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian setelah proses pelelangan berjalan, dari 44 (empat puluh empat) badan usaha yang mendaftar, terdapat 2 (dua) Badan Usaha yang mengunggah dokumen penawaran di SPSE, yaitu :<br />a. PT. TUNGGAL JAYA RAYA dengan nilai penawaran Rp. 8.640.000.000 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah); b. PT. MEDIA KARYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp. 8.875.719.000 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);<br /><br />Atas pelelangan tersebut Pokja 22 menetapkan PT. TUNGGAL JAYA RAYA sebagai pemenang dari paket kegiatan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015 dengan nilai penawaran Rp. 8.640.000.000 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam :<br /><br />Pengumuman pemenang pelelangan umum Nomor : 105:DOK/Pokja 22/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ; Berita Acara hasil seleksi sederhana Nomor : 105.3/Dok/Pokja 22/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ; Penetapan pemenang lelang umum Nomor : 105.1/Dok/Pokja 22/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ; Surat Pemberitahuan hasil lelang umum Nomor : 027/2185/208.7/2015 tanggal 4 Juni 2015 ; Nota Dinas dari Pokja 22 ULP Pemprov Jatim kepada Ka UPT pengadaan barang atau jasa badan penanaman modal Prov Jatim Nomor : 109.1/Dok/Pokja 22/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang penyampaian BA proses lelang umum;<br /><br />Kemudian atas dasar pengumuman pemenang dari UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa BPM Prov. Jatim tersebut, kemudian saksi SURATNO selaku PPK segera menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang atau jasa (SPPBJ) Nomor : 027/2734/111.20/2015 tanggal 5 Juni 2015 ;<br /><br />Selain itu atas penunjukkan penyedia tersebut saksi SURATNO selaku PPK menerbitkan Kontrak atas pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015, dan Surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 027/2838/111.20/2015 tanggal 12 Juni 2015 dengan waktu penyelesaian 180 hari dari tanggal 12 Juni 2015 s/d 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi SURATNO selaku PPK dengan saksi SUWANDI (direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA) selaku Penyedia.<br /><br />Kemudian atas ditandatanganinya kontrak dan SPMK tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunan Gedung IGD RSU Dungus tersebut menjadi hak dan kewajiban dari saksi SUWANDI selaku Direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA selaku Penyedia.<br /><br />Setelah ditandatanganinya kontrak serta SPMK tersebut, saksi SUWANDI menyuruh saksi DEDY EKO SUWANDI untuk menemui para terdakwa di Madiun, dengan maksud memberikan kompensasi pembatalan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembatalan pinjam bendera perusahaan PT. TUNGGAL JAYA RAYA tersebut dengan tujuan akan dilaksanakan sendiri oleh saksi SUWANDI. Namun para terdakwa bersikeras dan tidak bersedia menerima uang kompensasi dari saksi SUWANDI.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVOQkgIkbzSaCIX4L4WnkzgYKtBLBHtwlzGQSqT1QKYO6tBK3PA50ATUKbhegRpQImtbCRVawRzxby9Q2ZWJ9lYJBP3mmxZwh8EZ9doWtcmozEtrn9G2IDPDBnteaKNPXfWCIVb7wlqag/s1334/IMG20210819130225.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVOQkgIkbzSaCIX4L4WnkzgYKtBLBHtwlzGQSqT1QKYO6tBK3PA50ATUKbhegRpQImtbCRVawRzxby9Q2ZWJ9lYJBP3mmxZwh8EZ9doWtcmozEtrn9G2IDPDBnteaKNPXfWCIVb7wlqag/w640-h288/IMG20210819130225.jpg" width="640" /></a></div>Atas kepercayaan kepada Terdakwa III PITOYO KARSANTO dan untuk memenuhi perjanjian peminjaman perusahaan oleh para terdakwa tersebut, sehingga kemudian saksi SUWANDI meminta para terdakwa untuk datang ke rumahnya di sidoarjo untuk membicarakan tentang fee peminjaman Perusahaan PT. TUNGGAL JAYA RAYA tersebut.<br /><br />Kemudian pada tanggal 29 Juli 2015, para terdakwa datang ke rumah saksi SUWANDI di Sidoarjo dan kemudian antara saksi SUWANDI dan SAKSI DEDI EKO SUWANDI meminta fee peminjaman Perusahaan sebesar 2,5 % dari nilai kontrak yang kemudian disetujui oleh para terdakwa dan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis / nota kesepahaman untuk peminjaman perusahaan.<br /><br />Kemudian setelah ditandatanganinya perjanjian / nota kesepahaman tersebut, saksi SUWANDI selaku Direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA sebagai penyedia kegiatan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus telah menyerahkan dan mengalihkan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus kepada para terdakwa.<br /><br />Atas pengalihan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur :<br /><br />a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; b. enghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;<br /><br />Atas pengalihan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur : “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. “;<br /><br />Lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengatur bahwa : “dalam Kontrak antara PPK dengan Penyedia barang / jasa apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, atau bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. “;<br /><br />Selanjutnya para terdakwa segera melaksanakan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus yang pada saat itu terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO berperan sebagai ”mandor” atau pelaksana kegiatan, namun terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO dalam melaksanakan pembangunan tersebut tidak pernah mendapatkan surat tugas dari PT. TUNGGAL JAYA RAYA karena terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO bukan pekerja / karyawan dari PT. TUNGGAL JAYA RAYA;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8U7UD_8Fm9NEdxaj0nQ2lOv57lyG73LzlG8WUSRrkAjib46xatphD2daL9gz7murfJC46xVEn7vfizEE2PV8IV7SyeG5BgG0OynC1fM3t5LvkKN6GvZ_PJZ2b9f1Mnb00YOArJ0ytGEA/s1334/IMG20210819130235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8U7UD_8Fm9NEdxaj0nQ2lOv57lyG73LzlG8WUSRrkAjib46xatphD2daL9gz7murfJC46xVEn7vfizEE2PV8IV7SyeG5BgG0OynC1fM3t5LvkKN6GvZ_PJZ2b9f1Mnb00YOArJ0ytGEA/w640-h288/IMG20210819130235.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian pada saat pelaksanaan pembangunan setelah MC 0 (Mutual Check 0) antara PPK dan para Terdakwa, terjadi CCO (Contract Change Order) / Pekerjaan Tambah Kurang karena terdapat penyesuaian antara gambar rencana dengan lokasi pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Contract Change Order (CCO) pelaksanaan pekerjaan kontruksi Nomor 027/3721/111.20/2015 tanggal 8 Agustus 2015<br /><br />Kemudian pada bulan September Tahun 2015, terjadi CCO (Contract Change Order) / Pekerjaan Tambah Kurang karena terdapat penyesuaian Harga Satuan yang dituangkan dalam Adendum surat perjanjian Nomor : 027/4211/101.16/2015 tanggal 9 September 2015 <br /><br />Dari perubahan Berita acara Contract change Order (CCO) pelaksanaan pekerjaan kontruksi nomor 027/3721/111.20/2015 tanggal 8 Agustus 2015 dan Adendum surat perjanjian Nomor : 027/4211/101.16/2015 tanggal 9 September 2015, maka kontrak yang semula dari senilai Rp8.640.000.000 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp9.394.000.000 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Perubahan harga satuan tersebut di atas sebanyak 42 item menyebabkan nilai selisih tambah sebesar Rp521.015.983,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Pondasi Pile Cap Type P1'  terdapat perubahan harga satuan dari awalnya Rp  2.443.400,00 dirubah menjadi Rp  2.816.200,00 dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp  372.800,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan volume sebesar 17,34 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.464.352,00;-<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Pondasi Pile Cap Type P2' terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  2.482.100,00 dirubah menjadi Rp  2.964.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 482.400,00   dengan volume sebesar  19,80 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.551.520,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Pondasi Pile Cap Type P3'  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  2.973.600,00 dirubah menjadi Rp  4.089.800,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.200,00  dengan volume sebesar 3,04 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp   3.390.457,50;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom Praktis 11x11 cm'  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  60.300,00 dirubah menjadi Rp  91.600,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 31.300,00  dengan volume sebesar  241,35 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp   7.554.255,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 15x30 cm   terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  5.674.800,00 dirubah menjadi Rp  7.633.100,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.958.300,00  dengan volume sebesar  3,41 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp   6.669.186,48;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIQVdibDfQ_0kWk0RG4h9n-IMt3uSsjoLcq9qvi-PNWvtoogJ5TFpETG8-Ea2mwWeCS5Pm5JE-XvPbFx88YNmbpdhUlp1h8pBMR4UeHTN6fsRely_-kj_0B0-vR7_kecWLo5UOtPtWjBA/s1334/IMG20210819130944.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIQVdibDfQ_0kWk0RG4h9n-IMt3uSsjoLcq9qvi-PNWvtoogJ5TFpETG8-Ea2mwWeCS5Pm5JE-XvPbFx88YNmbpdhUlp1h8pBMR4UeHTN6fsRely_-kj_0B0-vR7_kecWLo5UOtPtWjBA/w640-h288/IMG20210819130944.jpg" width="640" /></a></div>- Pada pekerjaan nomor item  Beton Kolom 30x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.672.900,00 dirubah menjadi Rp  5.896.600,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.223.700,00  dengan volume sebesar  19,41 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 23.747.611,68;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Kolom 40x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.543.000,00 dirubah menjadi Rp  5.570.800,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.027.800,00  dengan volume sebesar 4,41 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  4.535.475,84;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Sloof 15/30 terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.462.200,00 dirubah menjadi Rp  6.203.500,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.741.300,00  dengan volume sebesar  5,03 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  8.758.521,34;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Sloof 20/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.020.000,00  dirubah menjadi Rp  4.572.000,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 552.000,00  dengan volume sebesar  14,46 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 7.983.576,00;  <br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Sloof 25/50 terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.527.600,00 dirubah menjadi Rp  5.072.100,00   , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 544.500,00  dengan volume sebesar 0,39 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  210.993,75;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok Latai 15/20  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.737.600,00   dirubah menjadi Rp  6.888.400,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.150.800,00  dengan volume sebesar  2,87 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.162.042,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Balok  25/50 terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp4.527.600,00  dirubah menjadi Rp5.072.100, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 544.500,00  dengan volume sebesar 16,90 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.202.050<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok  20/40  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.511.400,00  dirubah menjadi Rp  6.238.300, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 726.900,00  dengan volume sebesar 14,93 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  10.854.070,80;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok  15/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.709.400,00  dirubah menjadi Rp  6.825.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.100,00 dengan volume sebesar 6,96 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 7.764.707,70;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_bXgTkxlB-kZPE2_RzewSB3MvVQnbvG3Bda31MJMixvQ_tj8r-e9jBkxxrybSniCma3N5axxZm6kq8Car8-rbXrbQGoOh4uOwC9Wm4N07xtiNwzBtB2EcqhAKVUx9950imOa55_SdmM/s1366/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_bXgTkxlB-kZPE2_RzewSB3MvVQnbvG3Bda31MJMixvQ_tj8r-e9jBkxxrybSniCma3N5axxZm6kq8Car8-rbXrbQGoOh4uOwC9Wm4N07xtiNwzBtB2EcqhAKVUx9950imOa55_SdmM/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div>- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat dan Trap Tangga Lt.1 - Lt.2  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp4.019.200,00  dirubah menjadi Rp5.284.