“Doa” Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Tak Terkabul

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="1000" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnhLO27RVToz3520u-HYDThrJn0L8419zJUq3Y8FdxUWPRwUxLk_aIPV8063ozj7iaUn3vjf0ITEVOyESowvtqRXn0nUD1740OfxoKOJOCxZRDXNoeoiQ_0CZ2OnuNla13wsTbtq233ok/s1600/Terdakwa+Saiful+Ilah.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">#Terdakwa Saiful Ilah sakit Gigi, Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk diperbolehkan berobat#</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Ddoa tidak selalu terkabul, cita-cita tidak selalu tercapai dan keingnanpun tidak selalu terujud”. <br /><br />Kalimat diatas, barangkali yang dialami Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2016 dan 2016 – 2021, yang saat ini duduk sebagai pesakitan di Kursi Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tanggal 3 Juni 2020 sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 karena keberatann atau Eksepsi terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya atas surat dakwaan JPU KPK ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 15 Juni 2020.<br /><br />Saiful Ilah, tak terima atau kebertan didakwa sebagai terdakwa Korupsi penerima suap dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi, saat JPU KPK membacakan surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu, 3 Juni 2020<br /><br />Karena tak terima di didakwa sebagai terdakwa Korupsi, Saiful Ilah lalu “Berdoa” alias menyampaikan Eksepsi atau keberatannya kepada Majelis Hakim melalui Penasehat Hukumnya yang terdiri dari 2 Tim, yaitu Samsul Huda dkk dari Jakrta dan A. Riyadh, M. Samsul, Hidayat, M. Alwi dan Fahri dari Surabaya<br /><br />Eksepsi atau keberatan terdakwa disampaikan dalam persidangan yang berlangsung pada Senin, 08 Juni 2020. Dalam “Doa” alias Eksepsi atau keberatan yang disampaikan Tim Penasehat Hukum terdakwa kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas, tidak cermat. Selain itu, juga menyebutkan bahwa terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo tidak mengetahui, kalau Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi membawa uang sebesar Rp350 juta saat menemui Bupati Saiful Ilah di Pendopo pada Selasa, 7 Januari 2020.<br /><br />Keberatan atau Ekepsi yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa inipun ditolak  dengan tegas oleh JPU KPK. JPU KPK mengatakan, bahwa Ekepsi Penasehat Hukum terdakwa adalah mengada-ngada dan sengaja menarik ke hal lain.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="343" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz46Tf_aSiFhuJKEth9cwD_uarofxWIm8SEpAE0NCWnXXsZhJkUmdGQL13PtySitSaMpXJKC4bouPioCBxmS68Tv63SF-l2C_sU-VfMa4zp_VFtsdvTdFmLwRjAKC30H7ePGcJ_8PGyvI/s1600/IMG_20200611_235724.jpg" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;">  Penolakan tegas ini, disampaikan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim melalui surat tanggapan yang dibacakan Tim JPU KPK yang terdiri dari Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan, Mufti Mur Irawan dan Handry Sulistiawan, pada Senin, 15 Juni 2020.<br /><br />Tim JPU KPK dengan tegas dan jelas mengatakan, bahwa dalam surat dakwaan menyebutkan nama lengkap terdakwa, jabatan, perbuatan hukum dan waktu serta tempat dimana terdakwa melakukannya bersama-sama (dengan Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji)<br /><br />Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH menampung Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa maupun tanggapan dari Tim JPU KPK<br /><br />Pada Senin, 15 Juni 2020, beberapa jam setelah Tim JPU KPK menyampaikan tanggapannya, Majelis Hakim membacakan hasilnya dalam Putusan Sela. <br /><br />Dalam putusannya dengan tegas Majelis Hakim mengatakan, menolak keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim adalah, bahwa dalam surat dakwaan sudah menyebutkan dengan jelas tentang identitas, jabatan dan perbuatan terdakwa.<br /><br />Selain itu, Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa KPK adalah penyidik yang sah menurut hukum. Dan juga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk membukikannya dalam persidangan.<br /><br />“Menolak keberatan penasehat hukum terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana<br /><br />Kemudian JPU KPK meminta waktu sepekan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan.<br /><br />“Kami minta waktu seminggu untuk menghairkan saksi,” kata JPU KPK Arif Suhermanto.<br /><br />Sebelum Majelis Hakim menutup dan menunda persidangan, Tim Penasehat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diperbolehkan berobat karena terdakwa Saiful Ilah sakit Gigi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrgUK3ZJRd_buX_cJ4mK_NOyGRtMWduBPRdWNmWhqbHEhwQBoN4fZm93KgQnQuRYymNFI95QnSPmSvs3bP_6LwpnnfUVgo6wXWAv9_rApCqNYTrKU41E7LuZXqZmkhHEBOUWVGYUa-akY/s640/IMG20200615152846.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Penasehat Hukum terdakwa agar mengikuti prsosedur dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Polda Jawa Timur tempat terdakwa menginap termasuk surat dokter dari Rutan, mengingat situasi saat ini bahwa Indonesia dalam Pandemi Corona Virus Disease (Cocid-19).<br /><br />Lalu bepara saksi yang akan dihadirkan JPU KPK pada persidangan pekana depan? JPU KPK Arif Suhermanto belum dapat menyebutkan karena harus berkordinasi terlebih dahulu.<br /><br />“Kita belum tahu berapa, karena harus berkordinasi dulu,” jawab JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co<br /><br />Sementara salah seorang dari Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Joko Cahyono mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim sangat baik dan tegas, karena Majelis Hakim mengatakan akan membebaskan terdakwa kalau tidak terbukti, dan akan menghukum kalau bersalah.<br /><br />“Pusan Hakim tadi baik dan tegas. Hakim mengatakkan akan membebaskan terdakwa kalau tidak bersalah,” kata Joko sesuai persidangan.<br /><br />Ada yang menggelitik dari keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan, bahwa terdakwa Saiful Ilah tidak mengetahui kalau Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi membawa uang sebesar Rp350 juta. <br /><br />Aneh memang. Bila seorang Kepala Daerah tidak mengetahui apa yang dibawa si pengusaha yang juga kenalannya saat datang menerima di Pendopo Kabupaten. Logikanya, uang sebanyak Rp350 juta, bukanlah uang sedikit yang bisa dimasukan ke dalam dompet atau saku celana maupun saku kemeja kedua pengusaha itu.<br /><br />“Andai saja uang sebesar Rp350 juta itu dibelikan jajan pasar, bisa jadi masyarakat se Kabupaten Sidoarjo dapat mencicipinya.”</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiyuqXCaI7HucH5p2zqAWOK3N9bMb7SEC8DAoSw0Pyif4bInBdTTxil3e8CF59XBqqx1omG-BQQHSZtKz7B5reNRgJF0A2knX6OCNhFROvy9esLY31feJl1WXg2YshxWjDQ1rM1m-PUZs/s1600/3.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiyuqXCaI7HucH5p2zqAWOK3N9bMb7SEC8DAoSw0Pyif4bInBdTTxil3e8CF59XBqqx1omG-BQQHSZtKz7B5reNRgJF0A2knX6OCNhFROvy9esLY31feJl1WXg2YshxWjDQ1rM1m-PUZs/s1600/3.jpeg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terseretnya Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo kelingkaran hitam kasus Korupsi, bermula pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat tim penyidik KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo pada saat berda di  di Pendopo Kabupaten Sidoarjo bersama 2 pengsaha Kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi serta mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta. Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” proyek APBD yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Kemudian penyidik KPK menetapkan 6 tersangka, yang terdiri dari 2 orang selaku pemberi suap yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi, dan 4 orang selaku penerima suap, yakni Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Ibnu Gofur dan M. Totok sudah divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu, dan telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, saat Ibun Gofur dan M. Totok Sumedi diadili, bahwa total uang suap sebesar Rp1.675.000.000 terkait proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000. Ini masih 1 proyek pekrjaan saja.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Uang suap sebesar Rp1.675.000.000 ini dabgi-bagi, yaitu Buapti Saiful Ilah mendapat sebanyak Rp550 juta dan Sunarti Setyaningsih sejumlah Rp225 juta. Sedangkan sisanya untuk Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) serta Pejabat Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) Barang dan Jasa Sidoarjo, diantaranya Muhammad Bayu Setokharisma, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty, Pujiyanto, Denny Indra Lesmana dan Wahyudi </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi71HG6pHmmlExfg98R4-PPhA8vLXlAEQ2YtwJbTRCmm9fdwe2B3zrGEm6lIuzSkSfDXBT2J_vHNbmOCn-t3nKeeuuyfbMhCK8U9SGS7s7F32fE8ZHv9zl1t3-qC_ACK3onxJiZr9l60Ko/s640/7.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Apakah hanya ke- 6 terdakwa ini yang diadili ? Bisa jadi “ada tersangka” baru, diantaranya Gagah Eko Wibowo, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Entu selaku kontraktor serta Pejabat Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) Barang dan Jasa Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo, diantaranya M. Bayu Setokharisma, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtarsty, Pujiyanto, Denny Indra Lesmana, Eko Wahyudi dan Yugo Adhi Wibowo<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan maupun fakta persidangan sebelumnya pada saat Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi diadili terungkap, bahwa uang suap dari para pengusaha kontraktor ini juga dinikamati oleh pejabat Pokja ULP. <br /><br />Dan pada tanggal 7 Januari 2020 pada siang harinya, M. Totok Sumedi memberikan uang sebesar Rp40 juta kepada Judi Tetra di Kantor DPU BM Sidoarjo, dan pada sore harinya, Ibnu Ghofur, Totok Sumedi dan Iwan Setiawan menemui Saiful Ilah di Pendopo Sidoarjo dengan membawa uang sebesar Rp350 juta<br /><br />Dan untuk terdakwa Saiful Ilah, bisa jadi akan ada perkara lain, namun belum jelas entah perkara apa yang akan menyeret Abah Ipul ini. Hal ini disampaikan JPU KPK kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Bisa jadi, kita lihat nanti. Dan tak menutup Kemungkinan ada perkara lain untuk terdakwa Saiful Ilah,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, pada persidangan, Rabu, 3 Juni 2020.<br /><br />Apa yang dikatakan JPU KPK Arif Suhermanto ini bisa jadi, karena dalam surat Eksepsi terdakwa terungkap adanya Sprindik (Surat Perintah Penyidikan.red) untuk terdakwa, namun tidak dijelaskan dalam perkara apa.<br /><br />Selain itu, mengingat beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili karena perkara Korupsi Suap tangkap tangan maupun dari hasil penyidikan KPK membeberkan tentang perbuatan si terdakwa sejak menjabat selaku kepala Daerah, seperti besarnya dana kampanye dan dari siapa saja dana kampanye itu diperoleh serta dari siapa saja uang suap atau gratifikasi diterima maupun kemana saja uang itu mengalir <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK menjelaskan, pada tahun 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAWzPNfVyWyA8V9xG5pwxyKxnIAbHPZ5hDnQ0HP6xHxD4gDiA8VGGiKB9NThzaF1Bd00Ly1NAUWp4f86naWjngcUb0qNKRM4D9UwEDWkEVvhtoTKrbfc7bdnIIo8OlW0zSjS2qv4jd-oU/s1600/IMG2020042411585.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAWzPNfVyWyA8V9xG5pwxyKxnIAbHPZ5hDnQ0HP6xHxD4gDiA8VGGiKB9NThzaF1Bd00Ly1NAUWp4f86naWjngcUb0qNKRM4D9UwEDWkEVvhtoTKrbfc7bdnIIo8OlW0zSjS2qv4jd-oU/s640/IMG2020042411585.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto. Sidang terdakwa/Terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedia beberapa minngu lalu</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /><br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />Pada bulan September 2019, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas Bupati<br /><br />Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo sejumlah Rp25 juta.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5HhHhVlz5Wk0OP3PYuXLvAxdPqGYJ2SRlij_U7F8ofGfykYdshmxc2y8b2P1vonudTLSE-hXEDwMiOxydkk8tahTJahpjsq9KfVlqGJJA9D1DRyQUFLfCtEVypTDfPoU71CHNPJrBolc/s640/IMG20200424114719.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /><br />Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigsy9wO8lm121YN-GjpFDs6TA8GKY4kO316dtsKSew3ThtlrQSGEydjyxKVp0djauamnRpsEzV5XGCxbndvsnOQSC6rSCDpmSzSIcJqIef_oVIOd9-dxZVJqex6zoJn2GJLuggiko0IMI/s640/Foto+saksi+dari+kana%252C+Gagah+Eko+Wibowo+%2528swasta%2529+dan+Fuad+Abdillah%252C+M.+Bayu+Sitokharisma+dan+Muhammad+Yugo+Adhi+Prabowo%252C+ketiganya+Tim+Pokja+ULP.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saksi dari kana, Gagah Eko Wibowo (swasta) dan Fuad Abdillah, M. Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo, ketiganya Tim Pokja ULP</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><br />Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /><br />Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /><br />Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="489" data-original-width="920" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-V-13Wwx2UWzcAOuN1kaVE-xOEH_oV4sPrBnOfAWaXg8UGasML3kQBG8M-BWD0m1Zba-rmjEhZrfOoa-oewycjwW0PO0OtxEu2LjOz9gMt_9FS8VpTNi7VaTUMYZ3kpojXG8rxAD8lGA/s640/IMG20200615152430_1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8XShbQXIYJGWBR2Y3BSyCixC849lke8K2FqMg7wAlhact-v2S9_cILOQWxnyHMrmRfdkLb9PFrx-LGMvoWkmXWEc_aRZ5-HrXvYonkxsyQb8DWryFuLnnlHSMXJPCV99Cistbo_AduM8/s640/IMG20200615152846.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1161" data-original-width="1600" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-2moPpj3sPr_PClHfMSppE5KIkKPFwOCD_diqDTHvDZfHlbCIEO4HNvX23yGRT60bTLMOeupf87G6u8Cl6myMrTV1O5hgyjw-QFKDaQaCFYnWO39siwVKeY22lmqoTISb9zrr68JRmcg/s640/IMG20200615153051_1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT-_cajM9xGmGD_1lKurcjWfIjSAZ1g5AcLSUCDKHePr-fy0BBcWJ1WzgYC2DpJIMo9ivZnN4P8GUUmXo_Ev00QSEXF6_PxKYaZcn4VxhuZnGkhmzI4B6Hs4aRcV41bWAK5xFt7OxTMH4/s640/IMG20200615152522.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; <br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, tidak terima sehingga akan mengajukan keberatan atau Pledoi dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dineri wakti sepekan. Dan permohonan itupun dikabulkan Ketua Majelis Hakim. (Jen)</div>

News Tipikor “Doa” Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Tak Terkabul

#Terdakwa Saiful Ilah sakit Gigi, Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk diperbolehkan berobat# BERITA KORUPSI .CO...

»

Tertipu Broker Eksternal, Budi Said Malah Gugat PT Antam Jakarta di PN Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp5ASzCY7kb3fovjNn9r6BFV_yAuk9HIeJ6hoU3a1hQgiqRznTe-IKIWq7s2eSWzrddgRezKfRd_txXaPluD4w0fUgOLncuVytMOIw_62UpyD-e_6batkmpQYYZyDaqzLri1IynZrhF74/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="447" data-original-width="1000" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp5ASzCY7kb3fovjNn9r6BFV_yAuk9HIeJ6hoU3a1hQgiqRznTe-IKIWq7s2eSWzrddgRezKfRd_txXaPluD4w0fUgOLncuVytMOIw_62UpyD-e_6batkmpQYYZyDaqzLri1IynZrhF74/s640/a.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-small;">      </span><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 10 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Martin Ginting, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Dr Johani Mehamoni dan Dwi Winarko, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Budi Said selaku penggugat, dengan agenda jawaban dari pihak tergugat<br /><br />Yang digugat Budi Sait adalah PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV, dan Eksi Anggraeni selaku tergugat V.<br /><br />Ada yang menjadi pertanyaan tentang tergugat V yaitu Aksi Anggaraeni. Sebab Eksi Anggraeni bukanlah pihak dari PT Antam, namun mengaku sebagai broker PT Antam. Sementara Eksi Anggraeni (tergugat V), Ahmad Purwanto (tergugat IV), Misdianto (tergugat III) dan Endang Kumoro (tergugat II) sudaah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya pada taahun lalu. <br /><br />Selain itu, Budi Said juga menggugat Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 sebagai Turut Tergugat I, YP turut tergugat II, AH turut tergugat III, NP turut tergugat IV, YH turut tergugat V, NS turut tergugat VI dan PT INJ (Perusahaan Outsourcing MI sebagai turut tergugat VII. <br /><br />Anehnya, perusahaan yang digugat Budi Sait di PN Surabaya adala berkedudukan di Jakarta, kecuali perempuan yang mengaku-ngaku sebagai broker eksternal PT Antam, yakni Eksi Anggraeni selaku warga Surabaya.<br /><br />Hal itu disampaikan Mohammad Mukhlas, selaku Kuasa Hukum PT Antam saat ditemui seusai <br />persidanga di PN Surabaya, Rabu, 10 Juni 2020<br /><br />"Gugatan ini salah alamat. Dari semua tergugat Satu dan seterusnya, juga para pihak yang turut tergugat, semuanya berkedudukan di Jakarta. Kecuali, perempuan yang mengaku-ngaku sebagai karyawan PT Antam Tbk, dan sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Sedangkan BELM, bukan badan hukum, hanya kepanjangan tangan dari PT Antam pusat saja.” ujar Mohammad Mukhlas, salah seorang Kuasa Hukum PT Antam <br /><br />Muhammad Fauzi, yang juga Kuasa Hukuk PT Antam menambahkan, bahwa PT Antam Tbk, memiliki 15 Butik Emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager yang berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin oleh kepala butik.  <br /><br />"Di Surabaya, ada dua butik. Yang bermasalah hanya yang di Butik Surabaya 01, yang   Kepala Butiknya adalah Endang Kumoro dengan dibantu satu  staf yaitu Ahmad Purwanto dan satu pegawai outsourcing, serta penjaga brankas yakni Misdianto. Mereka semua sudah divonis pidana oleh Hakim PN Surabaya.” Kata Muhammad Fauzi<br /><br />Selama ini, lanjut Mohammad Fauzi, SH, SOP atau Standard Operating Procedure pembelian emas PT Antam adalah, cash and carry, tidak ada diskon besar, karena harga emas mengikuti standar tertentu. Jadi tidak ada policy broker/perantara, karena Antam adalah perusahaan publik di bawah kemetrian BUMN.  <br /><br />“Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service, pembeli harus lebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila mana barang yang diinginkan ada di stok, melakukan pembayaran, dan langsung emas diserahkan, pembeli menandatangani faktur,” ujarnya<br /><br />Mohammad Fauzi menjelaskan, sedangkan untuk pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, dan melakukan transfer ke rekening PT Antam, dan diverivikasi, barang akan disiapkan oleh pabrik Pulo Gadung. Ketika barang siap langsung dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, staf butik akan mengklik “mutasi” berarti Antam pusat mengetahui bahwa transaksi sudah clear.” <br /><br />Kasus gugatan Budi Sait ini bermula pada bulan November 2019, karena ada yang tidak balance antara dana yang masuk di rekening PT Antam, dengan stok yang tersedia di Butik Surabaya 01.   <br /><br />Karena dalam data, emas yang sudah dikeluarkan oleh Pulogadung Jakarta, sudah sesuai dengan dana yang masuk, akan tetapi Butik Surabaya 01 masih meminta pengiriman emas dengan alasan stok habis.<br /><br />"Karena kejanggalan tersebut maka tim dari Jakarta dipimpin oleh Manager Retail melakukan audit ke Surabaya, dan menghentikan transaksi. Setelah audit diketahui terdapat kehilangan emas antam sebesar 152,800 kg atau sekitar Rp 92 milyar," ungkap Mohammad Mukhlas  kemudian. <br /><br />Mendapati ada kehilangan tersebut, maka Antam segera membuat laporan polisi No. LP/B/1620/XII/2018/BARESKRIM tanggal 14 Desember 2018 di Mabes POLRI, atas dugaan tindak pidana penipuan, perbuatan curang, penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 374 KUHP terkait penjualan barang berupa logam mulia milik PT. ANTAM antara bulan April sampai dengan  Desember 2018<br /><br />Karena ada dugaan melibatkan staf, maka Antam membuat laporan lagi pada  tanggal 29 Januari 2019 atas dugaan tindak pidana korupsi. Karena Manajemen Antam menginginkan birokrasi yang bersih dari korupsi, maka siapapun yang terlibat supaya diproses sebagaimana mestinya. <br /><br />Bukan hanya itu, ketika kemudian didapati Surat Keterangan palsu yang menggunakan kop Antam dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, maka PT Antam membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/0660/VII/2019/Bareskrim tanggal 23 Juli 2019, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 KUHP.<br /><br />Sejak penghentian transaksi, maka muncul beberapa pembeli yang melalui Eksi (EA) atau sebagai funder, dan yang terbesar adalah Budi Said, yang membuat Laporan Polisi di Polda Jatim tanggal 20 Januari 2019. Dan sudah divonis oleh Hakim PN Surabaya pada Desember 2019, yaitu EA, EK (kepala butik), AP (staf) dan 4. MI (peg. Outsourcing).<br /><br />Mengutip keterangan Saksi Budi Said dalam putusan No 2658/PID.B/2019/PN.SBY menerangkan, “Bahwa saksi berminat membeli karena pada awal bulan Maret 2018 teman istri saksi, yang waktu itu menyampaikan kalau temannya yang kerja di Antam memberitahu adanya penjualan emas di Antam dengan harga diskon/lebih murah dari harga pasaran”.<br /><br />Sehingga membuat saksi tertarik dan meminta datang ke Antam untuk ditemukan dengan teman  tersebut, awalnya saksi tidak percaya, tapi karena teman itu meyakinkan sudah melakukannya, maksudnya sudah pernah beli dan benar terbukti ada diskon.<br /><br />Baru setelah dipertemukan dan dikenalkan kepada Eksi Anggraeni yang saat itu mengaku marketing PT Antam, lalu dikenalkan dengan EK selaku Kepala butik dan MI staf, barulah ia percaya. <br /><br />Selain itu, Budi Said mengakui memberikan fee kepada Eksi dengan perjanjian komisi Rp10.000.000 per kilogram dari emas batangan Antam yang dibeli, sehingga keseluruhan komisi yang sudah diterima Eksi dari Budi Said adalah sebesar Rp57.120.000.000,  dan insentif penjualan sebesar Rp34.972.000.000,-….dst.” Dan EK yang mengurus segala administrasi pembelian emas.<br /><br />Belakangan diketahui, bahwa pemberian komisi dan insentif yang jumlahnya sangat besar tersebut hampir setara dengan nilai kehilangan emas PT Antam Tbk sejumlah 152,8 kg,  yang senilai dengan Rp92.000.000.000, sementara jumlah fee dan insentif yang diberikan oleh Budi Said kepada Eksi yakni Rp92.092.000.000. <br /><br />Kemudian, kepada PT Antam, Eksi telah menyatakan bertanggung jawab atas kehilangan tersebut dan memberikan cek senilai Rp 93 Milyar ke PT Antam sebagai pengganti, yang ternyata cek kosong. Sehingga Antam juga membuat Laporan tersendiri terkait cek kosong ini, juga di Mabes Polri.<br /><br />Dalam keterangan Eksi Anggraeni (TV) dalam Putusan No 2658/Pid.B/2019/PN.Sby menerangkan sebagai berikut: “Bahwa sehubungan dengan surat keterangan yang tertanggal 06 November dan 16 November 2018, mengenai emas dengan harga khusus, Eksi ditelepon Budi Said untuk meminta surat keterangan dengan alasan untuk menaikkan limit Bank BCA. Sehingga ada indikasi surat tersebut hanyalah akal-akalan agar T1 memiliki sisa kewajiban untuk menyerahkan emas sejumlah 1.136 kg.”<br /><br />Jadi, dari keseluruhan dana yang ditransfer oleh Budi Said, PT Antam telah menyerahkan emas sebesar yang dibayarkan sesuai harga, karena harga emas Antam selalu di update di website dan siapapun bisa membukanya. <br /><br />Oleh karenanya, dengan diakuinya emas sejumlah 5.935 kg telah diterima oleh Penggugat hal tersebut membuktikan bahwa PT Antam telah menyelesaikan kewajibannya selaku penjual dengan menyerahkan (levering) emas kepada Penggugat (selaku pembeli) sejumlah 5.935,296 kg sesuai dengan harga pembelian resmi sejumlah Rp 3.595.311.290.500,-. <br />Jadi, tegas Muhammad Fauzi, SH, apabila yang ditargetkan Budi Said adalah selisih emas berdasarkan diskon yang dijanjikan oleh Eksi <br /><br />"Semestinya gugatan tersebut dialamatkan ke Eksi Anggraeni, dan bukan Antam Tbk, apalagi sudah diakui sendiri oleh Budi Said, bahwa dirinya telah menerima emas sesuai dengan dana yang ditransfer," tutup Muhammad Fauzi, SH. (Tim)</div>

News Perdata Tertipu Broker Eksternal, Budi Said Malah Gugat PT Antam Jakarta di PN Surabaya

      BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 10 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Martin Ginting, dengan dibant...

»

Jubir KPK Ali Fikri : KPK Memastikan Akan Melakukan Pengembangan Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSuG1sHkrSiOaJqOd8TYqamlgHwATciv8fL_Cw5BZ_l9K9ca3xG_Q5qo9eB7QK-P8EosHk25vwQjt8FKbtta-NAeGWEeHcoFS59nOIGBEUUHPC0UdhTVJIjyiY0ititZvMQvoAMq_13EI/s640/Supriyono+..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Periode 2014 - 2019</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis di dalam surat tuntutannya. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Jumat, 12 Juni 2020<br /><br />Hal itu disampaikan Ali Fikri selaku Juru Bicara (Jubir) Komisi Pembertansan Korupsi (KPK) menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait informasi yang diperoleh bahwa nama “Budi Juniarto, apakah benar sudah ditetapkan sebagai tersangka”.<br /><br />Selain itu, beritakorupsi.co juga menanyakan terkait aliran duit yang diterima Dua Pejabat BAPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana yang saat ini sudah pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala BAPEDA Jatim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim serta sejumlah anggota DPRD Tulungagung Periode 2014 - 2019 yang menirma aliran uang “suap” dalam perkara Korupsi suap Pembahasan/Pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesRp3.6 milliar dengan terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung Periode 2014 - 2019 </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="715" data-original-width="708" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGJ9DW9d896-WoGEXqMVeKyxN5zmmDGPgmZ7jBhlxI8DErYg-VG05SqvSuDed886tFmaeKfEKZpkNjFLoWuiY4siihkJBtSDtr79lU0zuBeiEtn3Otep3L6hZyoFuBNdfirWAR_8dDXrE/s640/Buadi+Juniarto.jpeg" width="632" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebab Budi Juniarto dan Budi Setyawan serta sejumlah anggota DPRD Tulungagung Periode 2014 – 2019 mengakui telah menerima sejumlah uang suap karena penerimaan uang itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia <br /><br />Pengakuan itu terungkap dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa, 9 Juni 2020, saat Budi Juniarto dan Budi Setyawan serta 11 anggota DPRD Tulungagung Periode 2014 – 2019 maupun beberapa anggota DPRD lainnya termasuk 3 Wakil Ketua yang mengakui dihadapan Majelis Hakim, telah menerima sejumlah uang <br /><br />Budi Juniarto dan Budi Setyawan menerima uang dari Tri Sutrisno (terpidana) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung terkait Bantuan Keuangan Pemprov (Banprov) Jatim ke Kabupaten Tulungagung</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Budi Juniarto mengaku lupa berapa jumlah uang yang diterimanya. Sementara Budi Setiawan hanya mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp2.5 milliar, dan selebihnya menjawab lupa<br /><br />“Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak meminta tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setyawan enteng, pada Selasa, 9 Juni 2020<br /><br />Atas jawaban Budi Juniarto dan Budi Setyawan, Majelis Hakimpun dibuat jengekel dan memerintaahkan kepada JPU untuk mengembangkan pengakuan saksi.<br /><br />“Sudara lupa karena terlalu banyak ya. Itu uang rakyat. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten. Bera yang saudara terima, apakah dari semua Kabupaten yang mengajukan Banprov?,” tanya anggota Majelis Hakim Kusdarwanto. Dan dijawab saksi, menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGJy0U0xAQkq9V30ffiFn3kyWalzsFDRALgXBp-2aU5yqNPh-RaSm6jw1ybS6EwnwfSRjN2OjFhg3TkgY4AEmLkQQSUJ5Slx_h6uW-m4pBU8OPWP-O96GAml7oFLG_EajXZRIeIfpWnKY/s640/a.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara sejumlah anggota DPRD Kab. Tulungagung Periode 2014 – 2019 yang menerima aliran uang Ketok Palu Pembahasan/Pengesahan APBD Kab. Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta uang Pokir yaitu, Suharminto, Imam Kambali, Agus Budiarto, Adib Makarim, Hj. Susilowati, Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno serta beberapa anggota Dewan lainnya<br /><br />Aliran uang yang diterima para anggota dewan yang terhormat ini terkait uang ketok palu untuk pembahasan/pengesahan ABPBD Kab. Tulungagung berpariasi tergantung jabatannya.<br /><br />Sementara Budi Juniarto dan Budi Setiawan dihadapan Majelis Hakim kali ini tidak jauh beda dengan pengakuan terpidana Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung pada persidangan (Kamis, 3 Januari 2019)<br /><br />Pada persidangan saat itu (Kamis, 3 Januari 2019), Sutrisno selaku terdakwa menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa dana DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dikelolanya di Dinas PUPR pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp73.639 miliyar<br /><br />Dan mendapatkan Bantuan Keuangan dari Propinsi,  ada peran yang besar yang kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan, serta adanya aliran uang ke Pejabat BAPEDA</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBDWYjxC5diqiYvvm9K0W8VAOhOGp6c_Nt8qsj7o5wkt29KuMm-L79YDUx_dl4BO2raPl9jSXc-i1IsNgi7RphnrquaVcJre4c0jjonHnK4_SKbfos3RWN4p9YF300g9F_r3f1h4sNO5I/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Tahun 2014 DAU (Dana Alokasi Umum) Rp3.807 miliyar, Unduhan (untuk mendapatkan) DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp1.4 M, dana BK Prov (Bantuan Keuangan Provins Jatim) Rp3.760 M, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar. Tahun 2015 DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. Tahun 2016 DAU Rp6.381 miliyar, Unduhan DAK Rp12.965, BK Prov Rp2.400 miliyar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliyar. Total Rp25.111 miliyar. Tahun 2017 DAU Rp7.046 miliyar, Unduhan DAK Rp4.600 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliyar. Total Rp17.410 miliyar. Tahun 2018 DAU Rp4.000 miliyar, Unduhan DAK Rp7.600 miliyar, BK Prov Rp6.000 miliyar. Total Rp17.600 miliyar,” jawab Sutrisno sebagai terdakwa atas pertanyaan JPU KPPK, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi,  ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop  kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid Fisik  sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016,  empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata terdakwa Sutrisno kemudiaan saat itu.<br /><br />Terdakwa Sutrisno juga membeberkan jumlah uang yang mengalir ke Budi Juniarto dan Budi Setyawan termasuk keberapa pejabat lainnya sejak 2014 hingga 2018.<br /><br />“Tahun 2014, ke Budi Juniarto sebesar Rp3.25 milliar. Tahun 2016 ke Budi Juniarto sebesar Rp2.250milliar. Ke Budi Setyawan tahun 2015 sebesar Rp3.750 milliar,” kata Sutrisno dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />Selain pengakuan dari terpidana Sutrisno, KPK juga membeberkan dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung dan terdakwa Sutrisno selaku Kepala Dinas PU. Kedua Pejabat ini ditangkap KPK pada Juni 2018 karena merima uang suap fee proyek dari Pengusaha Kontraktor Susilo Prabow dan sejumlah kontraktor lainnya yang mendapat dan mengerjakan proyek ABPD Kab. Tulungagung TA 2015 – 2018.<br /><br />KPK membeberkan sejumlah uang ke pejabat dalam surat dakwaannya, antara lain; Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBmCW9f7YDCIeMlDuHgkX5NMbbUlSJbgk1fDv6vwL4OQA-JUgn2sPtLzAkS63779v80G3nHr4uWmErMdFCGd5kQg9DFReiRbOPTEAxVkqWP-djHC5Vf_psiAzYVcEjPd0w-Oy1JV_oNOY/s640/f.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan aliran uang ke Pejabat Pemprov Jatim, KPK juga membeberikan dalam surat dakwaannya, yaitu ; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Syahri Mulyo dan terdakwa Sutrisno.<br /><br />Sementara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor saat membacakan putusannya terhadap terdakw Syahrli Mulyo dan Sutrisno menyebutkan, ada aliran uang ke pihak lain sebesar Rp41 milliar, dan dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa.<br /><br />Jadi tak salah, apa yang disampaikan oleh Jubir KPK Ali Fikri, yang memastikan akan melakukan pengembangan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Bupati, Kepala Dinas PU dan Ketua DPRD Kab. Tulungagung. (Jen)</div>

News Tipikor Jubir KPK Ali Fikri : KPK Memastikan Akan Melakukan Pengembangan Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Terdakwa Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Periode 2014 - 2019 BERITA KORUPSI .CO – “Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan...

»

Dua Pejabat Bapeda Pemprov Jatim dan 11 Anggota DPRD Tulungagung Akui Terima Uang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzU3oUh1_J4jmv2G_Ry8WjvH5yY7sNZHCruvs-gzNq6rcr_X2koijFB3TzSZmdlCfNFOnIqovdK36jDwFdL3mbuRqf60805IbCqizi6kAav-axiZWTTIzvUrGgrPhTDntxdWa9MXHvCc/s640/a.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2cWzIN24TykFO3ghiHxfFTbY7rQasVwj9NX_UE7gcf27UJie3tqvE7BHMefgXpKe8qe9NUr7Nyeq1fEV_DG-oHjrBNJgdKJM29YNDz4RGcnQpXVzHdgm3tqcm98r7EPtfEhjdq8HvXQ/s640/g.jpeg" width="640" /><span style="font-size: large;"><u>JPU KPK Dodi Sukmono</u> <b>:</b> Keterangan saksi (Budi Juniarto dan Budi Setyawan) Perlu untuk didalami lagi</span><br /><span style="font-size: large;"><b> </b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 9 Juni 2020, dalam sidang lanjutan perkara Korupsi Suap sebesar Rp3.6 milliar terkait Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Periode 2014 – 2019, Dua pejabat BAPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur, dan 11 anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 mengakui telah menerima uang<br /><br />Kedua pejaabat BAPEDA itu adalah Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana yang saat ini sudah pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim. <br /><br />Kedua pejabat ini mengakui dihadapan Majelis Hakim, telah menerima uang terkait pencairan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan 11 anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno, juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /><br />Kedua pejabat BAPEDA Pemprov Jatim, dan 11 anggota DPRD Tulungagung ini dihadirkan oleh JPU Mufti Nur Irawan dan Dodi Sukmono dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF68kLv6SuHywj6wi6__COX-7ExulKDw9zlXzasRZnXbgiQu6SunEUtVEPZC0TgEsiaKNgBu48f_A5Wdl9HE_oA7Cvg_g6antNv92uSL70UEOI8k96UMGs1j_jMBQznU6XELpD14Bfe5M/s640/f.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Sangadi, SH serta dibantu Panitra Pengganti (PP), yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan Mapolda Jatim<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana BAPEDA Pemprov Jatim menjelaskan, bahwa Bantuan Keuangan Pemrov Jatim atas usulan dari Kabupaten, dimana atasannya atau selaku Kepala BAPEDA saat itu dijabat oleh Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan.<br /><br />“Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Mufti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat JPU KPK Mufti menanyakan saksi Budi Juniarto terkait penerimaan uang dari Sutrisno (terpidana kasus Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada Juni 2018 lalu) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung, saksi semula tak mengakui.<br /><br />Namun akhirnya, saksi Budi Juniarto mengaku telah menerima uang. Namun berapa jumlahnya, saksi menjawab lupa. Budi Juniarto juga mengakui, besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov adalah 7 persen dari jumlah anggaran<br /><br />“Terima, saya lupa,” jawa saksi<br /><br />Atas jawaban saksi yang terkesan tak jujur, membuat anggota Majelis Hakim marah dan memerintahkan JPU KPK untuk mendalami keterangan saksi. <br /><br />“Saudara lupa karena terlalu banyak ya. Itu uang rakyat,” ucap anggota Majelis Hakim.<br />“Silahkan didalami, jangan taku. Kami akan Backap dalam putusan,” ujar Majelis Hakim anggota Kusdarwanto kepada JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP-F3-1bUumWGqxwvT8uXKnIRqqopm_iBRsk2b8cwgfsYYZLuiAwjL9_ODsvqj0iof_RlIUQFt6lQYZkIZEBaxlmDBG_7nLKEaeQqKKHjMzNB7aZZPj3g_9t4L5H78SpMTteq1-idX4mQ/s640/e.jpeg" width="640" /><br />Yang mengejutkan adalah pengakuan Budi Setyawan selaku Kepala BAPEDA terkait uang yang diterimanya dari setiap Kabupaten yang mengajukan Banprov. Namun Budi Setyawan lagi-lagi menjawab lupa berapa total uang dinikmaatinya.<br /><br />Saksi Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setyawan enteng</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini, Anggota Majelis Hakim Kusdarwanto lagi-lagi dibuat marah.<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim Kusdarwanto. Dan dijawab saksi, menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov.<br /><br />Aneh, keterangan Budi Juniarto dan Budi Setyawan dihadapan Majelis Hakim kali ini, sangat berbeda jauh dari pengakuan Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung pada persidangan (Kamis, 3 Januari 2019)<br /><br />Pada persidangan saat itu (Kamis, 3 Januari 2019), Sutrisno menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa dana DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dikelolanya di Dinas PUPR pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp73.639 miliyar.<br /><br />“Tahun 2014 DAU (Dana Alokasi Umum) Rp3.807 miliyar, Unduhan (untuk mendapatkan) DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp1.4 M, dana BK Prov (Bantuan Keuangan Provins Jatim) Rp3.760 M, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar. Tahun 2015 DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. Tahun 2016 DAU Rp6.381 miliyar, Unduhan DAK Rp12.965, BK Prov Rp2.400 miliyar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliyar. Total Rp25.111 miliyar. Tahun 2017 DAU Rp7.046 miliyar, Unduhan DAK Rp4.600 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliyar. Total Rp17.410 miliyar. Tahun 2018 DAU Rp4.000 miliyar, Unduhan DAK Rp7.600 miliyar, BK Prov Rp6.000 miliyar. Total Rp17.600 miliyar,” jawab Sutrisno sebagai terdakwa atas pertanyaan JPU KPPK, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi,  ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop  kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid Fisik  sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016,  empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata terdakwa Sutrisno saat itu.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpVT972FvZT02p8IfBh7dwR3hdkjZkiPxMimxz_e4FRDxD4LAM1F2g-h2KzAetzfhJT3TJaNAuylaSOifjK3r1sD-fasZCenU5TW-mGX-JS1cyli7J2F_GmKKJqME2O5KwCm-yDE13_s/s640/d.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Sutrisno juga membeberkan jumlah uang yang mengalir ke Budi Juniarto dan Budi Setyawan termasuk keberapa pejabat lainnya sejak 2014 hingga 2018.<br /><br />“Tahun 2014, ke Budi Juniarto sebesar Rp3.25 milliar. Tahun 2016 ke Budi Juniarto sebesar Rp2.250milliar. Ke Budi Setyawan tahun 2015 sebesar Rp3.750 milliar,” kata Sutrisno dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para saksi selaku anggota dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang dari Sekwan. Selain itu juga menerima uang pokir. Jumlah uang yang diterima masing-masing saksi tak sama.<br /><br />Total uang yang diterima Sofian Heryanto adalah sebesar Rp105 juta, Wiwik Tri Asmoro sebesar Rp 5 juta, Widodo Prasetyo sebesaar Rp50 juta, Sumarno sebesar Rp80 juta yang sebagahian berasal dari Suprapti selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Tulungagung, Imam N sebesar Rp57 juta, Ansoro sebesar Rp15 juta, Samsul Huda sebesaar Rp300 juta, Agung Darmanto sebesar Rp30 juta, Marikan sebesar Rp10 juta<br /><br />Dan beberapa saksi telah mengembalikan sebahagian uang suap yang diterimanya ke kas negaraa melalui rekening KPK. Namun demikian, Majelis Hakim mengatakan, bahwa sesuai pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian bukan menghilangkan pidana.<br /><br />Majelis Hakim mengingatkan para anggota legislator ini terkait sebanyak 42 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang saat ini sudah berstatus terpidana karena menerima uang suap terkait pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015.<br /><br />Seusai persidangan, kepada beritakorupsi.co, JPU KPK Dodi Sukmono terkait keterangan Budi Juniarto dan Budi Setiawan menjelaskan, bahwa (KPK) perlu medalami keterangan saksi. Dodi menjelaskan, bahkwa (KPK) tidak bicara kemungkinan tetapi sesuai fakta yang terungkap<br /><br />“Keterangan saksi perlu didalami lagi. Kita tidak bicara kemungkinan tetapi fakta dalam persidangan,” ucap JPU Dodi Sukmono.<br /><br />Sementar Budi Setyawan selaku Kepala BAPEDA yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim, langsung cepat-cepat melangkahkan kakinya menuju mobil yang sudah siap meluncur bersama sang supir.<br /><br />Tak ketinggalan, Budi Juniarto bersama seorang pria yang kemudian diketahui bernamaa Rusma atas pengakuannya sebagai kuasa hukum Budi Juniarto, juga langsung meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya menuju kendaraan yang diparkir di tepi jalan, depan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Bahkan saat beritakorupsi.co mengejar Budi Junairto yang didampingi kuasa hukumnya untuk meminta tanggapannya sambil mengabadikan foto, Rusman justru balik mendatangi wartawan  dengan gaya membentak dan hendak mengabil foto ID Card yang dikeluarkan Dewan Pers karena merasa keberatan. <br /><br />Namun tak heran, tak sedikit para pengacara pejabat atau penguaasa yang merasa punya kewenangan untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya terhadap wartawan di era roformasi ini. (Jen) </div>

News Tipikor Dua Pejabat Bapeda Pemprov Jatim dan 11 Anggota DPRD Tulungagung Akui Terima Uang

JPU KPK Dodi Sukmono : Keterangan saksi (Budi Juniarto dan Budi Setyawan) Perlu untuk didalami lagi   BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 9...

»

PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="372" data-original-width="792" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIq1BZ9lpoTS5aeHKKS91IwJnhz37iFSMDWCzOmMfKF2INm5HoCVKkM5wqlCiiHIas4dFQCTi3Vq7YP9DHWRekSeKES83TmdAbREe_gAachUBwmVuUj_3ZFohhattFWSPKOuIn1wlFM48/s640/Mukhlas.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota serta Panitra Pengganti, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Daniel Kristainto selaku penggugat, dengan Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda sebagai tergugat 1 (satu), PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia sebagai tergugat 2 (dua), dan turut tergugat adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<br /><br />Persidangan berlangsung di Ruang Siang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya dengan agenda, penyampaian jawaban dari Kuasa Hukum tergugat yaitu M. Mukhlas, A. Fauzi dan Mesen Sirut atas guagatan penggugat<br /><br />Daniel Kristainto menggugat Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda dan PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia karena diduga merasa tertipu saat melakukan pembelian Emas pada transaksi yang ke 20, 21, 22 dengan faktur No. 637200 tanggal 25 Oktober 2018 denga emas seberat 13,743 Kg. Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018 dengan emas seberat 13,335 Kg. Sedangkan faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 dengan emas seberat 9 Kg.<br /><br />Dalam gugatan ini, Daniel Kristanto selaku penggugat dalam gugatannya menyatakan, bahwa Faktur pembelian Emas Batangan untuk transaksi ke 20 sekitar 13 kg, dan transaksi ke 21 sekitar 13 kg serta transaksi ke 22 sekitar 9 kg yang dibeli dari PT Antam melalui Butik Emas Antam adalah sah dan legal. <br /><br />Sebab menurut Daniel, untuk faktur pembelian emas batangan pada transksi ke 1 hingga ke 19,  dianggap sah dan legal oleh PT Antam. Sebaliknya, untuk transaksi ke 20, 21 dan ke 22 dianggap tidak sah dan tidak legal. Sementara pada transaksi pembelian emas yang ke 23 kembali dinyatakan sah dan legal oleh butik Antam.<br /><br />Sementara PT Antam memiliki 15 Butik emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager (RM) berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin seorang Kepala Butik.  Sedangkan di Surabaya, ada 2 butik. <br /><br />Dan yang bermasalah saat ini adalah Butik Surabaya 01 dengan Kepala Butik, Endang Kumoro dibantu Ahmad Purwanto selaku staf serta pegawai Outsourcing, penjaga brankas, Misdianto maupun Customer Service (CS) yang sudah divonis pidana pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya <br /><br />SOP (Standar Operasional Prosedur) pembelian emas di PT Antam adalah cash and carry, tidak ada diskon besar, tidak ada policy broker/perantara, karena PT Antam adalah perusahaan public di bawah BUMN.<br /><br />Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service (CS), terlebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila ada stok barang yang diinginkan barulah melakukan pembayaran, dan emas langsung diserahkan kemudian si pembeli menandatangani faktur pembayaran<br /><br />Sedangkan pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, melakukan transfer ke rekeninng PT Antam. Setelah diferivikasi, barang akan disiapkan oleh Pulo Gadung. Ketika barang dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, butik akan mengklik “mutasi” berarti transaksi sudah clear.<br /><br />Sebelum perkara gugatan ini, Majelis Hakim PN Surabaya sudah memvonis dengan peidana penjara terhadap terdakwa Eksi Anggraeni Marketing External yang pernah bekerja Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya, Endang Kumoro selaku Head Office BELM Surabaya dan Misdianto selaku Marketing serta Ahmad Purwanto<br /><br />Seusai persidangan (Selasa, 09 Juni 2020), M. Mukhlas selaku Kuasa Hukum tergugat menyatakan, bahwa salah satu jawabannya fokus mempertanyakan perihal kompetensi absolut dari gugatan penggugat. Alasannya, sebab domisili tergugat 1 dan tergugat 2 sesuai Akta Pendirian berdomisili di Jakarta.<br /><br />"Menurut saya, gugatan ini harusnya disidangkan di Jakarta, domisili tergugat satu dan dua sesuai akta pendirian adalah berdomisili di Jakarta," katanya Mukhlas singkat.<br /><br />Sementara, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Kuasa Hukum penggugat selalu menghindar dan tak mau berkomentar, bahkan menyebutkkan namanyapun enggan. (Tim)</div>

News Pemerintahan Perdata PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) ...

»

Terima Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Divonis 1 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid8mg7DJza2l2CLoAzo31Gap3Bdfs5Fm_uzF2VUUpHggFRwhyswwnT4JgXYvbIhWs_ZWk82tiFLCIYQeUzw9z5pmkO1DxVGBfhGgm2nL8aYo_JTl6MmgiDIWW_hlgs81Ng3TvoOZxxiHA/s640/IMG20200218152922.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <span style="font-weight: normal;">D<span style="font-size: small;">alam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memang tidak menyebutkan nilai nominal kerugian negera ataupun uang suap yang diterima oleh pengawai negeri/penyelenggara negara. Yang ada adalah ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti<br /><br />Karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih bertujuan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negera akibat perbuatan tersangk/terdakwa. Dan tak sedikit perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan jumlah  kerugian keuangan negara sebesar puluhan juta.<br /><br />Bahkan tak sedikitpula tersangka/terdakwa yang diseret oleh Jaksa kehadapan Hakim untuk diadili karena tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian saat menerima uang yang jumlahnya hanya  jutaan ataupun puluhan juta rupiah. <br /><br />Seperti yang dialami oleh Tiga perangkat Desa Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yaitu Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun), dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa (Sekdes) serta Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa (Kades), yang menerima uang sebesar Rp14 juta dari Bambang pada tahun 2018 yang mengurus surat tanah letter C Desa pada tahun 2018 lalu milik Sri Haryani<br /><br />Selasa, 2 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis pidana penjara selama 1 tahun terhadapa Tiga perangkat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, yaitu Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun), dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa (Sekdes) serta Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa (Kades) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap sebesar Rp14 juta dari Bambang Haryanto terkait pengurusan surat tanah letter C Desa pada tahun 2018 lalu milik Sri Haryani<br /><br />Oleh Majelis Hakim, terdakwa Eko Arifiono, Didik Masal Purniawan dan Sukemi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Subsider, yaitu pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi dan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin serta terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidarjo (Selasa, 2 Juni 2020) melalui Vidio Conference (Vicon) yang diketuai Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Dr. Andriano, SH., MH dan John Dista, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Hakim Yunizar,  Mahendra dan Antony L.J Ratag. Maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Deni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, sementara Ketiga terdakwa berada di Rutan Kejati Jawa Timur<br /><br />“Menghukum terdakwa I Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan, bilama  denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Hukuman ini lebih ringan  dari tuntutan JPU, yaitu masing-masing terdakwa dituntut pidana selama 2 dan 6 bulan serta denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan<br /><br />Dan atas putusan ini, Ketiga terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan masih pikir-pikir, karena belum dpat memmutuskan apakah menerima atau banding. Sehingga Ketua Majelis Hakim memberikan waktu selam 7  hari kalender kepada kedua belah pihak untuk menentukan sikapnya.</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyfvFg1YwkX9V9TTUUZCYdvBpfMgrVTT1-eRP-3C_90Vhc0wyPNy-II73RW9jpxbFHUIvb-IYtsG0jFoj5Nw07Qq_chlGXYy5nnaxDRIz99DTWSoh1VDlSQdJN7V0uRhD_xhK2O1TI0I/s640/IMG20200218154618.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: small;">Kasus ini menarik dan juga menjadi pertanyaan. Menariknya, karena Ketiga terdakwa ini ditangkap atau yang lebih dikenal di masyararakat adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh anggota Polres Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Oktober 2018 lalu, beberapa menit setelah Bambang Haryanto meletakan amplop berwarna coklat berisi uang sebesaar Rp14 juta di atas meja Kantor Desa Ngancar, setelah Bambang Haryanto mengambil uang sebanyak satu juta rupaih lalu kemudian keluar dari ruang Kantor Desa dan menelopon seseorang.<br /><br />Uang yang yang diletakan Bambang Haryanto diatas meja Kantor Desa Sugihwaras adalah uang pribadinya (Bambang Haryanto), bukan dari Sri Haryani. Memang Sri Haryani meminta bantuan Bambang Haryanto mengurus surat pecah tanah letter C Desa untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik)  </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertanyaannya. Mengapa kasus Korupsi Pungli (Pungutan Liar) Tangkap Tangan ini baru disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Februari 2020, sementara penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Kediri sudah adalah pada tanggal 12 Oktober 2018 ?<br /> <br /> Pertanyaannya kemudian. Siapa sosok Bambang Haryanto? Apa hubungan Bambang Haryanto dengan pihak Kepolisian di Polres Kediri, sehingga Bambang Haryanto selaku pemberi uang kepada pejabat Desa Sugihwaras tidak turut dijadikan sebagai tersangka?<br /> <br /> Apakah memang Bambang Haryanto sengaja memberikan uang itu kepada Ketiga Perangkat Desa untuk dapat ditangkap Polisi ?<br /> <br /> Apakah penarapan hukum dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi hanya mengatur tentang pegawai negeri atau penyelanggara negara yang menerima suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11, sementara si pemberi “wajib diselamatkan?”. Padahal sangat jelas, si pemberi dapat dijerat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf, atau pasal 13 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi<br /> <br /> Pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /> <br /> huruf a berbunyi ; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /> <br /> huruf b berbunyi ; memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /> <br /> Sedangkan pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /> <br /> Lalu mengapa Bambang Haryanto dan Sri Haryani hanya ibarat penonton sebuah pertunjukan yang duduk di  VVIP dengan pengawalan? Apakah kedua sosok (Bambang Haryanto dan Sri Haryani) ibarat “kail dan umpan untuk memancing dilaut yang kering?”<br /> <br /> Karena Ketiga terdakwa (Eko, Didik dan Sukemi) divonis bersalah meneima suap sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 jo UU No 20/2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi<br /> <br /> Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /> <br /> Anehnya memang, dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur, tak satupun si pemberi yang turut dijadikan sebagai tersangka.<br /> <br /> Si pemberi dianggap sebagai “korban pemerasan” pungutan liar (Pungli) oleh para terangka/terdakwa. Anehnya, penyidik dan JPU sama-sama menjerat si tersangka dengan pasa 11 dan pasal itupuh dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim. <br /> <br /> Masyarakatpun mencurigai, bahwa penerapan hukum oleh aparat penegaak hukum dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terlebih dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Thn 2016 tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dapat dijadikan sebagai “ajang balas dendam” kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara yang kelas “teri” untuk ditangkap dan diadili sebagai pelaaku Koruptor<br /> <br /> Menanggapi peran Bambang Haryanto, JPU Deni dari Kejari Kabupaten Kediri berjanji, akan menyeret Bambang ke Pengadilan Tipikor setelah perkara ini mempunyai hukum tetap (Inckrah).<br /> <br /> “Nanti, Kalau perkara ini sudah selesai (Inckrah) kita bawa ke sini (Pengadilan Tipikor),” kata JPU beberapa saat sebelum sidang dimulai.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX-nXlhZMOh-ZZoiMUNgrPh4ULOqsm55QUjmjDbohf7CXqO5Fm12XzhHVU4A9AHPGD5sizT5wx1oC69SUanLMY-eOBn26bGV4NWrbuwMQ7K0PUkCppLNg8nEE8hBWZKpLQLyv7hRzxp-s/s640/IMG20200218152938.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Seperti yang diberitkan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU Wahyuning Dyah W mengatakan, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri</div> <br /> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tenentu pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Balai Desa Sugihwaras,  Kec. Ngancar, Kab. Kediri, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan Surat Turunan Leter C Desa, atas nama Alm. Ladimun yang merupakan orang tua dari saksi Sri Hariani. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Namun disepakati sebasar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan dengan UU RI Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, Bab V, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua, Kepala Desa, Pasal 29 huruf b, c dan f. Perbuatan itu dilakukan para terdakwa selaku Perangkat Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan cam sebagai berikut:</div> <br /> Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Sri Haryani meminta bantuan kepada saksi Bambang Harianto untuk mengurus surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun, yaitu orang tua dari Sri Haryani, dikanenakan Sri Haryani tidak mengetahui cara  pengurusan dan juga tidak punya waktu untuk mengurus surat turunan Letter C untuk dijadikan sertifikat.<br /> <br /> Selanjunya saksi Bambang Harianto pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi,  menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana proses untuk mengurus Turunan Letter C terscbut. Pengurusan agar pemerintah Desa memberikan salinan legalisir buku Letter C Desa kepada masyarakat guna keperluan pengurusan sertitikat tanah adalah sebagai  berikut :<br /> <br /> Pemohon ke kantor desa dengan membawa persyaratan untuk mengurus scrtifikat tanah berupa formulir pcrmohon dari BPN untuk ditandatangani Kepala Desa. Pemohon melampirkan Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pcnduduk. nama yang tertera di letter C Desa, ahli waris menandatangani surat pernyataan keterangan ahli waris, selanjutnya diajukan kcpada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.<br /> <br /> Bahwa terdakwa II, Didik Masal Purniawan bertugas membidangi pelayanan pengurusan salinan dan legalisir buku Letter C Desa dikarenakan terdakwa II selaku Pj. Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam kepengurusan surat turunan letter C Desa tidak ditentukan biaya ataupun tidak dipungut biaya.<br /> <br /> Tanah yang akan diajukan kepengurusan surat turunan letter C tersebut adalah tanah waris dengan luas tanah kurang lebih 70 are. Dan pada saat Ladimun meninggal, saksi Sri Hariani mendapatkan waris seluas kurang lebih 45 are, dimana status tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C Dcsa atas nama Ladimun (orang tua saksi Sri Hariani) dengan nomor Percil 838.<br /> <br /> Selanjutnya saksi Bambang Harianto menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk dapat membantu kepengurusan surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun dan oleh terdakwa I menyanggupi. Selanjutnya dikarenakan posisi luasan tanah tersebut masih utuh dengan luas kurang lebih 70 are, dan akan dibagi dengan saudara-sadara kandungnya, yaitu saksi Andoko, saksi Tri Wiyono dan saksi Hari Kurniawan, maka terdakwa I mengatakan kepada saksi Sri Hariani untuk mengumpulkan saudara-saudaranya di lahan tersebut dengan tujuan pembagian luasan dan selanjutnya terdakwa I akan mcmberitahukan kepada terdakwa II.<br /> <br /> Selanjutnya saksi Sri Hariani menyetujui dan menanyakan kepada terdakwa I, kapan dijadwalkan pengukuran terbadap objek tanah waris, dan saksi Sri Hariani juga menjelaskan bahwa telah mengumpulkan saudara-saudaranya. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0_XNQPKtXrvDp6FtjXZKRk4-tcfHZkm3nfjRftYJIhJEhm2m3i7e8U0PUWf38HR_XUbt8gNLhq9-kAPAlVI_d_bO2YcMFIJ10FvVaEgBpaSUZP_Ch2nhpJ0nhMvXZteRDiO2bfHtMvvs/s640/IMG20200218152900.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Selanjutnya terdakwa I, Eko Arifiono menemui terdakwa II, Didik Masal Purniawan untuk menceritakan maksud dan tujuan saksi Bambang Harianto dan saksi Sri Hariani. Maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdahwa I dan terdakwa II selaku  perangkat Desa Ngancar mengajak saksi Sri Hariani ke Kantor Balai Desa Sugihwaras untuk menandatangani berita Acara Pembagian Waris.</div> <br /> Sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi Sri Hariani mendatangi terdakwa II untk meminta foto copy Letter C Desa no 838 atas nama Ladimun, dan oleh terdakwa II diberikan dikarcnakan saksi Sri Harini akan mengurus menjadi sertifikat.<br /> <br /> Dalam kepengurusan menjadi sertifikat, jika masih atas nama Ladimun, maka akan sulit. Selanjutnya saksi Sri Hariani meminta tolong kepada saksi Bambang Harianto untuk meminta tolong kepada terdakwa I.<br /> <br /> Selanjutnya saksi Bambang Harianto mendatangi rumah terdakwa I dengan maksud dan tujuan untuk memita tolong, apakah bisa merubah salinan Letter C Desa dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan oleh terdakwa I bahwa itu bukan wewenang terdakwa I tetapi merupakan kewenangan terdakwa II, dan terdakwa I menyarankan untuk bersama-sama menemui terdakwa II.<br /> <br /> Sebelum menemui terdakwa II, saksi Bambang Harianto menanyakan kepada terdakwa I,  apakah dalam pengurusan ini dikenakan biaya?. Dan terdakwa I mengatakan, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk besarannya terdakwa I belum tau dan hanya dikasih tau prosentase dengan luasan harga jual tanah tegal yang per are di Ds. Sugihwaris dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan include harga keseluruhan sebesar 5% dan untuk biaya kepengurusan tersebut disepakati akhinya sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah)<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada terdakwa II selaku Sekretaris Desa, dan terdakwa III selaku Kepala Desa dan terdakwa II dan terdakwa III mengiyakan laporan dari terdakwa I tersebut. Dan terdakwa III memerintahkan kepada terdakwa II untuk membantu proses pengurusan surat turunan letter C tersebut.<br /> <br /> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Bambang Harianto menemui terdakwa I, mengatakan bahwa dana yang diminta oleh terdakwa I guna pengurusan surat turunan letter C tersebut dan terdakwa I menyuruh saksi Bambang Harianto untuk menemui terdakwa II dan terdakwa III di Kantor Desa Sugihwaras.<br /> <br /> Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II,  mengatakan bahwa saksi Bambang Harianto akan menyerahkan uang jasa pengurusan salinan dana legalisir buku letter C Desa, namun terdakwa I tidak mengatakan jumlah nominalnya dan hanya mengatakan prosentase yaitu 5% dari nilai harga tanah.<br /> <br /> Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 pukul 10.30 Wib, saksi Bambang Harianto datang menemui terdakwa II seperti anjuran terdakwa I di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Iangsung ditemui oleh terdakwa II.<br /> <br /> Selanjutnya oleh terdakwa II diarahkan untuk langsung ke ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras, dan dikarenakan terdakwa I belum hadir maka saksi Bambang Harianto diminta oleh terdakwa II untuk menelepon terdakwa I dan tidak berapa lama terdakwa I datang ke Balai Desa Sugihwaras, dan berkumpul bersama di ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa<br /> <br /> Pada saat diruangan terdakwa III, saksi Bambang Harianto menyampaikan kembali, kepuda  mereka para terdakwa untuk meminta tolong kepengurusan surat letter C Sugihwaras, dan tcrdakwa II mcngatakan jika menurus proses surat (turunun letter C dibutuhkan KTP asli pcmohon yaitu saksi Sri Hariani, selenjutnye saksi Bumbung Hnrianto menelcpon saksi Sri Hariani untuk datang kc Balai Desa mengantarkan KTP asli.<br /> <br /> Dalam kcpengurusan surat-surat terscbut, dipersiapkan oleh terdakwa II, dikarenakan tugas dan kewenangannya adalah secara administrasi yaitu : Melaksanakan ketatausahaan sepcrti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan eksepedisi. Selaku Koordinator PTPKAD dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrusi pcmerintahan<br /> <br /> Selanjutnya saksi Sri Hariani datang dan langsung masuk ke ruangun tcrdakwa III dan bertemu dengan mereka para tendakwa, dan saksi Sri Hariani menyerahkan KTP asli kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa III memerintahkan terdakwa II untuk memproses surat turunan letter C yang diinginkan saksi Bambang Hurianto yaitu Letter C no percil 838 dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan terdukwa II keluar ruangan dan memproses surat Turunan Letter C dan persyaratan Iainnya.<br /> <br /> Selanjutnya diruangan terdakwa III hanya ada saksi Bambang Harianto, saksi Sri Hariani dan terdakwa I, dan terdakwa III menyampaikan apakah jadi meminta kekurangan, dan dijawab oleh saksi Bambang Harianto “iya”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan “berapa?” ya jangan terlalu banyak?".<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /> <br /> Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras<br /> <br /> 1 (satu) lembar Surat pernyataan beda luas yang ditandatangani oleh terdakwa III, Sukemi sclaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 (empat) lembar turunan salinan Letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan nomor 450 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 3 (tiga) lembar turunan Letter C Desa atas nama Sri Hariani dengan No. 838 dengan nomor percil yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 2 (dua) lcmbar turunan letter C Desa atas nama Ladimun dengan Nomor 838 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku kepala desa Sugihwaras.<br /> <br /> Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop telsebut.<br /> <br /> Bahwa perbuatan para terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf b, c dan f UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala Desa dilarang : huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu.<br /> <br /> Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan dan atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa terdakwa I Eko Arifiono, terdakwa II Didik Masal Purniawan dan terdakwa III Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP. (Jen)

News Tipikor Terima Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Divonis 1 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – D alam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memang tidak menyebutkan nilai nominal kerugian negera ataupun uang s...

»

Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp1.2 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="448" data-original-width="942" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipBfAuJuomIpwMOhWDIY8Q8UctktNLi-Xzk3dJ9_VKwpyXFOsX_d9gY9iCBNPDH1r-NgMYOZ7-BlH6uC9kWGfMWLmdQrdbAXr7zUnpmrld1UbmPaPQkz5RjaIr6Xl1lqTmD8zbOn48dCw/s640/PU+Mojokerto+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Mojokerto) dan terpidana Hedrawan Maruszma ("anak Alm. Mantan Jamwas Kejagung RI"), tersangka/terdakwa Eryk Armando Talla serta pihak pihak lain, sepertinya akan terseret sebagai “tersangka” dalam kasus ini#</span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Kamis, 04 Juni 2020, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) RI yang terdiri dari Eva Yustisana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dan Mufti Mur Irawan, menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo - Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Korupsi Suap sebesaar Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah) pada tahun 2015 – 2016 dari pengusaha kontraktor yaitu Hedrawan Maruszma<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung Kamis (04 Juni 2020), Zaenal Abidin dudukan di kursi pesakitan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya untuk mendengarkan Tim JPU KPK membacakan surat dakwaan atas perbuatannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Andriano, SH., MH dan John Desta, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Wantiyah, SH dengan Nomor Perkara 39/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /><br />Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari Ben Hardjon, Nanik Nurhayati dan M. Tahir.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr3D42OCMt2Nb9WGCwN92iM9eZM-wi405TO-iWypQrJTChuzBN6fPghoVXwmuiWlk-bWGsbDZb9R2E5ejxHktshtQCw0dRVEXGnX4kGjDaf8Kbqq8H_UGL6crDSLnzz4GzfNshNRUpDLI/s640/3a.jpeg" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> “Pada bulan Desember 2015, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Ridwan Arif Abdullah (orang kepercayaan Terdakwa) sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di halaman parkir belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. Pada bulan Januari 2016, Terdakwa menerima cek sejumlah Rp250.000.000 dari Hedrawan Maruszma di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto,” kata JPU KPK Arif Suheramnto</div> <div style="text-align: justify;"> <br />“Perbuatan terdakwa Zaenal Abidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana,” ucap JPK kemudian</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya keberatan, sehingga akan mengajukan Eksepsi pada persidangan berikutnya. Alasan keberatan, karena menurut tim Penasehat Hukum terdakwa adalah bahwa konstruksi hukum yang dikenakan terhadap terdakwa tidak tepat.<br /><br />Namun, JPU KPK sudah mempersiapakan jawaban atas keberatan tim penasehat hukum terdakwa.<br /><br />Dalam kasus Korupsi, Kepala Dinas PU dan Kepala Daerah ibarat pasangan sejoli. Sebab, jika ada Kepala Daerah yang telibat Korupsi, Kepala Dinas turut mendampinginya di penjara. <br /><br />Dari beberapa kasus ini terungkap, ternyata Dinas PU adalah salah satu “sumber air” bagi pejabat. Karena di Dinas PU, ratusan proyek APBD yang bernilai puluhan bahkan ratusan milliar “dapat menghasilkan lembaran-lembaran rupiah” yang diterima para pejabat dilingkungan Dinas PU maupun Kepala Daerah dari para kontraktor sebagai fee proyek yang didapat dari hasil “KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)”</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4hwK0J1COXeh7_oXOr9tsbhSPGMurJNXKExaAulvPeCf8fBpWg3gf6n_1nFsMEZo4HzGTsQrp93UKVBdIgyqyLCz-iHHoxdrKtIt8JSv7fpdGJz7_RAxcqstAZGa7OzO4shfY6y8qL6Y/s640/zaenal+2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Zaenal Abidin (kiri) dengan Penasehat Hukumnya</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dan terseretnya Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto, adalah bermula pada saat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018, karena Mustofa Kamal Pasa menerima uang sauap sebesar Rp2.7 milliar terkait pemeberian 11 Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya pada tahun 2015<br /><br />Dalam perijinan Tower ini, selain Mustofa Kamal Pash, KPK menetapkan 5 terasngka (terpidana) yaitu 1. Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; 2. Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; 3. Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; 4. Ahmad Suhawi dan ke 5. Achmad Subhan (mantan Wakil Bupati Malang).<br /><br />Ke 6 orang ini (Mustofa Kamal Pash, Onggo Wijaya, Ockyanto, Nabiel Titawano, Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan) sudah divonis pidana penjara pada tahun 2018.<br /><br />Sekalipun Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto sudah divonis piadana penajara dalam kasus Korupsi suap pemberian ijinan Tower, saat ini Mustofa Kamal Pasa berstatus tersangka dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Tapi anehnya, hingga saat ini KPK tak menuntaskan kasus Korupsi pemberian ijin tower ini, karena beberapa orang  yang diduga terlibat didalamnya belum juga diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizDhvzyHoQCzrSuLYqOg9OUJldAoBwGh0r5eubfn3xoe0uej1D4qfaAQmbWwEj6lb-aWgqgOFoaeGx3wd07HqeoViH1XHDZ9th7xWvdSbF3XYwgm50ueSsM-yEhq4ALjvVHgm1m8Vm3TY/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="301" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizDhvzyHoQCzrSuLYqOg9OUJldAoBwGh0r5eubfn3xoe0uej1D4qfaAQmbWwEj6lb-aWgqgOFoaeGx3wd07HqeoViH1XHDZ9th7xWvdSbF3XYwgm50ueSsM-yEhq4ALjvVHgm1m8Vm3TY/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="300" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> KPK saat ini terkesan “pilih tebang, dipilih untuk diseret sebagai tersangka Korupsi”. Berbeda jauh saat KPK menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang saat ini sudah berstatus terpidana.<br /><br />Salahkah jika masyarakat menuding KPK tidak lagi “sekuat” KPK yang dulu ? dan mencurigai adanya kepentingan politik ? Atau KPK akan tetap sebegai garda terdepan untuk memberantas Korupsi seperti namanya tanpa pandang bulu untuk menyeret orang-orang yang terlibat Korupsi?<br /><br />Sebab, masih ada beberapa kasus Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur yang belum tuntas hingga saat ini, dimana pihak-pihak lain yang diduga terlibat, diantaranya kasus suap Ketua DPRD Kota Malang terkait proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015 yang menyeret Hedrawan Maruszma, anak “alm. Mantan Jamwas Kejagung yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Mojokerto, Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komis B DPRD, Kepala Dinas Peterenakan dan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, dimana 9 dari 10 Kepala Dinas termasuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang saat ini menjabat sebagai Sekda Jawa Timur telah memberikan uang suap kepada Ketua Komis B DPRD. Namun hanya 4 Kepala Dinas yang diadaili yaitu Kepala Disperidang dan Kepala Dinas Koperasi<br /><br />Tidak hanya itu. Kasus TPPU Bupati Nganjuk Taufiqu Rahman, Kasus Koruspsi suap Bupati Jombang (Nyono), kasus Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna. Lalu bagaimana dengan kasus yang menyeret Bupati Sidoarjo yang saat ini sendang diadili di Pengadilan Tipikor karena kasus suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020. <br /><br />Apakah KPK akan menuntaskan ini atau akan melupakannya karena saat ini Indonesia dialnda Pandemi Covid-19?<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi suap yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto, bisa jadi akan menyeret beberapa orang lainnya, diantaranya Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto, Hedrawan Maruszma anak “alm. Mantan Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI”. <br /><br />Kemudian Eryk Armando Talla. Nama Eryk Armando Talla mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat Jawa Timur maupun di beberapa media dan wartawan. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak mengatur proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="451" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijshQjQ55i5dRcIo9wM_TG_YIYtAeelGALfC1ohTDAD1kpZCiYNt-axVy2NEnUKIAXBZ3RJbfQuLQJ9aW1b081bxorhRcUfQT4x0L1vR__WQUNgCRsAWnp5CinQCOrQ39FQMdqVeG-pcg/s640/IMG20180518135754_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Hedrawan Maruszma</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai informasi, dalam persidangan pada tanggal 17 April 2018, Eryk Armando Talla “terlibat” dalam pengaturan proyek Jembatan Kedungkandang Malang untuk dikerjakan oleh  PT ENK milik Hedrawan Maruszma, sementara  Lazuardi Firdaus mantan Pimpinan Redaksi Radar Malang (Group Jawa Pos) berperan mengatur pertemuan Eryk Armando Talla, Komisiaris PT ENK dengan Ketua DPRD Kota Malang bersama beberapa orang lainnya untuk membahas penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang Malang masuk dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015<br /><br />Eryk Armando Talla sudah berstatus tersangka dalam kasus suap Bupati Malang Rendra Kresna. Namun Eryk Armando Talla yang dicari banyak pihak, mungkin saat ini ada dalam perlindungan LPSK dan KPK dengan pengawasan yang super ketat termasuk dilengkapi baju anti peluru seperti saat Armando Talla dihadirkan sebagai saksi di persidangan dengan pengawalan sejumlah petugas Brimob lengkap dengan senjata laras panjang.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK untuk terdakwa Zaenal Abidin, ternyata Mustofa Kamal Pasa juga menikmati uang suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<br /><br />Uang suap yang totalnya sebesar Rp4.020.000.000 (empat milyar dua puluhjuta rupiah) ini adalah dari Hedrawan Maruszma anak “alm. Mantan Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI”. Pemberian uang suap oleh Hedrawan Maruszma terhadap terdakwa Zaenal Abidin dan Mustofa Kamal Pasa, terkait proyek APBD Kab. Mojokerto yang dikerjakan Hedrawan Maruszma.<br /><br />Selain itu, beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini juga disebutkan dalam surat dakawaan JPPU KPK, diantaranya Eryk Aramdo Talla, Ridwan Arif Abdullah, Fikriyoso, Ramadhani Kusuma Akbar, Luthfi Arief Muaqiem, Samsul Arif (pegawai CV. Musika), Nisham Fikriyoso dan Chandri<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK mengatakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 s/d 2016 bersama dengan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 s/d 2015 dan periode 2016-2021.<br /><br />Pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Hotel 8 FASHION Taman Anggrek Jakarta Barat. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto, Kantor Bupati Mojokerto, di sekitar KFC dekat dealer Ford Surabaya, Pendopo Kabupaten Mojokerto, Restaurant Club House Taman Dayu Golf and Resort di Pandaan Kabupaten Pasuruan. Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1sNgz6EJlOx36gs8IJjMlW7WNgHUMpgMQIbTdDQyBXz6AojWa1uIuyidBJMFOo0mre2MRXd0kDfckB_0PrUcyZskRqX16hJ5jS9aMNjFlhI2gktg8VUDUEHpcfDpCGvFrZNegjuWwQk/s640/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp4.020.000.000 (empat milyar dua puluhjuta rupiah) dengan rincian yaitu ;<br /><br /> Diterima terdakwa Zaenal Abidin sejumlah Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah), dan diterima oleh Mustofa Kamal Pasa sejumlah Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<br /><br />Bahwa penerimaan uang tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 sd 2016, dan berhubungan dengan jabatan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 s/d 2015 dan periode 2016-2021 serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa Zaenal Abidin dan Mustofa Kamal Pasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 tahun 2010 dan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tahun 2011, Terdakwa diangkat oleh Mustofa Kamal Pasasebagai Kepala Dinas PUBM dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor. 821 .2/3625/HK/41 6-208/2011 tanggal 4 Nopember 2011. <br /><br />Pada sekira awal Desember 2013, Hedrawan Maruszma menemui Terdakwa di Surabaya Town Square, dimana dalam pertemuan tersebut Hedrawan Maruszma    menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Hedrawan Maruszma mempunyai  keinginan untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Mojokerto, atas penyampaian tersebut, Terdakwa mengatakan akan menunggu petunjuk dari Mustofa Kamal Pasaterlebih dahulu. <br /><br />Pada awal bulan Oktober 2014, Hedrawan Maruszma bertemu dengan Eryk Armando Talla, guna membicarakan proses pemenangan lelang pekerjaan dan pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan oleh Hedrawan Maruszma    . <br /><br />Sekitar awal tahun 2015, Hedrawan Maruszma mendapat Informasi dari Eryk Armando Talla, bahwa Mustofa Kamal Pasamengumpulkan semua pengusaha yang akan mengerjakan proyek Dinas PU Binamarga Mojokerto di Pacet dan pada pertemuan itu disepakati komitmen fee sebesar 12,5 %. <br /><br />Pada tanggal 2 April 2015 sore hari, dilakukan pertemuan di Pendopo Bupati Mojokerto antara Mustofa Kamal Pasa, Hedrawan Maruszma, dan Nisham Fikriyoso, dimana dalam pertemuan tersebut Mustofa Kamal Pasamenyampaikan kepada Hedrawan Maruszma, bahwa untuk mendapatkan 2 (dua) proyek yaitu Ngranggon Kutorejo dan Kedungsari Kemlagi, harus menyerahkan fee di awal sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah) atau setara dengan 17% dari nilai pekerjaan setelah PPN dan PPh.  </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLnZ2YxR0dPlSawYuGC2QqNM1zaMQ9MAxaZEU6VFvn0_pBMJqw8OyW2N5jAiN5HtkmoilMcCY1c55s082Gcv6zQe4rWew58e-F_rqcVBmkJ_7VfejwPbP2tUqkd6TSw_M3UdfbwnCVTjk/s640/IMG20190117105937.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pasukan Brimob lengkap dengan senjata laras panjang mengawal Eryk Armando Talla saat "kunjungan" di Pengadilan Tipikor yang di hadirkan JPU KPK</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya Mustofa Kamal Pasamengeluarkan selembar kertas berisi tabel daftar proyek yang sudah di tulis nama-nama pengusaha yang akan memenangkan paket pekerjaan termasuk Hedrawan Maruszma    , dan menunjukkan pekerjaan yang akan dimenangkan oleh Hedrawan Maruszma    . <br /><br />Kemudian untuk memenangkan Hedrawan Maruszma, Mustofa Kamal Pasamenghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa mengawal proyek di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, atas perintah Hedrawan Maruszma    pada tanggal 3 April 2018, Nisham Fikriyoso menemui Terdakwa di ruang kenanya, dan membicarakan mengenai tindaklanjut dari pertemuan dengan Mustofa Kamal Pasa. <br /><br />Selanjutnya, Terdakwa memanggil Puguh Hari Setiawan selaku pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mojokerto dan PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Saat itu Terdakwa menyampaikan agar teknis pemenangannya dikoordinasikan dengan Puguh Hari Setiawan. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Puguh Hari Setiawan mengeluarkan selembar kertas daftar proyek yang berisi tabel proyek yang sudah ditulis nama-nama pengusaha yang akan memenangkan paket pekerjaan termasuk Hedrawan Maruszma, kemudian Puguh Hari Setiawan memperlihatkan daftar proyek tersebut kepada Terdakwa. <br /><br />Selanjutnya Hedrawan Maruszma    mengikuti proses pelelangan yang dilakukan secara proforma dengan meminjam perusahaan yang terafiliasi dengan Eryk Armando Talla. Dan pada akhirnya, atas persetujuan Terdakwa, Hedrawan Maruszma    memenangkan 6 (enam) paket pekerjaan yaitu ;<br /><br />1. Peningkatan Jalan Ngranggan – Kuterojo Tahp II, dikerjakan oleh PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp8.079.341.000,; 2. Peningkatan Jalan Kedungsari-Kemlagi, dikerjakan oleh PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp9.181.754.754,; 3. Peningkatan Randegan – Benjeng, dikerjakan ole PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp6.996.566.000,; 4. Peningkatan Jalan Pohjejer – Tumbuk, dikerjakan oleh PT Dwi Mulai Jaya dengan nilai penawaran Rp7.755.386.000,; 5. Peningkatan  Lakandowo -  Randegan, dengan nilai penawaran Rp6.243.381.000, dan 6. Peningkatan Jalan Banjar Agung – Sooko, dikerjakan oleh PT Dwi Mulai Jaya dengan nilai penawaran Rp5.217.350.000</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWrEs5c8lEM9NPj8vV4iDcp7Ki0KT13eIVAx5c1k9JDVykZ2fYxP-CK0guu4pT2TJcJLjK9XkMGEUyk7Tg_wodJKUxAralqbEvCpTqsAYYvvNGyVrOosJY4jSzJDcfllXhyphenhyphenfzrwykFh6A/s640/IMG20181112133319.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah Hedrawan Maruszma memenangkan proyek tersebut, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang sejumlah Rp1.270.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; <br /><br />Pada 16 September 2015 Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Nisham Fikriyoso dan Duvadilan Ridwan Sembodo sejumlah Rp120.000.000 di Hotel B-Fashion Jakarta Barat. <br /><br />Pada bulan November 2015, Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dl kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Pada bulan Desember 2015, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Ridwan Arif Abdullah (orang kepercayaan Terdakwa) sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di halaman parkir belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto <br /><br />Pada bulan Januari 2016, Terdakwa menerima cek sejumlah Rp250.000.000 dari Hedrawan Maruszma di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Selain Terdakwa, Mustofa Kamal Pasa juga menerima uang dari Hedrawan Maruszma yaitu: <br /><br />Pada tanggal 7 April 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima uang sejumlah Rp500.000.000 yang diserahkan oleh Hedrawan Maruszma, Nisham Fikriyoso dan Ramadhani Kusuma Akbar di sekitar KFC dekat dealer Ford Surabaya. <br /><br />Pada tanggal 15 April 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima uang sejumlah Rp500.000.000 melalui Luthfi Arief Muaqiem (ajudan Bupati) yang diserahkan oleh Ramadhani Kusuma Akbar di Pendopo Bupati Mojokerto. <br /><br />Pada bulan Agustus 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima cek dari CV Thalita Berkarya sejumlah Rp2.000.000.000 melalui Samsul Arif (pegawai CV. Musika) di Restaurant Club House, Taman Dayu Golf and Resort di Pandaan Kabupaten Pasuruan yang dicairkan tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp1.000.000.000<br /><br />Pada tanggal 27 November 2015, Mustofa Kamal Pasa didepan sebuah cafe di Surabaya menerima uang sejumlah Rp250.000.000 dari Nisham Fikriyoso<br /><br />Pada sekira pertengahan tahun 2016, Mustofa Kamal Pasa menerima sejumlah Rp500.000.000 yang diserahkan oleh Chandri di Pendopo Bupati Mojokerto. <br /><br />Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp4.020.000.000 (empat miliar dua puluh juta rupiah), Terdakwa dan Mustofa Kamal Pasa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sampai Surat Dakwaan atas nama terdakwa Zaenal Abidin,  dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alasan hak yang sah menurut hukum. <br /><br />Perbuatan Terdakwa dan Mustofa Kamal Pasa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sejumlah Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah), haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan beriawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto dan berhubungan dengan jabatan Mustofa Kamal Pasa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Mojokerto, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam : <br /><br />a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. <br /><br />b. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <br /><br />c. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir jabatannya. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp1.2 M

#Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Mojokerto) dan terpidana Hedrawan Maruszma ("anak Alm. Mantan Jamwas Kejagung RI")...

»