Terdakwa Korupsi Suap Supriyono Selaku Ketua DPRD Tulugagung Mangatakan Tak Bersalah

<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinewmNWXYWYOeZlp8etXqDhnCSN7DokWb3JaO5rR8WEXWaNDmAdV-5eg9NBUowK12FSupqEc9ZMQGLDpYwCyZzFjLXRF4wWMcFKjLVQ3hFJxBJf040C5aOYkg8WnBi_6DGF_acC4gLjpE/s640/IMG20200331115226.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Supriyono -</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: large;">“Pada tahun 2014, terdakwa Supriyono berstatus tersangka dalam kasus Korupsi Dana PSSI Kab. Tulungagung"</span></span><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="background-color: white;"></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="background-color: white;"></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kejujuran dan mengakui kesalahan adalah salah satu pertimbangan dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara bagi seorang terdakwa Korupsi.<br /> <br /> Anehnya, bagi si Supri (Supriyono) selaku Ketua DPRD Tulungagung Periode 2014 – 2019 sebagai terdakwa dalam kasus perkara Korupsi Suap sebesar Rp3.6 milliar terkait pembahasan/pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sama sekali tidak mengakui menerima uang dari siapapun termasuk adanya uang Ketok Palu dalam pembahasan/pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung. Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2020.<br /> <br /> Sebagai informasi. Pada tahun 2014, terdakwa Supriyono telah berstatus tersangka kasus Korupsi dana PSSI Cabang Kab. Tulungagung yang bersumber dari APBD Kab, Tulungagung TA 2010 sebesar Rp1,75 milliar  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dana APBD Kab. Tulungagung TA 2010 sebesar Rp1,75 miliar yang dialokasikan ke KONI (Komite Olah Raga Nasional) Kab. Tulungagung, mengalir ke Pengurus Cabang PSSI Tulungagung yang merugikan keuangan negara sebesar Rp750 juta. <br /> <br /> Penetapan terdakwa Supriyono selaku Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI yang juga Ketua DPC PDIP sekaligus Ketua DPRD Kab. Tulungagung bersama Edy T selaku Sekretaris Pengcab yang juga anggota DPRD Tulungagung ini adalah berdasarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Kab. Tulungagung Nomor: Print-02/0.527/Fd.1/11/2012 dan Nomor: Print-03/0.5.27/Fd.1/11/2012. Dimana Kajari Kab. Tulungagung saat itu dijabat oleh I Made Nuartika<br /> <br /> Penetapan terdakwa Supriyono dan Edy T sebagai tersangka, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengukum Aang Pungky selaku Bendahara Pengcab PSSI Kab. Tulungagung pada tahun 2012.<br /> <br /> Anehnya, kasus inipun “hilang bagaikan ditelan bumi”. Sementara Edy T selaku Sekretaris Pengcab PSSI Kab. Tulungagung sudah divonis pidana penjara selama 4 tahn oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya pada tahun 2014 dan dikuatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timu</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-an2I-ooJNGiFvXTZ79i1uMMZUuWaQVDk08FquL6NfJZPZ29VSNlcm4VE_V9hDmrwd8Ushfs3x4dXQQfwYSNeE9IWhvhlj6ONpMsTI-V3QmaZOkpWC-pehVxjcyN_BFP2AXO3jo_qlKc/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak salah ketika Mat Yani yang menjabat sebagai Kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung menyebutkan di persidangan dihadapan Majelis Hakim, bahwa Supriyono dan Suharminto (anggota DPRD Tulunaggung) sebagai kakak beradik ini  adalah Powerfull atau orang yang berkuasa di Kabuppaten Tulungagung<br /> <br /> Apakah karena dianggap sebagai “Powerful”, sehingga Kejari Kab. Tulungagung tidak berani menyeret Supriyono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi dana PSSI Kab. Tulungagung?<br /> <br /> Bahkan saat beritakorupsi.co menanyakan hal itu ke Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Kab. Tulungagung, Sutan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Surabaya terkesan “tertutup”. Ada apa ?<br /> <br /> Tak hanya itu. Kapolres Kab. Tulungagung pun “terkesan tak berani” menetapkan Suharminto menjadi tersangka yang melakukan “pengerusakan meja dan memecahkan Toples Nastar yang ada diatasnya serta memecahkan Botol Bir yang dibawanya bersama temannya karena tidak bertemu dengan Bupati pada tanggal 29 Mei 2020<br /> <br /> Bahkan saat beritakorupsi.co mencoba menghubungi Kapolres Kab. Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia dengan mengirim pesan melalui App. WhastApp ke Nomor 08139005XXX, mantan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya ini tak mau membalas bahkan memblokir nomr WhastApp beritakorupsi.co  </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="640" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_1B6NxT9zRvhsxAho0pv_RkspZFte1sTwd5FpacrcWtITM-NrFox2IJcRtdv_pRLcJ-5K4R5ii-IGjXyG2n_QZ7iq_a8cn8I8c22YbVjxQ2Y80I56jOCkAEFvQGjWfnPvhahrwe5rnOY/s640/IMG20200414130522+14+April+2020+-+Copy.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>Sidang pada tanggal, 14 April 2020</b></span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Sementara pada Selasa, 23 Juni 2020 adalah sidang lanjutan perkara Korupsi Suap Pembahasan/pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Periode 2014 – 2019 yang dihadirkan langsung ke persidangan oleh JPU KPK Dodi Sukmono dan Mufti Nur Irawan<br /> <br /> Persidangan digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdrawanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Anwar Koto dari Jakarta<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, terdakwa Supriyono mengatakan tidak pernah menerima uang dari siapapun termasuk dalam pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung. Hal itu dikatakan terdakwa menjawab beberapa pertanyaan JPU KPK Dodi Sukmono dan Mufti Nur Irawan.<br /> <br /> Saat JPU KPK menjelaskan fakta persidangan yang terugkap dari keterangan beberapa saksi pada persidangan sebelumnya kepada terdakwa, bahwa para saksi mengakui menerima uang terkait pembahasan APBD Kab. Tulungangung yang disebut uang ketok palu dan sudah mengembalikannya<br /> <br /> Anehnya lagi, terdakwa mengatakan, bahwa itu adalah urusan pribadi masing-masing. Terdakwa mengakui, pernah di telepon Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Penadapatan Keuangan dan Aset Daerah) Hendry Setyawan untuk mengambil uang. <br /> <br /> Yang lebih aneh, si Supri (Supriyono) tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah uang yang diberikan Kepala BPPAD itu diambil atau tidak. Karena si Supri hanya menjelaksan, sebagai anggota Forkopimda menerima honor yang di kelola BPPKAD. Bahkan terdakwa tidak merasa bersalah saat ditanya Majelis Hakim.<br /> <br /> “Saya tidak penah merima. Itu urusan masing-masing. Saya pernah ke BPPKAD karena di telepon Hendry (Hendry Setyawan selaku Kepala BPPKAD) untuk mengambil uang. Perlu saya jelaskan, ada honor saya selaku anggota Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dikelola BPPKAD. Yang dapat honor Forkopimda adalah Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim dan Ketua DPRD. Besarnya antara sepuluh sampai lima belas juta,” jawab terdakwa Supriyono<br /> <br /> Seuasi persidangan, terkait keterangan terdakwa, JPU KPK Dodi Sukmono kepada beritakrupsi.co mengatakan, bahwa terdakwa berhak menyangkal atau mengelak, karena itu dilindungi undang-undang. Namun JPU KPK Dodi mengatakan, bahwa keterangan terdakwa bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang mengakuk menerima uang terkait pembahasan APBD Kab. Tulungagung. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxtIn4vFqiq7rxKNcvWb5v9R0hEvbPIEfy7X9IFIMtVb1c_dq7Z2xs5ukMluGK_l9xlOws5GbMB57Z3DCejXzj7aLwxw12ZQBwIQ7DGWhOI2uz8W5QuNk1DH-X1BmlrTETnWPsSIXdpt4/s640/IMG20200421123437+-+Copy.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang pada tanggal 21 April 2020</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> "Itu sah-sah aja. Itu Hak terdakwa menolak atau tidak, karena itu dilindungi undang-undang. Tapi kami berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan terdakwa ini kan berbeda dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang mengakui menerima dan sudah mengembalikan," kata JPU KPK Dodi<br /> <br /> Memang keterangan terdakwa Supriyono ini bertolak belakang dengan keterangan 48 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK pada persidangan sebelumnya.<br /> <br /> Ke-48 saksi itu adalah, 1. Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD),; 2. Yamani (Kabid di BPPKAD),; 3. Sukarji selaku Kabid Dinas PU Sutrisno (Sidang pada 14 April 2020),; 4. Imam Kambali, 5. Adib Makarim (keduanya selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019), 6. Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), 7. Sudigdo (Kepala Bapeda), 8. Wiyono selaku staf Sekwan (persidangan pada 21 April 2020).; <br /> <br /> Kemudian saksi Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung,; 10. Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Komisi D dari Fraksi Grindra),; 11. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Banggar (sidang pada 5 Mei 2020),; <br /> <br /> Dan saksi Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa,; 13. Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung),; 14. Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung),; 15. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020),; 16. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 17. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 18. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 19. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 20. Hj. Susilowati selaku anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP (persidangan Selasa, 2 Juni 2020),; <br /> <br /> Serta saksi Sofian Heryanto, Wiwik Tri Asmoro,; 21. Widodo Prasetyo, Imam N,; 22. Ansoro,; 23. Samsul Huda,; 24. Suprajito,; 25. Subani Sirat,; 26. Agung Darmanto,; 27. Marikan,; 28. Sumarno (persidangan Selasa, 9 Juni 2020),; 29. Sutomo,; 30. Sunarko,; 31. Maicel Utomo,; 32. Mashut,; 33. A. Baharudin,; 34. Ferdi Yuniar,; 35. Gunawan,; 36. Farouk,; 37. Khoirul Rohim,; 38. Basroni,; 39. Saiful Anwar,; 40. Heru Santoso,; 41. Rianah,; 42. Nurhamim,; 43. Muti’in,; 44. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C),; 45. Joko Tri asmoro,; 46. Imam Choirudin (persidangan Selasa, 16 Juni 2020)</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9ONdDFmN4-224QjOUyMMkupA8ULMdVosDOZHQ0dpim9no-6Jv01E4FtRplnRtU1h3j-P69_5htGQPHaKWBXa8guIYOqj4mfTwTTHDXBCUiByv7f7k-tT3jbbSFhTET-u171l3bwmEYVA/s640/IMG20200505095921++Sidang+tanggal+5+Mei+2020+-+Copy.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang pada tanggal 5 Mei 2020</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Pada persidangan 14 April 2020</span></span>, Hendrik Setiawan menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo (terpidana)<br /> <br /> “Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu<br /> <br /> Dan apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani selaku Kabid di BPPKAD. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU. <br /> <br /> Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasal sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai).<br /> <br /> “Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)<br /> <br /> Sementara terpidana Sutrisno selaku Kepala Dinas PU, juga membeberkan adanya permintaan proyek-proyek oleh terdakwa Sutrisno selaku Ketua DPRD termasuk  Suhermanto selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulungagung serta Komisi D. Supriyono dan Suhermanto adalah saudara kandung, yang selama ini dikabarkan sebagai orang”kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tlungagung.<br /> <br /> Sedangkan terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulunagung mengatakan (juga pada persidangan yang sama, 14 April 202), kalau terdakwa Supriyono selalu menekan pihak eksekutif setiap pembahasan APBD. Bila permintaannya tidak dikabulkan, maka pihak Dewan akan menggunakan haknya.<br /> <br /> Sutrisno selaku Kepala Dinas PU bersama Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2018, membeberkan permintaan proyek-proyek APBD oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD kab. Tulungagung kepada Dinas PU Kab. Tulungagung bernilai puluhan milliaran, dan prorek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa rekanan, diantaranya Ari Kusumawati selaku Ketua Asosiasi Konstruksi Kab. Tulungagung, Titin dan Dian.<br /> <br /> Sementara saat Ari Kusumawati dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sutrsino terungkap, bahwa ada kewajiban yang belum dibayar oleh Ari Kusumawati ke Dinas PU. Alasan Ari Kusumawati saat itu, bahwa Supriyono dan Suhermanto meminta sejumlah dana. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU3hbWu3_XHHjvjtk95tMoYa5jDSwRmfR-FhplzZchscHXlwNw1FeTR8Q04CtnLItOTs4ffUfxdMY-4pW21B3hJ5HE8vdTfWzgA3zdx3IbF0o1AEvIQYw1xHZWux5EkFmbW_67NE3Fe3A/s640/Sidang+tanggal+12+Juni+2020+-+Copy.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="627" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang pada tanggal 12 Mei 2020</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Namun menurut Ari Kusumawati saat itu, hanya alasan agar tidak membayar fee proyek ke Dinas PU. Sebab, jika menyebutkan kedua orang “kuat dan berpengaruh” di Tulungagung, tak mungkin akan ditagih oleh Dinas PU. Sedangkan antara Ari Kusumawati dan terdakwa Sutrisno serta Suhermaanto adalah hubungan dekat<br /> <br /> “Itu hanya alasan saya agar tidak membayar fee. Kalau menyebutkan nama Keduanya, tak mungkin ditagih,” kata Ari Kusumawati pada persidandan.<br /> <br /> Sedangkan pemberian uang oleh Kepala Dinas PU ke Kepala BPPKAD Kabupaten Tulungagung adalah berasal dari kegiatan belanja modal sejak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M<br /> <br /> Keterangan Sutrisno, Sukarji dan Yani adalah saling berkaitan terkait pemberian uang dari Dinas PU ke BPPKAD. Dan dari BPPKAD ke terdakwa.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Selanjutnya pada persidangan 21 April 2020</span></span>, JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim (Keduanya selaku Wakil Ketua DPRD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim saat itu, Imam Kambali mengakui telah menerima uang terkait pembahasan APBD. Uang yang diterimanya sebesar Rp190 juta setiap tahun untuk 25 orang anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulunagung periode 2014 – 2019.<br /> <br /> “Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam. <br /> <br /> Apa yang dijelaskan si Imam, tak jauh beda dengan keterangan si Adib Makarim. Si Imam dan di Adib sama-sama menerima uang “suap”.<br /> <br /> “Uang pokir juga tapi saya lupa berapa. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /> <br /> Si Adib juga mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok palu APBD tahun 2015. Sementara tahun 2016, diterima melalui stafnya di Dewan, yaitu dari si Wiyono<br /> <br /> “Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna,” kata si Adib mengakui. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBHdn8PJK2Hvn-5z3gT-zukgD2XMgkVJ5Fgg-biXpa9kpFOcV-vSEiGY4vlCgi0t0sVjAqNenje45jghWxZioxvUYpBndyaCS7Bu6TyrC0df-BYBCyxqO20l6A5ob4PZUYprYdwsQl5k/s1600/Sidang+12+Juni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBHdn8PJK2Hvn-5z3gT-zukgD2XMgkVJ5Fgg-biXpa9kpFOcV-vSEiGY4vlCgi0t0sVjAqNenje45jghWxZioxvUYpBndyaCS7Bu6TyrC0df-BYBCyxqO20l6A5ob4PZUYprYdwsQl5k/s640/Sidang+12+Juni.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang pada tanggal 2 Juni 2020</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Keterangan si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada terdakwa <br /> <br /> Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahilah Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD. Dan uang tersebut diserahkan ke ajudan terdakwa, yaitu si Pendi Kristian atas persetujuan terdakwa <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Pada persidangan pada Selasa, 5 Mei 2020</span></span>, Tim JPU KPK Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura) <br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Imam Sopingi selaku anggota Dewan yang terhormat ini mengakui menerima uang, tapi tidak tau sumbernya dari mana, walau awalnya si Imam Sopingi “pura-pura pikun” namu akhirnya tak dapat mengelak setelah JPU KPK membacakan keterangannya dalam BAP Nomor 15.<br /> <br /> Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini juga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir, yang masing-masing anggota Dewan menerima uang pokir sebesaar Rp150 juta.<br /> <br /> “Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab si Imam Sopingi.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Persidangan pada Selasa, 12 Mei 2020</span></span>, JPU KPK menghadirkan si Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, si Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), si Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung) dan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020)<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, si Pendi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp500 juta. Uang itu diambilnya dari rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini (maksudnya hingga persidangan, Selasa, 12 Mei 2020)<br /> <br /> “Pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang. Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”.<br /> <br /> Giliran si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan justru “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung<br /> <br /> “Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.<br /> <br /> Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br /> <br /> Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOUzHwF0g0Mdi3rPvY2J8ll9MYCkOcevLZfKwxCbbHGgwyce_y2q0TygYgrwd8ntaBAsjJLloVfHH5ex_XwGTIuDbmdyoSef-ggPkgJu3VywUxqq2vvURs-hg2qe3PlL9tyiSE56m8PM/s640/Sidang+pada+tanggal+9+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang pada tanggal 9 Juni 2020</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Jumlah uang yang diterima si Mat Yani dari beberapa guru yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebesar Rp395 juta. Para guru tersebut diantaranya adalah Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /> <br /> Dari Rp395juta, Mat Yani menyerahkan ke terdakwa Supriyono sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 diserahkan ke si Bedud alias Suharminto. Manurut Mat Yani, bahwa Suharminto adalah salah satu Powerful atau orang yang berkuasa di Tulungagung bersama terdakwa Supriyono. Tapi ada bagian “Makelar” yang diambil Mat Yani yaitu sebesar Rp35 juta. Dan Mat Yani berjanji akan mengembalikannya dalam waktu sebulan<br /> <br /> “Jumlahnya Rp395 juta. Saya serhkan ke terdakwa sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 juta, saya serahkan ke Suharminto. Dia Powerful di Tulungagung,” kata Mat Yani.<br /> <br /> Sedangkan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPPRD, terkadang “pikun atau tiba-tiba terserang penyakit lupa” saat ditanya JPU KPK terkait uang ketok palu saat pembahasan APBD Kab. Tungagung<br /> <br /> Tapi sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium juga. Peribahasa inilah yang tepat bagi anggota Dewan ini. Sebab saat si Budi berusaha mengatakan tidak ada menerima, atau kadang menjawab lupa, tapi akhirnya diakui juga. Uang suap yang diterima si Budi sebesar Rp270 juta, dan sudah dikembalikan ke KPK. <br /> <br /> “Yang saya terima sebesar Rp270 juta dan sudah saya kembalikan,” jawab si Budi.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Persidangan Selasa, 2 Juni 2020</span></span>, JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, yaitu 1. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia),; 2. Nanang Supriyanto (Pengusaha Kontraktor),; 3. Ari Kusumawati selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia),; 4. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),;  5. Susilo Prabowo alias Embun (pengsaha Kontraktor),; 6. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 7. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 8. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 9. Hj. Susilowati (anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP). <br /> <br /> Keterangan saksi Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun pada  persidangan saat itu, tak jauh beda dengan keterangannya pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsEJFQzqHIi4QYXt-XPGbYViBCcMJ2bZ3zrjeeBNUTAr0JhWzTiFSzw9WGack7G3_hqZVJcatviP6vfLdUaFIoX2Sx7ZPO5eYA4d2cXjaUF8vuMqGOLw8mI4ACgjNaIuCXcMgDAGkfaXA/s640/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="627" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang pada tanggal 12 Juni 2020</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim, Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun menjelaskan, bahwa fee proyek yang mereka berikan ke Bupati melalui Kepala Dinas PU maupun Sukarji selaku Kabid Dinas PU adalah sebesar 15% dari besaran anggarann proyek yang dibayarkan sebayak dua kali, yaitu 10% diawal dan 5 persen setelah proyek selesai dikerjakan.<br /> <br /> “Besarnya lima belas persen. Sepuluh persen dibayar di awal dan lima persen diakhir,” kata para saksi.<br /> <br /> Sedangkan keterangan Ari Kusumawati juga demikian. Namun Ari Kusumawati tidak memberikan fee proyek ke Dinas PU melainkan ke Supriyono dan Suharminto<br /> <br /> Sementara si Suparlan dan Sri wahyuni yang Keduanya selaku Kepala Sekolah SMPN Tulungagung ini tak membantah telah memberikan sejumlah uang ke terdakwa Supriyono melalui Mat Yani. Mat Yani adalah orang kepercayaan Si Supriyono. Terdakwa Supriyono dan Suharminto alia Bedud adalah kakak beradik yang sama-sama dijuluki sebagai Powerfulnya Kabupaten Tulungung. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Hj. Susilowati mengakui menerima uang sebesar Rp34 juta dari Yuono selaku staf Sekawan, yang menurutnya bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Selanjutnya, pada persidangan tanggal 9 Juni 2020</span></span>, JPU KPK menghadirkan 11 orang anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yiatu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno, <br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, ke- 11 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Dan persidangan pada Selasa, 16 Juni 2020</span>,</span> JPU KPK menghadirkan 18 orang anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu ; 1. Sutomo, 2. Sunarko, 3. Maicel Utomo, 4. Mashut, 5. A. Baharudin, 6. Ferdi Yuniar, 7. Gunawan, 8. Farouk , 9. Khoirul Rohim, 10. Basroni, 11. Saiful Anwar, 12. Heru Santoso, 13. Rianah, 14. Nurhamim, 15. Muti’in, 16. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C), 17. Joko tri asmoro, 18. Imam Choirudin </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggP8T_mbiKEqDxmD2R9qoqeQlroOwdLvXJgWTpGJUKxi0epJPE9xEQotcB5hfLmAR6WWgyWxuBpWVWIXOZGxZ971_WXe_ki0rfZTnE3iOnIC3qRBsBduH54XJ794CXfdDWbT6YzUstVEs/s640/IMG20200616152816++Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang pada tanggal 16 Juni 2020</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Ke- 18 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui kepada Majelis Hakim, menerima uang dan sudah dikembalikan ke KPK.<br /> <br /> Kasus inipun tak jauh beda dengan kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam pembahasan dan pengesahan APBD Kota Malang TA 2015 yang menyeret 42 dari 45 jumlah anggota DPRD sebagai terpidana termasuk Wali Kota Moh. Anton dan Kepala Dinas PU<br /> <br /> Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 sebagai tersangka ? Sebab Juru bicara KPK Ali Fikri, beberapa hari lalu mengakatan kepada beritakorupsi.co, memastikan bahwa KPK akan melakukan pengembangan untuk menetapkan tersangka baru. <br /> <br /> “Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis di dalam surat tuntutannya. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Jumat, 12 Juni 2020. <br /> <br /> Disisi lain, masyarakat menuding bahwa KPK saat ini terkesan “mandul dan pilih tebang” dalam menangani kasus Korupsi di Jawa Timur yang menyeret 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) sejak tahun 2016 hinga saat ini.<br /> <br /> Kasus Korupsi Suap Kepala Daerah yang ditangani KPK di Jawa Timur yang belum tuntas diantaranya ; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU)<br /> 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini mengajukan PK),;<br /> 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka)<br /> 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br /> 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019<br /> 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br /> 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap DPRD Kota Malang)<br /> 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower, dan saat berstatus tersangka dalam kasus TPPU)<br /> 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto)<br /> 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br /> 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br /> 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK)<br /> 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br /> 14. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK),  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" height="595" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXixjtxUuWTizFXz5Yz4reUaihvLhE4q2j0qzv_Yx4ZeURbKUHOVLbHjfJV0ji_ijOU5nfe70G9i2O7oU6BPVpDcJjTwPWvO0oXilVjzKCS5Ai_utXw6FOw32PVofzW7x1FZaJfJdbszc/s640/Dewan.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Sementara terdakwa Saiful Ilah menambah jumlah “medali” sebagai Kepala Daerah di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya setelah tertangkap tangan penyidik KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima “uang suap”<br /> <br /> Pertanyaannya adalah, apakah hanya ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini yang pernah menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak lain ?<br /> <br /> Pertanyaan selanjutnya terkait kasus Korupsi suap Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, apakak KPK akan menyeret seruh anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 termasuk beberapa pejabat Pemprov Jatim sebagai tersangka Korupsi suap ?<br /> <br /> Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan terdakwa Supriyono terkait uang suap dalam pembahasan APBD Kab. Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar ? <br /> <br /> Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan sudah terang benderang sejak Supriyono diadili pada tanggal 3 April 2020, termasuk dalam perkara terpidana Sutrisno dan Syahri Mulyo yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /> <br /> Dimana dalam putusan Majelis Hakim terhadap Sutrisno dan Syahri Mulyo menyebutkan, ada aliran uang ke pihak-pihak lain sebesar Rp41 milliar yang dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa KPK. (Jen/Pri)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Suap Supriyono Selaku Ketua DPRD Tulugagung Mangatakan Tak Bersalah