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp1.265.500,00 dengan volume sebesar 3,74 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp4.726.642,50;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Plat Atap Teras tb.10 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.812.300,00  dirubah menjadi Rp  5.703.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp1.891.400 dengan volume sebesar 10,12 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 19.142.859,40;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Plat Lantai 2 tb.12 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.751.500,00  dirubah menjadi Rp  5.294.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp1.543.000,00  dengan volume sebesar 43,99 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp67.877.804,40;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Lantai Lift tb.15 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp  7.664.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00  dengan volume sebesar 4,17 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  22.370.144,63;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Groundtank  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp  7.664.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  9,06 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  22.370.144,63;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Pondasi Pile Cap Type P3  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 2.973.600,00  dirubah menjadi Rp  4.089.800,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.200,00  dengan volume sebesar 4,89 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  5.462.403,75;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Sloof 15/30   terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.462.200,00  dirubah menjadi Rp 6.203.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.741.300,00  dengan volume sebesar  3,92 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.828.943,28;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 25x25 cm     terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.866.400,00  dirubah menjadi Rp  7.438.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.572.300,00  dengan volume sebesar 13,35 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  20.995.118,44;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Balok  20/30   terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.020.000,00  dirubah menjadi Rp  4.572.000,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 552.000,00  dengan volume sebesar  7,79 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  4.300.632,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok  20/30 (Atap Ramp)  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.020.000,00  dirubah menjadi Rp  4.572.000,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 552.000,00  dengan volume sebesar 5,63 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  3.109.968,00;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiESy7eq7n46ncYHF5A2m2iRzBrmFR863IN2XYUKQ4y0KhH1GMDcqYqkDI9WVMs64jg6wf-ZqbTj8lzIkKgkxW9CEg1aL508V8TuKeJeM2w6iX7yESJ8RmqmriRfnKFO7c1M0KD45CVqyk/s1366/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiESy7eq7n46ncYHF5A2m2iRzBrmFR863IN2XYUKQ4y0KhH1GMDcqYqkDI9WVMs64jg6wf-ZqbTj8lzIkKgkxW9CEg1aL508V8TuKeJeM2w6iX7yESJ8RmqmriRfnKFO7c1M0KD45CVqyk/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Lantai  tb.12 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.751.500,00  dirubah menjadi Rp  5.703.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.543.000,00  dengan volume sebesar  9,51 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  14.672.078,40;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Atap tb.10 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.812.300,00 dirubah menjadi Rp  5.703.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.891.400,00 dengan volume sebesar 10,96 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp20.734.945,35-;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Luifel  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.584.100,00 dirubah menjadi Rp 8.172.400,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 3.588.300,00 dengan volume sebesar 2,12 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp7.615.090,26;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom Praktis 11x11 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  60.300,00 dirubah menjadi Rp91.600,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp  31.300,00 dengan volume sebesar 298,80 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp9.352.440,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 30x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.672.900,00 dirubah menjadi Rp  5.896.600, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.223.700,00 dengan volume sebesar 17,76 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 21.732.912,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 40x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.543.000,00 dirubah menjadi Rp  5.570.800,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.027.800,00  dengan volume sebesar 1,28 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  1.315.584,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok 25/50  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.527.600,00 dirubah menjadi Rp  5.072.100,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp  544.500,00  dengan volume sebesar 16,90 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.202.050,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok 20/40  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  5.511.400,00 dirubah menjadi Rp  6.238.300,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 726.900,00  dengan volume sebesar  11,67 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  8.484.376,80;<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg10-xCjOsnu9KpK11Em8ROqSFMKYJHqq-divyn8lkExEOS7VRal9XJkymnwxcbQ7AllIyyyTbQNtM4kyr8LQJOW1QzI-yRnjhOEFK-N_0d0pCZW_u6ReJ2mXU9Lcy-3fv_qwugZ2d4X8g/s1334/IMG20210819131533.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg10-xCjOsnu9KpK11Em8ROqSFMKYJHqq-divyn8lkExEOS7VRal9XJkymnwxcbQ7AllIyyyTbQNtM4kyr8LQJOW1QzI-yRnjhOEFK-N_0d0pCZW_u6ReJ2mXU9Lcy-3fv_qwugZ2d4X8g/w640-h288/IMG20210819131533.jpg" width="640" /></a></div>- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok Lift 15/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  5.709.400,00 dirubah menjadi Rp  6.825.500,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.100,00  dengan volume sebesar  0,50 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  552.469,50;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok Latai 15/20  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp   4.737.600,00 dirubah menjadi Rp  6.888.400,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.150.800,00  dengan volume sebesar 4,69 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  10.091.553,60;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Atap tb.12 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp   3.751.500,00 dirubah menjadi Rp  5.294.500,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.543.000,00  dengan volume sebesar  50,72 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  78.259.725,60-;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Meja Beton tb.10 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp     4.584.100,00 dirubah menjadi Rp  8.172.400,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 3.588.300,00 dengan volume sebesar 0,68 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  2.424.255,48;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Pek. Beton Plat dinding, Lantai dan balok terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp 7.664.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar 15,47 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  38.191.710,60-;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Pek. Plat Beton  tb. 20 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp 7.664.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  2,66 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.563.019,96;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Pek. Balok Tumpu 20/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp7.664.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar 0,76 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  1.875.148,56;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Pek. Plat Beton  tb. 20 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp 7.664.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  3,66 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.040.013,20;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Pek. Plat Beton  tb. 20 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00 dirubah menjadi Rp 7.664.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  1,20 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  2.962.320,00;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv10ZeXyPR7OC2OYWJBJCLhLpKEWCRT9QVSbayYrcR8OgA4JfM3smBl8WNv7yOxSd99gzD-2ykz8LpFBSvwMpEQLQC0uCFfK25JR5QtaSIaWtOXZKQnAnwNZ7cvA0maBebuxl2CCfzjVI/s1334/IMG20210819130225.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv10ZeXyPR7OC2OYWJBJCLhLpKEWCRT9QVSbayYrcR8OgA4JfM3smBl8WNv7yOxSd99gzD-2ykz8LpFBSvwMpEQLQC0uCFfK25JR5QtaSIaWtOXZKQnAnwNZ7cvA0maBebuxl2CCfzjVI/w640-h288/IMG20210819130225.jpg" width="640" /></a></div>Perubahan harga satuan tersebut tanpa sepengetahuan dari konsultan pengawas maupun PPK yang mana pada saat itu para terdakwa tidak pernah membahas tentang perubahan harga satuan dalam rapat dan tidak ada berita acara rapat sebagai acuan awal dalam penyusunan CCO;<br /><br />Perubahan harga satuan yang dituangkan dalam perubahan kontrak tersebut bukan karena keadaan alam atau karena adanya kenaikan harga barang yang signifikan, akan tetapi karena keinginan para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;<br /><br />Waktu penyelesaian 180 hari dari tanggal 12 Juni 2015 s/d 08 Desember 2015 yang kemudian diberikan penambahan waktu selama 14 hari kalender sehingga waktu pelaksanaan berubah menjadi 194 hari kalender dimulai tanggal 12 Juni 2015 s/d 22 Desember 2015 yang mana belum melewati tahun anggaran;<br /><br />Berdasarkan hasil Laporan Akhir Pemeriksaan Pengadaan Konstruksi Gedung IGD RS Paru Dungus Madiun Tahun 2019, pada bab 3 halaman 16 sampai dengan bab 5 halaman 86 yang dibuat oleh Tim Ahli Pemeriksa dan ditandatangani oleh Dr. Ir. H. Muslikh, M.Sc., M.Phil selaku Ketua Tim Ahli Pemeriksa beserta lampirannya menyebutkan pada pokoknya :<br /><br />• Berdasarkan pengujian kuat tekan beton sampel core drill, mutu beton yang terpasang di lapangan di bawah batasan metode uji beton secara pengambilan sampel core drill berdasarkan SNI 0328472002. Beton kolom yang mana kuat tekan rencana adalah K 275, namun rerata mutu beton aktual adalah K 100. Sementara, beton balok yang mana mutu beton rencana adalah K 275, namun rerata mutu beton aktual adalah K 175.<br /><br />• Perubahan harga beton dari MC0 ke MC 100 dianggap tidak relevan sehingga harga dikembalikan seperti kontrak awal<br /><br />• Syarat kuat tekan minimum untuk konstruksi beton bertulang adalah nilai kuat teka  f’c =20 MPa atau setara dengan K225. Sehingga, mutu beton K175 tidak memenuhi kriteria standar. Dampak secara riil adalah komponen struktur balok akan rentan terhadap terjadinya runtuh apabila ada beban hidup sebesar batas maksimum atau lebih dari standar pembebanan dan gempa besar terjadi<br /><br />• Lift dengan brand yang sudah jelas di pasaran seperti Mitsubishi, Hitachi dan Hyundai tentunya terstandar dan tersertifikasi dengan baik. Dari segi technical service dan spare part tentunya akan lebih mudah di dapat sehingga ketika terjadi permasalahan pada lift dapat dengan cepat diperbaiki. Berbeda halnya dengan lift merk DELTA yang merupakan produk lokal, tentunya untuk spare partnya sendiri akan lebih sulit dicari karena jarang supplier menjual spare part lift merk DELTA. <br /><br />Hal ini dapat menyebabkan lamanya waktu perbaikan ketika terjadi masalah pada lift tersebut. Fakta dilapangan juga menyebutkan bahwa lift DELTA yang digunakan terkadang berhenti tidak tepat pada posisi lantai sehingga cenderung membahayakan penggunanya dan tidak cocok digunakan di rumah sakit dimana respon lift harus smooth dan tepat karena banyak penggunaan lift dalam keadaan emergency. <br /><br />• Penurunan rating MCB dari 16 A ke 10 A berdampak pada menurunnya kapasitas suplai arus yang mampu dialirkan oleh MCB tersebut. Hal ini berpengaruh ketika ada modifikasi atau penambahan beban listrik, kapasitas yang mampu dialirkan hanya mampu mencapai 10 A saja dan bukan 16 A.Untuk beban listrik pada kondisi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh hal ini karena aliran arus yang dialirkan kurang dari 10 A.<br /><br />• Pasangan dinding timbal berfungsi untuk mengurangi radiasi dari dalam ruangan ke luar ruangan. Jika dinding radiasi tidak dipasang secara penuh, maka ada kemungkinan sinar radiasi dapat menembus keluar melalui dinding yang tidak dilapisi timbal. Selain itu, pemasangan dinding setinggi 2,25 m juga menyalahi kontrak awal yaitu setinggi 3 m sampai plafon atas<br /><br />• Glass block berfungsi memasukkan cahaya matahari. Jika tidak dipasang akan mempengaruhi kesehatan dalam bangunan dan tingkat luminasi pencahayaan alami. Selain daripada itu dapat berefek pada pemakaian energi bangunan untuk lampu menjadi bertambah.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT2pPRnTrBEvKTNQOsTQ31FiT-rXwMM2iMnqLfpn05P9salrP_PE4M53AN9dIGRcOjl94n6ayvt3nMk2qaNwWH3pIqaKX-V50Ks0Bt68vrSA6rsPbN9mitjZ4XonKlAOTzGSEcNnK5ZjU/s800/Kab.+Madiun.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT2pPRnTrBEvKTNQOsTQ31FiT-rXwMM2iMnqLfpn05P9salrP_PE4M53AN9dIGRcOjl94n6ayvt3nMk2qaNwWH3pIqaKX-V50Ks0Bt68vrSA6rsPbN9mitjZ4XonKlAOTzGSEcNnK5ZjU/w640-h480/Kab.+Madiun.jpg" width="640" /></a></div>Atas perubahan harga satuan yang dituangkan dalam adendum kontrak tanpa sepengetahuan dari konsultan pengawas maupun PPK serta tanpa prosedur tersebut bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) huruf c Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur :<br /><br />Ayat (1)  Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <br />Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak  berbentuk  Kontrak  Harga Satuan berdasarkan  ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan  dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; <br /><br />Tata cara  perhitungan  penyesuaian  harga  harus dicantumkan dengan jelas dalam  Dokumen Pengadaan; penyesuaian  harga tidak  diberlakukan terhadap Kontrak  Tahun  Tunggal dan  Kontrak   Lump   Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang;<br /><br />Selain itu, atas adanya kekurangan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai kontrak bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur:<br /><br />•Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:<br />a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;<br />b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;<br />c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;<br />d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;<br />e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;<br />f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;<br />g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan<br />h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />Kemudian atas pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus tersebut telah dilakukan pembayaran melalui kas Negara dengan Kode Rekening : 1.02.0104.47.013.5.2.3.22.01, yang dibayarkan secara transfer ke rekening PT. TUNGGAL JAYA RAYA <br /><br />Atas  pembayaran prestasi kerja pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus tersebut berdasarkan audit BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Pengantar Nomor : SP-537/PW13/5/2021 yang ditandatangani oleh Fadjar Pramudito selaku Kepala Sub Bagian Umum tentang Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Timur atas pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.715.882.622,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) <br /><br />Kemudian aliran uang tersebut dikelola bersama – sama oleh para terdakwa yang kemudian dipakai oleh para terdakwa untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru dungus dan kemudian keuntungan dari pekerjaan tersebut diambil dan dibagi oleh para terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri serta dibagi ke beberapa orang, yaitu :<br /><br />1. YOHANES WIDODO AGUNG P. (Terdakwa I)    pelaksana proyek/kegiatan sebesar Rp210.000.000<br />2. ALEX WIBISONO (Terdakwa II)    pelaksana proyek / kegiatan    sebesar Rp140.000.000<br />3. PITOYO KARSANTO (Terdakwa III)    Membantu pelelangan, mencari perusahaan untuk dipinjam, membantu menarik dana dari bank atau membantu Terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO dalam pelaksanaan pembangunan IGD RS Paru Dungus sebesar Rp200.000.000. Total sebesaar Rp550.000.000<br /><br />4. dr DITA ARTNINGTYAS M.Kes    Kuasa Pengguna Anggaran (Direktur RS Paru Dungus) sebesar Rp100.000.000<br />5. HERI SUSETYO, ST, MM pengelola teknis proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp100.000.000<br />6. Ir. WAHYU SUKOCO, MM pengelola teknis proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50.000.000<br />7. SUWANDI    Direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA sebesar Rp207.000.000<br />8. SURATNO, Amd Kep PPK sebesar Rp10.000.000<br />9. AGUS WINARTO, Amd. Kep. PPTK sebesar Rp10.000.000<br />10. RIZAL MUTTAQIN Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000<br />11. INDRA BUDI Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000. Total sebesar Rp522.700.000 atau total keseluruhan sebesar Rp1.072.700.000 (Rp550.000.000 + Rp522.700.000)<br /><br />Atas perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, para Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kab. Madiun Tahun Anggaran 2015 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.715.882.622,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3  jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili

“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Ma...

»

Bupati Nganjuk (Nonaktif) Novi Rahman Hidayat Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzDoy3fjmWtZ60xRIlXhi3T7JfT7L2DMptbhZsdNZVzpyi7-ez6J7WGS5DXZgzDJ5HK8GioCbNstIDRCV-DH4TcZ7uZ0V78v9qMrE1HwJ1LQEBCdFD0hrB2NFFQdvLVj8jXXBgPA9apdI/s600/Akmad+Nur+dan+Herry.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzDoy3fjmWtZ60xRIlXhi3T7JfT7L2DMptbhZsdNZVzpyi7-ez6J7WGS5DXZgzDJ5HK8GioCbNstIDRCV-DH4TcZ7uZ0V78v9qMrE1HwJ1LQEBCdFD0hrB2NFFQdvLVj8jXXBgPA9apdI/w640-h640/Akmad+Nur+dan+Herry.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: xx-small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tersangka kasus dugaan Korupsi “Jual Beli Jabatan” Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk yang Tertangkap Tangan bersama 6 Tersangka lainnya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penyidik Baresrim Mabes Polri pada Minggu, 09 Mei 2021, akan segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, setelah Tim JPU Eko dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan JPU Andie seleku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk melimpahkan berkas perkara ke 7 Tersangka ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu, 18 Agustus 2021<br /><br />“Ya, ini kita limpah Tujuh Tersangka. Selanjutnya kita menunggu jadwal persidangannya,” kata JPU Eko dan JPU Andie kepada BERITAKORUPSI.CO di Loby Pengadilan Tipikor<br /><br />Sementara, Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi dan Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud di Pengadilan Tipikor Surabaya saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa ada berkas yang masuk dari Kejari Nganjuk, namun selanjutnya mengunggu penetepan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />“Ada 7 berkas perkara baru yang masuk,” kata Herry<br /><br />Sementara A. Nur menjelaskan, untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim, menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />“Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya akan menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Bupati Nganjuk (Nonaktif) Novi Rahman Hidayat Segera Diadili

  BERITA KORUPSI .CO – Tersangka kasus dugaan Korupsi “Jual Beli Jabatan” Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk yang Tertangkap Tangan b...

»

Suropadi, Camat Duduksampeyan Kab. Gresik di Vonis 6 Thn Penjara Karena Korupsi Rp1.040 M

<div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVx2r8FAtAt6R2kyhWwGPQoXnlYdWFCsCTS2t2_-ywZQBScSOk9-JFqujv6gCVwvlgqu62MduOhQhlLDQ89CcGqpV2-RCpzDYPn-UVVZcMMfqLuYE0k7v2VGlJS2IwWb3YtbIW4yd4-Q/s1334/IMG20210818135629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVx2r8FAtAt6R2kyhWwGPQoXnlYdWFCsCTS2t2_-ywZQBScSOk9-JFqujv6gCVwvlgqu62MduOhQhlLDQ89CcGqpV2-RCpzDYPn-UVVZcMMfqLuYE0k7v2VGlJS2IwWb3YtbIW4yd4-Q/w640-h288/IMG20210818135629.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (18 Agustus 2021),  menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.041.108.960 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM selaku Camat Duduksampayean Kabupaten Gresik karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.041.108.960 sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : X.700/291/437.72/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 18 Maret 2021), dengan agenda Putusan dengan Ketu Majelis Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun JPU  A. A. Ngurah Wirajaya,  SH dari Kejari Kabupaten Gresi. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Gresik karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5egy3JP85ANnvASAUBiynjHNgyQu1Ys6gyol1w3A7Em0hLxrYkY47ssNoi1hLHWIAj8LoKCRvuShxXWb2cfIps951Xl2usnM1P1HkQq6EJO4MST_oLQIxyIo8iyg-CgVz3iPm6RFKwc/s1330/IMG20210818135516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5egy3JP85ANnvASAUBiynjHNgyQu1Ys6gyol1w3A7Em0hLxrYkY47ssNoi1hLHWIAj8LoKCRvuShxXWb2cfIps951Xl2usnM1P1HkQq6EJO4MST_oLQIxyIo8iyg-CgVz3iPm6RFKwc/w640-h288/IMG20210818135516.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, berdasarkan keterangan bendahara yaitu saksi Zaenal Arifin dengan didukung buku catatan pengeluaran terhadap dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Tahun 2017, 2018 dan 2019, tetapi justru dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa, dan juga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan/kegiatan kantor yang tidak diatur dalam DPA Kecamatan,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa mendalilkan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kecamatan, akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada aparat Desa se-Kecamatan Duduksampeyan, menerangkan bila secara rutin dimintakan iuran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diadakan Kecamatan Duduksampeyan,<br /><br />Majelis Hakim mengakatan, atas perbuatan Terdakwa selaku Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun 2017, 2018 dan 2019 tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik,<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan analisa yuridis dan Pertanggungjawaban pidana Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terdakwa Suropadi, S.Pd., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junckto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto pasal 64 ayat (1) KUHAP sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6NIPDvjGfsZVTW_rz-Deb-b8fnjeDLGslOS3SKweeiOW2JfqD08T1weYE5WL_nkqrSejVKIkYLQI9_oYphk4m0VH29TpYxfY7VeKG947bS1pum3UYSwli4IMoYQh2MAj-T6YQR1FSS-A/s1334/IMG20210818135553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6NIPDvjGfsZVTW_rz-Deb-b8fnjeDLGslOS3SKweeiOW2JfqD08T1weYE5WL_nkqrSejVKIkYLQI9_oYphk4m0VH29TpYxfY7VeKG947bS1pum3UYSwli4IMoYQh2MAj-T6YQR1FSS-A/w640-h288/IMG20210818135553.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakkwa, perlu disampaikan peritimbang-pertimbangan, yatu A : 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 2. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.040.108.960. 3. Sebagai aparatur Pemerintah, terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya maupun bagi masyarakat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Pengelolaan pemerintahan yang baik. 4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dan memberikan keterangan di hadapan persidangan dan menimpakan kesalahan kepada bawahannya pada hal yang bersangkutan adalah pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan di Kecamatan Duduksampeyan: B. Hal-hal yang meringankan adalah, terdakwa belum pernah dihukum<br /><br />“MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa Suropadi, S.Pd., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP ;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Suropadi, S.Pd., MM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat pulu satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang Pengganti tersebut, denga ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa langsung mengatakan banding, sementara JPU masih pikir-pikir<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD0XQFtvOMnj9A9klabnY-EbbAS0ycI7KNZJm6JX8wRYcVJwZavUhIu6sMsxrNFFQjjdvMgF3IDw4iEoHLFE9K5vKXMXahLD-QBDJalS2TgdPqmsreflyqlWaXcM1RvehKwgatxLyTTdk/s1334/IMG20210818135616.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD0XQFtvOMnj9A9klabnY-EbbAS0ycI7KNZJm6JX8wRYcVJwZavUhIu6sMsxrNFFQjjdvMgF3IDw4iEoHLFE9K5vKXMXahLD-QBDJalS2TgdPqmsreflyqlWaXcM1RvehKwgatxLyTTdk/w640-h288/IMG20210818135616.