Ir. Didik Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto Dituntut 1.6 Thn, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

<p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Untungkah negara? Sebab kerugian negara sebesar Rp1,030 M sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi barang bukti (BB) berupa batu-batu dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai dirampas untuk negara#<span style="font-size: small;">  </span></b></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja39Sf6yPePuW0Oi1CAwqwxx7WUNG_wC7je9h_2Y94Q3BfPbU4o8uP88EQ-Urg743Sn3iUpiOM13_hybEQWxGmhJXXSmkKotMpUEQJJMUn5CeOl9wclDSKlqFOYDUDSAPqZ9hQgEvJlQQ/s799/1.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="799" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja39Sf6yPePuW0Oi1CAwqwxx7WUNG_wC7je9h_2Y94Q3BfPbU4o8uP88EQ-Urg743Sn3iUpiOM13_hybEQWxGmhJXXSmkKotMpUEQJJMUn5CeOl9wclDSKlqFOYDUDSAPqZ9hQgEvJlQQ/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si pada sidang tanggal 28 Agustus 2020 (Dok. BK)<br /></b></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Kamis, 12 November 2020, Tim JPU Rahmat Hidayat, SH., MH dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto mununtut terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp1.030.135.995 subsidair pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena dianggap melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dalam kasus penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Surat tuntutan terhadap terdakwa yang berada di Rutan (Rumah tahanan negara) dibacakan JPU melalui sidang Vidio Conference (Vicon) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Bagus Handoko, SH dan Samhadi, SH., MH serta Panitra Penggaanti (PP) Makhfud, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Prasetyanto, Eko, I Ketut Suwardana selaku Tim Penasehat Hukum terdakwa <br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tidak terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg89HuZeEBkm1QySujm2w5in1iBclRk7TlI5GuZ3b2C8Ylfbyzfn6tUx3miERF5UAWLp0cBj8ueKzDtR-c7Zo_YdLE36HQMBEpKufKNgCugp9SHkn8XXc1bVeHi2GH1GjAlxHIZaso5To/s2048/IMG20201112114626+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg89HuZeEBkm1QySujm2w5in1iBclRk7TlI5GuZ3b2C8Ylfbyzfn6tUx3miERF5UAWLp0cBj8ueKzDtR-c7Zo_YdLE36HQMBEpKufKNgCugp9SHkn8XXc1bVeHi2GH1GjAlxHIZaso5To/w640-h360/IMG20201112114626+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Sidang pembacaan surat Tuntutan oleh JPU, Kamis, 12 November 2020</b><br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Namun JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Menuntut terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 subsidair pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Barang Bukti berupa batu dirampas untuk negara,” ucap JPU<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada sidang pekaan depan<br /><br />Dari tuntutan JPU ada yang menggelitik, yaitu terkait barang bukti berupa batu-batu dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017.<br /><br />Sebab dalam surat tuntutan JPU menyebutkan, bahwa barang bukti berupa batu-batu dirampas untuk negara c/q Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sementara kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995 sudah dikembalikan oleh terdakwa<br /><br />Pertanyaannya. Bila barang bukti berupa batu-batu dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai yang menjadi kerugian negara lalu dirampas untuk negara c/q Pemerintah Kabupaten Mojokerto kemudian batu-batu tersebut dijual, masih adakah kerugian keuangan negara atau menjadi keuntungan negara?<br /><br />Bolehkah negera mengambil keuntungan dari Perkara Korupsi, atau hanya menyelematakan kerugian keuangan negera dari terdakwa melalu Jaksa Penuntut Umum?. Kalau hal itu diperbolehkan, berarti negara menginginkan terjadinya kasus Korupsi yang semakin merajalela? Kalau tidak diperbolehkan, mengapa barang bukti berupa batu-batu tersebut tidak dikembalikan kepada terdakwa ?<br /><br />Terkait barang bukti berupa batu-batu dalam perkara ini, hal inipun pernah dipertanyakan anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH kepada ahli aditor BPKP saat dihadirkan JPU ke persidangan<br /><br />Saat itu, anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH menanyakan kepada ahli aditor BPKP, ‘Bila kerugian negara sudah dikembalikan, barang bukti kemana? Dikembalikan kepada terdakwa atau dirampas untuk negara?’. Namun pertanyaan anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH tidak terjawab.<br /><br />Seusai persidangan. JPU mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa kerugian negara sudah dikembalikan oleh terdakwa, dan batu-batu dirampas untuk negara c/q pemerintah Kabupaten Mojokerto<br /><br />“Ya sudah dikembalikan, batu-batu dirampas untuk negara c/q pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebenarnya yang menjawab ini adalah pihak Kejati, ada Kasi Penkum karena ini perkara dari Kejati,” jawab JPU<br /></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvw_AJxud9DNEow2rHCtGr9jSgJj4-NPGeXsL2XPiAyYIsrT2ILbsuaqQcV6JgfgRI7yRPFHkKEQFoXtSfv_Tig6I6veoJrgEQkBG69rzTQaNIManXeWMZYkXu9mA3SZc6LcEiiM0kBLU/s640/6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvw_AJxud9DNEow2rHCtGr9jSgJj4-NPGeXsL2XPiAyYIsrT2ILbsuaqQcV6JgfgRI7yRPFHkKEQFoXtSfv_Tig6I6veoJrgEQkBG69rzTQaNIManXeWMZYkXu9mA3SZc6LcEiiM0kBLU/w640-h360/6.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan diawal. Kasus yang menyeret Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU dan Pengairan bersama Bupati Mustofa Kamal Pasa, bermula dari kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 lalu, yang ternyata tidak mendapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar tidak diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Tidak hanya itu. Kerjasama kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif juga melibatkan Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa. Sementara CV Musika adalah milik keluarga Mustofa Kamal Pasa.<br /><br />Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai yang menghasilkan matrial batu, diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Alasannya, karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan.<br /><br />Hasil dari matrial batu tersebut, kemudian Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/134.1/042/1994 tanggal 23 juli 1994 kemudian selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 821/918/HK/416-012/2914 tanggal 31 Desember 2014.<br /><br />Dan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan<br /><br />Bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si bersama Mustofa Kamal Pasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.030.135.995 (Satu milliar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor SR- 814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian material berupa batu di sungai landaian dan sungai jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut ;</div><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFplgZuYmBUKDjRToEgVYiNI2cXpgakAIhPqYvautyj1kzKpwPZxzMc_BnMjKx8_h74eRAvyaIqiYAtqtSRvSPHJ4NAc2HH7oYHaXtNfH9zbszuOpUUHHYy7VAtu1plN_lCFkmL3zkjIc/s640/MKP...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFplgZuYmBUKDjRToEgVYiNI2cXpgakAIhPqYvautyj1kzKpwPZxzMc_BnMjKx8_h74eRAvyaIqiYAtqtSRvSPHJ4NAc2HH7oYHaXtNfH9zbszuOpUUHHYy7VAtu1plN_lCFkmL3zkjIc/w640-h504/MKP...jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan Mustofa Kamal Pasa,</td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;">Pada bulan Agustus 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot  dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 6 September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si sebagai Leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto, membuat telaahan Kepada Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor : 503/2275/416-108/2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahnya adalah sebagai berikut ; a. DI Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam dari banjir bandang tanggal 4 Februari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem; b. Saluran-saluran di daerah irigasi Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan; c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir<br /><br />Dari telaahan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu membuat perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan infeksi pada sisi kiri dan kanan saluran; b. Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko; c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran; d. memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air; e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU Pengairan, kemudian mengajukan telaah tersebut kepada saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi Mustofa Kamal Pasa menandatangani dan memberikan disposisi dengan Nomor Agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : Tindak lanjut sesuai ketentuan;, Tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan instruksi dan Petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI<br /><br />Kemudian terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, menindaklanjuti disposisi Mustofa Kamal Pasa tersebut dengan memerintahkan Pujiono selaku Kepala UPTD Semangko untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi di Daerah Irigasi.<br /><br />Saksi Pujiono kemudian membuat surat Nomor. 611/50/416 - 10 8.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumberagung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo dan Kepala Desa Lebak Jabung yang isinya adalah, meminta Kepala Desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka normalisasi daerah irigasi dengan jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan<br /><br />Pada akhir bulan September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning, Argo, M.Si memanggil Faizal Arif yang dikenalkan oleh saksi Mustofa Kamal Pasa untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerjasama dengan Faizal Arif untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto Nomor 610/25 72/416 - 108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 bab dan 8 pasal dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah ; a. Melakukan restorasi dari normalisasi daerah irigasi yang meliputi : Daerah Irigasi Selomalang luas baku 137 hektar; DI Lebak Semengko luas baku 915 hektar; DI Lebak Dua luas baku 113 hektar; DI Baureno luas baku 54 hektar dan DI Candilimo luas baku 1635 hektar;<br /><br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi: Pengumpulan data dalam kurung data debit curah hujan; Data luas tanam data mutase; Data sawah kerusakan jaringan irigasi restorasi;  Kalibras alat pengukur debit perencanaan; Penyediaan air tahunan pembagian; Penerimaan air tahunan; Alat tanam tahunan dan jadwal peringatan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian air; Dan aturan pintu-pintu air pada bening kantong lumpur bangunan bagi-bagi; serta Bangunan sedap dan pengisian dan pelaporan<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi; normalisasi saluran irigasi; pemberian pelumas, pemberian standar, roda gigi dan pengecatan pintu air; pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/bersama lumpur dan sampah; pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air dan pengisian formulir formulir normalisasi<br /><br />Sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mendatangi saksi Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, yang mana terdakwa menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai, dan limbah tersebut sudah atas seijin dari Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto.<br /><br />Akhmad Chusaini mengkonfirmasi kepada Mustofa Kamal Pasa, dan benar untuk mengizinkan menyimpan material tersebut di CV Musika. Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV  Musika karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stompel untuk limbah material, dan yang mengirim limbah tersebut ke lahan CV Musika adalah Faizal Arif dan Suripto Afandi <br /><br />Karena Faizal Arif dan Suripto Afandi yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian/pengerukan untuk pelebaran/memperdalam dan pembuatan tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. <br /><br />Lebar normalisasi telah ditentukan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir dan kerikil<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dam truk dari sungai Jurang Cetot dan sungai landaian akan sampai di CV Musika. Selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan. Kemudian membawa batu menuju lapangan penumpukan atau tompel untuk di bongkar/diturunkan.<br /></div><p></p><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrXPjAB_LjVSCdZT8ZGm0xk1eov3I1R6mO7QUfGtZ4_2q668A7az9Vq9pWG3inmnuBEvQmxC2ZK00urNAozHvznGYrb2jeaVC50ArkUTEeuR1cTYoQUPuv73JESPbOmdjXQQ7NuppguHY/s640/5.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrXPjAB_LjVSCdZT8ZGm0xk1eov3I1R6mO7QUfGtZ4_2q668A7az9Vq9pWG3inmnuBEvQmxC2ZK00urNAozHvznGYrb2jeaVC50ArkUTEeuR1cTYoQUPuv73JESPbOmdjXQQ7NuppguHY/w640-h360/5.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah menurunkan batu dan kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (Tara). Output dari hasil timbangan adalah buku timbangan yang berisi identitas kendaraan, costumer (saksi Faizal Arif dan Surpto Afandi) operator, tanggal dan jam masuk keluar timbangan, berat bruto, berat Tara dan neto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap dua. Lembar pertama atau slip berwarna putih diserahkan kepada sopir, dan lembar Dua berwarna hijau diarsipkan oleh CV Musika.<br /><br />Seminggu sekali Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh Akhmad Chuseini,  dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, membayar kepada saksi Faizal Arif sebesar Rp533.153.250 terdiri dari 16 pembayaran operasional, dan Suripto Afandi sebesar Rp496.982.710 5 yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan Faizal Arif selaku pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut, tidak dapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena apabila perjanjian kerjasama tersebut melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan izin restorasi/normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sesuai surat Kepala bbws Brantas Kepada Bupati Mojokerto Nomor. 05.03.285 tanggal 28 Februari 2017 perihal rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air untuk kegiatan restorasi Sungai berbasis konservasi di sungai jurang Kabupaten Mojokerto<br /><br />Isi surat rekomendasi antara lain: Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahun; Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di di sungai Jurang Cetot  sebagai bahan konstruksi untuk memperjual belikan material tersebut dan pemanfaatan atau pengambilan material pasir dan batuan harus mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pelayanan perizinan terpadu pemerintah provinsi Jawa Timur<br /><br />Pada tanggal 21 April 2017 terbit keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 68/kpts/mpr/2017 tentang pemberian izin pembangunan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten Mojokerto untuk kegiatan restorasi Sungai jurang cetak. Isi dari keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain:<br /><br />1. Tipe konstruksi adalah penataan Palung Sungai, perkuatan tebing beton pembangunan jalan beton di sepanjang sepadan sungai dan reboisasi sempadan sungai; jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari:<br /><br />2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di sungai curang Cheetos sebagai bahan konstruksi:<br /><br />3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi restorasi Sungai Brantas<br /><br />4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai jurang catur sebagai bahan konstruksi dalam amar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diuraikan pada huruf b angka 13.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dalam melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar/bertentangan dengan peraturan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pasal 3 ayat (1) "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara"<br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai pasal 5 ayat (2), Wilayah Sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi: huruf c Wilayah Sungai strategis normal. Ayat (3), pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri. Tabel 1.3 Wilayah Sungai strategis Nasional Nomor 13. Kode WS 02.17.A3 nama Wilayah Sungai Brantas<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2016 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas provinsi wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional<br /><br />4.  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Material Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara pasal 81, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral logam,  mineral bukan logam dan batuan, dan atau batubara yang terjalin wajib terlebih dahulu mempunyai IUP (Ijin Usaha Produksi) operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang dilakukan bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa (penuntutan dilakukan terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian Material berupa batu di sungai Landaian dan Sungai Jurang Catout Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 Nomor SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 (satu miliar tiga pulu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Ir. Didik Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto Dituntut 1.6 Thn, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

#Untungkah negara? Sebab kerugian negara sebesar Rp1,030 M sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi barang bukti (BB) berupa batu-batu dari ...

»

Pejabat Dispendikbud Kota Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi ‘Ambruknya Atap’ SDN Gentong

<p><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Apakah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan terlibat dalam kasus dugaan Korupsi Rehablitasi SDN Gentong tahun 2012? <span style="color: black; font-size: small;"> </span></span></span></p><p><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;"></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi8KbaE4K8de5aOpBQnlPnxgm7o_zKhEYmMM8E_8KotJR3Dv1_S7Ee9vkO-dNS5aU_hncMNzEINGH-ww4RUOFeUEBIkdPu-23J4EToZ4Q-k0-P-0i-qGWTGPxID7tm1R7eSZ0dwYpW0EY/s1065/IMG20201109151918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1065" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi8KbaE4K8de5aOpBQnlPnxgm7o_zKhEYmMM8E_8KotJR3Dv1_S7Ee9vkO-dNS5aU_hncMNzEINGH-ww4RUOFeUEBIkdPu-23J4EToZ4Q-k0-P-0i-qGWTGPxID7tm1R7eSZ0dwYpW0EY/w640-h360/IMG20201109151918.jpg" width="640" /></a></span></span></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Masih ingat peristiwa ambruknya atap SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi, 5 November 2019 yang menelan korban siswa SDN Gentong sebayak 13 orang?<br /><br />Padahal, atap SDN Gentong yang ambruk itu baru rehablitasi tahun 2012 yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp256.765.000<br /><br />Nah, ternyata ambruknya atap SDN Gentong itu karena pekerjaan rehablitasi tahun 2012 yang tidak sesuai spesifikasi, dan adanya pengurangan volume serta mutu pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya kasus dugaan Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen)<br /><br />Namun dalam kasus perkara dugaan Korupsi ini ada yang menggelitik, yakni terdakwa yang yang diseret oleh JPU ke Pengadilan Tipikor untuSurabaya hanya Satu orang saja yaitu Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid<br /><br />Pertanyaannya. Kemana Dedy Maryanto selaku pelaksana pekerjaan rehablitasi SDN Gentong Kota Pasuruan yang tidak punya CV ? Kemana Sutadji Efendi sebagai mandor ? bagaimanapula status Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra dan siapa Direktur CV Andalus dan bagaimanapula statusnya?<br /><br />Selain itu. Apakah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Drs.Subandrio, M.Pd terlibat dalam dalam kasus dugaan Korupsi Rehablitasi SDN Gentong tahun 2012?. <br /><br />Sebab, keterlibatan Dedy Maryanto dalam pekerjaan rehablitasi SDN Gentong tahun 2012 adalah atas suruhannya agar Dedy Maryanto berkoordinasi dengan terdakwa selaku PPK.<br />Hal itu diketahui dari surat dakwaan JPU Widodo Pamudji, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan terhadap terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) di Dinas Pendidikan Kota Pasuruan<br /></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Mda2qybEuZq7FOB8RE_guAil10Eb2pownPhNiJu2tFeeOv6ZCwYZl-QKueoDYr5p8S5CElNIGayZjJNaIb0oILEGZfhcha7nNjr1ta8zMIsQ0z6NF5L-k8k0509v0UQ_yI8-TVha-1w/s1040/2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Mda2qybEuZq7FOB8RE_guAil10Eb2pownPhNiJu2tFeeOv6ZCwYZl-QKueoDYr5p8S5CElNIGayZjJNaIb0oILEGZfhcha7nNjr1ta8zMIsQ0z6NF5L-k8k0509v0UQ_yI8-TVha-1w/w640-h360/2.jpeg" width="640" /></a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Surat dakwaan itu dibacakan JPU Widodo Pamudji, SH dalam persidangan yang berlangung secara Vidio Conference (Vicon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Senin, 09 Nopember 2020) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Grdearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) hakim Ad Hock, yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Ellyani, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Siswanto, SH. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yakni Rudy Moerdani, Omar Syarif dan Nurita Eka Pratiwi</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Dalam surat dakwaannya JPU Widodo Pamudji, SH mengatakan, bahwa Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur No.Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012 dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Dedy Maryanto pada suatu waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp.85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Bahwa pada tahun 2012, Sekolah SDN Gentong Kota Pasuruan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehablitasi 4 kelas</span></span><br /></div><div><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib_mENFLRhBZ4sl5foMUHmBpuMapJeCWTWuW4tBBWWUa_B0JOSlm-kDUNos6YNWNPUo7bCQIxIcRpqWwdlM3jLBKaPVcYfZYWYMgxqloUdpmaKE3Ie77WdIq4D75sfGxRYnSnnQIiihIw/s1166/IMG20201109151406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib_mENFLRhBZ4sl5foMUHmBpuMapJeCWTWuW4tBBWWUa_B0JOSlm-kDUNos6YNWNPUo7bCQIxIcRpqWwdlM3jLBKaPVcYfZYWYMgxqloUdpmaKE3Ie77WdIq4D75sfGxRYnSnnQIiihIw/w640-h360/IMG20201109151406.jpg" width="640" /></a></div></span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Dan untuk pelaksanaannya, saksi Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur menunjuk Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi tersebut dengan sistem swasekola berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012 </span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Awalnya, saksi Dedy Maryanto mendatangi saksi Drs.Subandrio, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Selanjutnya, saksi Drs.Subandrio,M.Pd menyuruh saksi Dedy Maryanto untuk berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, dan selanjutnya saksi Dedy Maryanto menemui Terdakwa serta membicarakan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Pada awal Juli 2012, Terdakwa menghubungi saksi Dedy Maryanto melalui telepon untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur karena telah mendapat perintah dari saksi Drs.Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur </span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Dan pada saat saksi Dedy Maryanto menemui terdakwa, lalu terdakwa menawari saksi Dedy Maryanto pekerjaan Renovasi SDN Gentong Kota Pasuruan. Untuk itu, saksi Dedy Maryanto harus mempunyai badan hukum perusahaan karena saksi Dedy Maryanto tidak mempunyai Badan Hukum/perusahaan maka saksi Dedy Maryanto meminjam CV DHL Putra milik saksi Suheldy Gantara dan CV. Andalus milik saksi Lukman Santoso.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Dalam pelaksanaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan, untuk memenuhi tujuan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong supaya dikerjakan oleh saksi Dedy Maryanto, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu tidak melaksanakan kegiatan dengan metode swakelola namun Terdakwa menunjuk saksi Dedy Maryanto sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi pembangunan 4 ruang kelas SDN Gentong Kota Pasuruan </span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Dan selanjutnya, saksi Dedy Maryanto menunjuk saksi Sutadji Efendi sebagai mandornya, membuat dokumen pengadaan seolah-olah kegiatan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong dilakukan melalui metode pengadaan langsung dengan cara membuat dokumen yang tidak benar, seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) </span></span><br /></div><div><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgomsO72-6KnBIJwP_uAky_gV3FqCWoHE8oHoj2zXXyy2zPaZlCWZrnSSiEs03Qxa3APPDdyinYBPf9cNHNFm9HEm6wlF1TzZfKCq_7nQE5TTPbgpBGYAoRPTzH7lF0wjyfbOIooimiaBo/s1065/IMG20201109151430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1065" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgomsO72-6KnBIJwP_uAky_gV3FqCWoHE8oHoj2zXXyy2zPaZlCWZrnSSiEs03Qxa3APPDdyinYBPf9cNHNFm9HEm6wlF1TzZfKCq_7nQE5TTPbgpBGYAoRPTzH7lF0wjyfbOIooimiaBo/w640-h360/IMG20201109151430.jpg" width="640" /></a></div></span></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black; font-size: small;">Dan Terdakwa juga membuat dokumen yang tidak benar seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi saksi Lukman Santoso sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) <br /><br />“Padahal Terdakwa mengetahui, yang mengerjakan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong adalah saksi Dedy Maryanto, dan dokumen-dokumen tersebut tidak benar dan hanya formalitas adminitrasi saja” ucap JPU<br /><br />JPU mengatakan, untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp 256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehab 4 kelas, selanjutnyaa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Dedy Maryanto menggunakan badan usaha CV.DHL Putra untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan menggunakan badan usaha CV. Andalus untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />“Dari 2 (dua) nilai kontrak pekerjaan fiktif tersebut, saksi Dedy Maryanto telah menerima uang sebesar Rp 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan oleh saksi Dedy Maryanto untuk pembangunan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong berupa pembelian bahan material, upah tukang dan mandor, pemberian fee (komisi) pinjam bendera CV. DHL Putra sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), fee (komisi) pinjam bendera CV Andalus Rp 2.100.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fee (komisi) ke Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan saksi Dedy Maryadi sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah),” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Dedy Maryanto ternyata tidak sesuai spesifikasi dan adanya pengurangan volume dan mutu pekerjaan sehingga berakibat gedung kelas SDN Gentong Kota Pasuruan roboh, sedangkan upah pekerja untuk pekerjaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan senilai Rp 51.245.000 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ternyata telah diterima Terdakwa dan tidak digunakan untuk untuk pembayaran upah yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. <br /><br />Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012 telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur<br /><br />“Perbuatan Terdakwa Muhammad Rizal, ST., M.T Bin Abdul Majid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 (atau pasal 9) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP” ucap JPU diakhir surat dakwaannya<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberaatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Jen)</span> </span></span><br /></p></div></div>

News Tipikor Pejabat Dispendikbud Kota Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi ‘Ambruknya Atap’ SDN Gentong

Apakah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan terlibat dalam kasus dugaan Korupsi Rehablitasi SDN Gentong tahun 2012?   BERITA KORUPSI .CO – ...

»

Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Sidang lanjutan Perkara Dugaan Korupsi Anggaran Pemeliharaan dan Pos Bakum PN Trenggalek -    </span></span><br /><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHd9_0G5LB25xzuNWmE3DcvyyAUveSbTS43CJUCwMk-RveqSC8ITKsfGL8SH-XotAK72wnYkEP6XLyuCoG8Ng7sdEBSNbdbVaeRVtMijzUBlsbg14iJoTlS2bAieP0NibP85cTYQ9bS5c/s1065/IMG20201109143331.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1065" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHd9_0G5LB25xzuNWmE3DcvyyAUveSbTS43CJUCwMk-RveqSC8ITKsfGL8SH-XotAK72wnYkEP6XLyuCoG8Ng7sdEBSNbdbVaeRVtMijzUBlsbg14iJoTlS2bAieP0NibP85cTYQ9bS5c/w640-h360/IMG20201109143331.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA, Auditor BPKP Jatim</b></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Ada penyimpangan anggaran pengelolaan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 dan pemalsuan tanda tangan” kata Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 9 November 2020<br /><br />Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA adalah aditor BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur ini, dihadirkan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita yang juga selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek ke persidangan untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis  Hakim sebagai ahli aditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan anggaran pengelolaan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019, dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018 – 2019 dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah)<br /></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWLisEHhWJ3h9uaFgUUQ9EUVrzg7yF6EDXh1mh7HDcMUPvMI8THMTSQhet8BLjDXsV-7YJJi9M1qRJ73WbPLSgmHpe12waQcL4Tsf8F64gieqLP_B3Q4kTpYxrWbDAIAioP4SwRp1sao/s1067/VID20201109142700.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWLisEHhWJ3h9uaFgUUQ9EUVrzg7yF6EDXh1mh7HDcMUPvMI8THMTSQhet8BLjDXsV-7YJJi9M1qRJ73WbPLSgmHpe12waQcL4Tsf8F64gieqLP_B3Q4kTpYxrWbDAIAioP4SwRp1sao/w640-h360/VID20201109142700.jpg" width="640" /></a></span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Agenda persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah mendengarkan keterangan Ahli dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Grdearthana, SH., MH yang dibantu 2 (dua) hakim Ad Hock, yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Ellyani, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH<br /><br />Dan persidangan dihari oleh Penasehat Hukum masing-masing terdakwa yang berdada di Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Trenggalek, yaitu Zinur Ridlo selaku Penasehat Hukum terdakwa Chrisna Nur Setyawan dan Widya Aris Susanti selaku Penasehat Hukum terdakwa Riawan<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA menjelaskan, bahwa Auditor BPKP tidak melihat fisik pekerjaan pemelihaaran gedung karena dari data yang dimiliki tidak sesuai dengan prosedur<br /><br />“Kami tidak melihat lagi fisik karena kami yakin dari data/dokumen yang kami miliki tida sesuai dengan prosedur. Kami juga sudah melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dokumen kontrak yang diakui oleh Samaet Firmasyah selaku Direktur CV Nusantara Agung bahwa itu bukan tandatangannya,” jawab Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim<br /><br />Namun saat JPU menanyakan terkait duit yang diterima oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) ‘Rakyat’ Trenggalek selaku petugas Pos Bakum PN Trenggalek, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA menjelaskan bahwa itu adalah sah.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXoByJ86SGp0q0OZbrr5cDMV2svE2OFEZHkw2gebm0qt6qcVedEFWdJCTccbe2pmA7jhhA1t2sCj89ykKVFAfIvh9JmQZgAZFklF_w2hOb4x8wECsIeed_HBrOdU-Pg1WNg90jqnavQ04/s1065/IMG20201109143142.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1065" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXoByJ86SGp0q0OZbrr5cDMV2svE2OFEZHkw2gebm0qt6qcVedEFWdJCTccbe2pmA7jhhA1t2sCj89ykKVFAfIvh9JmQZgAZFklF_w2hOb4x8wECsIeed_HBrOdU-Pg1WNg90jqnavQ04/w640-h360/IMG20201109143142.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;"></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Anehnya, duit sebesar Rp48 juta selama 2 tahun yang diterima oleh LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sebagai honor petugas Pos Bakum PN Trenggalek dianggap sah karena ada SPK (surat perintah kerja) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dan adanya SPM (surat perintah membayar).</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Padahal, antara PN Trenggalek dengan LBH ‘Rakyat’ Trenggalek tidak ada MoU (memorandum of understanding) atau kesepakatan kerja sama terkait keberadaan LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sebagai petugas Pos Bakum bagi masyarakat Trenggalek yang mencari keadilan</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Tidak adanya MoU itu juga diakui oleh Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Drs. Pujihandi, SH saat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan pada pekan lalu.</span><br /><br /><span style="font-size: small;">“Tahun 2018 dan 2019 Tidak ada MoU. Kalau SPK ada, ditandatangani PPK,” kata Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Drs. Pujihandi, SH kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU Dodi (Senin, 19 Oktober 2020)</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Yang menjadi pertanyaannya adalah. Bagaimana proses ‘lahirnya’ SPK (surat perintah kerja) dan SPM (surat perintah membayar) oleh pihak PN kepada LBH ‘Rakyat’ Trenggalek tanpa adanya kerja sama atau MoU (memorandum of understanding). Apakah hal itu hanya kesalahan administrasi saja sementara ?. </span></p><p><span style="font-size: small;"></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTNv-dGQxYL5XMLyaFUzs5GM0MZ_7wpLkaoTfbu3quiErD9rzTS7ATeuuipc9vSct48IC5x06izEUAEQVr9wDbIYaXGUetMmrm2p0TSyHfiJ5VUtfYPnlzqIA2FNa0cuq6VoVnQ6FFGqI/s639/IMG20201019132008+Kedua+Terdakwa+%2528Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%2529+menjalani+Sidang+melalu+Vidio+Conference+%2528Vicon%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTNv-dGQxYL5XMLyaFUzs5GM0MZ_7wpLkaoTfbu3quiErD9rzTS7ATeuuipc9vSct48IC5x06izEUAEQVr9wDbIYaXGUetMmrm2p0TSyHfiJ5VUtfYPnlzqIA2FNa0cuq6VoVnQ6FFGqI/w640-h360/IMG20201019132008+Kedua+Terdakwa+%2528Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%2529+menjalani+Sidang+melalu+Vidio+Conference+%2528Vicon%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH, dan terdakwa Riawan, SH., MH) menjalani Sidang melalu Vidio Conference (Vicon)</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bila demikian, bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi di beberapa instasi/lembaga pemerintah dengan swasta lainnya, terbitnya SPK (surat perintah kerja) dan SPM (surat perintah membayar) sekalipun tidak ada kerja sama<br /><br />Pun demikian, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA akhirnya mengatakan bahwa anggaran Pos Bakum yang diterima oleh LBH ‘Rakyat’ Trenggalek tidak sah<br /><br />Hal itu dikatakan Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA atas pertanyaan JPU Dodi yang menanyakan auditor BPKP ini untuk menjawab dari hati nuraninya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per taahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /></span></p><p><span style="font-size: small;"></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSqcWp9Dq4GLXrGpLPu-s-vhmy234lVmjApVHxNc9NwGgsJiWpH-l9wN13UwLccyJeHr60gRfpdSYA9031NvUhDRonWMilh2xeCv-TNed0kYnGVVHsjPTyNsOBf9sE0eNrtMoOoT3I1Oc/s639/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSqcWp9Dq4GLXrGpLPu-s-vhmy234lVmjApVHxNc9NwGgsJiWpH-l9wN13UwLccyJeHr60gRfpdSYA9031NvUhDRonWMilh2xeCv-TNed0kYnGVVHsjPTyNsOBf9sE0eNrtMoOoT3I1Oc/w640-h360/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /></span></p><p><span style="font-size: small;"></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJO6s6uoyJNttYoBReCWceRnQhp3c6ZizfuH8DEymc12xBCNj2pjLXMP89A_GcVfPCkWBxUcAfLbLXEIwi9JANXMT-wv2HItO8G_9JoE8egL5Hn1dKnSaq3w4fsNt0LkHx2GtbzMTC948/s639/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJO6s6uoyJNttYoBReCWceRnQhp3c6ZizfuH8DEymc12xBCNj2pjLXMP89A_GcVfPCkWBxUcAfLbLXEIwi9JANXMT-wv2HItO8G_9JoE8egL5Hn1dKnSaq3w4fsNt0LkHx2GtbzMTC948/w640-h360/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaN6ZbRLUT5j9fT4N5XqMb7PEHQfXPBsPn-ZNUJWAZx4C5_BiZKLHOqcrs3xyP-9rr-OKg5Pv10gCw1otgOqZv-gAKLcikiUqcotrg9xOD6EHepICT7JkGeOmI8bQj9I7FJnhHaYYzp3M/s639/IMG20201019120226.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaN6ZbRLUT5j9fT4N5XqMb7PEHQfXPBsPn-ZNUJWAZx4C5_BiZKLHOqcrs3xyP-9rr-OKg5Pv10gCw1otgOqZv-gAKLcikiUqcotrg9xOD6EHepICT7JkGeOmI8bQj9I7FJnhHaYYzp3M/w640-h360/IMG20201019120226.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br /><br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /><br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0dtQPTFOSF4C8EaiwIxnhbZc-uZlqp-rrXgGX5UXaXKErV9tRqfGNHeob0c2Mt04qAdGtIscLbkyq_kCky6-MvIaC1NaY0-mwfhQAJaavtN52vIS_UH6nUk-D1vqzXYuYWU4fYgqmulI/s639/IMG20201019132008+Kedua+Terdakwa+%2528Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%2529+menjalani+Sidang+melalu+Vidio+Conference+%2528Vicon%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0dtQPTFOSF4C8EaiwIxnhbZc-uZlqp-rrXgGX5UXaXKErV9tRqfGNHeob0c2Mt04qAdGtIscLbkyq_kCky6-MvIaC1NaY0-mwfhQAJaavtN52vIS_UH6nUk-D1vqzXYuYWU4fYgqmulI/w640-h360/IMG20201019132008+Kedua+Terdakwa+%2528Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%2529+menjalani+Sidang+melalu+Vidio+Conference+%2528Vicon%2529.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;"> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;</span><br /><br /><span style="font-size: small;">a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia</span><br /><br /><span style="font-size: small;">b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia</span><br /><br /><span style="font-size: small;">c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).</span><br /><br /><span style="font-size: small;">“Sehingga dana cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019,” kata JPU saat membacakan dakwaannya</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)</span><br /><p></p><p></p>

News Tipikor Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan

Sidang lanjutan Perkara Dugaan Korupsi Anggaran Pemeliharaan dan Pos Bakum PN Trenggalek -    Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA, Auditor BPKP...

»

Kejari Kabupaten Madiun “KO” oleh Terdakwa Korupsi KIP Rp105 Juta

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOB4216tgMsYbea3ke2T8hjYvZ-IGXf3GqJPP9nlIY8dddTwoMtoVFeyFQ0dTS3myG_bkpsUnLNlJ686XM0ma52YT746poHKY_MgurDAKai3VTpbMChQ_AJtcHVIAicsJV-t1uFKMORE/s1187/Pane.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="933" data-original-width="1187" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOB4216tgMsYbea3ke2T8hjYvZ-IGXf3GqJPP9nlIY8dddTwoMtoVFeyFQ0dTS3myG_bkpsUnLNlJ686XM0ma52YT746poHKY_MgurDAKai3VTpbMChQ_AJtcHVIAicsJV-t1uFKMORE/w640-h504/Pane.jpeg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Suryono Pane, Penasehat Hukum Terdakwa :</b></u> Kejari Mejayen (Kab. Madiun) harus bersikap gentlemen untuk memulihkan nama baik terdakwa dengan merilis putusan bebas dari MA ke media, seperti pada saat merilis penetapan Terdakwa sebagai tersangka pada tahun 2015<span style="font-size: small;"> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi oleh aparat penegak hukum baik Kepolisan, Kejaksaan Khusunya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /><br />Namun bila kemudian terdakwanya divonis bebas di tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung, hal ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dibalik “batu?”. Apakah terdakwanya yang “bermain mata” atau penegkan hukum yang dipaksakan?<br /><br />Itulah yang terjadi dalam perkara Korupsi dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) di Kabupaten Madiun sebesar Rp330.000.000 yang berasal dari APBN TA 1998/1999 dan merugikan keuangan negara senilai Rp105 juta pada tahun 2012<br /><br />Pada tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional<br /><br />Pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menetapkan 2 tersangka Korupsi dana bantuan PIK sebesar Rp105, yaitu Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, dan Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil (perkara terpisah) <br /><br />Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, dan didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP <br /><br />Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Madiun, keduanya dijerat pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti karena uang sebesar Rp105.098.410 sudah dikembalikan ke kas daerah kabupaten Madiun. <br /><br />Lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mendukung dakwaan JPU, dan menghukum Keduanya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor. 195/ Pid. Sus-TPK/2015/PN.Sby<br /><br />Tak merasa melakukan Korupsi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabayapun ditolak oleh Terdakwa dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk.<br /><br />Usaha terdakwa untuk bebas di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur kandas. Karena pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Nomor. 30/Pid. Sus-TPK/2017/PT.Sby<br /><br />Kandas di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sukses di tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung. Karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyatakan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kali ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun “KO alis kalah” atas usaha terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk untuk membuktikan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak melakuan Korupsi<br /><br />Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pid Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 berbunyi, ; 1. Menyatakan terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara<br /><br />Sementara usaha Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si gagal, karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dan dihukum pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Pertanyaannya. Ada apa dibalik “batu?”. Apakah terdakwanya yang “bermain mata” atau penegakan hukum dalam kasus Korupsi dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 yang menyeret terdakwa Drs. Komari, M.Si dipaksakan?<br /><br />Menaggapi hal ini, Suryono Pane selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler mengatakan, bahwa sejak awal yakin kalau terdakwa tidak terbukti melakukan Korupsi seperti dakwaan Jaksakarena uang sebesar 105 juta rupiah sudah dikembalikan ke kas daerah sebelum ada penyelidikan. Itulah sebabnya, terdakwa melalalu Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum<br /><br />“Sejak awal kami yakin tidak ada Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa karena uang sebesar seratus lima juta rupiah sudah dikembalikan ke kas daerah sebelum ada penyelidikan. Uang itu disita dari kas daerah. Itulah sebabnya, terdakwa melalalu Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum,” kata Pane kepada beritakorupsi.co, Kamis, 05 Nopember 2020<br /><br />Suryono Pane mengatakan, kasus ini dipaksakan seiring adanya persaingan dalam pergantian Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Madiun tahun 2015, dimana Drs. Komari, M.Si menjabat Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil<br /><br />“Ini dipaksakan menetapkan sebagai tersangka karena saat menjelang pergantian Sekda. Saat Pak Komari mau diperiksa sebagai tersangka, saat itu Pak Komari sedang sakit dengan dibuktikan surat dookter. Tapi Kejari tidak percaya dan dibawa ke rumah sakit daerah dan memang sakit. Sehingga tidak ada penahanan sejak penetapan tersangka hingga hari ini, tidak pernah ditahan,” ujar Pane<br /><br />Saat ditanya, apa yang akan dilakukan oleh terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya terkait putusan bebas dari Mahkamah Agung?. Menurut Pane, ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu, terkait status terdakwa yang dinonaktifkan dari jabatannya dan pemulihan nama baik terdakwa.<br /><br />Pane mengatakan, ada kewajiban Kejari atau JPU untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan JPU harus Gentlemen dengan merilis ke media, sama seperti pada saat penetepan tersangka<br /><br />“JPU harus Gentlemen dengan merilis putusan bebas MA ke media, sama seperti pada saat penetepan tersangka. Ada kewajiban JPU Kejari Mejayen (Kabupaten Madiun.Red) untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” ucap Pane<br />    <br />“Hari ini, siang (Kamis, 05 Nopember 2020) terdakwa menerima pemberitahuan relas putusan Kasasi  dari PN Madiun melalui Juru Sita,” tambah Pane<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;</span></b><br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dengan sumber dana  yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui : Pemberdayaan agro industri kecil berorientasi ekspor ; <br /><br />1. Pemberdayaan industri kecil kerajinan berorientasi ekspor ; 2. Pemberdayaan industri kecil subtitusi impor ; Pemberdayaan pedagang eceran kecil melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ; 3. Sedangkan sasaran dari bantuan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yaitu : a. Meningkatkan peranan Industri Kecil Menengah  (IKM)  yang  berorientasi ekspor ; b. Mengembangkan Industri Kecil Menengah ( IKM )  dan  Pedagang  Kecil Menengah (PKM) target binaan di seluruh propinsi ; c. Mendorong Peningkatan peranan Pedagang Kecil Menengah ( PKM ) dalam sistem distribusi bahan pokok dan pengembangan ekspor ; Menyerap tenaga kerja yang terkena PHK di sub sektor industri kecil dan pedagang eceran kecil serta memberdayakan pedagang kecil <br /><br />Yang menjadi lembaga  penyalur  bantuan  dana  Pemberdayaan  Industri Kecil ( PIK ) tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor   :   497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah adalah Bank Rakyat Indonesia dimana IKM dan PKM berdomisili<br /><br />Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan modal ke Industri kecil, ditunjuk Tim Teknis Daerah ( TTD  )  Kabupaten Madiun yang  anggotanya  terdiri dari saksi NOOR ACHWAN ( unsur dari Dinas Perindustrian ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI ( unsur dari Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ) ;<br /><br />Dalam perkembangannya, pada tahun 2004 setelah dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut digulirkan ke para industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun terdapat sisa dana perguliran yang masih  tersimpan  di rekening giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Madiun dengan nomor  rekening 0045.01.000296.30.8 sebesar Rp 107.000.000 (seratus  tujuh  juta rupiah) <br /><br />Kemudian saksi Drs. H. SUHARDI, M.M. (saat itu menjabat  sebagai  Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2004)<br /><br />Setelah mengetahui ada sisa dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  belum digulirkan sesuai peruntukkannya, lalu memerintahkan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN ( keduanya selaku Tim Teknis Daerah ) untuk memindahkan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dari  rekening  giro BRI cabang Madiun ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 26 April 2004 dana PIK sejumlah  Rp107.000.000  (seratus tujuh  juta rupiah) oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN dipindahkan ke rekening atas nama Tim Teknis Daerah di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan nomor rekening 02.11.000419.01<br /><br />Untuk mengoptimalkan program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut, Bupati Madiun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, di dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut menyatakan susunan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br />Penanggung Jawab : Bupati Madiun,; Pengarah : Wakil Bupati,; Ketua : Sekretaris Daerah,; Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan,; Ketua II : Kepala Diperindag,; Sekertaris : Kepala Bagian Perekonomian,; Koordinator    : Wakil Kepala Diperindag,; Anggota : Direktur P.D Bank Pasar, Unsur Perguruan Tinggi, Kabid Perekonomian pada Bappeda, Kasubdin Industri pada Diperindag, Kasubag Perekonomian Perusahaan, Kasi Sarana Industri pada Diperindag, Staf Bagian Perekonomian.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut menerangkan tugas dari Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br /> a. Mengadakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan industri kecil,; b. Memberikan bimbingan kepada para pengusaha industri kecil (IK ) dan industri rumah tangga (IRT),; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan aspek administrasi pelaksanaan dan pelaporan  pengembangan  industri  kecil  (   IK   )   dan  Industri   Rumah  Tangga (IRT),; d. Melakukan penilaian kelayakan terhadap proposal usaha industry kecil (IK)/ industri rumah tangga (IRT),; e. Menerbitkan surat persetujuan bantuan mengikat  perjanjian  dengan  industri kecil (IK)/industri rumah tangga ( IRT ),; f. Memberikan rekomendasi pencairan bantuan modal kepada PD. BPR Kabupaten Madiun,; g. Melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  ketepatan  pengembalian pinjaman. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan industri kecil di Kabupaten Madiun,; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati <br /><br />Sisa  dana  perguliran  Pemberdayaan  Industri   Kecil  (PIK)  sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 April 2004 hingga tahun 2012 tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/ 1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan administrasi sumber daya alam. <br /><br />Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan komunikasi, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata,; 2. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi perekonomian yang meliputi bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Daerah,; 3. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi sumber daya  alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup,; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah <br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sekaligus selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun, pada tanggal 14 Nopember 2012 mengadakan rapat koordinasi perkembangan Dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang dihadiri oleh saksi  Drs. H. SUHARDI,  MM. ( mantan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2004 ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku Tim Teknis Daerah Kabupaten Madiun serta terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun <br /><br />Agenda rapat saat itu membahas sisa dana perguliran Program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2000 yang mana program tersebut tidak berjalan hingga tahun 2012 <br /><br />Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi perkembangan dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) tanggal 14 Nopember 2012 tersebut, selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun membuat Surat Nomor : 518/286/402.022/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang isinya permohonan laporan perkembangan dana program PIK yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun <br /><br />Setelah mendapat surat dari saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melalui  saksi  Drs. SARIYADI, MM. ( Direktur PD. BPR Bank Daerah Madiun saat itu ) memberikan informasi secara lisan kepada saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. jika dana program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Madiun sampai dengan tahun 2012 kurang lebih sejumlah  Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) belum termasuk besarnya bunga <br /><br />Setelah saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. mengetahui ada dana  yang masih tersimpan kurang lebih sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus  lima  juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tanpa sepengetahuan anggota Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun memerintahkan kepada saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI untuk mengambil/menarik dana di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. H. KOMARI,  M.Si  dengan  perintah supaya “ diamankan ”<br /> <br />Padahal saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tim koordinasi Pengembangan Industri Kecil, yaitu untuk mencairkan dana Pemberdayan Industri Kecil harus melalui mekanisme terlebih dahulu adanya proposal usaha industri kecil yang telah dinilai layak baru dikeluarkan surat rekomendasi pencairan bantuan modal dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260  Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si., <br /><br />Sehingga saksi Dra. SRI WULAN  RAHMADANI pada tanggal 13 Desember 2012 mengambil dana  program  Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejumlah Rp. 105.098.410.- ( Seratus lima  juta  sembilan puluh  delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah ) lalu dana tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs.  H.  KOMARI,  M.Si.  <br /><br />Kemudian sebagai  tanda  terima  telah  dibuatkan terlebih dahulu berupa Berita Acara Penyerahan Dana PIK Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa Drs. H. KOMARI, MSi. selaku pihak yang menerima dan diketahui oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun <br /><br />Selanjutnya atas perintah dari saksi  Drs.  BUDI  TJAHYONO,  M.Si. kemudian terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil menerima uang sebesar Rp 105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dari saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk digulirkan kembali untuk meningkatkan  industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun namun justru dana tersebut oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. disimpan direkening pribadinya di Bank Jatim cabang Madiun dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya <br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. bersama-sama terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. mengetahui mekanisme dan prosedur  penyaluran  dana  PIK tersebut dengan cara OB (Over Booking) yaitu Pemindahbukuan dari rekening  atas nama Tim Teknis Daerah ke rekening masing-masing Industri Kecil penerima bantuan modal (industri kecil yang proposalnya telah disetujui ) <br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. pada tanggal 06 Januari 2015 mengembalikan dana sebesar Rp 105.100.000 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mengetahui pihak Kejaksaan Negeri Mejayan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana program  Pemberdayaan  Industri Kecil (PIK) <br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. telah  secara  melawan  hukum memperkaya diri sendiri dengan tidak mempedomani petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil  (PIK)  Nomor  :  497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah halaman 19 Bab IV tentang Pelaksanaan Pengelolaan Modal Bergulir dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana bergulir pada kementrian Negara/lembaga<br /><br />Karena pada ketentuan peralihan pasal 22 telah diatur perlakuan dana bergulir sebelum tahun anggaran 2008 harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neraca, dan pada pasal 24 ayat (2) Dalam hal kementrian tidak membentuk satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana bergulir yang diterima harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) secepatnya sesuai ketentuan perundang- undangan dan berdasarkan keterangan  INDRIA  WAHYUNI,  S.H,  LL.M.  Ahli Hukum Administrasi Negara ( HAN ) dari Universitas Airlangga Surabaya <br /><br />Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Asisten merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, dimana kedudukan Asisten berada di bawah Sekretaris Daerah. Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah. <br /><br />Masing-masing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi sub bagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,  yaitu  Jumlah  penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus (kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan). <br /><br />Dalam hal Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tetap dianggap sah dan berlaku mulai ditetapkan    (22 Juni 2004) dan tetap berlaku selama tidak dicabut oleh Bupati Madiun dengan bentuk hukum Keputusan Bupati. Sehingga Kewenangan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, tetap melekat pada jabatan (yang sama di tahun-tahun berikutnya) sebagaimana dimaksud  dalam  lampiran  Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 dan tetap berlaku sampai dengan bila Keputusan Bupati tersebut dicabut dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dilakukan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat TUN yang diklasifikasikan Maladministrasi  (  diluar kompetensi, penguasaan tanpa  hak ) <br /><br />Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman definisi Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan  oleh  penyelenggara  Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan dan dana PIK bersumber dari APBN sehingga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan keuangan Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 angka<br />6 UU No. 15 Tahun 2014 <br /><br />Dan dana PIK merupakan uang Negara, yang berhak menyimpan adalah bendahara Negara dan uang Negara tidak boleh disimpan di rekening pribadi ( pasal 7 ayat ( 2 ) huruf g UU No.1 Tahun 2014 ), dana PIK tidak boleh ditarik tunai dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. berimplikasi terhadap saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. <br /><br />Berdasarkan keterangan H. HARJONO MINTAROEM, S.H, M.S ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa tindakan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat struktural dalam pemerintahan merupakan penyalahgunaan kewenangan juga dapat merugikan keuangan Negara sekaligus dapat merugikan perkuatan perekonomian Negara sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. bersama–sama dengan saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut  Negara  telah  dirugikan  kurang  lebih  sebesar  Rp.  105.098.410.-   (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) arau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat ( 1 ) dan Ayat (2) UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">(Jen) </span><br /></p>

News Tipikor Kejari Kabupaten Madiun “KO” oleh Terdakwa Korupsi KIP Rp105 Juta

Suryono Pane, Penasehat Hukum Terdakwa : Kejari Mejayen (Kab. Madiun) harus bersikap gentlemen untuk memulihkan nama baik terdakwa dengan m...

»

Terdakwa Linda Mencari Keadilan Melalui Penasehat Hukumnya

<div style="text-align: justify;"><div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbHQRFLoP04gqFB9VghNkLfMjYSAveuHtNEmqVsvRwxmbiyKdLDsde67l17GB-2Geb7ncEDlbcEn5K4WbhK-HBOkWD6opE5wJpw_VeIU8MQrdQ1ph_qxCMb_ddln1vDFKhVm2kOiVidSM/s900/PN...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbHQRFLoP04gqFB9VghNkLfMjYSAveuHtNEmqVsvRwxmbiyKdLDsde67l17GB-2Geb7ncEDlbcEn5K4WbhK-HBOkWD6opE5wJpw_VeIU8MQrdQ1ph_qxCMb_ddln1vDFKhVm2kOiVidSM/w640-h426/PN...jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>“Mencari keadilan ibarat mencari mutiara di dasar lau”. Kalimat inilah yang terucap dari terdakwa Linda Fitria Paruntu, Ibu Lima orang anak yang masih dibawah umur, yang saat ini sedang mencari keadilan melalui Tim Penasehat Hukumnya atas perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaraan nama baik Simone Christine Polhutri, istri mantan Komandan Lanud Pattimura melaui Media Sosial (Medsos) Facebok pada Mei 2019 lalu<br /><br />Untuk mencari keadilan yang ‘entah ada dimana’, saat ini Linda memberikan kuasa ke salah satu pencara muda yang namanya tak asing lagi di Bali, yaitu Kadek Wiradana, SH dari kantor Rijasa Bali Law Office di Jalan Bisma Ubud, Bali untuk mencari keadilan melaui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi bahkan ke Presiden sekalipun atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Selasa, 27 Oktober 2020. <br /><br />Yang sebelumnya, Linda didampingi Penasehaat Hukumnya, Togar Situmorang pada saat penyidikan di Polda Bali hingga pelimpahan ke Kejati Bali. Dan kemudian, pada saat proses persidangan, Linda didampingi Pengacara Nyoman Sudiantara dkk<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4OQ94uv10Cf7J-V0-dqBqBCOvfXbGB-XmDwae0V_Wti7FYP2Te-UYc9dG5nxxmB-HnsonTYpkn-EP4bJWI8XO4oDFZCDZG_V5s5TtOVXL4M_JG70wVdIk7HHwxP_AuV31DR94bZ02fpQ/s1280/Rijasa3.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1280" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4OQ94uv10Cf7J-V0-dqBqBCOvfXbGB-XmDwae0V_Wti7FYP2Te-UYc9dG5nxxmB-HnsonTYpkn-EP4bJWI8XO4oDFZCDZG_V5s5TtOVXL4M_JG70wVdIk7HHwxP_AuV31DR94bZ02fpQ/w640-h292/Rijasa3.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Linda (kiri) bersama Tim Penasehat Hukumnya, Kadek Wiradana, SH dkk</span><br /></td></tr></tbody></table>“Sekarang saya ganti pengacara. Waktu sidang kan Pak Punglik (Nyoman Sudiantara dkk). Sekarang Pak Rijasa (Kadek Wiradana, SH),” kata Linda di kantor Rijasa Bali Law Office saat ditemui beritakorupsi.co (Senin, 2 Novemver 2020)<br /><br />Linda mengatakan, karena dirinya hanya masyarakat spil biasa sehingga Linda merasa bahwa keadilan itu susah ibarat mencari mutiara di dasar laut<br /><br />“Ternyata keadilan itu susah ya seperti mencari mutiara di dasar laut, sepertinya hanya untuk orang-orang tertentu. Apa karena saya orang biasa dan dia istri Kolonel TNI AU, dan selalu dikawal tentara dengan menggunakan fasilitas negara, berdinas tentara. Kan sama-sama spil?,” lanjut Linda  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Linda menambahkan, “saya  kan hanya bertanya ‘Mana orang kaya monyet sama orang kaya benaran, karena dia sendiri (istri kolonel)  yang bilang kalau mau jadi orang kaya benaran rubah deh sikap parah lo maksudnya saya. Lanjut dia memaki saya ‘who the hell are u’. Lah terus kenapa saya yang mau dimasukin di penjara? Kan Aneh, orang dia sendiri yang merasa kok saya yang kena hukuman? Istri kolonel kok bisa menyebarkan firnah atau menjelekan seseorang di media sosial”. Ucap Linda dengan nada tanya dan kecewa<br /><br />Sementara Kadek Wiradana, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa Linda mengataka, bahwa alasan terdakwa untuk banding adalah berdasarkan KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) pasal 67, pasal 233 samapi dengan pasal 243<br /><br />“Terdakwan mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding karena putusan yang tidak sesuai harapan dan tidak ada rasa keadilan. Terdakwa akan terus berjuang mencari sebuah keadilan sampai keadilan itu benerbenar di dapatkannya. Bila perlu sampai upaya hukum terakhir sekalipun. Kami selaku kuasa hukum terdakwa siap mendampingi terdakwa untuk mencari sebuah keadilan itu,” kata Rijasa<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iLcXJMLysK4EM0KyQcv0U4jKdfqDMQ9LCcXeEgoY9MhGALRzjskgFXu0BdO8oLWR07OS5uccSV6bOzgW3ZialkWgGU4doIQBtXDlLR5wQwvCNlfjwKq_m7WZJDmrEyfJluhDWTdLGuE/s640/Sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iLcXJMLysK4EM0KyQcv0U4jKdfqDMQ9LCcXeEgoY9MhGALRzjskgFXu0BdO8oLWR07OS5uccSV6bOzgW3ZialkWgGU4doIQBtXDlLR5wQwvCNlfjwKq_m7WZJDmrEyfJluhDWTdLGuE/w640-h640/Sidang.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Terpisah. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H saat ditemui beritakorupsi.co diruang kerjanya (Senin, 2 November 2020) menjelaskan, bahwa putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa walaupun tidak tertulis tetapi dari hati dan keyakinan Majelis Hakim<br /><br />“Saya belum baca putusannya. Tetapi divonis sembilan (9) bulan, itu sudah ringan. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan walaupun tidak tertulis tetapi dari hati dan keyakinan Majelis Hakim,” kata Dr. H. Sobandi, S.H., M.H<br /><br />Saat ditanya, apakah terdakwa dapat dieksekusi (ditahan) oleh JPU dimana terdakwa akan melakukan upaya hukum banding, walaupun dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan “terdakwa ditahan”?<br /><br />Menanggapi hal ini, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menjelaskan, sesuai pasal 197 KUHAP dan pasal 21 KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012. Red), putusan tidak batal demi hukum walaupun tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan atau terdakwa dikeluaran<br /><br />“Kenapa terdakwa tidak ditahan?. Karena ancaman hukumannya dibawah Lima (5) tahun, makanya tidak ditahan. Tetapi putusan yang tidak menyebutkan supaya terdakwa ditahan, tidak batal demi hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 197 KUHAP adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menahan terdakwa setelah putusan tetapi dilihat juga pasal 21 KUHAP. Pasal 21 itu adalah kewenangan penahanan oleh penyidik, Jaksa dan Hakim dalam proses persidangan. Tetapi pasal 197 KUHAP adalah kewenangan Hakim menjelang putusan,” kata Ketua PN Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H menjelaskan. <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLoSe6hMkUnYRzlEt2Mh7MI03vrmGUfUB95-mlQrUxmweknC-MclQ4RrqlANcMIuqc4eQcxcEz7ZEGZjlvlbAyi8aAdjlMrl0K1_XIC0WXSHzC3h45zroUFyTj_cm0ftK91po6wLaMdoU/s640/DSCF1612.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLoSe6hMkUnYRzlEt2Mh7MI03vrmGUfUB95-mlQrUxmweknC-MclQ4RrqlANcMIuqc4eQcxcEz7ZEGZjlvlbAyi8aAdjlMrl0K1_XIC0WXSHzC3h45zroUFyTj_cm0ftK91po6wLaMdoU/w640-h480/DSCF1612.JPG" width="640" /></a></div>“Penahanan dapat dilakukan oleh Jaksa kalau putusan itu sudah Inckrah (bekekuatan hukum tetap) walauapun Majelis Hakim tidak menyebutka supaya terdakwa ditahan. Tetapi kalau terdakwa banding, terdakwa belum dapat ditahan,” lanjut Dr. H. Sobandi, S.H., M.H <br /><div style="text-align: justify;"> </div>Pada Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dari 1.6 tahun tuntutan JPU  terhadap Linda.<br /><br />JPU maupun Majelis Hakim ‘sepakat’ menyatakan bahwa terdakwa Linda Fitria Paruntu bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)<br /><br />Majelis Hakim menolak pembelaan dari terdakwa yang menjelaskan bahwa kalimat yang dipostingnya bukanlah ‘penghinaan atau mencemarkan nama baik’ Simone Christine Polhutri tetapi untuk mengklarifikasi atau bertanya kepada Simone Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya, yang dianggap terdakwa bahwa postingan tersebut berkaitan dengan perdebatan antara terdakwa dengan Simone Christine Polhutri Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW8Wy58u0ARUFOXI2bLWfbI9zX0yb6nxkfueujCgZLxiGqMAvCYPPhglWXIDSen_ehHXE_JgKjXt8_jcWQNh7dz2grkq8EFNTC0P_qn7Vwq-fAJNIS5_M6X79gd9xo7wHw-C51fyFfac/s523/1.+Linda+Fitria.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="514" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW8Wy58u0ARUFOXI2bLWfbI9zX0yb6nxkfueujCgZLxiGqMAvCYPPhglWXIDSen_ehHXE_JgKjXt8_jcWQNh7dz2grkq8EFNTC0P_qn7Vwq-fAJNIS5_M6X79gd9xo7wHw-C51fyFfac/w628-h640/1.+Linda+Fitria.jpg" width="628" /></a></div>Kalimat yang diposting terdakwa di accun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019 dengan mentag dan menshare, yang dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri adalah,<i> “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”. </i><br /><br />Menurut terdakwa dalam pembelaannya, bahwa kalimat ini adalah untuk mengklarifikasi atau bertanya kepada Simone Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya dihari yang sama namun tidak ada tanggapan sama sekali<br /><br />Sehingga pada tanggal 15 Mei 2019, terdakwa Linda Fitria Paruntu kembali membuat kalimat di accun Facebook pribadinya dan mempostingnya yang bunyinya, <i>“Kata orng2 skmg masa susah , susah duit dll Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari  tau kehidupan gw yaa...itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw spertti yg loe tuduhkan ...Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang”</i><br /><br />Menurut terdakwa dalam pembelaannya, bahwa kalimat yang diposting terdakwa  di accun Facebooknya adalah untuk mengkalrifikasi atau bertanya kepada Simone Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya ppada tanggal 14 Mei 2019. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di accun Facebook pribadinya pada tanggal 14 Mei 2019 yang diklarifikasi oleh terdakwa adalah, <i>“Hahahah kasiann yaa orang kayak gituu klo bener omongann orang itu yaa , klo bsa coba buktikann jangan cmn dengar mulut orang buu, kartu kredit dipergunakan memang utk diskon2 buu bukan dipakee sosialitaa , klo ngk ada duiiitt buktikan klo orangnya punyaa kredit mobil2 or rumahnyaa kredit ngk? Punya hutang k orang2 ngk atau malah orng yg anda bicarakan suka kasih hutang k orang2? Jangann sukaa bicaraain orang nanti kualaatt bu 🤣🤣🤑 - Orang kayaa mah bebass🤑🤑 - Jadiii di laporiiin bu ditunguuu 😛.”</i><br /><br />Menurut terdakwa, bahwa kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di accun Facebook pribadinya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri melalui Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019<br /><br />Pada tanggal 12 Mei 2019, berawal pada saat beberapa orang tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih termasuk terdakwa, melakukan klarifikasi atau bertanya kepada panitia tanpa menyebut nama seseorang, terkait kejadian yang hampir ‘tenggelamnya’ anak-anak saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019 yang tidak ada pemberitahuan dari panitia ataupun guru kepada orang tua. Dimana Simone Christine Polhutri adalah salah satu panitia perpisahan<br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9RAjGDgZDzSp6NE4q8uZJtxz4fe-BcNG5xeO2_opW2ZlhSTAcrFL6-Q4-SmoTNsqdynK4QqnrKZ4bDrdivZJk0guhMlEPoBRESBVtl__s8fMCp2g4wWuxGij9CCr2kbNRmhUKpkPp2w/s663/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="663" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9RAjGDgZDzSp6NE4q8uZJtxz4fe-BcNG5xeO2_opW2ZlhSTAcrFL6-Q4-SmoTNsqdynK4QqnrKZ4bDrdivZJk0guhMlEPoBRESBVtl__s8fMCp2g4wWuxGij9CCr2kbNRmhUKpkPp2w/w522-h640/2.jpg" width="522" /></a></div>Namun kejadian itu baru diketahui oleh para orang tua pada tanggal 12 Mei 2019setelah anak-anaknya bercerita sepulang dari acara perpisahan, karena beberapa anak ada yang mengalami ‘memar’ ditaangan dan adapula anak yang mengaku hampir ‘mati’. <br /><br />Klarifikasi terdakwa Linda kepada panitia tanpa menyebut nama seseorang, menjadi awal perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri. <br /><br />Yang membuat terdakwa merasa malu adalah, chatingan pribadi terdakwa dengan salah satu orang tua siswa, yaitu Nana, terkait ketidaak hadiran terdakwa dalam rapat (terdakwa bukan panitia) dibicarakan Simone Christine Polhutri di Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih<br /><br />Kutipan percakapan atau perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri di Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019, yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co yaitu ;<br /><br /><i><b>Suami terdakwa  :</b> “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                <br /><br /><b>Simone : </b>“Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusan....<br /><b>Simone :</b> Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi<br /></i></div></div><div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>Suami terdakwa : </b>Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjadi dan mempertanyakan apa motivasinya<br /><br /><b>Simone : </b>Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah<br /><br /><b>Terdakwa :</b> Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu<br /><br /><b>Simone :</b> Hehehe kalo mau jd orkay beneran rubah deh sikap parahnya...fada Alasan<br /><br /><b>Terdakwa : </b>Yg rubah anda bukan saya<br /><b>Terdakwa :</b> Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y<br /><br /><b>Simone : </b>Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU?<br /><b>Simone   :</b> Haha sirik? Hahaha kesian<br /><b>Simone :</b> Lo blm lagir gue dah main dimonaco<br /><br /><b>Terdakwa : </b>Aneh baca baik2 diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti<br /><br /><b>Terdakwa :</b> yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri.<br /><br /><b>Simone :</b> Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya....<br /><br /><b>Simone  : </b>Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco</i><br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa kalimat yang diposting terdakwa adalah salah karena dianggap sebagai ‘penghinaan’ sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 9 bulan. <br /><br />(*/Jen)<br /></div></div>

News Pidana Terdakwa Linda Mencari Keadilan Melalui Penasehat Hukumnya

BERITA KORUPSI .CO – “Mencari keadilan ibarat mencari mutiara di dasar lau”. Kalimat inilah yang terucap dari terdakwa Linda Fitria Paruntu,...

»