Terdakwa Supriyono - “Pada tahun 2014, terdakwa Supriyono berstatus tersangka dalam kasus Korupsi Dana PSSI Kab. Tulungagung" ...

»

Harapan Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Untuk Bebas Dari Penjara Korupsi Ditolak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOuVI-3SczV-yS06c45SZvQqYeHwAyPejj08NMo7qbnPdQtL5glIrWGD0w4JmiCBvMW79lo4zridepTgv-1HPGt88N6Cof80y2HtpCgtO5rcWaZ5jCspY0VI4YUq_JbonRRIxQ7o8i4w8/s640/IMG20200611132947.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE49gbSy5fOc6V3vGUlftnFhkgUjDd5ZGbY8rqn_QkYebp1OomWpCO0fovGFJtNp-Bmh7QuwtuMqgG-TRNduMUwYrNL2YSnGu0KSE7TuqCizZg24T7GFbf_V7ZctZQKLmBEkFUO-x1Wmw/s640/IMG20200611133811.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Ben Hardjon, Penasehat Hukum terdakwa :</b> Kami akan menggugat Bank Jatim apabila pemblokiran Rekning terdakwa belum dibuka, karena ini adalah pelaanggaran</span> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Harapan Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto untuk bebas dari penjara karena terseret kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi suap pada tahun 2015 – 2016 dari pengusaha kontraktor yaitu Hedrawan Maruszma sebesar Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah) yang disampaikan terdakwa lewat Eksepsi atau kebertan atas surat dakwaan JPU KPK melalui Tim Penasehat Hukumnya pada pekan lalu, ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 18 Juni 2020<br /><br />Dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dengan terdakwa Zaenal Abidin, digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Kamis, 18 Juni 2020) dengan agenda pembacaan surat putusan Sela oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Andriano, SH., MH dan John Desta, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Wantiyah, SH. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari Ben Hardjon, Nanik Nurhayati dan M. Tahir.<br /><br />Dalam putusan Sela, dengan tegas Majelis Hakim mengatakan, menolak keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim adalah, bahwa keberatan penasehaat Hukum terdakwa sudah masuk pada pokok perkara, sementara surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah menyebutkan dengan jelas tentang identitas, jabatan dan perbuatan terdakwa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD62ddN-yOywjU6LmxWZXK_kOYnh80-h9sd08sCHLrbLVBcHHbWKQX0nMaEroznNOWUpiFalwJc331X6eS43UdnyBBXOohfMstk2SviEgPi31KMYOXtZ5XHQv4AG7FdhpKVBqGHdtMaDI/s640/IMG20200611132923.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Selain itu, Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa KPK adalah penyidik yang sah menurut hukum. Dan juga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk membukikannya dalam persidangan.<br /><br />“Menolak keberatan penasehat hukum terdakwa, memerintahkan kepada Jaksa untuk menghadirkan saksi-saki pada persidangan” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan. Karena memang sejak awal Penasehat Hukum terdakwa menyadari bahwa Eksepsinya tidak mungkin dikabulkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa, keberatan atau Eksepsi itu tetap disampaikan kepada Majelis Hakim agar perkara yang menyeret kliennya lebih jelas, dan juga menyampaikan keberatan atas pemblokiran rekening terdakwa di Bank Jatim Cabang Kab. Mojokerto sejak tahun lalu oleh KPK.<br /><br />Dan di persidangan, JPU KPK menyampaikan bahwa rekening terdakwa sudah dibuka sejak Maret 2020. Namun kenyataannya, menurut Penasehat Hukum terdakwa, hingga saat ini rekening terdakwa belum dibuka dan surat yang dikirim oleh Penasehat Hukum terdakwapun ke Bank Jatim Cabang Kab. Mojokerto belum ditanggapi</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiTiP7ueSmW29GlBw-ve0ElbCDGC55f8zp_oEGKIxFzyOhQE0G3u2wz6X7B_LJiBo3WHHKv1TqXO-tnsGsS88QHJLn0vA7AJtvru3tKlmuhfDGqLQI7JhYIvx2KIOwviU8TtIH_vm0HPc/s640/IMG20200611132929.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga tim Penasehat Hukum terdakwa berencana untuk menggugat Bank Jatim Cabang Kab. Mojokerto ke Pengadilan apabila rekning terdakwa masih di blokir. Hal ini disampaikan oleh Ben Hardjon selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada Wartawan sesuai persidangan, Kamis, 18 Juni 2020<br /><br />“Hingga saat ini masih di Blokir. Kami akan menggugat Bank Jatim dengan dasar dari KPK yang mengatakan sudah dibuka, tepi kenyataannya hingga saat ini belum. Surat kamipun belum ditanggapi oleh Bank Jatim Cabang Kabupaten Mojokerto,” kata Ben Hardjon<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terseretnya Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto, adalah bermula pada saat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018 oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK, karena Mustofa Kamal Pasa menerima uang sauap sebesar Rp2.7 milliar terkait pemeberian 11 Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya pada tahun 2015</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix0YTeNwGU78gSRhZYd2EQghoRnHkLHVwSI5axL-hbaWJm6ZaoMEFdqEyX1GO1ZgH5jQqMGk9BWkjP9i7abGP64NAFzXWFbYUxanTbYm-PFZiAHgJ-OgO9kTFxSYuvdLm6Kq611woymBM/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="363" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix0YTeNwGU78gSRhZYd2EQghoRnHkLHVwSI5axL-hbaWJm6ZaoMEFdqEyX1GO1ZgH5jQqMGk9BWkjP9i7abGP64NAFzXWFbYUxanTbYm-PFZiAHgJ-OgO9kTFxSYuvdLm6Kq611woymBM/s640/MKP.png" width="334" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam perijinan Tower ini, selain Mustofa Kamal Pash, KPK menetapkan 5 terasngka yaitu 1. Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; 2. Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; 3. Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; 4. Ahmad Suhawi dan ke 5. Achmad Subhan (mantan Wakil Bupati Malang). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ke- 6 orang ini (Mustofa Kamal Pasha, Onggo Wijaya, Ockyanto, Nabiel Titawano, Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan) sudah divonis pidana penjara pada tahun 2018 lalu dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /><br />Sekalipun Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto sudah divonis piadana penajara dalam kasus Korupsi suap pemberian ijinan Tower, saat ini Mustofa Kamal Pasa berstatus tersangka dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Tapi anehnya, hingga saat ini KPK tak menuntaskan kasus Korupsi pemberian ijin tower, karena beberapa orang  yang diduga terlibat didalamnya belum juga diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Pada hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya dalam perkara Korupsi suap penerian ijin tower sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah).<br /><br />Masyarakatpun menuding, bahwa pemberantasan Korupsi “berbau politik dan pilih tebang, dipilih untuk dipenjarakan” dalam perkara Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur sejak 2017 lalu saat melakukan KPK melakukan tangkap tangan kepada Dirut PT PAL Surabaya.<br /><br />Nyatanya, saat menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Pemilihan Wali Kota Malang pada tahun 2018 lalu, KPK begitu bersemangat hingga dalam waktu singakat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Moch. Antong selaku Wali Kota yang juga petahana dalam Pilwali Kota Malang untuk diadili di pengadilan Tipikor Surabaya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-OeD84rjKhpmqrCYvROWxi6T_0z2YiWSQaBbhkR0Jn0S6YZKzPwpOyRw-UVDR5IP1DiWB1Ip1mpHZ2UapPKooWEptTkix9R-LWGKESBkK9YoBKyG6UzWhr6MmSNafPJ8ZSmNXBgQaUtc/s640/IMG20181112133319.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Dan saat ini, Moch. Anton dan 42 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 sudah berstatus terpidan, sekalipun ada 2 terpidana yang mengajukan PK (Peninjaun Kembali), barangkali bernasib mujur bisa diterima dan bebas dari status Koruptor<br /><br />Anehnya, masih banyak kasus Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur hingga saat ini belum tuntas, dimana pihak-pihak lain yang diduga terlibat karena terungkap dalam fakta persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim belum juga ditetaapkan sebagai terangka.<br /><br />Diantaranya adalah kasus suap Ketua DPRD Kota Malang terkait proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015 yang menyeret Hedrawan Maruszma, anak “alm. Mantan Jamwas Kejagung yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />Kemudian kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Kota Mojokerto. Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim  dan Kepala Dinas Peternakan serta Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Padahal, keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa 9 dari 10 Kepala Dinas termasuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang saat ini menjabat sebagai Sekda Jawa Timur telah memberikan uang suap kepada Ketua Komis B DPRD. Namun hanya 4 Kepala Dinas yang diadaili yaitu Kepala Disperidang dan Kepala Dinas Koperasi setelah 1 tahun putusan Majelis Hakim</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="451" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHQcHq_XLBGxT0db8303TyN_aQl_iDniBxARTJYR-Dv3OsDFmJrbN28mgdgxJNsNnA-QsCa3WnWomkAHELUWwXOg9KtbZeQYxjAZkJW4PWM3m3LmaBXW2CAE4QqIk7Wk3wxeSPFG5fcqk/s640/IMG20180518135754_1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak hanya itu. Kasus TPPU Bupati Nganjuk Taufiqu Rahman, Kasus Koruspsi suap Bupati Jombang (Nyono), kasus Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna. Lalu bagaimana dengan kasus yang menyeret Bupati Sidoarjo yang saat ini sendang diadili di Pengadilan Tipikor karena kasus suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020?<br /><br />Apakah KPK akan menuntaskan kasus ini atau “mempeti eskan” karena saat ini Indonesia dilanda Pandemi Covid-19????<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi suap yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto, bisa jadi akan menyeret beberapa orang lainnya, diantaranya Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto, Hedrawan Maruszma anak “alm. Mantan Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI”, kemudian Eryk Armando Talla.<br /><br />Nama Eryk Armando Talla mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat Jawa Timur maupun di beberapa media dan wartawan. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan kalangan pejabat, banyak mengatur proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang. <br /><br />Keterlibatan Eryk Armando Talla dalam pengaturan proyek milik pemerintah (Kabupaten/Kota) di Jawa Timur, diantaranya di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 17 April 2018, dalam persidangan kasus perkara korupsi suap dengan terdakwa Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 terungkap, keterlibatan Eryk Armando Talla dalam pengaturan proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang untuk dikerjakan oleh  PT ENK milik Hedrawan Maruszma, sementara  Lazuardi Firdaus mantan Pimpinan Redaksi Radar Malang (Group Jawa Pos) berperan mengatur pertemuan Eryk Armando Talla, Komisiaris PT ENK dengan Ketua DPRD Kota Malang bersama beberapa orang lainnya untuk membahas penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang agar masuk dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015<br /><br />Kemudian, keterlibatan Eryk Armando Talla dalam kasus perkara Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna. Eryk Armando Talla terlibat pengaturan proyek APBD dengan melibatkan Hacker dalam proses lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Barang/Jasa<br /><br />Dalam kasus ini, Eryk Armando Talla hanya berstatus tersangka. Dan Eryk Armando Talla, berdasar informasi yang beredar, masih dicari banyak pihak.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWsI8Do9vlS3KtBufYigKnAfxsPbY3EvpAk8aihWYnvM-lmicHrqDj970YV_krO-VBXs3NGtXaZUP8RDCQlq4VrmhkAA-SZxqnvF_PrEh8-R2otAW1MxHD0jK-OIi-BDONMyvDp_1-JNY/s640/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sejak Bupati Malang Rendra Kresna ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2018, Eryk Armando Talla berada dalam perlindungan KPK dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba) dengan pengawasan serta pengawalan yang super ketat<br /><br />Selain mendapat pengawalan, Eryk Armando Talla dilengkapi baju anti peluru seperti saat Armando Talla dihadirkan sebagai saksi di persidangan dengan pengawalan sejumlah petugas Brimob lengkap dengan senjata laras panjang.<br /><br />Apakah Eryk Armando Talla yang dianggap sebagai orang penting ini akan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Zaenal Abidin dengan pengawalan sejumlah petugas bersenjata laras panjang???<br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br />Sementara Mustofa Kamal Pasa ternyata juga ikut menikmati uang suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<br /><br />Uang suap yang totalnya sebesar Rp4.020.000.000 (empat milyar dua puluhjuta rupiah) ini adalah dari Hedrawan Maruszma. Pemberian uang suap oleh Hedrawan Maruszma terhadap terdakwa Zaenal Abidin dan Mustofa Kamal Pasa, terkait proyek APBD Kab. Mojokerto yang dikerjakan Hedrawan Maruszma. (Jen) </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaoGwR_YvgvNTLmMchCibK9hFFmJGhwzAjgQe3dJnJb_iji50g7yAvbtRmQfcbjo0KXkHerQ3eaW31ZWDCzvM5GJKzBt5QZxm8OkKtuWDzvWMeW4kwbKbkeh79xvrf3_ZHO6BGIPAM2kk/s640/IMG20190117105937.jpg" width="640" /> </div>

