Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">“Apakah Kedua Saksi bersama pihak lainnya akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 M ini?”</span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimtgPsTfeV12kFMtrP-oXkD41oRGrpV_-AUeQvrZkJmTbpeNLAYRtAA9ii9RHOnk-YvLJzEZG441rmr7GUDcjRt5OTvBqLkk57DAAzHyY7Gbo9OuWwps3_hTkCt_JvlBCLtKs7Yruzus/s1333/IMG20210810103437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimtgPsTfeV12kFMtrP-oXkD41oRGrpV_-AUeQvrZkJmTbpeNLAYRtAA9ii9RHOnk-YvLJzEZG441rmr7GUDcjRt5OTvBqLkk57DAAzHyY7Gbo9OuWwps3_hTkCt_JvlBCLtKs7Yruzus/w640-h288/IMG20210810103437.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Dua dari 5 saksi selaku Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang dihadirkan Tim JPU Kejari Kabupaten Malang ke hadapan Majelis Hakim di persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Selasa, 10 Agustus 2021) dalam  perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit dengan sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma lima puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 mengakui telah menerima uang sebanyak ratusan juta rupiah dari Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen<br /><br />Kedua saksi itu adalah Arif Afandi dan Reza Pahlevi selaku Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang terlibat dalam proses pengajuan Kredit Grouping dari Debitur inti, diantaranya Andi Pramono dan Dwi Budianto (Keduanya Terdakwa)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZOR8F6_EWkpTA64T47FQG8GeCHoNASDllUyHmo2C6L26iW5kynX45QYVwUmdWYN0VZ02uxJ4SFpUGIK7CA0C0zp10IAsNzoNxljBZ5uf36Zd2uMn_DJR0dcBf5XDqWAkTBx0b4uTN8hM/s1059/IMG20210810103301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="1059" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZOR8F6_EWkpTA64T47FQG8GeCHoNASDllUyHmo2C6L26iW5kynX45QYVwUmdWYN0VZ02uxJ4SFpUGIK7CA0C0zp10IAsNzoNxljBZ5uf36Zd2uMn_DJR0dcBf5XDqWAkTBx0b4uTN8hM/w640-h340/IMG20210810103301.jpg" width="640" /></a></div>Sebanyak 5 orang saksi termasuk Arif Afandi dan Reza Pahlevi yaitu Nova Lylyana, Yuninda dan Evy Winda (pegawai Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang) dihadirkan Tim JPU Kejari Kabuputen Malang untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Haim dalam persidangan terhadap 3 orang Terdakwa dalam Perkara Tndak Pidana Korupsi Kredit Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 yakni Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen,; Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan Dwi Budianto selaku Debitur (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), Selasa, 10 Agustus 2021<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada Selasa, 10 Agustus 2021, dalam sidang yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya adalah agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi (Arif Afandi, Reza Pahlevi, Nova Lylyana, Yuninda dan Evy Winda) untu Tiga Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST dan Dwi Budianto) yang dihadirkan Tim JPU Teguh Ananto, SH.MH dkk dari Kejari Kabupaten Malang kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sujarwati, SH dan Yuliana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa. Sementara Ketiga Terdakwa mengikuti persidangan melalui Teleconference dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatwa Timur Cabang Surabaya  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj17eHgDcTGk1ejTNVK3XbKqrJWC8MXNmbh00rLZlyy50ymu3CtGsyV7n-KDFK5Lxgu2YCKMAGJylxgISxTlAP3OZhRwlTFZ5XtqZKUX8pQyZ9O6jObvDPoBMxBVtL0oWHZGoofPAlWWe4/s1333/IMG20210810103437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj17eHgDcTGk1ejTNVK3XbKqrJWC8MXNmbh00rLZlyy50ymu3CtGsyV7n-KDFK5Lxgu2YCKMAGJylxgISxTlAP3OZhRwlTFZ5XtqZKUX8pQyZ9O6jObvDPoBMxBVtL0oWHZGoofPAlWWe4/w640-h288/IMG20210810103437.jpg" width="640" /></a></div>Di persidangan dihadapan Majelis Hakim, atas pertanyaan Widya Ruchiatna Heriani selaku Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen), saksi Arif Afandi dan Reza Pahlevi mengaakui telah menerima uang sebaanyak raatusan juta rupiah dari Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Terima antara 5 sampai 10 juta. Tapi sudah saya kembalikan karena kredit bermasalah,” Jawab Arif kepada Majelis Hakim atas pertanyaan PH terdakwa<br /><br />Saat Widya menanyakan bukti pengembalian yang dimaksud, saksi Arif tiba-tiba “bisu” alias tak bisa menjawab. Sementara saksi Reza juga mengakui terima duit dari Ridho<br /><br />“Saya pernah menerima fee dari proseskredit yang saya kerjakan, saya terima dari Pak Ridho. Dari Dwi Budiono, Debitur saya dikasi lima juta seagai terima kasih,” jawab Reza kepada Majelis Hakim atas pertanyaan PH terdakwa<br /><br />Keduanya mengkui diperintah Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk memproses pengajuan Kredit. Alasan saksi, karena ada tekanan dan takut di pindah<br /><br />“Seacara tidak langsung. Dulu ada yang tidak mengerjakan, langsung di pindah,”<br /><br />Terkait pihak yang berwenng melakukan pengecekan jaminan tambahan agunan, saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang berhak melakukan pengecekan adalah Tim Supervisi Kredit sebagai Tim Penilai, yaitu Prambono Ardiansyah, Sony Prasetya, Fitroh Ahmad Saiku  <br /><br />Apa yang disampaikan saksi Reza dan Arif di persidangan terkait jumlah duit yang diterimanya, tidak sama dengan keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di penyidikan. Hal itu disampaikan Widya Ruchiatna Heriani selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto kepada beritaakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />“Keterangannya nggak sama. Dalam BAP, saksi Reza mengakui menerima Rp350 juta. sedangkan saksi Arif mengaki menerima Rp250 juta. katanya sudah dikembalikan, saya tanya buktinya kan tidak bisa jawab,” kata Widya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOw1QYs9n1tqZM7tMRVzbK6tcg9ozdy4FbAEYQ0tXY53H0f_VelwoBQWqKveM-YhvLt6TtXr3074Iuj9oYJJwasZ0oKqONpC27LoJL1CRsyrvFRqf3lDlLKUdxFHvQPkY-lCI4rlDgG8/s1366/IMG20210810103519.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOw1QYs9n1tqZM7tMRVzbK6tcg9ozdy4FbAEYQ0tXY53H0f_VelwoBQWqKveM-YhvLt6TtXr3074Iuj9oYJJwasZ0oKqONpC27LoJL1CRsyrvFRqf3lDlLKUdxFHvQPkY-lCI4rlDgG8/w640-h288/IMG20210810103519.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi dipersidangan, tidak jauh beda dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu bahwa saksi tetap memproses pengajuan Kredit yang ‘bermasalah’ dan menerima uang sebagai ucapan terima kasih.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kedua Saksi (Reza dan Arif) bersama pihak lainnya, yaitu  Dhonny Aryan Darma Putra selaaku Analis, Tim Supervisi Kredit sebagai Tim Penilai kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Prambono Ardiansyah, Sony Prasetya (selaku Supervisi Kredit) dan Fitroh Ahmad Saiku  sebagai Staf Service Guality Insurance bagian Administrasi dan Pelaporan yang berwenang melakukan pengecekan kepastian legalitas kepemilikannya jaminan tambahan yang diajukan Debitur akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 M ini? <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Baimana pula dengan Debitur lainnya seperti Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi. Lalu siapa Abdul Najib yang menjadi perantara antara Andi Pramono (Terdakwa) selaku Dibitur dengan M. Ridho Yunianto selaku Kepala Cabang dan Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Kredit Bangk Jatim Cabang Kepanjen? Apakah akan bernasib sama dengan Dua Debitur (Andi Pramono dan Dwi Budianto) yang sudah menjadi Terdakwa?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglCzqqwPcZzTnuQfRSV_Y0XnxBGSumcISREU3idi5Qck91r_T1iVMg6aPPFwdw8xJoAEXRkCODVufAzQabC8jG4yqpWuEBMe8CW1F0ot2L18BXMCKx7BqNDSOY_O9eBMEYcZEJmcheyBs/s1333/IMG20210810103336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglCzqqwPcZzTnuQfRSV_Y0XnxBGSumcISREU3idi5Qck91r_T1iVMg6aPPFwdw8xJoAEXRkCODVufAzQabC8jG4yqpWuEBMe8CW1F0ot2L18BXMCKx7BqNDSOY_O9eBMEYcZEJmcheyBs/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Bandingkan....</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kasus Korupsi Kredit Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang ini tidak jauh beda dengan perkara Korupsi Kredit Modal Kerja di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya tahun 2010 – 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp52.300.000.000, dan perkara Korupsi Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan  Kredit Usaha Tani (KUT) di Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 45.885.166.385,15 (Semua terdakwa dalam Kedua kasus ini dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta sudah inckrah) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang terseret dalam perkara Korupsi Kredit Modal Kerja di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya tahun 2010 – 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp52.300.000.000 adalah Kepala Cabang (Bagoes Soeprayogo), Penyelia (Tony Baharawan) an 4 Analis (IGN Bagus Suryadharma, Heny Setiawati, Deddy Putra Mahardhika dan Awang Diantara)<br /><br />Kemudain Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (Debitur), Carolina Gunadi, istri Yudi Setiawan (Direktur CV. Pustaka dan CV Kharisma Pembina Ilmu) dan 4 Direktur perusahaan yang namanya dicatut oleh Yudi Setiawan yang juga karyawannya (Direktur CV Direktur Pustaka Cipta Ilmu, Direktur CV Aneka Raya, Direktur CV Bangun Jaya, dan Direktur CV Aneka Pustaka Ilmu)<br /><br />Sesuai fakta yang terungka dalam persidangan, bahwa keterlibatan 4 Analisis Bank Jatim Cabang HR. Muhammad adalah karena turut menandatangani dokumen, sekalipun duit sudah lebih dahulu dicairkan kepada Debitur barulah dokumen itu diserahkan ke Analisi<br /><br />Kemudian yang terseret dalam perkara Korupsi Kredit KUR dan  KUT di Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 45.885.166.385,15 adalah Kepala Cabang (Bambang Waluyo), Analisis (Heru Cahyo) dan Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili serta Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Debitur (Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tanu Bareng Jombang)<br /><br />Sesuai fakta yang terungka dalam persidangan, bahwa keterlibatan 9 Analisis ini adalah karena turut menandatangani dokumen pengajuan kredit, walaupun para Analisis ini mengetahui bahwa kelengkapakan dokumen dan agunan kredit tidak sesuai fakta. Namun tetap mereka tandatangani dengan alasan atas perintah pimpinan atau Kepala Cabang, yang mengatakan “Jangan lihat dokuemnnya tetapi lihat siapa yang bawa”.<br /><br />Nah, melihat kronologis dari Kedua perkara diatas dengan kasus perkara Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang ini, apakah Analisis dan pihak lain yang terlibat dalam perkara dugaan Korupsi Kredit Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen akan terseret sebagai tersangka ? Atau mereka hanya cukup sebagai penonton saja ?<br /><br />Sebab, dari pengamatan Wartawan beritakorupsi.co, beberapa kasus kredit Bank milik negara seperti BRI maupun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Analisis tak ada yang terseret sebagai tersangka.<br /><br />Sekalipun pihak Kejaksaan mengatakan, akan menunggu putusan dari Majelis Hakim. Pertanyaannya. Siapa yang punya kewenangan penuh untuk menyeret seseorang yang terlibat dalam perkara pidana Khususnya Korupsi ke Persidangan? Apakah Majelis Hakim atau Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan seseoarang saksi menjadi Tersanka, maka “ceriat” tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi akkan berbeda dari fakta yang sebenarnya. <br /><br />Dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusannya. Bahkan ada yang di SP3 kan alias dihentikan, salah satunya adalah Kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan kampus UIN Malang dan Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 miliyar. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta

“Apakah Kedua Saksi bersama pihak lainnya akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179...

»

Dua Terdakwa Korupsi BPR Kota Kediri Rp600 Juta Di Vonis 4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">#Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH belum memberi tanggapan terkait keterlibataan pihak lain, yaitu Agung (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare),  Andri Yanto (Kabag Pemasaran PD BPR Kota Kediri), Suhandiyono (Direktur PD BPR Kota Kediri) dan Sugianto selaku Direktur Utama serta Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo </span></h3></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiHMOc1lGmQy6T_4GByIo4XlsCLIMmid9XQ8PTVluIgYnU85lzjVFt_-EEI2iXkmIMMHJuiRONO-h9mZfAj61tgmHUbm_kwuxQJh0Rjl8CdvnGUKytQRhWVTB80roUy30u0qM7u_L4vIc/s1334/IMG20210809123054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiHMOc1lGmQy6T_4GByIo4XlsCLIMmid9XQ8PTVluIgYnU85lzjVFt_-EEI2iXkmIMMHJuiRONO-h9mZfAj61tgmHUbm_kwuxQJh0Rjl8CdvnGUKytQRhWVTB80roUy30u0qM7u_L4vIc/w640-h288/IMG20210809123054.jpg" width="640" /></a></p></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – <br /></b></span>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 09 Agustus  2021), menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Dua Terdakwa (Perkara terpisaha) yaitu Indra Harianto, S.E selaku Account Officer (AO) Marketing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri dan Terdakwa Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) denda sebesar Rp50 juta subsidair subisidair 3 (tiga) bulan kurung, serta hukuman tambahan terhadap Terdakwa Ida Riyani untuk membayar uang pengganti (UP) Rp600 juta (uang sebesar Rp5 juta dan SHM yang didita oleh Jaksa akan diperhitungkan sebagai uang pengganti) subsidair 5 (lima) bulan penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit “Fiktif” pada tahun 2016 yang merugikan keuangan negara Cg. Pemerintah Kota Kediri Cg. PD BPR Kota Kediri sejumlah Rp600.000.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-96/PW13/5/2021<br /><br /> Kedua Terdakwa (Indra Harianto, S.E dan Ida Riyani) melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwZM71XpSO1zLyBrTqlb_8ifUSLLrL224J9qZLr0YgvV91PHnEE8w5Q5j8A-jiyTW17ecTjTG1f5ad2L6P_sOX4o7m7_hxlp_DNau3rksWs3Q0_S74M3q1zvHb1sbwB0Av5Ym42roMfzw/s640/IMG20210726150826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwZM71XpSO1zLyBrTqlb_8ifUSLLrL224J9qZLr0YgvV91PHnEE8w5Q5j8A-jiyTW17ecTjTG1f5ad2L6P_sOX4o7m7_hxlp_DNau3rksWs3Q0_S74M3q1zvHb1sbwB0Av5Ym42roMfzw/w640-h288/IMG20210726150826.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Ida Riyani (kiri) dan Terdakwa Indra Harianto, S.E</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"> Hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Indra Harianto, S.E dan Ida Riyani) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda pembacaan Putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota  yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH dan Erlyn Suzana Rahmawati, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Kedua Terdakwa, yaitu dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesai) dan Nata Saeha Saputra maupun Tim JPU Nur Ngali, SH., MH dkk dari Kejari Kota Kediri. Sementara Keduaa Terdakwa mengikuti persidangan melalui Teleconference dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Kediri karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br /> Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada sekira bulan Mei 2016, Terdakwa Indra Harianto, S.E menemui Agus Murdiyanto dan mendapatkan informasi bahwa Ida Riyani mau mengajukan kredit di BPR Kota Kediri. Kemudian Terdakwa beberapa kali menemui Ida Riyani di warung milik  Ida Riyani yang terletak di Jalan Anyelir Nomor 18 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri untuk menawarkan kredit (pinjaman).<br /><br /> Pada saat pertemuan ketiga kalinya, Terdakwa Indra Harianto, S.E menghubungi Ida Riyani agar menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit, namun Ida Riyani  tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya: 1. Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena Ida Riyani sudah berpisah secara agama sejak tahun 2015. 2. Tidak memiliki dokumen mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit.<br /><br /> “Untuk mengatasi kesulitan tersebut, lanjut Majelis Hakim, Ida Riyani  kemudian menemui Agung selaku marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare yang memproses pinjaman atas nama orang tua Ida Riyani agar dibantu mengambilkan copy berkas-berkas di BPR Hamindo Natamakmur Pare seperti copy KTP, copy KK, copy Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan copy Buku Nikah,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakkan, bahwa Terdakwa Indra Harianto, S.E bersama-sama dengan Credit Committee PD BPR Kota Kediri yaitu Andri Yanto selaku Kabag Pemasaran, Suhandiyono selaku Direktur, Sugianto selaku Direktur Utama serta Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit yang tidak sesuai dengan kondisi riil <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR39HPujNDqdROZDDbCRAtR4ByGAUns8ad_ALy7SS5h_oGLEZt3Ba4DjMOcrQlw_eOhuL0Alsynv_EpJ3GK7UrwFU7SRm5zVf8FLVA4zTX-SIhHJqoA4birU_etNB29F6MPhowlRYiIZY/s1334/IMG20210809123107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR39HPujNDqdROZDDbCRAtR4ByGAUns8ad_ALy7SS5h_oGLEZt3Ba4DjMOcrQlw_eOhuL0Alsynv_EpJ3GK7UrwFU7SRm5zVf8FLVA4zTX-SIhHJqoA4birU_etNB29F6MPhowlRYiIZY/w640-h288/IMG20210809123107.jpg" width="640" /></a></div>Agar permohonan kredit disetujui, kondisi-kondisi tersebut diatas tidak dituangkan dalam Berita Acara Credit Committee. Pada akhirnya credit comitte tetap menyetujui permohonan kredit Ida Riyani sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas,” ujar Majelis Hakim<br /><br />“Data mengenai kamar kos milik terdakwa dibaut sebaanyak 32 kamar dengan harga per kamar per bulan sebesar 1 jura rupiah. Padahal kenyataannya, kamar kos milik terdakwa hanya sebanyak 18 kamar dengan harga per kamar per bulan sebesar Rp 200 ribu rupiah,” beber  Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menjelaskan, bahwa perbuatan Indra Harianto, SE bersama-sama dengan Credit Committee PD BPR Kota Kediri yaitu Andri Yanto selaku Kabag Pemasaran, Suhandiyono selaku Direktur, Sugianto selaku Direktur Utama serta Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri telah memperkaya diri Terdakwa Indra Harianto, SE sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Ida Riyani senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kota Kediri Cg. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Indra Harianto, SE (dan Ida Riyani) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” kata Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwuVeBV5vZh9AX4P4INq2xZGlMU_Q8hojrBkxcTK5VZ7fPgMr7tR7Ke1IABmUtLFolp37CalrWAihUXmk4Nuc4WryYjb7bZftwg3lKDL_VvyWXI6nkH2B-ErRGFPifPNO7dt1Q4_vmWg/s600/IMG_20210809_125604.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="380" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwuVeBV5vZh9AX4P4INq2xZGlMU_Q8hojrBkxcTK5VZ7fPgMr7tR7Ke1IABmUtLFolp37CalrWAihUXmk4Nuc4WryYjb7bZftwg3lKDL_VvyWXI6nkH2B-ErRGFPifPNO7dt1Q4_vmWg/w406-h640/IMG_20210809_125604.jpg" width="406" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan terkait pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak<br /><br /> “MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Indra Harianto, S.E (dan Terdakwa Ida Riyani) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair :<br /><br /> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Harianto, S.E dengan pidana penjara selama 4 (emppat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan : 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Indra Harianto, S.E sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan kurungan. 4. Menetapkan Uang sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dirampas untuk Negara,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br /> Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap terdakwa Ida Riyani. ”1 (Satu). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Riyani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ; <br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ida Riyani sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; <br /><br />3. Menghukum Terdakwa Ida Riyani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp600 juta, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; 4. (Menetapkan uang sebesar Lima juta rupiah Rp5.000.000) dan SHM 3812 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir pembacaan surat putusannya<br /> <br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Indra Harianto, S.E langsung mengatakan menerima. Sedangkan Terdakwa Ida Riyani masih pikir-pikir. Sementara JPU Kejari Kota Kediri juga mengatakan pikir-pikir.<br /><br />“Terhadap terdakwa Indra Harianto, S.E dan Ida Riyani, kami pikir-pikir,” kata JPU Ribut.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhso7s_h2wPgE33w-qpNsNhyphenhyphenmUV7W7IM-P8aWoZEB27ra4_XRdv62dpMHZyisUxiPbWY-kyaUS1hzBa_2PeiyhBDim1SziIAM6EYJb9gFnG2V2uedUNVZyeu-19UN7TEXJmpDbpaeEpvUE/s640/IMG20210726151231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhso7s_h2wPgE33w-qpNsNhyphenhyphenmUV7W7IM-P8aWoZEB27ra4_XRdv62dpMHZyisUxiPbWY-kyaUS1hzBa_2PeiyhBDim1SziIAM6EYJb9gFnG2V2uedUNVZyeu-19UN7TEXJmpDbpaeEpvUE/w640-h288/IMG20210726151231.jpg" width="640" /></a></div>Terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, diataranya Agung (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare), Andri Yanto (Kabag Pemasaran PD BPR Kota Kediri), Suhandiyono (Direktur PD BPR Kota Kediri) dan Sugianto selaku Direktur Utama karena diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen pengajuan Kredit serta Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang membuat surat keterangan harga nilai tananh milik Terdakwa Ida Riyani, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH<br /><br />Sementara pada pekan lalu (Senin, 26 Juli 2021) seusai sidang tuntutan, Nur Ngali, SH., MH mengatakan, terkait pihak-pihak lain akan menunggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />“Untuk pengembangan kasus ini, kita tunggu nanti putusan Hakim. Kalau Uang Pengganti, ada uang yang dititipakan oleh terdakwa sebesar 5 juta rupiah dan Sertifikat Hak Milik, nilainya lebih besar dari jumlah kerugian negara. Jadi itu nanti akan dilelang sebagai uang pengganti kerugian negara. Sisanya akan dikembalikan kepada terdakwa,” kata Nur Ngali, SH., MH (Senin, 26 Juli 2021)<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa Terdakwa INDRA HARIANTO, S.E, selaku Account Officer (AO) Marketing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri bersama-sama dengan CREDIT COMMITTEE PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama serta IDA RIYANI selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri berdasarkan dokumen Akad Kredit Nornor: 1020515/BPR Tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani dihadapan Notaris FARIDIANTO LAKSONO PUTRO, SH.MKn,<br /><br />Pada waktu antara bulan Mei 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor PD BPR Kota Kediri Jalan Erlangga Nomor 3 Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6 huruf I huruf a, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmcYX-yLKuZrbUVYUErsqpwy1JCRl9H1ee6Zvzu_NOpEuLrDQgbwysuWZGwVx28_zNX7S13rNoXcF5HJfRxaWoh_mPQQ6P0xKynHF4jdHm_SDfaPQe2z6gurPTkRDPYVOMZLPmhxCuv6w/s640/IMG20210726151240.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmcYX-yLKuZrbUVYUErsqpwy1JCRl9H1ee6Zvzu_NOpEuLrDQgbwysuWZGwVx28_zNX7S13rNoXcF5HJfRxaWoh_mPQQ6P0xKynHF4jdHm_SDfaPQe2z6gurPTkRDPYVOMZLPmhxCuv6w/w640-h288/IMG20210726151240.jpg" width="640" /></a></div>Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas, Penandatanganan pengikatan (Perjanjian Pinjaman Nomor SPK 102051520/BPR-KOT/UM/V1/2016 tanggal 13 Juni 2016 tidak dilengkapi dokumen asli jaminan dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan memperkaya IDA RIYANI sejumlah Rp600.000,000 (enam ratus juta rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:<br /><br />PD. BPR Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (1006) adalah milik Pemerintah Kota Kediri.<br /><br />PD. BPR Kota Kediri memberi pelayanan berdasarkan produk yaitu tabungan, deposito berjangka, pinjaman yang diterima dan penyaluran kredit pada pihak ketiga. Penyaluran kredit ada 6 (enam) kategori salah satunya kredit umum diperuntukkan bagi pedagang, sektor industri rumah tangga sebagai modal kerja. Bahwa Terdakwa selaku Account Officer (AO)/ Marketing PD BPR Kota Kediri memiliki tugas diantaranya: 1) Melakukan sosialisasi kepada nasabah-nasabah potensial. 2) Menganalisis kemungkinan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah. 3) Meneliti calon debitur. 4) Memonitor kondisi usaha debitur. 5) Memonitor penggunaan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. 6) Melakukan penagihan tunggakan secara intensif atas tunggakan kewajiban debitur dan membuat surat-surat teguran (pemberitahuan, peringatan, proses APHT dan lain-lain). 7) Menjalankan dan melakukan penelitian nasabah/calon nasabah yang bertransaksi sesuai prinsip mengenal nasabah.<br /><br />Pada sekira awal tahun 2016, SUGIANTO selaku Direktur Utama PD BPR Kota Kediri memberikan target kepada seluruh marketing termasuk Terdakwa untuk dapat menyalurkan kredit (pinjaman) sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap bulan. Guna menindaklanjuti target tersebut, Terdakwa mencari informasi siapa-siapa saja yang bisa menjadi calon nasabah kredit.<br /><br />Pada sekira bulan Mei 2016, Terdakwa menemui AGUS MARDIYANTO dan mendapatkan informasi bahwa IDA RIYANI mau mengajukan kredit di BPR Kota Kediri. Kemudian Terdakwa beberapa kali menemui IDA RIYANI di warung IDA RIYANI yang terletak di Jalan Anyelir Nomor 18 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri untuk menawarkan kredit (pinjaman).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDynksK9kHnwWe4kKMI_XORWKf_fB8hkt_wfTCrF8mw5jMNHEtp7ZknaX4raL3sHYKMiNK-hogpDmgZVi5D1hYbo7AlgmOLSZvkQ1hjYlv4shpxvYPtHK5_T1j2v2OsIYf87JPmIGsDkI/s898/IMG20210809125431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="898" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDynksK9kHnwWe4kKMI_XORWKf_fB8hkt_wfTCrF8mw5jMNHEtp7ZknaX4raL3sHYKMiNK-hogpDmgZVi5D1hYbo7AlgmOLSZvkQ1hjYlv4shpxvYPtHK5_T1j2v2OsIYf87JPmIGsDkI/w640-h330/IMG20210809125431.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat Terdakwa datang ketiga kalinya di warung IDA RIYANI, kemudian IDA RIYANI menyampaikan bahwa dirinya berminat untuk mengajukan pinjaman, akan tetapi sertifikat tanah atas nama dirinya sedang menjadi jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk kredit atas nama orang tuanya (SUWARNO) dan diperlukan uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk menutup pinjamannya.<br /><br />Atas penyampaian IDA RIYANI tersebut, Terdakwa menyampaikan nanti akan diuruskan kreditnya termasuk take over kredit ke BPR Hamindo Natamakmur Pare.<br /><br />Selang beberapa waktu setelah pertemuan ketiga tersebut, Terdakwa menghubungi IDA RIYANI agar menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit. Selanjutnya IDA RIYANI mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit, namun IDA RIYANI tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya: 1). Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena IDA RIYANI sudah berpisah secara agama sejak tahun 2015. 2). Tidak memiliki dokumen mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit.<br /><br />Untuk mengatasi kesulitan tersebut, IDA RIYANI kemudian menemui Sdr. AGUNG (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare yang memproses pinjaman atas nama orang tua IDA RIYANI) agar dibantu mengambilkan copy berkas-berkas pendukung pengajuan kredit BPR Hamindo Natamakmur Pare, seperti copy KTP, copy KK, copy Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan copy Buku Nikah. Selain itu, Terdakwa juga meminta IDA RIYANI untuk membuat surat keterangan harga tanah yang akan dijadikan jaminan.<br /><br />Selanjutnya, untuk menaikkan nilai harga tanah yang akan dijaminkan, IDA RIYANI menemui AKHMAD WAHYUDIONO selaku Kepala Desa Tulungrejo untuk membuat surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368" An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Per Ru,<br /><br />Padahal kenyataanya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARDAH.<br /><br />Pada tanggal 25 Mei 2016, IDA RIYANI menyerahkan syarat-syarat permohonan kredit kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi formulir permohonan kredit. Setelah itu ditandatangani oleh IDA RIYANI sebagaimana tertulis di Formulir Pendafttaran Kredit mengajukan permohonan sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan kegunaan untuk menambah homestay dengan jangka waktu pinjaman selama 46 bulan, jaminan SHM Nomor 3812 seluas 368m atas nama Ida Riyani. Terdakwa memasukkan berkas permohonan kredit ke bagian admin untuk dicatat di buku register permohonan kredit.<br /><br /> Setelah berkas permohonan kredit diregister, maka berkas permohonan diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan survey terkait calon nasabah berdasarkan 6C yaitu Character, Capacity, Condition of Economic, Capital, Coleteral, Cash Flow.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ03FunY9ZEB3-AnFcEQgT2xQDyxr_eohxHf-iFkrd29J-Kmj0QxgcPPcO00Yu6aLAMUiXX4vZE7xzFJ3jUGY2lFNBfHmTYNAtAjnwhT1_pLuuAo2kuimSV7pErdlwnidsop7OCPlfJeE/s288/IMG20210809125416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="270" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ03FunY9ZEB3-AnFcEQgT2xQDyxr_eohxHf-iFkrd29J-Kmj0QxgcPPcO00Yu6aLAMUiXX4vZE7xzFJ3jUGY2lFNBfHmTYNAtAjnwhT1_pLuuAo2kuimSV7pErdlwnidsop7OCPlfJeE/w600-h640/IMG20210809125416.jpg" width="600" /></a></div>Untuk memenuhi target sesuai perintah Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri, Terdakwa berupaya agar permohonan kredit IDA RIYANI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus Juta rupiah) mendapat persetujuan, maka Terdakwa melakukan survey tanpa menerapkan prinsip 6C yaitu Terdakwa mengetahui bahwa IDA RIYANI sudah berpisah dengan suami, namun tetap mengajukan kredit seolah-olah sudah diketahui suaminya,<br /><br /> Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan crosschek di Kantor Desa tentang kebenaran surat harga tanah yang tanpa dilengkapi tanggal, kop surat dan logo Pemerintah Kabupaten Kediri karena surat tersebut menjadi dasar untuk perhitungan taksasi jaminan.<br /><br /> Selanjutnya, Terdakwa dalam membuat Analisa Kredit Usaha Ida Riyani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti yang valid sebagai berikut :<br /><br />1). Usaha kamar kost sejumlah 30 kamar dengan harga sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan, ternyata IDA RIYANI hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulannya,; 2) Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung.<br /><br /> 3). Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368" An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Per Ru, padahal kenyataanya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARDAH.<br /><br /> 4). Selain itu dalam proposal kredit yang diajukan tidak dilengkapi data rencana biaya pembangunan homestay dan keterangan status jaminan yang masih terikat dengan pihak lain yaitu sebagai jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare.<br /><br /> Pada sekira bulan Juni 2016, dilakukan rapat Credit Committee yang diikuti oleh Terdakwa, Adri Yanto (selaku Kabag Marketing), Suhandiyono (Direktur) dan Sugianto (Direktur Utama). Pada rapat tersebut dibahas bahwa IDA RIYANI merupakan calon nasabah yang memiliki resiko besar apabila diberikan pinjaman sebagai berikut:<br /><br /> 1). Dalam permohonan kredit, rencana penggunaan pinjaman adalah untuk pembangunan homestay, namun credit comitte mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang di BPR Hamindo Natamakmur Pare (takeover):<br /><br /> 2). Jaminan tanah SHM 3812 milik IDA RIYANI masih terikat dengan BPR Hamindo Natamakmur Pare atas nama SUWARNO (orang tua IDA RIYANI) yang mana pembayaran angsuran bunga tersendat terhitung sejak bulan Pebruari 2016 sampai bulan Mei 2016.:<br /><br /> 3). Dalam permohonan pinjaman tidak dilampirkan RAB untuk pembangunan homestay sebagai rencana penggunaan pinjaman sebagaimana persyaratan pencairan kredit,<br /><br /> 4). Bahwa sebenarnya credit comitte mengetahui bahwa IDA RIYANI tidak mempunyai kemampuan bayar terhadap pinjaman yang akan disetujui karena dilakukan mark up terhadap jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil sewa kamar kost dan warungnya.<br /><br />Agar permohonan kredit disetujui, kondisi-kondisi tersebut diatas tidak dituangkan dalam Berita Acara Credit Comitte. Pada akhirnya credit comitte tetap menyetujui permohonan kredit IDA RIYANI sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, bahwa penyaluran kredit diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dengan persetujuan 3 orang Dewan Pengawas.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2TEtld_mziyKqom8JVoXlOji_5rr9EKY28CEn0HsEcTl9M_3j8WOO6fgV5ruAvuZQ_W7K8KLELmaiQHwkTU8Rv56as98CVKgSZ0iPUnOJzxq3uJCe0sLwjVVDRisnhq79sAHQ0UXzoBY/s1330/IMG20210809123201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2TEtld_mziyKqom8JVoXlOji_5rr9EKY28CEn0HsEcTl9M_3j8WOO6fgV5ruAvuZQ_W7K8KLELmaiQHwkTU8Rv56as98CVKgSZ0iPUnOJzxq3uJCe0sLwjVVDRisnhq79sAHQ0UXzoBY/w640-h288/IMG20210809123201.jpg" width="640" /></a></div>Setelah mendapat persetujuan credit comitte, berkas permohonan kredit diserahkan ke bagian administrasi kredit untuk mempersiapkan berkas Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan. Akad kredit dapat dilakukan apabila persyaratan kredit telah lengkap termasuk barang jaminan Asli berada di PD. BPR Kota Kediri.<br /><br /> Terdakwa mengetahui bahwa jaminan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3812 seluas 368m atas nama Ida Riyani masih berada di BPR Hamindo Natamakmur Pare, namun Terdakwa meminta bagian admin untuk mempersiapkan pelaksanaan akad kredit dan bisa mencairkan sebagian pinjaman yang akan digunakan IDA RIYANI untuk melunasi pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur Pare.<br /><br /> Pada tanggal 13 Juni 2016. Terdakwa memerintahkan IDA RIYANI untuk datang menandatangani akad kredit. Selain itu Terdakwa juga meminta IDA RIYANI untuk mengajak adik laki-lakinya (HARIYANTO) untuk menandatangani akad kredit atas nama suami IDA RIYANI.<br /><br /> Pada tanggal 13 Juni 2016, IDA RIYANI bersama HARIYANTO bertempat di PD. BPR Kota Kediri menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor: 102051520/BPR KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pengakuan Hutang Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, dimana HARIYANTO yang seolah-olah sebagai suami IDA RIYANI dengan ketentuan: Jumlah pinjaman : Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) Jangka waktu 48 bulan, Pengikatan I. 13 Juni 2016, Pembayaran 13 Juli 2016 sjd 13 Juni 2020, Jaminan 1 Sebidang tanah SHM 3812 seluas 368m An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.<br /><br />Setelah menandatangani akad kredit, IDA RIYANI menerima uang realisasi dari kasir hanya sebagian yakni sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi pinjaman orang tua IDA RIYANI di BPR Hamindo Natamakmur Pare dengan diantarkan oleh Terdakwa.<br /><br /> Setelah menerima Sertifikat Asli, IDA RIYANI menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu IDA RIYANI menerima sisa uang realisasi pinjaman dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dilakukan pemotongan sebesar Rp38.289.500 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk biaya asuransi, tabungan, materai, notaris.<br /><br /> Sehingga uang yang diterima oleh IDA RIYANI sejumlah Rp211.710.500 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Dari uang sejumlah Rp211.710.500 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit yakni sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai fee pemberian kredit dan sisanya digunakan oleh IDA RIYANI untuk membiayai kehidupan sehari-hari IDA RIYANI.<br /><br /> Setelah IDA RIYANI menerima uang pinjaman, IDA RIYANI tidak pernah melakukan angsuran pinjaman kepada PD. BPR Kota Kediri atas kredit yang diterimanya, dan sesuai data di PD. BPR Kota Kediri, debitur atas nama Ida Riyani per tanggal 28 Oktober 2020 memiliki kewajiban sejumlah Rp2.476.601.278 (dua miliar empat ratus juta tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).<br /><br /> Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan CREDIT COMMITTEE PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama serta IDA RIYANI selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Pokok-Pokok Ketentuan Umum (bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP/Tahun 2011, Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg33MRl0rStrFsvuOU9X8pL-3snMl-NnWGPWI8xVvwNoWHwLdJpkyrxYQnK2-HiWD-unIxyBoVec0oAS734dVLw_HhLR4t8hwwSnlMbzGlvP0-SP6oMmKX_gMbCc0_fnZIwaLxyBSkpNF4/s898/IMG20210809125431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="898" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg33MRl0rStrFsvuOU9X8pL-3snMl-NnWGPWI8xVvwNoWHwLdJpkyrxYQnK2-HiWD-unIxyBoVec0oAS734dVLw_HhLR4t8hwwSnlMbzGlvP0-SP6oMmKX_gMbCc0_fnZIwaLxyBSkpNF4/w640-h330/IMG20210809125431.jpg" width="640" /></a></div>Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi Iv. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas, Penandatanganan pengikatan (Perjanjian Pinjaman Nomor SPK 102051520/BPR-KOT/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tidak dilengkapi dokumen asli jaminan merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Perkreditan PD. BPR Kota Kediri yang seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu :<br /><br />1. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor : 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga :<br /><br /> huruf B : Tata cara pengajuan kredit angka 6. “ AO membuat analisa kredit dengan mencantumkan keterangan yang sebenarnya dari kondisi termasuk biaya hidup calon debitur dan bertanggung jawab atas kebenaran analisa yang dibuat dan melancarkan angsuran kreditnya".<br /><br />huruf I : Analisa Kredit dan Jaminana, huruf a. Analisa Kredit “ Analisa kredit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh AO dan atau analisis kredit untuk mengevaluasi data-data yang diperoleh dari nasabah, disertai dengan rekomendasi yang dituangkan dalam proposal kredit (sesuai dengan shot form proposal kredit)”.<br /><br />2. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkkreditan Rakyat Kota Kediri Nomor 054 Tahun 2013 tentang Perkreditan, Point Kesatu “Memberikan kewenangan batasan/limit kredit sebagai berikut “, butir 4. Direktur Utama diatas Rp. 100.000.000,00,(seratus juta rupiah) maksimal diatas Rp. 150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila diatas Rp. 150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan 3 Dewan Pengawas",<br /><br />3. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri  romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga : huruf M. Prosedur Analisis Dokumentasi Kredit point b. Jaminan Kredit angka 4. “ Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis berada dalam kekuasaan calon debitur dan bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain”.<br /><br />Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA HARIANTO, S.E bersama-sama dengan CREDIT COMMITTEE PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama serta IDA RIYANI selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan memperkaya IDA RIYANI sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kota Kediri Cg. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi BPR Kota Kediri Rp600 Juta Di Vonis 4 Thn Penjara

#Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH belum memberi tanggapan terkait keterlibataan pihak lain, yaitu Agung (marketing BPR Ham...

»

Perkara Korupsi PT. PDAU Rp7.4 M Dengan Terdakwa Tatang, MA RI Kabulkan Kasasi JPU Kejari Trenggalek

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Pakar Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH : </b>Kasasi Jaksa dikabulkan, tetapi harus dibaca secara lengkap apa isi putusan MA<b> <br /></b></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2rBOd6fClz7Zq6Dgsa8eHRj6j-Ss09KMvca1FMTrvoZZvP1FQ5P6jE7WNhWdaSZD9DLbGKI5L5czaUFypHaV9UcpQ3ML-za2ajYnc2I7qhGgYcN9a1wVnVdxWAKPGDns60QFYsf3tiR0/s720/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="720" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2rBOd6fClz7Zq6Dgsa8eHRj6j-Ss09KMvca1FMTrvoZZvP1FQ5P6jE7WNhWdaSZD9DLbGKI5L5czaUFypHaV9UcpQ3ML-za2ajYnc2I7qhGgYcN9a1wVnVdxWAKPGDns60QFYsf3tiR0/w640-h496/1..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b><br />(Rabu, 21 Juli 2021) Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), mengabulkan upaya hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek atas Putusan Lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 16 Mei 2020) terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grahka Sejahtera (PT BGS) yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Trenggalek menuntut Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sebesar Rp750 juta Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp7.139.000.000 subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) tahun<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm7NWhHPLHvSlu2BCdNF5otTghtGiSbuvyjaLhdf_YOB9o4U49BtWT2zMwZKdt246KT6REQOy9s9u95tObknXUB56nlSuUE7asmn_-lnSyGxCCJ27mjhNkK0wLRvcQpc_EpyIF7VT7jnU/s640/IMG20200316122825.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm7NWhHPLHvSlu2BCdNF5otTghtGiSbuvyjaLhdf_YOB9o4U49BtWT2zMwZKdt246KT6REQOy9s9u95tObknXUB56nlSuUE7asmn_-lnSyGxCCJ27mjhNkK0wLRvcQpc_EpyIF7VT7jnU/w640-h362/IMG20200316122825.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan saat sujud syukur di hadapan Majelis Hakim di ruang persidangan</span><span style="font-size: x-small;"><br /></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: x-small;"></span>Namun Dua aggota Majelis Hakim (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Ellyani, SH., MH berbeda bendapat (Dissenting Opinion) dalam mengambil Putusan (Vonis) dengan I Wayan Sosiawan, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim terhadap Terdakwa, yang akhirnya menjatuhkan Hukuman (Vonis) Lepas (onslag van recht vervolging) terahdap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grahka Sejahtera (PT BGS) yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsin Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 16 Maret 2020) <br /><br />Anehnya, perbedaan pendapat itu tidak diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada saat awal membacakan putusan atau pada saat diucapkan Sidang dibuka dan terbuka untuk umum, namun setelah anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana membacakan pertimbangan dalam putusan yang intinya mengatakan, bahwa kasus yang menjerat Bos Koran Harian Suarabaya Sore ini bukan Korupsi.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlzyu8F_8AKMAV44qOooMp6MjXjdbsm5hUvVQe2t7Qq573K2UDXe0rL4-FKAOGWyhEXyvpEG3AXacahUMqhyuh0hPozjquxv-824zTidTHwPCsMtTD393nhzl9EiRKS7TnIbiw_bXlYcI/s577/IMG2020020710375.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="577" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlzyu8F_8AKMAV44qOooMp6MjXjdbsm5hUvVQe2t7Qq573K2UDXe0rL4-FKAOGWyhEXyvpEG3AXacahUMqhyuh0hPozjquxv-824zTidTHwPCsMtTD393nhzl9EiRKS7TnIbiw_bXlYcI/w640-h250/IMG2020020710375.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang dibacakan DR. Lufsiana, SH., MH selaku anggota Majelis Hakim (Ad Hock) mengatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) DR. Lufsaiana mengatakan,  bahwa Penyertaan Modal Usaha Percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek adalah menggunakan Undang-Undang PT (Perseoroan Terbatas, No 40 Tahun 2007). Sehingga dikatakan, bahwa kasus terbut adalah kasus pidana namun bukan Korupsi.<br /><br />Selain itu, anggota Majelis Hakim ini juga mengatakan, tidak sependapat dengan hasil audit yang dilkakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur terkait kerugian negara sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh miliar seratus tiga Puluh sembilan juta rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9n_j_eeESWlKZKgoeo-yJ4Oa7rLJcmdkQ8X-2ghTtMpqSgUoVW54Py3b7FhHpMoR8WLG2dFiFO1Jbda3nk2arNl10ShOBc4wQ9M6KrYZu0yEDd79ohJuMmjg3ntd-j-t_KiAI6HTwyTg/s640/Foto+dari+kanan%252C+saksi+Didik+dan+Taufik+%2528karyawan+PT+BGS%2529+-.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="640" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9n_j_eeESWlKZKgoeo-yJ4Oa7rLJcmdkQ8X-2ghTtMpqSgUoVW54Py3b7FhHpMoR8WLG2dFiFO1Jbda3nk2arNl10ShOBc4wQ9M6KrYZu0yEDd79ohJuMmjg3ntd-j-t_KiAI6HTwyTg/w640-h390/Foto+dari+kanan%252C+saksi+Didik+dan+Taufik+%2528karyawan+PT+BGS%2529+-.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kanan, saksi Didik dan Taufik (karyawan PT BGS) -</span></td></tr></tbody></table>Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) ini berpendapat, sesuai dengan keterangan Teknisi yang berkompoten, bahwa mesin-mesin percetakan tersebut (dibeli 12 tahun lalu dalam keadaan rekondisi atau bekas) masih berfungis dan bernilai uang sebesar Rp5.754.000.000 yang dapat dikembalikan dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari. Sehingga Majelis Hakim melakukan penghitungan sendiri atas kerugian negara yang hasilnya sebesar Rp1.780.000.000<br /><br />“Berdasarkan keterangan teknisi yang berkompoten, bahwa mesin tersebut masih berpungsi dan bernilai uang. Sehingga Majelis Hakim menilai, mesin-mesin percetakan tersebut dikembalian dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah),” kata DR. Lufsiana<br /><br />Ada yang menggelitik dari pertimbangan anggota Majelis Hakim ini terkait mesin-mesin bekas yang dibeli pada tahun 2008 dan dikatakan dapat dijual kembali saat ini dengan harga yang sama senilai harga  Rp5.754.000.000<br /><br />Pada hal dari pantauan beritakorupsi.co di persidangan, keterangan itu adalah dari saksi yang dihadirkan oleh terdakwa Tatang bukan Ahli dibidang mesin percetakan yang dihadirak oleh JPU maupun pihak terdakwa <br /><br />Selain itu, untuk menentukan bahwa mesin-mesin yang dibeli terdakwa pada 12 tahun lalu (2008) dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari tidak pernah dilakukan sidang ditempat untuk melihat langsung apakah memang benar bahwa mesin-mesin percetakan tersebut masih berpungsi dan dapat dijual sekarang ini dengan nilai yang sama pada saat dibeli puluhan tahun lalu tanpa ada keterangan dari ahli atau appraisal<br /><br />Pertanyannya adalah, apa dasar hukum dan bagimanapula JPU untuk menjual mesin bekas yang dibeli puluhan tahun lalu dengan harga yang sama sekarang ini ? Siapa kira-kira yang mau membelinya?</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX3FYY6iC9vq5AJM2hJD2KjIKBTm3V4pC7V4uGNXHFbnTjnBPYWLRjf6mDTy3I5A-0w9OtIPFp3dkusmGDvOYM5UhKyPUNQvkUnDs61ibVHfuR4uUK791zfljYb072EbWzgTaeMrQEktw/s383/IMG20200316122936.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX3FYY6iC9vq5AJM2hJD2KjIKBTm3V4pC7V4uGNXHFbnTjnBPYWLRjf6mDTy3I5A-0w9OtIPFp3dkusmGDvOYM5UhKyPUNQvkUnDs61ibVHfuR4uUK791zfljYb072EbWzgTaeMrQEktw/w640-h360/IMG20200316122936.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Kerabat Terdakwa Tatang, anak terdakwa yang menjadi Penasehat Hukum terdakwa saat berada di ruang persidangan </span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: xx-small;"> </span>Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH berpendapat, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><div style="text-align: justify;"><br />Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH mengatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan telah menikmati hasilnya. Namun karena dalam mengambil keputusan, Katua Majelis Hakimpun mengatakan bahwa perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan adalah pidana namun bukan Tindak Pidana Korupsi sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum <br /><div style="text-align: justify;"> </div>Anehnya lagi adalah, Dua terdakwa dalam perkara yang sama tetapi dihukum berbeda oleh Majelis Hakim yang sama pula. <br /><br />Kedua Terdakwa adalah DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grahka Sejahtera (PT BGS) yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) yang menerima Putusan Lepas (onslag van recht vervolging), dan Terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek yang juga Komisaris PT BGS dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undag No 30/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijathui hukuman pidana penajra selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 bulan kurungan. <br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwapun langsung Sujud Syukur dihadapan Ketiga Majelis Hakim karena “doa”-nya diterkabulakan. Sementara Tim JPU Kejari Trenggalek terlihat kecewa berat, dan mengatakan akan pikir-pikir dulu yang akhirnya melakukan upaya hukum kasasi ke MA RI untuk membktikan dakwaannya terhadap terdakwa pemilik Koran Harian Surabaya Pagi.</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VFGzkDIW1szsbz2Vu5QNqRA0TmfpN5mGIo2dGAs6Vnn5I5Xyg4z1b2tDYeVeGThIYE6JQnUJIAPda6q30Cn1JWN4MXLGGUsc5Oyh0xlMf-GFVIMZE61LRD2oEBz_SA5HMbhqKZnyYkU/s640/Soeharto+dan+Tatang.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VFGzkDIW1szsbz2Vu5QNqRA0TmfpN5mGIo2dGAs6Vnn5I5Xyg4z1b2tDYeVeGThIYE6JQnUJIAPda6q30Cn1JWN4MXLGGUsc5Oyh0xlMf-GFVIMZE61LRD2oEBz_SA5HMbhqKZnyYkU/w640-h640/Soeharto+dan+Tatang.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto bawah (kiri) Terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku (mantan) Bupati Trenggalek dan Terdakwa Tatang</span><br /></td></tr></tbody></table>Sementara dalam Websaite Kepanitraan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia - Informasi Pekara Mahkamah Agung Republik Indonesia tercantum Nomor Register : 2687 K/Pid.Sus/2020, Pengadilan Pengaju : Surabaya, Nomor Perkara Pengadilan Tk I <i>(Tingkat pertama.red)</i> : 113/Pid.sus-TPK/2019/PN.Sby, Jenis Permohonan : K <i>(kasasi.red)</i>, Pemohon : Jaksa Penuntut Umum pada Kejari, Termohon/Terdakwa : DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan. Hakim P1 : DR. Agus Yunianto, SH., MH,; Hakim P2 : DR. Leopo Id Luhut Hutagaol, SH., MH,; Hakim P3 : Prof. DR. Surya Jaya, SH., Mum. Staus : Putus, Tanggal Putus (Vonis.red) : 21 Juli 2021. Amar Putusan : KABUL<br /><br />Namun hingga saat ini, Petikan Putusan Hakim Agung MA RI tersebut belum diterima oleh pihak Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggel. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Panitra Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur, SH., MH termasuk Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />“Belum. Ada juga yang nanya saya tapi saya bilang kira-kira sendiri aja. Saya belum dapat menjelasakan karena saya belum tahu,” kata A. Nur<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan oleh Dody Novalita selaku Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Trenggalek. “Kurang tahun Bang, karena sampai dengan hari ini kita belum menerima petikan putusan dari MA,” ucap Dody<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait langkah apa yang akan dilakukan oleh Kejari Kabupaten Trenggalek atas putusan MA tersbeut, Dody mengatakan, “Kalau tidak ada buktinya (petikan putusan) suah juga Bang. Jadi kita tunggu aja dulu petikan putusannya,” ujarnya<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Trenggalek ini, tak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH saat dihubungi beritakorupsi.co melalui Telepon Selulernya (HP), Sabtu, 07 Agustus 2021.<br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, dikabulkannya kasasi Jaksa oleh Mahkamah Agung, tidak serta merta terdakwa dikatakan bersalah dan terbukti melakukan Korupsi sebelum dibaca secara lengkap apa isi putusannya<br /><br />“Kasasi Jaksa dikabulkan, tetapi harus dibaca secara lengkap apa isi putusan MA. Karena bisa aja dikabulkan karena memenuhi unsur atau waktu empat belas hari (14) untuk kasi. Jadi harus dibaca dulu apa isinya,” kata pakar hukum pidana ini menjelaskan<br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEyKHUgGHmVs5dClvTWtJnOTVjP6RzzX-q4hX0ggcrIl7eiiAqBEwiRJgkuIhQm8s55vNn5t8o7ddj9ou-6UXmPJAlPdHcTu-E8snvf-UcVwfHqNct5LFlo6SVVk5m4Eo4ZYmimdxtIvI/s640/Saksi+Subro+Muhsi+Syamsuri+selaku+Ketua+Badan+Pengawas+PDAU+Kab.Trenggalek+yang+juga+menjabat+sebagai+Asisten+II.jpg"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEyKHUgGHmVs5dClvTWtJnOTVjP6RzzX-q4hX0ggcrIl7eiiAqBEwiRJgkuIhQm8s55vNn5t8o7ddj9ou-6UXmPJAlPdHcTu-E8snvf-UcVwfHqNct5LFlo6SVVk5m4Eo4ZYmimdxtIvI/w640-h360/Saksi+Subro+Muhsi+Syamsuri+selaku+Ketua+Badan+Pengawas+PDAU+Kab.Trenggalek+yang+juga+menjabat+sebagai+Asisten+II.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: x-small;">Saksi Subro Muhsi Syamsuri selaku Ketua Badan Pengawas PDAU Kab.Trenggalek yang juga menjabat sebagai Asisten II</span><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. JPU dalam surat Dakwaannya menjelaskan, bahwa pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PDAU yang diwakili oleh Drs. Gathot Purwanto, M.Si dengan PT. Surabaya Sore yang diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor: 539/08/406.081/2008, dan Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008 tanggal 9 Januari 2008, yang sebelumnya pada hari yang sama diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU<br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama (PDAU)  sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua (Terdakwa)  Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br />   <br />Pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU (diwakili oleh Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak sebegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak". Sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEildJAbnYKACKrQ77zg2zEwHnMibW_1RAxSt_3Ry5o0AN-uf3USf2_AFC5pvmmsFQ7S3bWWjsRaQ0yAWp5rqR3cSAE4FWCnWoB90iznCdXXgvSKY5pLJ-Y7TDS9QBkNeAcY7CF93pRqa9I/s640/Kabag+Hukum+Pemda+Kab.+Trenggalek%252C+Sigitsaat+iini+menjabat+sebagai+Kadis+Perhubungan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEildJAbnYKACKrQ77zg2zEwHnMibW_1RAxSt_3Ry5o0AN-uf3USf2_AFC5pvmmsFQ7S3bWWjsRaQ0yAWp5rqR3cSAE4FWCnWoB90iznCdXXgvSKY5pLJ-Y7TDS9QBkNeAcY7CF93pRqa9I/w640-h360/Kabag+Hukum+Pemda+Kab.+Trenggalek%252C+Sigitsaat+iini+menjabat+sebagai+Kadis+Perhubungan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Kabag Hukum Pemda Kab. Trenggalek, Sigitsaat iini menjabat sebagai Kadis Perhubungan</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /><br />Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /><br />Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /></div></div><div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMhxxPQ4qyoBPDuyx-ZTnHnQb59g7Lx9DtBxbtGEf6X9uyNfWVGYAM2wdT4Rlh5g04lW4vx8EmiFnoy8DoOjI-ePus0QhxGQibMBReFz2KI_QFinMfYISjerMETnYC3fuRq2-ZOn7Oiac/s640/Foto+dari+kanan%252C+saksi+Didik+dan+Taufik+%2528karyawan+PT+BGS%2529+-.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="640" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMhxxPQ4qyoBPDuyx-ZTnHnQb59g7Lx9DtBxbtGEf6X9uyNfWVGYAM2wdT4Rlh5g04lW4vx8EmiFnoy8DoOjI-ePus0QhxGQibMBReFz2KI_QFinMfYISjerMETnYC3fuRq2-ZOn7Oiac/w640-h390/Foto+dari+kanan%252C+saksi+Didik+dan+Taufik+%2528karyawan+PT+BGS%2529+-.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kanan, saksi Didik dan Taufik (karyawan PT BGS) -</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan tSoeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72izClix2nOA5GTr3Q-dGq4VOE-UBFnRXSn6DmFuwIq9u5CG97N-PnwMIqJM9maWyTzDSeW3qeGoy7xHopMFnO8mEmq48x405TGHfMQChSHR6ix8gl6LLcjYTZHp19XsIiKq5ThbwUB8/s640/IMG20200217105308.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72izClix2nOA5GTr3Q-dGq4VOE-UBFnRXSn6DmFuwIq9u5CG97N-PnwMIqJM9maWyTzDSeW3qeGoy7xHopMFnO8mEmq48x405TGHfMQChSHR6ix8gl6LLcjYTZHp19XsIiKq5ThbwUB8/w640-h360/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru),; 6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjakBmfmW54PCNWm_i-hMghD3VSu_A58u0gQlSMlbclPViMh90tmmZwbzy-X1rM5CXpbOMOoqR2RB312PR8URRJOGByaBANayvIrTxTJo49ypw5CdXFpI0GvCHN7O4NHP653EvRe4KRmzc/s640/IMG20191115110744.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="640" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjakBmfmW54PCNWm_i-hMghD3VSu_A58u0gQlSMlbclPViMh90tmmZwbzy-X1rM5CXpbOMOoqR2RB312PR8URRJOGByaBANayvIrTxTJo49ypw5CdXFpI0GvCHN7O4NHP653EvRe4KRmzc/w640-h552/IMG20191115110744.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD. Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera sebesar Rp2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian mesin-mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizh2LigPMl9k6ir8-sopg_QZ-IrOfeTshJ9NQ5PBv7kLnQPTVgow1LWhWyovx8MFrVRWxDi5hRqlAOwEva2zqHBPW989X_S-zKCSnroGbeACgRV0b8UfcfdYvWHujSnVHXpWiMh0-rO-Y/s640/IMG20200316114343.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizh2LigPMl9k6ir8-sopg_QZ-IrOfeTshJ9NQ5PBv7kLnQPTVgow1LWhWyovx8MFrVRWxDi5hRqlAOwEva2zqHBPW989X_S-zKCSnroGbeACgRV0b8UfcfdYvWHujSnVHXpWiMh0-rO-Y/w640-h362/IMG20200316114343.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br />Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcEi5vgm5ou6Qc2sdvLui_ttQ_23GsYktH8Ucu-Xx0lvi2au2Jv4OQ0ABM7sWdUPZURhdD3jTNI6MRSSK0jjjcWCUEZTiG3-0zd3NL0nI4XSYJBcOjl8RSaQ9IB1uMLxkgfIxXMVjNnSE/s640/AAA.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcEi5vgm5ou6Qc2sdvLui_ttQ_23GsYktH8Ucu-Xx0lvi2au2Jv4OQ0ABM7sWdUPZURhdD3jTNI6MRSSK0jjjcWCUEZTiG3-0zd3NL0nI4XSYJBcOjl8RSaQ9IB1uMLxkgfIxXMVjNnSE/w640-h362/AAA.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Sehingga JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Perkara Korupsi PT. PDAU Rp7.4 M Dengan Terdakwa Tatang, MA RI Kabulkan Kasasi JPU Kejari Trenggalek

Pakar Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH : Kasasi Jaksa dikabulkan, tetapi harus dibaca secara lengkap apa isi putusan MA BERITA KORUP...

»