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa SUROPADI, S.Pd., M.M. selaku Camat Duduksampeyan Kabupaten Gresik di Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 821.2/188/437.73/Kep/2016 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan atau Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tertanggal 30 Desember 2016, pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti di Tahun 2017, 218 dan 201<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, dan bulan januari 2019 s/d Desember 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, 2018 dan 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Bahwa Terdakwa telah “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah menggunakan anggaran/keuangan Kecamatan Duduskampeyan, Kabupaten Gresik secara tidak bertanggungjawab sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Daftar Rincian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019,<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Nomar: X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx_52Bi7EJZwT5Czuh4183VQM18FdZ8NfbMjtWdu7Moj13iNyDeGBvXg6HZIp9NYRQFf_yE2QqueNHmERyJWuFnKl0y35-M44IKiCzc00p-nOhBea9PQdVYdfTYbn-nTarAE7KARX_JL0/s1334/IMG20210818135629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx_52Bi7EJZwT5Czuh4183VQM18FdZ8NfbMjtWdu7Moj13iNyDeGBvXg6HZIp9NYRQFf_yE2QqueNHmERyJWuFnKl0y35-M44IKiCzc00p-nOhBea9PQdVYdfTYbn-nTarAE7KARX_JL0/w640-h288/IMG20210818135629.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa struktur organisasi di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: Camat Duduksampeyan : Terdakwa Suropadi, M.M: Sekretaris Camat : Merista Dedi Hartadi: Kasubag Pelaporan dan Keuangan : Tarmuji, Kasubag Umum dan Kepegawaian : Muhaimin (sebelumnya dijabat oleh sdr. Machfud Anef pada Tahun 2017 s/d 31 Nopember 2017 dan digantikan oleh sdri. Zayyidatul Fakhriyah pada tanggal 01 Desember 2017 s/d 15 Mei 2018). Kasi Pemerintahan : Hj. Hakim, Kasi Pembangunan : Nurul Fuad: Kasi Kesra : Syarief: Kasi Ekonomi : Supriadi, Kasi Trantib : Supono. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)<br /><br />Kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik pada Tahun Anggaran 2017, 2018 maupun 2019, para Kepala Seksi (Kasi) yang notabena adalah bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Terdakwa SUROPADI tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunannya sehingga masing-masing Kepala Seksi tidak bisa/ mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan saran/pendapat perihal kegiatan-kegiatan apa saja sekiranya yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan dan pembiayaannya berasal dari DIPA Kecamatan Duduksampeyan<br /><br />Begitupun proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut setelah disahkan menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), salinannya pun atas perintah Camat Duduksampeyan Terdakwa SUROPADI dilarang untuk diserahkan kepada Para Kepala Seksi sehingga para Kepala Seksi pada Kecamatan Duduksampeyan tidak memiliki pegangan/pedoman perihal kegiatankegiatan yang masuk dalam lingkup tugasnya masing-masing, bahkan dalam suatu rapat di Tahun 2018, salah satu Kepala Seksi Kesra yakni saksi SARIEF EFENDI yang mewakili para kasi yang lain sempat meminta kepada Terdakwa SUROPADI selaku Camat Duduksampeyan untuk memberikan Salinan DPA kepada para Kepala Seksi akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa SUROPADI dengan alasan dialah pengguna anggaran,<br /><br />Bahwa disamping tidak diberikan salinan DPA, para Kepala Seksi pada Kecamatan Duduksampeyan tidak pernah diberikan Surat Keputusan Camat perihal Perunjukan selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) padahal dalam Laporan Pertanggungjawaban para Kepala Seksi selalu diminta untuk menandatangani kwitansi dimana di dalam kwitansi tersebut Para Kepala Seksi ini bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyetujui dibayarkannya sejumlah uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv2AFhEaHwKdvXLJywIE3CE9SgTabXrBAiX-25K1yMbkIyT5GFny8fGGTda8mrPl166TqhbcTqMVV8bHuYnyecR0rTVbzfz0JciewMcBlguBOL2ShTUCDi8-mOoLuuRLpQ0bbe6sGX1I/s1334/IMG20210818135553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv2AFhEaHwKdvXLJywIE3CE9SgTabXrBAiX-25K1yMbkIyT5GFny8fGGTda8mrPl166TqhbcTqMVV8bHuYnyecR0rTVbzfz0JciewMcBlguBOL2ShTUCDi8-mOoLuuRLpQ0bbe6sGX1I/w640-h288/IMG20210818135553.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dengan tidak diinformasikannya Salinan DPA dalam Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 kepada masing-masing Kepala Seksi menyebabkan para Kepala Seksi tidak mengetahui kegiatarn-kegiatan apa saja yang masuk dalam lingkup tugasnya yang dibiayai di dalam DIPA beserta besaran anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, akan tetapi berdasarkan barang bukti berupa Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran dalam bulan Desember tahun berjalan (baik pada Tahun 2017, 2018 maupun 2019) dan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2017, 2018 maupun 2019 ditemukan fakta, bahwa dalam Tahun 2017, 2018 maupun 2019 terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di dalam DPA pada tahun-tahun tersebut terlaksana dengan pengeluaran yang terserap seluruhnya sebagaimana yang dirercanakan dalam DPA maupun ada yang tidak terserap seluruhnya<br /><br />Akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi terhadap masing-masing Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEF EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO, dan para saksi tersebut menyatakan tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam DPA Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2017, 2018 dan 2019 dan tidak pernah menerima uang baik yang diserahkan oleh Terdakwa maupun Bendahara saksi ZAENAL ARIFIN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam DPA<br /><br />Adapun beberapa kegiatan yang memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya seperti kegiatan Musrenbang maupun kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD memang dilaksanakan akan tetapi anggaran yang dikeluarkan tidak terserap sebesar sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban,<br /><br />Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2017, 2018 maupun 2019, termasuk pengecekan tanda tangan para Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEF EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO sebagaimana termuat dalam kwitansi pembayaran, sebagian besar Kasi menyatakan tidak pernah mandantangani SPJ/kwitansi tersebut dan menyatakan tanda tangan sebagaimana termuat dalam SPJ bukan merupakan tanda tangan mereka, sementara ada juga yang menyatakan menandatangani SP) tersebut karena dipaksa oleh Terdakwa yang beralasan bahwa tanda tangan tersebut hanya sebagai syarat administrasi saja,<br /><br />Bahwa setelah dilakukan pengecekan tersebut, sebagaimana keterangan bendahara saksi ZAENAL ARIFIN yang mengakui memang memalsukan tanda tangan para Kepala Seksi sebagaimana termuat dalam kwitansi pembayaran yang menjadi lampiran SPJ beserta beberapa nota pembelian barang yang dibuat sedemikian rupa dengan menyesuaikan pada porsi anggaran yang disediakan dalam DPA Kecamatan Duduksampeyan dan menggunakan cap-cap toko yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mengakui bahwa SPJ tersebut semua adalah saksi ZAENAL ARIFIN yang membuat dan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana SPJ telah dicairkan dan dibiayai dari DIPA Kecamatan Duduksampeyan pada kenyataannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah fiktif<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ot0ALpoGslNrvaBZB7YTG806LGTae57rUBN9Lw51Pf_ddHCDuFogpxEDL8-IvbH8qTnnof0-DS3bI_69iNYrN-xZ_elmdyxS1LDgQXPlspSD7b9ZBYn0p3S2Wb6DsH_35HQ-_763QX4/s1334/IMG20210818135541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ot0ALpoGslNrvaBZB7YTG806LGTae57rUBN9Lw51Pf_ddHCDuFogpxEDL8-IvbH8qTnnof0-DS3bI_69iNYrN-xZ_elmdyxS1LDgQXPlspSD7b9ZBYn0p3S2Wb6DsH_35HQ-_763QX4/w640-h288/IMG20210818135541.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau tidak pernah dilaksanakan dalam artian pertangungjawaban yang dibuat adalah fiktif, adapun hal itu dilakukan semua merupakan perintah langsung dari Terdakwa SUROPADI, dimana saksi ZAENAL ARIFIN juga diperintah untuk mencairkan sekaligus menyimpan dana yang dicarikan dalam DIPA Kecamatan Duduksampeyan sehingga ketika Terdakwa membutuhkan selalu meminta dana tersebut kepada saksi ZABNAL ARIFIN baik untuk membiayai kebutuhan operasional kantor maupun untuk keperluan pribadi Terdakwa<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEP EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO, bila mereka sempat didatangi satu persatu oleh Terdakwa ke rumahnya masing-masing, dimana Terdakwa memaksa mereka untuk menandatangani SPJ penggunaan anggaran Tahun 2019 oleh karena adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten Gresik yang mendapati ada beberapa pengeluaran/penggunaan dana dalam DIPA yang belum dilengkapi dengan buktibukti pertanggungjawaban<br /><br />Dan atas permintaan tersebut para Kasi yang didatangi langsung ke rumahnya tersebut menolak untuk menandatangani dan atas penolakan tersebut Terdakwa menyatakan “nandatanganin ini aja tidak mau, nanti saya yang tanggungjawab”, Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2017 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2017 seharusnya jumlah anggaran sebesar Rp9.000.000 dan jumlah dalam SPJ adalah sebesar Rp9.000.000<br /><br />Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2018 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2018<br /><br />Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2019 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2019<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYJvNM8UXftJehfo9RlAYPDXYiSuu06nMdc0lfzSpQsUMrI_PsE6XLXbmlZLUDhsjy4IknjXhDo6Lt_22LIjDTQYuo2FcX51lY58c9Q7COtSOcBCIxbB38ytEcnNNVsIMNfJuDWJAlOV8/s1330/IMG20210818135516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYJvNM8UXftJehfo9RlAYPDXYiSuu06nMdc0lfzSpQsUMrI_PsE6XLXbmlZLUDhsjy4IknjXhDo6Lt_22LIjDTQYuo2FcX51lY58c9Q7COtSOcBCIxbB38ytEcnNNVsIMNfJuDWJAlOV8/w640-h288/IMG20210818135516.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa apabila diperbandingkan antara jumlah realisasi kegiatan beserta dana yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadministrasikan dalam SPJ dengan laporan fungsional bendahara pengeluaran di bulan desember Tahun 2017, 2018 dan 2019, didapati fakta bahwa ada beberapa kegiatan yang di dalam DPA sudah dianggarkan dan terhadap dana untuk membiayai kegiatan tersebut sudah dicarikan akan tetapi administrasi pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak ada/tidak dibuatkan pertanggungjawaban,<br /><br />Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di Kecamatan Duduksampeyan di Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupatan Gresik didapati beberapa temuan<br /><br />Dari proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan dana APBD untuk belanja langsung di Kecamatan Duduksampeyan sebagai berikut :<br /><br />a. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2017 sebesar Rp602.425.355,yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp368.348.694,sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp234.076.661.; b. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2018 sebesar Rp751.307.950 yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp278.130.231: sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp473.177.719 belanja modal belum dikonfirmasi.; c. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2019 sebesar Rp769.955.539 yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp436.100.959,sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp333.854.580 belarja modal belum dikonfirmasi.<br /><br />Sehingga total yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sdr. SUROPADI telah bertentangan dengan : 1. Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat",<br /><br />2. Pasal 54 Ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dam/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”,<br /><br />3. Pasal 54 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"<br /><br />4. Pasal 66 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”:<br /><br />5, Pasal 122 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBU”dan Pasal 122 ayat (9) yang berbunyi “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.<br /><br />Berdasarkan keterangan bendahara saksi ZAENAL ARIFIN dengan didukung oleh buku catatan pengeluaran, terhadap dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Tahun 2017, 2018 dan 2019, justru dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa dan juga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan/kegiatan kantor yang tidak diatur dalam DPA Kecamatan, yang oleh Terdakwa didalilkan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kecamatan akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada aparat Desa se-Kecamatan Duduksampeyan, menerangkan bila secara rutin dimintakan iuran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diadakan Kecamatan Duduksampeyan,<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa selaku Camat Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2017, 2018 dan 2019 tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Nomor: X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Suropadi, Camat Duduksampeyan Kab. Gresik di Vonis 6 Thn Penjara Karena Korupsi Rp1.040 M

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (18 Agustus 2021),  menjatuhkan hukuman (Vonis) d...

»

Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Siapa pihak-pihak yang terlibat? Apakah Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik akan terseret sebagai Tersangka?” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MBfzXphwOF_erxOt_9BsRffaq6U9jfeLjacFF32iOS3tMOba7uXXD8uQqe0MniyEhGxRXDvNat2ET1FFxmiwYTyYCR6SffqD7eHnuvEUEpNR0_RcWlJci8YXCoXcb8-AJUQBKeJAAm4/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MBfzXphwOF_erxOt_9BsRffaq6U9jfeLjacFF32iOS3tMOba7uXXD8uQqe0MniyEhGxRXDvNat2ET1FFxmiwYTyYCR6SffqD7eHnuvEUEpNR0_RcWlJci8YXCoXcb8-AJUQBKeJAAm4/w640-h640/1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />“Berakit-rakit ke Hulu, berenang-renang ke Tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini sepertinya tidak berlaku bagi Gusmin Tuarita yang saat ini berusia 60 tahun, karena terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dalam kasus dugaan Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sejak tahun 2012 – 2017 dari 175 peruhaan di Kalimantan Barat selaku pemohon Hak Guna Usaha (HGU) saat Gusmin Tuarita menjabat selaku Kepala Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasioanl) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, dan kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp4.640.000.000 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang sejak tanggal 24 Maret 2021 sudah dijebloskan ke Penjara oleh Komisis Pemberantsan Korupsi<br /><br />Duit yang diperoleh Gusmin Tuarita sebesar Rp18.893.739.178, sebahagian atau sebesar Rp4.640.000.000 dipergunakan untuk menumpuk harta kekayaan berupa ; 1. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 80 m2 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang,; 2. Pembelian sebindang tanah seluas 1.353 m²  yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 3. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang,; 4. Pembelian sebidang tanah seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 5. Pembelian sebidang tanah seluas seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 6. Pembelian sebidang tanah seluas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,; 7. Pembelian sebidang tanah seluas 142 m2 yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,; 8. Pembelian sebidang tanah seluas75 m2 yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan 9. Pembelian sebidang tanah seluas 2.020 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain untuk menumpuk harta kekayaannya, Gusmin Tuarita juga mempergunkan duit "haram" itu untuk biaya Umroh, untuk Panitia B di Kanwil BPN Kalbar, Jalan-jalan ke Lombok dan ke Surabaya.</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZoOZacX5h1eiXjaYV_487vsUNDZhijPrvaBsm6fUWiuNq-csmd_XxkrswqhyySSI-rkdafwcpO6nWr2U89wnW8tF6nsO2CsQe5gNcVdQ18ikhnZ6D3rO4745lxrVy9L-YcjVFeg9Y6yo/s270/IMG20210818124753.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="228" data-original-width="270" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZoOZacX5h1eiXjaYV_487vsUNDZhijPrvaBsm6fUWiuNq-csmd_XxkrswqhyySSI-rkdafwcpO6nWr2U89wnW8tF6nsO2CsQe5gNcVdQ18ikhnZ6D3rO4745lxrVy9L-YcjVFeg9Y6yo/w640-h540/IMG20210818124753.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Siswidodo di Rutan Polda Jatim</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Selain  Gusmin Tuarita, Siswidodo juga bernasib sama. Dimana Siswidodo saat itu menjabat sebagai  Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat dan kemudian sebagai Kabid (Kepala Bidang) Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. <div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Siswidodo diduga menerima duit sebesar Rp19.112.373.968 sejak tahun 2012 – 2017 dari 175 peruhaan di Kalimantan Barat  sebagai pemohon Hak Guna Usaha (HGU). Siswidodo dijerat kasus Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima uang dan menerima Suap dan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp15.835.656.183 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)</div><div style="text-align: justify;"> </div>Duit yang diperoleh Siswidodo sebesarRp19.112.373.968, sebahagian atau sebesar Rp15.835.656.183 dipergunakannya untuk ; 1. Membeli kos-kosan sebanyak 16 kamar yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya,; 2. Membeli rumah di Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A,; 3. Membeli tanah dan bangunan berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,; 4. Membeli tanah seluas 333 m2 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,; 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 282 m2 yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya,; 6. Membeli 2 unit Apartemen di Grand Shamaya,<br /><br />Kemudian ke 7. Membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m2 yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo,; 8.  Membeli tanah seluas 4670 m²  yang terletak di Gajah Jombang,;  9. Membeli tanah seluas 360 m² yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang,; 10. Membeli 1 unit apartement Gunawangsa Lt. 10 Nomor 30 (1030) yang terletak di Ll. Ir. Soekarno Surabaya,; 11. Membeli 2 (dua) unit Apartment di Trans Icon Apartment TIA/B/27/16 dan TIA/B/27/23 yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,;  12. Membeli 1 unit Apartemen Klaska Residence Tower Azure Lt 30 No 38 yang terletah di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, dan 13. Membeli 3 unit Apartemen di Citraland Wiyung - Surabaya (Vittorio). Hal ini terungkap dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK)<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMnPjP-UKkiTxK7nQeKmgEv7Mhfom_W-xC8j79yBQzy5ySg-EDN-mdQl-THDq3tO7qhS_F4_Cc8GimMti4wPTjtQHotkyV2aVrDC5c8M4osfTDta2vENBgkvWk2sXHm-hap11JOpCfVTs/s1334/IMG20210818120401.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMnPjP-UKkiTxK7nQeKmgEv7Mhfom_W-xC8j79yBQzy5ySg-EDN-mdQl-THDq3tO7qhS_F4_Cc8GimMti4wPTjtQHotkyV2aVrDC5c8M4osfTDta2vENBgkvWk2sXHm-hap11JOpCfVTs/w640-h288/IMG20210818120401.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Gusmin Tuarita (kanan) didampingi Penasehat Humnya di Rutan Kejati Cabang Kelas I Surabaya</span></span><br /></td></tr></tbody></table>"Nikmat membawa sengasara". Ungkapan inilah yang dialami Kedua mantan pejabat "tanah" ini. Sebeb Keduanya (Gusmin Tuarita dan Siswidodo) sudah diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili di hadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan Hadiah berupa uang yang totalnya sebesar Rp38.006.113.146 (Rp18.893.739.178 + Rp19.112.373.968) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang jumlahnya Rp20.475.656.183 (Rp4.640.000.000 untuk Gusmin Tuarita + Rp15.835.656.183 untuk Siswidodo)<div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gusmin Tuarita dijerat Pasal 12 huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Siswidodo dijerat Pasal 12 huruf B dan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Banyak kalangan bertanya. Mengapa kedua mantan pejabat Kanwil BPN Kalbar ini diadili di Pengadilan Tipikor? alasannya adalah Gusmin Tuarita</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Alasan Keduanya di adili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah, karena sebahagian besar saksi-saki bertempat tinggal di Surabaya dan Kedua Terdakwapun di tahan di Surabaya. Kedua Terdakwa dijerat Pasal berlapis, yaitu Pasal 12 huruf B dan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_M8mgbA5bEamsWht_AKSXIoQq3nNB4yN2Wa5p0-m8j7M-oyY7Aj7RouWJLq-CSciXI00Lvf7lxCPASFHrdZqiYWPEvW98YtYSK2unMGarHDmjChfc7ybsqfhVXHBHYDQDVXFSV528F-Y/s1334/IMG20210818125105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_M8mgbA5bEamsWht_AKSXIoQq3nNB4yN2Wa5p0-m8j7M-oyY7Aj7RouWJLq-CSciXI00Lvf7lxCPASFHrdZqiYWPEvW98YtYSK2unMGarHDmjChfc7ybsqfhVXHBHYDQDVXFSV528F-Y/w640-h288/IMG20210818125105.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hanya Kedua mantan pejabat ini (Gusmin Tuarita dan Siswidodo) yang terseret atau ada pihak lain? Lalu bagaimana dengan Yeni Kurniati (pegawai Kanwil BPN Prov. Kalbar), Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik selaku pihak pemohon HGU, akankah terseret sebagai Tersangka berikutnya?.<br /><br />Sebab, tak sedikit perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang atau menerima uang suap oleh kepala daerah atau pejabat, tetapi si pemberi tidak diseret sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara kasus Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang atau menerima uang suap yang diatur dalam pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ibarat “Api dan Asap. Ada api ada asap”. Ada yang menerima, sudah pasti ada pemberi. <br /><br />Pertanyaannya. Apakah hanya si penerima hadiah berupa uang atau si penerima uang suap dianggap salah sehingga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili? Apakah pihak si pemberi hadiah berupa uang atau si pemberi uang suap kepada pejabata itu tidak dianggap salah? Lalau bagaiman dengan bunyi pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 11 dalam UU Tentang Pemberantasan Korupsi?<br /><br />Menanggapi hal ini, terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp38 miliar lebih oleh Terdakwa Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim) dan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, JPU KPK Luky Dwi Nugroho kepada BERITAKORUPSI.CO menjelaskan, bahwa pihaknya (JPU) hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan.<br /><br />“Kita sebenarnya hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan. Jadi untuk sementara ini masih terkait dengan dua orang ini, yaitu Gusmin Tuarita dan Pak Siswidodo. Selebihnya, kalau memang nanti ditemukan ada fakta-fakta baru, kembali ditemukan oleh penyidik, itu akan kewenangan penyidik nanti untuk mendalami. Tapi yang jelas, perkara ini kami hanya menyidangkan dua orang ini,” ujar JPU KPK Luky<br /><br />Lebih lanjut Wartan BERITAKORUPSI.CO menanyakan tentang isi dakwaan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp38 miliar lebih yang diterima oleh Terdakwa Gusmin Tuarita dan Terdakwa Siswidodo adalah berasal dari 175 pengusaha yang mengurus Ijin HGU di BPN Kalimantan Barat, diantaranya Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik. Apakah pihak-pihak yang memberikan uang kepada Kedua Terdakwa ini akan terseret?<br /><br />JPU KPK Luky Dwi Nugroho mengatakan, “kalau berdasarkan hasil proses penyidikan didalami, tapi kalau untuk saat ini masih kedua Tersangka”.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWdeVb7VzdeiyKmU-Tg86JXYkkD94kOjj2-OZr_sx3BCdvixOe8jHCkqc6FSPAGZKKnoAzSkOs2Zl2Fa1ebA1tkuCWFVxhjqOrK4IZD3UaR-Fol_VS1Bzxy8VlZjiVA8U52A-_xd25ep0/s1330/IMG20210818125343.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWdeVb7VzdeiyKmU-Tg86JXYkkD94kOjj2-OZr_sx3BCdvixOe8jHCkqc6FSPAGZKKnoAzSkOs2Zl2Fa1ebA1tkuCWFVxhjqOrK4IZD3UaR-Fol_VS1Bzxy8VlZjiVA8U52A-_xd25ep0/w640-h288/IMG20210818125343.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 18 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU KPK Hendra Eka Saputra, Luky Dwi Nugroho, Rony Yusuf, Tafiq Ibnugroho, Herdian Salipi dan Wahyu Dwi Oktafianto di hadapan Majelis Hakim, terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita selaku (mnatan) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat 2012-201 dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tahun 2016 – 2018 dan Terdakwa Siswidodo selaku (mantan) Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat dan Mantan Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur (perkara penuntutan terpisah) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2012 hingga 2017 yang totalnya sebesar Rp38.006.113.146 (dengan rincian untuk Terdakwa Gusmin Tuarita Rp18.893.739.178 dan Siswidodo sejumlah Rp19.112.373.968) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br /><br />Persidangan yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Cabang Surabaya melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa GUSMIN TUARITA selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor 173/ Kep-3.38.2/ VII/ 2012 tertanggal 26 Juli 2012 bersama-sama dengan SISWIDODO selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kanwil BPN Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Kanwil ATR/ BPN Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak<br /><br />Namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil, lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa<br /><br />Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi, yang keseluruhannya berjumlah Rp38.006.113.146 (tiga puluh delapan miliar enam juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) yaitu dengan masing-masing penerimaan untuk Terdakwa uang sejumlah Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan untuk SISWIDODO menerima uang sejumlah Rp19.112.373.968 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKpDmG0zgs-mPRAEs5VM9M0NLUHmHGIdeWtio6wP5yQ3-RQAe-NKhZiMvx_2WMu8Mem1ugDXAmNuxneVlkWoqlo4IKqBM2UYLLxXMyiVfbLiglTB1G4i5mI1p13Q_Upt-YHTuSXW4CjT0/s1065/IMG20210818132514.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="1065" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKpDmG0zgs-mPRAEs5VM9M0NLUHmHGIdeWtio6wP5yQ3-RQAe-NKhZiMvx_2WMu8Mem1ugDXAmNuxneVlkWoqlo4IKqBM2UYLLxXMyiVfbLiglTB1G4i5mI1p13Q_Upt-YHTuSXW4CjT0/w640-h358/IMG20210818132514.jpg" width="640" /></a></div>Penerimaan - penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf a, d dan k, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 6, 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016,  sedangkan SISWIDODO adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan 14 Maret 2017.<br /><br />Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU<br /><br />Terdakwa selaku Kakanwil BPN mempunyai kewenangan untuk memberikan / tidak memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sebagaimana permohonan, yang mana pada awalnya HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas tidak lebih dari 200 ha, kemudian sejak bulan Juli 2017 HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas antara 25 ha sampai dengan 250 ha<br /><br />“Dimana dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, Terdakwa dibantu oleh SISWIDODO selaku Kabid HTPT atau HHP dan YENI KURNIATI,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU mengatakan, dalam rangka pemberian HGU dimaksud, kemudian Terdakwa membentuk Panitia B yang diketuai oleh Terdakwa yang beranggotakan antara lain SISWIDODO dan YENI KURNIATI dengan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik dilapangan maupun dikantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaruan HGU. <br /><br />Dalam rangka pengurusan izin HGU tersebut, Terdakwa meminta SISWIDODO untuk menghubungi perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin HGU dan SISWIDODO melaksanakan arahan tersebut. <br /><br />“Beberapa perwakilan perusahaan menyerahkan uang kepada SISWIDODO dan kemudian oleh SISWIDODO diserahkan kepada Terdakwa, selain itu beberapa perusahaan ada yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa. Adapun uang yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut jumlahnya bervariasi berdasarkan lua dan lokasi tanah serta jumlah kegiatan pemeriksaan di lapangan,” terang JPU KKPK<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik3hsmiSomi-IiVx70HCu-N1p7bcxAaDpCdN2WfTZTliarhAk000YHGuhUHUwLmqGtcpyueOTUPIAIRWVZ2hAVM_f5gZwNr7Tjo2tF7axcIeXcogIBYTj05CclnNRpIUFWcs3HchIOqXA/s968/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="968" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik3hsmiSomi-IiVx70HCu-N1p7bcxAaDpCdN2WfTZTliarhAk000YHGuhUHUwLmqGtcpyueOTUPIAIRWVZ2hAVM_f5gZwNr7Tjo2tF7axcIeXcogIBYTj05CclnNRpIUFWcs3HchIOqXA/w640-h364/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor  Kanwil ATR/ BPN (Agraria dan Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional) Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dan SISWIDODO menerima uang dari sekitar 175 perusahaan yang mengajukan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian penerimaan uang antara lain sebagai berikut :<br /><br />1. NENY MAULIANA ASIMON yang melakukan pengurusan permohonan HGU beberapa perusahaan yaitu PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Gunajaya Harapan Lestari, PT Gunajaya Ketapang Sentosa, PT Karya Bhakti Sejahtera dan PT Agro Sawit Manunggal telah beberapa kali memberikan uang dengan besaran antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fasilitas tiket kepada Terdakwa dan SISWIDODO; 2. HENDRA yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Sepanjang Surya Inti Utama (PT SISU) yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau; 3. MOKH IKSAN yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Kiara Sawit Abadi yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau; 4. YACOBUS RATUANIK selaku Kepala Divisi Legal PT Agrina Sawit Perdana, PT Bumi Tata Lestari dan PT Bintang Sawit Lestari telah memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri no.1440013051922 a.n. ANNISA NURJANAH TUARITA yang merupakan anak Terdakwa.<br /><br />“Uang yang diterima oleh Terdakwa dan SISWIDODO sebagian dikelola oleh YENI KURNIATI untuk tambahan honor Panitia B, biaya perjalanan umroh, biaya wisata ke Lombok dan wisata ke Surabaya,” ujar JPU KPPK<br /><br />Terkait dengan penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut, lanjut JPU KPK, SISWIDODO beberapa kali telah melakukan penyetoran tunai ke rekening milik Terdakwa dengan alasan “jual beli tanah” dan mentransfer ke rekening milik Terdakwa menggunakan nama MOCH ZAZA MACHFUDLOH atas permintaan Terdakwa.<br /><br />JPU KPK mengatakan, penerimaan uang tidak resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kemudian oleh Terdakwa dan keluarganya disetorkan ke rekening atas nama Terdakwa dan keluarganya yaitu RENY LIEM selaku Istri Terdakwa serta MIRNA ZENA TUARITA dan ANNISSA NURJANAH TUARITA selaku anak Terdakwa pada beberapa Bank yang totalnya berjumlah Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sejumlah tersebut.<br /><br />Terkait pengurusan HGU tersebut, lanjut JPU KPK, SISWIDODO sendiri juga telah menerima uang dari beberapa perusahaan yaitu sejumlah Rp19.112.373.968 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Penerimaan gratifikasi berupa uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa dan SISWIDODO kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 12 huruf C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.  <br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan SISWIDODO menerima gratifikasi yang keseluruhannya berjumlah Rp38.006.113.146 yaitu dengan masing-masing penerimaan untuk Terdakwa uang sejumlah Rp18.893.739.178 dan untuk SISWIDODO menerima uang sejumlah Rp19.112.373.968 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) serta fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) tersebut <br /><br />Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf a, d dan k, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 6, 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE65qcQA9xVFN9U3w8zdxzferLFY8HmEraPegedrERNSPegaEXF0mlvtW6c_us3eHz4K2VIPrvo-msiotwUg1eyf83_Y8xkALnQyZqa1Z6_58MrKqDvek2QPoHwxs1QKzF5LEbTd7J3FA/s1334/IMG20210818124933.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE65qcQA9xVFN9U3w8zdxzferLFY8HmEraPegedrERNSPegaEXF0mlvtW6c_us3eHz4K2VIPrvo-msiotwUg1eyf83_Y8xkALnQyZqa1Z6_58MrKqDvek2QPoHwxs1QKzF5LEbTd7J3FA/w640-h288/IMG20210818124933.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><span>Dan Dakwaan Ke- 2, Pasal</span> 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010</span></b> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian JPU KPK melanjutkan Dakwaan ke-2 terhadap Terdakwa yang menjelaskan, bahwa Terdakwa GUSMIN TUARITA selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor 173/ Kep-3.38.2/ VII/ 2012 tertanggal 26 Juli 2012, sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BRI Cabang Dinoyo Malang, di Bank BNI Cabang Unibraw Malang, di Bank BTN Cabang Malang, di Bank BTN Cabang Pontianak, di Bank Mandiri Cabang Malang Wahid Hasyim, di Bank Mandiri Cabang Mataram Cakranegara, di Bank BNI Cabang Malang, di Bank BNI Cabang Mataram, di Bank Mandiri KCP Malang Univ Brawijaya,  di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang, di Landungsari Dau, Malang, di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di Jl. Bungur RT 01 RW 05 no. 33 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, di Jl. Telaga Warna Blok E Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang<br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tempat Terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, <br /><br />Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu dengan menempatkan atau mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp18.893.739.178 yang diduga berasal dari tindak Pidana Korupsi pada rekening-rekening atas nama Terdakwa dan orang lain, yaitu : <br /><br />Rekening BRI nomor 312701020754531 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BNI nomor 342600849 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0001201500632320 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0001201540014011 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0001201540021068 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0004201540012733 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening Bank Mandiri nomor 146-00-1207196-0 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening Bank Mandiri nomor 161-00-0012908-5 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1051047-4 (GTU) a.n. Gusmin Tuarita, <br /><br />Kemudian Rekening Bank Mandiri nomor 161-00-0018431-2 atas nama RENY LIEM, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1468811-0 (RLI) a.n. Reny Liem, Rekening BNI nomor 1103200199 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 364978724 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 41242679 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 1103200199 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 364978724 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 41242679 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 449662635 atas nama ANNISSA NURJANAH TUARITA, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1305192-2 (ANT) atas nama ANNISSA NURJANAH TUARITA, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1051047-4 (GTU) a.n. Mirna Zena Tuarita, Rekening BRI nomor 714701001848501 (MZT) a.n. Mirna Zena Tuarita,  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8f1jz54WMkLKQugMAyqSbNFGkbqSV7SNkcCjaq8u2Zk_YzF73cgeT1ImsGSQBEnlxhnLJXJ05bPFIInmG7C2RmY6j-qqOyyJoGNu7wlnckpk0074_VOe0Yl7sbh1ZdrEw_dpsK45Aw9g/s1334/IMG20210818125444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8f1jz54WMkLKQugMAyqSbNFGkbqSV7SNkcCjaq8u2Zk_YzF73cgeT1ImsGSQBEnlxhnLJXJ05bPFIInmG7C2RmY6j-qqOyyJoGNu7wlnckpk0074_VOe0Yl7sbh1ZdrEw_dpsK45Aw9g/w640-h288/IMG20210818125444.jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK menjelaskan, dari uang yang ditempatkan tersebut kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan tanah dan bangunan sebesar Rp4.640.000.000 berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Landungsari, Dau, Malang dengan Nomor SHM 3047/Landungsari dengan  luas 2.020 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Landungsari, Malang dengan luas 1.353 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Landungsari, Malang dengan Luas 2.499 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur; dengan Nomor SHM 225/Tlogomas luas 489 m2,;<br /><br />Kemudian 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Tlogo Warna C-10 Tlogomas,Lowokwaru, Kota Malang dengan Nomor SHM 3104/Tlogomas luas 80 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang; dengan Nomor SHM 5117/Merjosari luas 75 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok E Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dengan Nomor SHM 3817/Tlogomas luas 333 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kel/Desa. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; dengan Nomor SHM 6560/ Bangka luas: 142 m2,<br /> <br />Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi gratifikasi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya<br /><br />Maka harta kekayaan tersebut ditempatkan atau di transfer, dibelanjakan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016. Dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berdasarkan Laporan LHKPN tahun 2017 Terdakwa memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.091.152.934 (empat miliar sembilan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari :<br /><br />• Gaji dan tunjangan, honorarium, tantiem, bonus, THR sebesar Rp310.644.130,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)<br />• Penghasilan istri sebesar Rp56.378.520,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah)<br />• Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan total Rp1.366.110.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah);<br />• Harta bergerak berupa alat transportasi dengan total Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)<br />• Harta bergerak lainnya dengan total sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);<br />• Surat berharga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)<br />• Kas / Setara Kas dengan Total Rp2.309.042.934,00 (dua miliar tiga ratus sembilan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)<br />• Pengeluaran dengan total sebesar Rp199.640.551,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)<br /><br />JPU KPK menjelaskan, selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima pemberian tidak resmi dari sekitar 175 perusahaan yang mengajukan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)<br /><br />Terkait dengan penerimaan uang tersebut, SISWIDODO beberapa kali telah melakukan setor tunai ke rekening milik Terdakwa dengan alasan “jual beli tanah” dan mentransfer ke rekening milik Terdakwa menggunakan nama orang lain yaitu MOCH ZAZA MACHFUDLOH atas permintaan Terdakwa, padahal antara Terdakwa dengan SISWIDODO tidak ada melakukan jual beli tanah maupun usaha jual beli tanah. Selanjutnya Terdakwa juga telah menempatkan sebagian dari uang-uang tersebut di rekening milik dirinya dan keluarganya.  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO9ZlF0q2AupmW7n7nICt_ixT0hFo0WfX9hUTMyUvkhSBHfxzeS9SDo9PmMnIt5bYU6FuNWapnjlRPhE0qzN2-SDvMVGfCpUKw4F95MXHM9X8mmZTgVBpxBoyZ4ELj_SFYbsTD7VB-I7A/s1334/IMG20210818125436.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO9ZlF0q2AupmW7n7nICt_ixT0hFo0WfX9hUTMyUvkhSBHfxzeS9SDo9PmMnIt5bYU6FuNWapnjlRPhE0qzN2-SDvMVGfCpUKw4F95MXHM9X8mmZTgVBpxBoyZ4ELj_SFYbsTD7VB-I7A/w640-h288/IMG20210818125436.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa telah menempatkan atau mentransfer sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak Pidana Korupsi pada rekening-rekening atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut : <br /><br />1. Penempatan uang sejumlah Rp8.602.250.000,00 (delapan miliar enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan rekening milik RENY LIEM selaku istri Terdakwa, dimana Terdakwa selaku penyetornya, yaitu sebagai berikut <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ0igf1t4xwcVRoXpCDbn3SEdLLn8EmxGp50Lcr3k3xVcA_egzqEQhZaMvn3UWNZuvC8SC3X1In-73GVzv-VqI5dUDNqfOzXORu8FbC_dIToB69KR2fXwWpu6k_UJUXovbTIfhrq-clI/s2048/1-+a+dan+b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1318" height="980" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ0igf1t4xwcVRoXpCDbn3SEdLLn8EmxGp50Lcr3k3xVcA_egzqEQhZaMvn3UWNZuvC8SC3X1In-73GVzv-VqI5dUDNqfOzXORu8FbC_dIToB69KR2fXwWpu6k_UJUXovbTIfhrq-clI/w631-h980/1-+a+dan+b.jpg" width="631" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0SzRjupn9GxqAhiwW3g_M4FRAdLPSS_PZXhvwwWS8XYqIS1uzsPI6mCgrN2AQ6KQnFloruW6GxhM269qGkD1dR16FgogzNKPoDtBvMF2dJD3YlBZEtrHGUsaqd8b4m0yEKiSjB0qwfYE/s2048/1-+c+dan+d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1725" data-original-width="2048" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0SzRjupn9GxqAhiwW3g_M4FRAdLPSS_PZXhvwwWS8XYqIS1uzsPI6mCgrN2AQ6KQnFloruW6GxhM269qGkD1dR16FgogzNKPoDtBvMF2dJD3YlBZEtrHGUsaqd8b4m0yEKiSjB0qwfYE/w640-h540/1-+c+dan+d.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw_n2l_16ndFIyI0sA832jWvNVZFE_AAbbXNH5hg-XQOU0Rmsnb-WQcrcAIsd6CwpqbzNS14bync89O36nkm74bOxwe8E7WlkXnygjK-vDz4Dh5TuN5oPKoBqchRPhUdpE4sbEFgz2mhY/s2048/1-+e+-+f+dan+g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1478" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw_n2l_16ndFIyI0sA832jWvNVZFE_AAbbXNH5hg-XQOU0Rmsnb-WQcrcAIsd6CwpqbzNS14bync89O36nkm74bOxwe8E7WlkXnygjK-vDz4Dh5TuN5oPKoBqchRPhUdpE4sbEFgz2mhY/w617-h640/1-+e+-+f+dan+g.jpg" width="617" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwzmbXG2Qn6ymFK5JpqGZkfp8YtBNOhCPg7LvGblWzd3qytY7Su4Cd3ZcUsJnfDqWtFDhrIZFPdDRKo1PPEeCay5jOxl4EPoPmma76L6-pdB0slKuKfb6N6hZZpXltNC97zaG9Olwzkc/s2028/1-+h+dan+i_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="835" data-original-width="2028" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwzmbXG2Qn6ymFK5JpqGZkfp8YtBNOhCPg7LvGblWzd3qytY7Su4Cd3ZcUsJnfDqWtFDhrIZFPdDRKo1PPEeCay5jOxl4EPoPmma76L6-pdB0slKuKfb6N6hZZpXltNC97zaG9Olwzkc/w640-h264/1-+h+dan+i_1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">2. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa, RENY LIEM, MIRNA ZANA TUARITA dan ANNISA NURJANAH TUARITA sejumlah Rp5.174.799.865,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), dimana RENY LIEM selaku penyetornya, yaitu:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8vjmVcGjMp8c21W-jbYBIithGJg76NZBuyGzQy3_sMmf2eMSUW1RvX8KwfMJ8xokyGzY4Z_B-JLKtmOE2d98jtpm2SgsQFJNLvHnmUNFtzyTk_Tt5SrtBjIsFfSg3IBkVC7r9ktGRvy8/s2048/2.+a+-+b+-+c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1547" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8vjmVcGjMp8c21W-jbYBIithGJg76NZBuyGzQy3_sMmf2eMSUW1RvX8KwfMJ8xokyGzY4Z_B-JLKtmOE2d98jtpm2SgsQFJNLvHnmUNFtzyTk_Tt5SrtBjIsFfSg3IBkVC7r9ktGRvy8/w600-h640/2.+a+-+b+-+c.jpg" width="600" /></a></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlRJkAZPS-7DiidipVQa6NSLAkANUxurhAaH9XOq_2RXYi9ur8tMhofceL1BdUo5VnVeakLS5LRIulm9vFcf8sn9h0Qa5QnCNARMKQEc6y6iVNBE0nqLbPDAUlWXKWfLLEkFAhYQv0KJM/s2048/2-+d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1515" height="1081" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlRJkAZPS-7DiidipVQa6NSLAkANUxurhAaH9XOq_2RXYi9ur8tMhofceL1BdUo5VnVeakLS5LRIulm9vFcf8sn9h0Qa5QnCNARMKQEc6y6iVNBE0nqLbPDAUlWXKWfLLEkFAhYQv0KJM/w639-h1081/2-+d.jpg" width="639" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLF0ZIKwSGXXG_888GQe6sW-TX3_eqoOnviOHtu7ZPIp2rsxOFGO32P2tzOl8LMyJBrEDQFkXiZ0L6I-6JcovPVr-4hJaPSgtFmj7VQHAJNbHEJfGgW_BD-cD6aYOig_GC7-xKxYhWPp8/s2048/2.+e+-+f+-+g+-+h_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1246" height="1064" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLF0ZIKwSGXXG_888GQe6sW-TX3_eqoOnviOHtu7ZPIp2rsxOFGO32P2tzOl8LMyJBrEDQFkXiZ0L6I-6JcovPVr-4hJaPSgtFmj7VQHAJNbHEJfGgW_BD-cD6aYOig_GC7-xKxYhWPp8/w648-h1064/2.+e+-+f+-+g+-+h_1.jpg" width="648" /></a></div>3. Penempatan uang ke rekening Terdakwa, RENY LIEM dan MIRNA ZENA TAURITA   selaku anak Terdakwa sejumlah Rp269.800.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dimana MIRNA ZENA TAURITA selaku penyetornya, yaitu:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmlbW1JhSJVNmSv6J0Co4Dz-H7mrWqcSJe4KPn9iomXtFb7tyvHNO_sb19Qzyn043E27BlDKaCXYspVafQqk2EHCm4SEY0PucO_XCdf0Jh3MhbbQaF-kZVnhTGZUAX89HJZrbKnhXG9Y/s2048/3.+a+-+b+-c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1855" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmlbW1JhSJVNmSv6J0Co4Dz-H7mrWqcSJe4KPn9iomXtFb7tyvHNO_sb19Qzyn043E27BlDKaCXYspVafQqk2EHCm4SEY0PucO_XCdf0Jh3MhbbQaF-kZVnhTGZUAX89HJZrbKnhXG9Y/w631-h640/3.+a+-+b+-c.jpg" width="631" /></a></div>4. Penempatan uang ke rekening Terdakwa, RENY LIEM dan ANNISSA NURJANAH TUARITA selaku anak Terdakwa sejumlah Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah), dimana ANNISSA NURJANAH TUARITA selaku penyetornya, yaitu: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDjVOhW0UsyCO31H_z_6jHzNFZ4VRCSBZXz179_aIPvaR5h62x82mqwVdcZspYkRJ4f1T_rV2ifY0VryUZLjmM79JCcVXlFl3daRgc1ppINGZuP9vKcuH0a8LSOsJNU4dAzmqPuEkicKI/s2048/4.+a+-+b+-+c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1376" height="1077" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDjVOhW0UsyCO31H_z_6jHzNFZ4VRCSBZXz179_aIPvaR5h62x82mqwVdcZspYkRJ4f1T_rV2ifY0VryUZLjmM79JCcVXlFl3daRgc1ppINGZuP9vKcuH0a8LSOsJNU4dAzmqPuEkicKI/w628-h1077/4.+a+-+b+-+c.jpg" width="628" /></a></div><div style="text-align: justify;">5. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa dan MIRNA ZENA TAURITA  sejumlah Rp3.312.637.690,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh  rupiah), yang diketahui berdasarkan catatan transaksi di rekening sebagai berikut:<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3UbmaRy5_5ImDms6aEQEcxdmapQq1AVchyuJ8gdYXSoq-b4MduQ3M1jWXSP76QiM0J2bn1pTVfkQHVNhV61zKSEXW-GF3lwh5MNU0WgFHZKE2-rec9ZmVUdnwQrtcERYyhrValVN1ML0/s2048/5+-+1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1315" height="1540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3UbmaRy5_5ImDms6aEQEcxdmapQq1AVchyuJ8gdYXSoq-b4MduQ3M1jWXSP76QiM0J2bn1pTVfkQHVNhV61zKSEXW-GF3lwh5MNU0WgFHZKE2-rec9ZmVUdnwQrtcERYyhrValVN1ML0/w631-h1540/5+-+1.jpg" width="631" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAYE0d_9ruHtpyOqIdklcIw4Q13fRdc30AJZf6S0_wGfq3qDbeje93G-sk-WM4_iRaJXREBLGAzWyjQScONLKcV8uiHApv9-h7TbySgKvM-AaJHl9pigJ62fBUnbJpok0xYNjE9ghrxk/s1975/5+-+2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1187" data-original-width="1975" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAYE0d_9ruHtpyOqIdklcIw4Q13fRdc30AJZf6S0_wGfq3qDbeje93G-sk-WM4_iRaJXREBLGAzWyjQScONLKcV8uiHApv9-h7TbySgKvM-AaJHl9pigJ62fBUnbJpok0xYNjE9ghrxk/w626-h384/5+-+2.jpg" width="626" /></a></div>6. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa,  RENY LIEM, ANNISSA NURJANAH TUARITA sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diketahui berdasarkan catatan transaksi di rekening, sebagai berikut</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXF0DtZg0bS4VkEZ9cL-UZqM8CPFA-CK3T7hXG7feFaytRsEyEKpYxxyn_i70cbjSUi0xNflVHRf7AMXAzQLhjvptgzV-uMvNPgx6hpv1PQwMN5rIcNow3AUHrKnJ87_3uVdjMBUViC6M/s2048/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1237" data-original-width="2048" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXF0DtZg0bS4VkEZ9cL-UZqM8CPFA-CK3T7hXG7feFaytRsEyEKpYxxyn_i70cbjSUi0xNflVHRf7AMXAzQLhjvptgzV-uMvNPgx6hpv1PQwMN5rIcNow3AUHrKnJ87_3uVdjMBUViC6M/w609-h386/6.jpg" width="609" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">7. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa, RENY LIEM dan MIRNA ZENA TAURITA sejumlah Rp530.251.623,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang diketahui berdasarkan catatan transaksi di rekening, yaitu sebagai berikut:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9jWpE_NH1EnFhpkeLmeU-M6nEOy_2KR_hTHjJJiAjHHIeOsxHLvSX4ZEjIkaMorMCiaLZZVh37jflVhLoDHyjL3bHJX_r8PO5DB12bHn52Mx1t7zWHlcp9k6YvXM6blyPdOQIWPghgM/s875/7_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="519" height="875" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9jWpE_NH1EnFhpkeLmeU-M6nEOy_2KR_hTHjJJiAjHHIeOsxHLvSX4ZEjIkaMorMCiaLZZVh37jflVhLoDHyjL3bHJX_r8PO5DB12bHn52Mx1t7zWHlcp9k6YvXM6blyPdOQIWPghgM/w623-h875/7_1.jpg" width="623" /></a></div>JPU KPK melanjutkan, bahwa Terdakwa telah membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang berasal dari uang yang telah ditempatkan sebelumnya dari rekening atas nama Terdakwa dan keluarganya yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pada pertengahan tahun 2012, Terdakwa membeli tanah dan bangunan seluas 80 m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3104 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang dari MOCHAMAD MACHMUDI dengan harga yang tercantum dalam Akte Jual beli sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) padahal harga sebenarnya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa.<br /><br />2. Pada tanggal 22 Mei 2013, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 1.353 m²  dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2317/Landungsari yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dari SUTARMAN alias SUTAR dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan RENY LIEM;<br /><br />3. Pada tanggal 12 September 2013, Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² dengan SHM 225/Tlogomas yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dari DHAMAYANTI ADI DHARMA dengan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa. <br /><br />4. Pada tahun 2014, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 2499 m²  dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2557/Landungsari yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dari JAMAL dengan harga sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan RENY LIEM<br /><br />5. Pada bulan Desember 2014, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 162 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 3817/Tlogomas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota malang dengan harga sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ABDUL SALAM (alm). Adapun riwayat tanah tersebut awalnya terdiri dari 2 bidang tanah masing-masing seluas 343 m2 atas nama ZULKARNAIN HASAN dan LUGMAN CHARIM yang kemudian pada tahun 2006 dijual kepada ABDUL SALAM masing-masing seluas 55 m2 dan 107 m2. Setelah itu ABDUL SALAM menjual tanah seluas 162 m2 kepada Terdakwa. Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ANNISA NURJANAH TUARITA. <br /><br />6. Pada tanggal 29 Februari 2016, Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 142 m2 dengan SHM nomor 6560/Bangka yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dari NURHASAN ALI SAHBANA dengan harga sebesar sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa.<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAh6xO2SVkhslUfShSgvo6ZeX24c2KK-XPTvOpgru_Gudr_WPUmg_87YLP9JS9iKRpDEOVKuSmISNxBHQkUFUSAp6T0xBEN4D_oVnU-9_bfVnobc5S8D1rVVRF9OWMFCZQWBub2dpC0WA/s688/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="688" data-original-width="585" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAh6xO2SVkhslUfShSgvo6ZeX24c2KK-XPTvOpgru_Gudr_WPUmg_87YLP9JS9iKRpDEOVKuSmISNxBHQkUFUSAp6T0xBEN4D_oVnU-9_bfVnobc5S8D1rVVRF9OWMFCZQWBub2dpC0WA/w340-h400/4.jpg" width="340" /></a> </div><div style="text-align: justify;"> 7. Pada tahun 2017, Terdakwa membeli rumah seluas 75 m2 dengan SHM nomor 5117/Merjosari yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang  dari AANG FAJAR SYAFII dengan harga Sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara tunai melalui transfer. selanjutnya kepemilikan diatasnamakan MIRNA ZENA TUARITA <br /><br />8. Pada tanggal 10 April 2018, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 2.020 m² dengan SHM 3047/Landungsari yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dari SUTOPO dan TASRI dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan RENY LIEM.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">JPU KPK mengatakan, tindakan Terdakwa menempatkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) di rekening milik Terdakwa dan keluarganya selanjutnya dari uang yang ditempatkan tersebut Terdakwa membelanjakan atau membayarkan tanah dan bangunan sebesar Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut yang berasal dari tindak pidana korupsi yaitu pada saat Terdakwa menjabat selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, sehingga seolah-olah merupakan pendapatan/ penghasilan yang sah. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir Dakwaannya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas Dakwaan JPU KPK tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menyampaikan Keberatan atau Eksepsinya secara tertulis pada persidangan yang akan datang. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M

“Siapa pihak-pihak yang terlibat? Apakah Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik akan terseret sebagai ...

»