News Tipikor Harapan Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Untuk Bebas Dari Penjara Korupsi Ditolak

Ben Hardjon, Penasehat Hukum terdakwa : Kami akan menggugat Bank Jatim apabila pemblokiran Rekning terdakwa belum dibuka, karena ini a...

»

Slamet Riyanto, Staf UPT Pasar Baru Probolinggo Dituntut 3.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizmp1w09xqhILvEef6XwbboYyQYe8dO-rf29k2ULTtvA8HNfwtVIu_y1bNyMFbShEK6hsABb7kJyhrA84NrWvIhgkGghdb9Y5jg1OvGus9tlS3nQYgZhUcRC4AU2Rrjopubgjuy4yDhBo/s640/IMG20200618120551.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhB3BzQEkZFjuzC30UyOg9Ck2cdGbtzojGZIZ6MPPbKuOFvVx4DC3WWpG7eB45iXsj07MGl-Ahqz102e9Pg_NeP5xozfsbrub0HrulEzKpdgorGElvHRXTCJwFV7tjLRqQhRqfqzqeIFw/s640/IMG20200618120530.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Dalam penegakan hukum pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum tidak melihat nilai nominalnya maupun jabatan si pelaku, melainkan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang<br /><br />Seperti yang dialami oleh Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i, selaku Staf UPT (Unit Pelyanan Terpadu) Pasar Baru Kota Probolinggo yang menikmati atau tidak menyetorkan hasil Retribusi Pasar, parkir dan MCK Pasar Baru Kota Probolinggo hingga menrugikan keuangan negara sebesar Rp118.290.100 atau Rp23 juta/Thn<br /><br />Karena perbuatan terdakwa dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi setelah menjalani proses persidangan, terdakwapun dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesaar Rp150 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta tuntutan pidana tambahan berupa  membayar uang pengganti sejumlah Rp118.290.100 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan<br /><br />Tuntutan pidana terhadap terdakwa Slamet Riyanto, termuat dalam dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang juga menjabat sebaga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo, Ciprian Caesar, SH melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus Handoko, SH., MH dan Moch. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, dimana terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan) Kota Probolinggo <br /><br />Menurt JPU Ciprian Caesar, SH, bahwa perbuatan terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos dianggap melanggar pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Menuntut terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesaar Rp150 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta tuntutan pidana tambahan berupa  membayar uang pengganti sejumlah Rp118.290.100 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan,” ucap JPU Ciprian Caesar, SH diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan selama Dua pekan kepada terdakwa melaui Penasehat Hukumnya untuk menyusun dan menyampaikannya di persidangan selanjutnya<br /><br />“Untuk pembelaan, Dua minggu ia,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQm4K-0tI8zBnUXL7oLwXkvukzvKaoQ2n2hbpoJqLvb4efVgrGVpWuBxjLpUT-5vYc0OL24pFPiSywiiGgZlHLNTm-L77PNC9vTrftX3aQvOpL74wxI5Vw17Z3k7UNdAEPigTqROjuDok/s640/IMG20200618120527.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa sebagai staf UPT Pasar Baru dan juga sebagai pembantu bendahara penerima dalam melakukan tugas dan fungsinya, menerima setoran hasil retribusi seharusnya mengacu kepada Peraturan Walikota yang telah ditetapkan dan menyetorkan hasil penarikan retribusi tersebut sesuai yang diterima setiap harinya<br /><br />Namun kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dan tugas pokoknya dengan menetapkan jumlah setoran tiap harinya kepada para petugas pemungut retribusi. Padahal kenyataanya, setiap harinya hasil setoran retribusi dari petugas pemungut retribusi melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Terdakwa.<br /><br />Untuk setiap harinya terdapat 3 ( tiga ) jenis SSRD yaitu SSRD untuk Setoran Retribusi parkir Pasar baru, setoran kamar mandi / WC Pasar Baru dan SSRD untuk Setoran Retribusi Harian Pasar Baru<br /><br />Dimana dalam tiap-tiap SSRD telah tertera besaran nilai retribusi yang disetorkan oleh UPT Pasar Baru ke Kas Daerah melalui rekening Bank Jatim dengan masing masing Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat sebanyak 5 ( lima ) rangkap dengan rincian, 4 ( empat ) rangkap untuk arsip UPT Pasar Baru dan 1 ( satu ) rangkap untuk Kantor Diskoperindag Kota Probolinggo, dimana SSRD tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyetoran ke Kas Daerah melalui rekening di Bank Jatim.<br /><br />Dalam pengisian besaran nilai Setoran Retribusi Daerah ( SSRD) yang diisi oleh saksi Umi Rofiani Binti Sanusi atas perintah Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan hasil retribusi setiap harinya yang terlihat dari Buku Harian Pasar<br /><br />Buku Harian MCK dan Buku Harian Parkir yang direkap oleh saksi Rico yang bertugas membantu Terdakwa selaku pembantu bendahara dalam membuat rekap Buku Harian Pasar, Buku Barian MCK dan Buku Harian Parkir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Buku-buku tersebut masing-masing diisi setiap pagi untuk setiap harinya yang menjadi dasar saksi Umi Rofiani Binti Sanusi mengisi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dimana buku buku tersebut diisi sebelum adanya setoran dari para petugas penarik retribusi.<br /><br />Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka nilai setoran dari para petugas penarik retribusi yang disetorkan kepada saksi Umi Rofiani Binti Sanusi tidak sama dengan nilai setoran yang tertera pada Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang diikuti oleh Saksi Umi Rofiani Binti Sanusi.<br /><br />Secara umum sesuai dengan buku harian pasar, buku harian MCK dan buku harian parkir yang telah direkap untuk tiap bulannya dapat dilihat jumlah rill penerimaan retribusi pasar setiap bulannya, dimana nilai setoran yang diterima dari petugas penarik retribusi jumlahnya tetap, sehingga penghitungan kerugian negara daat dilakukan dengan cara menjumlah uang yang diterima dari para penarik retribusi dikurangi dengan nilai yang disetorkan seperti yang tertera pada rekap buku harian pasar, buku harian MCK dan buku harian parkir.<br /><br />Kemudian jumlahnya dikurangi selisih di hari minggu yakni sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) karena pada hari minggu setoran dari para penarik berkurang sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).<br /><br />Sehingga apabila di total selisih selama bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2017 selisihnya sebesar Rp118.290.100 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetorakan hasil pemungutan retribusi tidak sesuai dengan jumlah penarikan setiap harinya, telah bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 03 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 81 yaitu “struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercaan dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”<br /><br />Dan Pasal 82 yaitu “besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81”, dan Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 71 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, Bab VIII Pasal 8, sehingga terdapat selisih antara penerimaan dan penyetoran yang mengakibatkan daerah kota Probolingo dirugikan sebesar Rp118.290.100 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus mpiah) dan selisih tersebut telah diterima Terdakwa sehingga telah menguntungkan Terdakwa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e (atau Subsidair pasal 12 huruf f atau Subsudiar Kedua, pasal 8) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Slamet Riyanto, Staf UPT Pasar Baru Probolinggo Dituntut 3.6 Thn Penjara

  BERITA KORUPSI .CO – Dalam penegakan hukum pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum tidak melihat nilai nominalny...

»

JPU KPK Hadirkan 20 Anggota DPRD Ttulungagung Sebagai Saksi dan Mengakui Terima Uang “Suap”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1366" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBAuiEklWTSjBNtNhyphenhyphen7kNG2WswZ6lNnFQeW_hrpWxx2_1cdoSXv0DmEwQDIaE0fZv19dx9jP-ojvY-70twTTnhmkxhLcx1ugagIocm9Sxv9GRRJ-nTDpzKO69oK_7owno01PTbXZHj52k/s640/IMG20200616152250.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEaTkBezH039V_E00LuYfp42OgY-FbBMgSZpwM7aoyIQxBFANS8bi28P32jGNmQHTPhkcR9O8xSvXISG1jW7VOVZ_pnzwgFLCDA-35zD9iDIzbiKE0Pbg2ew78mjKV-vZjHbQLNVCF26E/s640/IMG20200616152816.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 16 Juni 2020, JPU KPK Dodi Sukmono dan Mufti Nur Irawan, menghadirkan 20 anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 dalam sidang perkara Korupsi Suap sebesar Rp3.6 milliar sebagai uang ketok palu dan uang ketok palu Khusus untuk pembahasan / pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018<br /> <br /> Ke- 20 anggota DPRD yang dipanggil untuk hadir sebagai saksi, namun yang datang atau hadir sebanyak 18 orang, yaitu 1. Sutomo, 2. Sunarko, 3. Maicel Utomo, 4. Mashut, 5. A. Baharudin, 6. Ferdi Yuniar, 7. Gunawan, 8. Farouk , 9. Khoirul Rohim, 10. Basroni, 11. Saiful Anwar, 12. Heru Santoso, 13. Rianah, 14. Nurhamim, 15. Muti’in, 16. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C), 17. Joko tri asmoro, 18. Imam Choirudin<br /> <br /> Sedangkan 2 orang saksi lainnya tidak hadir karena sedang sakit Strok yaitu  Amang armanto. Sementara Makin, telah berpulang kepangkuan sang Ilahi.<br /> <br /> Ke- 18 saksi ini dihadirkan dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferensi di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo karena terdakwa Supriyoono berada di Rutan Mapolda Jatim Jalan A. Yani Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Sangadi, SH serta diabantu Panitra Pengganti, yang dihadiri Anwar Koto selaku Penasehat Hukum terdakwa t Supriyono <br /> <br /> Sekedar informasi. Rusman, selaku Penasehat Hukum Budi Juniarto, mantan Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana di BAPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur untuk kesketigakalinya selalu hadir mengikuti persidangan dan hal itu diakui JPU KPK yang juga memperhatikan kehadiran Rusma di ruang sidang.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, para anggota Dewan yang terhormat di Kabupaten Tulungagung ini mengakui telah menerima uang “suap” terkait pembahasan /pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018<br /> <br /> Uang yang diterima masing-masing anggota Dewan yang terhoramat ini adalah untuk pembahasan ABPD dan juga uang Pokir (Pokok-pokok pikiran), dimana uang yang diterima setiap masing-masing anggota Dewan yang terhormat ini tidak sama. Dan uang itupun sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK tetapi ada beberapa anggota Dewan yang terhormat ini belum mengembalikan seluruhnya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1366" height="269" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr1M7eVu9_uvl6_zhkJfQaUlmsUi6Og_v2lqeOvmxTaoeEq_pCxmRzKqvaDwCqmywdPuEVxamoZ3MhytGTfh53CPNOAVdMjoDN4sYFI-SRZ2prJRxBtSKIPCk8Z55X_nAmmzTe9v9XbEI/s640/IMG20200616152250.jpg" width="640" /></div> Saksi Mashut selaku Ketua Komisi A, mengakui menerima uang sebesar Rp120 juta. Menurut saksi, uang itu diterima dari Kepala Dinas Pengairan Nurkodik dan dari Sukarji selaku Kabid  di Dinas PU Kab. Tulungagung <br /> <br /> “Menerima, Rp120 juta. Dari Nurkodik Kepala Dinas Pengairan dan Sukarji Dinas PU,” kata Mashut kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPPU KPK Dodi Sukmono<br /> <br /> Keterangan saksi ini diragukan Majelis Hakim, dan terbuti. Setelah Majelis Hakim merinci uang yang diterima saksi, ternyata jumlahnya sebesar Rp145 juta. dan saksi baru mengembalikan sejumlah Rp120 juta.<br /> <br /> Yang menggelitik adalah keteraangaan saksi Micael Utomo. Utomo tidak mengaki menerima sehingga tidak mengembalikan. Karena saksi ini diragukan, Majelis Hakimpun memerintahkan  JPU KPK untuk mendalaminya lagi<br /> <br /> Saksi Heru Santoso menerima uang pembahasan APBD dan Pokir sebesar Rp75 juta dan sudah dikembalikan. Saksi Ahmad Baharudi selaku anggota Banggar menerima Rp135 juta (pembahasan APBD Rp35 juta dan Pokir Rp65 juta serta menerima uang dari Dinas PU melalui Sukarji sebesar Rp35 juta) dan uang itupun sudah dikembalikan saksi melalui Kas Daerah sebesaar Rp25 juta dan melaalui KPK Rp100 juta<br /> <br /> Muti’in menerima Rp45 juta (uang pembahasaan APBD Rp15 juta dan uang Pokir Rp40 juta) dan sudah mengembalikannya. Saksi Leman Dwi Prasetyo selaku anggota Banggar menerima Rp85 juta (uang pembahasaan APBD Rp35 juta dan uang Pokir Rp50 juta yang diterima dari Sukarji). Saksipun mengakui telah mengembalikan.<br /> <br /> Joko Tri Asmoro menerima sebesar Rp60 juta (uang pembahasaan APBD Rp30 juta dan uang Pokir Rp30 juta), saksi telah mengembalikannya. Anggota Dewan Imam Choirudin menerima Rp90 juta (uang pembahasaan APBD yang diterima saksi memalui Yuwono Rp40 juta dan uang Pokir Rp50 juta), juga sudah mengembalikan.<br /> <br /> Pengakuan saksi Basroni, menerima uang pembahasan APBD dan Pokir sebesar Rp85 juta melalui Imam Sopingi yang juga anggota Dewan, dan dari Sekwan Yuwono. Namun setelah dirinci oleh Majelis Hakim secara cermat, ternyata total yang diterima saksi adalah sebesaar Rp95 juta. Dan saksi baru mengembalikan sebesar Rp85 juta. <br /> <br /> Rianah menerima Rp120 juta (uang pembahasaan APBD Rp45 juta dan uang Pokir Rp75  juta). anggota Dewan ini baru mengembalikan sejumlah Rp35 juta.  Anggota Dewan Nurhamim  menerima Rp46 juta (uang pembahasaan APBD Rp20 juta dan uang Pokir Rp26 juta) dan sudah dikembalikan.<br /> <br /> Anggota Dewan Gunawan mengatakan tidak menerima uang pembahasan APBD. Namun saksi mengaku menerima uang dari Dinas PU sebesar Rp25 juta melalui Sukarji dan dari pegawai Dinas PU suruhan Sukarji. Uang sebesar Rp25 juta itupun menurut saksi sudah dikembalikan ke KPK<br /> <br /> Anggota Dewan Farouk menerima Rp35 juta dan sudah dikembalikan ke KPK. Anggota Dewan Khoirul Rohim menerima Rp135 juta (uang pembahasan APBD sebesar Rp35 juta melalui Sekwan, dan uang Pokir sebesar Rp100 dari Dinas PU melalui Sukarji). Uang itu menurut saksi dalah sebagai tanda terimakasih. Uang terimakasih itupun sudah dikembalikan oleh saksi<br /> <br /> Anggota Dewan Saiful Anwar menerima Rp75 juta (uang pembahasan APBD Rp30 juta dan uang Pokir Rp45 juta) dan sudah dikembalikannya. Anggota Dewan Fendi Yuniar menerima Rp85 juta (uang pembahasan APBD Rp10 juta dan uang Pokir Rp75 juta) dan sudah mengembalikannya. Sunarko menerima Rp35 juta. Anggota Dewan Sutomo juga mengakui menerima sebanyak tiga kali dalam pembahsan ABPD. Sedangkan Armanto menerima Rp20 juta dan sudah mengembalikan<br /> <br /> Keterangan para saksi ini tidak jauh beda dengan keterangan saksi lainnya yang juga anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 yang sudah dihadirkan oleh JPU KPK sebagai pada persidangan sebelumnya, diantaranya Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim (ketiganya sebagai Wakil Ketua), Imam Sopingi, Hj Susilowati, Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno<br /> <br /> Dan keterangan seluruh anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 yang sudah dihadirkan sebagai saksi dan mengakui menerima uang terkait pembahasan/pengesahan APBD dan uang pokir, juga sudah dijelaskan saksi sebelmnya yaitu Kepala BPKAD Hendri Setiawan, dan Sudigdo (Kepala Bapeda). Hendri Setiawan dan Sudigdo adalah selaku TAPD (Tim Anggaran Pemmerintah Daerah) Kabuparen Tulungagung<br /> <br /> Keterangan Sudigdo dipersidangan (21 April 2020) menjelaskan, bahwa ada permintaan pimpinan Dewan terkait Pokir untuk pembahasan APBD. <br /> <br /> Atas pengakuan para saksi selaku anggota DPRD ini, Majelis Hakim memberi batas waktu hingga pertengahan Juli 2020 untuk mengembalikan uang yang diterima masing0masing saksi. Dan juga Majelis Hakim mengingatkan, bahwa mengembalikan atau tidak, sama saja tidak menghilangkan pidananya.<br /> <br /> “Diberi batas waktu hingga pertengahan Juli 2020 untuk mengembalikannya,” kata Majelis Hakim Kusdarwanto. <br /> <br /> Kasus inipun tak jauh beda dengan kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam pembahasan dan pengesahan APBD Kota Malang TA 2015 yang menyeret 42 dari 45 jumlah anggota DPRD sebagai terpidana. <br /> <br /> Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 sebagai tersangka ? Sebab Juru bicara KPK Ali Fikri, beberapa hari lalu mengakatan kepada beritakorupsi.co, memastiakn bahwa KPK akan melakukan pengembangan untuk menetapkan tersangka baru. (Jen/Pri)

News Tipikor JPU KPK Hadirkan 20 Anggota DPRD Ttulungagung Sebagai Saksi dan Mengakui Terima Uang “Suap”

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 16 Juni 2020, JPU KPK Dodi Sukmono dan Mufti Nur Irawan, menghadirkan 20 anggota DPRD Tulungagung perio...

»

Sidang Korupsi Suap Kadis PU, Dua Anggota ULP Sidoarjo Akui Terima Uang Suap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJNDbg5ckMQZHOFtww3yonVdHRg1ZC9Fvtex8ZZRxttkLD5pJ8ZQaXyFVUE0bNPcP2GHipwvmWf8nxKXBs3pzVJATVb5rOztDS3f07sk1E1SbuqO7cGRDbgbLD1-fCDZdrJKtdUgSN7Q/s640/IMG20200615132708.jpg" width="640" /><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT0rujA5H8Xway0i68VpVVNcHR2fUjqBOYUtySfAi98H4go9djWN3b87HS68RA1qZrpwMfK_bVsidWv0BkC1rCwyFnEB3T49QSl1mLaJiMTZem8ga_HPhyphenhyphen-VCyLhBvWnSbqTagX28T57g/s640/9.jpeg" width="640" /></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Ket. Foto atas, saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty (Pokja ULP) dan foto bahwa dari kana depan adalah terdakwa Sunarti Setyaningsih (Kadis PU),</span> Judi Tetrahastoto (Kabag DPUBMSDA) dan terdakwa Sanadjitu Sangadji (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">“Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK untuk mengaudit Paket Lelang Pekerjaan APBD Kab. Sidoarjo Sejak 2017”</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Dua anggota Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) Barang/Jasa milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty dan Pujiyanto, mengakui dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, bahwa pada tahun 2019 telah menerima uang suap dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi yang masing-masing sebesar Rp30 juta melalui atasannya yaitu Sanadjihitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang didapat dan dikerjakan oleh Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi<br /><br />Pengakuan Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty dan Pujiyanto ini adalah menjawab pertanyaan dari Tim JPU KPK terkait aliran uang suap dari pengusaha Kontraktor Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi.<br /><br />Senin, 15 Juni 2020, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty dan Pujiyanto dihadirkan Tim JPU KPK yang terdiri dari Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan, Mufti Mur Irawan dan Handry Sulistiawan sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo untuk Tiga terdakwa yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK pada Selasa, 7 Januari 2020</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihsOvCZj9syC_RhhuAtC68i0_Q4w-Er5VrnprB72KR0R7y8owuFJ25VaRaO3qx0f5A2WiwfEe3TVEzaq76-mZuACiQ3uDsgX3kNUu2IHMXS10S5Z20o-ghwGDHHYEoOZIWQe67OU-PZcQ/s640/IMG20200615132824+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty dan Pujiyanto</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Candra adalah mendengarkan keterangan saksi di dihapan Majelis Hakim yang di Ketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP), sementara Ketiga terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /><br />Terseretnya Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto serta Sanadjitu Sangadji kelingkaran hitam kasus Korupsi, bermula pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat tim penyidik KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo pada saat berda di  di Pendopo Kabupaten Sidoarjo bersama 2 pengsaha Kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi serta mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta. Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” proyek APBD yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu.<br /><br />Kemudian penyidik KPK menetapkan 6 tersangka, yang terdiri dari 2 orang selaku pemberi suap yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi, dan 4 orang selaku penerima suap, yakni Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Sedangkan Ibnu Gofur dan M. Totok sudah divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu, dan telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, saat Ibun Gofur dan M. Totok Sumedi diadili, bahwa total uang suap sebesar Rp1.675.000.000 terkait proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000. Ini masih 1 proyek pekrjaan saja.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1161" data-original-width="1600" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJVXoCV552yut6mZ7Hc8EWHK0L8vs8ek2LrMj-a41QpjEtFQM6_o1xtQ9RR93C2OeFXWygAhckPewpORXOE_B7r4fha3ReQyG0uhqUAjYv8vHV9wtNrS2m1Zh4nNIcvtSnWgHut4gTbwU/s640/IMG20200615153051_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo)</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Uang suap sebesar Rp1.675.000.000 ini dabgi-bagi, yaitu Buapti Saiful Ilah mendapat sebanyak Rp550 juta dan Sunarti Setyaningsih sejumlah Rp225 juta. Sedangkan sisanya untuk Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) serta Pejabat Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) Barang dan Jasa Sidoarjo, diantaranya Muhammad Bayu Setokharisma, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty, Pujiyanto, Denny Indra Lesmana dan Wahyudi<br /><br />Lalu apakah hanya ke- 6 terdakwa ini yang diadili ? Bisa jadi “ada tersangka” baru, diantaranya Gagah Eko Wibowo, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Entu selaku kontraktor serta Pejabat Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) Barang dan Jasa Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo, diantaranya M. Bayu Setokharisma, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtarsty, Pujiyanto, Denny Indra Lesmana, Eko Wahyudi dan Yugo Adhi Wibowo<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan maupun fakta persidangan sebelumnya pada saat Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi diadili terungkap, bahwa uang suap dari para pengusaha kontraktor ini juga dinikamati oleh pejabat Pokja ULP.<br /><br />Dan pada tanggal 7 Januari 2020 pada siang harinya, M. Totok Sumedi memberikan uang sebesar Rp40 juta kepada Judi Tetra di Kantor DPU BM Sidoarjo, dan pada sore harinya, Ibnu Ghofur, Totok Sumedi dan Iwan Setiawan menemui Saiful Ilah di Pendopo Sidoarjo dengan membawa uang sebesar Rp350 juta<br /><br />Dan untuk terdakwa Saiful Ilah, bisa jadi akan ada perkara lain, namun belum jelas entah perkara apa yang akan menyeret Abah Ipul ini. Hal ini disampaikan JPU KPK kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Bisa jadi, kita lihat nanti. Dan tak menutup Kemungkinan ada perkara lain untuk terdakwa Saiful Ilah,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, pada persidangan, Rabu, 3 Juni 2020.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM2wggYp1AkX6BA6jL89hPwSvUq8_3xwK8BWJiGGFCNDoTK6qfmXP4mg5CciJXUPW35XA0xQl4HK6kXa4ozBdt95jkOdYZ6dSj4D2v-MD0CvfhnATomsQ2rzwTRLV8dwPn_TpvwlOUWnE/s640/7..jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Ibnu Gofur (foto atas kiri) dan  M. Totok Semedi</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kasus yang menyeret Sunarti selaku Kepala Dinas PU Kab. Sidoarjo bukanlah yang pertamakalinya di Jawa Timur. Sebab beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang diseret KPK untuk diadili di Pengadilan Tipikor karena menerima uang suap fee proyek, beberapa diantanranya juga menyeret Kepala Dinas PU atau Kepala Dinas lainnya maupun  pejabat ULP.<br /><br />Diantaranya Kasus Korupsi Suap Wali Kota Batu bersama Pejabat ULP, Kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung bersama Kepala Dinas PU, Kasus Korupsi Suap Wali Kota Blitar bersama Kepala Dinas PU, Kasus Korupsi Suap Wali Kota Mojokerto bersama Kepala Dinas PU, Kasus Korupsi Suap Wali Kota Malang bersama Kepala Dinas PU dan Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto bersama Kepala Dinas PU,  Kasus Korupsi Suap Bupati Jombang bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kasus Korupsi Suap Bupati Nganju bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kasus Korupsi Suap Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 4 dari 9 Kepala Dinas <br /><br />Sementara Kepala Dinas PU Surabaya, Ir. Erna, hanya sebagai saksi dalam perkara Korupsi pembebasan lahan warga untuk Proyek Merr II C tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp12 milliar.<br /><br />Saat itu, Ir. Erna selaku Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Cipta Karya adalah Panitia Pembebasan Tanah (P2T), sementara Ketua P2T adalah Sekda. <br /><br />Sayangnya, kasus ini hanya menyeret Satgas (Satuan Tugas) dan warga selaku pemilik lahan, sementara Panitia P2T yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, tak satupun yang terseret. Karena yang menangani kasus itu adalah Kejaksaan Negeri Surabaya, bukan KPK<br /><br />Semenara dalam persidangan (Senin, 15 Juni 2020) dihadapan Majelis Hakim, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty mengatakan, menerima uang sebesar Rp30 juta terkait proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />“Ya, saya terima tiga puluh juta,” jawab Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Andhi Kurniawan.<br /><br />Saat JPU KPK Andhi Kurniawan menanyakan lebih lanjut terhadap saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty terkait uang yang diterima saksi, saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty mengatakan “Ya”. Bahkan saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty mengatakan, bahwa pembagian uang itu adalah sama rata<br /><br />“Ya, sama rata. Masing-masing tiga puluh juta. Saya, Pujiyanto, Bayu (Muhammad Bayu Setokharisma), Denny (Denny Indra Lesmana) dan Wahyudi. Sisa sepuluh juta kita simpan untu keperluan lain,” jawan saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty<br /><br />Keterangan saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty tidak jauh beda dengan keterangan saksi Pujiyanto, yang juga menerima uang sebesar Rp30 juta.<br /><br />Setelah mendengarkan keterangan kedua saksi, anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana meminta Jaksa KPK untuk melakukan audit Paket Lelang Pekerjaan APBD Kab. Sidoarjo Sejak 2017.<br /><br />“Silahkan Jaksa untuk melakukan audit Paket Lelang Pekerjaan APBD Kab. Sidoarjo Sejak 2017,” perintah anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana<br /><br />Keterangan kedua saksi ini, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Fuad Abdullah, M. Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo yang juga Tim Pokja ULP saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi, pada persidangan yang berlangsung, Senin, 6 April 2020</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaDBg_uAxRVyXcKn5CbPi1XoA6cRY6lN5fP5Wvuw3MXGMQaClkjhMxG_PB-VxS2WJauVHBpzRYw35G-h_bGX84AYV8j7otnwydYofsNaPax0PuioTcTREjxKUSaXaXrbbK_9kKrCP4cCE/s640/Foto+saksi+dari+kana%252C+Gagah+Eko+Wibowo+%2528swasta%2529+dan+Fuad+Abdillah%252C+M.+Bayu+Sitokharisma+dan+Muhammad+Yugo+Adhi+Prabowo%252C+ketiganya+Tim+Pokja+ULP.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Foto saksi dari kana, Gagah Eko Wibowo (swasta) dan Fuad Abdillah, M. Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo, ketiganya Tim Pokja ULP</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim saat itu, saksi Muhammad Yugo Adhi Prabowo mengatakan, bahwa uang sebesaar Rp190 juta diterima dari M. Totok Sumedi dan kemudian diserahkan ke M. Bayu Sitokharisma. Dan hal itupun diakui oleh Bayu Sitokharisma.<br /><br />“Tas, saya terima dari Totok, dugaan saya uang. Saya kasihkan ke Bayu. Saya terima tiga puluh juta,” kata Muhammad Yugo Adhi Prabowo kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Menurut Bayu Sitokharisma, bahwa itu dibagi-bagi dengan dengan rekannya di ULP termasuk Muhammad Yugo Adhi Prabowo yang masing-masing sebesar Rp30 juta.  <br /><br />“Ya, dibagi masing-masing tiga puluh juta. Sisanya sepuluh juta dimasukan ke kas,” kata Bayu Sitokharisma<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalm surat dakwaan JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 821.2/178/438.6.4/2019 tanggal 10 Mei 2019 bersama-sama dengan SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI (masing-masing diajukan dalam penuntutan berkas terpisah/splitzing)<br /><br />Pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoaijo. di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokeito dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya<br /><br />Atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian ;<br /><br />1. Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH menerima uang sebesar Rp225.000.000 dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK;<br />2. SAIFUL ILAH sebesar Rp550.000.000 dari IBNU GOPUR;<br />3. JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp360.000.000 dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan GAGAH EKO WIBOWO;<br />4. SANADJIHITU SANGADJI menerima uang sebesar Rp300.000.000 dari IBNU GOPUR<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH maupun SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO2MMjaMHNODIoIzUmOlXrnP5Hf0nJmqyEO98nIrvsNi4owhyphenhyphenWKRMwRqEme4GsEC5jXfhRkjfQROHnZUb4HO27fKlwyFF3iaaRFGxkvzSi6e_4ees_2IE0f1PpbIbQzDRPJWI2CuPJVpU/s640/IMG20200615132654.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /><br />Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /><br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzBjNY4hhyR9T-8mxoqHakcuV7WGa7ufXUt_rgsxOvshwylNQ_Sw38Qd14XBmxpoQMhxWMzAiV3p1ZLhV1j1j2dZ-kiDRyL8-Y9r0U1GHptOzqo_iJ-UCr7D0UvjzBY47ExWjipWTgYRE/s640/IMG20200615152530.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /><br />Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhevByvPn56ngW2T8_qLq9Fsd39PfZ80RroP72fHnTd-FBbSAbPzCJcZRGNtdYkBL3t1gpxyO7wTC4Q2ybMza8Ea6a-1tWq7cqhpnUI_L5q0woQzMt3HkLriHpWlaWJrWRXD4j4IYF7Xlw/s640/IMG20200615133753.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><br />Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /><br />Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie2n71H7VZdKBdwnkLAD1CfsCNGT60fZgQ2IdIeIiXYxuP5cFYD6iiaKoXrUCZ_EYjguiNWrf37Te83OB_IWqS9U6SKnTe7YXS-8SKWEao16JiAYQrdc4aP1Sm-40VBi-7hdy0sfzPcR4/s640/IMG20200615132630.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2r8-Ub5k7Fq67-D-w74POlc2w_f_BI4-K9vs72rjbtFLS4xOqYDQEX5kPfqjRyqfHQvjPuIEnc7jNB8eScE0JxKk49Ur8Q8_kiJ0VeZCOLkltsYJsiiVs1IlcbMvnH-28r63xdhTNkrk/s640/3..jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzoOAe6rHA5A9sNll2kPhabzskbz5OPBw_6nsiNPU2EEs1v9m20lAvscm1e2RVz9XRzEg6zuZFOIrKCLSwji6rMaRVZRB5CwHGQjGydc25x8CnF0GIvNZZt4lustgtffDKtm3fKh2Hx8M/s640/8.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; <br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa (SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI) merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Kadis PU, Dua Anggota ULP Sidoarjo Akui Terima Uang Suap

 Ket. Foto atas, saksi Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty (Pokja ULP) dan foto bahwa dari kana depan adalah terdakwa Sunarti Setyaningsih (...

»