BERITAKORUPSI.CO

Satu Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK Terhadap Bupati Probolinggo Akan Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuiKy9GYiC3zpvTtbHEwO8WSKLU3nClrrjKEcJ2XSH1OEchGcJVedGSVY7aCVYICRil9AhRoXAGcpxgZJWHvQLxgEqZsnXhtCaTZy3j_GizheEPy-cB04XrLk8qwHROf8DFZGBT5Kr1yU/s800/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="800" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuiKy9GYiC3zpvTtbHEwO8WSKLU3nClrrjKEcJ2XSH1OEchGcJVedGSVY7aCVYICRil9AhRoXAGcpxgZJWHvQLxgEqZsnXhtCaTZy3j_GizheEPy-cB04XrLk8qwHROf8DFZGBT5Kr1yU/w640-h560/KPK.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">

<div class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; line-height: 150%;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; line-height: 150%;"> </span></b></span></div><div class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sumarto, selaku Kepala Desa Karangren, Kecamatan
Krejengan, Kabupaten Probolinggo,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>adalah
salah Satu dari 14 Tersangka Kasus Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal
30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIBB terhadap Bupati Pasuruan</span> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Puput
Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR
dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo serta beberapa
Tersangka lainnya</span>

</div><p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hal ini seperti yang dikatakan JPU KPK Richard
Marpaung, SH., MH kepada beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor pada PN
Surabaya saat melimpahkan berkas perkara atas nama “Terdakwa” Sumarto, Senin, 8
November 2021</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Ya, ini selaku pemberi (suap) dulu. Kalau yang
lainnya menyusul,” kata mantan Kasi Penkum Kejati Jatim ini, Senis, 8 November
2021</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara, Herry, SH., MH<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>selaku Staf Administrasi dan Akhmad Nur,SH.,
MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang
kerjanya mengatakan, bahwa ada berkas yang masuk dari KPK, namun selanjutnya
mengunggu penetepan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Ada Satu berkas perkara baru yang masuk dari KPK,”
kata Herry</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hal senada juga disampaikan Panmud Pengadilan
Tipikor Akhmad Nur, SH., MH. Menurut Akhmad Nur, SH., MH, untuk jadwal sidang
dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan, masih menunggu penetapan dari Ketua
Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya</span></p>

<div class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya akan
menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur, Senin, 8 November 2021.
(Jnt)</span></div></div>

News Tipikor Satu Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK Terhadap Bupati Probolinggo Akan Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Sumarto, selaku Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, adalah salah Satu dari 14 Ters...

Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan di Vonis Masing-Masing 2 Tahun Penjara

20.20 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#'sosok Jumali dan Sanan' akan tetap menjadi "misteri" yang belum terungkap hingga saat ini dalam kasus perkara Korupsi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat dkk oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6oFOdDjM2o3HaOUlbc-0kRI3-TGlqejjrGs19dVYMQVvEmMYN-z-A62F-vB9m_39x4ehNhx_XpfAzgv0otqlYMNBLnZ0dqcTAuu_3gebWUUelqSUryecjPP1bDqXMdRhTtL2S0NGwu6I/s640/IMG20211101122516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6oFOdDjM2o3HaOUlbc-0kRI3-TGlqejjrGs19dVYMQVvEmMYN-z-A62F-vB9m_39x4ehNhx_XpfAzgv0otqlYMNBLnZ0dqcTAuu_3gebWUUelqSUryecjPP1bDqXMdRhTtL2S0NGwu6I/w640-h288/IMG20211101122516.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Lima (5) dari Tujuh (7) Terdakwa Korupsi Suap Jual Beli Jabatan yang Tangkap Tangan penyidik Mabes Polri dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kabupaten Nganjuk pada Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di Vonis pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 08  Nopember 2021.<br /><br />Ke- 5 Terdakwa selaku  pemberi Suap atau Hadiah atau janji berupa uang kepada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melalui M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk adalah; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret) dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro).<br /><br />Sedangkan Dua Terdakwa lainnya selaku penerima Suap atau Hadiah atau janji berupa uang yaitu Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk Periode 2018 – 2023 dan M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Baca juga: Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html<br /><br />Baca terkait: Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4hS7MMj6u52i9nHBG3IZfa6AQ8Vsfu5NdsghfKU6KSDnGmxmT5ferb5KnK6A2dkOj2NB1F0nS6XtMKGzpeU69joX3ZOkkHNlBleCMpMWpR09FYg1VYz-5HwOxhSpUbq-EME3RtV_iCo/s640/IMG20210906111841+Terdakwa+Novi+Rahman+Hidhayat+selaku+Bupati+Nganjuk+%2528kanan%2529+dengan+didampingi+Penasehat+Hukum-nya+di+Lapas+Pasuruan+%2528Dok+foto+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4hS7MMj6u52i9nHBG3IZfa6AQ8Vsfu5NdsghfKU6KSDnGmxmT5ferb5KnK6A2dkOj2NB1F0nS6XtMKGzpeU69joX3ZOkkHNlBleCMpMWpR09FYg1VYz-5HwOxhSpUbq-EME3RtV_iCo/w640-h288/IMG20210906111841+Terdakwa+Novi+Rahman+Hidhayat+selaku+Bupati+Nganjuk+%2528kanan%2529+dengan+didampingi+Penasehat+Hukum-nya+di+Lapas+Pasuruan+%2528Dok+foto+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"> <span style="color: red;"><span>Terdakwa 
Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (kanan) dengan didampingi 
Penasehat Hukum-nya di Lapas Pasuruan (Dok foto BK)</span></span></span></td></tr></tbody></table>Sidang perkara terhadap ke- 5 Terdakwa selaku pemberi Suap terhadap Bupati Nganjuk inipun telah berakhir dengan dijatuhkannya hukuman (Vonis) pidana penjara oleh Majelis Hakim<br /><br />Anehnya, sekalipun sidang perkara ini telah berakhir, namun 'sosok Jumali dan Sanan' akan tetap menjadi "misteri" yang belum terungkap hingga saat ini dalam kasus perkara Korupsi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat dkk oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021<br /><br />Namun ada yang menggelitik dalam perkara ini terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk maupun keterangan 2 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan yang menyebutkan, bahwa yang pertama kali diamankan adalah Jumali dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah<br /><br />Sementara Jumali menjelaskan kepada beritakorupsi.co (Senin, 8 November 2021), bahwa pada saat dirinya diamankan dari Kantor Desa dan dimasukkan ke dalam mobil oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, ternyata di dalam mobil sudah ada 3 orang yaitu Sanan, Sadiqu dan Dupriono selaku Camat Pace Kab. Nganjuk<br /><br /><i>"Bukan. Saat saya diamankan di Kantor Desa dan dimasukkan ke dalam mobil sudah ada 3 orang di dalam yaitu Sanan, Sadiqu dan Camat Pace"</i> kata Jumali kepada beritakorupsi.co melalui telepon selulernya, Senin, 8 November 2021<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCon4fz6d1MTFi-C1OQWJnriFRS77tuLwmrEM-pcr-qdMxMOHCOqYneO9tQ-E4KGOSRiCBL-hIvkY_5mvyD8OF8WRAvoXdPl3fQaSePqfe_ouuOmgSYwvt30Q3-vsZxvucWrOfejLQki4/s640/IMG_20210927_142022+%252C+Saksi+dari+penyidik+dari+Mabes+Polri+Baharuddin+dan+Ray+Barnando.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCon4fz6d1MTFi-C1OQWJnriFRS77tuLwmrEM-pcr-qdMxMOHCOqYneO9tQ-E4KGOSRiCBL-hIvkY_5mvyD8OF8WRAvoXdPl3fQaSePqfe_ouuOmgSYwvt30Q3-vsZxvucWrOfejLQki4/w640-h360/IMG_20210927_142022+%252C+Saksi+dari+penyidik+dari+Mabes+Polri+Baharuddin+dan+Ray+Barnando.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;"><span>Saksi dari penyidik dari Mabes Polri Baharuddin dan Ray Barnando</span></span></span></td></tr></tbody></table>Namun terkait barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah yang dijadikan sebagai barang bukti, Jumali mengakuinya. Menurut Jumali, bahwa uang 10 juta yang diamankan dari tangannya dan uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Bupati Nganjuk (Terdakwa) Novi Rahman Hidayat namun belum jadi diserahkan sudah keburu ketangkap Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><i><br />"Iya, uang 10 juta itu memang dari tangan saya rencananya mau saya kasih ke Bupati tapi belum jadi"</i> jawab Jumali.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah sudah diperiksa sebagai “tersangka” oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jumali mengatakan tidak, kecuali hanya sebagai saksi. Terkait issu yang beredar, bahwa Jumali adalah sebagai pelapor dalam kasus Tangkap Tangan dan dalam perlindungan, Jumali dengan tegas membantahnya<br /><br /><i>"Tidak benar itu, biarkan orang lain berkata apa. Keterangan saya seperti yang ada di BAP. Samapi ketemu Mas biar enak ngobrolnya,"</i> kata Jumali kemudian<br /><br />Ada yang menjadi pertanyaan terkait keterangan Jumali kepada beritakorupsi.co dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan 2 orang saksi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menjelaskan, bahwa yang pertama kali diamankan adalah Jumali.<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa yang benar ? Apakah Jumali, atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum  dan keterangan saksi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait orang yang pertama kali diamankan dalam perkara korupsi tangkap tangan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dkk pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB?<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnugBPycWKsbYdwa4HrV1Ez8JeLKyCXACpWBTEV6QmURViv-bVN5pV8p1cpzX9Cd9vDWsoaXVFvGosqphpao1PtKs1UBsm50a2Ks9K2b0-Or-uagozn0SI7XlYB7YWyWgCL6TnvsvylVQ/s1330/IMG20211108105556.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnugBPycWKsbYdwa4HrV1Ez8JeLKyCXACpWBTEV6QmURViv-bVN5pV8p1cpzX9Cd9vDWsoaXVFvGosqphpao1PtKs1UBsm50a2Ks9K2b0-Or-uagozn0SI7XlYB7YWyWgCL6TnvsvylVQ/w640-h288/IMG20211108105556.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan selanjutnya, kalau memang Jumali turut juga  diamankan dalam 
perkara kasus Korupsi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat 
dkk pada tanggal 9 Mei 2021 dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 
juta rupiah, mengapa Jumali hingga saat ini tidak dijadikan sebagai 
tersangka???<br /><br />Berbagai keciragaan dan pertanyaanpun timbul 
dikalangan masyarakat, “ada apa dan siapa sosok Jumali dan Sanan? 
Diamankah Kedua sosok tersebut?"<br /><br />Pertanyaan masyarakatpun bukan 
tidak beralasan bila dikaitkan dengan pengakuan Jumali, Dakwaan JPU 
maupun keterangan 2 orang saksi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri di 
persidangan <br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap ke- 5 
Terdakwa (Dupriono, Edie Srijanto, Haryanto, Bambang Subagio dan Tri 
Basuki Widodo) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara 
Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 
Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 18 
Oktober 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, 
SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota 
yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra 
Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias 
Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan 
Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum
 (PH) para Terdakwa juga dihadiri para Terdakwa secara Teleconference 
(Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) karena kondisi Pandemi Covid-19
 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam V 
Session, yang pertama adalah putusan terhadap Terdakwa Dupriono selaku 
Camat Pace dan lanjutkan putusan terhadap Terdakwa Edie Srijanto (Camat 
Tanjunganom), kemudian untuk Haryanto (Camat Berbek). Selanjutnya untuk 
Terdakwa Bambang Subagio (Camat Loceret) dan terakhir putusan terhadap 
Terdakwa Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibDhCpTdIumGfFX1PUToPa7j-rzcQhVsvrUgU6tEWsOL3Tety2araLUmAqPIITwoZ5hSaB2-azTf3HzpMs8-k40NVY15rWWpNOjez1eC8G8VX9dgzEviN73T-qRU3WdgNIB5XrnQUzj8M/s640/IMG20210830123950+Terdakwa+Haryanto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibDhCpTdIumGfFX1PUToPa7j-rzcQhVsvrUgU6tEWsOL3Tety2araLUmAqPIITwoZ5hSaB2-azTf3HzpMs8-k40NVY15rWWpNOjez1eC8G8VX9dgzEviN73T-qRU3WdgNIB5XrnQUzj8M/w640-h288/IMG20210830123950+Terdakwa+Haryanto.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Haryanto<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Dalam 
putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Dupriono 
(dan  Terdakwa Edie Srijanto, Terdakwa Haryanto, Terdakwa Bambang 
Subagio serta Terdakwa Tri Basuki Widodo) sebagaimana diatur dan diancam
 pidana dalam dakwaan alternatif ke Dua yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1)
 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa 
Dupriono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap 
Terdakwa Dupriono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan
 selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar 
Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratus 
juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis 
Hakim I Ketut Suarta, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Seusai 
membacakan putusan terhadap Terdakwa Dupriono, kemudian Majelis Hakim 
membacakan putusannya secara berlanjt terhadap Terdakwa Edie Srijanto, 
Terdakwa Haryanto, Terdakwa Bambang Subagio serta Terdakwa Tri Basuki 
Widodo. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ke-4 Terdakwa 
ini, sama persis dengan hukuman terhadap Terdakwa Dupriono.<br /><br />Putusan
 Majelis Hakim terhadap ke- 5 Terdakwa ini, juga sama persis dengan 
tuntutan Jasa Penuntut Umum, yaitu dengan pidana penjara masing-masing 
selama 2 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan 
serta melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan di Vonis Masing-Masing 2 Tahun Penjara

#'sosok Jumali dan Sanan' akan tetap menjadi "misteri" yang belum terungkap hingga saat ini dalam kasus perkara Korupsi Ta...

Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara Dalam Peraka Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

20.10 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Empat Terdakwa dalam kasus yang di Vonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, yaitu Samsul Khoiri, (Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum),  Abdul Wahid (Kepala Sekolah MDT Nurul Hidayah), Akhmad Sukaeri alias Suher (Ustadz) dan DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpzPL_-8AGZEyhyaZxmfYEdadmMvG7dm_t4RtY7UoKwF-Fr1UfdlI4kO0u2u0V_9sB3thlWbJ2Pf0Rtnp04mK2NltUAa-YZQJcNsBXjaFtXzrA1Wehjj2Z69S2ePVX3x_8y6mE7LmQIZE/s1334/IMG20211108143805+-+Keteraangan+foto+%2528dalam+layar%2529+dari+kanan+Terdakwa+I+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A+Bin+Soemarto+dan+Terdakwa+II+Nurdin%252C+S.Pd+Bin+M.+Amin+ABO.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpzPL_-8AGZEyhyaZxmfYEdadmMvG7dm_t4RtY7UoKwF-Fr1UfdlI4kO0u2u0V_9sB3thlWbJ2Pf0Rtnp04mK2NltUAa-YZQJcNsBXjaFtXzrA1Wehjj2Z69S2ePVX3x_8y6mE7LmQIZE/w640-h288/IMG20211108143805+-+Keteraangan+foto+%2528dalam+layar%2529+dari+kanan+Terdakwa+I+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A+Bin+Soemarto+dan+Terdakwa+II+Nurdin%252C+S.Pd+Bin+M.+Amin+ABO.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keteraangan foto (dalam layar) dari kanan Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO</span></span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan (Senin, 08 Nopember 2021) menuntut Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli yang juga  Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Fraksi Gerindra Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti (UP) untuk Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A sejumlah Rp132 juta dan UP untuk Terdakwa II Nurdin, S.Pd senilai Rp158.500.000 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 2 tahun karena dianggapTerbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan dana Bantuan Operasional (BOP) untuk Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html</a></span><br /><br />Terdakwa Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO terseret dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /><br />Yang terseret dalam perkara ini adalah sebanyak 6 orang termasuk ke- 2 Terdakwa (Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO), Samsul Khoiri, Abdul Wahid, Akhmad Sukari dan DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan<br /><br />Dari 6 Terdakwa, 4 diantaranya yaitu Samsul Khoiri, Abdul Wahid, Akhmad Sukari dan DR. Drs. Munif, S.Ag.I sudah dijatuhui hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama 1 tahun oleh Majelis Hakim denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidari 6 bulan kurungan.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I Dituntut 1.3 Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp15 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html</a></span><br /><br />Sedangkan dalam tuntutan JPU, ke- 4 Terdakwa ini juga dituntut dengan pidana penjara yang sama, yaitu masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidari 6 bulan kurungan<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Pasuruan dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 8 November 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Rahmat Sahlen Sugianto, Muhammad Fathoni dkk juga dihadiri Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakan) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, sesuai fakta persidangan, saksi dan bukti-bukti, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Subsidair<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi Dana “Ponpes” Rp110 Juta, Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum, Kepala Sekolah Al Maksum dan Ustadz Dituntut 1.3 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/diduga-korupsi-dana-ponpes-rp110-juta.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/diduga-korupsi-dana-ponpes-rp110-juta.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Pimpian Mambahul Ulum, Kepsek dan Ustadz di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Kemenag RI - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/pimpian-mambahul-ulum-kepsek-dan-ustadz.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/pimpian-mambahul-ulum-kepsek-dan-ustadz.html</a></span><br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO masing-masing selama 5 tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132 juta dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebesar Rp158.500.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan<br /><br />4. Barang bukti berupa  8 juta rupiah, uang 7 juta rupiah dan uang 15 juta rupiah dirampas untuk negara. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda empat dirampas untuk pembayaran sebahagian uang pengganti,” ucap JPU diakhir tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian. (Jnt)<br /></div>

Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara Dalam Peraka Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

News Tipikor Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara Dalam Peraka Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

#Empat Terdakwa dalam kasus yang di Vonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, yaitu Samsul Khoiri, (Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum)...

Pimpian Mambahul Ulum, Kepsek dan Ustadz di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Kemenag RI

20.00 beritakorupsi 0

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sementara 2 Terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Terdakwa Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners dituntut pidana penjara masing-masing 5 tahun. Sementara DR. Drs. Munif, S.Ag.I (Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan, sudah terlebih dahulu di Vonis dengan pidana penjara  1 tahun# </span></span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-w2dcjy-BzqeR2k4P9jCsso-foPu9UlsPkjahQtMgNA7DsYSumcmxhNezyhAjlQXDP4zJGJn_3fEn9QV4C7cARH5bokeS2bfbG9ZCgWpR3F5eAnnLdEVb88fTxtCpyiZAh3HQrzLehms/s1333/IMG20211108133040.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-w2dcjy-BzqeR2k4P9jCsso-foPu9UlsPkjahQtMgNA7DsYSumcmxhNezyhAjlQXDP4zJGJn_3fEn9QV4C7cARH5bokeS2bfbG9ZCgWpR3F5eAnnLdEVb88fTxtCpyiZAh3HQrzLehms/w640-h288/IMG20211108133040.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Keterangan Foto (dalam layar) dari kiri, Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri, Terdakwa I Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) dan Terdakwa II Akhmad Sukari Alias Suher</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 8 November 2021), menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan terhadap Tiga Terdakwa yaitu Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri selaku  pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Pasuruan yang juga berprofesi sebagai guru, Terdakwa Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) sebagai Ustadz/Mubaligh dan Terdakwa Akhmad Sukari Alias Suher selaku Kepala Madrasah Diniyah (Madin) Al Maksum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) untuk Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp110.000.000</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxK7xn11Cy7cFthHlDtAoTqQP645rXTEQefA5NEEMrsjkme6V05k0Z7SeaOtrtQ_lfweiJuSRpkafpH4_nBzfYNHnQOI5vZVt_vo9i4OIjEkw-NoicY-W4d9PorOpMzvtNEQx4F3P6ZsU/s1366/IMG20211108133139++-++Keterangan+Foto+%2528dalam+layar%2529+dari+kiri%252C+Samsul+Khoiri+Bin+Abdul+Mukti+Suheri%252C+Terdakwa+I+Abdul+Wahid+Bin+Abdul+Qodir+%2528Alm%2529+dan+Terdakwa+II+Akhmad+Sukari+Alias+Suher.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxK7xn11Cy7cFthHlDtAoTqQP645rXTEQefA5NEEMrsjkme6V05k0Z7SeaOtrtQ_lfweiJuSRpkafpH4_nBzfYNHnQOI5vZVt_vo9i4OIjEkw-NoicY-W4d9PorOpMzvtNEQx4F3P6ZsU/w640-h288/IMG20211108133139++-++Keterangan+Foto+%2528dalam+layar%2529+dari+kiri%252C+Samsul+Khoiri+Bin+Abdul+Mukti+Suheri%252C+Terdakwa+I+Abdul+Wahid+Bin+Abdul+Qodir+%2528Alm%2529+dan+Terdakwa+II+Akhmad+Sukari+Alias+Suher.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (perkara tersendiri), 
Terdakwa I Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) dan Terdakwa II Akhmad 
Sukari Alias Suher (satu berkas perkara) terseret dalam kasus perkara 
Tindak Pidana Korupsi Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren 
(BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Madin (Madrasah 
Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) 
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar 
Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan 
miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar 
Rp110.000.000 <div style="text-align: justify;"> </div></div><div style="text-align: justify;">Uang sebesar Rp110.00.000 ini adalah hasil pemotongan dari dana BOP untuk Pondok Pesantren selaku Lembaga Penerima bantuan masing-masing sebesar Rp25.000.000 yang dipotong sejumlah Rp10.000.000 dari setiap lembaga penerima<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;"><span>Pimpinan Mambahul Ulum, Kepala Madin Al Maksum dan Ustadz Diadili Karena Dugaan Korupsi dana ‘Ponpes’ Rp110 juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/pimpinan-mambahul-ulum-kepala-madin-al.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/pimpinan-mambahul-ulum-kepala-madin-al.html</a></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV4PXwX5JtgRQIeQ7bjJMoSQ_1en9EMePkgBU2T3T8LrDczVv02poF8CwBnb9I4Qh1Y5mKN4bE0zSNutcC1d8sv3ZgUAJ7tWvpglIQnNe22PnoUZqU_bF5_xeVJHWPLM9WCVHYqxorqKY/s782/Screenshot+2021-11-08+at+23-52-52+Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I+Dituntut+1+3+Tahun+Penjara+Karena+Dugaan+K%255B...%255D.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="782" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV4PXwX5JtgRQIeQ7bjJMoSQ_1en9EMePkgBU2T3T8LrDczVv02poF8CwBnb9I4Qh1Y5mKN4bE0zSNutcC1d8sv3ZgUAJ7tWvpglIQnNe22PnoUZqU_bF5_xeVJHWPLM9WCVHYqxorqKY/w640-h326/Screenshot+2021-11-08+at+23-52-52+Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I+Dituntut+1+3+Tahun+Penjara+Karena+Dugaan+K%255B...%255D.png" width="640" /></a></div>Yang terseret dalam perkara ini adalah sebanyak 6 orang termasuk ke- 3 Terdakwa (Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (perkara tersendiri), Terdakwa I Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) dan Terdakwa II Akhmad Sukari Alias Suher) dan DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan. Ke-4 Terdakwa ini sama-sama dijatuhi hukuman yang sama yaitu 1 tahun penjara<br /><br />Sedangkan 2 Terdakwa lainnya yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Terdakwa Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (dan Terdakwa I Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) bersama Terdakwa II Akhmad Sukari Alias Suher) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 18 Oktober 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Alarico De Jesus, SH dan Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga dihadiri Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakan) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzEyuEl04bCXdL2AOAYXJZNzR1y-DfnFe-ZOGzby4y50xsSw1wcuLhURAB4v24PZvmxYhyphenhyphen35S-7oldbp9RmWYaHT1mHtXQEmpOvMjnJdbJU8Qvkcvijb0pabd4yt1Y0oZINi2OIGbKSlI/s1067/20211108143856.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzEyuEl04bCXdL2AOAYXJZNzR1y-DfnFe-ZOGzby4y50xsSw1wcuLhURAB4v24PZvmxYhyphenhyphen35S-7oldbp9RmWYaHT1mHtXQEmpOvMjnJdbJU8Qvkcvijb0pabd4yt1Y0oZINi2OIGbKSlI/w640-h360/20211108143856.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Keteraangan foto (dalam layar) dari kanan Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO</span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"> Baca juga:<span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: small;">Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara Dalam Peraka Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tenaga-ahli-anggota-dpr-ri-dan-asisten.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tenaga-ahli-anggota-dpr-ri-dan-asisten.html</a><br /></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Samsul Khoiri (dan Terdakwa Abdul Wahid bersama Terdakwa Akhmad Sukari) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp110.000.000<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Pasuruan yang mengatakan, bahwa Terdakwa Samsul Khoiri (Terdakwa Abdul Wahid dan Terdakwa Akhmad Sukari) tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Namun Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Pasuruan yang mengatakan, bahwa Terdakwa Samsul Khoiri (Terdakwa Abdul Wahid dan Terdakwa Akhmad Sukari) terbukti secara sah dan meyaakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: small;">Diduga Korupsi Dana “Ponpes” Rp110 Juta, Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum, Kepala Sekolah Al Maksum dan Ustadz Dituntut 1.3 Tahun Penjara -</span> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/diduga-korupsi-dana-ponpes-rp110-juta.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/diduga-korupsi-dana-ponpes-rp110-juta.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXVbkU9cDaToyHEOjbhKKmFWttjiIud_ClEJinZ4bvN9P1TLG08eU1nkaFM24cFZENAPm9ahw-c0QsFwDSoKroMWHS1bTeyV0HPC1gidinswWSg6U7pyxpJhTJY94MNj5mC4zuZwadXw/s1366/IMG20211108133139++-++Keterangan+Foto+%2528dalam+layar%2529+dari+kiri%252C+Samsul+Khoiri+Bin+Abdul+Mukti+Suheri%252C+Terdakwa+I+Abdul+Wahid+Bin+Abdul+Qodir+%2528Alm%2529+dan+Terdakwa+II+Akhmad+Sukari+Alias+Suher.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXVbkU9cDaToyHEOjbhKKmFWttjiIud_ClEJinZ4bvN9P1TLG08eU1nkaFM24cFZENAPm9ahw-c0QsFwDSoKroMWHS1bTeyV0HPC1gidinswWSg6U7pyxpJhTJY94MNj5mC4zuZwadXw/w640-h288/IMG20211108133139++-++Keterangan+Foto+%2528dalam+layar%2529+dari+kiri%252C+Samsul+Khoiri+Bin+Abdul+Mukti+Suheri%252C+Terdakwa+I+Abdul+Wahid+Bin+Abdul+Qodir+%2528Alm%2529+dan+Terdakwa+II+Akhmad+Sukari+Alias+Suher.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh  juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp17.000.000 dan Rp2.500.000 dirampas untuk negara sebagai uang pengganti,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya akan menyatakan sikap dalam waktu 7 hari. “Kami akan menentukan sikap dalam waktu 7 hari,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Seusai membacakan putusan terhadap Terdakwa Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri, kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap Terdakwa I Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) dan Terdakwa II Akhmad Sukari Alias Suher<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ke-2 Terdakwa ini sama persis dengan hukuman terhadap Terdakwa Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri. Dan atas putusan tersebut, Terdakwa maupun JPU sama-sama menerima. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Pimpian Mambahul Ulum, Kepsek dan Ustadz di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Kemenag RI

#Sementara 2 Terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli anggota DPR RI Fraksi...

BERITAKORUPSI.CO

Satu Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK Terhadap Bupati Probolinggo Akan Segera Diadili

Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan di Vonis Masing-Masing 2 Tahun Penjara

Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara Dalam Peraka Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

Pimpian Mambahul Ulum, Kepsek dan Ustadz di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Kemenag RI

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI