Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Divonis 8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp4.8 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj4KEtnMsOx2IgbcLY9kZFR_sXpt0XEjyoeUW3FSWNYTM4NZUu2G1sp-oB-oEhYpgzdfa9g33PqniluhclgpknNc3HNjymy9snhCZo9hsLrK0RrRA9OXqusr14ukGvDK9rNvdjFOC7e3M/s506/Supriyono+2.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="506" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj4KEtnMsOx2IgbcLY9kZFR_sXpt0XEjyoeUW3FSWNYTM4NZUu2G1sp-oB-oEhYpgzdfa9g33PqniluhclgpknNc3HNjymy9snhCZo9hsLrK0RrRA9OXqusr14ukGvDK9rNvdjFOC7e3M/w633-h510/Supriyono+2.jpeg" width="633" /></a></div><font size="5"><font size="1">         </font><br /></font></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><font size="5">“Majelis Hakim menyatakan, barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain. Siapa tersangka baru?” -  </font></span><br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><font size="5"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></font> “Wasit telah membunyikan pulit panjang sebagai pertanda berakhirnya pertandingan. Sedangkan Majelis Hakim memukulkan Palunya sebanyak Tiga kali sesaat setelah seesai membacakan putusannya dalam sidang perkara”<br /><br />Begitu juga dalam sidang perkara Korupsi suap Ketuk Palu pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp4.8 milliar yang telah berakhir, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan putusannya dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan hukuman piadan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.8 milliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan seta pencabutan hak Politik (melih dan dipilih dalam jabatan publik) terhadap terdakwa Supriyono Selaku Ketua Dewan yang terhormat (DPRD) di Kabupaten Tuungagung dari Fraksi PDIP periode 2014 - 2019, pada Selasa, 04 Agustus 2020<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur adalah agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH terhadap terdakwa Supriyono yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jokowi Center (Tim 7 Jokow Centre Foundation) yaitu Chairil Anwar Yatim Koto yang dihadiri Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan dkk<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoPiBvYpLpYrVlbdt2A2Ka-bRyMvYN6B_9jPPZmJO60tP6wCHDAybssIp-LJQBMzEUK6obJltsguYw6J3orhRcSF1Sgi1Qq6MPUX1l9dO4NDmtGqS7c1Xx_EwX8HTfWkUsLMIdgBArzg/s1040/Supriyono+3.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoPiBvYpLpYrVlbdt2A2Ka-bRyMvYN6B_9jPPZmJO60tP6wCHDAybssIp-LJQBMzEUK6obJltsguYw6J3orhRcSF1Sgi1Qq6MPUX1l9dO4NDmtGqS7c1Xx_EwX8HTfWkUsLMIdgBArzg/s640/Supriyono+3.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Yang menarik dari perkara ini adalah berakhirnya “Kekuasaan” Supriyono yang disebut-sebut sebagai “Poweful atau orang yang berkuasa” di Kabupaten Tulungagung bersama adindanya yaitu Suharminto yang juga anggota DPRD Kab. Tulungagung periode  2014 – 2019 dan 2019 – 2024<br /><br />Dan hari ini pula (Selasa, 31 Maret 2020) adalah hari yang paling bersejarah bagi Supriyono selaku Ketua Dewan yang terhormat (DPRD) sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD yang juga sebagai “Powerful” di Kabupaten Tulungung, karena untuk terkahir kalinya si Supriyono duduk di kursi pesakitan gedung pengadil orang-orang Koruptor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, yang biasanya si Supriyono  duduk dikursi empuk di gedung legislator Kabupaten Tulungung <br /><br />Berakhirnya perkara ini bukan berarti berhenti sampai disini saja. Bisa jadi akan menyeret tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Ketuk Palu pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018, sebab Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya, barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain<br /><br />Selain itu, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yang menikmati uang haram ketuk palu bukan hanya terdakwa Supriyono, meliankan para anggota DPRD Kabupatena Tulungagung lainnya periode 2014 – 2019 <br /><br />Anggota Legisator Kab. Tulungagung yang kecipratan aliran uang haram ketok palu dan fee Pokir (pokok-pokok pikiran) dan sudah mengembalikan, diantaranya Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD), Imam Sapingi, Leman DwiPrasetvo, Heru Santoso, Nurhamim, Choirurrohim, Muti'iin, Mashud, Subani Sirab, Sunarko, Riyanah, Asrori, Adrianto, Gunawan, Faruq Tri Fauzi, Widodo Prasetyo, Fendy Yuniar, Imam Koirodin, Sofyan Heryanto, SaifulAnwar, Basroni, Susilowati, Sutomo, Ahmad Baharudin, Joko Tri Asmoro, Wiwik Triasmoro, Amang Armanto Anggie, Suprapto, Imam Ngakoib, Makin, Samsul Huda, Sumarno, Agung Darmanto dan Michael Utomo serta Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kab. Tulungagung.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH1Vv01pgDdD8IfaEhOyKj948Nb8y1Z_ljCuhzpysJKITl5rcM5JHHps-9NJisvthe7cnmEXRYWCCZg7P3qzNVHPBVebnHk2-AxnJA8p2q8VKZuIVj1yHrv4wEoXBgWbEa1m1CGGCGVgA/s1040/Supriyono+4.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH1Vv01pgDdD8IfaEhOyKj948Nb8y1Z_ljCuhzpysJKITl5rcM5JHHps-9NJisvthe7cnmEXRYWCCZg7P3qzNVHPBVebnHk2-AxnJA8p2q8VKZuIVj1yHrv4wEoXBgWbEa1m1CGGCGVgA/s640/Supriyono+4.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahkan uang suap yang telah dinikmati para anggota Dewan yang terhormat itu, sudah dikembalikan ke kas negara melalui rekening KPK pada saat penyidikan maupun selam proses persidangan<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada para anggota Dewan yang terhormat itu saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono, pengembalian uang tidak menghilangkan pidana sesuai pasal 4 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Majelis Hakim juga menyebutkan, adanya aliran uang dari Dinas PU ke Suharminto, adinda terdakwa sebesar Rp1,2 milliar yang belum dikembalikan<br /><br />Selain itu pula, beberapa waktu lalu, juru bicara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan kepada beritakorupsi.co, KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang<br /><br />“Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis di dalam surat tuntutannya. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali Fikri, Jumat, 12 Juni 2020<br /><br />Selain akan menyeret anggota DPRD Tulungagung periode2014 – 2019, bisa jadi akan menyeret pejabat Pemprov Jatim sesuai fakta yang terungkap dalm persidangan terkait pencairan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) ke 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.<br /><br />Dimana pencairan tersebut ada uang “siluman” alias fee sebesar 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan ke setiap Kabupaten/Kota salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br /><br />Hal itu sesuai pengakuan dari Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana yang saat ini sudah pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim, saat keduanya dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Supriyono, pada Selasa, 9 Juni 2020<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS4dNkMgpg105pBTi9niyUyHvl_RnNoJEAabfzTnKGkCw_I0VeYRF4mKrxw0svizrapBvf7RH1RxKEiGkgTnA7eFXk1Diz0STLFAhqFqhxW8wpM2evkqlnX8iAo6HxS1WSe3xlfeTvZRA/s907/Supriyono+6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="907" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS4dNkMgpg105pBTi9niyUyHvl_RnNoJEAabfzTnKGkCw_I0VeYRF4mKrxw0svizrapBvf7RH1RxKEiGkgTnA7eFXk1Diz0STLFAhqFqhxW8wpM2evkqlnX8iAo6HxS1WSe3xlfeTvZRA/s640/Supriyono+6.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kedua pejabat Pemprov Jatim ini (Budi Juniarto dan Budi Setiyawan) mengakui telah menerima uang, namun lupa berapa jumlah yang diterimanya. Budi Setiawan hanya mengingat bahwa jumlah uang yang dinikmatinya adalah sebesar 2.5 milliar rupiah<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Supriyono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama.<br /><br />Terdakwa Supriyono juga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP  sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua<br /><br />Terkait pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Supriyono yang meminta agar dibebaskan, Majelis Hakim pun menolak dengan tegas, karena berdasarkan fakta, bukti dan saksi dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa adalah menguntungkan diri sendiri dari pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA (Tahun  anggaran) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018<br /><br />Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa uang yang dinikmati terdakwa bukan hanya dari uang ketuk palau dan fee Pokir, melainkan uang dari para Kepala Sekolah, yaitu Mat Yani, Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, total uang yang dinikmati terdakwa adalah sejumlah Rp4.850.000.000 yang harus dikembalikan ke kas negara. Majelis Hakim juga menyebutkan, uang sebesar Rp500 juta yang sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK diperhitungkan sebagai pengembalian.<br /><br />Menurut Majelis Hakim dalam putusannya, atas perbuatan terdakwa haruslah dihukum pidana. Selain hukuman pidana, terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa membayar denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.850.000.000<br /><br />Majelis Hakm juga menyatakan, untuk menghindari negara ini dikelola oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega maupun kelompoknya serta melindungi publik atau masyarakat dari fakta, infomasi, persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya, maka perlu kiranya mencabut hak Terdakwa untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUblF8H-cR7yVoiK0RabY_FPNHC9hpbz2qC9FvUPQ_us2xsmci-8qVSGIYMah2tF9uV0ZhJc4ZBygC3VSDeiTUcbME4NMQU73IjiTis5jt2_JB6JiDJ7-ABMSUoT6SF9llSylErnrHTA/s878/IMG202006231052289.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="878" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUblF8H-cR7yVoiK0RabY_FPNHC9hpbz2qC9FvUPQ_us2xsmci-8qVSGIYMah2tF9uV0ZhJc4ZBygC3VSDeiTUcbME4NMQU73IjiTis5jt2_JB6JiDJ7-ABMSUoT6SF9llSylErnrHTA/s640/IMG202006231052289.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Supriyono  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua ; 2 (dua). Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Supriyono oleh karena itu dengan pidana  penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Empat milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah (Rp4.850.000.000) selambat-lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dan menduduki dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani huuman pokok ; 3 (tiga). Barang Bukti tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain ; 4 (empat). Membayar ongkos perkara sebesar Lima ribu rupiah (Rp5000),” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbulah Idris.<br /><br />Putusan (Vonis) Majelis Hakim terhadap terdakwa Supriyono sama dengan tuntutan JPPU KPK, kecuali subsidair uang pengganti lebih ringan 6 (enam) bulan dan pencabutan hak politik terdakwa lebih ringan 1 (satu) tahun<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya langsung mengatakan banding. Sementara Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan dkk mengatakan pikir-pikir<br /><br />“Kami langsung banding,” kata Chairil Anwar Yatim Koto<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan alasan terdakwa melakukan upaya hukum banding, Chairil Anwar Yatim Koto tak menjelaskannya. Alasannya tak etis. Selain itu, belum membaca secara lengkap putusan<br /><br />“Kami menghormati putusan Hakim, tapi kami tidak menerima. Tidak etislah saya sampaikan disini dan kami juga belum membaca putusan secara lengkap,” kata Chairil Anwar Yatim Koto seusai persidangan.<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Supriyono, selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung Periode 2014 – 2019, diseret oleh JPU KPK ke pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi Suap uang “ketok palu” Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD-Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan fee pokir yang totalnya sebesar Rp4.8 milliar.<br /><br />Tersertnya si Supriyono yang disebut-sebut sebagai “Powerful atau orang yang berkuasa” di Kabupaten Tulungagung ini, bermula dari pengakuan Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung di hadapan Majelis Hakim pada tahun 2018 lalu<br /><br />Pada tahun 2018, Sutrisno dan Bupati Syahri Mulyo (keduaya sudah terpidana) bersama seoarng pengusaha kontraktor yaitu Susilo Prabowo alias Embun, ditangkap KPK karena diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_RfD2w-8LGxESeh0wOty2R3gVBBswMmOlGcMNGbac2_8YYf0NqBLSybzksVEvlYi9-F7J-U2X1Pa2jCJ49ZzRHS3_7icDJKOJtty6FctOOuWOSu1qLMfn8cZwivVSLhV5Y9_36zB6wRM/s640/Dewan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_RfD2w-8LGxESeh0wOty2R3gVBBswMmOlGcMNGbac2_8YYf0NqBLSybzksVEvlYi9-F7J-U2X1Pa2jCJ49ZzRHS3_7icDJKOJtty6FctOOuWOSu1qLMfn8cZwivVSLhV5Y9_36zB6wRM/s0/Dewan.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sutrisno dan Syahri Mulyo menerima uang suap yang totalnya sebesar Rp138 miliar dari Embun (mantan terpidana) dan beberapa kontraktor lainnya, diantaranya Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat selaku pengurus Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, dan pengurus Asosiasi lainnya di Kabupaten Tulungagung termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo.<br /><br />Pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Kepala Dinas PU dan Bupati Syahri Mulyo adalah sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen dari nilai anggaran pekerjaan yang didapat dan dikerjakan oleh para kontrakor di Tulungagung itu.<br /><br />Pada saat Syahri Mulyo dan Sutrisno diadili  terungkap dalam fakta persidangan, bahwa total uang fee proyek yang diterima (terpidana) Syahri Mulyo dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi di Kab. Tulungagung sejak 2014 sampai 2018 adalah sebesar Rp138 milliar.<br /><br />Dalam persidangan itu pula terungkap, bahwa uang haram tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melinkan mengalir juga jug ke DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai uang “ketok palu” untuk pembahasan/pengesahan APBD dan APBD-Perubahan Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018<br /><br />Selain itu, juga terungkap dalam persidangan terkait aliran uang haram ke beberapa pejabat lainnya melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung, diantaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Sudigdo (Kepala Bapeda)<br /><br />Sementara Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur menikmati uang haram dari pencairan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) ke 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 7 persen<br /><br />Sementara Sutrisno (terpidana) selaku Kepala Dinas PU juga membeberkan dalam persidangan, adanya permintaan proyek-proyek oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD termasuk Suharminto selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulungagung serta Komisi D. Supriyono dan Suharminto adalah saudara kandung yang sama-sama dijuluki sebagai “Powerful atau orang kuat” di Kab. Tulungagung<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW4Pt5UntmFMkYvcB20AEs4vj7H1wrWBjBPDGMyNbfkYjmY0KdUByedQgAFGXUAiXyzklz_-XmrnirC-NpNi1uPoisfrh0TUNhe084WoVb-ycdToBx8SjlTuz9ZsAYM0zYZW5kfSahYrs/s640/Buadi+Juniarto.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="634" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW4Pt5UntmFMkYvcB20AEs4vj7H1wrWBjBPDGMyNbfkYjmY0KdUByedQgAFGXUAiXyzklz_-XmrnirC-NpNi1uPoisfrh0TUNhe084WoVb-ycdToBx8SjlTuz9ZsAYM0zYZW5kfSahYrs/s0/Buadi+Juniarto.jpeg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulunagung mengatakan (juga pada persidangan yang sama, 14 April 202), kalau terdakwa Supriyono selalu menekan pihak eksekutif setiap pembahasan APBD. Bila permintaannya tidak dikabulkan, maka pihak Dewan akan menggunakan haknya.<br /><br />Sutrisno bersama Syahri Mulyo diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2018, yang membeberkan permintaan proyek-proyek APBD oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD kab. Tulungagung kepada Dinas PU dengan nilai puluhan milliaran, dan prorek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa rekanan, diantaranya Ari Kusumawati selaku Ketua Aspeksindo Kab. Tulungagung<br /><br />Keterangan Ari Kusumawati saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sutrsino mengatakan (Sidang pada tanggal 12 Mei 2020), bahwa ada kewajiban yang belum dibayar oleh Ari Kusumawati ke Dinas PU. Alasan Ari Kusumawati saat itu, bahwa Supriyono dan Suhermanto meminta sejumlah dana.<br /><br />Menurut Ari Kusumawati, itu adalah hanya alasannya agar tidak membayar fee proyek ke Dinas PU. Sebab, jika menyebutkan kedua orang “kuat dan berpengaruh” di Tulungagung, tak mungkin akan ditagih oleh Dinas PU. Sedangkan Ari Kusumawati dan terdakwa Supriyono serta Suharminto adalah hubungan yang sangat dekat.<br /><br />“Itu hanya alasan saya agar tidak membayar fee. Kalau menyebutkan nama Keduanya, tak mungkin ditagih,” kata Ari Kusumawati pada persidandan (tanggal 12 Mei 2020).<br /><br />Sedangkan pemberian uang oleh Kepala Dinas PU ke Kepala BPPKAD Kabupaten Tulungagung adalah berasal dari kegiatan belanja modal sejak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M<br /><br />Keterangan Sutrisno, Sukarji dan Yani adalah saling berkaitan terkait pemberian uang dari Dinas PU ke BPPKAD, dan dari BPPKAD ke beberapa pihak lainnya termasuk ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD<br /><br />Dalam fakta perisidangan sejak terdakwa Supriyono diadili terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK sebanyak 48 orang, yang terdiri dari beberapa pejabat Kab. Tulungagung dan anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019<br /><br />Ke-48 saksi itu adalah, 1. Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD),; 2. Yamani (Kabid di BPPKAD),; 3. Sukarji selaku Kabid Dinas PU Sutrisno (Sidang pada 14 April 2020), <br /><br />Saksi ke 4. Imam Kambali, 5. Adib Makarim (keduanya selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019), 6. Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), 7. Sudigdo (Kepala Bapeda), 8. Wiyono selaku staf Sekwan (persidangan pada 21 April 2020).<br /><br />Kemudian saksi ke- 9, Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung,; 10. Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Komisi D dari Fraksi Grindra),; 11. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Banggar (sidang pada 5 Mei 2020),<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh0Kn95xBi9QfoP0RIyDSqF2JsmxcA_CjebL4LtNJN6Qcn8tzh0Ud_h8rD7nRf9WtnvPxCSFWa-1G603atj7r0Urixcf1VOB6Io3Xf7pxPzxfl8apl1AGx5UACRGobRVitY_sNMqeMMe8/s640/IMG20200421123437+-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh0Kn95xBi9QfoP0RIyDSqF2JsmxcA_CjebL4LtNJN6Qcn8tzh0Ud_h8rD7nRf9WtnvPxCSFWa-1G603atj7r0Urixcf1VOB6Io3Xf7pxPzxfl8apl1AGx5UACRGobRVitY_sNMqeMMe8/s0/IMG20200421123437+-.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan saksi ke- 12, Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa Supriyono,; 13. Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung),; 14. Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung),; 15. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020),<br /><br />Saksi ke- 16. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 17. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 18. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 19. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 20. Hj. Susilowati selaku anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP (persidangan Selasa, 2 Juni 2020),<br /><br />Selanjutnya saksi ke- 21 adalah Sofian Heryanto, 22. Wiwik Tri Asmoro,; 23. Widodo Prasetyo, Imam N,; 24. Ansoro,; 25. Samsul Huda,; 26. Suprajito,; 27. Subani Sirat,; 28. Agung Darmanto,; 29. Marikan,; 30. Sumarno (persidangan Selasa, 9 Juni 2020),<br /><br />Serta saksi ke- 31. Sutomo,; 32. Sunarko,; 33. Maicel Utomo,; 34. Mashut,; 35. A. Baharudin,; 36. Ferdi Yuniar,; 37. Gunawan,; 38. Farouk,; 39. Khoirul Rohim,; 40. Basroni,; 41. Saiful Anwar,; 42. Heru Santoso,; 43. Rianah,; 44. Nurhamim,; 45. Muti’in,; 46. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C),; 47. Joko Tri asmoro,; 48. Imam Choirudin (persidangan Selasa, 16 Juni 2020)<br /><br />1. Pada persidangan pada tanggal 14 April 2020<br />Keterangan Hendrik Setiawan menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo (terpidana)<br /><br />“Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu<br /><br />Dan apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani selaku Kabid di BPPKAD. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU.<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFu6YfhY4a0dD_wTIFZuvaJJ2CyMbWPmx03ScgVisFb2PBjeUsjyyJ4ahq2UBfsKVlfDdELxMIOxcjytLR99kuSi6P2w3hmD6AkrCrlRxizwd1qd7-zcuAn8MzhoZit94ykBW8FT82pOc/s640/Sidang+pada+tanggal+9+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFu6YfhY4a0dD_wTIFZuvaJJ2CyMbWPmx03ScgVisFb2PBjeUsjyyJ4ahq2UBfsKVlfDdELxMIOxcjytLR99kuSi6P2w3hmD6AkrCrlRxizwd1qd7-zcuAn8MzhoZit94ykBW8FT82pOc/w641-h360/Sidang+pada+tanggal+9+Juni+2020.jpeg" width="641" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasal sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai).<br /><br />“Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)<br /><br />2. Persidangan pada tanggal 21 April 2020<br />JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim (Keduanya selaku Wakil Ketua DPRD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu, Imam Kambali mengakui telah menerima uang terkait pembahasan APBD. Uang yang diterimanya sebesar Rp190 juta setiap tahun untuk 25 orang anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulunagung periode 2014 – 2019.<br /><br />“Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam.<br /><br />Apa yang dijelaskan si Imam, tak jauh beda dengan keterangan si Adib Makarim. Si Imam dan di Adib sama-sama menerima uang “suap”.<br /><br />“Uang pokir juga tapi saya lupa berapa. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /><br />Si Adib juga mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok palu APBD tahun 2015. Sementara tahun 2016, diterima melalui stafnya di Dewan, yaitu dari si Wiyono<br /><br />“Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna,” kata si Adib mengakui.<br /><br />3. Sidang pada tanggal 2 Juni 2020<br />Keterangan si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada terdakwa<br /><br />Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahilah Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD. Dan uang tersebut diserahkan ke ajudan terdakwa, yaitu si Pendi Kristian atas persetujuan terdakwa</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYbcmfrBOzTGqCEa9LVsJMiqXs5NdeelrU8oc8ZsIC0M5qqlSd8nsnxDph-Yha91Ks_OzvWMGpYrTlYKZT22EN01wzLyJoFOBS_9CEalrBKFEVWmiTXQ0rViPLVwcQF__PTbIxLPIirE/s640/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYbcmfrBOzTGqCEa9LVsJMiqXs5NdeelrU8oc8ZsIC0M5qqlSd8nsnxDph-Yha91Ks_OzvWMGpYrTlYKZT22EN01wzLyJoFOBS_9CEalrBKFEVWmiTXQ0rViPLVwcQF__PTbIxLPIirE/s0/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">4. Pada persidangan pada Selasa, 5 Mei 2020<br />Tim JPU KPK Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Imam Sopingi selaku anggota Dewan yang terhormat ini mengakui menerima uang, tapi tidak tau sumbernya dari mana, walau awalnya si Imam Sopingi “pura-pura pikun” namu akhirnya tak dapat mengelak setelah JPU KPK membacakan keterangannya dalam BAP Nomor 15.<br /><br />Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini juga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir, yang masing-masing anggota Dewan menerima uang pokir sebesaar Rp150 juta.<br /><br />“Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab si Imam Sopingi.<br /><br />5. Persidangan pada Selasa, 12 Mei 2020 <br />JPU KPK menghadirkan si Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, si Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), si Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung) dan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, si Pendi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp500 juta. Uang itu diambilnya dari rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini (maksudnya hingga persidangan, Selasa, 12 Mei 2020)<br /><br />“Pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang. Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”.<br /><br />Giliran si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan justru “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung<br /><br />“Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.<br /><br />Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP-L6RBbxmaNieOT7nuKRyieos6t3ZlsMpqz7nQxnNlsSdgWMsztpSEwrtsPVjLKnf3Z0u4_imt06Ll_9QHu-O0yBXYlMgInZK0l5TkFcT5JS7iKKGZbNfdpOnKRYEO9-gLzH8Ooag_is/s640/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP-L6RBbxmaNieOT7nuKRyieos6t3ZlsMpqz7nQxnNlsSdgWMsztpSEwrtsPVjLKnf3Z0u4_imt06Ll_9QHu-O0yBXYlMgInZK0l5TkFcT5JS7iKKGZbNfdpOnKRYEO9-gLzH8Ooag_is/w641-h361/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" width="641" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung.<br /><br />Jumlah uang yang diterima si Mat Yani dari beberapa guru yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebesar Rp395 juta. Para guru tersebut diantaranya adalah Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /><br />Dari Rp395juta, Mat Yani menyerahkan ke terdakwa Supriyono sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 diserahkan ke si Bedud alias Suharminto. Manurut Mat Yani, bahwa Suharminto adalah salah satu Powerful atau orang yang berkuasa di Tulungagung bersama terdakwa Supriyono. Tapi ada bagian “Makelar” yang diambil Mat Yani yaitu sebesar Rp35 juta. Dan Mat Yani berjanji akan mengembalikannya dalam waktu sebulan<br /><br />“Jumlahnya Rp395 juta. Saya serhkan ke terdakwa sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 juta, saya serahkan ke Suharminto. Dia Powerful di Tulungagung,” kata Mat Yani.<br /><br />Sedangkan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPPRD, terkadang “pikun atau tiba-tiba terserang penyakit lupa” saat ditanya JPU KPK terkait uang ketok palu saat pembahasan APBD Kab. Tungagung<br /><br />Tapi sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium juga. Peribahasa inilah yang tepat bagi anggota Dewan ini. Sebab saat si Budi berusaha mengatakan tidak ada menerima, atau kadang menjawab lupa, tapi akhirnya diakui juga. Uang suap yang diterima si Budi sebesar Rp270 juta, dan sudah dikembalikan ke KPK.<br /><br />“Yang saya terima sebesar Rp270 juta dan sudah saya kembalikan,” jawab si Budi.<br /><br />6. Persidangan Selasa, 2 Juni 2020<br />JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, yaitu 1. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia),; 2. Nanang Supriyanto (Pengusaha Kontraktor),; 3. Ari Kusumawati selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia),; 4. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),;  5. Susilo Prabowo alias Embun (pengsaha Kontraktor),; 6. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 7. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 8. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 9. Hj. Susilowati (anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP).<br /><br />Keterangan saksi Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun pada  persidangan saat itu, tak jauh beda dengan keterangannya pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada Majelis Hakim, Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun menjelaskan, bahwa fee proyek yang mereka berikan ke Bupati melalui Kepala Dinas PU maupun Sukarji selaku Kabid Dinas PU adalah sebesar 15% dari besaran anggarann proyek yang dibayarkan sebayak dua kali, yaitu 10% diawal dan 5 persen setelah proyek selesai dikerjakan.<br /><br />“Besarnya lima belas persen. Sepuluh persen dibayar di awal dan lima persen diakhir,” kata para saksi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Lx4YjMcRiFUv_6b7WmI7vkKrCGD3_ZpGmipPqz6dYJ9LdtENZN-rLxe4jbTMxXa40ABodTbvgNGxiuKaIbqPv3FbYNcn9crUpDwDutfae0uuO5xKkFOahNtGXUONe7PgOjj6pxW9uZk/s878/IMG202006231052289.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="878" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Lx4YjMcRiFUv_6b7WmI7vkKrCGD3_ZpGmipPqz6dYJ9LdtENZN-rLxe4jbTMxXa40ABodTbvgNGxiuKaIbqPv3FbYNcn9crUpDwDutfae0uuO5xKkFOahNtGXUONe7PgOjj6pxW9uZk/s640/IMG202006231052289.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sedangkan keterangan Ari Kusumawati juga demikian. Namun Ari Kusumawati tidak memberikan fee proyek ke Dinas PU melainkan ke Supriyono dan Suharminto<br /><br />Sementara si Suparlan dan Sri wahyuni yang Keduanya selaku Kepala Sekolah SMPN Tulungagung ini tak membantah telah memberikan sejumlah uang ke terdakwa Supriyono melalui Mat Yani. Mat Yani adalah orang kepercayaan Si Supriyono. Terdakwa Supriyono dan Suharminto alia Bedud adalah kakak beradik yang sama-sama dijuluki sebagai Powerfulnya Kabupaten Tulungung.<br /><br />Sementara Hj. Susilowati mengakui menerima uang sebesar Rp34 juta dari Yuono selaku staf Sekawan, yang menurutnya bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK <br /><br />7. Persidangan tanggal 9 Juni 2020<br />JPU KPK menghadirkan 11 orang anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yiatu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno,<br /><br />Kepada Majelis Hakim, ke- 11 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /><br />Dan 8. Persidangan pada Selasa, 16 Juni 2020<br />JPU KPK menghadirkan 18 orang anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu ; 1. Sutomo, 2. Sunarko, 3. Maicel Utomo, 4. Mashut, 5. A. Baharudin, 6. Ferdi Yuniar, 7. Gunawan, 8. Farouk , 9. Khoirul Rohim, 10. Basroni, 11. Saiful Anwar, 12. Heru Santoso, 13. Rianah, 14. Nurhamim, 15. Muti’in, 16. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C), 17. Joko tri asmoro, 18. Imam Choirudin<br /><br />Ke- 18 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui kepada Majelis Hakim, menerima uang ketok palu dan fee Pokir, uang tersebut sudah dikembalikan oleh para anggota dewan yang terhormat ini ke kas negara melalui KPK.<br /><br />9. Kemudian persidangan pada tanggal 7 Juli 2020.<br />Sesuai fakta dalam persidangan, akhirnya Tim JPU KPK membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Supriyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama  2 (dua) tahun serta pencabutan hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman. <br /><br />Supriyono dijerat sebagai terdakwa penerima suap sebagaimana dalam pasal  12 huruf a (Dakwaan Kesatu alternatif Pertama ) dan sebagai terdakwa penerima gratifikasi sebagaimana dalam pasal  12 huruf B (Dakwaan Kumulatif Kedua) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />10. Kemudian persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020.<br />Sesuai fakta dalam persidangan pula, Majelis Hakim pun menjerat terdakwa Supriyono sama dengan dakwaan JPU KPK, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pencabutan hak politik terdakwa selama 4 (empat) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">(Jen/Pri)</div>

News Tipikor Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Divonis 8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp4.8 M

         “Majelis Hakim menyatakan, barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain. Siapa tersangka baru?” -  BERI...

»

KPK Menahan Tersangka EAT Dalam Kasus Korupsi Bersama Bupati Bupati Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcHCphY4DgtALynYm42mSu5kzKhZp8DnPiYFED46KWGehiUC8BeRIybN7NP8xIPb1wQwnKifMluW45X2U_ycVRDkQ8LikEJPPxz6Emkp-2SGAyIKPhvGfsBvhGPCj30rcMTuQV9uxCTg8/s640/IMG20190321122115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcHCphY4DgtALynYm42mSu5kzKhZp8DnPiYFED46KWGehiUC8BeRIybN7NP8xIPb1wQwnKifMluW45X2U_ycVRDkQ8LikEJPPxz6Emkp-2SGAyIKPhvGfsBvhGPCj30rcMTuQV9uxCTg8/s0/IMG20190321122115.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><font size="5">“Nama EAT (Erik Armando Talla.Red) tak asing lagi dikalangan Media dan Wartawan di Malang serta Pejabat, karena EAT juga di duga terlibat dalam beberapa kasus Korupsi proyek di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur” - <br /></font></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><font size="5">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </font>Nama EAT (Erik Armando Talla.Red), adalah seorang pegusaha yang tak asing lagi dikalangan Media dan Wartawan di Kota Malang Raya termasuk dikalangan pejabat.<br /><br />Karena EAT diduga terlibat dalam beberapa kasus Korupsi proyek pengadaan dibeberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur.<br /><br />Diantaranya proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011, dimana kasus ini menghantarkan Bupati Malang periode 2010 – 2015 dan periode 2016 - 2021 Rendra Kresna dan Ali Murtopo (kontraktor) diadili kasus Korupsi Suap fee proyek pekerjaan peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2015<br /><br />Ali Murtopo saat ini sudah berstatus terpidana setelah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 tahun dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Selain pidana penjara, Ali Murtopo juga dihukum untuk membayar denda sebesaar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan serta pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp1.8 milliar subsidair 1 tahun penjara. <br /><br />Ali Murtopo dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak  Pidana Korupsi No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Sedangkan Rendra Kresna di Vonis pidana penjara selama 6 tahun dari 8 tahun tuntutan JPU KPK. Selain pidana penjara, Rendra Kresna juga dihukum pidana untuk membayar denda sebesaar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan serta hukuman pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) subsidair 1 tahun penjara. Juga pencabutan hak (Politik) untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Rendra Kresna selesai menjalani pidana penjara.<br /><br />Rendra Kresan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak  Pidana Korupsi No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br />Kemudian EAT juga diduga terlibat berasama Hedrawan Maruszma anak almarhum mantan Jamwas Kejaksaan Agung RI, selaku Komisiari PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp250 juta terkait proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2015<br /><br />Dalam kasus ini, KPK telah menyeret Hedrawan Maruszma ke Pengadilan Tipikor dan sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun (telah berstatus terpidana). Sedangkan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 belum diadili, namun Moch. Arif Wicaksono diadili dalam kasus Korupsi suap pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 bersama 41 anggota DPRD periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Moch. Anton dan Kepala Dinas PU Jarot Edy Sulistlyono (semuanya telah berstatus terpidana)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg77xCkm70QK8W8dMcIc8RIPdmt5MGZswy3etf6G9WluThJpQJD8fE2rACTNSS_2aEE6S0DwrRJHdMl35OrKxUfspqgYb0oZJF6WuW7a_qpy9tZoypYHls7bWVoVhgaaJ6hO5Mg5QOrEd0/s900/EAT.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="592" data-original-width="900" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg77xCkm70QK8W8dMcIc8RIPdmt5MGZswy3etf6G9WluThJpQJD8fE2rACTNSS_2aEE6S0DwrRJHdMl35OrKxUfspqgYb0oZJF6WuW7a_qpy9tZoypYHls7bWVoVhgaaJ6hO5Mg5QOrEd0/s640/EAT.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Serta dugaan keterlibatan EAT dan HM (Hedrawan Maruszma.Red) dalam kasus proyek pengadaan di Dinas PU Kabupaten Mojokerto. Dalam kasus ini, KPK telah menyeret Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Zaenal Abidin ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan saat ini sedang menjalani proses persidangan.<br /><br />Dan setelah 1 tahun Rendra Kresna selaku Bupati Malang diadili dan di Vonis pidana penjara selama 6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis, tanggal 9 Mei 2019, kini giliran EAT akan segera menyusul setelah KPK menjebloskan EAT ke penjara sebagai tersangka bersama-sama RK<br /><br />Kamis, 30 Juli 2020, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menahan tersangka EAT (Erik Armando Talla) dalam kasus dugaan Korupsi penerimaan gartifikasi bersama-sama Renda Kresna selaku Bupat Malang periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021<br /><br />Penahan tersangka EAT disampaikan oleh Juru bicara KPK Ali Fikri dalam Konferensi Pers yang dikirimkan ke beritakorupsi.co.<br /><br />“Hari ini (Kamis, 30 Juli 2020), kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan salah satu perkara yang ditangani KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi RK (Rendra Kresna.Red) selaku Bupati Kabupaten Malang periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021 yang dilakukan bersama-sama dengan tersangka EAT,” kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, untuk kepentingan penyidikan, setelah memeriksa saksi sebanyak 75 orang, KPK melakukan penahanan tersangka EAT selaku orang kepercayaan Bupati RK.<br /><br />Tersangka EAT ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai 18 Agustus 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sebelum dilakukan penahanan, tersangka EAT sudah menjalani protokol kesehatan dalam rangka mitigasi penyebaran wabah Covid-19.<br /><br />Tersangka EAT ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan RK dan telah diumumkan KPK sejak tanggal 10 Oktober 2018.<br /><br />Tersangka RK sebelumnya juga telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara Korupsi penerimaan suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Malang TA 2011.<br /><br />Ali Fikri pun menjelaskan konstruksi kasus yang menyeret EAT dan RK, yaitu bahwa tersangka EAT merupakan kontraktor, dan memiliki perusahaan CV. TB, CV. TA, CV. dan PT. AAP sejak tahun 2010-2015.<br /><br />Perkara ini bermula pada tahun 2010, setelah RK terpilih sebagai Bupati Malang, RK meminta EAT selaku orang kepercayaan dan tim suksesnya untuk melakukan pengkondisian Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kabupaten Malang yang dilelang melalui e-Proc di LPSE Kabupaten Malang. Atas permintaan tersebut EAT melakukan pengkondisian lelang dari tahun 2011 sampai 2013.<br /><br />Selain itu, atas perintah RK, EAT juga mengumpulkan dan diduga menerima gratifikasi berupa uang terkait dengan fee dari para pemenang lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 dan 2012.<br /><br />Tersangka EAT selaku orang kepercayaan RK sebagai Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga secara bersama-sama dengan RK menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban RK selaku Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2010-2015 dan 2016-2021.<br /><br />Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik, bahwa EAT selaku orang kepercayaan RK Bupati Malang periode tahun 2010 – 2016 dan periode tahun 2016 – 2021 dan kawan-kawan diduga menerima gratifikasi berupa uang dari sejumlah pihak<br /><br />Diantaranya, pengkondisian pengadaan barang dan jasa di seluruh Dinas Kabupaten Malang pada tahun 2011 sampai tahun 2013 dengan fee untuk Bupati yang jumlahnya antara 7% hingga 15%.<br /><br />Menerima dan mengumpulkan fee-fee dari pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan tahun 2012 untuk RK selaku Bupati Malang periode tahun 2010 – 2015 dan periode tahun 2016 – 2021.<br /><br />Teknis penerimaan dana tersebut, diterima melalui EAT, selanjutnya atas persetujuan/pengetahuan RK digunakan untuk kepentingan RK. Tersangka EAT diduga berperan menerima fee-fee proyek dari rekanan untuk kepentingan RK.<br /><br />Bahwa penerimaan-penerimaan dana tersebut diberikan karena berhubungan dengan jabatan RK sebagai Bupati Malang. Jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi oleh RK dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bersama-sama dengan Tersangka EAT berjumlah sekitar Rp7,1 Miliar.<br /><br />Bahwa RK dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bersama-sama dengan Tersangka EAT tidak melaporkan dugaan Gratifikasi yang Ia terima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi tersebut.<br /><br />Atas perbuatan tersebut, EAT bersama RK selaku Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2010 – 2015 dan periode tahun 2016 – 2021, dejerat melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Perbuatan Kepala Daerah yang menerima gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar sumpah jabatan seorang Kepala Daerah. Perbuatan ini sangat mencinderai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.<br /><br />“Untuk itu KPK mengingatkan untuk seluruh kepala daerah, agar tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan selaku kepala daerah dengan tidak melakukan praktek dan perilaku yang koruptif dengan kewenangan yang dimilikinya,” kata Ali Fikri. (Jen)<br /></div>

News Tipikor KPK Menahan Tersangka EAT Dalam Kasus Korupsi Bersama Bupati Bupati Malang

“Nama EAT (Erik Armando Talla.Red) tak asing lagi dikalangan Media dan Wartawan di Malang serta Pejabat, karena EAT juga di duga terlibat da...

»

Terungkap Dalam Persidangan adanya Aliran Fee Proyek Ke Kejari

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqbA8pnK-HNtqo3YNWZ_UaPpaVf8zvklxFX5XOJ6uj3MjKDVj0UoFwuj9zrEhInXFJjafGgtbAYizhgIH9ZQIJ7aUfXJmJ0KTKgyHhNN3CpcrifQ9SXGD2i9e_prL6rx2dVTjWgDe24g/s900/Mustofa+Kamal+Pasa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqbA8pnK-HNtqo3YNWZ_UaPpaVf8zvklxFX5XOJ6uj3MjKDVj0UoFwuj9zrEhInXFJjafGgtbAYizhgIH9ZQIJ7aUfXJmJ0KTKgyHhNN3CpcrifQ9SXGD2i9e_prL6rx2dVTjWgDe24g/s640/Mustofa+Kamal+Pasa.jpg" /></a><span style="color: red;"><font size="5">“Terpidana Musofa Kamal Pasa, mantan Bupati Mojokerto tak jujur di persidangan saat menjadi saksi untuk terdakwa Zainal Abidin (Kepala Dinas PU) terkait pertemuannya dengan Hendarwan Maruszama anak almarhum Marwan Effendi” - </font></span><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="5">BERITA <span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</font></b> Mustopa Kamal Pasa, adalah Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 - 2020 yang saat ini telah berstatus terpidana Koruptor 8 tahun penjara dalam kasus Korupsi suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015<br /><br />Pada tahun 2018, KPK menyeret Mustopa Kamal Pasa atau yang biasa disapa si MKP ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi bersama mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan, Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo, Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group, Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group dan  Ahmad Suhawi <br /><br />Pada Senin, tanggal 21 Januari 2019, si Mustofa Kamal Pasa dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 8 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dari 12 tahun tuntutan JPU KPK (Jum'at, 28 Desember 2018). Dan saat ini si Mustofa Kamal Pasa juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Korupsi)<br /><br />Anehnya, sekalipun sudah berstatus sebagai terpidana dalam kasus Korupsi, ternyata si Mustofa Kamal Pasa tidak jujur dan tidak berterus terang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait pertemuannya denngan Hedrawan Maruszm, selaku Komisari PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) di rumah (“almarhum”) Marwan Effendi yang saat itu menjabat sebagai Jamwas Kejaksaan Agung RI pada tahun 2015</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Hedrawan Maruszma, saat ini berstatus terpidana penjara selama 2 tahun dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2015. Dan dalam kasus ini, Hedrawan Maruszm bisa jadi terseret<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: right;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcYyiTuqNGqLtLE_maIaDjbLM2yjfm2DFTgnzy64THxPMx0WgNEd674wmcapLyTgz4qkWdg1TpdPNfFPBeb4ggb4p1spTkYH97RjKoF8nfbW3nb3nNKDfzumX8lRxPV25ycm0Cq_9fr4U/s451/IMG20180518135754_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><strike><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="451" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcYyiTuqNGqLtLE_maIaDjbLM2yjfm2DFTgnzy64THxPMx0WgNEd674wmcapLyTgz4qkWdg1TpdPNfFPBeb4ggb4p1spTkYH97RjKoF8nfbW3nb3nNKDfzumX8lRxPV25ycm0Cq_9fr4U/w625-h500/IMG20180518135754_1.jpg" width="625" /></strike></a></div></div><div style="text-align: justify;">Saksi Mustopa Kamal Pasa yang berstatus terpidana ini dihadirkan Tim JPU KPK Joko Hermawan, Dodi Sukmono dan Andhi Kurniawan kepersidangan (Kamis, 30 Juli 2020)  sebagai saksi untuk terdakwa Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Mojokerto dalam perkara Korupsi suap fee proyek pada tahun 2015-2016 sebesar Rp1.270.000.000 dari Hedrawan Maruszma selaku Komisari PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK)<br /><br />Kamis, 30 Juli 2020, sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dengan terdakwa Zaenal Abidin, digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) saksi yang dihadirkan JPU KPK yang diketuai oleh Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Andriano, SH., MH dan John Desta, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Wantiyah, SH. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari Ben Hardjon, Nanik Nurhayati dan M. Tahir.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Mustopa Kamal Pasa menjawab pertawaan JPU KPK Joko Hermawan terkait pertemuannta dengan Hedrawan Maruszma mengatakan, hanya bertemu sekali dirumah orang tuanya saat ada acara pernikahan<br /><br />“Saya hanya pernah bertemu sekali di Jakarta. Saat orang tuanya ada acara kawinan,’’ jawab MPK dengan yakin<br /><br />Keterangan Mustofa Kamal Pasa dalam persidangan kali ini justru bertolak belakang dengan BPA (Berita Acara Pemeriksaan) saat memberikan keterangan di penyidik KPK di rutan Medaengpada 4 Juli 2019. <br /><br />Dalam keterangannya di BAP menjelaskan, bahwa Ia (Mustofa Kamal Pasa) bertemu beberapakali dengan Hendarwan Maruszma anak kandung mantan Jamwas Kejagung RI  Alm. Marwan Effendi.<br /><br />Karena Mustopa Kamal Pasa tak jujur, JPU KPK pun membacakan BAP, dan menunjukan paraf serta tandatangannya. Naun si Mostopa Kamal Pasa justru menarik keterangannya dalam BAP tersebut. Alasannya saat memberikan keterangan di penyidik KPK karena pikrannya banyak beban.<br /><br />“Saat itu pikiran saya banyak beban,”<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7htWdb8akCUGJ0ft4ryfBxgGQGWbZ9syQeXLq48knImAPLNKKfLVY5_hri_4YuDOBpWNIrs7QQcnsgwapd7o4YbHiSBWWLdhGnAnLIZXQdHuMl3GfH7wG5IlHmvDEZAteGcbaeqZL1Aw/s1165/IMG20200730143540.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1165" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7htWdb8akCUGJ0ft4ryfBxgGQGWbZ9syQeXLq48knImAPLNKKfLVY5_hri_4YuDOBpWNIrs7QQcnsgwapd7o4YbHiSBWWLdhGnAnLIZXQdHuMl3GfH7wG5IlHmvDEZAteGcbaeqZL1Aw/s640/IMG20200730143540.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">JPU KPK terutama Majelis Hakim pun seketika itupun mara mendengar keterangan si Mustopa Kamal Pasa yang dianggap tak jujur dan tidak berterus terang serta menarik keterangannya dalam BAP yang ditandatanganinya dengan sadar tanpa ada tekanan atau paksaan.<br /><br />Kemarahan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman bukan tidak beralasan. Menurutnya, bahwa kepala daerah selalu terlibat dalam pengaturan proyek<br /><br />“Kalau sebagai Top Manager, tidak cawe-cawe, maka tidak logis. Bukan saya benci ke saudara. Tapi saya sangat benci ke orang yang berbohong. Sebagai Decision Maker, masak saudara hanya duduk di menara gading saja. Kok tidak masuk akal,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Yang dibantah si Mustopa Kamal Pasa ini bukan hanya pertermuannya dengan Hendarwan Maruszma, melainkan keterlibatannya dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, semua proyek di Dinas PU berjalan secara prosedur.<br /><br />“Semua proyek berjalan sesuai dengan prosedur,” jawab Mustopa Kamal Pasa<br /><br />Mendengar keterangan Mustopa Kamal Pasa yang dianggap terus berbelit-belit dan tidak berterus terang, Ketua Majelis Hakim Dede kembali mengingatkan Mustopa Kamal Pasa agar memberikan keterangan yang jujur.<br /><br />“Saudara yang jujur supaya proses persidangan ini segera tuntas,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Anehnya, peringatan dari Ketua Majelis Hakim bukannya membuat Mustopa Kamal Pasa lebih jujur melainkan tak memperdulikannya. Mustopa Kamal Pasa tetap bersikeras jika keterangannya dalam persidangan sudah final dan penuh kejujuran. <br /><br />Ulah Mustopa Kamal Pasa pun membangkitakan amarah Ketua Majelis Hakim dan memerintahkan JPU KPK untuk menindaklanjuti keterangan Mustopa Kamal Pasa sebagai keterangan palsu, yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.<br /><br />“Saudara Jaksa, ini perintah Majelis. Segera tindaklanjuti dengan pasal kesaksian palsu,” perintah Ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK.<br /><br />Pun demikian, Mustopa Kamal Pasa tetap tak bergeming. Ia hanya menjelaskan, bahwa kedekatannnya dengan Hendarwan Maruszama, karena ada pesan dari orang tuamya (Marwan Effendi)<br /><br />“Saat itu, Pak Marwan berpesan. Titip adikmu,” kata Mustopa Kamal Pasa menirukan pesan dari alm. Marwan Effendi<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY4svGGndX2OFyVbIrgs9OHIWO1S5rxr6JtGpcP3KN6u2cD_7nwObRxduOvUNLTd5MUH4rEZZryA6TLjLlVKUc2lfTLbOICT4gKHX9AlK3zbQyqV8Ck7M9T5nncS7aTZwXifyMLEKHRyc/s781/IMG20200730143415.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY4svGGndX2OFyVbIrgs9OHIWO1S5rxr6JtGpcP3KN6u2cD_7nwObRxduOvUNLTd5MUH4rEZZryA6TLjLlVKUc2lfTLbOICT4gKHX9AlK3zbQyqV8Ck7M9T5nncS7aTZwXifyMLEKHRyc/s640/IMG20200730143415.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saat JPU KPK dan Majelis Hakim kembali menanyakan Mustopa Kamal Pasa terkait permintaan proyek oleh Hendarwan Maruszama kepada Mustopa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokrto, itupun tak diakuinya.<br /><br />“Tak pernah,” kata Mustopa Kamal Pasa. Menurutnya, proses lelang proyek di Kabupaten Mojokerto sesuai prosedur selama pemerintahannya.<br /><br />Lagi-lagi Mustopa Kamal Pasa tak mengakuinya. Pada hal dalam BAP, Mustopa Kamal Pasa menjelaskan, bahwa Hendarwan Maruszama meminta proyek kepada dirinya<br /><br />Mendengar keterangan Mustopa Kamal Pasa, anggota Majelis Hakim DR. Andriano pun kesal dibuat. Bahkan DR. Andriano mengatakan, untuk dikonfrontir dengan Hendarwan. Namun Mustopa Kamal Pasa lagi-lagi tak bergeming dengan keterangannya.<br /><br />Ketidak jujuran Mustopa Kamal Pasa untuk kesikian kalinya kembali terulang saat JPU KPK dan Mejelis Hakim menanyakan terkait aliran fee proyek yang diterima saksi Mustopa Kamal Pasa. Mustopa Kamal Pasa mengatakan tidak pernah.<br /><br />Pada hal fakta persidangan terungkap, bahwa fee proyek di Dinas PU Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 tidak hanya mengalir mengalir ke Mustopa Kamal Pasa selaku Bupati. Selain ke Mustopa Kamal Pasa, juga mengalir ke Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas PUPPR serta memuncrat juga ke Kejaksaan Negeri Mojokerto.<br /><br />Pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri di Mojokerto hanya ada Satu. Dan baru beberapa tahun belakangan ini menjadi Dua, yaitu Kejaksaan Negeri Kota Mojkerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sesuai alat bukti-bukti yang diperlihatkan JPU KPK kepada Majelis Hakim di persidangan.<br /><br />Bukti aliran uang “haram” fee proyek tahun 2015 yang diperlihatkan JPU KPK kepada Majelis Hakim adalah berupa laporan pembagian jatah dari E-mail Hendarwan Maruszama (PT Enfys Nusantara Karya) yang dikirim ke orang dekat Mustopa Kamal Pasa yang juga pengusaha kontraktor yakni Erik Aramdo Talla<br /> <br />Dalam isi E-mail tersebut menyebutkan, dari empat proyek yaitu proyek pembangunan Jalan Randegan - Benjeng, Gresik senilai Rp6,9 milliar, proyek peningkatan jalan Pohjejer - Tumbuk sebesar Rp7,7 milliar, proyek peningkatan jalan Lakardowo - Randegan sejumlah Rp6,2 milliar dan proyek pekerjaan Banjaragung - Sooko sebesar Rp5,2 miliar, ada fee proyek yang mengalir<br /><br />Dalam skema pembagian uang haram tersebut, Mustopa Kamal Pasa menerima fee sebesar Rp1.3 milliar yang diberi kode B1 yaitu Bupati. Dan fee untuk Zaenal Abidin sejumlah Rp1,050 miliar dengan kode KD atau Kepala Dinas. Sedangkan kode KJ atau Kejari (Kejaksaan Negeri) sebesar Rp230 juta. <br /><br />Sekalipun JPU KPK sudah menunjukan bukti kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Mutopa Kamal Pasa tetap tak mengakuinya. Mustopa Kamal Pasa mengatakan, tidak pernah menerima apapu dan dari rekanan. <br /><br />Alasannya, karena penghasilannya sudah cukup besar sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan keluarga, yakni PT Musika Group yang terdiri CV Musika, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut dikelola oleh Ibunda dan adindanya.<br /><br />Dari keterangannya Mustopa Kamal Pasa, ada yang tidak masuk diakal, yaitu pemberian puluhan bahkan ratusan juta beberapa pejabat dilingkungan Pemda Kab. Mojokerto yang dinilai loyal terhadap dirinya. Diantaranya adalah Mardiasih selaku Sekretaris DPRD sebesar Rp150 juta, Susantoso (Kepala BKPP) sebesar Rp150 juta, Mieke Juli Astuti (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)) sebesar Rp150 juta, termasuk dua Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR yaitu Anik Mutammimah dan Yuni Laili Faizah. <br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Jen)<br /></div>

News Tipikor Terungkap Dalam Persidangan adanya Aliran Fee Proyek Ke Kejari

“Terpidana Musofa Kamal Pasa, mantan Bupati Mojokerto tak jujur di persidangan saat menjadi saksi untuk terdakwa Zainal Abidin (Kepala Dinas...

»

Divonis Sebagai JC, Seorang Koruptor Tak Jujur saat Sebagai Saksi Di Sidang Korupsi Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_hMU6UokQ9_tOBtdgIvCqm0su8oj5WjfaCBo9m9manluoQ7WM8VpZ5XJwYsBCzsXR-bvltChJBe0aJZMCyCntnahS2SOLp2BXwMINoKIr5olPZJVbPWvGQGJYZ6uYsWWnYf6rBLh6nO0/s640/IMG20200729140144.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Fakta persidangan terungkap, bahwa skandal Korupsi Proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung sebelum di lelang sudah ada pertemuan antara Ibnu Gofur (terpidana) dengan Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji (Kabag Pengadaan)#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Seorang tersangka Korupsi menjadi Justice Collaborator (JC) atas pertimbangan penyidik, atau pertimbangan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) maupun Majelis Hakim atas permohonan dari terdakwa dalam persidangan. Dikabulkannya seorang terdakwa menadi JC dengan hukuman ringan, karena dianggap akan membantu aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap kasus Korupsi yang menjerat dirinya maupun kasus korupsi lain yang diketahuinya<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah permohonan JC dari seorang terdakwa Korupsi hanya “mengelabui” JPU maupun Majelis Hakim Tipikor gara dihukum ringan? Atau akan membantu APH untuk mengungkap kasus Korupsi lain termasuk perkara Korupsi yang menjerat dirinya?<br /> <br /> Karena untuk menentukan seseorang menjadi JC (Justice Collaborator) dalam angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 berdasarkan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu diantaranya Tindak Pidana Korupsi yang syarat-syaratnya ; 1.Mengakui kejahatan yang dilakukannya; 2. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut; 3. Memberikan keterangan saksi dalam proses peradilan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="491" data-original-width="885" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnmkzI0SkdifTwZ7K1Rv6Q0318-TTStOYO1LuTHy-Xt5jNW_c6pYcMSlA2ALa7nH8EYnPgZCXxpqCOPO7rhn4066Pwex0z39CYdcXjDoymT6AZ5oR2TnV4EVydHDreyf833YacYotv43Q/s640/IMG20200729141829.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Ibnu Gofur, seorang terpidana Koruptor yang mengajukan JC dalam pembelaannya atas tuntutan pidana dari JPU KPK dan kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, sepertinya hanya untuk mengelabui agar permhonannya dikabulkan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, saat Ibnu Gofur yang berstatus terpidana ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan (29 Juli 2020) untuk terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo terkesan tidak jujur.<br /> <br /> Ibnu Fofur, adalah salah seorang tokoh masyarakat dan pengusaha kontraktor yang memiliki 5 perusahaan dibidang Kontruksi di Sidoarjo, yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng<br /> <br /> Pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Ibnu Gofur bersama sahabat dekatnya yang juga seorang pengusaha kontraktor yaitu M. Totok Sumedi dan Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo ditangkap Tim penyidik KPK (Komisi Peberantasan Korupsi) saat berada di Pendopo dengan mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="900" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1esxvc1eVamUXBRB8DAhau_Y-rbKNrZzZ93XbkmRt2euLei7WlgH9CwDPewomE6Cb8TeqQRuzH1hWo1kE3QdJuU-PZP1I3M8Rhuv697Z_avTwHi90jaz1kDQs_252gOZvBaYwjZaDkYY/s640/B..jpg" width="640" /></div> Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Selain Ibnu Gofur, M. Totok dan Saiful Ilah, KPK juga mengamankan 3 pejabat lainnya, yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA)), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah) Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Dan saat ini, Ibnu Gofur dan M. Toto Sumedi telah berstatus terpidana Koruptor penyuap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA)), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah) Kabupaten Sidoarjo (semuanya telah berstatus terdakwa) serta onggota Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan)<br /><br />Saat terpidana Ibnu Gofur sebagai saksi untuk terdakwa Saiful Ilah, tidak mengakui bahwa dirinya berkomunikasi degan Deddy Eko Suwandi terkait proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang menelan anggaran APBD Kab. Sidoarjo tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dikerjakan Ibnu Gofur. <br /><br />Menjawab pertanyaan JPU KPK, Ibnu Gofur mengatakan bahwa dirinya tidak berkomunikasi dengan Dedy melainkan Dody. <br /><br />“Bukan Dedy, tapi seingat saya dengan Dody,” jawab Ibnu Gofur<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="900" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu_Q56ehuDkLbFZt9z9L9-QVVBagJjXhbDlTmP9BTxBGl-OCaVjtw8U-n0X-JojKGHsPaU5EDbOJ9aVhIAfg5uZYIOgFv8FertELMPKgp9GI9UqY8CkeDZPb7KkpWg3KJC7cfcXJBMv64/s640/A...jpg" width="640" /></div> Padahal dalam persidangan sebelumnya, saat Deddy Eko Suwandi dihadirkan sebagai saksi untuk 3 terdakwa yakni Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA)), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah) Kabupaten Sidoarjo mengakui adanya komunikasi diantara keduanya dengan bukti berupa rekaman percakapan antara Ibnu Gofur dengan Dedy Eko Suwandi yang diputar JPU KPK<br /><br />“Sepertinya suadara mulai tidak jujur. Karena ada fakta pada persidangan sebelumnya. Dedy mengakui,” kata JPU KPK Arif Suhermanto terhadap Ibnu Gofur<br /><br />Hal itu dikatakan langsung oleh JPU KPK Arif Suhermmanto kepada Ibnu Gofur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur  dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dalam perkara Korupsi suap yang didampingi Tim Panasehat Hukumnya, yakni Samsul Huda dkk dari Jakrta dan A. Riyadh, M. Samsul, Hidayat, M. Alwi dan Fahri dari Surabaya, pada Rabu, 29 Juli 2020<br /><br />Saksi yang dihairkan Tim JPU KPK Arif Suhermmanto, Dodi Sukmono dan Andhi Kurniawan menghadirkan Yanuar Santosa adalah sebanyak 6 orang, yaitu Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Entuk (kontraktor), Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) dan Suryo Rejo (Pegawai Pemda)<br /><br />Persidangan digelar dalam dua session. Session pertama adalah Ibnu Gofur, M. Totok Semedi, Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Entuk. Sedangkan session kedua adalah Sunarti Setyaningsih Suryo Rejo (Pegawai Pemda)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="491" data-original-width="885" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9CY983Ou_iaZu2t8mVAV8oj0_r-YXEoMEhdOTsGiz3Erssk4fasD5Ot_gGww63Arhh5oJC5mlt9EyjLTCsjhbcrimMo25zT0vdmSezRL4fRqAjY3qd37comBR29hMVHycD0mMQtDv37w/s640/IMG20200729141829.jpg" width="640" /></div> Dari 6 saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK, hanya Ibnu Gofur yang sempat didengar keterangannya dalam persidangan yang memakan waktu sekitar 5 jam. Sedangkan 5 saksi lainnya akhirnya ditunda karena masih banyak perkara lain yang harus disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Ibnu Gofur mengakui bahwa dirinya pernah bertemu dengan Judi Tetrahastoto selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA dan Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung di lelang<br /><br />“Ya, pernah bertemu dengan Judi, Sangadji sebelum lelang,” jawab Ibnu Gofur.<br /><br />Atas pertanyaan JPU KPK, Ibnu Gofur mengakui adanya pertemuannya dengan Pokja ULP diantaranya Yogo dan Bayu, termasuk adanya pemberian uang kepada Pokja, Judi Tetrahastoto, Sanadjitu Sangadji dan juga ke Kadis PU<br /><br />Selain itu, Ibnu Gofur pun mengakui bahwa dirinya meminta tolong kepada Bupati agar proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung tetap dikerjakannya karena kawatir akan di retender ulang setelah adanya sanggahan dari peserta lelang lainnya yaitu Gagah Eko Wibowo terkait personil pengawas dalam pembangunan Jalan Candi – Prasung juga personil dalam proyek lain. (Jen)</div>

News Tipikor Divonis Sebagai JC, Seorang Koruptor Tak Jujur saat Sebagai Saksi Di Sidang Korupsi Bupati

#Fakta persidangan terungkap, bahwa skandal Korupsi Proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung sebelum di lelang sudah ada pertemuan antara...

»

Yanuar Santosa (Kabid Dinas PU) Tak Jujur Disidang Korupsi Suap Kadis PU Sidoarjo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEzxRpAqGEiJvh_e82rhmxAe3c1wRHM3jt_fFYXhgzjhMv36TBoUc14gFaNkEJDTtprL0WOmYR4Yz0Up2jrI4WAHZwQmPSu6LBTMwzAWaUp5c1oWvpnPQg8SvPG_szgV5KbdLFQ93KZ9k/s640/IMG20200727135800.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Yanuar Santosa (Kabid P2CKTR)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b> Kita hadirkan Yanuar selaku PPK P2CKTR karena ada fakta persidangan sebelumnya, adanya pemberian uang oleh Ibnu Goofur ke Yanuar sebesar Rp150 juta</span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO -</b></span> Senin, 27 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya bersama Tim JPU KPK, kembali menggelar sidang lanjutan perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap 4 (empat) orang terdakwa, yaitu Siful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) dengan perkara masing-masing terpisah<br /><br />Persidangan digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, di Ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP)<br /><br />Sidang kali ini masih agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) saksi untuk 3 terdakwa yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jakarta, yaitu Herber Sihombing dkk<br /><br />Sedangkan terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) di sidangkan setiap hari Rabu. Karena sejak semula, terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum terdakwa keberatan apabila disidangkan bersama-sama </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrKK7R-Ae3ToTsQvGlBoyukXr2vJtkc0NbA0pfVaVhVYBDOcUturJgiHQRBn3MTT6VY3DpQ0Nx4_oHwsPJicGG-gJTN88d4T_iSKbugFyVhxer0COot7yb5RBtzXHZs2NRDjpUrHJ7Jqg/s1600/IMG20200727135545.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="407" data-original-width="343" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrKK7R-Ae3ToTsQvGlBoyukXr2vJtkc0NbA0pfVaVhVYBDOcUturJgiHQRBn3MTT6VY3DpQ0Nx4_oHwsPJicGG-gJTN88d4T_iSKbugFyVhxer0COot7yb5RBtzXHZs2NRDjpUrHJ7Jqg/s400/IMG20200727135545.jpg" width="336" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Kasus inipun semakin menarik. Sebab yang terlibat dalam skandal suap proyek APBD Kab. Sidoarjo ternyata bukan hanya Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji hingga menganhantarkan ke Empat pejabat ini ke penjara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Namun beberapa pihak ternyata juga terlibat, diantaranya Sekda Akhmad Zaini, anggota Pokja ULP (Kelempok Kerja Unit Layanan Pengadaan) diantaranya Muhammad Bayu Sitokharisma, Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Najib, Eka serta beberapa rekanan (kontraktor) yaitu Deddy Eko Suwandi, Iwan Setiwan, Priyanto Pratikno alias Entuk serta Gagah Eko Wibo<br /><br />Selain Sekda, anggota Pokja ULP dan rekanan, ternyata pejabat Dinas P2CKTR (Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang) yaitu Yanuar Santosa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang juga Kepala Bidang (Kabid) juga terlibat. <br /><br />Itulah sebabnya, Tim JPU KPK Arif Suhermmanto, Dodi Sukmono dan Andhi Kurniawan menghadirkan Yanuar Santosa selaku PPK P2CKTR (Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang) sebagai saksi<br /><br />Selain Yanuar Santosa, JPU KPK juga menghadirkan Suparmi selaku Komisaris Utama sekaligus bagian keuangan PT Rudi Jaya yang juga istri terpidana Ibnu Gofur serta Ainun Jariah selaku Komisaris sekaligus sebagai Administrasi PT Rudi Jaya<br /><br />Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (terpidana 1.8 tahun penjara) bersama Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) ditangkap KPK pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp350 juta. Selain ketiganya, KPK juga mengamankan Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji<br /><br />JPU KPK menghadirkan Yanuar Santosa selaku PPK P2CKTR, terkait fakta dalm persidangan saat Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi diadili beberapa bulan lalu sebagai terdakwa pemberi suap kepada Siful Ilah (Bupati), Sunarti Setyaningsih (Kadis PUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PUBMSDA) dan Sanadjitu Sangadji (Kabag Pengadaan) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqDnvdXF-7qRylZX2iab-VjRapshCVLzgmJk08Ikpmddxu-gRpJ-MsksQlFPdp2qbsshBbegJmm2VSsiCml66sBkQGHfmHd9uh10Jbtns9aqvpoYe5U6T9U8EvPJlARfQUNi4M-tSXbp8/s1600/IMG20200727135520.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="343" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqDnvdXF-7qRylZX2iab-VjRapshCVLzgmJk08Ikpmddxu-gRpJ-MsksQlFPdp2qbsshBbegJmm2VSsiCml66sBkQGHfmHd9uh10Jbtns9aqvpoYe5U6T9U8EvPJlARfQUNi4M-tSXbp8/s320/IMG20200727135520.jpg" width="275" /></a>Namun dalam persidangan (Senin, 27 Juli 2020), Yanuar Santoso tidak jujur. Karena keterangannya yang selalu berbelit-belit, JPU KPK pun akhirnya memutar percakapan melalui telepon maupun lewat Applikasi WhastApp antara Yanuar Sanotosa dengan Ibnu Gofur.<br /><br />“Terkait keterangan Yanuar, Kami mencoba menggali keterangan saksi karena ada fakta persidangan sebelumnya yaitu adanya uang dari Ibnu Gofur kepada yang bersangkutan (Yanuar) sebesar Rp150 juta, dan pertemuan Ibnu Gofur dengan Yanuar di Bon Kafe. Ada juga percakapan yang bersangkutan (Yanuar) dengan Ibnu Gofur melalui WA (WhastApp) maupun telepon. Sehingga ada pertemuan di BC terkait dengan pemberian uang itu,” ucap JPU KPK Arif  Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />JPU KPK Arif  Suhermanto menjelaskan, pemberian uang sebesar Rp150 juta oleh Ibnu Gofur kepada Yanuar, terkait proyek pekerjaan pembangunan Wisma Atlet dan Pasar Porong yang dikerjakan Ibnu Gofur. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yanuar terkesan berbelit-belit. Sehingga saksi Yanuar berkali-kali dinggatkan. <br /><br />“Saya di Wonokromo mau ke Pauwon,  sekalian ketemu dengan Gofur dan Totok Sumedi,” jawab Yanur.<br /><br />“Kalau saudara mau ke Pakuwon dari Sidoarjo, kenapa lewat Wonokromo. Kenapa tidak lewat tol kan lebih dekat,” tanya JPU KPK Arif. Namun saksi Yanuar sepertinya tak jujur<br /><br />“Saksi jangan muter-muter. Karena pada perkara Ibnu Gofur dan Totok Sumedi, saudara memberikan keterangan berbeda dengan perkara ini. Jangan seenaknya berikan keterangan tanpa alasan yang jelas,” kata JPU KPK Arif mengingatkan Yanuar<br /><br />JPU KPK pun menanyakan saksi Yanuar, apakah saksi pernah menerima sesuatu dari Ibnu Gofur. Saksi mengatakan tidak pernah.<br /><br />Padahal, dalam persidangan dengan terdakwa (terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi) terungkap, pada tanggal 3 Januari 2020 di sore hari, Ibnu Gofur mengadakan pertemuan dengan Yanuar Santosa di Bon Kafe, PTC Pakuwon Surabaya. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUM6ZE76Io7vAAuaPxu0e3y-_nFgVDQrKZqBwYyYSHl9OQRK9NNaH-yhs-rSYYS3jcXkkHwOnqhmianFXgYAssqv6nBnAFyQgSLMbRq0rAsfl-WjzIghmrNqxiMQMwasF_m67cTDIf0pE/s640/IMG20200727104655.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2019, SAIFUL ILAH (terdakwa) selaku Bupati Sidoarjo  mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. <br /><br />Dan SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /><br />IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /><br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). <br /><br />Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381.  </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoFrAXkckouwIa7M1f1Kqwh__TsV62nZSDXcBioiEFgl6YFiHBKzjMoCnPFWEqx3Tl4EgMzphkA8oL-Aa_K79GN93feNJI7Xy4gtR_gRrgYeqoVszyIwyaFRoTn1eesSddepngrhccodY/s640/IMG20200708141803.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Akhmad Zaini</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /><br />Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /><br />Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. <br /><br />Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT50-uOMHTv05T4qev1VgwSmMWlY3sCRm_MJUTrlCF8ID73t_vKwcZ2t46bthyphenhyphenpFjq4Dgb1_1cSaxRdqOi-PpYHfrkfmfCNs6NkF1f67g-QkVH4wX_QcClrbzir2sh6FWwg6PrM7tbwh4/s640/4+-+Copy.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Pokja ULP</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Atas permintaan tersebut, SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. <br /><br />Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpX4Q3kLQIL2zKeBeuTOaZvUGfY3m09i1vBGqC69bS3xaoEZ6gTDKHMc8DNp8PSOL0VrXw8YvNf-pF20sfIkOgMoIBsUfHYSC1NLbqZiU9cjilXsPbIEHhWpcq_HrFMsIKFikdG515_7E/s640/8.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO<br /><br />Akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><br />Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /><br />Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfJCY2KIca4yyNizICtsSlhQ21iRmEfVIYyDXZ_oU6Wz7oPcYLEpDXkkoZcL_9M8FIpM9XpTyhLTGW_8QVX_jeG7Cy_FeUqRCKec-CyGn06tad2UD3ahcp8ojy4myV-w0Nazk4NykRYcg/s640/A.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLsw0GwO8lL0L1GY3DBmzJLt5efBkLR1QIzEXoN7VI0H_LyeBPuWi0JoZSFp7zYEg1ZoXTp3Jqy5o7RDbuCF3zHVjHAJz70FYxSnDBg8PB2wRpi1lIemN-g83ta_8zYSywKvcQiYvAJSc/s640/a.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, <br /><br />Sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDhEG4XLEMgE_1wJXRNXrKPUQSDeM3884GBYYfz1ZCz0POacVxZrOQY1ZDvdxM15HAU9HpAtZx-U-Ej7Gb-3qE8KifRGsyTP9roiincd7rxrDltGhn1Aq1a4We5osRBK_Lyol6HjwmV3U/s640/a...jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;<br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.<br /><br />JPU KPK menyeatakan, bahwa perbuatan (SAIFUL ILAH), SUNARTI SETYANINGSIH, , JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Yanuar Santosa (Kabid Dinas PU) Tak Jujur Disidang Korupsi Suap Kadis PU Sidoarjo

Saksi Yanuar Santosa (Kabid P2CKTR) JPU KPK Arif Suhermanto : Kita hadirkan Yanuar selaku PPK P2CKTR karena ada fakta ...

»