BERITAKORUPSI.CO

“Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw9-Cb4aIyGEg_M_fwO44GBb4CkgSTMpIAUacnEGmUscoX_Aj4heTkRfIMIgw6LMt0f4JpGa7lmCNadWiMjVei7L9iLQwEQ2PzLsREnjBY5cpYOJZSfmxYm-CWLE01zvdWFSq6JsSOCkg/s1600/IMG20170407145521.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw9-Cb4aIyGEg_M_fwO44GBb4CkgSTMpIAUacnEGmUscoX_Aj4heTkRfIMIgw6LMt0f4JpGa7lmCNadWiMjVei7L9iLQwEQ2PzLsREnjBY5cpYOJZSfmxYm-CWLE01zvdWFSq6JsSOCkg/s640/IMG20170407145521.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Gelisah sambil berdoa dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian, apakah lulus atau tidak, seperti itulah yang saat ini mungkin dirasakan oleh terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Provinsi - Jawa Timur (Pemprov. Jatim) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 Miliiar lebih. 
 
Sebab, antara terdakwa maupun JPU saat ini sedang menunggu hasil putusan musyawarah Lima Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., MH; H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H yang akan dibacakan dalam persidangan, pada Selasa, 25 April 2017. 
 
Terakwa Dahlan Iskan maupun melaui Penasehat Hukumnya berharap, bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan dalam persidangan akan diterima oleh Majelis Hakim, sehingga terdakwa pun akan bebas. Namun JPU juga demikian, bahwa dakwaan maupun tuntutannyalah yang akan diterima oleh Majelis. 
 
Haranpan terdakwa maupun JPU bukan tidak beralasan. Sebab, terdakwa telah membantah tuduhan atau dakwaan maupun tuntutan JPU yang mengatakan bahwah, terdakwa Dahlan Iskan, yang menajabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada saat tejadinya pelepasan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, dianggap telah terbukti bersalah. Sengga, JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun, dengan sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungaan. Dan tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang sebesar Rp 4,1 milliar atau pidana penjara selama 3,5 tahun. 
 
Terdakwa Dahlan Iskan, membantah dan menolak tuduhan itu. Menurutnya dalam pembelaan yang dibacakan dalam persidangan, bahwa yang bertanggung jawab adalah Wishnu Wardana, selaku Ketua Penjualan asset, yang meneriam delegasi dari terdakwa Dahlan Iskan. Sementara Wishnu Wardana dalam kasus ini sudah di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan pidana tammbahan mengembalikan uang sebesar Rp 1,5 M. 
 
Menurut JPU, memang terdakwa Dahlan Iskan sudah mendelegasukannya kepada terdakwa Wishnu Wardana. Namun JPU mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan ada perbuatan melawan hokum yaitu, dibuatnya Akte jual beli antara dirinya (Dahlan Iskan) selaku Dirut PT PWU dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso, sebebelum ada proses lelang. 
 
“Bahwa secara nyata di dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini, benar-benar ada perbuatan melawan hokum bersama-sama dengan Wishnu, yang kemaren sudah dijatuhiputusan pidana. Bahwa jelas, ternyata penjualan asset yang di Kediri maupun yang di Tulungagung, secara nyata tidak ada proses lelang dengan didahuli penandatangan Akte Nomor 5 dan 6 yang ditanda tangani oleh terdakwa baru dilakukan proses lelang. Inilah yang menurut kami tidak fair. Yang kedua, juga tidak ada pengumuman lelang. Pada hal dalam Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas) dan Akte Pendirian PT PWU sendiri diwajibkan dilakukan pengumuman. Sehingga hasil transaksi penjualan jauh dibawah NJOP,” ujar JPU Trimo pada sidang, Senin, 17 April 2017.  (Redaksi)

News Tipikor “Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

beritakorupsi.co – Gelisah sambil berdoa dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian, apakah lulus atau tidak, seperti ...

Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

04.27 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDBtVu0-_hEJXY7cRZMNhnX2y9LNrbSYmdbJu3OoCZjjrRuSm62emui9_FpBUJPLZAZlE84cK6-tKZzhPPkJjp39YNfr4cW7UE_LllB_dHOI1C0EvbzLL7AsITghaYyStfH9fJN9C4X5c/s1600/IMG20170320113810%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDBtVu0-_hEJXY7cRZMNhnX2y9LNrbSYmdbJu3OoCZjjrRuSm62emui9_FpBUJPLZAZlE84cK6-tKZzhPPkJjp39YNfr4cW7UE_LllB_dHOI1C0EvbzLL7AsITghaYyStfH9fJN9C4X5c/s640/IMG20170320113810%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Setelah lengser dari kursi Wakil Bupai Ponorogo sejak tahun lalu, sepertinya Yuni Widyaningsih akan “melanjutkan” ke Hotel Prodeo alias Penjara selama beberapa tahun kedepan. Mantan Wakil Bupati satu periode ini, diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Ponorogo untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dalam kasus perkara dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 miliar. Terdakwa Yuni Widyaningsih, terseret dalam kasus proyek pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang di danai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini adalah, terkait aliran dana atau fee sebesar 22% dari nilai anggaran, yang diminta oleh terdakwa semasa menjabat sebagai Wakil Bupati kepada pelaksana, mantan terpidana Nur Sasongko, selaku Direktur CV Global Inc, yang nilainya sebesar Rp 1,7 milliar tahun 2012 dan 1,8 M pada tahun 2013. Dana DAK yang seharusnya dibuat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Ponorogo, justru dijadikan bancaan antara pelaksana dan terdakwa. Akibatnya, alat peraga yang seharusnya dapat diperguanakan para siswa/i SD di Kota Reog ini, banyak mengalami kerusakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang. Hal itu terungkap dari mantan terpidana Nur Sasongko, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,  pada Senin, 22 Juni 2015 lalu. Saat itu, Nur Sasongko menjelaskan, sebelum proyek DAK Pendidikan Ponorogo dilaksanakan, sudah ada pertemuan diberbagai tempat termasuk disalah satu rumah makan di daerah Juanda, Sidoarjo, untuk membicarakan proyek yang didanai dari hasil keringat rakyat. Dalam pertemuan itu, menurut Direktur CV. Global Inc, wanita cantik ini meminta fee sebesar 22%. Tidak hanya itu. Nur Sasongko juga menyebut kakak laki-laki terdakwa Yuni Widyaningsih, yakni Fredy, yang pernah meminta sejumlah uang darinya atas perintah Yuni. Sebagai “imbalannya”, terdakwa Yuni Widyaningsih pun dituntut pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa mengembalikan uang hasil Korupsi sebesar Rp 1,5 milliar atau pidana penjara selama 2,5 tahun. Tuntutan itu dibacakan JPU Beni yang juga Kasi Pidsus Kejari Ponorogo dkk, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, pada Senin, 17 April 2017. Dalam tuntutannya,  JPU menyatakan bahwa terdakwa Yuni Widyaningsih, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ucap JPU. Menanggapi tuntutan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, Indar Priangkasa akan menyampaikan pembelaan (Pledo) pada persidangan selanjutnya. PH terdakwa mengatakan usai persidangan, keberatan atas tuntutan JPU dan akan menyampaikan pembelaan dalam persidangan. “Kita akan sampaikan nanti,” katanya. Sekedar mengingat kembali. Proyek pengadaan alat peraga untuk seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo yang dindanai dari hasil keringat masyarakat tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 8,1 miliar, diduga bermasalah. Sihingga penyidik Kejari Ponorogo pun melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Ponorogo, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar, hingga ditetapkanlah Yuni Widianingsih sebagai tersangka selain tersangka lainnya antara lain ; Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo. Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) a dan (1) b Undang-undang Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)

Tipikor Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

beritakorupsi.co – Setelah lengser dari kursi Wakil Bupai Ponorogo sejak tahun lalu, sepertinya Yuni Widyaningsih akan “melanjutkan” ke...

