Terdakwa Korupsi ‘Jembatan’ Brawijawa Kota Kediri Rp14 M Meninggal, Penuntutan Gugur

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Perkara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS), dalam Kasus Korupsi ‘Jembatan Brawijaya Kota Kediri’ dan kasus Korupsi Kredit macet Bank Jatim Rp51.772.000.000 tahun 2011 yang saat ini menunggu putusan Kasasi, Gugur”</span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuHFCiOqEGMX2eh0q9XyHsd18bwxucBKzPwY1mryVafSmKEv7emWQ1tTXoZnuTm-pxjxcANEAFC3HLwuZkBoGIjXKx_2aMfgyOsnTqS3Telaha_q_cCnZdDkjKOm-TI9s8-07UbJs88fY/s409/IMG20180703163515.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="409" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuHFCiOqEGMX2eh0q9XyHsd18bwxucBKzPwY1mryVafSmKEv7emWQ1tTXoZnuTm-pxjxcANEAFC3HLwuZkBoGIjXKx_2aMfgyOsnTqS3Telaha_q_cCnZdDkjKOm-TI9s8-07UbJs88fY/w640-h548/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong saat sidang mengikuti sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor,Kamis, 8 April 2021 (Foto. Dok BK) </td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPPSI</span>.CO –</b></span><br />“Hidup matinya” seseorang ada di Tangan Tuhan, walau terkadang ada juga di “tangan” Aparat Penegak Hukum (APH) saat seseorang terjerat hukum dan dijatuhi hukuman mati. Namun tidak demikian bagi Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan keuangan negara sebsar Rp14 M, yaitu Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT SGS (PT. Surya Graha Semesta) yang telah meninggal beberapa minggu lalu menjelang perkara selesai<br /><br />Dari keterangan Penasehat Hukm Terdakwa, yaitu Widya Ruchiatna Heriani, SH, bahwa Terdakwa meninggal akibat “terpapar Covid-19 (Coronavirus disease 2019) beberapa minggu. Namun berdasarkan Surat Keterangan Kematian (Certificate of Death) Nomor : 446/2545/438.6.7/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Sidaorjo dan ditandatangani dr. Evi Diana Fitri, SH., Sp.F hanya menyebutkan bahwa Tjahjo Widjojo (26 Juni 1958)meninggal karena sakit pada tanggal 11 Juli 2021<br /><br />Selain perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan keuangan negara sebsar Rp14 M, Terdakwa (Alm) Tjahjo Widjojo alias Ayong saat ini sedang menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit macet Bank Jatim Rp51.772.000.000 tahun 2011, dimana Terdakwa (Alm) Tjahjo Widjojo alias Ayong di Vonis pidana penjara selama 8 tahun dan kemudian menjadi 6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Penga<br /><br />Akibat meninggalnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT SGS, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeluarkan penetapan gugurnya Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan keuangan negara sebsar Rp14 M atas nama Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong<br /><br />Sidang Penetapan Gugurnya Penuntutan Perakara atas nama Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan dengan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Widya Ruchiatna Heriani, SH maupun Tim JPU Kejaksaan Negeri Kota Kediri<br /><br />“Penuntutan tidak dapat diteruskan dinyatakan GUGUR karena Terdakwa telah meninggal,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /> <br />Yang menjadi pertanyaan dari kasus perkara ini terkait meninggalnyaa Terdakwa adalah mengenai kerugian negara. Apakah kerugian negaara akan serta merta gugur dengan gugurnya penuntutan dalam perkara ini?<br /><br />Sementara dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntutumum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus)Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH kepada beritakorpsi.co mengatakan, "Penuntutan dihentikan demi hukukm, dan berkasnya nanti akan dikaji,"<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGINcojggDNO2qZ9Dl_GlIWYSQIuGfCY_dcx_GZKB07l87uFklNYyokHjzUM1zwYgt2FsSjNqsDdK8OlvBx3sZPyVL0NjlgOXKTmkWGw6aj7ktFqg0cIdiQrNkHJX7Mgu__-ThFZ3fMoY/s307/IMG20210408125053.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="307" data-original-width="270" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGINcojggDNO2qZ9Dl_GlIWYSQIuGfCY_dcx_GZKB07l87uFklNYyokHjzUM1zwYgt2FsSjNqsDdK8OlvBx3sZPyVL0NjlgOXKTmkWGw6aj7ktFqg0cIdiQrNkHJX7Mgu__-ThFZ3fMoY/w563-h640/IMG20210408125053.jpg" width="563" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU dijelasakn, berawal dari pertemuan antara terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dengan saksi dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD di Hotel Hyatt Surabaya yang saat itu mencalonkan untuk mmenjadi Wali Kota Kediri<br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama PRI” tersebut, saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Terdakwa  Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara Terdakkwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ520outMGNmYSSMS4R08C9bf7yoxS7ZlS5BV2Df3xvlxABpBiDnKwwQfB5g8djlR7O3lATRCH0pMA6Oal-u8Z_HK4sCDvfFz2UFirYTgOM5dunE-086Mazk_WzB8o0SzWKB31x9mjwQU/s443/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ520outMGNmYSSMS4R08C9bf7yoxS7ZlS5BV2Df3xvlxABpBiDnKwwQfB5g8djlR7O3lATRCH0pMA6Oal-u8Z_HK4sCDvfFz2UFirYTgOM5dunE-086Mazk_WzB8o0SzWKB31x9mjwQU/w638-h640/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD, mantan Wali Kota Kediri (Foto. Dok. BK)</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari saksi dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama dengan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br />1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br /> 3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /> <br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama  dengan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi ‘Jembatan’ Brawijawa Kota Kediri Rp14 M Meninggal, Penuntutan Gugur

  “Perkara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS), dalam Kasus Korupsi ‘Jembatan Brawi...

»

Korupsi ‘Jembatan’ Rp6.7 M, Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Dituntut 12 Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (pejabat Pengadaan), Erwanto </span></span><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo </span>(dari PT SGS)  . Atau.......???”</span> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dUL2kJJfXoRqGF_Vko6uyGoOHOa1aObV0Y-izTNmgwgLNK-zxPsrX9p0qh2iee39dl8OFwgYWtx3QLa_eYX06QvFiO3qofwRR8ei10A0rs82W6saZxhcvx5ZR1Ep8TLk1XRQwPLI4bM/s443/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dUL2kJJfXoRqGF_Vko6uyGoOHOa1aObV0Y-izTNmgwgLNK-zxPsrX9p0qh2iee39dl8OFwgYWtx3QLa_eYX06QvFiO3qofwRR8ei10A0rs82W6saZxhcvx5ZR1Ep8TLk1XRQwPLI4bM/w638-h640/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (terdaksa), mantan Wali Kota Kediri (Foto. BK)</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran sebesar  Rp66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 yang merugikan keuangan negara senlai Rp14.457.382.325,48 tak lama lagi akan berakhir setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Kediri membacakan Surat Tuntutannya dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun terhadap Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo pada Kamis, 12 Agustus 21<br /><br />“Nasib” Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD pun “ibarat derita diatas derita”. Sebab, Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang saat ini “menderita penyakit kangker usus” sehingga penyidik, JPU maupun Majelis Hakim tidak menjebloskannya ke Penjara sejak penyidikan seperti Terdakwa lainnya, namun Terdakwa harus menahan penyakit yang dialaminya di dalam penajara tanpa keluarga selama 12 tahun sesuai dengan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Sekalipun sidang perkara ini akan segera berakhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya membacakan Surat Putusannya (Vonis) terhadap Terdakwa beberapa pekan lagi, namun masih meninggalkan berbagi pertanyaan di masyarakat luas, terkait dugaan keterlibatan beberapa pihak sesuia fakta yang terungkap dalam persidangan <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7ve36d0rZqMoE2WnG9flSIe58loKIpukDcLASKU6mrRRgrk3K1rI2jIyV1o-Vg60WM7jgPKz4U6r7srTOuqrm1oILlnEpIDOvBSkkfr8CnEnUwkhPXVrGMngmu5haU7fH2honpnAO_Lo/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7ve36d0rZqMoE2WnG9flSIe58loKIpukDcLASKU6mrRRgrk3K1rI2jIyV1o-Vg60WM7jgPKz4U6r7srTOuqrm1oILlnEpIDOvBSkkfr8CnEnUwkhPXVrGMngmu5haU7fH2honpnAO_Lo/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). </span></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN yang juga masih keluarga Terdakwa dan termasuk beberapa anggota DPRD Kota Kediri periode yang sama. Karena Ketua DPRD membuat surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010 dan juga ditanda tanda tangani oleh anggota DPRD<br /><br />Kemudian keterlibatan 3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Dedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan)) serta Ubaidillah. Karena Ketiga Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ini tidak bekerja sesuai jabatan dan fungsinya namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya serta menerima honor.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuAaARxJ-n-KTbZChNbKT0vNntAxfcqm9X_ajFvxwwoA_ROZVKCbqVvADgfM-HEUFMFuG8jnj6NlR6mwOhx4_BA4ZISY_pz5SINs8O0uS8GVca002Z1qMAplT6w3mXWzcdDJqTB8vGZCE/s639/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuAaARxJ-n-KTbZChNbKT0vNntAxfcqm9X_ajFvxwwoA_ROZVKCbqVvADgfM-HEUFMFuG8jnj6NlR6mwOhx4_BA4ZISY_pz5SINs8O0uS8GVca002Z1qMAplT6w3mXWzcdDJqTB8vGZCE/w640-h320/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (Foto Dok. BK)</span></td></tr></tbody></table>Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana dalam perkara ini bersama 6 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya),; 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS),; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU),; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /><br />Selanjutnya yang diduga terlibat adalah  Erwanto selaku Staf PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS. Erwanto, diduga terlibat dalam proses pengerjaan proyek Jembatan Brawijaa Kediri oleh PT SGS yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenang lelaangnya dalah PT Fajar Parahiyangan. Erwanto dihadirkan sebanyak Dua kali sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim. Dan setiap kali ditanya oleh Majelis Hakim, Erwanto terkesan berbelit-belit dan dianggap menutupi fakta yang sebenarnya bahkan mengingkari keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim sempat memerintahkan JPU untuk menetapkannya sebagai tersangka.<br /><br />Selanjuta Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo selaku orang dekat Tjahjo Widjojo alias Ayong yang juga menjabat sebagai bagian Pemasaran PT SGS. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan “PRI” orang kepercayaan Terdakwa turut terlibat merancang agenda peretemuan antara Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dengan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD pada tahun 2008 di Hotel Hyatt Surabaya saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD yang akan mencalonkan Wali Kota Kediri berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 untuk membicarakan kebutuhan uang untuk Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan kompensasi proyek pekerjaan<br /><br />Selain itu, penyerahan uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong terhadap Terdakwa sebagai hasil dari pertemuan itu adalah melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sendiri ke Terdakwa. Total uang yang diberikan Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo terhadap Terdakwa adalah sejumlah Rp3.450.000.000 yang disebut sebagai pinjaman WL (Wali Kota) Via P.Wid (Pak  Widiyanto Hadi Sumartoyo) dan uang yang biberikan oleh Tjahjo Widjojo alias Ayong sendiri ke Terdakwa sebesar Rp3.475.000.000. Sehingga totalnya sebesar Rp6.925.000.000 <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08kvKa7KxFTcpA6MGcmSCwVz4cNok6u9UK3ZBt5wU-aTdX7pErV2__v5sG4tvbg7EHZzo6xpfHLYzfb97pi0kUAnmukdKcfdIcJbuKwDfLMFcec5yvEVxLBaBQdaXY6H3s0W3mx0VAFU/s640/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08kvKa7KxFTcpA6MGcmSCwVz4cNok6u9UK3ZBt5wU-aTdX7pErV2__v5sG4tvbg7EHZzo6xpfHLYzfb97pi0kUAnmukdKcfdIcJbuKwDfLMFcec5yvEVxLBaBQdaXY6H3s0W3mx0VAFU/w640-h360/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Erwanto (Staf PT SGS) dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS )</span></td></tr></tbody></table>Dalam Surat Dakwaan JPU juga disebutkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan Rudi Wahono, negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Sedangkan sosok yang bernama “PRI”, ibarat nama dalam cerita dongeng, karena nama “PRI” hanya ada tercantum namanya di dalam BAP maupun Surat Dakwaan JPU, sementara keberadaannya dan siapa “PRI” tidak ada yang mengetahuinya, bahkan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi sejak persidangan perkara ini berlangsung.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri/Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Jawa Timur akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara sebesaar Rp14 miliar ? Atau......???<br /><br />Mengingat penanganan perkara ini yang ditangani oleh penyidik Polda Jawa Timur memakan watu bertaahun-taahun lamanya sejak abad 20 (tahun 2013 dan mulai disidangkan tahun 2018) hingga abad 21 (tahun 2021).<br /><br />Andai saja kasus ini adalah penurian, pelanggaran Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau pencemaraan nama baik pejabat ataupun pelaanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bisa jadi tak butuh waktu lama untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat.<br /><br />Tak jarang pihak Kejaksaan atau penyidik mengatakan, terkait pihak-pihak yang terlibat akan menunggu putusan dari Majelis Hakim. Pertanyaannya kemudian. Siapa yang punya kewenangan penuh untuk menyeret seseorang yang terlibat dalam perkara pidana Khususnya Korupsi ke Persidangan? Apakah Majelis Hakim atau Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim Khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan seseorang saksi menjadi Tersangka, maka “lain ceriatanya”.<br /><br />Sebab dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertibangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusan saja, namun kenyataannya ada yang di SP3 kan alias dihentikan, salah satunya adalah Kasus perkara Korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,8 milliar, dan Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 milliar serta  kasus Korups Gratifikasi penerimaan Japung (Jasa Pungut) APBD Kota Surabaya 2009 untuk DPRD Surabaya tahun 2009. Ada apa...???<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjOoeS-_C17dTz4F6ywQRlfKCBtJbiUCbCwjp6uuiP2641HY8k2eMKm8WKBsK9AKme873c1kLM6DwW-Tn2jl5t36ZdXauC38rEsfm4TZMjhFpamdAjSh-H-2O-v2TBVBeAZQNCGKTINW4/s640/IMG20210408123612+++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="258" data-original-width="640" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjOoeS-_C17dTz4F6ywQRlfKCBtJbiUCbCwjp6uuiP2641HY8k2eMKm8WKBsK9AKme873c1kLM6DwW-Tn2jl5t36ZdXauC38rEsfm4TZMjhFpamdAjSh-H-2O-v2TBVBeAZQNCGKTINW4/w640-h258/IMG20210408123612+++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (mantan Wali Kota Kediri)</span></td></tr></tbody></table>Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Agustus 2021 adalah agenda pembacaan Surat Tuntutan dari Tim JPU Nur Ngali yang juga Kasi Pidusus Kejari Kota Kediri terhadap terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam Surat Tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Kasus ini berawal dari pertemuan antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPpaKxpst7r0DPSJKpdOHIsGmRhu04cVT-Ei-87NMWK9FHNgS1173KNzBU9iDaFWk8mu1_TZa_eBcMi7fppDIz6ONP3wO5s8rv0DTQVscc63cIUw3QAquzKPjaGQ3ZvkLv6O2FqrfzVWA/s640/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="640" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPpaKxpst7r0DPSJKpdOHIsGmRhu04cVT-Ei-87NMWK9FHNgS1173KNzBU9iDaFWk8mu1_TZa_eBcMi7fppDIz6ONP3wO5s8rv0DTQVscc63cIUw3QAquzKPjaGQ3ZvkLv6O2FqrfzVWA/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, lanjut JPU, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000.  2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000.  4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000.  8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj82FHzpY_ZjiywWW4cnYWDtBdZU2r0AzBHA3mdPdusd4EFfzmYQDsSz9MCdLblSIiB5aHMDIWVFX4U5DW0r_P-tXDRYkQFeEPKKuSINs0_nbG6hxwAJYDKtcUzgLx_6HitRpoNkhRk4Bc/s640/IMG20210429134559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj82FHzpY_ZjiywWW4cnYWDtBdZU2r0AzBHA3mdPdusd4EFfzmYQDsSz9MCdLblSIiB5aHMDIWVFX4U5DW0r_P-tXDRYkQFeEPKKuSINs0_nbG6hxwAJYDKtcUzgLx_6HitRpoNkhRk4Bc/w640-h364/IMG20210429134559.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, “MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa di ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.<br /><br />3. Membebankan kepada Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.925.000.000 (Enam milliar Sembilan ratus Dua puluh Lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan Pembelaannya atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BqOSO2kqb1S23tyGe-rUnM9sMlhGpiwcR2XUkngpdoyfPlhLkInrNcpaDkJO_Hw6eptJgH6wJQ_1rbJsVJUV_yau-6uFp0XnwhtdY9GF_AoD0CBJjwS3Zx_WFS1ThJJhfo4dUimQuoI/s532/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BqOSO2kqb1S23tyGe-rUnM9sMlhGpiwcR2XUkngpdoyfPlhLkInrNcpaDkJO_Hw6eptJgH6wJQ_1rbJsVJUV_yau-6uFp0XnwhtdY9GF_AoD0CBJjwS3Zx_WFS1ThJJhfo4dUimQuoI/w640-h360/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari surat tuntutan JPU ini mungkin menjadi pertanyaan terkait pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap Terdakwa Dr. Samsul Ashar, Sp.PD, yakni Pasal  3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana Pasal 3 ini adalah tentang penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. <br /><br />Sementara Terdakwa didawa, selain melanggar Pasal 3 (Subsidair) juga melanggar Pasal Primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang yang sama tentang perbuatan melawan hukum. Lalu  lebih Subsiadir, melanggar Pasal 5 ayat (2), dan lebih-lebih Subsidair lagi melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a adalah terkait pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berupa uang yang bertentangan dengan kewajibannya (Terdakwa) selaku pejabat (Kepala Daerah) atau penyelenggara negara.<br /><br />Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 - 2014, sudah menerima sejumlah uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS untuk perluasan Klinik mili Terdakwa dan  keperluan pencalonan Terdakwa sebagai Walikota dengan komposasi proyek pekerjaan<br /><br />Setelah Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri tahun 2009, terdakwa juga menerima uang dari Ayong selaku  Komisaris PT SGS, dan PT SGS mendapatkan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tanpa mengikuti lelang<br /><br />Selain menerima uang, Terdakwa selaku Walikota membuat surat Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKA0XekakaZgHKOjRSe_pRII81ZkY89I5TevdT-NNRuaA2VGoy8Q7LCZb3WQmD_209YmvV8tX1UvAf3b5RFLIMiexVQXMIpH3NmSeEe7e_mkN_vi2bZRyv4fx8VSJAwq-CJiad2vsPnTs/s640/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="640" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKA0XekakaZgHKOjRSe_pRII81ZkY89I5TevdT-NNRuaA2VGoy8Q7LCZb3WQmD_209YmvV8tX1UvAf3b5RFLIMiexVQXMIpH3NmSeEe7e_mkN_vi2bZRyv4fx8VSJAwq-CJiad2vsPnTs/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dalam melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000<br /><br />Atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaksMwBYsLpMYgetCConuTQJNkMl-a8SjLOQCoYyivfqQZuHxAbVINE7IA9WQiI2pZE78n4Pqxmx4cJQOAESc9SOME_xy1LXwFeO_yrsmu6FamvmLmGsDinXf3Ynw3la_vLrEbZrdBOTg/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaksMwBYsLpMYgetCConuTQJNkMl-a8SjLOQCoYyivfqQZuHxAbVINE7IA9WQiI2pZE78n4Pqxmx4cJQOAESc9SOME_xy1LXwFeO_yrsmu6FamvmLmGsDinXf3Ynw3la_vLrEbZrdBOTg/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : <br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. <br />7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. <br />8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br /><br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg222H1fPQoswQXwIZJjxOvnK6aMoL7t-A9ovbeWdZhIzo5TWS9mRSPBIBESOxfXBArlsHLiB-N9JB2jYxwg-fpJuTCd-x4wmN_Z1wQUUyg8-Vej24OS1brchUkffDnPZfou4NWWAB1TRE/s640/IMG20210506141137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg222H1fPQoswQXwIZJjxOvnK6aMoL7t-A9ovbeWdZhIzo5TWS9mRSPBIBESOxfXBArlsHLiB-N9JB2jYxwg-fpJuTCd-x4wmN_Z1wQUUyg8-Vej24OS1brchUkffDnPZfou4NWWAB1TRE/w640-h288/IMG20210506141137.jpg" width="640" /></a></div>Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSewgtcm2Hb5_M_GW6Aenji7Pf6_sCQtyayZWdQ4aVdLH0gc3fICxwMDpAX-OKHjmrcCYO5htl218kZ-Z62F0jym1TuZu8cRJD2831dtmOqxK56CfcKH2ypopQMTlWBOJboNNqWxA8BT4/s640/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="640" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSewgtcm2Hb5_M_GW6Aenji7Pf6_sCQtyayZWdQ4aVdLH0gc3fICxwMDpAX-OKHjmrcCYO5htl218kZ-Z62F0jym1TuZu8cRJD2831dtmOqxK56CfcKH2ypopQMTlWBOJboNNqWxA8BT4/w640-h380/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000 <br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmdvA8lL1srJU1P0Y5ufgNSz9_05QMrdCg9Z78ytZl3d3BUkrFweZTutVEoyB2RCvXgx21nWTWGq7da1nHIVhAKKFpIaJHzFGnWGJvCtypLGfNea6zsLzvNsW5cs442m2f16qbklsHDEA/s532/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmdvA8lL1srJU1P0Y5ufgNSz9_05QMrdCg9Z78ytZl3d3BUkrFweZTutVEoyB2RCvXgx21nWTWGq7da1nHIVhAKKFpIaJHzFGnWGJvCtypLGfNea6zsLzvNsW5cs442m2f16qbklsHDEA/w640-h360/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000<br /><br />Untuk  konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /><br />Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709,; 11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000,;<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182, 13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkA1vtAqGl3d9HvaHE1heZqwA2hJh1dBGblS78yDdzCYNdDIMZ74ND-zGM_mBN5Hzg5AWmNKfIPpcRQxXqqrEtfqtZOg4N4IyEDpM4ElcvWOjZy6lKwAREUd4i4gvXaSKqNUx2DjpQsSs/s640/1+-+IMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkA1vtAqGl3d9HvaHE1heZqwA2hJh1dBGblS78yDdzCYNdDIMZ74ND-zGM_mBN5Hzg5AWmNKfIPpcRQxXqqrEtfqtZOg4N4IyEDpM4ElcvWOjZy6lKwAREUd4i4gvXaSKqNUx2DjpQsSs/w640-h278/1+-+IMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000 <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Korupsi ‘Jembatan’ Rp6.7 M, Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Dituntut 12 Penjara

“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini seperti H. Nurudin ...

»

Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">“Apakah Kedua Saksi bersama pihak lainnya akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 M ini?”</span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimtgPsTfeV12kFMtrP-oXkD41oRGrpV_-AUeQvrZkJmTbpeNLAYRtAA9ii9RHOnk-YvLJzEZG441rmr7GUDcjRt5OTvBqLkk57DAAzHyY7Gbo9OuWwps3_hTkCt_JvlBCLtKs7Yruzus/s1333/IMG20210810103437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimtgPsTfeV12kFMtrP-oXkD41oRGrpV_-AUeQvrZkJmTbpeNLAYRtAA9ii9RHOnk-YvLJzEZG441rmr7GUDcjRt5OTvBqLkk57DAAzHyY7Gbo9OuWwps3_hTkCt_JvlBCLtKs7Yruzus/w640-h288/IMG20210810103437.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Dua dari 5 saksi selaku Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dihadirkan Tim JPU Kejari Kabupaten Malang ke hadapan Majelis Hakim di persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Selasa, 10 Agustus 2021) dalam  perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit dengan sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma lima puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 mengakui telah menerima uang sebanyak ratusan juta rupiah dari Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen<br /><br />Kedua saksi itu adalah Arif Afandi dan Reza Pahlevi selaku Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang terlibat dalam proses pengajuan Kredit Grouping dari Debitur inti, diantaranya Andi Pramono dan Dwi Budianto (Keduanya Terdakwa)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZOR8F6_EWkpTA64T47FQG8GeCHoNASDllUyHmo2C6L26iW5kynX45QYVwUmdWYN0VZ02uxJ4SFpUGIK7CA0C0zp10IAsNzoNxljBZ5uf36Zd2uMn_DJR0dcBf5XDqWAkTBx0b4uTN8hM/s1059/IMG20210810103301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="1059" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZOR8F6_EWkpTA64T47FQG8GeCHoNASDllUyHmo2C6L26iW5kynX45QYVwUmdWYN0VZ02uxJ4SFpUGIK7CA0C0zp10IAsNzoNxljBZ5uf36Zd2uMn_DJR0dcBf5XDqWAkTBx0b4uTN8hM/w640-h340/IMG20210810103301.jpg" width="640" /></a></div>Sebanyak 5 orang saksi termasuk Arif Afandi dan Reza Pahlevi yaitu Nova Lylyana, Yuninda dan Evy Winda (pegawai Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang) dihadirkan Tim JPU Kejari Kabuputen Malang untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Haim dalam persidangan terhadap 3 orang Terdakwa dalam Perkara Tndak Pidana Korupsi Kredit Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 yakni Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen,; Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan Dwi Budianto selaku Debitur (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), Selasa, 10 Agustus 2021<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada Selasa, 10 Agustus 2021, dalam sidang yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya adalah agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi (Arif Afandi, Reza Pahlevi, Nova Lylyana, Yuninda dan Evy Winda) untu Tiga Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST dan Dwi Budianto) yang dihadirkan Tim JPU Teguh Ananto, SH.MH dkk dari Kejari Kabupaten Malang kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sujarwati, SH dan Yuliana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa. Sementara Ketiga Terdakwa mengikuti persidangan melalui Teleconference dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatwa Timur Cabang Surabaya  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj17eHgDcTGk1ejTNVK3XbKqrJWC8MXNmbh00rLZlyy50ymu3CtGsyV7n-KDFK5Lxgu2YCKMAGJylxgISxTlAP3OZhRwlTFZ5XtqZKUX8pQyZ9O6jObvDPoBMxBVtL0oWHZGoofPAlWWe4/s1333/IMG20210810103437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj17eHgDcTGk1ejTNVK3XbKqrJWC8MXNmbh00rLZlyy50ymu3CtGsyV7n-KDFK5Lxgu2YCKMAGJylxgISxTlAP3OZhRwlTFZ5XtqZKUX8pQyZ9O6jObvDPoBMxBVtL0oWHZGoofPAlWWe4/w640-h288/IMG20210810103437.jpg" width="640" /></a></div>Di persidangan dihadapan Majelis Hakim, atas pertanyaan Widya Ruchiatna Heriani selaku Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen), saksi Arif Afandi dan Reza Pahlevi mengaakui telah menerima uang sebaanyak raatusan juta rupiah dari Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Terima antara 5 sampai 10 juta. Tapi sudah saya kembalikan karena kredit bermasalah,” Jawab Arif kepada Majelis Hakim atas pertanyaan PH terdakwa<br /><br />Saat Widya menanyakan bukti pengembalian yang dimaksud, saksi Arif tiba-tiba “bisu” alias tak bisa menjawab. Sementara saksi Reza juga mengakui terima duit dari Ridho<br /><br />“Saya pernah menerima fee dari proseskredit yang saya kerjakan, saya terima dari Pak Ridho. Dari Dwi Budiono, Debitur saya dikasi lima juta seagai terima kasih,” jawab Reza kepada Majelis Hakim atas pertanyaan PH terdakwa<br /><br />Keduanya mengkui diperintah Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk memproses pengajuan Kredit. Alasan saksi, karena ada tekanan dan takut di pindah<br /><br />“Seacara tidak langsung. Dulu ada yang tidak mengerjakan, langsung di pindah,”<br /><br />Terkait pihak yang berwenng melakukan pengecekan jaminan tambahan agunan, saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang berhak melakukan pengecekan adalah Tim Supervisi Kredit sebagai Tim Penilai, yaitu Prambono Ardiansyah, Sony Prasetya, Fitroh Ahmad Saiku  <br /><br />Apa yang disampaikan saksi Reza dan Arif di persidangan terkait jumlah duit yang diterimanya, tidak sama dengan keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di penyidikan. Hal itu disampaikan Widya Ruchiatna Heriani selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto kepada beritaakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />“Keterangannya nggak sama. Dalam BAP, saksi Reza mengakui menerima Rp350 juta. sedangkan saksi Arif mengaki menerima Rp250 juta. katanya sudah dikembalikan, saya tanya buktinya kan tidak bisa jawab,” kata Widya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOw1QYs9n1tqZM7tMRVzbK6tcg9ozdy4FbAEYQ0tXY53H0f_VelwoBQWqKveM-YhvLt6TtXr3074Iuj9oYJJwasZ0oKqONpC27LoJL1CRsyrvFRqf3lDlLKUdxFHvQPkY-lCI4rlDgG8/s1366/IMG20210810103519.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOw1QYs9n1tqZM7tMRVzbK6tcg9ozdy4FbAEYQ0tXY53H0f_VelwoBQWqKveM-YhvLt6TtXr3074Iuj9oYJJwasZ0oKqONpC27LoJL1CRsyrvFRqf3lDlLKUdxFHvQPkY-lCI4rlDgG8/w640-h288/IMG20210810103519.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi dipersidangan, tidak jauh beda dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu bahwa saksi tetap memproses pengajuan Kredit yang ‘bermasalah’ dan menerima uang sebagai ucapan terima kasih.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kedua Saksi (Reza dan Arif) bersama pihak lainnya, yaitu  Dhonny Aryan Darma Putra selaaku Analis, Tim Supervisi Kredit sebagai Tim Penilai kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Prambono Ardiansyah, Sony Prasetya (selaku Supervisi Kredit) dan Fitroh Ahmad Saiku  sebagai Staf Service Guality Insurance bagian Administrasi dan Pelaporan yang berwenang melakukan pengecekan kepastian legalitas kepemilikannya jaminan tambahan yang diajukan Debitur akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 M ini? <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Baimana pula dengan Debitur lainnya seperti Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi. Lalu siapa Abdul Najib yang menjadi perantara antara Andi Pramono (Terdakwa) selaku Dibitur dengan M. Ridho Yunianto selaku Kepala Cabang dan Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Kredit Bangk Jatim Cabang Kepanjen? Apakah akan bernasib sama dengan Dua Debitur (Andi Pramono dan Dwi Budianto) yang sudah menjadi Terdakwa?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglCzqqwPcZzTnuQfRSV_Y0XnxBGSumcISREU3idi5Qck91r_T1iVMg6aPPFwdw8xJoAEXRkCODVufAzQabC8jG4yqpWuEBMe8CW1F0ot2L18BXMCKx7BqNDSOY_O9eBMEYcZEJmcheyBs/s1333/IMG20210810103336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglCzqqwPcZzTnuQfRSV_Y0XnxBGSumcISREU3idi5Qck91r_T1iVMg6aPPFwdw8xJoAEXRkCODVufAzQabC8jG4yqpWuEBMe8CW1F0ot2L18BXMCKx7BqNDSOY_O9eBMEYcZEJmcheyBs/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Bandingkan....</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kasus Korupsi Kredit Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang ini tidak jauh beda dengan perkara Korupsi Kredit Modal Kerja di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya tahun 2010 – 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp52.300.000.000, dan perkara Korupsi Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan  Kredit Usaha Tani (KUT) di Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 45.885.166.385,15 (Semua terdakwa dalam Kedua kasus ini dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta sudah inckrah) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang terseret dalam perkara Korupsi Kredit Modal Kerja di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya tahun 2010 – 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp52.300.000.000 adalah Kepala Cabang (Bagoes Soeprayogo), Penyelia (Tony Baharawan) an 4 Analis (IGN Bagus Suryadharma, Heny Setiawati, Deddy Putra Mahardhika dan Awang Diantara)<br /><br />Kemudain Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (Debitur), Carolina Gunadi, istri Yudi Setiawan (Direktur CV. Pustaka dan CV Kharisma Pembina Ilmu) dan 4 Direktur perusahaan yang namanya dicatut oleh Yudi Setiawan yang juga karyawannya (Direktur CV Direktur Pustaka Cipta Ilmu, Direktur CV Aneka Raya, Direktur CV Bangun Jaya, dan Direktur CV Aneka Pustaka Ilmu)<br /><br />Sesuai fakta yang terungka dalam persidangan, bahwa keterlibatan 4 Analisis Bank Jatim Cabang HR. Muhammad adalah karena turut menandatangani dokumen, sekalipun duit sudah lebih dahulu dicairkan kepada Debitur barulah dokumen itu diserahkan ke Analisi<br /><br />Kemudian yang terseret dalam perkara Korupsi Kredit KUR dan  KUT di Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 45.885.166.385,15 adalah Kepala Cabang (Bambang Waluyo), Analisis (Heru Cahyo) dan Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili serta Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Debitur (Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tanu Bareng Jombang)<br /><br />Sesuai fakta yang terungka dalam persidangan, bahwa keterlibatan 9 Analisis ini adalah karena turut menandatangani dokumen pengajuan kredit, walaupun para Analisis ini mengetahui bahwa kelengkapakan dokumen dan agunan kredit tidak sesuai fakta. Namun tetap mereka tandatangani dengan alasan atas perintah pimpinan atau Kepala Cabang, yang mengatakan “Jangan lihat dokuemnnya tetapi lihat siapa yang bawa”.<br /><br />Nah, melihat kronologis dari Kedua perkara diatas dengan kasus perkara Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang ini, apakah Analisis dan pihak lain yang terlibat dalam perkara dugaan Korupsi Kredit Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen akan terseret sebagai tersangka ? Atau mereka hanya cukup sebagai penonton saja ?<br /><br />Sebab, dari pengamatan Wartawan beritakorupsi.co, beberapa kasus kredit Bank milik negara seperti BRI maupun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Analisis tak ada yang terseret sebagai tersangka.<br /><br />Sekalipun pihak Kejaksaan mengatakan, akan menunggu putusan dari Majelis Hakim. Pertanyaannya. Siapa yang punya kewenangan penuh untuk menyeret seseorang yang terlibat dalam perkara pidana Khususnya Korupsi ke Persidangan? Apakah Majelis Hakim atau Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan seseoarang saksi menjadi Tersanka, maka “ceriat” tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi akkan berbeda dari fakta yang sebenarnya. <br /><br />Dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusannya. Bahkan ada yang di SP3 kan alias dihentikan, salah satunya adalah Kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan kampus UIN Malang dan Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 miliyar. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta

“Apakah Kedua Saksi bersama pihak lainnya akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179...

»

Dua Terdakwa Korupsi BPR Kota Kediri Rp600 Juta Di Vonis 4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">#Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH belum memberi tanggapan terkait keterlibataan pihak lain, yaitu Agung (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare),  Andri Yanto (Kabag Pemasaran PD BPR Kota Kediri), Suhandiyono (Direktur PD BPR Kota Kediri) dan Sugianto selaku Direktur Utama serta Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo </span></h3></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiHMOc1lGmQy6T_4GByIo4XlsCLIMmid9XQ8PTVluIgYnU85lzjVFt_-EEI2iXkmIMMHJuiRONO-h9mZfAj61tgmHUbm_kwuxQJh0Rjl8CdvnGUKytQRhWVTB80roUy30u0qM7u_L4vIc/s1334/IMG20210809123054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiHMOc1lGmQy6T_4GByIo4XlsCLIMmid9XQ8PTVluIgYnU85lzjVFt_-EEI2iXkmIMMHJuiRONO-h9mZfAj61tgmHUbm_kwuxQJh0Rjl8CdvnGUKytQRhWVTB80roUy30u0qM7u_L4vIc/w640-h288/IMG20210809123054.jpg" width="640" /></a></p></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – <br /></b></span>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 09 Agustus  2021), menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Dua Terdakwa (Perkara terpisaha) yaitu Indra Harianto, S.E selaku Account Officer (AO) Marketing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri dan Terdakwa Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) denda sebesar Rp50 juta subsidair subisidair 3 (tiga) bulan kurung, serta hukuman tambahan terhadap Terdakwa Ida Riyani untuk membayar uang pengganti (UP) Rp600 juta (uang sebesar Rp5 juta dan SHM yang didita oleh Jaksa akan diperhitungkan sebagai uang pengganti) subsidair 5 (lima) bulan penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit “Fiktif” pada tahun 2016 yang merugikan keuangan negara Cg. Pemerintah Kota Kediri Cg. PD BPR Kota Kediri sejumlah Rp600.000.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-96/PW13/5/2021<br /><br /> Kedua Terdakwa (Indra Harianto, S.E dan Ida Riyani) melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwZM71XpSO1zLyBrTqlb_8ifUSLLrL224J9qZLr0YgvV91PHnEE8w5Q5j8A-jiyTW17ecTjTG1f5ad2L6P_sOX4o7m7_hxlp_DNau3rksWs3Q0_S74M3q1zvHb1sbwB0Av5Ym42roMfzw/s640/IMG20210726150826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwZM71XpSO1zLyBrTqlb_8ifUSLLrL224J9qZLr0YgvV91PHnEE8w5Q5j8A-jiyTW17ecTjTG1f5ad2L6P_sOX4o7m7_hxlp_DNau3rksWs3Q0_S74M3q1zvHb1sbwB0Av5Ym42roMfzw/w640-h288/IMG20210726150826.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Ida Riyani (kiri) dan Terdakwa Indra Harianto, S.E</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"> Hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Indra Harianto, S.E dan Ida Riyani) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda pembacaan Putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota  yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH dan Erlyn Suzana Rahmawati, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Kedua Terdakwa, yaitu dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesai) dan Nata Saeha Saputra maupun Tim JPU Nur Ngali, SH., MH dkk dari Kejari Kota Kediri. Sementara Keduaa Terdakwa mengikuti persidangan melalui Teleconference dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Kediri karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br /> Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada sekira bulan Mei 2016, Terdakwa Indra Harianto, S.E menemui Agus Murdiyanto dan mendapatkan informasi bahwa Ida Riyani mau mengajukan kredit di BPR Kota Kediri. Kemudian Terdakwa beberapa kali menemui Ida Riyani di warung milik  Ida Riyani yang terletak di Jalan Anyelir Nomor 18 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri untuk menawarkan kredit (pinjaman).<br /><br /> Pada saat pertemuan ketiga kalinya, Terdakwa Indra Harianto, S.E menghubungi Ida Riyani agar menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit, namun Ida Riyani  tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya: 1. Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena Ida Riyani sudah berpisah secara agama sejak tahun 2015. 2. Tidak memiliki dokumen mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit.<br /><br /> “Untuk mengatasi kesulitan tersebut, lanjut Majelis Hakim, Ida Riyani  kemudian menemui Agung selaku marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare yang memproses pinjaman atas nama orang tua Ida Riyani agar dibantu mengambilkan copy berkas-berkas di BPR Hamindo Natamakmur Pare seperti copy KTP, copy KK, copy Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan copy Buku Nikah,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakkan, bahwa Terdakwa Indra Harianto, S.E bersama-sama dengan Credit Committee PD BPR Kota Kediri yaitu Andri Yanto selaku Kabag Pemasaran, Suhandiyono selaku Direktur, Sugianto selaku Direktur Utama serta Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit yang tidak sesuai dengan kondisi riil <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR39HPujNDqdROZDDbCRAtR4ByGAUns8ad_ALy7SS5h_oGLEZt3Ba4DjMOcrQlw_eOhuL0Alsynv_EpJ3GK7UrwFU7SRm5zVf8FLVA4zTX-SIhHJqoA4birU_etNB29F6MPhowlRYiIZY/s1334/IMG20210809123107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR39HPujNDqdROZDDbCRAtR4ByGAUns8ad_ALy7SS5h_oGLEZt3Ba4DjMOcrQlw_eOhuL0Alsynv_EpJ3GK7UrwFU7SRm5zVf8FLVA4zTX-SIhHJqoA4birU_etNB29F6MPhowlRYiIZY/w640-h288/IMG20210809123107.jpg" width="640" /></a></div>Agar permohonan kredit disetujui, kondisi-kondisi tersebut diatas tidak dituangkan dalam Berita Acara Credit Committee. Pada akhirnya credit comitte tetap menyetujui permohonan kredit Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas,” ujar Majelis Hakim<br /><br />“Data mengenai kamar kos milik terdakwa dibaut sebaanyak 32 kamar dengan harga per kamar per bulan sebesar 1 jura rupiah. Padahal kenyataannya, kamar kos milik terdakwa hanya sebanyak 18 kamar dengan harga per kamar per bulan sebesar Rp 200 ribu rupiah,” beber  Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menjelaskan, bahwa perbuatan Indra Harianto, SE bersama-sama dengan Credit Committee PD BPR Kota Kediri yaitu Andri Yanto selaku Kabag Pemasaran, Suhandiyono selaku Direktur, Sugianto selaku Direktur Utama serta Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri telah memperkaya diri Terdakwa Indra Harianto, SE sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Ida Riyani senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kota Kediri Cg. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Indra Harianto, SE (dan Ida Riyani) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” kata Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwuVeBV5vZh9AX4P4INq2xZGlMU_Q8hojrBkxcTK5VZ7fPgMr7tR7Ke1IABmUtLFolp37CalrWAihUXmk4Nuc4WryYjb7bZftwg3lKDL_VvyWXI6nkH2B-ErRGFPifPNO7dt1Q4_vmWg/s600/IMG_20210809_125604.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="380" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwuVeBV5vZh9AX4P4INq2xZGlMU_Q8hojrBkxcTK5VZ7fPgMr7tR7Ke1IABmUtLFolp37CalrWAihUXmk4Nuc4WryYjb7bZftwg3lKDL_VvyWXI6nkH2B-ErRGFPifPNO7dt1Q4_vmWg/w406-h640/IMG_20210809_125604.jpg" width="406" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan terkait pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak<br /><br /> “MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Indra Harianto, S.E (dan Terdakwa Ida Riyani) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair :<br /><br /> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Harianto, S.E dengan pidana penjara selama 4 (emppat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan : 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Indra Harianto, S.E sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan kurungan. 4. Menetapkan Uang sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dirampas untuk Negara,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br /> Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap terdakwa Ida Riyani. ”1 (Satu). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Riyani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ; <br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ida Riyani sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; <br /><br />3. Menghukum Terdakwa Ida Riyani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp600 juta, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; 4. (Menetapkan uang sebesar Lima juta rupiah Rp5.000.000) dan SHM 3812 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir pembacaan surat putusannya<br /> <br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Indra Harianto, S.E langsung mengatakan menerima. Sedangkan Terdakwa Ida Riyani masih pikir-pikir. Sementara JPU Kejari Kota Kediri juga mengatakan pikir-pikir.<br /><br />“Terhadap terdakwa Indra Harianto, S.E dan Ida Riyani, kami pikir-pikir,” kata JPU Ribut.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhso7s_h2wPgE33w-qpNsNhyphenhyphenmUV7W7IM-P8aWoZEB27ra4_XRdv62dpMHZyisUxiPbWY-kyaUS1hzBa_2PeiyhBDim1SziIAM6EYJb9gFnG2V2uedUNVZyeu-19UN7TEXJmpDbpaeEpvUE/s640/IMG20210726151231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhso7s_h2wPgE33w-qpNsNhyphenhyphenmUV7W7IM-P8aWoZEB27ra4_XRdv62dpMHZyisUxiPbWY-kyaUS1hzBa_2PeiyhBDim1SziIAM6EYJb9gFnG2V2uedUNVZyeu-19UN7TEXJmpDbpaeEpvUE/w640-h288/IMG20210726151231.jpg" width="640" /></a></div>Terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, diataranya Agung (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare), Andri Yanto (Kabag Pemasaran PD BPR Kota Kediri), Suhandiyono (Direktur PD BPR Kota Kediri) dan Sugianto selaku Direktur Utama karena diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen pengajuan Kredit serta Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang membuat surat keterangan harga nilai tananh milik Terdakwa Ida Riyani, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH<br /><br />Sementara pada pekan lalu (Senin, 26 Juli 2021) seusai sidang tuntutan, Nur Ngali, SH., MH mengatakan, terkait pihak-pihak lain akan menunggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />“Untuk pengembangan kasus ini, kita tunggu nanti putusan Hakim. Kalau Uang Pengganti, ada uang yang dititipakan oleh terdakwa sebesar 5 juta rupiah dan Sertifikat Hak Milik, nilainya lebih besar dari jumlah kerugian negara. Jadi itu nanti akan dilelang sebagai uang pengganti kerugian negara. Sisanya akan dikembalikan kepada terdakwa,” kata Nur Ngali, SH., MH (Senin, 26 Juli 2021)<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa Terdakwa INDRA HARIANTO, S.E, selaku Account Officer (AO) Marketing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri bersama-sama dengan CREDIT COMMITTEE PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama serta IDA RIYANI selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri berdasarkan dokumen Akad Kredit Nornor: 1020515/BPR Tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani dihadapan Notaris FARIDIANTO LAKSONO PUTRO, SH.MKn,<br /><br />Pada waktu antara bulan Mei 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor PD BPR Kota Kediri Jalan Erlangga Nomor 3 Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6 huruf I huruf a, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmcYX-yLKuZrbUVYUErsqpwy1JCRl9H1ee6Zvzu_NOpEuLrDQgbwysuWZGwVx28_zNX7S13rNoXcF5HJfRxaWoh_mPQQ6P0xKynHF4jdHm_SDfaPQe2z6gurPTkRDPYVOMZLPmhxCuv6w/s640/IMG20210726151240.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmcYX-yLKuZrbUVYUErsqpwy1JCRl9H1ee6Zvzu_NOpEuLrDQgbwysuWZGwVx28_zNX7S13rNoXcF5HJfRxaWoh_mPQQ6P0xKynHF4jdHm_SDfaPQe2z6gurPTkRDPYVOMZLPmhxCuv6w/w640-h288/IMG20210726151240.jpg" width="640" /></a></div>Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas, Penandatanganan pengikatan (Perjanjian Pinjaman Nomor SPK 102051520/BPR-KOT/UM/V1/2016 tanggal 13 Juni 2016 tidak dilengkapi dokumen asli jaminan dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan memperkaya IDA RIYANI sejumlah Rp600.000,000 (enam ratus juta rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:<br /><br />PD. BPR Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (1006) adalah milik Pemerintah Kota Kediri.<br /><br />PD. BPR Kota Kediri memberi pelayanan berdasarkan produk yaitu tabungan, deposito berjangka, pinjaman yang diterima dan penyaluran kredit pada pihak ketiga. Penyaluran kredit ada 6 (enam) kategori salah satunya kredit umum diperuntukkan bagi pedagang, sektor industri rumah tangga sebagai modal kerja. Bahwa Terdakwa selaku Account Officer (AO)/ Marketing PD BPR Kota Kediri memiliki tugas diantaranya: 1) Melakukan sosialisasi kepada nasabah-nasabah potensial. 2) Menganalisis kemungkinan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah. 3) Meneliti calon debitur. 4) Memonitor kondisi usaha debitur. 5) Memonitor penggunaan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. 6) Melakukan penagihan tunggakan secara intensif atas tunggakan kewajiban debitur dan membuat surat-surat teguran (pemberitahuan, peringatan, proses APHT dan lain-lain). 7) Menjalankan dan melakukan penelitian nasabah/calon nasabah yang bertransaksi sesuai prinsip mengenal nasabah.<br /><br />Pada sekira awal tahun 2016, SUGIANTO selaku Direktur Utama PD BPR Kota Kediri memberikan target kepada seluruh marketing termasuk Terdakwa untuk dapat menyalurkan kredit (pinjaman) sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap bulan. Guna menindaklanjuti target tersebut, Terdakwa mencari informasi siapa-siapa saja yang bisa menjadi calon nasabah kredit.<br /><br />Pada sekira bulan Mei 2016, Terdakwa menemui AGUS MARDIYANTO dan mendapatkan informasi bahwa IDA RIYANI mau mengajukan kredit di BPR Kota Kediri. Kemudian Terdakwa beberapa kali menemui IDA RIYANI di warung IDA RIYANI yang terletak di Jalan Anyelir Nomor 18 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri untuk menawarkan kredit (pinjaman).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDynksK9kHnwWe4kKMI_XORWKf_fB8hkt_wfTCrF8mw5jMNHEtp7ZknaX4raL3sHYKMiNK-hogpDmgZVi5D1hYbo7AlgmOLSZvkQ1hjYlv4shpxvYPtHK5_T1j2v2OsIYf87JPmIGsDkI/s898/IMG20210809125431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="898" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDynksK9kHnwWe4kKMI_XORWKf_fB8hkt_wfTCrF8mw5jMNHEtp7ZknaX4raL3sHYKMiNK-hogpDmgZVi5D1hYbo7AlgmOLSZvkQ1hjYlv4shpxvYPtHK5_T1j2v2OsIYf87JPmIGsDkI/w640-h330/IMG20210809125431.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat Terdakwa datang ketiga kalinya di warung IDA RIYANI, kemudian IDA RIYANI menyampaikan bahwa dirinya berminat untuk mengajukan pinjaman, akan tetapi sertifikat tanah atas nama dirinya sedang menjadi jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk kredit atas nama orang tuanya (SUWARNO) dan diperlukan uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk menutup pinjamannya.<br /><br />Atas penyampaian IDA RIYANI tersebut, Terdakwa menyampaikan nanti akan diuruskan kreditnya termasuk take over kredit ke BPR Hamindo Natamakmur Pare.<br /><br />Selang beberapa waktu setelah pertemuan ketiga tersebut, Terdakwa menghubungi IDA RIYANI agar menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit. Selanjutnya IDA RIYANI mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit, namun IDA RIYANI tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya: 1). Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena IDA RIYANI sudah berpisah secara agama sejak tahun 2015. 2). Tidak memiliki dokumen mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit.<br /><br />Untuk mengatasi kesulitan tersebut, IDA RIYANI kemudian menemui Sdr. AGUNG (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare yang memproses pinjaman atas nama orang tua IDA RIYANI) agar dibantu mengambilkan copy berkas-berkas pendukung pengajuan kredit BPR Hamindo Natamakmur Pare, seperti copy KTP, copy KK, copy Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan copy Buku Nikah. Selain itu, Terdakwa juga meminta IDA RIYANI untuk membuat surat keterangan harga tanah yang akan dijadikan jaminan.<br /><br />Selanjutnya, untuk menaikkan nilai harga tanah yang akan dijaminkan, IDA RIYANI menemui AKHMAD WAHYUDIONO selaku Kepala Desa Tulungrejo untuk membuat surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368" An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Per Ru,<br /><br />Padahal kenyataanya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARDAH.<br /><br />Pada tanggal 25 Mei 2016, IDA RIYANI menyerahkan syarat-syarat permohonan kredit kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi formulir permohonan kredit. Setelah itu ditandatangani oleh IDA RIYANI sebagaimana tertulis di Formulir Pendafttaran Kredit mengajukan permohonan sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan kegunaan untuk menambah homestay dengan jangka waktu pinjaman selama 46 bulan, jaminan SHM Nomor 3812 seluas 368m atas nama Ida Riyani. Terdakwa memasukkan berkas permohonan kredit ke bagian admin untuk dicatat di buku register permohonan kredit.<br /><br /> Setelah berkas permohonan kredit diregister, maka berkas permohonan diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan survey terkait calon nasabah berdasarkan 6C yaitu Character, Capacity, Condition of Economic, Capital, Coleteral, Cash Flow.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ03FunY9ZEB3-AnFcEQgT2xQDyxr_eohxHf-iFkrd29J-Kmj0QxgcPPcO00Yu6aLAMUiXX4vZE7xzFJ3jUGY2lFNBfHmTYNAtAjnwhT1_pLuuAo2kuimSV7pErdlwnidsop7OCPlfJeE/s288/IMG20210809125416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="270" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ03FunY9ZEB3-AnFcEQgT2xQDyxr_eohxHf-iFkrd29J-Kmj0QxgcPPcO00Yu6aLAMUiXX4vZE7xzFJ3jUGY2lFNBfHmTYNAtAjnwhT1_pLuuAo2kuimSV7pErdlwnidsop7OCPlfJeE/w600-h640/IMG20210809125416.jpg" width="600" /></a></div>Untuk memenuhi target sesuai perintah Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri, Terdakwa berupaya agar permohonan kredit IDA RIYANI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus Juta rupiah) mendapat persetujuan, maka Terdakwa melakukan survey tanpa menerapkan prinsip 6C yaitu Terdakwa mengetahui bahwa IDA RIYANI sudah berpisah dengan suami, namun tetap mengajukan kredit seolah-olah sudah diketahui suaminya,<br /><br /> Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan crosschek di Kantor Desa tentang kebenaran surat harga tanah yang tanpa dilengkapi tanggal, kop surat dan logo Pemerintah Kabupaten Kediri karena surat tersebut menjadi dasar untuk perhitungan taksasi jaminan.<br /><br /> Selanjutnya, Terdakwa dalam membuat Analisa Kredit Usaha Ida Riyani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti yang valid sebagai berikut :<br /><br />1). Usaha kamar kost sejumlah 30 kamar dengan harga sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan, ternyata IDA RIYANI hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulannya,; 2) Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.<br /><br /> 3). Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368" An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Per Ru, padahal kenyataanya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARDAH.<br /><br /> 4). Selain itu dalam proposal kredit yang diajukan tidak dilengkapi data rencana biaya pembangunan homestay dan keterangan status jaminan yang masih terikat dengan pihak lain yaitu sebagai jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare.<br /><br /> Pada sekira bulan Juni 2016, dilakukan rapat Credit Committee yang diikuti oleh Terdakwa, Adri Yanto (selaku Kabag Marketing), Suhandiyono (Direktur) dan Sugianto (Direktur Utama). Pada rapat tersebut dibahas bahwa IDA RIYANI merupakan calon nasabah yang memiliki resiko besar apabila diberikan pinjaman sebagai berikut:<br /><br /> 1). Dalam permohonan kredit, rencana penggunaan pinjaman adalah untuk pembangunan homestay, namun credit comitte mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang di BPR Hamindo Natamakmur Pare (takeover):<br /><br /> 2). Jaminan tanah SHM 3812 milik IDA RIYANI masih terikat dengan BPR Hamindo Natamakmur Pare atas nama SUWARNO (orang tua IDA RIYANI) yang mana pembayaran angsuran bunga tersendat terhitung sejak bulan Pebruari 2016 sampai bulan Mei 2016.:<br /><br /> 3). Dalam permohonan pinjaman tidak dilampirkan RAB untuk pembangunan homestay sebagai rencana penggunaan pinjaman sebagaimana persyaratan pencairan kredit,<br /><br /> 4). Bahwa sebenarnya credit comitte mengetahui bahwa IDA RIYANI tidak mempunyai kemampuan bayar terhadap pinjaman yang akan disetujui karena dilakukan mark up terhadap jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil sewa kamar kost dan warungnya.<br /><br />Agar permohonan kredit disetujui, kondisi-kondisi tersebut diatas tidak dituangkan dalam Berita Acara Credit Comitte. Pada akhirnya credit comitte tetap menyetujui permohonan kredit IDA RIYANI sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, bahwa penyaluran kredit diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dengan persetujuan 3 orang Dewan Pengawas.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2TEtld_mziyKqom8JVoXlOji_5rr9EKY28CEn0HsEcTl9M_3j8WOO6fgV5ruAvuZQ_W7K8KLELmaiQHwkTU8Rv56as98CVKgSZ0iPUnOJzxq3uJCe0sLwjVVDRisnhq79sAHQ0UXzoBY/s1330/IMG20210809123201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2TEtld_mziyKqom8JVoXlOji_5rr9EKY28CEn0HsEcTl9M_3j8WOO6fgV5ruAvuZQ_W7K8KLELmaiQHwkTU8Rv56as98CVKgSZ0iPUnOJzxq3uJCe0sLwjVVDRisnhq79sAHQ0UXzoBY/w640-h288/IMG20210809123201.jpg" width="640" /></a></div>Setelah mendapat persetujuan credit comitte, berkas permohonan kredit diserahkan ke bagian administrasi kredit untuk mempersiapkan berkas Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan. Akad kredit dapat dilakukan apabila persyaratan kredit telah lengkap termasuk barang jaminan Asli berada di PD. BPR Kota Kediri.<br /><br /> Terdakwa mengetahui bahwa jaminan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3812 seluas 368m atas nama Ida Riyani masih berada di BPR Hamindo Natamakmur Pare, namun Terdakwa meminta bagian admin untuk mempersiapkan pelaksanaan akad kredit dan bisa mencairkan sebagian pinjaman yang akan digunakan IDA RIYANI untuk melunasi pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur Pare.<br /><br /> Pada tanggal 13 Juni 2016. Terdakwa memerintahkan IDA RIYANI untuk datang menandatangani akad kredit. Selain itu Terdakwa juga meminta IDA RIYANI untuk mengajak adik laki-lakinya (HARIYANTO) untuk menandatangani akad kredit atas nama suami IDA RIYANI.<br /><br /> Pada tanggal 13 Juni 2016, IDA RIYANI bersama HARIYANTO bertempat di PD. BPR Kota Kediri menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor: 102051520/BPR KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pengakuan Hutang Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, dimana HARIYANTO yang seolah-olah sebagai suami IDA RIYANI dengan ketentuan: Jumlah pinjaman : Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) Jangka waktu 48 bulan, Pengikatan I. 13 Juni 2016, Pembayaran 13 Juli 2016 sjd 13 Juni 2020, Jaminan 1 Sebidang tanah SHM 3812 seluas 368m An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.<br /><br />Setelah menandatangani akad kredit, IDA RIYANI menerima uang realisasi dari kasir hanya sebagian yakni sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi pinjaman orang tua IDA RIYANI di BPR Hamindo Natamakmur Pare dengan diantarkan oleh Terdakwa.<br /><br /> Setelah menerima Sertifikat Asli, IDA RIYANI menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu IDA RIYANI menerima sisa uang realisasi pinjaman dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dilakukan pemotongan sebesar Rp38.289.500 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk biaya asuransi, tabungan, materai, notaris.<br /><br /> Sehingga uang yang diterima oleh IDA RIYANI sejumlah Rp211.710.500 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Dari uang sejumlah Rp211.710.500 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit yakni sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai fee pemberian kredit dan sisanya digunakan oleh IDA RIYANI untuk membiayai kehidupan sehari-hari IDA RIYANI.<br /><br /> Setelah IDA RIYANI menerima uang pinjaman, IDA RIYANI tidak pernah melakukan angsuran pinjaman kepada PD. BPR Kota Kediri atas kredit yang diterimanya, dan sesuai data di PD. BPR Kota Kediri, debitur atas nama Ida Riyani per tanggal 28 Oktober 2020 memiliki kewajiban sejumlah Rp2.476.601.278 (dua miliar empat ratus juta tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).<br /><br /> Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan CREDIT COMMITTEE PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama serta IDA RIYANI selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Pokok-Pokok Ketentuan Umum (bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP/Tahun 2011, Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg33MRl0rStrFsvuOU9X8pL-3snMl-NnWGPWI8xVvwNoWHwLdJpkyrxYQnK2-HiWD-unIxyBoVec0oAS734dVLw_HhLR4t8hwwSnlMbzGlvP0-SP6oMmKX_gMbCc0_fnZIwaLxyBSkpNF4/s898/IMG20210809125431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="898" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg33MRl0rStrFsvuOU9X8pL-3snMl-NnWGPWI8xVvwNoWHwLdJpkyrxYQnK2-HiWD-unIxyBoVec0oAS734dVLw_HhLR4t8hwwSnlMbzGlvP0-SP6oMmKX_gMbCc0_fnZIwaLxyBSkpNF4/w640-h330/IMG20210809125431.jpg" width="640" /></a></div>Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi Iv. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas, Penandatanganan pengikatan (Perjanjian Pinjaman Nomor SPK 102051520/BPR-KOT/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tidak dilengkapi dokumen asli jaminan merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Perkreditan PD. BPR Kota Kediri yang seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu :<br /><br />1. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor : 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga :<br /><br /> huruf B : Tata cara pengajuan kredit angka 6. “ AO membuat analisa kredit dengan mencantumkan keterangan yang sebenarnya dari kondisi termasuk biaya hidup calon debitur dan bertanggung jawab atas kebenaran analisa yang dibuat dan melancarkan angsuran kreditnya".<br /><br />huruf I : Analisa Kredit dan Jaminana, huruf a. Analisa Kredit “ Analisa kredit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh AO dan atau analisis kredit untuk mengevaluasi data-data yang diperoleh dari nasabah, disertai dengan rekomendasi yang dituangkan dalam proposal kredit (sesuai dengan shot form proposal kredit)”.<br /><br />2. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkkreditan Rakyat Kota Kediri Nomor 054 Tahun 2013 tentang Perkreditan, Point Kesatu “Memberikan kewenangan batasan/limit kredit sebagai berikut “, butir 4. Direktur Utama diatas Rp. 100.000.000,00,(seratus juta rupiah) maksimal diatas Rp. 150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila diatas Rp. 150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan 3 Dewan Pengawas",<br /><br />3. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri  romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga : huruf M. Prosedur Analisis Dokumentasi Kredit point b. Jaminan Kredit angka 4. “ Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis berada dalam kekuasaan calon debitur dan bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain”.<br /><br />Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA HARIANTO, S.E bersama-sama dengan CREDIT COMMITTEE PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama serta IDA RIYANI selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan memperkaya IDA RIYANI sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kota Kediri Cg. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi BPR Kota Kediri Rp600 Juta Di Vonis 4 Thn Penjara

#Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH belum memberi tanggapan terkait keterlibataan pihak lain, yaitu Agung (marketing BPR Ham...

»