Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp3.6 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTcDG9chyZPq8oYXIF7k-FTvJwJAjrX-P-K6XVuowGYg2G91geP3wy0qobu7biy7kjw387U6zzuujp2ect1bOpyV-kJ39QAAQGSgE2DftjEg8AvngapPxIU9_BffOyNKIdTvALYGZpqq8/s640/Supriyono+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Uang Suap yang diterima Terdakwa Supriyono terkait Pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018 dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mengalir ke Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD serta 21 anggota Banggar. Sementara yang terlibat adalah Hendry Setiawan, Yamani,  Sudigdo, Indra Fauzi, Budi Fatahillah Mansyur#</span></b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 31 Maret 2020, Tim JPU JPU Haerudin, Moh. Helmi Syarif, Mufti Nur Irawan dan Putra Iskandar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungung periode 2014 hingga 2019 ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam perkara  kasus Korupsi suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3.6 milliar setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan kemudian dijebloskan ke penjara pada tanggal 7 November 2019<br /> <br /> Hari ini (Selasa, 31 Maret 2020), adalah hari bersejarah bagi Suriyono sebagai terdakwa yang duduk di kursi pesakitan gedung pengadil orang-orang Koruptor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, yang biasanya terdakwa  duduk dikursi empuk di gedung legislator Kabupaten Tulungung sebagai Ketua DPRD dan juga sebagai Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap terdakw Supriyono dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana dan Sangadi, sementara terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya yaituAnwar Koto dari Jakarta<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSr_pzYS3Q_iV2MnEEXjhzlLutSe_vA5waKpyM6ztIO4DVQ2A8A4XbezXX9Yiy9KgP7FXkLxVdTY0FceJHzRlKC9aKYcUrKBDB1lkgTH7P7JxDz3vdQn1dU2DW8gnuOVVn0re1UmiFzzk/s640/IMG20200331115038.jpg" width="640" /></div> Dengan diadilnya Supriyono yang dikenal sebagai orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulunagung ini, semula banyak masyarakat bahkan pejabat dilingkungan Kabupaten Tulungagung tak percaya, bahwa Supriyono takan dijadikan sebagai tersangka apalagi terdakwa dalam kasus Korupsi Suap yang terungkap dalam persidangan kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (terpidana) pada Juni 2018 lalu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Bahkan sempat beredar kabar di masyarakat maupun di lingkungan Pejabat Kabupaten Tulungagung yang mengatakan, bahwa KPK takan melakukan pengembangan kasus Syahri Mulyo karena ada jaminan dari salah seorang anggota Komisi III DPR RI F-PDIP. Namun hal itu dibantah sang legislator yang berkantor di gedung Senayan Jakarta saat dikonfirmasi beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler.<br /> <br /> Kata orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulungagung inipun hilang seketika setelah penyididik KPK menjebloskan Supriyono ke Penjara di gedung merah putih milik KPK di Jalan Kuningan, Jakarta.<br /> <br /> Dari fakta persidangan saat Syahri Mulyo diadili terungkap, bahwa total uang suap yang diterima terpidana Syahri Mulyo  dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi yaitu, dari Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Tulungagung,  dari Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya yang di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp138 milliar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AAf1ImCHoI3Sh1W48n8EN5CXbV-2zrcollOxf0HnxLdtqJaCb-Elxi0I8jLj5iunT2sqnfV3LT5k7Spv52NFWk33kvbqCiYgQ-iuXRGdxbrZltY7Gx6AFMkwmiNtfY6Wx71VM9NJZgo/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" /></div> Selain uang haram ke terpidana Syahri Mulyo, ternyata uang haram itu mengalir juga ke Pejabat Kabupaten Tulungagung melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung  dintaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,   Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI , Kajari melalui Kasi Intel, Kapolres melalui Kasat Reskrim, LSM dan Wartawan termasuk ke  terdakwa Supriyoono selaku Ketua DPRD untuk meloloskan atau yang diistilakan dengan uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3.6 M. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain uang ketok palu APBD yang diterima terdakwa Supriyono, ternyata Supriyono juga menerima uang dari beberpa pihak terkait jual beli jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa ada uang sebesar Rp41 milliar yang mengalir ke pihak-pihak lain dan dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi<br /> <br /> JPU KPK Dodi Sukmono kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /> <br /> “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu milliar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrGWeZPjKC4nCG1zU__sSIqkIJo4pIdT0wQWfKsKHSLMQetcAIHchWRI3V9C44idMG_2BnwbXkUON0O6aMQBnMvhu-JpaQQxsVGFK_AjZsLOliSU0QNaMcYQmjX4cQuVnET3dsTuAQCE/s640/IMG20200331115230.jpg" width="640" /></div> Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /> <br /> Anwar Koto, selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum KPK, dan terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya untuk upaya hukum<br /> <br /> “Atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti, terdakwa serahkan sepenuuhnya kepada kuasa hukumnya untuk upaya hukumnya dan Majelis Hakim yang heba adli dan cerdas,” kata Anwar Koto dalam Press Relise yang dibagikannya seusai persidangan<br /> <br /> Namun sepertinya tidak hanya terdakwa Supriyono yang akan meringkuk di penjara, melainkan masih ada 3 orang kerabatnya sesama legislator di Kab. Tulungagung yang mejabat sebagai Wakil Ketua DPRD, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dan 21 anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Tulungagung.<br /> <br /> Selain dari legisator ada beberapa nama disebutkan yang diduga terlibat, yaitu Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD, Yamin (staf BPKAD) dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung, Sudigdo, Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD. Hal ini terungkap dari surat dakwaan JPU KPK. <br /> <br /> Terdakwa Supriyono pun dijera pasal berlapis, yaitu terkait penerimaan uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 adn 2018, dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Sedangkan penerimaan uang oleh terdakwa Supriyono terkait jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Lebih lanjut dalam surat dakwaannya JPU Mufti Nur Irawan dari KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD), sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> JPU KPK menyebutkan, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD, meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendry Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015 (2016, 2017 dan APBD 2018)<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK menjerat perbuatan terdakkwa yang diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun sebagiamana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 12 huruf B) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Lebih lanjut dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa keanggotaan 2014 s.d. 2019 bersama-sama dengan pimpinan anggota DPRD lainnya yaitu Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung <br /> <br /> Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu bhwa terdakwa Supriyono mengetahui atau patut menduga, bahwa pemberian uang tersebut untuk menggerakkan Terdakwa agar mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, APBD TA 2016, APBD TA 2017 dan  APBD TA 2018. <br /> <br /> Hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Supriyono untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pemakilan Daerah, (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /> <br /> Terdakwa Supriyono menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2014 -  2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 s.d. 2019. <br /> <br /> Selaku Ketua DPRD, Terdakwa Suppriyono memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Terdakwa secara ex-ochio juga sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Terdakwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto secara bertahap menerima sejumlah uang dari Syahri Mulyo melalui Hendry Setiawan yaitu: <br /> <br /> a. Pengesahan APBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2015. <br /> <br /> Pada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD. Dalam pembahasan anggaran tersebut terjadi deadlock sehingga Terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan dengan Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung dan Hendry Setiawan serta Sudigdo selaku perwakilan TAPD di Hotel Savana, Kota Malang untuk membahas RAPBD TA 2015. </div> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AAf1ImCHoI3Sh1W48n8EN5CXbV-2zrcollOxf0HnxLdtqJaCb-Elxi0I8jLj5iunT2sqnfV3LT5k7Spv52NFWk33kvbqCiYgQ-iuXRGdxbrZltY7Gx6AFMkwmiNtfY6Wx71VM9NJZgo/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" />Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, terdakwa Supriyono bersama pimpinan Banggar lainnya yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD yakni Sudigdo dan Hendy Setiawan di Tulungagung yang menghasilkan kesepakatan, bahwa untuk memperlancar pengesahan APBD TA 2015,  pihak eksekutif harus memberikan uang yang diistilahkan dengan uang ketok palu. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Masih pada bulan September 2014, Terdakwa menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015. <br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah. <br /> <br /> Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> b. Pengesahan APBD TA 2016. <br /> <br /> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjliiHiQFpvnhVY2pqnXzuX2msOPIXfiO9B2rJVGlB_YMGB1OprtEMncT6QY6dkrJjaJqvL99JlxxZ4etrj2WgWbSijkuyplJznhEi5PiqNna58IjJapdc-vIPK6Yuby023rBvC5q1QPzo/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></div> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016. <br /> <br /> c. Pengesahan APBD TA 2017.<br /> <br /> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9Y7_Gf_99xLD3YPhCQxRxa8ZAM_f03cV17QaiFis2HsTN7QtzjTFgY_4LY0ThAyvbPn7I9IxZehLHxgqGOBRP8NArJ49qr3yySSD0cETYyBrwtANqgduOId6GtJvykg3jTeyaMtjaT4k/s640/IMG20200331115038.jpg" width="640" /></div> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017. <br /> <br /> d. Pengesahan APBD TA 2018. <br /> <br /> Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui HENDRY SETIAWAN menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa. <br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan IMAM KAMBALI, AGUS BUDIARTO dan ADIB MAKARIM meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh IMAM KAMBALI, HENDRY SETIAWAN, YAMANI selaku staf BPKAD dan BUDI FATAHILLAH MANSYUR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrGWeZPjKC4nCG1zU__sSIqkIJo4pIdT0wQWfKsKHSLMQetcAIHchWRI3V9C44idMG_2BnwbXkUON0O6aMQBnMvhu-JpaQQxsVGFK_AjZsLOliSU0QNaMcYQmjX4cQuVnET3dsTuAQCE/s640/IMG20200331115230.jpg" width="640" /></div> Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya HENDRY SETIAWAN menyampaikan permintaan tersebut kepada SYAHRI MULYO. Atas laporan itu, SYAHRI MULYO memerintahkan HENDRY SETIAWAN untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. HENDRY SETIAWAN meminta sejumlah uang kepada SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, SUTRISNO melalui SUKARJI menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HENDRY SETIAWAN di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya HENDRY SETIAWAN melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). <br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari SYAHRI MULYO melalui BUDI FATAHILLAH MANSYUR dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni IMAM KAMBALI. ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah). <br /> <br /> Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /> <br /> Pada sekira bulan Juni 2018, HENDRY SETIAWAN memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BUDI FATAHILAH MANSYUR di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena SYAHRI MULYO tertangkap tangan oleh KPK. <br /> <br /> Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETIAWAN yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut. <br /> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /> <br /> “Menerima dari MAT YANI sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari SUHARNO sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)” ungkap JPU KPK ini<br /> <br /> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 - 2019<br /> <br /> Pada tahun 2012, SYAHRI MULYO yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika SYAHRl MULYO terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2013, setelah SYAHRI MULYO dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta SYAHRI MULYO mengangkat SUHARNO yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah SUHARNO menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /> <br /> Masih di tahun 2013, MATYANI selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya SUPARLAN, KARDIYANTO. SRI WAHYUNI, EFENDI, SYAMSURI, NANANG SUGIARTO dan TARMUJI. <br /> <br /> Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:<br /> a. SUPARLAN sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> b. KARDIYANTO sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> c. SYAMSURI sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br /> d. SRI WAHYUNI sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br /> e. EFENDI SUMAlNl sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> f. NANANG SUPRIYANTO sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> g. TARMUJI sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). <br /> <br /> “Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh MATYANI,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa dua kali melakukan pertemuan dengan MATYANI, SUPARLAN, KARDIYANTO. HARYO DEWANTO. dan SYAMSURI. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa SUPRIYONO berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir. <br /> <br /> Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari SUHARNO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan. <br /> <br /> Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR melalui SUKARJI, Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu: <br /> <br /> 1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam : <br /> <br /> a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme. <br /> <br /> b. Pasal 5 angka 5 UHGIng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. <br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp3.6 M

#Uang Suap yang diterima Terdakwa Supriyono terkait Pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018 dari Bupati Tulungagun...

»

Terdakwa Korupsi Divonis Bebas Oleh Hakim Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="785" data-original-width="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5ibg2FC637u6QEe8gEGb2RV4rzaHejg68s6HBaC_AjGAeBXZRzpIjToOp6MiW65juDirjQSfWN2lgQXKGaE8cj27Src4e2M-xkFlPEHoJfoa7WVr7izF1i2J0fHJAuT2fp3DKjvd20MY/s1600/Gresik+..jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam waktu Dua Minggu di Maret 2020, Pengadilan Tipikor Surabaya telah Dua kali membebaskan 2 terdakwa Korupsi oleh Ketua Majelis Hakim yang sama#</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kembali membebaskan terdakwa Korupsi untuk yang kedua kalinya dalam waktu Dua Minggu di Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim yang sama<br /><br />Yang pertama pada tanggal 16 Maret 2020. Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH  menjatuhkan hukuman lepas terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT SGS yang juga Bos Koran Harian Surabaya Sore (Bos PT Surabaya Sore) dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsin Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Dalam perkara ini, terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan di Tuntut 10 tahun pidana, serta di tuntut membayar uang pengganti sebesar Rp7.1 milliar subsidair 8 tahun penjara. Sebab menurt JPU, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs8YrnDu97jp6QSVpH9LHd31BIVKT1TfTwidq8z1M6JycE_q2EFf23DxCarQtz8bCqwsYHNO8Fxidmr4rmI29t3gvDyPmrD5fsQWWO45sw48PqQn35DqNB8NccsiezjTzyVHfAzO-Wtas/s640/Gresik+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam mengambil Keputusan untuk menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa Bos Koran Harian Surabaya Sore ini, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH dikalahkan oleh 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana, (Baca : Terdakwa Tatang, Bos Koran Harian Surabaya Sore Divonis Lepas, dan Baca juga : Ketua Majelis Hakim Tipikor Kalag Dengan Dua 2 Hakim Ad Hock:<br /><br />Dan untuk yang kedua kalinya yaitu hari ini, Senin, 30 Maret 2020, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Hery  Marsudy dengan keputusan bulat menjatuhkan Putusan (Vonis) Bebas terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik tahun 2018 yang saat ini menjabat Sekda (non aktif sejak 29 Februari 2020) Kabupaten Gresik sejak tanggal 9 Januari 2019 dalam kasus dugaan Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 bersama-sama dengan M. Muchtar S.Sos., MM selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian menjabat Plt. Kepala BPPPKAD sejak tanggal 9 Januari 2019 (Jilid I, sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur,  saat ini terdakwa Mukhtar menunggu putusan Kasasi)<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si di Tuntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 milliar rupiah subsidaair 6 (enam) buan kurungan. Sebab menurt JPU, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (Baca : Sekda (Non Aktif) Kab. Gresik, Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Pajak Daerah)<br /><br />Sementara dalam putusan, Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwaa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXgr8mAO5nfjmRGrqOOMruPWoxjTvHTmJ6gH02b1bIBu9e47TwB7KGER44e4ksa0A2osShOQxiub8JJoS8DBzO_0Y8w5_P7H35-O3CHcIQ_TKULjzDlxTqKtHBxNcuP1TWrHtIjOFO-ao/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertimbangan hukum dan fakta persidangan menurut Majleis Hakim, bahwa terdakwa selama menjabat Kepala BPKAD Kabupaten Gresik sejak Februari 2018 hingga Januari 2019 tidak terbukti memerintahkan pemotongan dana insentif pegawai.<br /><br />“Faktanya, uang bonus dari pendapatan pajak yang mencapai target tersebut diterima langsung ke rekening pegawai BPKAD Gresik,” ucak anggota Majelis Hakim Kusdarwanto saat membacakan pertimbangan dalam putusan <br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menilai, bahwa sebagian dari uang tersebut disetorkan kepada kepada M. Mukhtar (masih kasasi) selaku Plt. Sekretaris BPKAD Gresik yang nominalnya berbeda-beda, dan lalu digunakan untuk kepentingan internal dan eksternal yang tidak dicover anggaran APBD.<br /><br />“Penyetoran uang dari pegawai tersebut faktanya bukan hanya ketika terdakwa menjabat, melainkan sudah menjadi tradisi sejak tahun 2010 silam,” kata anggota Majelis Hakim Kusdarwanto <br /><br />Menurut Majelis Hakim, pada kepemimpinan era terdakwa dana insentif yang cair tiap triwulan tersebut langsung diterima utuh ke rekening masing-masing pegawai, baru para pegawai menyetor uang tersebut kepada Mukhtar.<br /><br />"Mengadili: Menyatakan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa terdakwa haruslah dibbaskan dari segala dakwaan, memulihkan hak-hak terdakwa,  harkat serta martabatnya, membebaskan terdakwa dari Tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan surat putusan di ruang sidang Cakra, Senin, 30 Maret 2020.<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU Kejari Gresik masih mengatakan pikir-pikir, walau terlihat dari raut wajah Tim JPU Kejari Gresik ini terlihat kekecewaan,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="473" data-original-width="1022" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxuzhKfeMQmewRXTpWxn4CxR3gS1Lu96kUEOTlkZvVYANBvA6qqP1n2FJZcAO7JaMZEVpd8Zk33dkVf-LdswQymuRuqZLt2LtxoLyaadZDA-JLl7bMFXF27bB69HqYNa3wfXWpfbyoEQo/s640/Gresik+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU dan fakta persidangan</span></span><br />Jumat, 6 Februari 2020, Tim JPU dari Kejari Kab. Gresik, menuntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 1 milliar rupiah subsidaair 6 (enam) buan kurungan terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik tahun 2018 menjabat Sekda Kabupaten Gresik sejak tanggal 9 Januari 2019 (Non Aktif sejak 29 Februari 2020) dalam kasus dugaan Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 bersama-sama dengan M. Muchtar S.Sos., MM selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Jilid I, sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur,  saat ini terdakwa Mukhtar menunggu putusan Kasasi)<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh Tim JPU Kejari Gresik yaitu Dimas Adji Wiwbowo, Esti HarjantiCandrarini, Alfin Nurahmana Wanda dan A.A. Ngurah Wijaya di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam ageda Tuntutan dari JPU terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yakni Hariyadi, SH., MH dkk yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yakni Kusdarwanto dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Hery  Marsudy<br /><br />Kasus yang menyeret Andhi Hendro Wijaya ke lingkaran hitam perkara Korusi, bermula pada tanggal 14 Januari 2019, saat Tim penyidik Kejari Gresik melakukan kegiatan Tangkap Tangan (OTT) terhadap M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris yang juga Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik di Kantor BPPKAD Gresik.<br /><br />Dari kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim penyidik Kejari Gresik selain mengamankan M. Mukhtar, juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja M. Muchtar<br /><br />Setelah M.Mukhtar diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak Kamis, 2 Mei 2019 saat Tim JPU Kejari Gresik membacakan surat dakwaan, keterangan saksi-saki, ahli hingga pembacaan surat tuntutan dari JPU pada Kamis, 15 Agustus 2019  terungkap beberapa fakta termasuk dalam putusan Majelis Hakim Pengadalian Tipikor Surabaya pada Kamis, 12 September 2019.<br /><br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadalian Tipikor Surabaya terhadap M.Mukhtar pada Kamis, 12 September 2019 menyebutkan, bahwa pemotongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada dimana M.Mukhtar menjabat selaku Plt. Sekretaris menggantikan Agus karena pensiun.<br /><br />“Besarnya pemotongan dana instensif pada semua staff dan pejabat BPPKAD, diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut, selanjutnya disetorkan kepada terdakwa  M.Mukhtar, waktu itu sebagai sekretaris dan Plt Kepala BPPKAD. Uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak, kemudian di berikan kepada internal maupun eksternal, diantaranya Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan Wakil Pupati serta LSM,” kata Hakim anggota Dr. Lufsiana saat membacakan putusan (Kamis, 12 September 2019)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBNTbJTZFGDIP4TL2tO9uqztRGs_BLg73Jo9FWkUc_JhXoDMEj-gQsm9G01W2hsXpUxCqz7w5n1n-tM2Bg2kuLRlthrqxAmBy4SVTRiy65E7u3HTuU1oZYoO-lprztI_zHr-LPtSMuE5s/s640/Gresik...jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara dakwaan maupun tuntan JPU terhadap terdakwa Andhy Hendro Wijaya menjelasakan, pada awal Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan Kepala BPPKAD Kab. Gesik dari Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM kepada terdakwa Andhy Hendro Wijaya, diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu, terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya untuk dipegang dan dikelola. Atas perintah itu, M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="303" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCR4xmifJl1SXxD0moup9kplde0tzVnPnOv88jlqlVMvCAQLrhxQ4WLXXHPBevvQOX3QMSoc7gOperiT-nwJe7q4edeTbEE0xqdnuIt7PYtRUbi-HaOcbY1IBF0gM834FilpiR7wSSpaw/s640/IMG20190502115715.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /><br />Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada M. Muhtar, S.Sos.. MM, Heni Puspitasari maupun melalui Anwar Utomo.<br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M, yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /><br />Hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh M. Mukhtar, S.Sos., MM dengan menyuruh Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci, setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi. Dan dengan rekapitulasi itu, M. Mukhtar menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada M. Mukhtar, S.Sos., MM. Selanjutnya M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950, dan dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000. Ada sisa sebesar Rp218.797.960<br /><br />JPU mengatakan, bahwa uang hasil pemotngan dana insentif selain dipergunakan untuk internal BPPKAD, ternyata juga diberikan pihak-pihak diluar BPPKAD sebagai hadiah atau pemberian kepada pejabat Gresik. Atas ijin terdakwa, kemudian M. Mukhtar dan saksi Heni Puspitasari menyerahkan uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD yaitu pejabat Gresik, diantaranya Asisten I, II dan III, Setda, Kepala BKD Kabupaten Gresuk, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />JPU menjelaskan, berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960 terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa) pada bulan Mei 2018. Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLhTYW7QkQMoDeTdKV00BWqVn-gq__uMRC7-OBxKjJ6YOgZMl3fOTwZLmHAWoscMgPYW4WoPGQq3Y8YQjCt7zbh74CT-NcCzfbWDi90uGImnDhx4oz0FS5o9GDM5CzzN4H4GDvkxae-EM/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcTdY9rnLO0vLUp3OiP5aJIHm2TYM7XibFor6uBNIhdtxey2M-2-K5NTGPg_DI9cedDPQJvXXug6k88iWUipYaDgyrdtihGODZ66ZYmekJSneYXsxbe9yP4UJ3Ri0SGyE2HHob990GiU/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKV_gbw8rkm5HdNPomHIRW1FL4PWQc2wvcg0hicYXqaV1XQN6IKhqYFGwcZuq-Qim0q_B4nDlcCUrDlJPwpzWKIHcSYH5CvK7P77BFhtHtQ35ZNrsqSAzTzY5mN6LqOGBCtRkiIpVAglc/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancama dalam pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />Sebelum pada tuntutan pidana, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa. Yang memberatkan, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui terus terang dan tidak medukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi. Sementara yang meringankan, terdakwa selama persidangan bersikap sopan<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar pasal pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap Diyana Lucky Puspitasari tersebut dengan pidana penjara selama 7  (tuju) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;<br /><br />3 (tiga). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diyana Lucky Puspitasari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp0 (Nol rupiah)”  ucap Esti HarjantiCandrarini<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.<br /><br />Namun Penasehat Hukum terdakwa langsung mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim, bahwa pihaknya siap membacakan Pledoinya pada, Senin, 9 Maret 2020.<br /><br />“Senin, kami siap menyampaikan Pledoi,” kata Hariyadi</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglNdapBnLMHJwS9-p10ucy5wU1s1LEuTYYrRrNRiOjTSEyJlVdwNGJyqSeOD2V2YhuhRT-PxLeIon9Ww_N-gNLkNlBydw7xdm9vsukV_9NyGzhSR6jU8u6DHTdqKWMCCP7hD8hmVjUZgY/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seusai persidangan, Hariyadi mengatakan kepada wartawan, bahwa Jaksa banyak menutupi fakta-fakta persidangan, diatantaranya, bahwa pegawai BPPKAD tidak ada yang keberatam.<br /><br />“Jakwa banyak menutupi fakta-fakta persidangan. Pegawai BPPKAD tidak ada yang keberatan. Nanti akan kita sampaikan fakta-fata dalam pledoi,” kata Hariyadi.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, memang tidak salah. Namun permsalahannya adalah, bahwa uang hasil pemotongan dana insentif pungutan pajak tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan internal BPPKAD, melainkan dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat Kab. Gresik, diantaranya Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah diperbolehkan atau apakah ada aturan, bahwa uang dari hasil pemotongan dana insentif pungutan pajak tersebut untuk dibagi-bagi kepada pihak-pihak lain diluar internal BPPKAD ?<br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo mengataka, akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada. Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait ada tidaknya pihak lain yang akan terseret sebagai tersangka baru.<br /><br />“Saya belum bisa menjawab saat ini. Tapi kita akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada serta sambil menunggu putusannya nanti,” jawab Dimas saat itu. (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Divonis Bebas Oleh Hakim Tipikor Surabaya

#Dalam waktu Dua Minggu di Maret 2020, Pengadilan Tipikor Surabaya telah Dua kali membebaskan 2 terdakwa Korupsi oleh Ketua Majelis Hak...

»

Dua Terdakwa Kasus Suap Tangkap Tangan KPK Diadili

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqQaXChlvV33BY6o47qgfnF1UZgHAvopRidwMgKGer39BuualfOEy9dHLAiGoc1R_-GHP1w9a_1CZN1lUHVqPTJSO9xMJadg-Z_qYBwE48NUWti8q1njl-jE3ZpSTa3aAQcACdIUZ13hA/s640/2..jpeg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 30 Maret 2020, JPU Arief Suhermanto, Ahmad Burhanudi dan Andhi Kurniawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,  menyeret Dua pengusaha kontraktor di Sidoarjo, Jawa Timur, yakni Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (perkara terpiah) ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Hari ini (Senin, 30 Maret 2020), adalah hari bersejarah bagi pengusaha Kontraktor Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi yang “menyandang gelar” sebagai terdakwa perkara Korpsi suap terhadap Kepala Daerah yaitu Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.<br /> <br /> Kedua terdakwa ini diadili secara terpisah melalui Sidang Teleconfenrence, dimana terdakwa Ibnu Gofur tanpa hadir ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur melainkan tetap berda di Rutan (Rumah Tahanan Negara) milik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) di Jalan Raya Ahmad Yani<br /> <br /> Sedangkan terdakwa M. Totok Sumedi berada di Rutan Kelas I-A Khusus Surabaya, Medaeng. Sementara Penasehat Hukukum masing-masing terdakwa, JPU KPK dan Majelis Hakim serta Panitra Pengganti (PP) berada diruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap terdakw Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano serta Pnitra Pengganti (PP), sementara terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITHetxzwWnwgh-bgJQVP8whm-b2Sj8MfT4G7vjo3v-zwvW4CnSXSLy9iuuhTIShyphenhyphenzcLZvri3S09haAqa0VaobAO9udKXdyWIjXMXE9TAbu87gjB-mLiL9HE-SFPyMxnso1KZpKCHQces/s640/5..jpeg" width="640" />Kasus yang menyeret kedua Kontraktor di Kota Lumpur Lapondo ini, bukanlah yang pertmakalinya ditangkap KPK di Jawa Timur terkait pemberian uang suap terhadap Kepala Daerah agar mendapatkan proyek pemerintah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dan kasus seperti inipun menjadi pertanyaan bagi para Kontraktor lainnya yang dekat dengan para penguasa, yang mengerjakan proyek-proyek APBD diberbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur. <br /> <br /> Dan apakah Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi hanya memberi uang suap kepada Bupati Sidoarjo, Siful Ilah terkait Proyek yang didapatkannya di Kabupaten Sidoarjo, memngingat Ibnu Gofur bukan hanya mengerkan proyek di Kabupaten Sidoarjo melainkan di wilayah Indonesia termasuk di Surabaya?<br /> <br /> Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 (enam) tersangka, yang terdiri dari 2 (dua) terdakwa selaku pengusaha Kontraktor (Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi) sebagai pemberi suap yang totalnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sejak Agustus 2019 sampai tanggal 7 Januari 20207 sekaligus menghantarkan ke- 6 tersangka/terdakwa ke Hotel Predoe gedung merah putih milik KPK.<br /> <br /> Untuk Kedua terdakwa (Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi), dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCWb8MVhFjs5MYNofdOM1xgtxpMFN7lHg2aeOGKWtDXu1xlP4rc3ioq-5zAKdk1vj17jF9NocjVcUwx7fRyOAOsidi9KMeYrXuw-CXRo6S1utvMITIhZd6c6ZYtu2ft-i_6K_neNCELTU/s640/2.jpeg" width="640" /></div> Sedangkan 4 (empat) tersangka lainnya adalah selaku pejabat Pemda Kabupaten Sidoarjo yang saat ini masih berada di tahanan KPK di Jakarta, yaitu SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan  SANADJIHITU SANGADJI. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Tersangkanya semua ada enam termasuk ke dua terdakwa ini. Pemberian uang oleh terdakwa kepada Bupati yang totalnya sebesar satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah (Rp1.675.000.000), secara bertahap sejak Agustus 2019 sampai tanggal 7 Januari 2020,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Senij, 30 Maret 2020.<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI, pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Batching Plant Desa Mlirit,  Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. <br /> <br /> Bahwa terdawa telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu yaitu berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)  kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyQwJh8Cb9ed6oDeVogmNQDblvdbYhqIx8F2yCY9yQRNRwpfnMXdt3nrBkkQnzgiemASskJDXmLqlDTwyG97tTTBcaXok99m3Hu3-bBFTqZGyCYdUOxf7v7AX8UW0zGwo3zGdn8Vd9ZTM/s640/7..jpeg" width="640" /></div> Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu karena SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH,  JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI untuk  mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /> <br /> Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menunjuk SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.<br /> <br /> Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana pengadaan barang dan jasa.<br /> <br /> Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlYeCmwtyFr_vJ77PxnOCAX89b7TbbBVpwwfq3Hr9rr6kjq_-0rseWcTK36fJdhCv4UOgOshJjArYsYzmsjgCQ0L8FsEAXeJAFcY9gA3Tuad8X7x9iSMVx_xKdZfPGC3c8R7yF0l_q7c/s640/2...jpeg" width="640" /></div> Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi milik Terdakwa IBNU GOPUR ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539.35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).<br /> <br /> Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH. <br /> <br /> Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI. <br /> <br /> Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO W|BOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen). </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyQwJh8Cb9ed6oDeVogmNQDblvdbYhqIx8F2yCY9yQRNRwpfnMXdt3nrBkkQnzgiemASskJDXmLqlDTwyG97tTTBcaXok99m3Hu3-bBFTqZGyCYdUOxf7v7AX8UW0zGwo3zGdn8Vd9ZTM/s640/7..jpeg" width="640" /></div> Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo. <br /> <br /> Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /> 1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /> <br /> 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /> <br /> 3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /> <br /> Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /> <br /> 1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /> <br /> 2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /> <br /> 3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian. <br /> <br /> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :<br /> <br /> 1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.<br /> <br /> 2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis,  Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg339aNtWpsD4zDjhLmH2vpDUalPxOokwheXnaxQSrBqFz4gtP0vxZxpWBpR6hcPNSl710qs7bEH3H_cbB5gVgqxgE9Ek2dsSR-50MhdhHhvN2vsZvEo8FAwcOyaPs5jpT4UizGzjzAS9A/s640/1....jpeg" width="640" /></div> 3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit,   Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA.<br /> <br /> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait:<br /> <br /> 4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.<br /> <br /> 5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.<br /> <br /> 6. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK memberikan uang seluruhnya sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SUNARTI SETYANINGSIH bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo yang terdiri dari uang Terdakwa IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> 7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> <br /> 8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH. <br /> <br /> Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /> <br /> 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,<br /> <br /> 2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /> <br /> Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Kasus Suap Tangkap Tangan KPK Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Senin, 30 Maret 2020, JPU Arief Suhermanto, Ahmad Burhanudi dan Andhi Kurniawan dari Komisi Pemberantasan Kor...

»