Terdakwa Dugaan Korupsi PT PWU, Dahlan Iskan Tolak Dakwaan JPU

16.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPko4iZd1q0zvG5sXsaVWSgc3D8Fw7dLIzKwQPb0t991z36IrO7Xbaa9fX9W_VF4nIQ7YqOsErPA-F3jdOT5bpuD7bjMubYZpoS6FUq5l6YNDYLB8c1jBTGosgfyaFvbwmF_mPJlHzeA/s1600/IMG201704041523486.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPko4iZd1q0zvG5sXsaVWSgc3D8Fw7dLIzKwQPb0t991z36IrO7Xbaa9fX9W_VF4nIQ7YqOsErPA-F3jdOT5bpuD7bjMubYZpoS6FUq5l6YNDYLB8c1jBTGosgfyaFvbwmF_mPJlHzeA/s1600/IMG201704041523486.jpg" /></a></div>
beritakopsi.co – Tak seorang pun yang mau dituduh melakukan Korupsi, termasuk terpidana mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Aqil Muktar, atau pengacara kondang O.C Kaligis, Gubernur Banten, Ratu Atut 
yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau orang-orang 
yang saat ini sedang dibidik KPK dalam kasus dugaan Mega  Korupsi E-KTP 
sebesar Rp 2,6 triliun. Sebab, Korupsi itu memang salah satu kejahatan yang luar biasa tanpa ada korban luka yang dapat dilihat dengan kasat mata. Namun dapat dibuktikan berdasarkan Hasil Penghitungan Krugian Negara (HPKN) yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Namun, yang menentukan bukanlah Jaksa Penuntut Umum atau bahkan terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya. Melainkan yang menentukan bersalah atau tidak adalah Majelis Hakim, yang menangani perkara Korupsi tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan serta keyakinan Majelis Hakim sendiri sebagai Marwah Tuhan. Dan hal itulah yang disampaikan oleh terdakwa Dahlan Iskan yang lebih akrab disapa DI melalui Tim PH-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hokum tata negara, ketua umum Partai BBulan Bintang, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, dkk dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, pada Kamis, 13 April 2017. Sebab, Dahlan Iskan selaku mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, diseret oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana, selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) dan juga Ketua Pelepasan asset PT PWU, terkait pelepasan asset di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu. Karena dalam dakwaan maupun tuntutan JPU, bahwa pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris. Akibatnya, JPU menuntut terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, diganti pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sehingga total utan JPU terhadap terakwa selama 10 tahun penjara. Namun dalam persidangan (13 April 2017), dakwaan maupun tuntutan JPU, ditolak oleh terdakwa maupun melalui Tim PH-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hukum tata negara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril dkk. Prof. Yusril dalam pembelaannya mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan sudah mendelegasikannya kepada Wishnu Wardana. Sehingga, menurut pakar hukum tata negara ini, yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi bukan pemberi delegasi. Ia juga mengatakan tentang prestasi terdakwa Dahlan Iskan selama menjabat sebagai Dirut PT PWU sejak 2000 hingga 2010. “Selama terdakwa di PT PWU tidak pernah menerima gaji atau fasilitas apapun. Terdakwa bahkan rela meminjamkan uangnya untuk membangun gedung Jatim Expo di Jalan Ahmat Yani Suerabaya,” kata Profesor ini dihadapan Majelis Hakim. Usai persidangan, JPU Trimo, saat ditemui media ini mengatakan, bahwa penolakan terdakwa atas dakwaan maupun tuntutan JPU, itu adalah hak-nya. ““Itu kan hak terdakwa dan kita harus hargai. Tapi kita sesuai dengan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Biarkan Majelis yang menentukan,” kata JPU Trimo.   Kasus ini pun menjadi perhatian ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya Direktrur Utama (Dirut PT PWU) adalah Dahlan Iskan, bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”. Terdakwa Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR. Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya. Andaikan saja ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim Khususnya akan makmur.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Dugaan Korupsi PT PWU, Dahlan Iskan Tolak Dakwaan JPU

beritakopsi.co – Tak seorang pun yang mau dituduh melakukan Korupsi, termasuk terpidana mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Aqil Muktar, ata...

Siapakah Yang Salah Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan ?

12.41 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmiXh4F-4T_sUhsY6f-AmcIM0K0gdOw0yCetiLhdKEbRMYyrnQeBxe4pJQieiPU2ZBe9NazbrL5sehp_VQkLvH-HRtGtmjUQRhZm6o-ljRigxHN0tvS7nu8Q5IdV74MZdyEyj_Y-K0ecQ/s1600/DSCF0639.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmiXh4F-4T_sUhsY6f-AmcIM0K0gdOw0yCetiLhdKEbRMYyrnQeBxe4pJQieiPU2ZBe9NazbrL5sehp_VQkLvH-HRtGtmjUQRhZm6o-ljRigxHN0tvS7nu8Q5IdV74MZdyEyj_Y-K0ecQ/s640/DSCF0639.JPG" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bisa jadi saat ini tertuju ke kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU), yang tidak lama lagi akan di Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Yang menjadi perhatian masyarakat Indoneia dalam perkara ini sejak awal, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya adalah Direktrur Utama (Dirut PT PWU), bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”. Karena terdakwanya adalah Dahlan Iskan. Sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR. Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya. 
 Andaikan ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim akan makmur. Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana (sudah di Vonis 3 thn penjara) sebagai Kepala Biro dan Kepala persewaan serta Ketua Tim pelepasan asset, dianggap besalah dalam penjualan asset Pemrov Jatim, berupa tanah dan bangunan seluas ribuan meter  yang terletak di Tulungagung dan Kediri, karena diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli dan kemudian dibatalkan setelah adanya pembayaran. Sebagai “hadiahnya”, JPU menuntut Dahlan Iskan, dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun atau 1 tahun diatas tuntutan terdakwa Wishnu Wardana. Terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta atau kurungan 6 bulan. Terdakwa Dahlan Iskan, yang juga berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik ini juga tuntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Namun, semua dakwaan maupun tuntutan JPU ditolak mentah-mentah oleh terdakwa Dahlan Iskan maupun melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hokum tata negara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril dkk. Hal itu disampaikan terdakwa Dahlan Iskan maupun Tim PH terdakwa dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Penadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan yang di hadiri Tim JPU Trimo dkk. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, PH terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan tidak bersalah. Bahkan dalam pembelaannya dikatakan, karena Dahlan Iskan yang mengurus PT PWU, bisa memiliki harta sebesar setengah triliun rupiah. Dan tidak hanya itu, dalam pembelaannya juga dijelaskan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan juga rela menjaminkan uang pribadinya dipinjamkan untuk membangun gedung Jatim Ekspo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya. Terkait penolakan Tim PH terdakwa atas dakwaan maupun tuntutan, JPU Trimo mengatakan usai persidangan kepada media ini bahwa, itu adalah hak terdakwa, “Itu kan hak terdakwa dan kita harus hargai. Tapi kita sesuai fakta dan bukti-bukti persidangan. Biarkan Majelis yang menentukan,” kata JPU Trimo.  Lalu, siapa yang bersalah ? Apakah penyidik yang menangani kasus ini sejak Maruli Hutagalung menjabat sebagai Kepala Kejaksan Tinggi Jatim pada akhir Desember 2015 ? atau……….??? Yang pasti, keputusannya ada ditangan ke Lima Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., MH; H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, pada tanggal 25 April yang akan dating. Apakah dakwaan maupun tuntutan JPU yang diterima dengan menghukum terdakwa mengikuti terdakwa Wishnu Wardana atau Majelis Hakim akan menerima pembelaan terdakwa, lalu membebaskannya ?  (Redaksi)

News Tipikor Siapakah Yang Salah Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan ?

beritakorupsi.co – Ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang ...

Korupsi Dana BOS & BOPDA, Ketua Yayasan Di Vonis 2,8 Thn Penjara

12.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LBapJtFB0Lggn91uB9UX5OmA1zBBw2Tffqg9CwF7sEXbjqYTC89qyklHEp4c-eJFJNw-LQPV8t5NM8eqLMvWd4uSAp2CVImK3VoLUcTqswDXeV1cMVEmdSehHpjJRUlHvXs9S6dqaCw/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LBapJtFB0Lggn91uB9UX5OmA1zBBw2Tffqg9CwF7sEXbjqYTC89qyklHEp4c-eJFJNw-LQPV8t5NM8eqLMvWd4uSAp2CVImK3VoLUcTqswDXeV1cMVEmdSehHpjJRUlHvXs9S6dqaCw/s640/DSCF3274.JPG" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul anak buahnya Masykuri, yang menjadi Kepala Sekolah di Yayasan milik terdakwa ke “Hotel Prodeo” alias penjara. 
 
Masykuri, sudah terlebih dahulu menjalani hukuman setelah di Vonis terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 650.739.000 (22 Desember 2017). 
 
Pada Kamis, 13 April 2017, terdakwa H. Syamsi pun “dikirim” untuk menyusul Masykuri menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) setelah Majelis Hakim yang diketai Hakim Rochmat, membacakan surat putusannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor asurabaya. 
 
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian; pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain dana BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta. 
 
Dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/i di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas. 
 
Majelis Hakim menyatakan bahwa, H. Syamsi, selaku Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah Kecamatan asembrowo, Suabaya ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014. 
 
Terdakwa H. Syamsi, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
 
“Menjatuhkan hukuman pidan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 50 juta nsubsidair 3 bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 167.910.000. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk negara. Apa bila tidak mencukupi, diganti hukuman pidan penjara selama Satu tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim 
 
Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU pada sidang sebelumnya yakni, 5 tahun penjara denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 167.910.000 atau pidan penjara selama 2 tahun. 
 
Menanggapi putusan Majelis Hakim, PH terdakwa, Mulyono maupun JPU Andhi Ardhani, dari Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak masih pikir-pikir. 
 
“Kita masih pikir-pikir dulu,” kata Mulyono usai persidangan.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi Dana BOS & BOPDA, Ketua Yayasan Di Vonis 2,8 Thn Penjara

beritakorupsi.co – H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul anak buahnya Masykuri, yang menjadi Kepala Seko...

Tiket KA Tambahan Lebaran Mulai Dijual 16 April 2017

12.02 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ7Br6f_xz912TFKcTOTT28k6WCbvbo1mQZK_ntgyIbBpUz-pjbBEnHsYtAmycsjegrpd2U66_czLLV1Gl8APmFOrM-74c9ChPNYwyO8pbzXEe1I9sMftvqizHy-hkv8NScEumQaYRncU/s1600/KRD-Kertosono-CC20644.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ7Br6f_xz912TFKcTOTT28k6WCbvbo1mQZK_ntgyIbBpUz-pjbBEnHsYtAmycsjegrpd2U66_czLLV1Gl8APmFOrM-74c9ChPNYwyO8pbzXEe1I9sMftvqizHy-hkv8NScEumQaYRncU/s640/KRD-Kertosono-CC20644.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2017 pasti sudah merencanakan moda transportasi apa yang akan digunakan mulai dari sekarang. Bagi masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api, namun belum mendapatkan tiket pada penjualan KA reguler beberapa minggu lalu, kini dapat kembali bersiap-siap untuk melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran. 
 
Sebanyak 38 perjalanan KA tambahan Lebaran 2017 akan dioperasikan setiap harinya pada masa lebaran yaitu keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 (22 hari), sehingga total menjadi 371 perjalanan KA per hari (sebelumnya 333 perjalanan KA Reguler per hari), dengan kapasitas tambahan tempat duduk (TD) adalah sebanyak 21.860 TD per hari. Adapun kapasitas tempat duduk total adalah 222.014 TD per hari atau 4.884.308 TD / 22 hari. Angka ini meningkat 2,1% dari masa angkutan Lebaran 2016 lalu. 
 
Sementara di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya, hanya melayani sebanyak 12 perjalanan KA Tambahan Lebaran 2017 dengan total seat 7.504 per hari. 
 
Penjualan KA tambahan Lebaran ini akan mulai pada hari Minggu,  16 April 2017 mulai pukul 00.01 WIB. Berikut adalah daftar nama KA tambahan angkutan Lebaran 2017 di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya ; 
 
No                                                                                                              KapasitasS Seat 
          Nama KA              Realisasi                    
                                                                                                       Rangkaian         KA    
1   Gajayana Lebaran         Gambir - Malang                                         1                    2            700 
2   Sembrani Lebaran         Gambir-Surabaya Pasarturi                         2                    2            700 
3  Sancaka Lebaran           Yogyakarta –SurabayaGubeng                    1                    2         1.152 
4   Pasundn Lebaran          Kiaracondong-Surabaya Gubeng                2                    2          1.368 
5   Matarmaja Lebaran      Pasarsenen -Malang                                    2                    2         1.792 
6   Kertajaya Lebaran        Pasarsenen- Surabaya Pasarturi                 1                    2         1.792 
                                  
                        Total                                                                            9                  12        7.504 
 
Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran 2017 dapat dilakukan melalui website KAI, aplikasi KAI Access, Contanct Center 121, atau melalui 26 channel eksternal (B2B) yang telah bekerja sama dengan KAI. 
 
Selain itu, menghadapi masa penjulan tiket Lebaran 2017 ini PT KAI kembali menegaskan bahwa server KAI, sejak hari pertama penjualan tiket Lebaran pada 17 Maret 2017 lalu sampai dengan hari ini tidak pernah mengalami down, termasuk saat puncak penjualan tiket KA reguler pada 24 Maret 2017 lalu. 
 
Berkaca  dari  pengalaman  masyarakat  dari  penjualan  tiket  reguler  sebelumnya  tentang  terjadinya  antrian pembelian tiket via online, berikut tips dari PT KAI yang dapat dicoba masyarakat yang ingin berburu tiket KA tambahan Lebaran 2017 : 
 
1. Usahakan agar koneksi internet stabil selama proses pencarian tiket. 
2. Cari alternatif tanggal atau rute KA, karena KA tambahan Lebaran 2017 akan di-release bersamaan        untuk keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017 sd 6 Juli 2017. Misalnya berangkat dari Surabaya atau stasiun di kota lainnya. 
 
3.  Carilah alternatif tiket terusan. Misalnya jika ingin menuju Semarang, dapat memesan tiket dengan rute Stasiun Pasarsenen-Stasiun Tegal untuk kemudian meneruskan dengan KA rute Tegal-Semarang dan sebelumnya pastikan untuk diberi jarak waktu lebih dari 3 jam saat perpindahan kereta. 
 
4. Mengakses tiket1.kereta-api.co.id, tiket2.kereta-api.co.id, dan tiket3.kereta-api.co.id. 
 
5. Belilah tiket melalui channel eksternal seperti minimarket-minimarket maupun situs-situs penjualan yang telah bekerja sama dengan PT KAI yaitu Traveloka, Tiket.com, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Finnet, Tokopedia, Pegipegi.com, Bukalapak.com, Blibli.com, dan lain sebagainya. 
 
6. Traffic akan  sangat  penuh  pada  menit-menit  pertama  tiket  dirilis.  Oleh  karena  itu,  cobalah  untuk melakukan pemesanan tiket pada jam 03.00-an. Pada beberapa kasus, beberapa pelanggan berhasil memesan tiket pada menit-menit awal, namun tidak segera melakukan pembayaran maksimal tiga jam setelah pemesanan sehingga tiket hangus dan kembali available. 
 
7. Cek berkala di situs penjualan atau contact center. Karena jika ada yang batal atau belum bayar   setelah tiga jam maka tiket tersebut akan muncul kembali. 
 
 
Sumber : Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Gatut Sutiya

Regional Tiket KA Tambahan Lebaran Mulai Dijual 16 April 2017

beritakorupsi.co - Masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2017 pasti sudah merencanakan moda transportasi apa yang a...

Merasa Jadi Korban Kriminalisasi, Dr. Refa Ajukan PK

06.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclMQQGnQcJPF_fkx8df-Ya6dqcilYkSEekl0WNXAaYi1EIQCOsdAZty9sU2znvH6kM6eagx7aLTBJC_4hQ_EEYp3ILDAMNJMG9W__KKBZ89q4reWHJiFJ_VKzG2fN55riOcAEOVMk-bo/s1600/IMG20170412113821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclMQQGnQcJPF_fkx8df-Ya6dqcilYkSEekl0WNXAaYi1EIQCOsdAZty9sU2znvH6kM6eagx7aLTBJC_4hQ_EEYp3ILDAMNJMG9W__KKBZ89q4reWHJiFJ_VKzG2fN55riOcAEOVMk-bo/s640/IMG20170412113821.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifcCiqAfcBOfTTzDxVJWMgNoU94X30Yx1nkoDdNwY2NqJEj3rBO_ZqsRiaKYbnR8isy9bGuImtMvfQsbecdvbhKdBCfaSxjD_x5PieVk4DQ1RbnYrh9qqA5HH3uftOtQa9Ln537DjfyCk/s1600/IMG20170412144242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifcCiqAfcBOfTTzDxVJWMgNoU94X30Yx1nkoDdNwY2NqJEj3rBO_ZqsRiaKYbnR8isy9bGuImtMvfQsbecdvbhKdBCfaSxjD_x5PieVk4DQ1RbnYrh9qqA5HH3uftOtQa9Ln537DjfyCk/s640/IMG20170412144242.jpg" width="640" /></a></div>
 
 
 #Kasus Korupsi ODC RSUD Dr. Saful Anwar Diduga Rekayasa Untuk Menutupi Kasus Yang Lebih Besar# 
 
 
beritakorupsi.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya harus menyelidiki kasus dugaan Korupsi puluhan milliaran yang terjadi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dengan menelisik perkara kasus Korupsi dana ODC tahun 2005 – 2008 sebesar Rp 8,4 juta dengan terpidana atau saat ini pemohon PK, Dr. Safaruddin Refa, Sp.M. 
 
Berani karena benar, takut karena salah. Ungkapan inilah yang mungkin dipegang oleh Dr. Safaruddin Refa, Sp,M, KVR, dengan mengajukan memori permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Malang, pada Rabu, 12 April 2017. 
 
Dalam sidang PK ini, Dr. Refa mendapat dukungan dari puluhaan orang sesama profesinya, yang sengaja datang dari RSSA maupun dari Uibra (Niversitas Brawijaya) Malang untuk menyaksikan jalannya persidangan. 
 
Dr. Safaruddin Refa, Sp,M, KVR atau yang akrab disapa Dr. Refa, adalah pegawai di RSUD. Dr. Saful Anwar (RSSA) Malang dan juga dosen di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya Malang. Saai ini Ia mencari keadilan atas ketidak adilan yang dialaminya sejak 2009 lalu. 
 
Pada tahun 2009, Dr. Refa, dituduh telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana ODC (One Day Care) atau danaretribusi jasa pelayanan yang tak dibayarkan antara lain, retribusi peralatan operasi pasien yang melakukan operasi di RSSA dikenakan sewa sarana operasi antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per masien sejak tahun 2006 – 2008 lalu, yang jumlahnya sebesar Rp Rp 8.400.000 atau sebesar Rp 2.800.000 per tahun. 
 
Tragisnya, Dr. Refa, divonis bersalah oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) RI pada tahun 2014, setelah Jejaksaan Negeri (Kejari) Malang tak terima atas putusan bebas murni terhadap Dr. Refa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang, pada tahun 2009 lalu. 
 
Pada Rabu, 12 April 2017, dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Dr. Refa dihadapan Majelis Hakim menunjukkan Novum (bukti) baru diantaranya, Foto Copy surat dari PT Askes tertanggal 3 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, Nomor. 1165/13-08/0908 perihal data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia, selalku Kepala PT Askes. 
 
Kemudian Foto Copy Kwitansi pembayaran oleh beberapa pasien melalui kasir RSSA pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa, para pasien tersebut adalah peserta Askes bukan pasien ODC, Foto Copy surat keterangan tertanggal 2 November 2015, yang dikeluarkan oleh Drs. Abd. Manan, Msi, selaku Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan RSUD. Dr. Saful Anwar, Malang yang menerangkan bahwa, pasien-pasien katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safaruddin Refa, Sp,M telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful Anwar. 
 
Selain itu, juga Foto Copy surat keterangan tertanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Drs. Abd. Manan, Msi, selaku Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan RSUD. Dr. Saful Anwar, Malang yang menerangkan bahwa, pasien katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safaruddin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata telah diklaim kepada PT Askes Cabang Malang. 
 
Dr. Refa menjelakan bahwa bukti-bukti yang dijadikannya menajdi buki baru (Novum) telah dicocokkan dengan aslinya oleh Panitra Pengadilan Negeri Malang, termasuk bukti-bukti lainnya serta menghadirkan saksi Drs. Abd. Manan, Msi. 
 
Dalam memori PK-nya, dihadapan Majelis Hakim, Dr. Refa memberkan asal muasal kasus yan menimpa dirinya di RS ber plat merah itu. 
 
Menurut Dr. Refa dalam memori PK-nya, bahwa pelaku Korupsi itu diduga adalah Oknum-oknum RSSA tingkat atas bukan dirinya, dengan membeberkan bukti-bukti  berupa surat pengakuan dari Bagian Keuangan RSSA, bahwa sejumlah uang telah di terima dan tercatat di keuangan RSSA, serta bukti surat dari PT Askes, hasil audit BPKP, Rekaman Medik pasien dan kwitansi pembayaran retribusi oleh pasien. 
 
Dr. Refa menjelaskan dalam memori PK-nya pada sidang yang terbuka di PN Malang, bahwa kasus ini bermula adanya laporan dari masyarakat kepada Kejaksaan Agung, terkait dugaan korupsi besar-besaran di RSSA tempat pelayanan kesehatan publik sekitar Rp 20 Milyar, semasa Direkturnya dijabat oleh Dr. Pawik Suprijadi SPJP. Laporan isi suratnya antara lain; Uang Askes, Korpri, Farmasi, bagian Gizi, Jasa Pelayanan dokter dan perawat serta karyawan RSSA dan lain-lain. 
 
“Selama pengabdian saya jadi PNS, saya telah mendapatkan 2 tanda jasa dari President RI dan 1 tanda jasa dari Menteri kesehatan sebagai dokter teladan, masa saya mau melakukan korupsi Rp 8,4 juta,” kata Dr. Refa dihadapan Majelis Hakim 
 
“Golongan pangkat saya IV E, Dokter Spesialis Mata senior dan Konsultan RSSA serta Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sampai saat ini. Saya penentang Korupsi, masih banyak rezki dari Allah. Saya tidak melakukan Korupsi, saya bukan pelakunya, pelakunya mereka berjamaah, kenapa saya yang di penjarakan ?,” lanjut Dr. Refa dengan nada bertanya 
 
Usai persidangan, kepada media ini, Dr. Refa menjelaskan bahwa, pada bulan Juni 2008, muncul pemeriksaan Khusus dari Badan Pengawas Prop Jatim, yang sengaja didatangkan, karena hasil pemeriksaannya terjadi selisih kurang bayar jasa sarana ODC pelayanan Khusus sebesar Rp 60.800.000 selama Tiga taun. 
 
“Pemeriksaan dilakukan tanpa memeriksa keuangan di mobilisasi dana hasil pemeriksaan Bawas ini dilemparkan oleh oknum-oknum Manager RSSA karena hasil Bawas diberikan ke RSSA, tanpa klarifikasi ke Kajari Malang. Hanya selisih 2 bulan dari pemeriksaan Badan pengawas Propinsi Jatim tanpa saksi dan bukti maupun tanpa Audit BPKP, Kajari Malang, saat itu dijabat Hermut Achmadi SH menetapkan saya menjadi tersangka tunggal,” ungkapnya. 
 
“Tak ada bukti dan saksi satupun, kenapa mereka mempenjarakan saya. Mereka ingin membungkam saya karena mereka curiga, saya banyak tau kasus korupsi di RSSA, terlalu gampang di negara ini mempenjarakan orang, tanpa pertimbangan, tampa ada saksi dan tanpa ada bukti. Saya tidak mencari menang, tapi yang saya cari adalah kebenaran dan keadilan. Seharusnya Dr. Pawik Supriyadi SpPJ lah yang harus diperiksa dan bertanggung jawab, karena dia direktur saaat itu Diduga hampir 500 juta uang Askes yg udah di klaim saat itu tidak tau rimbanya.” lanjutnya 
 
Anehnya, kasus besar yang milyaran rupiah, “lenyap begitu saja”. November 2008, Tim Inspektorat dari Jaksa Agung dibawa Komando Adjad Sudrajad SH turun ke Malang. memeriksa Kajari Malang setelah menerima laporan dari Masyarakat RSSA bahwa diduga Kajari Malang menerima angpaow dari RSSA agar kasus korupsi besar-besaran di RSSA di alihkan ke dokter Refa, dana berasal dari uang taktis RSSA. 
 
Bisa jadi bukan Refa pelakunya tapi Refa sengaja di korbankan untuk menutupi kasus besar yang terjadi di RSSA saat itu. Setelah 7 tahun, Dr. Refa mencari kebenaran, nama baiknya dan nama keluarga dipertaruhkan, ingin penyelesaian secara baik dengan pihak management RSSA dan Gubernur, tapi tidak ada tanggapan. 
 
Dr. Refa dan keluarganya tak terima karena merasa dikorbankan, di kriminalisasi dan diperlakukan tidak adil, laporan pun dilayangkan ke Presidens RI, Ir. Joko Widodo. Pasien yang tidak membayar retribusi. Apakah Dr. Refa yang harus bertanggung jawab ? apakah Dr. Refa yang mengurusi uang retribusi dari pasien ? lalu mengapa Kejaksaan Malang tidak memeriksa pasien yang dimaksud tang tidak membayar retribusi tersebut agar kasus ini menjadi lebih jelas ? 
 
Dari penjelasan Dr. Refa maupun dalam memori PK-nya, kasus ini diduga penuh rekayasa. Sebab, data dari PT Askes terkait uang yang sudah diklaim RSSA tidak dijadikan sebagai bukti. Dr. Refa menyampaikan, ingin mencari kebenaran dan keadilan bukan untuk menang. Ia mengatakan bukan fitnah melainkan apa yang sesungguhnya, bicara dengan bukti. Berani melawan Korupsi. (Redaksi)

News Tipikor Merasa Jadi Korban Kriminalisasi, Dr. Refa Ajukan PK

#Kasus Korupsi ODC RSUD Dr. Saful Anwar Diduga Rekayasa Untuk Menutupi Kasus Yang Lebih Besar# beritakorupsi.co – Komisi Pemberan...

BERITAKORUPSI.CO

“Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

Terdakwa Dugaan Korupsi PT PWU, Dahlan Iskan Tolak Dakwaan JPU

Siapakah Yang Salah Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan ?

Korupsi Dana BOS & BOPDA, Ketua Yayasan Di Vonis 2,8 Thn Penjara

Tiket KA Tambahan Lebaran Mulai Dijual 16 April 2017

Merasa Jadi Korban Kriminalisasi, Dr. Refa Ajukan PK

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI