Istri Jenderal Divonis Bebas, Ketua Majelis Hakim “Dikalahkan” Dua Hakim Ad Hock

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfWRJRJjlZGZ9Nb8rJGAFYpBXtxD0f5HTNf0NJT5WOVTjDvG4KBJR0JqUdKx1sMPMMuIhxALjgAW80nBYLtaliYDZN7eAIYKVaOjgdQiBx5oWeiQTGE4BF-3QxMg0ofbg8fvvzLykOLMw/s640/3.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa didampingi sang suami pada saat kelaur dari Rutan Kejati Jatim di Jln Raya A. Yani Surabaya</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Untuk yang keduakalinya terjadi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Hisbullah Idris, SH., MH, “dikalahkan” oleh 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock)<span style="font-size: small;"> yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH (menggantikan Hakim anggota Dr. Andriano) saat mengambil Keputusan sidang Perkara Nomor. 133/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby (Kamis, 16 April 2020) yang hasilnya, istri Brigjen (Pur) Polisi M. Mardianto, yakni terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 divonis  BEBAS dalam perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pe</span>merintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggarann (TA) 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 <br /><div style="text-align: justify;"> <br />Sebelumnya atau pertamakalinya, yaitu pada pada Senin, 16 Maret 2020. Dengan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) dalam perkara Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Dalam tuntutan JPU Kejari Trenggalek menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Tatang (DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dan terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen) sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSU-nWa-np2KXCqYuOGwtT5bnQnI-Bpey3mvZJLdEMhkejsQVJjpEdGQ0SSCAVlEni3ZJrL75NgeTwO6SPWi8wKlhEXs9f2zqlPlS1qZZVjt6oUYohljX9cG6LI-udPgjpbRR4zGJBI7E/s640/IMG20200416123852+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Vidio Conference</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH mengatakan, bahwa kasus yang menjerat Bos Koran Harian Surabaya Sore, bukan Tindak Pidana Korupsi, karena Penyertaan Modal Usaha Percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek selaku perusahaan Pemda Kab. Trenggalek adalah menggunakan Undang-Undang PT (Perseoroan Terbatas No 40 Tahun 2007). Dan hasilnya, Ketua Majelis Hakim I Wayam Sosiawan  menjatuhkan hukuman (Vonis) Lepas terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan. Sementara terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek sinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Anehnya lagi dalam sidang kali ini (Kamis, 16 April 2020) adalah, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum mengatakan, perbuatan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dilakukan baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang. Dimana Agus Setiawan Jong sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun lalu dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara. Namun Majelis Hakim justru membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si <br /><br />Vonis bebas terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dibacakan oleh Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menggantikan Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andriano dan juga dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Jaya Atmaja dkk serta Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Dalam putusannya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) megatakan, bahwa Politikus Partai Demokrat ini (terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si) selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU Kejari TanjungPerak, yaitu melanggar pasal 2 ayat  (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH saat membacakan surat putusan dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sudah melakukan penolakan melalui telepon terhadap proposal-proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari pemohon melalui terpidana Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara). <br /><br />Majelis Hakim menerima pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwapun dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa<br /><br />"Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dalam subsidair ; 2 (Dua), Membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut diatas ; 3 (Tiga), Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara dan memulihkan harkat, martabat dan kehormatannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimfG1ju_Rj1ouNUbkCU0rF8HjiBKJRppJL8HqsGGkALYGQhyUKF9V0rsyV-HZHOF5gZrj4sTuCIpIGxmmoD8e9RCuCthrBplq9OIu4l7aQwLrxiz5dIN5PZJD5PlRijfo8Mz-B1eOpsE0/s640/IMG20200310144500.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si langsung mengucapkan terimakasih yang terdengar dilayar monitor, sementara JPU langsung mengatakan Kasasi.<br /><br />Sedangkan atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi, JPU maupun terdakwa melaui Penasehat Hukum, Jaya Atmaja sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />Anehnya, hasil percakapan telepon atau bukti penolakan dari terdakwa terkait proposal-proposal tersebut tidak pernah ditunjukan dalam persidangan. <br /><br />Namun pertanyaannya, mengapa JPU tidak menghadirkan Febriana Kusumawati salah satu pejabat di Bapeko Surabaya ini ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjug Perak?. Andai saja Febriana Kusumawati dihadirkan ke persidangan, “rahasia” dalam kasus Korupsi Jasmas bisa jadi akan terungkap.<br /><br />Seusai persidangan, JPU M. Fadil mengatakan bahwa ada fakta yang merugikan, diciptakan sendiri. Kalau memang ada komunikasi antara Agus Setiawan Jong, Dea dan Ratih, berartikan ada kerja sama. Sekarang ada pertanyaannya begini. <br /><br />“Kalau 50 anggota DPRD besok dapat Jasmas dan mereka memastikan bahwa Jasmas bukan dibawah Dapilnya, maka hukum tidak akan pernah menghukum mereka yang Korupsi, itu prinssipnya,” kata JPU M. Fadil <br /><br />Saat ditanya mengenai Saksi yang tidak dihadirkan, menurut JPU Fadil, bahw kehadiran Febriana Kusumawati tidak perlu. Alasannya, karena pertimbangan sudah cukup dan paling utama adalah keterangan dari terdakwa<br /><br />Ditempat terpisah. Jaya Atmaja selaku Penasehat Hukum terdakwa mengungkapkan, rasa terimakasihnya kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi atau pembelaannya yang menjelaskan adanya penolakan dari terdakwa kepada Bapeko terkait <br /><br />“Kami berterimakasih kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi kami. Tadi sudah sangat jelas, bahwa terdakwa sudah melakukan pencegahan setelah ada oknum yang memasukan proposal itusecara diam-diam, dia (terdakwa)-pun melakukan penolakan dengan menelepon dan protes ke Bapeko. Dan juga memerintahkan kepada Safi’i selakau staf terdakwa untuk menarik proposal dari Bapeko,” ungkap Atmaja di halam Rutan Kejati Jatim saat menjeput terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan<br /><br />Ucapan terimakasih juga terlontar dari Suami terdakwa yaitu M. Mardianto, mantan penyidik di Kepolisian yang juga mantan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sulawesi Selatanm dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal<br /><br />“Sebagai suaminya Ratih, bersyukur yang kebetulan saya mantan penyidik Polri. Saya tau persis bahwa posisi hukum, struktur hukum yang dibangun selama ini. Tapi karena tanda petik (“) kami menghormati dan menghargai,” ucap Brigjen (Pur) Polisi ini sambil mendapingi istrinya menuju rumah keidamannya sesuai bebas dariRutan Kejati Jatim, Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB<br /><br />Nasib baik yang dialami terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si karena doanya dikabulkan Majelis Hakim, tidak demikian yang dialami dua terdakwa lainnya yang juga sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Dini Rijanti dan Saiful Aidi. Sekalipun nasib buruk yang diterima ketiga terdakwa (Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan Saiful Aidi) dari JPU adalah sama-sama dituntut pidana penjara selama 3 tahun.<br /><br />Sebab dalam persidangan dihari yang sama (perkara masing-masing terpisah), terdakwa Dini Rijanti dan Saiful Aidi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi sama-sama dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="586" data-original-width="555" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVTWVpw3suw891bX6n_U3SqxMY0gp0TNryWzj8ie7LQstLKo7OYTYf_mDhQkbAePLYUnNBzAoaVU3yBKSgPLmqq1xDUocKY-NRP_eRKDp55g7XfrTazZJh4LrM7kVbbSdqFOTW1t54jIY/s640/IMG20200310144529_1.jpg" width="606" /></div> <div style="text-align: justify;"> Doa yang tidak terkabulkan, juga dialami oleh 3 terdakwa sebelumnya yang juga sama-sama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Sugito yang divonis 1,8 tahun penjara dari tuntutan 2.6 tahun, dan terdakwa H. Darmawan, SH divonis 2.6 tahun penjara dari 3 tahun tuntutan JPU. Sedangkan Binti Rochmah juga dituntut 3 tahun penjara, namun divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Kasus ini menyeret 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi. Serta 1 swasta yakni Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara).<br /><br />Pertanyannya kemudian, mengapa JPU tidak menyeret 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut-sebut oleh BPK RI sebagai pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam program Jasma Pemkot Surabaya tahun 2016 ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjung Perak?<br /><br />Keempat pejabat Pemkot Suarabaya ini adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Ke- 3 dan 4 adalah Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. <br /><br />Dana Jasmas memang milik ke- 6 anggota DPRD Surabaya yang akan disalurkan ke daerah pilihannya masing-masing. Lalu menurut JPU dalam dakwaanya, bahwa ke 6 anggota DPRD Surabaya ini bekerjsama dengan Agus Setiawan Jong. Walaupun tidak ada bukti apapun yang menyatakan adanya kerja sama antara Agus Setiwan Jomg dengan ke- 6 terdakwa selaku anggota Dewan.<br /><br />Kemudian Agus Setiawan Jong bersama Timnya menghungi ratusan Ketua RT/RW dari beberapa Kecamatan di Kota Surabaya agar membuat Proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk Agus, diantaraya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut <br /><br />Hebatnnya, Jaksapun tak “mampu” menghadirkan Rudi Sinaga/Rudi Marudut yang disebut-sebut aktifis angkatan 98, yang saat ini sebagai Ketua DPC FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) Surabaya<br /><br />Dalam proses ratusan propo-proposal dari ratusan Ketua RT/RW yang dikirimkan ke Dewan dan juga ada yang langsung ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk oleh Agus Setiawan, cairlah puluhan milliaran rupiah dari ABPD Surabaya ke masing-masing rekening Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang ditandatangani oleh Pemkot Surabaya dengan pihak penerima<br /><br />Setelah dana Jasmas masuk ke rekening penerima, uang itupun kemudian ditransferk ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Ketua RT/RW berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah<br /><br />Pertanyaannya. Kewenangan siapa yang meloloskan atau menolak ratusan Proposal-proposal tersebut ? Siapa yang berwenang melakukan Verifikasi terhadap proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya ? Pemkot Sendiri atau masing-masing anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Katakan proposal itu tidak sesuai dengan Dapil (Daerah pemilihan) dari masing-masing terdakwa selaku anggota PPRD Surabaya. Apakah para terdakwa berwenang meloloskan proposal itu atau Pemkot Surabaya ? Kalau ditemukan ada proposal yang tidak sesuai dengan dapil masing-masing terdakwa, mengapa Pemkot Surabaya tidak menolak permohonan proposal tersebut ?.<br /><br />Apakah lolosnya proposal hingga dicairkanya uang APBD Surabaya ke masing-masing penerima menjadi tanggungjawab para terdakwa? <br /><br />Mengapa Kejari Tanjung Perak tidak menghadirkan Wali Kota Surabaya seperti yang dilakukan oleh Kejari Bangkalan sebagai saksi ke Persidangan, untuk dapat menjelaskan dan mengungkap secara terang benderang terkait program dana Jasmas, penandatanganan NPHD hingga pencairan dana APBD ke masing-masing penerima sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 tahun 2016?. (Jen)</div>

News Tipikor Istri Jenderal Divonis Bebas, Ketua Majelis Hakim “Dikalahkan” Dua Hakim Ad Hock

Terdakwa didampingi sang suami pada saat kelaur dari Rutan Kejati Jatim di Jln Raya A. Yani Surabaya BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang ked...

»

Terbukti Terima Suap Rp449 Juta, Dua Perangkat Desa Divonis 1.3 Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h6J2DQ-OP42d4b1DWu0loddQ9VtQFUYUSk2VpTe4ZSSET3t3bXFb60X_e3GHZvn7qj_-0r0W0Qv3BFL9Ujw4P434nVp5ZEZnr9vHzr6ckKqmQfZi15nc2jepnzSzM3Z51H7zMSZnwQc/s640/IMG20200415165957.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang Thn 2014 seluas 53.531 m2 selaku “Pemberi Suap”  Rp449.660.400 akan jadi tersangka?”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo dan Zainul Udin Fairuzi selaku Kaur Pemerintahan Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang  akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar Rp449 juta dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie yang mewakili PT Tirta Investama (PT TI) selaku pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang seluas kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014<br /><br />Karena terbukti bersalah melakukan Korupsi Suap, Keduanyapun (Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi) divonis pidana penjara. Terdakwa Suhardi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulla kurungan. Sedangkan Zainul Udin Fairuzi dihukum 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Keduanya tidak dihukum untuk membayar uang pengganti dari uang suap yang diterima Kedua teerdakwa karena sudah dikembalikan.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi dibacakan oleh Majelis Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana, SH., MH dan dihari salah satu Penasehat Hukum terdakwa Suhardi, yakni Komarudin dan Zaenal Fanani. Semntara Kedua terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Jombang dengan didampingi Penasehat Hukumnya untuk terdakwa Zainul Udin Fairuzi. Sedangkan JPU bmengikuti persidangan dari Kantor Kejari Jombang.<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini sama dengan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Artinya terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi terbukti menerima Suap sebesar Rp449 juta dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie yang mewakili PT Tirta Investama (PT TI) selaku pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang seluas kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYl-HFOCPfBbmer6BqKK5nZ3mhG5R8nc8HXMTrXOB2jV5q01J4ANXWww-DhVhgbzZfbXGGa6M9NX_yj5ykgycUlRVVUMCiEsJUFDkbBTtJhLclPJBJ16LCQP_8QiB-SMIenchj4XI8RWk/s640/IMG20200415170019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br />Dalam pasal 11 berbunyi ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pertanyaannya. Bagaimana proses hukum terhadap pihak si pemberi uang suap ?. Sebab sangat jelas, baik dari tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa terdakwa terbukti menerima suap. Sementara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur ancaman hukuman pidana terhadap si pemberi, yakni dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13<br /><br />Dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br />huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Sedangkan Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling<br />banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Apakah pihak PT Tirta Investama yang memberi uang suap kepada perangkat Desa melalui L Setionegoro Alias Bu Yanie dianggap benar oleh penyidik Kejari Jombang sehinggan tak akan ada proses hukum?. <br /><br />Lalau bagaimana pula dengan perangkat Desa lainnya yang juga ikut menikmati uang suap itu,  yakni Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, <br /><br />Berdasarkan dakwaan JPU maupun fakta persidangan yang terungkap terkait para pihak yang menikmati uang suap itu, diantaranya Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400 (sudah divonis beberapaa tahun lalu dan saat ini sudah bebas), terdakwa Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta.<br /><br />Apakah hanya perbuatan Agus Hadi Cahyono selaku kepala Desa (sudah selesai menjalani hukuman) dan terdakwa Suhardi serta terdakwa Zainul Udin Fairuzi yang dianggap bersalah sehingga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili?<br /><br />Tak heran memang bila Kejari Jombang tak menyeret pihak PT Tirta Investama selaku  memberi uang suap terhadap perangkat Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.<br /><br />Sebab bukan hanya dalam kasus ini saja pihak pemberi suap “terselamatakan”, melainkan beberapa kasus Korupsi suap “Operasi Tangkap Tangan” oleh Apart Penegak Hukum APH) yang tergabung dalam Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2016 tentang Saber Pungli di Jawa Timur, tak satupun yang diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. <br /><br />Tak salah bila masyarakat menuding, bahwa OTT yang dilakukan oleh Aparat Pengak Hukum Khususnya di Jawa Timur ada kepentingan. Sehingga pemberi suap tak ada yang ikut ditangkap apalagi diadili.<br /><br />Berbede jauh denga Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberanntasan Korupsi (KPK) RI. Sebab tak hanya si penerima suap yang ditangkap, melainkan si pemberi suap juga ikut diringkus dan di seret ke Pengadilan Tipikor. Bahkan tak ada yang lolos dari “Palu” Majelis Hakim.<br /><br />Pada hal, Undang-Undang yang dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) sama dengan apa yang dipergunakan oleh KPK, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU mengatakan, pada sekitar bulan September 2014, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie bertemu dengan Agus Hadi Cahyono, Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya By Pass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, atas perkataan Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh Agus Hadi Cahyono<br /><br />Pada saat itu Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5% yakni, agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh Agus Hadi Cahyono<br /><br />Namun Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dan Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilY54gpebgo1z8HI9bDpfcnxzJ9Qjg8atVIcBzA3esoDhftgjz3Ny0k2ZlALOnXOUISL8tO51C9-IQ3Nw3M1yt10KREcgxPxyLQqLsoWVWUpXVBI3ZnQCJ8woEVpgPCsuyVjD1RJj2epQ/s640/IMG20200415165847.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, Zainul Udin Fairuzi meminta kepada Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),<br /><br />Setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana.<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, pada sekitar bulan Januari 2014, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, akan melakukan pembelian tanah milik warga di desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2.<br /><br />Kemuidian saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, datang ke kantor Desa Grobogan, Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono. Lalu saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengatakan akan melaksanakan jual beli dengan warga Desa Grobogan yang rencananya akan dibangun pabrik air minum dalam kemasan.<br /><br />Kemudian pada saat itu ada saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi mengatakan kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro, ”Bu, kalau jadi dibebaskan atau dibeli, jangan lupa sama desa, dikarenakan yang menjembatani adalah Desa atau perangkat desa. Dan biasanya persenan, selanjutnya saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengiyakan perkataan saksi Zainul Udin Fairuzi tersebut.“<br /><br />Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi mengatakan kepada saksi Agus Hadi Cahyono, bahwa dalam proses jual beli tanah dengan PT Tirta Investama tersebut, nanti pihak desa akan mendapatkan uang apabila saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala desa mau menyampaikan kepada saksi Theresia L. Setionegoro<br /><br />Selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang lagi, dan bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, serta dihadiri oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi<br /><br />Pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, “dalam pembelian tanah tersebut jangan lupa dana untuk kas desa, yang intinya saksi Agus Hadi Cahyono meminta prosentase sebesar kurang lebih 2,5% dari total harga pembelian tanah yakni 2,5% X Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp548.692.750 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)”<br /><br />Dimana maksud dari permintaan prosentase sebesar kurang lebih 2,5% oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut,  diketahui oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.<br /><br />Selanjutnya permintaan uang prosentase kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut, nantinya akan dibagi kepada saksi Agus Hadi Cahyono bersama dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan lagi untuk menanyakan kelengkapan dan persyaratan jual beli tanah<br /><br />Dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan "kalau saya tidak mau menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah, bagaimana ? dan apakah pembebasan tanah tersebut tetap dilaksanakan ?”. Yang dijawab oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie ” jangan pak Kades, ini harus ditandatangani oleh oleh pak Kades selaku saksi”. Dan saksi Agus Hadi Cahyono juga mengatakan, ”Kalo jadi saksi yah ada imbalannya”.<br /><br />Saksi Agus Hadi Cahyono lalu meminta imbalan atau uang prosentase kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie selaku wakil dari PT Tirta Investama yakni sebesar 2,5% dari harga pembelian tanah antara PT Tirta Investama dan warga Desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750, yang mana permintaan uang imbalan tersebut tidak ada aturannya yakni pihak pembeli harus menyerahkan prosentase sebesar 2,5% dari harga jual beli tanah di desa.<br /><br />Permintaan sebesar 2,5 % dari harga jual beli tanah di desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750 yang didampaikan oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara saksi Agus Hadi Cahyono dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Dimana kelimanya sepakat jika uang tersebut sudah diterima, maka yang akan membaginya kepada terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi alias udin, saksi Subarkah dan saksi Mashudi adalah saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala Desa Grobogan.<br /><br />Setelah mengetahui jika dari kegiatan jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang tersebut, nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp548.692.750, terdakwa Suhardi pun mulai aktif menjalin komunikasi dengan saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie melalui sarana email atau Blackbery Messenger terkait dengan persyaratana-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli tanah tersebut.<br /><br />Selanjutnya pada sekitar bulan September 2014, saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya Bypass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br />Selanjutnya pada pertemuan tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYl-HFOCPfBbmer6BqKK5nZ3mhG5R8nc8HXMTrXOB2jV5q01J4ANXWww-DhVhgbzZfbXGGa6M9NX_yj5ykgycUlRVVUMCiEsJUFDkbBTtJhLclPJBJ16LCQP_8QiB-SMIenchj4XI8RWk/s640/IMG20200415170019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas perkataan saksi Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan yang pada pokoknya adalah,  saksi Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh saksi Agus Hadi Cahyono tersebut, namun pada saat itu saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta saksi Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5%, yakni agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh saksi Agus Hadi Cahyono.<br /><br />Namun saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), dan saksi Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. Namun sebelumnya saksi Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi Zainul Udin Fairuzi meminta kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan saksi Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan saksi Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),<br /><br />dan setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana.<br /><br />Setelah menerima cek penyerahan uang dari saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie tersebut, kemudian saksi Agus Hadi Cahyono memberitahukan kepada Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi, mengajaknya untuk mencairkan cek tunai tersebut pada keesokan harinya. Dan pencairan cek tunai tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp249.660.400, dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp200 juta, dimana pada saat pencairan tersebut, saksi Agus Hadi Cahyono selalu bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi.<br /><br />Setelah mencairkan cek sebesar Rp449.660 lalu saksi Agus Hadi Cahyono membagi uang tersebut dengan rincian : saksi Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400, Saksi Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Saksi Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, Saksi Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta, Terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukorejo sebesar Rp50 juta. Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa Suhardi adalah lebih kurang sebesar Rp65 juta.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Terima Suap Rp449 Juta, Dua Perangkat Desa Divonis 1.3 Penjara

“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang Thn 2014 seluas 53.531 ...

»

Rp190 Juta Setiap Tahun Mengalir ke Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qa1sysPJWJH4Suul1QJoYJMXtOwb0KgUebGY6iUnbBJJYA0Vg9YqcalWw1v1425t0k9rep2tIlYmaJy51QCtuq4D8TjPvoJw1pHUVxkOocZlj8A2sGexIL4EOTUQzBdS0rykNaOeb3Q/s640/8.jpeg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpYQ4m9euTvkiGMmuAnrKdnVmbHS2OEPe-fZ5h7k0ttF43GkGTEIkDojXzGrBo3CbxtwFyeaVjnc3WZg1OzlJrL8LMawezAdCwsCQay46DwvgORdyQ63r0ynO1tqvy2hdn7nDLop8PmqY/s640/IMG20200414125750.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kasus Korupsi suap pengesahan APBD Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 ternyata tidak hanya diterima oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP) RI menyeretnya ke persidangan pada pekan lalu (Selasa, 31 Maret 2020).<br /> <br /> Selain ke terdakwa Supriyono, ternyata Imam Kambali selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung juga menerima uang sebesar Rp190 juta setiap tahun yang disebut sebagai mahar pembahasan APBD KAB Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. Imam Kambali ditunjuk oleh terdakwa Supriyono selaku Koordinator <br /> <br /> Sedangkan uang yang mengalir ke terdakwa si Supriyono yang disebut sebagai uang ketok palu pembahasan APBD Tulungagung pada tahun 2014 sebesar Rp500 juta, sedangkan untuk pembahasan APBD Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Satu milliar rupiah, dan tahun 2018 baru diserahkan lima ratus juta rupiah dari total Satu milliar rupaih melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung, Budi Fatahillah Mansyur. Kekuarangan 500 juta rupiah tak jadi diterima si Supri karena KPK keburu meringkus si Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung pada Juni 2018.<br /> <br /> Uang yang mengalir ke kantong si Supri (terdakwa Supriyono) dan ke kantong si Imam Kambali adalah dari Kepala BPPKAD Hendrik Setiawan melalui Yamani selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Perencanaan BPPKAD. Sedangkan uang itu diterima Yamani dari Kepala Dinas PUPR melalui Kabid (Kepala Bidang) Dinas PUPR, yakni Sukarji</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1283" data-original-width="1600" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoyeKE9woeahceXkb-QkgWBIJVrs1U5DHFGJkc686sKyngXDQhelewHn0GYZLQD-oHBE50gav7ta3zZtGKXNqhigmPhnOYVXZgxF8lweJpeBtQHofO2CziODFaefvJ9FfQwYtfxE2DSVE/s640/IMG20200414130522.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemberian uang oleh BPPKAD ke Ketua atas persetujuan atau perintah dari Syahri Mulyo selaku Bupati. Karena sebelumnya ada permintaan dari Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono ke Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Uang yang diterima Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung ini adalah sebagai uang “preman” untuk setiap pembahasan APBD Kab. Tulungagung agar berjalan lancar.<br /> <br /> Kepala Dinas PUPR melalui Kabid Dinas PUPR Sukarji menyerahkan uang ke Kepala BPPKAD melalui Kasubag BPPKAD Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp4.5 milliar, tahun 2015 sejumlah Rp3.5 milliar, tahun 2016 senilai Rp3.8 milliar, tahun 2017 sebanyak Rp5.5 milliar dan tahun 2018 sebesar Rp3.5 milliar.<br /> <br /> Uang yang diterima Dinas PUPPR adalah dari rekanan (kontraktor) sebagi fee proyek APBD Kabupaten Tulungungagung sejak 2014- 2018 sebesar 10 persen yang dibayar di depan dan 5 persen dibayar diakhir setelah dipotong pajak<br /> <br /> Selain ke terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Hendrik juga menyerahkan uang ke anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Tulungangung yang berjumlah 21 orang,  masing-masing sebesar lima juta rupiah setiap tahun<br /> <br /> Andai saja KPK tidak meringkus Syahri Mulyo pada Juni 2018, “bisnis” APBD Kabupaten Tulungagung antara Syahri Mulyo dan Suriyono akan tetap berlangsung. Sebab Syahri Mulyo kembali terpilih sebagai Bupati, sedangkan si Supri juga terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungung dari Fraksi PDIP untuk periode 2019 – 2024 dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyRkMyiZ19qDA9Gm2-MCIeMFKpCfYBk8u0ovtaGIsPo_omIcV5aGARgWdn74IPpnEGEPGkYmtc2rDml2qZHesmy_C9hgkzuNlYGsMkls8pAPEVmUZKjawlpSiqpKfXMHPloBJ6wlBiLUo/s640/IMG20200414125715.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini terungkap dalam persidangan pada Selasa, 14 April 2020 dalam agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK melalui sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana dan Sangadi dan dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta, dimana ke-5 saksi berada 2 tempat, yaitu 3 orang saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung dan 2 orang saksi yang berstatus terpidana berada di Lapas Sidoarjo. Sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan (Rumaha Tahanan Negara) Polda Jatim<br /> <br /> Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Hendrik Setiawan menjelaskan, bahwaa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo<br /> <br /> “Pertemuan di Hotel Afana Malang dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3X setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik<br /> <br /> Apa yang disampaikan oleh Hendrik, juga dibenarkan oleh Yamani. Yamani menjelaskan bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji. Dan Sukarji selaku Kabid Dinas PU juga membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasalah dari fee proyek APBD Kab. Tulungagung<br /> <br /> “Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 10 persen yang dibayar didepan dan 5 persen di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiotqtyfvhhhxvrQIEmWfnHs59y7qIoiPW1Mio0pkc9sQ6eP8G2if1qarW_nFKBfqqlBRf2muAh2rdv-2OQ61AqRfK6cXV90Yqnv1pXpZwwgEKzvONKFO4eojrRBGyAU3vw9SNZnHUeseo/s640/IMG20200414125729.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Sutrisno membeberkan adanya permintaan proyek-proyek oleh terdakwa Sutrisno selaku Ketua DPRD dan Suhermanto selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulungagung serta Komisi D. Supriyono dan Suhermanto adalah saudara kandung, yang selama ini dikabarkan sebagai orang”kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tlungagung.<br /> <br /> Sedangkan Syahri Mulyo mengatakan, kalau terdakwa selalu menekan pihak eksekutif setiap pembahasan APBD. Bila permintaannya tidak dikabulkan, maka pihak Dewan akan menggunakan haknya. <br /> <br /> Permintaan proyek-proyek APBD oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD kab. Tulungagung kepada Dinas PU Kab. Tulungagung bernilai puluhan milliaran, dan prorek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa rekanan, diantaranya Ari Kusumawati selaku Ketua Asosiasi Konstruksi Kab. Tulungagung, Titin dan Dian.<br /> <br /> Hal ini kebali diungkapkan Sutrsino kepada beritakorupsi.co, yang sebelumnya juga sudah dibeberkannya pada persidangan saat dirinya diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahn lalu.<br /> <br /> Pada persidangan saat Ari Kusumawati dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sutrsinoo terungkap, bahwa ada kewajiban yang belum dibayar oleh Ari Kusumawati ke Dinas PU. Alasan Ari Kusumawati saat itu, bahwa Sutrsino dan Suhermanto meminta sejumlah dana. Namun menurut Ari Kusumawati saat itu adalah hanya alasan agar tidak membayar fee proyek ke Dinas. Sebab, jika menyebutkan kedua orang “kuat dan berpengaruh” itu, tak mungkin akan ditagih oleh Dinas PU. Sedangkan antara Ari Kusumawati dan terdakwa Sutrisno serta Suhermaanto adalah hbungan dekat</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU1RHbekQbXKPQzN7GAZQtYnDGf9jDalm8z9umoxR1F9Jvbp7wQ40vdXjNUOUwreoRVi9Hhyphenhyphenc71cVS_Df3A3NsfHkzNidY218FkNrNmY4RFqFdZ-rB1b648Da4LwH7m400BAMhIijFv5o/s640/IMG20200414125910.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2014, Ari Kusumawati mengerjakan 10 peket pekerjaan yang diberikan oleh Dinas PU atas perimintaan Supriyono dan Suhermanto dengan nilai sebesar Rp15.114.395.000 . Tahun 2015, permintaan 15 paket pekerjaan kembali diminta terdakwa dan dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan total Rp11.553.850.000. Tahun 2016, 8 paket perjaan yang dikerjakan oleh Ari Kusumawati sebesar Rp13.472.070.000. Tahun 2017, sebanyak 11 paket pekerjaan juga dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan nilai Rp10.536.729.000. Dan tahun ahun 2018, Ari Kusumawati kembali mengerjakan 8 paket pekerjaan  dengan nilai sebesar Rp8.678.348.000<br /> <br /> Sedangankan Titin mendaapatkan 6 paket pekerjaan dari terdakwa melalui Dinas PU senilai Rp1.161.480.000.  Tahun 2016, Titin dan Dian mendapa6 paket pekerjaan seniali Rp2.901.470.000. Dan tahun 2017, 13 paket pekerjaan kembali dikerjakan oleh Titin dan Dian yang diberikan Dinas PU atas permintaan terdakwa Supriyono dan Suhermanto senilai Rp2.850.788.000. Dan tahun 2018, Dinas PU memberikan permintaan terdakwa Supriyno dan Suhermanto berupa paket pekerjaan melaalui Titin dan Dian dengan nilai Rp1.323.469.000<br /> <br /> Sedangkan pemberian uang oleh Dinas PU ke Kepala Kuangan Kabupaten Tulungagung yang berasal dari kegiatan belanja modal sejaak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M. (Jen)</div>

News Tipikor Rp190 Juta Setiap Tahun Mengalir ke Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

BERITA KORUPSI .CO – Kasus Korupsi suap pengesahan APBD Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 ternyata tidak h...

»

Dua Terdakwa Korupsi ‘Kambing Etawa’ Sebesar Rp8.4 M Dituntut 6.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggjBx75Be1wGBtdmP6JeCyP9ceQewhqhZNcqj0eHnMBj-kByiPOkEZb3ZdB2P6h8ElIS3k8hKC32cKeIDh0f_DpJ_44pJRsSV8xx6mPBF0Dp5xD3cD77n56nPd8QEx3NLa6F9hyphenhyphenUGYHjw/s640/IMG20200403112735.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">“Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan yang diduga terlibat program pengembangan BUMDes untuk pembelian Kambing Etawa “Bisa Jadi Tersangka?””</span></span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kasus perkara Korupsi ‘Kambing Etawa’ Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.4 milliar lebih tak lama lagi akan berakhir setelah JPU Kejari Bangkalan membacakan surat tuntutannya terhadap 2 (dau) terdakwa, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan (terdakwa I) dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan, pada Selasa, 14 April 2020<br /><br />Berakhir bukan berarti tuntas, sebab bisa jadi “berbuntut” panjang yang akan menyeret ratusan pejabat mulai dari Kades (Kepala Desa) hingga Bupati di pulau garam itu karena diduga terlibat dalam proses pembahasan anggaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 untuk Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pembelian Kambing Etawa sebanyak 5 (lima) ekor untuk masing-masing Desa di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019  <br /><br />“Kita menunggu sampai putusan Hakim dulu, sabar” kata Iqbal selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 14 April 2020. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX6KlrSulrl5nSG0zNxXkWLsho5UhqRH-34o7jr0mEqPZ-3qgIKsDNgZL0Pfi_9Qhqx73hav-1tzXY4h8YTtXvB2JvTNRnDMX4ZTN5qafhYwpJSOqNv4Bb71brqC9nm7P43ujO1-moEA4/s640/terdakwa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebelumnya Iqbal menjelaskan, “Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati”.<br /><br />Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Kepala Desa selaku penerima turut bisa jadi tersangka? Dengan tegas, Iqbal selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan menegaskan, semua termasuk Bupati.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Untuk masalah pengembangan dan tersangka baru, saya jawab kemungkinan ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.  <br /><br />Jika benar dan dapat dibuktikan kepada masyarakat apa yang dijelaskan oleh Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini terkait semua pihak-pihak yang ada di dalam proses penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun 2017, bisa jadi sekitar 300 pejabat daerah di Kabupaten Bangkalan akan jadi tersangka, dan mungkin kasus ini untuk yang pertama kalinya ada di Jawa Timur bahkan di Indonesia</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPRRvaRR3Ce4t_Dw13mBX08AccvdpDyODNw46ZXtHrCu36F5XI-ot7_Zd15Bava8c4Ykm62Ydlbs3AcIV4MtyqPIeQlgI5omE56_8zCgx0H_AebbqY_qASi528ILg8uZGlaVe-4L8ohS4/s1600/Bupati+dan+mantan+Bupati+Bangkalan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, mantan Bupati Bangkan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dan Bupati Bangkalan saat ini, R. KH Abd. Latif Amin Imron (mantan Wakil Ketua DPRD Bangkalan 2017)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b>R</b>atusan pejabat Daerah Kabuaten Bangkalan yang diduga terlibat dalam penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017, yaitu sebanyak 273 Kepala Desa selaku penerima Kambing Etawa, 18 Camat, Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimana Sekda sebagai Ketua TAPD selaku pengusung anggaran untuk di bahas  bersama di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Bangkan sebagai R-APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sekaligus menjadi APBD Kabupaten Bangkalan TA 2017<br /><br />Dan Bupati selaku penanggung jawab APBD Pemerintah Daerah (Pemada) Kabupaten Bangkalan yang saat itu dijabat oleh R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon termasuk Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa, dan Roby Henryawan, S.E yang dianggap punya peran penting<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kemudian Tim Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan, dimana Ketua Banggar adalah Imron Rosyadi sekaligus Ketua DPRD Kab. Bangkalan bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang salah satunya adalah R. KH Abd. Latif Amin Imron yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 serta beberapa anggota Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh Tim JPU Kejari Bangkalan terhadap ke Dua terdakwa yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Bangkalan, dipimpin Ketua Majelis Hakim Eddy Soeprayitno, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggta (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Bagus Handoko, SH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R, SH., MH dan di hadiri Penasehat Hukum masing-masing terdakwa, Samsul Ma’arif dkk<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, Tim JPU Kejari Bangkalan menuntut terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBo3IluEiErNQawCWXJRftM1rbDUO-VXlQnxAjytXkzbCRk03thwBzh3HvXMV5CZQNZxjQZQuAztNdbAbh16Geu5cpQb3MgxmfGvmoWpalLSK4fme63qUmMJPXio0Mvrzx6-bt3GtTXQ/s640/IMG20200324150334+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi para Camat dan Kepala Desa Kab. Bangkalan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain pidana badan (penjara) dan denda, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya sejumlah Rp3,7 M untu terdakwa I  Ir. Syamsul Arifin, MM dan untuk terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H senilai Rp3.45 M subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan. Sedangkan biaya perkara yang dibebankan ke masing-masing terdakwa sebesar lima ribu rupiah (Rp5.000)<br /><br />Menurut  Tim JPU Kejari Bangkalan ini, bahwa perbuatan terdakwa I  Ir. Syamsul Arifin, MM dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H terkait pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pembelian Kambing Etawa bagi masyarak di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan.   </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhloWpKUwAwXM7YqswZ1WCtoczX-7Pej8diJsHRSw4wrHsJtrQ42Q1r9EVJYIBo2w9S-Crg63pc0G0wNA7IT4nqxolDYqW6Yh1AjM2SfNjq1Caf82bLcRKi5dCxvfBxdpC1C8xsEny7Evo/s640/c..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /><br />Adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="371" data-original-width="400" height="592" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxrr50HM05f3apDWkVe0FvtQyl2U0DWWjSXlGMg4zAzyAYWfUJAcejleSkT8bPRsH-nK9LRTolu-jicj3uQdcyujCfk55f5OysogT6_nfCLmr2KnogHv6yxzVM74n_MCOem-onxMxpR8g/s640/saksi.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan<br /><br />Sehingga hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /><br />Juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan dasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat, Surat Permohonan dari Kepala Des, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017, Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000 dibuat rangkap 3 (tiga), Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa, Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan, Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART, SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY9U0D64PMMkgdAOZr87FCWhKTNf1IV5gw0lEkJVKrDNhsG11FMhcktv83eYd6fNNjU1eL2xQ1G2MMtl3rpIHoJRqy-BQpa72vENyLjbpkQoVOXhaXRJGKBMjTHKV6fSL2HcqoktIsbwM/s640/IMG20200317143505.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi.<br /><br />Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan tersebut kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: <br /><br />Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan <br /><br />Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYqNSBCobvqt-lmhWyAuhQZmtq6MFJuFJ6ivVeTJ1wGUTiTv9qZ-92eOxDEGPUGZHnH9uIwHi-2FoYo-5v_wEDjtH5-mR0HCL2Vr8XHedQiKicyUMWM9L6dpOAtIbU3Muv6Y59ryAu0aY/s640/IMG202004031142441.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03.02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang<br /><br />Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi ‘Kambing Etawa’ Sebesar Rp8.4 M Dituntut 6.6 Thn Penjara

“Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan yang diduga terlibat program pengembangan BUMDes untuk pembelian Kambing Etawa “Bisa Jadi Tersangka?””...

»

Marketing ACTN Singapur Dituntut 12 Thn Penjara Dalam Kasus Korupsi PT DPS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="458" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLa-k9D8zb64GEnBsYI2GOI5QZHKY-ZGv42xB3detkDWX_TJ7NyV13HFFu6T_g_tagLhqyiatpFbW0l1nbKLHSYZEp4B6xdoZVeJCchbLSy_DC4WDFZzqzd55dR0vRFR8kjpcKEaGm60/s640/4.png" width="640" /></div> <div class="" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b><span style="font-size: small;">Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia, dituntut pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Satu miilliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan dalam perkara Nomor. 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Kasus ini menarik dan juga menggelitik. Menariknya, andai saja Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indoneis tidak tenggelam di laut China tahun 2015, perkara inipun tidak akan masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tahun lalu.<br /><br />Sementara Floating Dock di asuransikan sebagai jaminan senilai USD1,25 juta (Dollar AS), berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) dengan nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /><br />Namun karena musibah tenggalamnya Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indonesia di laut China tahun 2015, sehingga dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.</span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bila jaminan asuransi sebesar USD1.25 juta dapat dicairkan oleh PT DPS, masih adakah kerugian negara sebesar Rp63.342.000.000? Lalu mengapa PT DPS tidak mencairkan jaminan uang tersebut?</span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Berdasrkan fakta persidangan, bahwa jaminan asuransi tidak dapat dicairkan oleh PT DPS karena perjanjian kontrak asuransi tidak diperpanjang oleh PT DPS pada tahun 2018 setelah pergantian Dirut PT DPS dari Imam ke Bambang Soendjaswono pada Juni 2017.  </span></span>Pada tahun 2016, sebelum Riry <br /> <br /> <br /><div style="text-align: justify;"> Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS dipindah ke Jakarta yang  digantiakan oleh Imam pada Juni 2016, Riry Syerled Jetta telah memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2016<br /> <br /> Pada awal tahun 2017, Imam yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT DPS juga memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2017. Namun pada Juni 2017, Imam diberhentikan lalu digantikan oleh Bambang Soendjaswono hingga saat ini.<br /> <br /> Dalam persidangan, Rabu, tanggal 19 Juni 2019, pada saat Bambang Soendjaswono dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Antonius Aris Saputra, mengatakan bahwa Flitting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun<br /> <br /> “Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim saat itu (Rabu, 19 Juni 2019). Anehnya, pada saat Riry Syeried Jetta sebagi terdakwa, Bambang Soendjaswono tak menghadiri panggilan JPU untuk hadir sebagai saksi. Yang lebih anhenya lagi, JPU pun “tak mampu” menghadirkannya sekalipun sudah diperintahkan Ketua Majelis Hakim saat itu<br /> <br /> “Supaya Jaksa menghadirkan saksi Dirut PT DPS (Bambang Soendjaswono) dan Direktur Keuangan (Faisal) dengan cara jemput paksa, sebab keterangan saksi dapat menentukan kerugian negara yang sebenarnya,” kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /> <br /> Sementara keterangan Antonius Aris Saputro selaku Direktur Utama A&C Trading Network (ACTN) saat sebagai saksi untuk terdakwa Riry Syeried Jetta, mengatakan, dengan tidak dilakukan perpanjangan jaminan, telah mengakibatkan hangusnya jaminan tersebut.<br /> <br /> "Padahal, harusnya itu tidak terjadi apabila manajemen PT DPS melakukan perpanjangan jaminan tersebut," kata saksi yang juga terdakwa Antonius Aris Saputro<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun mengatakan, “jika hal itu adalah kerugian negara, seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen PT DPS yang tidak melakukan perpanjangan jaminan tersebut”.<br /> <br /> Kemudian keterangan mantan Dirut PT DPS, Imam pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa saat Dia mulai menjabat Dirut PT DPS, Tim menunjukan semua dokumen pengadaan FD (Flotting Dock), dan juga memberitahu soal SK pengadaan yang ternyata bukan tandatangan terdakwa Riry. Adanya SK yang bukan tandatangan Riry dalam persidangan sebelumnya, saksi Rosa, Direktur Operasional PT DPS mengatakan, bahwa SK tersebut dibuat atas permintaan Ina (Ina Rahmawati)<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Tidak hanya itu. Ahli keuangan negara dan daerahpun membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penyelamatan perusahaan bisa dilakukan diskresi. Hal itu dikatakan Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara dan Daerah dari Universitas Patria Artha Makasar yang juga dihadirkan JPU mengatakan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /> <br /> “Dalam keadaan PT DPS yang sudah kritis, demi menyelamatkan perusahaan dengan cara korporasi bisa ada diskresi,” jelasnya.<br /> <br /> Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa dokumen perjanjian asuransi tidak lagi diperpanjang? <br /> <br /> Pun demikian, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) hanya menyeret 3 terdakwa dalam kasus ini untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya secara sendiri-sendiri (perkara masing-masing terpisah). Dan ketiganyapun sama-sama dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Ketiga terdakwa itu adalah Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura (jilid I), yang sudah divonis pidana penjara selama 16 tahun dari 18 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim serta membayar kerugian negera sejumlah Rp63.342.000.000, namun saat ini terdakwa Antonius Aris Saputro masih menunggu putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI.<br /> <br /> Kemudian dalam jilid II adalah dengan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya atu yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya yang berlokasi di Tanjung Perak, Surabaya. Namun Riry Syerled Jetta divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun lalu, dan saat ini masih menunggu putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC8XDYFNjWgUy0TsdZKnTQlkv2zOrpRC2GogdyzSd8dEo03I_MeoI4vOAxcVOwB_8Y43FUNTC92H5fk-ARyGZLviJWcwCBbV08NRWsra0zXDDyjMhSX3r0DnTGr1To-NKV3U31BX2x5aA/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC8XDYFNjWgUy0TsdZKnTQlkv2zOrpRC2GogdyzSd8dEo03I_MeoI4vOAxcVOwB_8Y43FUNTC92H5fk-ARyGZLviJWcwCBbV08NRWsra0zXDDyjMhSX3r0DnTGr1To-NKV3U31BX2x5aA/s640/IMG20190710161416.jpg" width="438" /></a>Yang menariknya lagi adalah dari pertimbangan Majelis Hakim pada saat membacakan putusan terhadap terdakwa Riry Syerled Jetta yang mengatakan, pengadaan Floating Dock oleh PT DPS tahun 2015 lalu telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP. Hal itu juga dikatakan oleh terdakwa Riry Syerled Jetta kepada beritakorupso.co, yang mengatakan bahwa 2 pegawai BPKP Jatim sempat berkantor di PT DPS atas permintaannya<br /> <br /> Sementara salah satu isi dakwaan menyebutkan, bahwa pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS.<br /> <br /> Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up.<br /> <br /> Aneh dan juga menimbulkan pertanyaan. Bila memang PT DPS telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP dalam pengadaan Floating Dock, mengapa dalam surat dakwaan disebutkan tidak melalui mekanisme lelang terbatas, dan tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Kemuidan dalam jilid III dengan terdakwa Adri Siwu. Terdakwa Andri Siwu dianggap terlibat dalam proses awal pengadaan Flotting Dock antara PT DPS dengan  &C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura, dimana terdakwa adalah selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia.<br /> <br /> Selain itu, berdasrkan fakta persidangan, bahwa adanya aliran duit dari terdakwa kepada pejabat-pejabata perusahaan plat merah yang bergerak dibidang perkapalan ini adalah sebagai akomdasi pada saat melakukan survey Flotting Dock ke Singapur, Rusia. Dan juga pemberian pinjaman tanpa bunga kepada PT DPS atas permintaan Derekur Keuangan sebesar UDS75 ribu<br /> <br /> Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN) menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amai Reka (PT. KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).<br /> <br /> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wibowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura untuk wilayah Indonesia, Ina Rahmawatiselaku Sekretaris PT DPS atas perintah Direktur Utama (Dirut) PT DPS, Riry Syerled Jetta melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia<br /> <br /> Setelah beberapa kali pertemuan, akhimya disepakati nilai pekerjaan sebesar Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Refisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ).<br /> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014, dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS dengan PT. KAR dengan nilai Rp99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia<br /> <br /> Sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo, menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, dengan kesepakatan bahwa Surveyor adalah Doniarsal Nurdin dan pihak ACTN Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, dan pada saat berada di bandara bertemu dengan terdakwa Antonius Aris Saputro, Lucky Oerlan Meiwan dan Doniarsal Nurdin.<br /> <br /> Untuk biaya Akumudasi serta Operasional ditanggung oleh ACTN. Selain ltu, Ina Rahmawati  dan Slamet Riyadi masing-masing diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte, Ltd Singapura Wilayah lndonesia senilai USD1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheGXO-53fZofe6tjpDfJeZgXJcIAcdcABdRrRdNKGhemsL3DWKuuulwtoM9Unvv3i2jUtjdf-TR_Va7_rM0p4GM8w-wc6W7seMw_oSIk6TBcBzy5_9OfcU_FRylpuUKmEFZLeKLNB7RKY/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></div> Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock, kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak,<br /> <br /> Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs Dollar tanggal 18 Desember 2014). KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah senilai USD4,450,00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.<br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : 1. Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding diperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.<br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shipseller.net diketahui, bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : Composite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500<br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui, bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar Rp11 juta atau ekuivalen USD176,781.52 (kurs RUB 62,22 per USD).<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT DPS baru membayar Rp20.000.000 dari nilai kontrak kerja sebesar Rp54.000.000. Dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXII/2014 tanggal  30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).<br /> <br /> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut, semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leassing dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana, selanjutnya Riry Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain ; akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut<br /> <br /> Kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintah menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya :<br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4eaRk7kjdoPDXXXMMJQyMogoziYZNZSyHTySgEz2JnAUc7qwoIXFYsYB6F-E1Pw8ByqpRwrMg3Fjqr3gSaJUT4zAzs01Ls0yxgmA4p9sfdm2WiCFT_8fhMiYo5WrVBfv8xjNV7zrVc2A/s640/IMG20190731151522.jpg" width="640" /></div> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network Pte Ltd, Singapura.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)<br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura.<br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ).<br /> <br /> Pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan)<br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa.<br /> <br /> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati '<br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta.<br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioWqaR6TIr-HGYRlWgsmTD5PElKEdaeliKh8Ii8FxWHh4jyLog03H58xwKHgPCd3w8Af5_FuYEM99-JAviHemUJ-H-REahI6XDsDJ8D2dDLT9Imb7Y-nv_pmItdiYayRljdPIEaJDquNc/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></div> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut :<br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015).<br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.<br /> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05.<br /> <br />  Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjLgtpNmD7uUyRnESkiYlOWr9WLDm7R-cN0sHK5AHSmpG7pVqviDZvammTM3UuUg-Z4N2r7QI4lvYoGtgtKlFwSXQeHXTCJnAA3fNBgIG7A8CXJGdWaJG40DMt1PJYicsmLbDAtGXGARw/s640/Tim+JPU+saat+sidang+Tuntutan.jpg" width="640" /></div> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /> <br /> Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;<br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP.<br /> <br /> 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :<br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syeried Jetta juga menerima transfer uang dari Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br />  Sehingga perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>

News Tipikor Marketing ACTN Singapur Dituntut 12 Thn Penjara Dalam Kasus Korupsi PT DPS

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Ind...

»