Uang Suap Rp500 Juta Untuk Ketua DPRD Tulungagung Masih Disimpan Staf Sekwan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_O8M96GLv_uVqth4hmNkVVX_5O-EcjWkc55Wo_xjWIJZTtWUDwwkR1oq58a_xZzROzPTc34sQP-DbBIdM5JTLAYTBZkHqV-2JkSO91US4UZYAecwgfVCXM4vNQMGtfMgTjr3P9A99Ik/s640/7.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Suharminto, anggota DPRD Tulungagung disebut sebagai  Powerful (atau orang yang berkuasa) di Kabupaten Tulungagung menerima uang dari hasil jual beli jabatan Kepala Sekolah sebesar Rp145 juta”</span></span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Selasa, 12 Mei 2020, “bau busuk” dan perilaku memalukan dari beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung terkuak dalam sidang perkara Korupsi Suap Pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung TA (tahun anggaran) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar dengan terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019<br /> <br /> “Bau busuk” yang dimasud adalah uang suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2018 sebesar Rp500 juta untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagang, ternyata hingga saat ini masih ditangannya si Pendik Kristian selaku ajudan si Supriyono. <br /> <br /> Yang memalukan adalah perilaku dari beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung yaitu beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri Tulungagung diantaranya Kardianto, Mat Yani dan terdakwa Supriyono yang mengadakan pertemuan “indehoi” di Kafe Dinasti Tulungagung terkait jual beli jabatan Kepala Sekolah SMPN.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggBKNywapOHpgg4LuR6HwYfZhMN-eKohtteDixsFoBP7vn2owH-iCrUWvpecrjhTjhFQ0pStuZCAKuKP_rSfRiaL1bThuekd5nXIqaL50JlT66cwnmahWVTAjyO35swhEwhemmpjDu2iw/s640/3.jpeg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini terungkap dari pengakuan Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, dan Kardiyanto selaku Kepala SMPN di Tulungagung saat memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketua Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Sangadi, SH.<br /> <br /> Ada yang menarik, yaitu kehadiran si Bedud alias Suharminto, adinda si terdakwa yang hadir  sebagai pengunjung diruang sidang. Si Bedud dengan mengambil posisi duduk di sebelah kanan pintu masuk ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor untuk mendengarkan keterangan para saksi bagi sang Kakandanya. Sang Powerful (orang yang berkuasa)” di Kabupaten Tulungagung inipun mengikuti jalannya persidangan dan kemudian “melarikan diri” menjelang persidangan berakhir. Dan ini adalah yang kduakalinya dilakukan si Bedud.<br /> <br /> Sedangkan si Pendi Kristian dan Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), bersama Mat Yani (Pejabat Dispendikbud Kab. Tulungagung) serta Agus Budiarto (selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung) dihadirkan JPU KPK Mufti Irawan ke Persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung dalam perkara kasus Korupsi Suap sebesar Rp3.6 milliar dalam Pengesahan APBD Kab. Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan TA 2018<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 12 Mei 2020), dimana terdakwa Supriyono berada di Rutan Polda Jawa Timur adalah agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi, namun yang hadir hanya 4 orang, sedangkan 4 orang saksi lainnya “enatah kemana rimbanya”. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgARqUiViBYO52VIE1tZ4I2KQ3dNnQ3-qULcHM3mTFWp4wEa97vCQFVN30UScxB5onQ-FmtxLGErPawNUlkwTW7wiqFbGpt7Z1UlSfCWNOQqQYlMaRSRq-vTI7vIvgmOqJsVOFewq1dT44/s640/4..jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim, saksi Pendi mengakui bahwa uang sebesar Rp500 juta diambilnya ke rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini<br /> <br /> “pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang,” jawab Pendi<br /> <br /> “Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”<br /> <br /> Atas pengakuan si Pendi, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto memerintahkan JPU KPK untuk melakukan penyitaan dan mengenakan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang intinya, pengembalian uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak menghilangkan pidananya. “Benarkah demikian akan diberlaakukan oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya?”<br /> <br /> “Saudara Jaksa supaya melakukan penyitaan terhadap uang itu, dan penerapan pasal 4 serta pasal 55, kena semua,” perintah anggota Majelis Hakim<br /> <br /> Selain itu, anggota Majelis Hakim inipun memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Budi Juniarto, salah satu Pejabat Pemprov Jatim, yang diduga menerima uang suap ratusan milliar terkait dana Banprov (Bantuan Pemerintah Provinsi) Jawa Timur ke Kab. Tulungagung dan Kabupaten/Kota lainnya<br /> <br /> “Termasuk si Budi Juniarto, dia terima ratusan milliar terkaitdana Banprov, tidak hanya di Tulungagung tapi dari Kabupaten/Kota lainnya,” ucap anggota Majelis Hakim ini kemudian. <br /> <br /> Si Pendi Kristian, sebelumya adalah anak buahnya si Hendry Setiawan di BPPKAD. Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, si Pendi ditarik si Supriyono ke DPRD sebagai ajudan Ketua DPRD pada tahun 2016, yang saat itu beredar kabar bahwa pihak Kejaksaan akan mengusut dugaan Korupsi dana Bansos. <br /> <br /> Namun hingga saat ini, kasus itupun “lenyap ditelan sunami”, sama seperti lenyapnya kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulunagung tahun 2010, dimana Supriyono saat itu sudah berstatus tersanka. Sedangkan dua pengurus PSSI lainnya tetap diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /> <br /> Pada persidangan sebelumnya (21 April 2020), si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung dihadapan Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada orang “berkuasa” di Kab. Tulungagung. <br /> <br /> Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahila Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan. Pengakuan si Budi kepada Majelis Hakim, bahwa uang “panas” setengah milliar itupun akhirnya diserahkan ke ajudan si Supriyono, yaitu si Pendi Kristian.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX_bP_wocC7KTmI_a4_nzj9PSyZCtPnRRbG_joMqAp62E77Pshjw4eR2uhSrO2WreFAyGzVPLmH2Ck8NbL6JkjczD6l80Xln15KP4wFEBqmOVkD7ZpJEqSQY9c187LBw-biJAub91qpq4/s640/IMG20200421123437.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Persidangan semakin menarik saat si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan yang sekaligus “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung <br /> <br /> “Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.<br /> <br /> JPU KPK maupun Majelis Hakim kaget dan kemudian menanyakan, “Saudara guru, malu nggak”. Tanya JPU KPK Mufti. “Malu,” jawab si Kardiyanto<br /> <br /> “Kalau gurunya begini, bagaimana besok anak-anak sekolah. Sering ya saudara ke Kafe, ada pemandu (cewek.red)-nya nggak,” tanya Hakim Kusdarwanto maupun Majelis Hakim lainnya<br /> <br /> “saat itu tidak ada, tidak sering, kadang aja,” jawab si Kardiyanto.<br /> <br /> Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br /> <br /> Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung.<br /> <br /> Jumlah uang yang diterima si Mat Yani dari beberapa guru yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebesar Rp395 juta. Para guru tersebut diantaranya adalah Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /> <br /> Dari Rp395juta, Mat Yani menyerahkan ke terdakwa Supriyono sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 diserahkan ke si Bedud alias Suharminto. Manurut Mat Yani, bahwa Suharminto adalah satu Powerful atau orang yang berkuasa di Tulungagung bersama terdakwa Supriyono. Tapi ada bagian “Makelar” yang diambil Mat Yani yaitu sebesar Rp35 juta. Dan Mat Yani berjanji akan mengembalikannya dalam waktu sebulan<br /> <br /> “Jumlahnya Rp395 juta. Saya serhkan ke terdakwa sebesar Rp250 juta. dan Rp145 juta saya serahkan ke Suharminta. Dia Powerful di Tulungagung,” kata Mat Yani.<br /> <br /> Sedangkan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPPRD, terkadang “pikun atau tiba-tiba terseraang penyakit lupa” saat ditanya JPU KPK terkait uang ketok palu saat pembahasan APBD Kab. Tungagung yang dinikmati anggota Dewan yang terhormat ini. <br /> <br /> Tapi sepandai-pandainya Tupai melompat, suatu saat kan jautuh ke tanah. Peribahasa inilah yang mungkin terjadi. Sebab saat si Budi berusaha mengatakan tidak ada, atau kadang menjawab lupa, tapi akhirnya diakui juga.<br /> <br /> Pengakuan si Budi, jumlah uang “panas” yang diterimanya sebesar Rp270 juta, dan sudah dikembalikan ke KPK. Namun ternyata si Budi sama denngan 2 Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Adib Makarin dan Imam Kambali, tidak hanya menerima uaang ketok palu tetapi menerima uang Pokir dan fee proyek.<br /> <br /> <br /> “Yang saya terima sebesar Rp270 juta dan sudah saya kembalikan,” jawab si Budi.<br /> <br /> Nasib si Budi, si Imam dan si Adib, Bedud maupun anggota DPRD lainnya termasuk beberapa pejabat Tulungagung lainnya seperti si Indra Fauzi (Sekda), Sudigdo (Kepala Bapeda), Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Pendi (Staf Sekwan), Yamani (BPPKAD), Sukarji (PU) bisa jadi akan menyusul si Supriyono ke Hotel Prodeo. (Jen)</div>

News Tipikor Uang Suap Rp500 Juta Untuk Ketua DPRD Tulungagung Masih Disimpan Staf Sekwan

“Suharminto, anggota DPRD Tulungagung disebut sebagai  Powerful (atau orang yang berkuasa) di Kabupaten Tulungagung menerima uang dari ...

»

Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Dituntut 2.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTBmkjw-v2ZeKhn3dApr8h68dE1ma1KF_2jvCvQu3Mho1-4wcnLslqnjQorGnyyJdFCPBs7aCWb___7QEP5kBENMAXWn6e606RhHI6-N5r_nw6oDthi2ujA19VRS_Pqnsl1Es1JZBL8PQ/s640/IMG20200424115857.jpg" width="640" /></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">#Tersangka Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PUBMSDA), Sanadjitu Sangadji (Kabid) Tak lama lagi akan disidangkan#<b> </b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Dua pengusaha Kontraktor di Sidoarjo yaitu M. Totok Sumedi dan Ibnu Gofur adalah terdakwa kasus Korupsi Suap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebesar Rp1.675.000.000 (satu milliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan.<br /><br />Kedua terdakwa selaku pemberi suap ini dijerat pasal Pasal 5 ayat (1 ) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /><br />Tuntutan pidana terhadap terdakwa terdakwa M. Totok Sumedi dan Ibnu Gofur (perkara terpisah) dibacakan oleh JPU Aris Suhermanto dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dalam  agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU terhadap terdakwa M. Totok Sumedi yang berdaa di Rutan Medaeng dan Ibnu Gofur di Rutan Kejaksaan Tinggi – Jwa Timur (Kejati Jatim) yang diketuai Majelis Hakim Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano serta Pnitra Pengganti (PP), yang dihadiri Penasehat Hukumnya masing-masing terdakwa<br /><br />Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 (enam) tersangka. Dua dari swasta (pengusaha Kontraktor) yakni terdakwa M. Totok Sumedi dan Ibnu Gofur selaku pemberi suap yang totalnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak Agustus 2019 sampai tanggal 7 Januari 20207<br /><br />Sedangkan 4 (empat) tersangka selaku penerima suap yaitu Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Dan kasus ke- 4 tersangka ini tak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Hal itu disampaikan juru bicara (Jubir) KPK melalui pesan WhastApp, Rabu, 6 Mei 2020</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam surat tuntutannya JPU KPK Arif Suhermanto memberkan sejumlah uang suap sebesar Rp1.675.000.000 yang diberikan Kedua terdakwa kepada Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) secara bertahap sejak bulan Agustus 2019 hingga 7 Januari 2020<br /><br />Pemberian uang suap itu terkait proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BM SDA), dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo yang digarap oleh terdakwa.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDvDdxS_VUJsTfOdObBRWHRQMpuYrDT0GSHQv7hq8dhFJJGK0LbNO_Gfzy3qNwipIIYUWWAI3QZw2lOyWK2o3LZkCDjSc_noSHrYQFOJ7eaE9RMsx8kBcmEZ4HZ-fH2Q-icIzeO2yRYMc/s640/7..jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari pojok kiri terdakwa Ibnu Gofur dan terdakwa M. Totok Sumedi (bawah)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Diantara proyek APBD itu ada di Dinas P2CKTR, yaitu Pasar Porong dengan anggaran Rp17,4 miliar, dan proyek Wisma Atlet Sidoarjo sebesar Rp13,4 miliar. Kemudian proyek Dinas PUBM, diantaranya proyek jalan Candi-Prasung Sidoarjo dengan penawaran Rp21,4 miliar serta proyek peningkatan Afr Kali Pucang  Pagerwojo sebesar Rp 5,5 miliar.<br /><br />Sedangkan terdakwa Totok menggarap proyek pekerjaan diantaranya peningkatan jalan Kendalpecabean-Kedung Banteng senilai Rp 2,3 miliar, proyek pemerliharaan saluran Kanal Mangetan IV Gedangan sebesar Rp 430 juta dan sejumlah proyek penunjukan langsung.<br /><br />Karena pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto dalam surat tuntannya mengungkap aliran uang dari terdakwa. Yaitu pada tahun 2019, terdakwa Ibnu Gofur melalui terdakwa M. Totok Sumedi juga membarikan uang suap sebesar Rp190 juta  kepada Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) lewat Muhammad Yugo Adhi Prabowo, dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo kemudian menyerahkannya kepada M. Bayu Sitokharisma<br /><br />Selain kepada ULP, terdakwa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi juga memberikan uang suap kepada Sanadjitu Sangadji pada September 2019 sebesar Rp300 juta. Uang sebesar Rp300 juta itu dibagi dua, yaitu Rpp200 juta diserahkan Sanadjitu Sangadji kepada Bupati dan Rp100 juta <br /><br />Kemudian pada Oktober 2019, terdakwa memberikan uang kepada Judi Tetrahastoto sebesar Rp400 juta secara bertaha. Pertama, sebesar Rp200 juta diberikan terdakwa saat Judi Tetrahastoto datang ke kantor terdakwa. Kemudian yang dua ratus juta diberikan terdakwa kepada Judi Tetrahastoto di Kantor Dinas PU DPM Sidoarjo</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyC0XNDJ1jtPz40M48ZVObXNc53mx-etLz-l6Kkf0sQgQgBbQWP2JCpQSzhH5_IdFRwxuaLkAgWkgp3rkDk3fqz5c2MkP3b6vBNoxGdgcCp7KwTufUa_1hshwsTJ_vsgj_dUibyYJuT2k/s640/IMG20200424114719.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada bulan Desember 2019, terdakwa Ghofur kembali memberi uang kepada Sanadjitu Sangadji sebesar Rp 200 juta di salah satu Hotel di Mojokerto. Uang tersebut lalu dibagi dua. Yang Rp100 juta diberikan ke kedua Pokja, yang jumlahnya Rp50 juta dan Rp40 juta.<br /><br />Januari 2020, terdakwa kembali memberikam uang suap. Pada tanggal 3 Januari 2020, terdakwa memberikan uang suap sebesar Rp150 juta kepada Yanuar Santoso. Pada hari yang sama, terdakwa juga memberikan uang suap kepada Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas) sebesar Rp225 juta di salah satu rumah makan Sidoarjo.<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa memberikan uang suap sebanyak dua kali. Yang pertama pada siang hari kepada Judi Tetrahastoto sebesar Rp40 juta di Kantor DPUBM Sidoarjo. Dan pada sore harinya, terdakwa Ibnu Gofur dan terdakwa M. Totok Sumedi bersama Iwan Setiawan menermui Bupati Siful Ilah dengan membawa “upeti” sebesar Rp350 juta. Dan pada saat itulah KPK melakukan penangkapan dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp350 juta<br /><br />JPU KPK Arif Suhrmanto mengatakan, perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUvTU-g_huLeXg_J5r-J53K9gPeJ5yhYJx329SUoRCm2O7RNPuCnh5WB5h-AdwpiNDQtDQFDkNW3SrdAv2SBWjLkrBweUA-GeSJgTXCb-fog9T4co6Te35aKzs7bHWnCIlavGpACt1IzA/s640/IMG20200424120456.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Saiful Ilah (foto tengah bawah)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> 2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /><br />JPU KPK Arif Suhrmanto mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />“Oleh karena itu, terdakwa haruslah dihukum,” ucap JPU KPK Arif Suhrmanto<br /><br />“Menuntut dengan pidana penjara terhadap terdakwa M. TOTOK SUMEDI (dan terdakwa IBNU GOPUR) dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan, denda sebesar (masing-masing) Rp200 juta. Dengan ketentuan, bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” uacap JPU KPK Arif Suhrmanto diakhiir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kedua terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang pekan mendatang.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumya. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menunjuk SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA6cxRXmbFzkim_f9EeJIMrgjdpz3DprFDnrrEvUz5Pyv3UuL51he81wXOZX8T4kKaD-C1yXvPjudTBroFonBjA6KSDV9Tv_mbXYwZmMVAH8JCiGAHJZ_5NEzJyMV71fsQYFgsDhoOs2Y/s640/8.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana pengadaan barang dan jasa. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi milik Terdakwa IBNU GOPUR ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539.35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).<br /><br />Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicBeU6ZqWgveLnHlNmmLfQ-jgOaakQaB7xBSkGqTkv3vdhlWTNFs9z-7t2gnSuZzVX3LoJZrTcoyrKbtE2zjrolqJi04ok0r08SI5gj71bG8DZ34orp1EDLI8jhBX59_TqJGLZ0vvjoVA/s640/Tim+JPU+KPK.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO W|BOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen).<br /><br />Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw5AbS1BS4UFRhhrAG3knTaVUVmq4goxmKIrm58Mh5d3SxCD8Zo2HNgjbKPG9jd4TgLtfS6EfURcc8p5DuDSws_ZXPy9tBkGXOWV1vZ-ANfK3foO67N5AQGVYz60mr1Omzr_VRg8Qwz1w/s640/2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Majelis Hakim</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br /><br />1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :<br /><br />1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.<br /><br />2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis,  Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.<br /><br />3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit,   Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.<br /><br />Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9HCOQa-9x3g0WJ7-NYD3mSdIJ67Ss7eG6N3AjRgodfSDWVEMcsv8hmRtqkGELtZgX_TVeVTdNADuu-vsfaooYy5_dzRuZKwbTfSU71a7pIUApueMoGU3ww1pp8-VesraHHJOEkL4S_yo/s640/b.jpeg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait:<br /><br />4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.<br /><br />6. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK memberikan uang seluruhnya sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SUNARTI SETYANINGSIH bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo yang terdiri dari uang Terdakwa IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /><br />8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvWJByshXsEqeGhuPwo-IgZ4hyphenhyphenhjWvF6pdMkfedj3RG0O725DUwvvjz-m4C04OyJPwhx8yd1RQihlCGcRF4Pzo2AodGScPXidLBaGks11sm7Zgy30GVuJXo8qZHQPqv9BjmhbljgeEkAE/s640/Foto+saksi+dari+kana%252C+Gagah+Eko+Wibowo+%2528swasta%2529+dan+Fuad+Abdillah%252C+M.+Bayu+Sitokharisma+dan+Muhammad+Yugo+Adhi+Prabowo%252C+ketiganya+Tim+Pokja+ULP.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saksi dari kana, Gagah Eko Wibowo (swasta) dan Fuad Abdillah, M. Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo, ketiganya Tim Pokja ULP</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">  Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,<br /><br />2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /><br />Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Dituntut 2.6 Thn Penjara

#Tersangka Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PUBMSDA), Sanadji...

»

Bupati Tulungagung Hadir Sebagai Saksi Untuk Terdakwa Korupsi Suap Ketua DPRD Supriyono

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTWvWOdQhvDmreMJFlmV7f07fpVcSY7pN4kUafD02qrBfd1EocThZC6LaMGyecLJJFmlWgpLIkw9OSs2BB3Mptimrpv14r9Ke_4t6-FpQb5yzqXzHXSksh5yjy-_Tq9l9R1-2_5IhaD74/s640/IMG20200505095814.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Imam Sopingi, Anggota DPRD Tulungagung, Tak dapat mengelak, akhirnya mengakui menerima uang setiap pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 5 Mei 2020, JPU KPK menghadirkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dalam kasus perkara Korupsi Suap pengesahan APBD Kab. Tulugagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar.<br /><br />Namun kehadiran Maryoto Birowo bukan sebagai kapasitas Bupati, melainkan sebagai Wakil Bupati periode tahun 2013 – 2018, dimana saat itu Bupati Tulungagung adalah Syahri Mulyo (terpidana korupsi suap fee proyek TA 2014 – 2018)<br /><br />Dalam persidangan kali ini, Selasa, 5 Mei 2020,Tim JPU KPK seyogjanya menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati, dan Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung serta Imam Sopingi, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura<br /><br />Sedangkan Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran), dan Suharminta alias Bedud, adik kandung terdakwa Supriyono yang kabarnya juga dipanggil sebagai saksi namun tak nongol alias tidak hadir.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK Dodi Sukmono, Eva dan Mufti ke hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH yang dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta. Sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan (Rumaha Tahanan Negara) Polda Jatim</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdq246P5KyCPQ2041Ikzxmb1OK67SK4pWp9AnKhAYEDqlw7V4pN2Nmmf-ywdLweJ7p-oQVlmYTm4hyphenhyphenBrDkAaMM9kDxdOmiqxwap9jCBYuT4PLIadF4QfmOSyPuLe4W5MfIwXZER0zG9fU/s640/IMG20200505095921.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Maryoto Birowo menjelaskan, bahwa kehadirannya di Hotel Safana Malang pada tahun 2014 saat TAPD dan Banggar DPRD Kab. Tulungagung membahas APBD TA 2015 atas undangan dan seijin Bupati.<br /><br />Namun saat Maryoto ditanya terkait statusnya sebagai Penasehat TAPD, seperti  keterangan saksi Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan) pada sidang sebelumnya (21 April 2020) yang mengatakan bahwa Maryoto Birowo adalah Penasehat dalam TAPD, dibantah.<br /><br />“Tidak, hanya sebutan aja,” kata Maryoto Birowo yang saat ini sebagai Bupati Tulungagung setelah Syahri Mulyo dipecat sebagai Bupati karena sudah menjadi terpidana dalam kasus Korupsi suap fee proyek APBD Tulungagung TA 2014 – 2018.<br /><br />Saat ditanya terkait adanya Deadlock dalam pembahasan APBD di Hotel Safana Malang, Maryoto Birowo hanya memberi saran agar pembahasan APBD dapat berjalan baik. Sedangkan aliran uang seperti yang disampaikan saksi sebelumnya, dengan tegas Maryoto Birowo mengatakan tidak pernah.<br /><br />“Tidak pernah, kalau ada pasti ada tanda tangan,” kata Maryoto Birowo<br /><br />Keterangan saksi selanjutnya, yaitu Imam Sopingi. Anggota Komis D, DPRD Tulungagung dari Fraksi Hanura ini sempat mengatakan tidak ada dan pernah menerima aliran uang yang disebut dengan istilah uang ketok palu dalam pembahasan APBD Kab. Tulungagung<br /><br />“Tidak pernah,” kata anggota Dewan yang terhormat ini kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Mufti<br /><br />Mendengar keterangan saksi ini, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto langsung menegur saksi agar tidak berbelit-belit. “Saudara sudah di sumpah, ya,”<br /><br />JPU KPK Mufti pun membacakan isi BAP saksi saat diperiksa oleh penyidik KPK di Jakarta beberapa bulan lalu. “Saya bacakan keterangan saudara dalam BAP Nomor 15, ya,” kata JPU KPK Mufti.<br /><br />“Memang benar, dalam setiap sidang paripurna pembahasan APBD maupun APBD-P Kabupaten Tulungagung, setiap anggota DPRD menerima uang tunai sebesar 5 Juta. seingat saya, tahun 2015 menerima lima juta, 2016 lima juta, 2017 lima juta. total yang saya terima dua puluh lima juta,” kata saksi dalam BAP No 15 yang dibacakan JPU KPK Mufti.<br /><br />Setelah Imam Sopingi mendengarkan JPU KPK Mufti membacakan keterangan saksi dalam BAP Nomor 15, akhirnya tak dapat menolak atau berbohong lagi. Anggota Dewan yang terhormat inipun langsung mengakui menerima, namun tak tau sumbernya dari mana<br /><br />“Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab saksi.<br /><br />Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini jga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir. Pada keteranga saksi pada sidang sebelumnya mengatakan, bahwa setiap anggota DPRD menerima Pokir sebesaar Rp150 juta.<br /><br />Penerimaan Pokir sebagai kesepatakan agar pembahasan APBD TA 2015 yang dibahas pada tahun 2014 berjalan lancar.  Padahal, dalam BAP saksi (Imam Sopingi) sendiri mengkui, pernah menerima uang dari Sukarji<br /><br />“Tidak pernah,” jawab saksi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgozD7DYU9gLZY1BdvyNQf3xW1ny4ptV5bXrMbqmL1AVjO0DnK3o__M6wwmOhehlqRqsLWYQexwY0ZXRCG0MfscVcVRw6ssHDLR4AKqR7iovhBKH4pTF5PLEbGyGYgIapmr6lzRjZRcvlE/s640/Dewan.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Ketidak jujuran Imam selaku anggota DPRD Tulungagung dalam persidangan, tak jauh beda dengan 2 Wakil Ketua DPRD Tulungagung saat memberikan keterangan pada persidangan, Selasa, 21 April 2020, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim<br /><br />Sementara keterangan Indra Fauzi menjelaskan, selaku ketua TAPD bertanggungjawa kepada Bupati, namun menurut saksi ini, tidak pernah karena kewenangan itu sudah diambil oleh Kepala BKD atas sepengetahuan Bupati<br /><br />“Bertanggungjawab kepada Bupat, tapi tidakpernah karena memang kewenangan itu langsung ke BKD,” ungkap saksi.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada September 2014, Terdakwa Supriyono menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015.<br /><br />Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).<br /><br />Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah.<br /><br />Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUiyyT4-GWEM6X9oqngFjKkwtBuGcHYiB9hCe6e6Y8hjT3kPBra1D2et80QhenbVR9lM8TtrGZRZ6nAyQqE6l5Pbmi8bsSERSeTdBSOqme2O0jeoWrmDIJXcrCotYczNHubGeLjAitdIg/s640/IMG20200421123437.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah).<br /><br />Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-H_6Ey6-x4mPSG8Oq9jYUFyFFwRdH2RUd2G0SLN2eMEAL78l1uhw_o9XdjJl1_umtx-EkN8jzVgMUjRVG_t_z-is0oV18yQRz_toLYp59QLkM3HzZgkK7geYhUISZCIVzBCXtFTlnL10/s640/IMG20200505095834.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /><br />Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /><br />Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017.<br /><br />d. Pengesahan APBD TA 2018.<br /><br />Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui HENDRY SETIAWAN menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa.<br /><br />Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan IMAM KAMBALI, AGUS BUDIARTO dan ADIB MAKARIM meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh IMAM KAMBALI, HENDRY SETIAWAN, YAMANI selaku staf BPKAD dan BUDI FATAHILLAH MANSYUR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya HENDRY SETIAWAN menyampaikan permintaan tersebut kepada SYAHRI MULYO. Atas laporan itu, SYAHRI MULYO memerintahkan HENDRY SETIAWAN untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. HENDRY SETIAWAN meminta sejumlah uang kepada SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, SUTRISNO melalui SUKARJI menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HENDRY SETIAWAN di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya HENDRY SETIAWAN melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /><br />Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari SYAHRI MULYO melalui BUDI FATAHILLAH MANSYUR dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni IMAM KAMBALI. ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /><br />Pada sekira bulan Juni 2018, HENDRY SETIAWAN memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BUDI FATAHILAH MANSYUR di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena SYAHRI MULYO tertangkap tangan oleh KPK.<br /><br />Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETIAWAN yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut.<br /><br />Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan<br /><br />Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /><br />JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /><br />“Menerima dari MAT YANI sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari SUHARNO sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)” ungkap JPU KPK ini</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzYvX7IgFt07aNMRzQnfnwxl9-y9qTeM9AWhcqWy6SZCCr49Ere2_KS0zS0cZsGVDcrkcz4Z1XCqCGOtF3vkfnlWwYc4KxzXxORvsptIcygdJZ8RsXQuSkKrwNRcVehqJQ27DNr9YIX_Q/s640/8.jpeg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 - 2019<br /><br />Pada tahun 2012, SYAHRI MULYO yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika SYAHRl MULYO terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Pada tahun 2013, setelah SYAHRI MULYO dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta SYAHRI MULYO mengangkat SUHARNO yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah SUHARNO menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /><br />Masih di tahun 2013, MATYANI selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya SUPARLAN, KARDIYANTO. SRI WAHYUNI, EFENDI, SYAMSURI, NANANG SUGIARTO dan TARMUJI.<br /><br />Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:<br />a. SUPARLAN sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br />b. KARDIYANTO sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br />c. SYAMSURI sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br />d. SRI WAHYUNI sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br />e. EFENDI SUMAlNl sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br />f. NANANG SUPRIYANTO sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br />g. TARMUJI sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).<br /><br />“Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh MATYANI,” ungkap JPU KPK<br /><br />Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa dua kali melakukan pertemuan dengan MATYANI, SUPARLAN, KARDIYANTO. HARYO DEWANTO. dan SYAMSURI. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa SUPRIYONO berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir.<br /><br />Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari SUHARNO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan.<br /><br />Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR melalui SUKARJI, Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu:<br /><br />1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :<br /><br />a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme.<br /><br />b. Pasal 5 angka 5 UHGIng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Bupati Tulungagung Hadir Sebagai Saksi Untuk Terdakwa Korupsi Suap Ketua DPRD Supriyono

Imam Sopingi, Anggota DPRD Tulungagung, Tak dapat mengelak, akhirnya mengakui menerima uang setiap pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung ...

»

“Terima” Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Dituntut 2.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5Nz-pLWWGFON7Mo2Fr73jf-HSlaoQKqTzYvbHt9z9hRrdER-i4eUXJpU0Jt7sFbVQx2fFL05rqnqnClE19f46r2J6TWtLYqGGk8fo_eZv-wvIwI-ZGK4C-ht6oH-Ja9zZk4pLhGYzq_M/s640/IMG20200218154618.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 5 Mei 2020, Tiga perangkat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yaitu Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun), dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa (Sekdes) serta Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa (Kades), adalah terdakwa dalam Kasus Korupsi suap sebesar Rp14 juta dari salah seorang warga Desa Sugihwaras,  yakni Sri Haryani melalui Bambang Haryanto terkait pengurusan surat tanah letter C Desa pada tahun 2018 lalu, dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan<br /><br />Tuntutan pidana terhadap terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi dan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin serta terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi dibacakan oleh JPU Deni dari Kejari Kabupaten Kediri dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam  agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU terhadap para terdakwa yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Kediri yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Ho, yaitu Dr. Andriano, SH., MH dan John Dista, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Hakim Yunizar,  Mahendra dan Antony L.J Ratag.<br /><br />Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Kasus inipun menarik dan juga menjadi pertanyaan. Menariknya, karena Ketiga terdakwa ini ditangkap atau yang lebih dikenal di masyararakat adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh anggota Polres Kabupaten Kediri pata tanggal 12 Oktober 2018 lalu beberapa menit setelah Bambang Haryanto meletakan amplop berwarna coklat berisi uang sebesaar Rp14 juta di atas meja Kantor Desa Ngancar, setelah Bambang Haryanto mengambil uang sebanyak satu juta rupaih lalu kemudian keluar dari ruang Kantor Desa dan menelopon seseorang. <br /><br />Uang yang yang diletakan Bambang Haryanto diatas meja Kantor Desa Sugihwaras adalah bersumber dari Sri Haryani. Dimana Sri Haryani meminta bantuan Bambang Haryanto untuk mengurus suratpecah tanah letter C Desa untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik)<br /><br />Pertanyaannya. Mengapa kasus Korupsi Pungli (Pungutan Liar) Tangkap Tangan ini baru disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Februari 2020, sementara penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Kediri sudah beberapa taahun lalu (12 Oktober 2018)<br /><br />Pertanyaannya kemudian. Siapa sosok Bambang Haryanto? Apa hubungan Bambang Haryanto dengan pihak Kepolisian Polres Kediri, sehingga Bambang Haryanto selaaku pemberi uang kepada pejabat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten tidak turut dijadikan sebaagai tersangka?<br /><br />Apakah penarapan hukum dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi hanya mengatur tentang pegawai negeri atau penyelanggara negara yang menerima suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11, sementara si pemberi “wajib diselamatkan?”<br /><br />Padahal sangat jelas, pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-c4eYc8xDh-t8e10onBqk3LMS5wAL902UZhuJxxgFDbFpL5cbcXNQFQjfkVysRO52Ndo71sOvwN8DwMQUVgWjN2el20QhIriet8qNHM6Bvm1_4k0f3KxwTF4Jqdrpif022Pnk6gh6MRg/s1600/IMG20200218152938.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-c4eYc8xDh-t8e10onBqk3LMS5wAL902UZhuJxxgFDbFpL5cbcXNQFQjfkVysRO52Ndo71sOvwN8DwMQUVgWjN2el20QhIriet8qNHM6Bvm1_4k0f3KxwTF4Jqdrpif022Pnk6gh6MRg/s640/IMG20200218152938.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> huruf a berbunyi ; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; <br /><br />atau pasal 13 yang berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling<br />banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Lalu mengapa Bambang Haryanto dan Sri Haryani hanya ibarat penonton sebuah pertunjukan yang duduk di  VVIP dengan pengawalan? Apakah kedua sosok (Bambang Haryanto dan Sri Haryani) ibarat kail dan umpan untuk memancing dilaut yang kering?<br /><br />Karena Ketiga terdakwa (Eko, Didik dan Sukemi) dijerat pasal meneima suap sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi<br /><br />Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Anehnya memang, dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur, tak satupun si pemberi yang turut dijadikan sebagai tersangka. <br /><br />Si pemberi hanya dijadikan sebagai korban pemerasan pungutan liar (Pungli) oleh para terangka/terdakwa. Tapi nyata bin aneh. Pasal yang dikenakan terhadap terangka/terdakwa adalah pasal “menerima”.<br /><br />Masyarakatpun mencurigai, bahwa penerapan hukum oleh aparat penegaak hukum dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terlebih dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Thn 2016 tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dapat dijadikan sebagai “ajang balas dendam” kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara yang kelas “teri” untuk ditangkap dan diadili sebagai pelaaku Koruptor <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, mengingat uraian pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Dari Tindak Pidana tersebut, telah terbukti dan terpenuhi, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi bersama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, selaku negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum<br /><br />Pertimbangan atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut berupa uang sebesar Rp14.000.000 dari saksi Bambang Haryanto diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana analisa fakta dan yuridis tersebut di atas.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEierOwA2YD2biCzPubD1d8JEIUpGVqUHmkQMSCC30qx84JvQORR-nRqkY1g7ANzbkmwjiMgWc7Cpb7Hi4F7edlPFtuML_7LxEmjIXfNWk4PgnfQYf2fAQKoWUSXPc8uCO1LUmheLa5b1vE/s640/IMG20200218152900.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga terbitlah, 2 lembar berita acara pemasangan tanda batas bidang tanah yang ditandatangani oleh Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekdes, Eko Arifianto selaku Kepala Dusun dan Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 lembar surat turunan salinan letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan Nomor 450 dan Nomor Persil 1, yang ditandatangani oleh Sukemi selaku Kepala Dusun.; 3 lembar surat turunan letter C Desa atas nama Sri Haryani dengan Nomor 838 dan Nomor Persil 1 yang ditandatangani Sukemi selaku kepala desa Sugihwaras<br /><br />Di mana hal terseut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab V, penyelenggaraan pemerintahan Desa bagian Kedua Kepala Desa, pasal 29 huruf b, c dan f tidak terlepas dari keterlibatan/peranan saksi Bambang Haryanto, maka Penuntut Pmum akan mempertimbangkan peranan saksi Bambang Haryanto tersebut setelah perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III telah berkekuatan hukum tetap<br /><br />Selain hal tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 November 1956 dan Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967,  maka adanya pengakuan oleh terdakwa dalam tingkat penyidikan dan di depan persidangan atas segala yang didakwakan ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa/para terdakwa<br /><br />Dengan mengingat dalam pemeriksaan di depan persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHAP pada diri maupun perbuatan para terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1)  KUHAP, oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<br /><br />“Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaaan atau kewenangan yangberhubungan denganjabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum ; <br /><br />2 (Dua). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) Subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU Deni  <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU Wahyuning Dyah W mengatakan, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfTdwN1JL0vEdMGcKEu67O2Uw1_Wq7SMSWNjQNVdck30HhSCGr_SGEdnX57ygxpMbRwyj7KXKGD0tzLJ_zJd9UlyDUH1nDItIbtitYS65PLrKBlVt5UHGQKfn-e84NUHbq0Q-Z_Twglp8/s640/IMG20200218152922.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tenentu pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Balai Desa Sugihwaras,  Kec. Ngancar, Kab. Kediri, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan Surat Turunan Leter C Desa, atas nama Alm. Ladimun yang merupakan orang tua dari saksi Sri Hariani.<br /><br />Namun disepakati sebasar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan dengan UU RI Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, Bab V, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua, Kepala Desa, Pasal 29 huruf b, c dan f. Perbuatan itu dilakukan para terdakwa selaku Perangkat Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan cam sebagai berikut:<br /><br />Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Sri Haryani meminta bantuan kepada saksi Bambang Harianto untuk mengurus surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun, yaitu orang tua dari Sri Haryani, dikanenakan Sri Haryani tidak mengetahui cara  pengurusan dan juga tidak punya waktu untuk mengurus surat turunan Letter C untuk dijadikan sertifikat.<br /><br />Selanjunya saksi Bambang Harianto pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi,  menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana proses untuk mengurus Turunan Letter C terscbut. Pengurusan agar pemerintah Desa memberikan salinan legalisir buku Letter C Desa kepada masyarakat guna keperluan pengurusan sertitikat tanah adalah sebagai  berikut :<br /><br />Pemohon ke kantor desa dengan membawa persyaratan untuk mengurus scrtifikat tanah berupa formulir pcrmohon dari BPN untuk ditandatangani Kepala Desa. Pemohon melampirkan Foto copy Kartu Keluarga dan Kanu Tanda Pcnduduk. Bila nama yang tertera di letter C Desa sudah meninggal, ahli waris menandatangani surat pernyataan keterangan ahli waris, selanjutnya diajukan kcpada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.<br /><br />Bahwa terdakwa II, Didik Masal Purniawan bertugas membidangi pelayanan pengurusan salinan dan legalisir buku Letter C Desa dikarenakan terdakwa II selaku Pj. Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam kepengurusan surat turunan letter C Desa tidak ditentukan biaya ataupun tidak dipungut biaya.<br /><br />Tanah yang akan diajukan kepengurusan surat turunan letter C tersebut adalah tanah waris dengan luas tanah kurang lebih 70 are. Dan pada saat Ladimun meninggal, saksi Sri Hariani mendapatkan waris seluas kurang lebih 45 are, dimana status tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C Dcsa atas nama Ladimun (orang tua saksi Sri Hariani) dengan nomor Percil 838.<br /><br />Selanjutnya saksi Bambang Harianto menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk dapat membantu kepengurusan surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun dan oleh terdakwa I menyanggupi. Selanjutnya dikarenakan posisi luasan tanah tersebut masih utuh dengan luas kurang lebih 70 are, dan akan dibagi dengan saudara-sadara kandungnya, yaitu saksi Andoko, saksi Tri Wiyono dan saksi Hari Kurniawan, maka terdakwa I mengatakan kepada saksi Sri Hariani untuk mengumpulkan saudara-saudaranya di lahan tersebut dengan tujuan pembagian luasan dan selanjutnya terdakwa I akan mcmberitahukan kepada terdakwa II.<br /><br />Selanjutnya saksi Sri Hariani menyetujui dan menanyakan kepada terdakwa I, kapan dijadwalkan pengukuran terbadap objek tanah waris, dan saksi Sri Hariani juga menjelaskan bahwa telah mengumpulkan saudara-saudaranya.  <br /><br />Selanjutnya terdakwa I, Eko Arifiono menemui terdakwa II, Didik Masal Purniawan untuk menceritakan maksud dan tujuan saksi Bambang Harianto dan saksi Sri Hariani. Maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdahwa I dan terdakwa II selaku  perangkat Desa Ngancar mengajak saksi Sri Hariani ke Kantor Balai Desa Sugihwaras untuk menandatangani berita Acara Pembagian Waris.<br /><br />Sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi Sri Hariani mendatangi terdakwa II untk meminta foto copy Letter C Desa no 838 atas nama Ladimun, dan oleh terdakwa II diberikan dikarcnakan saksi Sri Harini akan mengurus menjadi sertifikat.<br /><br />Dalam kepengurusan menjadi sertifikat, jika masih atas nama Ladimun, maka akan sulit. Selanjutnya saksi Sri Hariani meminta tolong kepada saksi Bambang Harianto untuk meminta tolong kepada terdakwa I.<br /><br />Selanjutnya saksi Bambang Harianto mendatangi rumah terdakwa I dengan maksud dan tujuan untuk memita tolong, apakah bisa merubah salinan Letter C Desa dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan oleh terdakwa I bahwa itu bukan wewenang terdakwa I tetapi merupakan kewenangan terdakwa II, dan terdakwa I menyarankan untuk bersama-sama menemui terdakwa II.<br /><br />Sebelum menemui terdakwa II, saksi Bambang Harianto menanyakan kepada terdakwa I,  apakah dalam pengurusan ini dikenakan biaya?. Dan terdakwa I mengatakan, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk besarannya terdakwa I belum tau dan hanya dikasih tau prosentase dengan luasan harga jual tanah tegal yang per are di Ds. Sugihwaris dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan include harga keseluruhan sebesar 5% dan untuk biaya kepengurusan tersebut disepakati akhinya sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah)<br /><br />Selanjutnya terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada terdakwa II selaku Sekretaris Desa, dan terdakwa III selaku Kepala Desa dan terdakwa II dan terdakwa III mengiyakan laporan dari terdakwa I tersebut. Dan terdakwa III memerintahkan kepada terdakwa II untuk membantu proses pengurusan surat turunan letter C tersebut.<br /><br />Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Bambang Harianto menemui terdakwa I, mengatakan bahwa dana yang diminta oleh terdakwa I guna pengurusan surat turunan letter C tersebut dan terdakwa I menyuruh saksi Bambang Harianto untuk menemui terdakwa II dan terdakwa III di Kantor Desa Sugihwaras.<br /><br />Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II,  mengatakan bahwa saksi Bambang Harianto akan menyerahkan uang jasa pengurusan salinan dana legalisir buku letter C Desa, namun terdakwa I tidak mengatakan jumlah nominalnya dan hanya mengatakan prosentase yaitu 5% dari nilai harga tanah.<br /><br />Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 pukul 10.30 Wib, saksi Bambang Harianto datang menemui terdakwa II seperti anjuran terdakwa I di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Iangsung ditemui oleh terdakwa II.<br /><br />Selanjutnya oleh terdakwa II diarahkan untuk langsung ke ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras, dan dikarenakan terdakwa I belum hadir maka saksi Bambang Harianto diminta oleh terdakwa II untuk menelepon terdakwa I dan tidak berapa lama terdakwa I datang ke Balai Desa Sugihwaras, dan berkumpul bersama di ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa<br /><br />Pada saat diruangan terdakwa III, saksi Bambang Harianto menyampaikan kembali, kepuda  mereka para terdakwa untuk meminta tolong kepengurusan surat letter C Sugihwaras, dan tcrdakwa II mcngatakan jika menurus proses surat (turunun letter C dibutuhkan KTP asli pcmohon yaitu saksi Sri Hariani, selenjutnye saksi Bumbung Hnrianto menelcpon saksi Sri Hariani untuk datang kc Balai Desa mengantarkan KTP asli.<br /><br />Dalam kcpengurusan surat-surat terscbut, dipersiapkan oleh terdakwa II, dikarenakan tugas dan kewenangannya adalah secara administrasi yaitu : Melaksanakan ketatausahaan sepcrti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan eksepedisi. Selaku Koordinator PTPKAD dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrusi pcmerintahan<br /><br />Selanjutnya saksi Sri Hariani datang dan langsung masuk ke ruangun tcrdakwa III dan bertemu dengan mereka para tendakwa, dan saksi Sri Hariani menyerahkan KTP asli kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa III memerintahkan terdakwa II untuk memproses surat turunan letter C yang diinginkan saksi Bambang Hurianto yaitu Letter C no percil 838 dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan terdukwa II keluar ruangan dan memproses surat Turunan Letter C dan persyaratan Iainnya.<br /><br />Selanjutnya diruangan terdakwa III hanya ada saksi Bambang Harianto, saksi Sri Hariani dan terdakwa I, dan terdakwa III menyampaikan apakah jadi meminta kekurangan, dan dijawab oleh saksi Bambang Harianto “iya”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan “berapa?” ya jangan terlalu banyak?".<br /><br />Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /><br />Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras<br /><br />1 (satu) lembar Surat pernyataan beda luas yang ditandatangani oleh terdakwa III, Sukemi sclaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 (empat) lembar turunan salinan Letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan nomor 450 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 3 (tiga) lembar turunan Letter C Desa atas nama Sri Hariani dengan No. 838 dengan nomor percil yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 2 (dua) lcmbar turunan letter C Desa atas nama Ladimun dengan Nomor 838 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku kepala desa Sugihwaras.<br /><br />Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop telsebut.<br /><br />Bahwa perbuatan para terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf b, c dan f UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala Desa dilarang : huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu.<br /><br />Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan dan atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.<br /><br />Perbuatan mereka para terdakwa terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor “Terima” Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Dituntut 2.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 5 Mei 2020, Tiga perangkat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yaitu Eko Arifiono, SE Bi...

»