Terdakwa Korupsi Dana Jasmas, H. Damawan : Penegakan Hukum Tebang Pilih

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWEtYcg94dgAskAUNEquWfoqOgeyK3H6wmvw4M5_N_DoVHZVOrXZPOnlFxsF8tfBYvNtDcaSh-5loT_1JrntXAwTpKg_sGU6jG4RNDBMVSmt8gounj1buSv7f_jO_9noSR_MSXcHKDqk4/s640/Kasi+Pidsus+Perak.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>.CO –</b></span> Terdakwa H. Darmawan, SH selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam program penyaluran dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) sebagai bagian dari total kerugian keuangan negara Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018, dan terdakwapun dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Ro100 juta subsdair 6 (enam) bulan kurungan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 13 Maret 2020<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim, tidak menghukum terdakwa untuk membayara uang pengganti dari kerugian negara sebesar Rp1.211.480.130,74, karena seluruh kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 sudah dibebankan terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong yang saat ini menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Namun terdakwa H. Darmawan mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah tebang pilih <i>("dipilih untuk ditebang")</i> Alasannya terdakwa, karena hukuman yang dikenakan pada dirinya adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Dimana terdakwa mengatakan, bahwaa kewenangan untuk mencairkan dana hibah adalah Pemkot Surabaya bukan Dewan<br /> <br /> “Ini kan penegakan hukum yang tebang pilih. Saya dikuhum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Saya selaku anggota DPRD hanya menyampaikan Proposal tapi yang berwenang mencairkan dana adalah Pemkot. Dimana, samapai sekarang Pemkot tidak ada yang menjadi tersangka,” kata terdakwa<br /> <br /> Apa yang disampaikan terdakwa memang bukan tidak beralasan. Sebab dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, melakukan perbuatan secara bersama-sama. <br /> <br /> Artinya, kalau terdakwa Darmawan dihukum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan selaku anggota DPRD Surabaya yang dianggap dapat mempengaruhi Wali Kota Surabaya untuk meloloskan 65 dari 228 Proposal permohonan dana Hibah sebagai hasil kerjasama terdakwa Darmawan dengan Agus Setiawan Jong. <br /> <br /> Anehnya, apakah lolosnya proposal dan cairnya anggaran APBD Kota Surabaya menjadi kesalahan mutlak terdakwa Darmawan dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang dihukum sebagai Koruptor ? Apakah terdakwa Darmawan sendiri yang mendatangani dokumen SPM (Surat Perintah Bayar) dana Jasmas? Atau adakah bukti atau keterangan pejabat Pemkot Surabaya yang ditunjukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim selama dalam persidangan, bahwa terdakwa menghubungi Wali Wali Kota Surabaya atau Pejabat lainnya agar meloloskan 65 proposal dari pemohon sebagai Dapil (Daerah Pemilihan) terdakwa menjadai anggota DPRD Surabaya ?<br /> <br /> Anehnya lagi, walaupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI menyebutkan ada 4 pejabat Pemkot Surabaya, 1 pihak swasta dan 6 orang anggota DPRD Surabaya yang disebut sebagai pihak terkait terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya, penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya “tak berani menyentuh” ke- 4 pejabat tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmmTFpBTUiMApfMyB6-YCFLy2OO51l-K82MSKmLBRZXhMX1KnbazrsYDi0JGF2YKyy-Y-wZ4T624fjjJKxVrUokTMs3vNzapxOMPPWSe7dTunIqBJP6778ib7hfgfy2Nq9Ek1RuoXL8Yw/s640/IMG20191126143533.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Ke- 4 pejabat pemkot Surabaya yang disebtkan BPK RI sebagai pihak terkait adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /> <br /> 2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan ke 3. Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong. <br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. Walau BPK RI menyebutkan sebagai pihak terkait bersama Agus Setiawan Jong serta 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019.<br /> <br /> Sehingga yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya sebanyak 7 orang, dan 3 daintaranya sudah di Vonis yaitu Agus Setiawan Jong selaku piha swasta, dan 2 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yaitu Sugito dan Darmawan. Sedangkan 1 terdakwa selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yaitu Binti Rochmah masih menunggu Vonis. Sementara 3 terdakwa lainnya yang juga sesama anggota DPRD yakni Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menunggu tuntutan dari JPU.<br /> <br /> Apakah hanya yang ke-7 terdakwa ini terseret? Lalu bagaimana dengan ke- 4 pejabat Pemkot Surabaya, akankah terseret sebagai tersangka? Bisa jadi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus perkara Korupsi dana Jasmas sebsar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari uang rakyat lewat APBD Kota Suraya tahun 2016 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61<br /> <br /> Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, kepada beritakorupsi.co seusai persidangan dengan terdakwa Binti Rochmah, pada Selasa, 3 Desember 2019.<br /> <br /> “Pasati akan dikembangkan, tetapi kita fokus dulu untuk sidang perkara ini. Tidak menutup kemungkinan, tapi kita dengarkan dulu dari BPK,” jawab Dimaz<br /> <br /> Apa yang dikatan Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH selaku Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak hingga hari ini (Jumat, 13 Maret 2020) belum ada bukti hanya ibarat “wacana”. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="392" data-original-width="429" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgNJgemRhqiUB4K_OAHNRcc995I9qE6xm-Opop7Fe8JbHPjm-E0IkS-nShNPAEJmcj8yA32el9UNNsPPgsXHEAh2Yx5peK5qgF7TqQ8Gg39ZRgKYjO1Cf3pT1gyOL4bkk6rmlpH9FyFWM/s640/Korupsi+Jasmas.png" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus Korupsi Khususnya di Jawa Timur hingga saat ini bukan tidak berasalan apalagi menyeret pejabat atau orang-orang penting yang diduga terlibat sekalipun disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Sangat berbeda jauh dalam penangan tindak pidana umum seperti pencurian, dimana hasil curiannya dijual kepada seseorang sekalipun si pembeli itu tidak mengetahui kalai yang dibeli itu adlaah hasil curian, tetapi si pembeli itupun akan dijerat sebagai penadah barang curian. <br /> <br /> Begitu juga penegakan hukum terhadap seseorang yang menulis sesuatu di media sosial yang dianggap menghina/melecehkan pejabat, tak sulit bagi aparat penegak hukum (APH) untuk meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk diadili<br /> <br /> Atau penegkan hukum terhadap masyarakat pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan-jalan, sekecil apapun kesalahannya tak sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaknya. Karena berbagai alat canggih seperti Kamera dan CCTV terpasang diberbagai persimpangan jalan dengan anggaran yang tentu tida sedikit<br /> <br /> Majelis Hakim boleh menyebutkan apa saja dalam putusannya, namun yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakannya adalah aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana Jasmas, H. Damawan : Penegakan Hukum Tebang Pilih

BERITA KORUPS .CO – Terdakwa H. Darmawan, SH selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 sudah dinyatakan terbukti secara sa...

»

Darmawan, Anggota DPRD Surabaya Terbukti Korupsi Divonis 2.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjZzeS_mzh0V0zHj5usp6VNi-6X-IhRdTv9eALdP0IcTAyjlAlbjEfaS148n4KI9yjQgIGu6IchIH64-Dl-H1qdruIduCd9Ct_G2EMg5VVcsiGX01_kHxf0MeTyzxrbsyXq_IAxyueNI/s640/IMG20200313142639.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Terdakwa H. Damawan : Penegakan hukum tebang pilih, karena ini kewenangan Pemkot tapi tidak ada yang terseret</span> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan bahwa terdakwa Darmwan selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2019 (Jilid II),  terbukti melakukan Tidak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam program penyaluran dana Jasmas tahun 2016 lalu  sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya TA (tahun anggaran) 2016 yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.211.480.130,74 adalah bagian dari total kerugian keuangan negara Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 dan dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Ro100 juta subsdair 6 (enam) bulan kurungan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 13 Maret 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Darmwan tertuang dalam surat putusan Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, S.H., M.H dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano, S.H., M.H dan John Desta, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Ign. Cemeng, yang dihadiri Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak,  sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Hasongan dkk<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyebutkan, perbuatan terdakwa Darmwan, SH adalah perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya selaku anggota DPRD Surabaya selaku mitra Pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj8b2VsZytu394JD_wjlarKLuG1VyqQLWJvmJheMtoJAI8_SfApC4ud8o4jzl-okdxx9VcNkuq7uJMqiN9c9f7wHv52J9N9KTBlTZiTtmHKeUByETR0gm72Ekl4gUraZRASsRmo7-fVYY/s640/Terdakwa+Darmawan+2.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuata terdakwa Darmawan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Sehingga atas tuntutan Jaksa, Majelis Hakim sependapat dan terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa H. Darmawan, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara beramama-sama. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahann dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang denda sebesar seratus ratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Setelah selesai membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim menanyakan terhadap terdakwa maupun kepada JPI, apakah menerima, menolak atau pikir-pikir. Dan terdakwa serta JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Seusai persidangan, kepada wartwan terdakwa Darmawan mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah tebang pilih. Alasannya terdakwa, karena hukuman yang dikenakan pada dirinya adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Dimana terdakwa mengatakan, bahwaa kewenangan untuk mencairkan dana hibah adalah Pemkot Surabaya bukan Dewan<br /><br />“Ini kan penegakan hukum yang tebang pilih. Saya dikuhum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Saya selaku anggota DPRD hanya menyampaikan Proposal tapi yang berwenang mencairkan dana adalah Pemkot. Dimana, samapai sekarang Pemkot tidak ada yang menjadi tersangka,” kata terdakwa<br /><br />Apa yang disampaikan terdakwa memang bukan tidak beralasan. Sebab dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, melakukan perbuatan secara bersama-sama. <br /><br />Artinya, kalau terdakwa Darmawan dihukum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan selaku anggota DPRD Surabaya yang dianggap dapat mempengaruhi Wali Kota Surabaya untuk meloloskan 65 dari 228 Proposal permohonan dana Hibah sebagai hasil kerjasama terdakwa Darmawan dengan Agus Setiawan Jong. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf9uGaSBm8FHehwWNkgMGlnVSq5S7gfFFOZRuF92y0SbaOYBLLBrd0nzkVHhsiNZf-lFI1Qn7J8A-5ZBvhEc-d4qsFuEp52EwxkpLpMvGs2Gw3C99362U2dQLM33M2i1KZuk2uvE38kfA/s640/Binti.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, apakah lolosnya proposal dan cairnya anggaran APBD Kota Surabaya menjadi kesalahan mutlak terdakwa Darmawan dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang dihukum sebagai Koruptor ? Apakah terdakwa Darmawan sendiri yang mendatangani dokumen SPM (Surat Perintah Bayar) dana Jasmas? Atau adakah bukti atau keterangan pejabat Pemkot Surabaya yang ditunjukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim selama dalam persidangan, bahwa terdakwa menghubungi Wali Wali Kota Surabaya atau Pejabat lainnya agar meloloskan 65 proposal dari pemohon sebagai Dapil (Daerah Pemilihan) terdakwa menjadai anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Anehnya lagi, walaupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI menyebutkan ada 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut sebagai pihak terkait terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya, penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya “tak berani menyentuh” ke- 4 pejabat tersebut.<br /><br />Ke- 4 pejabat pemkot Surabaya yang disebtkan BPK RI sebagai pihak terkait adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. <br /><br />Dan ke 3. Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. Walau BPK RI menyebutkan sebagai pihakk terkait bersama Agus Setiawan Jong serta 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019.<br /><br />Lebih lanjut dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Darmwan adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 dari daerah Pemilihan WilayahSurabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo serta menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/588/011/2014 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 12 September 2014<br /><br />Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milliar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnRv54Qze7HzFLRCyxNczIm2GL9THikM7Ojh8JDdQmUygP1kKWfK9BkVvZ2ad3TifzCfudLNikYCREHDUXz3MaV-mnAcvcKiLN_K5h4ifyvjmMjyxdLcUVF5E__yXG6ImS1XrueSf93g/s640/terdakwa..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim mneyebut, pada bulan Maret Tahun 2015, Terdakwa Darmwan bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel.Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada Terdakwa Darmwan sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa Darmawan, dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa Darmwan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah), dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilaya Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Darmwan;<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK, Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa Darmwan dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui.<br /><br />Selanjutnya, proposal-proposal permohonan dana hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong, di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, selanjutnya proposal tersebut  disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak melebihi dibawah Rp3.000.000.000 (tiga milliar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Darmwan<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, proposal permohonan dana hibah dari Para RW, Ketua RT  khususnya Dapil Terdakwa Darmwan di antarkan oleh Dea Winnie dan Santi Dian Rahmawati yang merupakan karyawan Agus Setiawan Jong ke Terdakwa Darmwan dan diterima langsung oleh staf Terdakwa Darmwan yakni Agus Sunarto diruangan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh33PecPyTRd3EoNdVlrwH9P3DfGMlFesmvqgFaUWh4kGt5kg4rnfVHXgpoLlHvmJ3sgi3ATmbgV7psEDMj5OXFk_L5wrtOee-rHW73bYoNN9q6tl_zfv5nhwQy7Sm10Ib4jx9P_pt5LPY/s640/IMG20200114143652.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan diantarkan ke Terdakawa Darmwan;<br /><br />Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa H. Darmawan juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa H. Darmawan. Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, Terdakwa Darmwan selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemkot Surabaya<br /><br />Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa Darmwan sebesar Rp3.328.928.400 (Tiga Milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmmTFpBTUiMApfMyB6-YCFLy2OO51l-K82MSKmLBRZXhMX1KnbazrsYDi0JGF2YKyy-Y-wZ4T624fjjJKxVrUokTMs3vNzapxOMPPWSe7dTunIqBJP6778ib7hfgfy2Nq9Ek1RuoXL8Yw/s640/IMG20191126143533.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong;<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Darmwan, SH adalah perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya selaku anggota DPRD Surabaya selaku mitra Pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuata terdakwa Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Darmawan, Anggota DPRD Surabaya Terbukti Korupsi Divonis 2.6 Thn Penjara

Terdakwa H. Damawan : Penegakan hukum tebang pilih, karena ini kewenangan Pemkot tapi tidak ada yang terseret   BERITA KORUPSI .CO ...

»

Kajati Jatim, Dr. M. Dofir : Untuk Ketua DPRD Akan Kita Pertimbangkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguAB6wPYA4nULSd0UgeZBZnTIt9verGhz-FrmCL27Q6JZY50Xu_7ZjaSp3qBCMCbSPKZwQ0Avk0X3meQSskigk1IZDetYYnFT_XHM_FrJArizToiCZGfarFn_0Om92mnkzpsQvw2sL_28/s1600/IMG20191231085703%253D.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="522" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguAB6wPYA4nULSd0UgeZBZnTIt9verGhz-FrmCL27Q6JZY50Xu_7ZjaSp3qBCMCbSPKZwQ0Avk0X3meQSskigk1IZDetYYnFT_XHM_FrJArizToiCZGfarFn_0Om92mnkzpsQvw2sL_28/s640/IMG20191231085703%253D.jpg" width="616" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> BERITAKORUPSI.CO - </div><div style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Dr. M. Dofir, SH., MH mengatakan akan mempertimbangkan dan menganalisa setelah menerima putusan lengkap terkait putusan Majelis Hakim terhadap keterlibatan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki, untuk ditindaklanjuti dalam kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> "Terhadap putusan, kita masih pikir-pikir. Dan Tap Hakim untuk Ka DPRD akan dipertimbangkan dandianalisa setelah menerima putusan lengkap," kata Dofir<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sementara dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbutan terdakwa Edy Hari Respati dilakukan secara bersama-sama, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyeretakan sebegai kawan peserta terdakwa Edy Hari Respati Setiawan, yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki.<br /> <br /> “Memerintakan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun kembali mengulang pertimbangan dalam putusan, yakni agar Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan saat terdakwa menanyakan nama Ismail Marzuki kepada Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sudah memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki. Pertimbangan Majelis didasari fakta dan keterangan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Timbul pertanyaan, apakah Kejaksaan Tinggi atau Kepolisan Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki sebagai tersangka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, mengingat jabatan Ismil Marzuki sebagai Ketua DPRD Kota Pasuruan sekaligus salah satu bagian dari Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)?<br /> <br /> Kergaun masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus Korupsi Khususnya di Jawa Timur, apabila menyeret pejabat atau orang-orang penting yang diduga terlibat sekalipun disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Berbeda ketika kasus pidana umum seperti pencurian, dimana hasil curiannya dijual kepada seseorang, dan si pembeli itupun akan dijerat sebagai penadah barang curian. Atau seseorang yang menulis sesuatu di media sosial yang dianggap menghina/melecehkan pejabat, tak sulit bagi apar penegak hukum untuk meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk diadili<br /> <br /> Atau penegkan hukum terhadap pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan, sekecil apapun kesalahan pengendara itu tak sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaknya. Karena berbagai alat canggih seperti Kamera dan CCTV terpasang diberbagai persimpangan jalan<br /> <br /> Majelis Hakim boleh menyebutkan apa saja dalam putusannya, namun yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakannya adalah aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).<br /> <br /> Fakta keterlibatan pejabat setingkat Kepala Daerah yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Subaya yang akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur adalah, kasus Korupsi penjualan Aset Pemda Kab. Blitar tahun 2013. Dimana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa kepala Daerah turut bertanggung jawab.  Kemuidian kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kota Palangkaraya. Dalam putusan Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa Kepala Daerah dan pejabat lain turut bertanggungjawab.<br /> <br /> Tahun 2018, aparat penegak hukum di Jawa Timur memang pernah menyeret Ketua DPRD aktif ke Kepangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Jember, Thoif Zamroni yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.  Dan kemudian menyusul mantan Sekda serta Kepala BPPKAD Kab. Jember (Sugiarto dan Ita Poeriandayani) divonis 1.6 tahun penjara. Namun hingga saat ini tak jelas kelanjutan dari kasus ini. Walau fakta persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pencairan dana Bansos sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur, dan uang itu dibagi-bagi keseluruh anggota DPRD Kab. Jember.<br /> <br /> Diseretnya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kab. Jember yang masih aktif, bisa jadi karena si terpidana 2 tahu itu (Thoif Zamroni) tak sama “kekuatannya” dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki yang juga anak mantan Wali Kota Pasuruan (alm) Hasani.<br /> <br /> Padahal fakta persidangan terungkap, bahwa uang sebesar Rp1.8 milliar mengalir ke Ismail Marzuki. Hal itupun dikaui Ismail Marzuki dalam persidangan. Namun menurut Ismail Marzuki, bahwa uang dari terdakwa Edi Hari Respati adalah sebagai utang piutang namun tak ada bukti apapun. Logikanya, adakah seseorang meminjamkan duitnya sebesar milliaran rupiah begitu saja tanpa ada dokumen apapun sebagai pengikat ?<br /> <br /> Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /> <br /> Dan bisa jadi ada dugaan. Karena Ismail Marzuki “bukan orang biasa melainkan luar biasa”,  sehingga penanganan kasus inipun baru disidangkan diakhir tahun 2019, sementara proses hukum sudah berlangsung sejak 2015, dimana Wali Kota Pasuruan, H. Hasani masih hidup. (Jen)</div>

News Tipikor Kajati Jatim, Dr. M. Dofir : Untuk Ketua DPRD Akan Kita Pertimbangkan

BERITAKORUPSI.CO -  Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Dr. M. Dofir, SH., MH mengatakan akan mempertimbangkan dan menganalisa setelah ...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Melanggar Pasal 3 UU Tikor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVOBqFXELWc8JIXRNnu2Exy4zoAURGwNlmOQduWZOiU5lyCt4nw94MO8jkIRNHw-vbTVWVg7OyAFvn5_fc_w74PISRg5KJD_tvxepAvNQehPesB7CDi8VVmbupDlh9RxEc3YVbC6NCLqE/s640/1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa dari Kanan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi serta terdakwa Edi Purnawan</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Nyata tapi aneh, dimana Tiga terdakwa (perkaraa masing-masing terpisah) kasus Korupsi suap tangkap tangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketiga terdakwapun dituntut pidana penjara berpariasi, antara 2 hingga 3 tahun<br /><br />Anehnya, JPU tidak menjelaskan Tindak Pidana Korupsi apa yang dilakukan oleh ke Tiga terdakwa. Sementara dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam pasal (Primer) 2 ayat (1) Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp952.110.300 subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /><br />Dan terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang),  serta terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur, dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU Edi Sutomo dkk dari Kejari Kab. Sampang di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Kamis, 12 Maret 2020) dalam agenda persidangan pembacaan tuntutan yang diketuai Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud, sementara masing-masing terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.<br /><br />Ketiga terdakwa ini dituntut melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi dalam kegiatan apa, jumlah anggaran berapa dan bersumber dari mana serta tidak menyebutkan nilai kerugian negara.<br /><br />Apakah “pengalihan” perkara Korupsi suap fee proyek rehabilitasi gedung sebanyak 64 SDN se-kabupaten Sampang untuk membebaskan para terdakwa termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selaku penerima suap dan puluhan Kepala Sekolah SDN selaku pemberi suap dari jertan hukum ?<br /><br />Saat ditanya kepada JPU sesuai persidangan, enggan menjelaskan. Alasannya, karena kewenangan Kasi Pidsus untuk menjelaskannya. Namun JPU mengakui, bahwa uang yang diterima oleh para terdakwa sebahagian diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang hingga saat ini belum dilakukan proses hukum. <br /><br />Padahal, dalam surat dakwaan JPU menjelaskan tentang perbuatan terdakwa, yaitu terkait fee proyek rehabilitasi gedung sebanyak 64 SDN se-Kabupaten Sampang tahun anggaran 2018-2019 sebesar 12 persen dari besaran anggaran DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh para Kepala Sekeloh terhadap Kepala Dinasa Pendidikan melalui Akh. Roji’un, Eddy Wahyudi dan Eddy Purnawan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUKOhABMYzcQdJRSkcgixcXGj5GOWMWOFrQKWq8q9sy1IN_lL8qisK62p6R2c939suCqkxtzOGCyJJvdb5IzBQHD6Em7QOn0BgUG5az6n1vHyCAu0TutIrmPeI3wUz1jkodUlK9clVY14/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan hal ini diakui juga oleh puluhan Kepala Sekolah SDN Kabupaten Sampang saat dihadirkan ke persidangan sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan oleh Kejari Sampang, pada tanggal 24 Juli 2019, yaitu Akh. Roji’un selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan, Mohammad Eddy Wahyudi selaku (Staf Dinas) dan Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang pada Kamis, 23 Januari 2020.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU juga menjelaskan, bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada Akh. Roji’un, yang kemudian oleh Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah Jupri Riyadi.<br /><br />Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan Mohammad Eddy Wahyudi dan Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa (Edi Purnawan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU (dengan terdakwa Edi Purnawan) menjelaskan, bahwa terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur bersama - sama dengan saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi (terdakwa masing-masing dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), pada bulan September 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di SD Negeri Banyuanyar 2 Kec.Sampang, Kab.Sampang, Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinaak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SD untuk melakukan rehabilitasi. Dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.<br /><br />Dalam Petunjuk Operasional Tersebut dijelaskan, rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya<br /><br />Rehabilitasi ruang kelas tersebut, beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019, yakni SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Sekolah Dasar tahun anggara 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPVQ3mr-GpK1D_Zg4_ZUwo3dRjcdaFNJm36dZMG-St_hKI-BM5by-P1TjlYv98u0ejLWQtBA5dqwaovTZzu9IMQHOTkSa6M6sPumT9drNWuu86EzD8SjbELq8eALffabLPMfR5e14Wa0g/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai ketentuan pelaksaannya dibuat dan ditandatangani di dalam perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 117/D2.3/BP2 .O2/VI/RENOVASI/2019 Taggal 27 Juni 2019<br /><br />Bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /><br />Saksi Akh. Rojiun setelah mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /><br />Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /><br />Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un<br /><br />Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /><br />Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang.<br /><br />Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzGMRl-cw2sWjV0szted8v-LhEln2M-5prrzO6YUXHFV65H0coEdPQkXm2ZU0RC9UU54u-yADkV__uUvn6f2Ovu25k-5pyv8fIOAq3LLsBrmYVg0dmprFQIN70G8I6yWGLfm_hp9P8YnE/s640/sampang+..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.<br /><br />Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /><br />Bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /><br />Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1)<br />Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Melanggar Pasal 3 UU Tikor

Terdakwa dari Kanan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi serta terdakwa Edi Purnawan BERITA KORUPSI .CO – Nyata tapi aneh, dimana Tig...

»

H. Ismail Marzuki, Ketua DPRD Kota Pasurua “Calon Tersangka” Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoickYML7KMbbmYVU9PETLwpqGU0YDM3_USG673JcOLQ-tspaleTSxE8PuFzYGX0IBfVoHemyW9V6o3OTxJ86AzUceXx2xCm0VKWxYmTJSYbZkjoYrtrCBaibS1pIAp_ksgswTCIo-74k/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="902" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoickYML7KMbbmYVU9PETLwpqGU0YDM3_USG673JcOLQ-tspaleTSxE8PuFzYGX0IBfVoHemyW9V6o3OTxJ86AzUceXx2xCm0VKWxYmTJSYbZkjoYrtrCBaibS1pIAp_ksgswTCIo-74k/s640/3.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Widodo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU Widodo :</b></u> Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. Tapi akan saya laporkan dulu sesuai fakta persidangan ke Pimpinan</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki, bisa jadi calon terasngka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan periode 2015 – 2019 dalam sidang yang belangsung (Kamis, 3 Maret 2020) menyebutan, supaya Jaksa menindaklajuti keterlibatan Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan.<br /> <br /> Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbutan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyeretakan sebegai kawan peserta terdakwa Edy Hari Respati Setiawan, yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki. <br /> <br /> “Memerintakan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun kembali mengulang pertimbangan dalam putusan, yakni agar Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan saat terdakwa menanyakan nama Ismail Marzuki kepada Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sudah memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki. Pertimbangan Majelis didasari fakta dan keterangan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Sementara JPU Widodo mengatakan, bisa jadi ada tersangka baru. Namun Kota Probolinggo atau bisa jadi Ke Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> “Akan saya laporakan dulu semua fakta-fakta persidangan ke pimpinan. Pertimbangan Majelis Hakim tadi sudah jelas. Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru,” kata JPU Widodo <br /> <br /> Namun timbul pertanyaan, apakah Kejaksaan Tinggi atau Kepolisan Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki sebagai tersangka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, mengingat jabatan Ismil Marzuki sebagai Ketua DPRD Kota Pasuruan sekaligus salah satu bagian dari Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)?<br /> <br /> Kergaun masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus Korupsi Khususnya di Jawa Timur, apabila menyeret pejabat atau orang-orang penting yang diduga terlibat sekalipun disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Berbeda ketika kasus pidana umum seperti pencurian, dimana hasil curiannya dijual kepada seseorang, dan si pembeli itupun akan dijerat sebagai penadah barang curian. Atau seseorang yang menulis sesuatu di media sosial yang dianggap menghina/melecehkan pejabat, tak sulit bagi apar penegak hukum untuk meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk diadili<br /> <br /> Atau penegkan hukum terhadap pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan, sekecil apapun kesalahan pengendara itu tak sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaknya. Karena berbagai alat canggih seperti Kamera dan CCTV terpasang diberbagai persimpangan jalan<br /> <br /> Majelis Hakim boleh menyebutkan apa saja dalam putusannya, namun yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakannya adalah aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /> <br /> Fakta keterlibatan pejabat setingkat Kepala Daerah yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Subaya yang akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur adalah, kasus Korupsi penjualan Aset Pemda Kab. Blitar tahun 2013. Dimana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa kepala Daerah turut bertanggung jawab.  Kemuidian kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kota Palangkaraya. Dalam putusan Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa Kepala Daerah dan pejabat lain turut bertanggungjawab.<br /> <br /> Tahun 2018, aparat penegak hukum di Jawa Timur memang pernah menyeret Ketua DPRD aktif ke Kepangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Jember, Thoif Zamroni yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.  Dan kemudian menyusul mantan Sekda serta Kepala BPPKAD Kab. Jember (Sugiarto dan Ita Poeriandayani) divonis 1.6 tahun penjara. Namun hingga saat ini tak jelas kelanjutan dari kasus ini. Walau fakta persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pencairan dana Bansos sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur, dan uang itu dibagi-bagi keseluruh anggota DPRD Kab. Jember.<br /> <br /> Diseretnya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kab. Jember yang masih aktif, bisa jadi karena si terpidana 2 tahu itu (Thoif Zamroni) tak sama “kekuatannya” dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki yang juga anak mantan Wali Kota Pasuruan (alm) Hasani.<br /> <br /> Padahal fakta persidangan terungkap, bahwa uang sebesar Rp1.8 milliar mengalir ke Ismail Marzuki. Hal itupun dikaui Ismail Marzuki dalam persidangan. Namun menurut Ismail Marzuki, bahwa uang dari terdakwa Edi Hari Respati adalah sebagai utang piutang namun tak ada bukti apapun. Logikanya, adakah seseorang meminjamkan duitnya sebesar milliaran rupiah begitu saja tanpa ada dokumen apapun sebagai pengikat ?<br /> <br /> Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /> <br /> Dan bisa jadi ada dugaan. Karena Ismail Marzuki “bukan orang biasa melainkan luar biasa”,  sehingga penanganan kasus inipun baru disidangkan diakhir tahun 2019, sementara proses hukum sudah berlangsung sejak 2015, dimana Wali Kota Pasuruan, H. Hasani masih hidup. (Jen)</div>

News Tipikor H. Ismail Marzuki, Ketua DPRD Kota Pasurua “Calon Tersangka” Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

JPU Widodo JPU Widodo : Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. Tapi akan saya laporkan dulu sesuai fakta persidangan ke Pimpinan ...

»

Terbukti Korupsi, Ketua PSSI Kota Pasuruan Divonis 6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEBEYT0S6lzHsulAK0mOpYEeI6om_O5fffZrGCleXKKlDav0SthpkSx2oN_Ulv8nXbnS2ILNBbIr7eN-TLsvKug_OWIkbPXYajhMpjtFnrQ8p1qs0a7ifJjp0VOFucRek11FCxArdS8kc/s640/5..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Ketua Majelis Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterilbatan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki sebagai kawan peserta dari terdakwa</span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 12 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan, terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2016 sebesar Rp4.499.990.000 yang bersumber dari APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2016 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018, dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsider 4 (emapt) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 1.883.480.490 2 tahun penjara<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Edy Hari Respati Setiawan tertuang dalam surat putusan Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) Wanityah, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya (PH)-nya, yaitu Sudiono, Dedy Wahyu Utomo dan Achmad Murtado di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dalam agenda sidang pembacaan Putusan (Vonis).<br /><br />Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbutan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyeretakan sebegai kawan peserta terdakwa Edy Hari Respati Setiawan, yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki. Sehingga Majelsi Hakimpun memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti<br /><br />“Memerintakan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.<br /><br />Majelis Hakim mennyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara beramama-sama. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama enam (6) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahann dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama empat (4) bulan. Menghukum Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan untuk membayar uang pengganti sebesar satu milliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah (Rp1.883.480.490) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana  tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Hukuman dari Majelis Hakim terhada terdakwa, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp3.883.480.409 subsidair pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />“Atas putusan tersebut, saudara punya hak untuk menerima, menolak atau pikir-pikir. Silahkan saudara konsultasi dengan Penasehat Hukum saudara,” lanjut Ketua Majelis Hakim kemudian.<br /><br />“Saya pikir-pikir dulu Pak. Saya mohon agar penetapan Ismail Marzuki sebagai terdakwa dan segera ditangkap. Saya tidak mau hanya sebagai tumbal,” kata terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim setelah terlebih dahulu berkonsutasi dengan Tim Penasehat Hukumnya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiecN_OLEPt_4eu3zhHe8cq5m0GK6bJvg5VrKZNpH_strYfzWNNC2wCpFgM8k643w4MlwR0vuZvDot-pVcPfTg1z1xSb7zyig3fqUzjKBTKQg6zRJClq01SKWoQhvS56ak2sENipU6TELw/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Menanggapi apa yang disampaikan terdakwa, Ketua Majelis Hakim kembali menjelaskan isi puutusan, yang menyatakan supaya Jaksa menindaklanjuti keterlibatan Ismail Marzuki<br /><br />“Sudah memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki. Pertimbangan Majelis didasari fakta dan keterangan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim lalu menutup persidangan.<br /><br />Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co menanyakan kepada JPU Widodo terkait perintah Majelis Hakim dalam putusannya untuk menindaklajunti keterlibatan Ketua DPRD Kota Pasurua, Ismail Marzuki “menjadi tersangka” mengatakan, Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. <br /><br /> “Akan saya laporakan dulu semua fakta-fakta persidangan ke pimpinan. Pertimbangan Majelis Hakim tadi sudah jelas. Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru,” kata JPU Widodo<br /><br />Terpisah. Kepada beritakorupsi.co, terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mengatakan, bahwa dia berharap agar Ismail Marzuki secepatnya tangkap dan ditahan termasuk orang-orang pengurus PSSI karena mereka terima gaji.<br /><br />“Saya berharap agar secepatnya Ismail Marzuki secepatnya di tangkap dan ditahan, jangan saya dijadikan tumbal. Termasuk pihak-pihak lainnya pengurus PSSI karena mereka terima gaji,” kata terdakwa.<br /><br />Saat disinggung terkait putusan Majelis Hakim termasuk untuk membayar uang pengganti, terdakwa yang didampingi istri dan anak perempuannya mengatakan, bahwa putusan itu terlalu berat, termasuk untuk membayar uang sebesar Rp1.8 milliar yang menuruutnya tidak ada dinikmati.<br /><br />“Kalau tadi saya bilang banding, dianggap melawan hukum makanya saya pikir-pikir dulu selama 7 hari apakah banding atau tidak. Yang menikmati adalah H. Husni sebesar Rp1.7 milliar,  dan Isamila Marzuki Rp1.8 milliar. Saya tidak ada menggunakan untuk kepentingan pribadi, itu saya gunakan untuk bayar gaji, pajak dan 3 kegiatan,” ucap terdakwa<br /><br />Ditanya lebih lanjut terkait untuk membayar uang pengganti, terdakwa akan menjual organ tubuhnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun mengenai berapa nilai yang diinginkan terdakwa, tegangtung negoisasi dengan si pembeli<br /><br />“Saya akan jual organ tubuh saya untuk membayar itu karena saya tidak punya uang. Kalau harganya, nanti didiskusikan dengan orang yang bersedia,” ujar terdakwa yang di “Ia” kan istri terdakwa.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqCkvp3kTJfie2D5jowymTJiwALPFzefs0XofjC3fALC3ccp2foEokItzyKMJR6dlKQ_z7ZKF2VV7_7LWrn4rm1wuFxTyIj4ruSEZOuRNgSujjgLtL6SkP-r-AhKqnNpdXp1RYql2G1sI/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. <br /><br />Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /><br />Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro, anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, dalam kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. <br /><br />Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSSI Kab. Jember, yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /><br />Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim. Karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa, yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. <br /><br />Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggung, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’<br /><br />Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019<br /><br />Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikoQQpxpNe4Jx73qbUWTcGrOI7a6XA8Dou9c-RQPje54ipniJH2ar91-a1gTzWWr_AL3e4m3XJ-oa7HIPQDGRjTHWI9BaTYMy84VF2Ead458rlrUMO72tj6Cj497fX6d6E78CwOAoVuLE/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /><br />Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br />2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /><br />3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan<br /><br />4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /><br />Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /><br />4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ4NeyErV4-RbYz8uZZRC0vcYUe0ZchFOhrUjW_3AIEic_1jfyU5Vdg3CAaCO2GEaIYb_HwpzSJPLMLRsCnO2Dg6HrWWn2dYWMaJLhFVY178Rv3iTy464hU939uVeAZP1OySJ2uz1FNHQ/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /><br />b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /><br />c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /><br />d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /><br />e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /><br />f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /><br />g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /><br />h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.<br /><br />Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Laporan Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marzuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /><br />Dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /><br />Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /><br />Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /><br />2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /><br />3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtZLFV5MNwITmWFhHgx7oQUHUUADMDO7GCwKXs4lqO3gtGS9WDZWMoHqjF04ZgmJALLYG3kkH4hh6DDMTlZG1NDcpkOrFShVN19waUpZMzhRwWk0wC9yoS6B8FHzRALcqXcR8HIcHtAlM/s1600/b.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah). Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /><br />Terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /><br />Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /><br />Terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /><br />2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /><br />3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /><br />4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />Perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi, Ketua PSSI Kota Pasuruan Divonis 6 Tahun Penjara

Ketua Majelis Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterilbatan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki se...

»

Ketua PN Trenggalek Diperiksa sebagai Saksi Untuk Dua Tersangka Dugaan Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6G-y7CMfPmSj95YAz9ptLEGJQmK95XM6oEMFOOKEmVUjiEvpCHIwH_tPHnMiZElsxoGTL4dzVj2rNZO13bps2RTgpxeKuFNqxdGbjpNMszjBGDa_i65vFzqfOpMkjz1nD14ToIaEB3kc/s640/IMG20191101133934.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Trenggalek, Agus Aryanto, SH, diperiksa sebagai saksi untuk 2 (dua) tersangka kasus dugaan Korupsi penggunaan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan PN Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 dan anggaran pembentukan Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) tahun 2018 yang ditaksir mencapai Rp100 juta, yakni Chrisna Nur Setyawan, S.H (Sekretaris PN Kab. Trenggalek) dan Riawan, S.H., M.H (Kasub Bag. Umum dan Keuangan), keduanyapun saat ini sudah ditahan oleh penyidik Kejari Kabupaten Trenggalek<br /><br />Dody mengatakan, kasus yang menyeret 2 pejabat Pengadil orang-orang “berdosa” alias terjerat hukum, bermula dari laporan masyarakat, dan sementara sudah memeriksa saksi sebanyak 10 orang termasuk Ketua PN Kab. Trenggalek.  Dody mengakui, hingga saat ini  belum melibatkan tim audit baik Inspektotar, BPKP maupun BPK RI untuk menghitung terkait kerugian negara secara pasti<br /><br />Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita kepada beritakorupsi.co, Rabu, 11 Maret 2020.<br /><br />“Laporan masyarakat. Sepuluh saksi termasuk Ketua PN. Kita belum melibatkan. Ini masih kita dalami,” kata Dody<br /><br />Setelah KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)  Pamekasan tahun 2017 lalu terkait penerimaan suap sebesaar Rp250 juta untuk menghentikan perkara dugaan Korupsi Dana Desa, kini terjadi di lingkungan pengadil orang-orang “berdosa”. <br /><br />Kasus yang menyeret pejabat Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek adalah yang pertama di Jawa Timur. Padahal belum lama ini, sekitar awal Januari 2020, PN Trenggalek melaksanakan penandatangan Pakta Integritas, yaitu pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun faktanya justru sebaaliknya.<br /><br />Pertanyaanya, apakah kasus dugaan Korupsi anggaran dilingkunngan Pengadilan hanya terjadi di PN Trenggalek atau terjadi pula di beberapa PN di Indonesia ?. (Jen)</div>

News Tipikor Ketua PN Trenggalek Diperiksa sebagai Saksi Untuk Dua Tersangka Dugaan Korupsi

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita BERITA KORUPSI .CO – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Trenggalek, Agus ...

»