BERITAKORUPSI.CO

Lurah Korupsi Rp89 Juta Divonis 4 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDpLa0TdFr8w3rdqM2-RAvNSwnGCnvQ_T89L1ZoV_mb_CRCly609bFxxfUMXyF7zCDCfw0kmjdXFFNC_BBJ-KSrGciXvExZ-fyRh_52J9i0vgk_55XGF94TArQzT_Gozv9PsIzajjtORc/s640/IMG20200220123922.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa yang Korupsi puluhan juta, hukumannya sama dengan terdakwa yang Korupsi ratusan juta bahkan milliaran rupiah#</span></span><br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Jumlah kerugian negara dalam kasus perkara Korupsi memang tidak ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai patokan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap para terdakwa. Sehingga terdakwa yang didakwa telah merugikan keuangan negara yang besarnya hanya puluhan juta, dijatuhi hukuman (divonis) yang sama dengan terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah bahkan milliaran rupiah oleh Majelis Hakim.<br /><br />Seperti dalam perkara Korupsi penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan kerugian negera sebesar  Rp1.450.830.489,5, terdakwanya dihukum (divonis) selama 4 tahun penjara.<br /><br />Dalam sidang kali ini (Kamis, 19 Maret 2020), adalah Kasus Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo seluas 24 Hektar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp504.800.000, terdakwa juga dihukum 4 tahun penjara dengan terdakwa Uni Suryo<br /><br />Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Uni Suryo, SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo terbukti secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan anggaran Belanja Langsung untuk Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp152.124.934 dan TA 2014 Rp189.638.438 yang merugikan keuagan negara sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Hal itu diucapkan Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 19 Maret 2020) dengan Ketua Majeis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Romaui Ritonga yang dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo serta Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, dari realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp68.516.038. Dan dari jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara daalam hal ini Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp89.752.737 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp89.752.737  <br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4  (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.752.737 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini, lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU, </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wzVBo7Sr2LG3t1BsjB1mlHPqHV-fiHUAk2a7nvPN48ZCpDpONjy3gVxeliXr6WaJR5sKHyEQhhVJG8Mk-iF0d_C1gn9aOUySlWeADCUNadd6pBzShAK2WMavTF1u7VI5uTJE-q6f5b4/s640/IMG20200220123850.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan,  Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/2159/431304/2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural bersama-sama dengan Saksi  Bambang Wahyudi,S.Sos. (Dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian No.474.3/838/430.12 11.3/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Kusnaidi  selaku Kepala Desa Kembang Bondowoso).<br /><br />Dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setiduk-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Satabondo Jalan Mawar Mulyautama, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<br /><br />Dimana terdakwa selaku Lurah Patokan Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, yaitu Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan uang pencairan anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 untuk dikelola Terdakwa sendiri dengan alasan keamanan<br /><br />Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang dilakukan terdakwa bersama saksi Alm. Bambang Wahyudi dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan, Kabupaten Situbondo dalam tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp152.124.934 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan dalam pasal 9 Ayat (1) huruf a, bahwa keuangan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo yang dialokasikan kepada perangkat daerah, dengan peruntukan sebagaimana berikut:<br /><br />Tahun 2013 ; Program pelayanan administrasi perkantoran,; Penyediaan jasa surat menyurat Rp2.100.000,; Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.484,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15.050 000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyewaan barang cetakan dan penggandaan Rp4.999.950,; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp4.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp1.980.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.464.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000,<br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.428.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp37.572.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.478.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp2.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000,<br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp2.500.000,; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000,</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkWng8LWCJEUsUlNqlHwMRPoqWN69_RfwsSjZwUdPJ6sdrIRz8YXFJvlpquJFbftztQZjNF-JDURpSHOrS1dWUa3mrQWSA7X2RzGPLlRJBfQCXs3kVY-Dew94jqsCyfCwZ05hKP-JmmQ/s640/IMG20200220124958.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah Rp2.500.000,; Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp4.474.500,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000,; Peringatan hari besar Nusional Rp4.000.000,; Peringatan hari besar keagamaan Rp4.000.000,; Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp4000 000,; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah : Penyelenggaraan lomba desa Rp4000.000,; Dana Penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.500.000<br /><br />Proses penyerapan anggaran Belanja Langsung TA 2013 sebesar Rp145.963.494 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 19-04-2013 sebesar Rp10.000.000, menggunakan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk Belanja lisrik Rp241795,; Belanja surat kabar Rp990.000,; Belanja mamin rapat Rp1.440.000,; Belama mamin tamu Rp792.000,; Belama alat tuiis kantor Rp3.061.000,; Benja alat listrik elektronik Rp. 985.000,. Belama cetak Rp1.601.000,; Pcnggandaan Rp388.000 sesuai dengan SPM No: 1.20.26.1/SPP-UP/0001/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan SP2D No : 0387/UP/IV/2013 tanggal 15 April 2013.<br /><br />2. Tanggal 2905-2013 Rp. 36 843.794; sebesar Rp. 36.843.794,menggunakan Tambahan Uang (TU), yang digunakan untuk :SPJ GU (Ganti Uang) Rp9.998.794 sesuai dengan SPM No : 120.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Me: 2013 dan SP2D No : 0643/GU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Belanja Jasa kebersihan kanto Rp2.500.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0649/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Perjalanan Dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0650/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Dana Penunjang LPM Rp3.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0651/TU/V/2013 tanggal 29 Me12013,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2500.00 sesuan dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 den SP2D No : 0652/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Musrenbang Rp4.474.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0653/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Penyediaan jasa admmistrasi keuangan Rp7.350.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No: 0654/TU/V/2013 tangga129 Mei 2013,; Bulan bakti gotong royong Rp4.000.000 sesuatu dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0655/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.<br /><br />3. Tanggal 23-10-2013 sebesar Rp33.152.500 menggvnakan Ganti Uang (GU) dan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk : Penyusunan laporan capaian kinerja Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Jan SP2D No : 2022/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar keagamaan Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2023/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp2.500.000,sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2024/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2025/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Ganti uang (GU) Rp7.142.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2042/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 aan SP2D No : 2018/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyelenggaraan lomba desa Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2019/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pengadaan pakaian dinas Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2020/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar Nasional Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2021/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.<br /><br />Pada tanggal 9 Desember 2013 (langsung ke rekening penyedia barang) : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.407.300 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0018/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S734/LS/Xll/2013 tanggal 09 Desemher 2013,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp3.756.3000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0019/Xll/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S733/LS/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.<br /><br />4. Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000, menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No 1.20.26.1/ SPM-GU/004/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 dan SP2D No : 3239/GU/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. Dan 5. Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No : 1.20 2.6.1/SPM-GU/0005/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D No : 3262/GU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.<br /><br />Dalam tiap-tiap pencairan tahun anggaran 2013, dana tersebut masuk melalui rekening Giro Kelurahan Patokan Situbondo No.Rek: 0291012281 an. Bambang Wahyudi (Almarhum) selaku Bendahara pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso<br /><br />Setiap kali pencairan yang jumlahnya sebesar Rp99.0922.940 langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo dengan rincian : Tanggal 19 April 2013 Rp10.000.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah UP (uang persediaan),; Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp30.843.794 dengan Jenis SPM/SP2D adalah TU (tambahan uang),; Tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp33.152.500 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU (ganti uang),; Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU,; Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDpLa0TdFr8w3rdqM2-RAvNSwnGCnvQ_T89L1ZoV_mb_CRCly609bFxxfUMXyF7zCDCfw0kmjdXFFNC_BBJ-KSrGciXvExZ-fyRh_52J9i0vgk_55XGF94TArQzT_Gozv9PsIzajjtORc/s640/IMG20200220123922.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setiap pencairan Anggaran Belanja Langsung TA 2013, Terdakwa langsung meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo. Sehingga untuk pelaksana kegiatan, masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi namun karena setiap pencairan anggaran tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa, sehingga masing-masing seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2013.<br /><br />Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Patokan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo meminta saksi Alm. Bambang Wahyudi untak membuat SPJ Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan DPA SKPD Kelurahan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.<br /><br />Namun kenyataannya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana rincian penggunaannya dalam pengajuan anggaran dan realisasi tahun 2013.<br /><br />Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 untuk Kelurahan Patokan berdasarkan Pencairan SPM/SP2D sebesar Rp145.963.494, sedangkan Laporan Realisasi Anggarannya (LRA) Rp144.960.944 sehingga terdapat pengembalian ke Kas daerah sebesar Rp1.002.550 dengan rincian ; 1. Sisa Uang persediaan (UP) sebesar Rp2.550  (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah),; 2. Sisa Tambahan uang persediaan (TU) untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /><br />Berdasarkan SPJ yang benar, penyerapan Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2013 sebesar Rp97.239.694 dan berdasarkan SPJ yang tidak benar yang dibuat oleh Saksi saksi Alm. Bambang Wahyudi atas perintah Terdakwa sebesar Rp47.721.250<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp47.721.250<br /><br />Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo TA  2014 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp189.638.438 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo yang peruntukannya sebagai berikut:<br /><br />Tahun 2014, Program pelayanan administrasi perkantoran ; Penyediaan jasa surat menyurat Rp1.500.000,; Pcnyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.488,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15050000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyediaan barang cetakan dann penggandaan Rp5.000.000,; Penyedi Jan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp3.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp2.000.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.410.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000,;<br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sebelum perubahan ; Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp20.450.000,Pengadaan peralatan gedung kantor Rp46.450.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000<br /><br />Setelah perubahan : Pengadaan kendaraan dinas/uperasmnal Rp25.450.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp58.950.000,; Pemehharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemehharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000,<br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaanpakaian dinas beserta perlengkapannya Rp1.950.000. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallsasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000. Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp3.990.950,; Peringatan hari besar keagamaan Rp. 3.980.000,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.996.000,; Peringatan HUT Proklamasi kemerdekaan RI Rp3.905.500,</div>
<div style="text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkWng8LWCJEUsUlNqlHwMRPoqWN69_RfwsSjZwUdPJ6sdrIRz8YXFJvlpquJFbftztQZjNF-JDURpSHOrS1dWUa3mrQWSA7X2RzGPLlRJBfQCXs3kVY-Dew94jqsCyfCwZ05hKP-JmmQ/s640/IMG20200220124958.jpg" width="640" /> Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan 
pengumpulan data dan statistic daerah Rp2.500.000. Program bantuan dan 
jaminan kesejahteraan sosial : Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
 Rp3.999.900. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 
pemerintah desa : Penyelenggaraan lomba desa Rp3.983.000,; Dana 
penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.384.600,<br /><br />Proses 
penyerapan anggaran Belanja Langsung yang dikelola oleh Kelurahan 
Patokan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp154.248.408 adalah sebagai 
berikut:<br /><br />1. Tanggal 16-05-2014 sebesar Rp10.000.000 menggunakan 
Uang Persediaan (UP) yang digunakan sesuai dengan SPM No : 
1.20.26.1/SPM/UP/0001/V/2014 tanggal 6 Mei 21014 dan SP2D No : 
0688/UP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014,;<br /><br />2. Tanggal 28-05-2014 sebesar
 Rp26.271.850 menggunakan Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) yang 
digunakan untuk : Pengadaan pakaian dinas Rp1.800.000 sesuai dengan SPM 
No : 1.20.26.1/SPM/TU/0003/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 
0814/TU/V/2014tangga126 Me12014. Pembinaan organisasi kemasyarakatan 
Rp3.996.000; sesuai dengan SPM No 120.263/SPM/TU/0005/V/2014 tanggal 19 
Mei 2014 dan SP2D No : 0815/TU/V/2014 tangga126 Mei 2014,; 
Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp3.999.900 sesuai dengan SPM 
No 1.2026.1/SPM/TU/0002/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 
0817/TU/V/2014 tangga1 26 Mei 2014,; Musrenbang Rp3.990.950  sesuai 
dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0001/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan 
SP2D No : 0821/TU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Ganti Uang (GU) 
Rp9.985.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0001/V/2014 tanggal 
19 Mei 2014 dan SP2D No: 0798/GU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Penyusunan
 RKA DPA Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0004/V/2014
 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0816/TU/V/2014 tangga126 Me12014.<br /><br />Tanggal
 27 luni 2014 sebesar Rp14999600 (langsung ke rekening penyedia barang) 
yang digunakan untuk ; Pengadaan lampu box Rp14.999.600 sesuai dengan 
SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0008/VI/2014 tanggal 24 ]uni 2014 dan SP2D No :
 1096/LS/V1/2014tanggalz7 Juni 2014,<br /><br />Tanggal 17 Juli 2014 sebesar
 Rp30970500 (langsung ke rekening penyedia barang) yang digunakan untuk :
 Belanja modal pengadaan AC Rp4.471.500,; Belanja modal pengadaan 
computer PC Rp16.181.000,; Belanja pengadaan computer Notebook 
Rp6.336.000,; Belanja modal pengadaan dispenser Rp3.982.000 sesuai 
dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0013/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan 
SP2D No : 2147. LS VII /2014 tangga1 22 Juli 2014 Sebagaimana dokumen 
kontrak Nomor : 027/B.011/PP.KEL/431.510.9.1/2014 tanggal 26 Juni 2014.<br /><br />3.
 Tanggal 22 Juli 2014 sebesal Rp9.193.308; menggunakan Ganti Uang (GU) 
yang digunakan untuk : Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 
Ro750.000,; Belanja air Rp72.500,; Belanja listrik Rp390.808.000,; 
Belanja pemeliharaan gedung Rp1.750.000,; Belanja perjalanan dinas dalam
 daerah Rp2.520.000,; Jasa servis Rp600.000,; Belanja penggantian suku 
cadang Rp600.000,; Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 
Rp210.000,; Belanja perawatan computer Rp600.000,; Belanja perawatan 
AC/Kipas Angin Rp600.000,; Belanja perawatan printer Rp900.000,; Belanja
 perawatan mesin tik Rp2.000.000 sesuai SPM No 
1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan SP2D No : sesuai
 Aeggan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014<br /><br />4.
 Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp23.891.000 menggunakan Tambahan Uang 
(TU) yang digunakan untuk ; Admistrasi keuangan Rp9.450.000 sesuai 
dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0009/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan 
SP2D No : 1615/TU/VII/2014 tanggal 241uli 2014,; Penyediaan makanan dan 
minuman Rp2.572.500 sesuai dengan SPM No : 120.261/SPM/TU/0010/VII/2014 
tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1611/TU/VlI/2014 tanggal 24 Juli 
2014,; Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Rp3.905.500sesuai dengan 
SPM No : 1.2020.1/SPM/TU/0007/VII/2014 tanggal 16 ]uli 2014 dan SP2D No :
 1614/TU/Vll/2014 tanggal 24 Juli2014,; Penyelenggaraan lomba desa 
Rp3.983.000 sesuai dengan SPM No :120.261/SPM/TU/0008/VII/2014 tanggal 
16 Juli 2014 dan SP2D No : 1612/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 014,; 
Peringatan hari besar keagamaan Rp3.980.000 sesuai dengan SPM No : 
1.20.26.1/SPM/TU/0006/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 
1613/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014</div>
<div style="text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBe0bp-jlEPmhauL30N2xAzhF_KegcfevThfzZ_0VH0hFDdEujmMFsVEIOySnYJ-A5NynqQ5ggWfZb4oJWmOdXlUM2wlxblZ8MQpK0RrrzzO4qzR7gaZvMepUjwSNvHOGJyZqHGxAQmUw/s640/IMG20200220123934.jpg" width="640" /> 5. Tanggal 27 Nopember 
2014 sebesar Rp27.214.100 menggunakan Ganti Uang (GU) yang digunakan 
untuk : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp1.252.500,; 
Belania alat tulis kantor Rp1.630.000,; Belanja cetak Rp820.000,; Belama
 penggandaan Rp519.000,; Belanja alat listrik dan elektronik 
Rp1.040.000,; Belanja surat kabar Rp600.000,; Belanja pemeliharaan 
gedung Rp875.500,; Belanja jasa servis Rp200.000,;Belanja penggantian 
suku cadang Rp300.000,; Belania bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 
175.000,Belama perawatan komputer Rp. 300.000,; Belanja perawatan 
AC/Kipas angina Rp100.000,; Belanja peralatan printer Rp300.000,; 
Belanja perawatan mesin tik Rp100.000,; Belania makanan dan minuman 
Rp1.837.500,; Dana penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 
Rp3.384.600,; Penyusunan pelaporan akhir tahun Rp2.500.000,; Perjalanan 
dinas dalam daerah Rp2.520.000,; Penyusunan laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyediaan jasa 
administrasi keuangan Rp5.600.000<br /><br />Tiap-tiap pencairan anggaran TA
 2014, dana tersebut masuk melalui ke rekening Giro Kelurahan Patokan 
Situbondo No. Rek : 0291012281 an.Bambang Wahyudi (Almarhum)  selaku 
Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang 
tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena 
rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso, sehingga 
setiap kali pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo 
dengan rincian: Tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp10.000.000 dengan Jenis 
SPM/SP2D adalah UP dan Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp15.771.850 dengan 
Jenis SPM/SP2D adalah GU/TU<br /><br />Setiap pencairan Anggaran Belanja 
Langsung Tahun Anggaran 2014, terdakwa langsung meminta kenada saksi 
Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan
 Kabupaten Situbondo, sehingga untuk pelaksana kegiatan yaitu 
masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo 
yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang 
Wahyudi.<br /><br />Namun karena setiap kali pencairan anggaran tersebut 
langsung dikuasai oleh terdakwa,  sehingga mengakibatkan masing-masing 
seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan
 sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2014<br /><br />Anggaran
 Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2014 adalah sebesar 
Rp189.638.438, namun yang terserap berdasarkan pencairan SPM/ SP2D 
sebesar Rp154.905.458, dan sisa uang kas yang dikembalikan atau tidak 
terserap sebesar Rp657.050 dikembalikan ke Kas Daerah lain berdasarkan 
SPJ yang benar sejumlah Rp111.241.458. Sehingga saksi Alm. Bambang 
Wahyudi membuat SPJ tidak benar atas perintah Terdakwa sejumlah 
Rp43.006.950<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Alm. 
Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patoka 
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 menyebabkan kerugian Negara 
sebesar Rp43.006.950<br /><br />Pengelolaan keuangan dana belanja langsung 
periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 seharusnya saksi Alm. 
Bambang Wahyudi selaku Bendahara yang mengelola seluruh keuangan 
Anggaran Belanja Langsung, namun pada kenyataanya terdakwa yang 
mengelola keuangan tersebut dengan alasan keamanan. Sehingga apabila 
uang sudah cair langsung diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa.<br /><br />Perbuatan
 terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno bersama-sama dengan saksi 
Alm. Bambang Wahyudi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, pada: bagian ketiga , Asas Umum Pegeiolaan Keuangan Daerah, 
Pasal 4 : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan
 manfaat untuk masyarakat.<br /><br />(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu 
dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. bagian keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja 
Daerah, pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus 
didukung dengan bukti yang lengkap dansah. (2) Bukti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang 
berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti dimaksud.<br /><br />Penyebab adanya Kerugian Negara 
tersebut di karenakan adanya penyimpangan meliputi: 1. Pengeluaran 
belanja barang dan jasa kantor terdiri atas pengeluaran untuk belanja 
makanan minuman, Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan (foto copy), jasa 
service/pemeiiharaan alat kantor, dan keperluan listrik kantor yang 
tidak benar (fiktif).<br /><br />“Dari realisasi belanja barang tahun 2013 
dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif
 senilai Rp68.516.038”<br /><br />2. Pertanggungjawaban belanja pegawai yang
 tidak benar. Meskipun banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di 
Kelurahan Patokan, bukti -bukti dibuat oleh Bendahara untuk mendukung 
pertanggungiawaban keuangan. Bukti-bukti tersebut meliputi pembayaran 
honor pelaksana kegiatan musrenbang, bulan bakti gotong royong, 
pembinaan organisasi kemasyarakatan, perayan hari besar nasional dan 
hari besar keagamaan, serta uang lembur penyusunan laporan kegiatan.<br /><br />“Dari
 jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 
terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000”<br /><br />Akibat 
perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin 
R.Ng. Kosno atau orang lain yaitu saksi Alm. Bambang Wahyudi S.Sos 
(berkas terpisah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar 
Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua 
ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam 
jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian 
Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Sehingga
 perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi 
(Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 
(Jen)</div>
<br />

News Tipikor Lurah Korupsi Rp89 Juta Divonis 4 Thn Penjara

#Terdakwa yang Korupsi puluhan juta, hukumannya sama dengan terdakwa yang Korupsi ratusan juta bahkan milliaran rupiah# BERITA KORU...

Kades dan Sekdes Divonis 4 Thn Penjara Karena TerbuktiKorupsi

01.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvVoNkPgAcPVNYkaIy62to2NczLp1ot2cyKQRwdbwv85DJVcOFYQaloQzX2wkbUYPnEs9oAys0G810a98nfNAC-rwMByJCEOVtirnsljstQwlGPAg5qunJM-nDzD0X0u21kKBo6Olg4p4/s640/IMG20200305130202_1.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITAK<span style="color: red;">ORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana pejara masing-masing selama 4 tahun terhadap terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan, selaku Kepala Desa (Kades) Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa (Sekdes) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 24 Hektar sejak tahun 2002 - 2012 yang merugikan keuangan negara cq. Desa Sumberejo sebesar Rp504.800.000 berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019.<br /><br />Selain hukuman badan (penjara), Majelis Hakim juga menghukum kedua terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp429.800.000 untuk terdakwa Hobburridho dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin sebesar Rp75.670.000 dengaan subsidair pidana penjara selama 1 tahun.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Hobburridho dan terdakwa Abdul Ghaffar dengan didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, tertuang dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Agus Yunianto dan Sangadi serta Panitra Pengganti (PP) Matheus D.S diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang juga dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi, tidak ada persetujuan dari BPD. <br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa. Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Hobburridho (dan terdakwa Abdul Ghaffar) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp429.800.000 untuk terdakwa Hobburridho dan sebesar Rp75.670.000 untuk terdakwa Abdul Ghaffar Samin <br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan (dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan (dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4  (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  untuk membayar uang pengganti sebesar Rp429.800.000, dan menghukum terdakwa Abdul Ghaffar Samin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.670.000 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU, yaitu masing-masing selama 6 tahun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">   <b> Surat Dakwaan maun Tuntutan JPU</b></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbwiarbFs6rOzVkEdWRemNIcBARGWo3u36b61AMVDjsKkITcNV1dyK30wut0Owa4e9MpsoPRrvQb2lZQ-MTnx1FbPckV5tTC7VA_yhlS43TPsAZtBUGaV4-SLsl7TLFVef-MGgYSqLAbk/s640/IMG20191121132623.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara kurun waktu pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Sumberejo Kp. Krajan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo dari tahun 2002 sampai dengan 2012 secara melawan hukum yaitu tidak menyetorkan ke Rekening Kas Desa dari hasil sewa TKD Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Thn 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp429.800..000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah, atau orang lain yaitu saksi Abd. Gafar Samin sebesar Rp75.670.000 (Tujuh puluh lima juta enaam ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp505.470.000 (Lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana terancuntum dalam laporan perhitungan kerugian negera dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor. X700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Sumber pendapatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo adalah berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Sewa Tanah Kas Desa (TKD), retribusi pasar, ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa) dan BHP (Bagi Hasil Pajak).<br /><br />Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo memiliki TKD seluas 7 Hektar, terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorelo Selatan Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.700 M2 terletak di Dusun Karangrejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo,  seluas 4.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 5.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.350 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, 7.540 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 3.580 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 1.920 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Dengan luas tom! kurang lebih sekitar 34,7 Hektar.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNwpfcU4uQu4lntW0tpxwkYhWSjXCTH35MarjC2wCRYQhtk8RorOGb0EohPbkD8PMn9YkKwywuKmnwY1nxmelWvD8Y1YOg17kQ2grsIWSgdbKCwmxtKP3dzMuXKe1K1CrkqeSXuTmfgJU/s640/IMG20200305125522.jpg" width="640" /></div>
Awalnya sekitar Tahun 2011, saksi H. Alwadi memerintahkan saksi Hariyanto selaku orang kepercayaan saksi H. Alwadi untuk melakukan kesepakatan dengan Terdakwa H. H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk menyewa TKD seluas 31 Hektar dengan rincian : 7 Hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo dan 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, dengan masa sewa sejak musim tanam 2001 s/d 2013.<br /><br />Selanjutnya disepakati pada musim tanam 2002/2003 sampai dengan musim tanam 2012/2013, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan TKD seluas 31 hektar secara langsung kepada saksi H. Alwadi, yaitu seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewa sejak musim tanam 2001/2002 sampai dengan musim tanam 2008/ 2009 dan musim tanam 2012/2013. Sedangkan untuk tanah seluas 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewakan sejak musim tanam 2001/ 2002 s/d musim tanam 2012/2013.<br /><br />Pada musim tanam Tahun 2011/2012, telah terjadi kesepakatan sewa tanah antara terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dengan saksi H. Alwadi sebesar  Rp88.800.000 untuk luas tanah 24 hektar. Kemudian pada musim tanam tahun 2012 s/d 2013 sebesar Rp91.200.000 untuk luas tanah 24 hektar. Namun tidak jadi karena TKD tersebut oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan akan di kelola oleh H. Syamsiyadi, sehingga uang yang masuk di kembalikan secara bertahap.<br /><br />Pada sekitar bulan Juni 2011, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin melakukan pengelolaan kekayaan desa dengan menyewakan TKD yang berada di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan luas 24 hektar kepada saksi H. Syamsiyadi, namun untuk segala urusan sewa menyewa TKD tersebut, saksi H.Syamsiyadi menyerahkan kepada saksi Moh. Ihsan. <br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menjelaskan kepada H. Syamsiyadi, bahwa TKD dimaksud baru dapat dimanfaatkan oleh saksi H. Syamsiyadi pada masa tanam tahun 2013, karena untuk masa tanam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 masih disewa oleh saksi H. Alwadi<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  mengembalikan uang sewa kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp66.000.000 untuk musim tanam tahun 2012 s/d 2013. Namun oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan belum sepenuhnya dikembalikan.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan tanah kas desa Sumberejo kepada saksi H. Syamsiyadi melalui perantara saksi Moh. Ihsan dengan luas 31 hektar dengan rincian :<br /><br />1. Pertama seluas 24 hektar terletak di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 20 Juni 2011 [dibuatkan perjanjian sewa tangal 18 Agustus 2011) disewa sebesar Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 2 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 dan 2014/2015<br /><br />2. Kedua seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 02 Oktober 2011 disewa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) selama 4 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah melakukan transaksi sewa secara langsung dengan saksi H. Syamsiyadi karena untuk kesepakatan sewa langsung diserahkan kepada saksi Moh. Ihsan, sehingga dalam proses transaksi sewa tersebut, saksi Moh. Ihsan yang menjadi penghubung antara saksi H. Syamsyadi selaku penyewa, dan terdakwa H. H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku yang menyewakan.<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menerima uang sewa tanah kas desa Desa Sumberejo dengan luas 24 Hektar sebesar Rp107.4.000.000 (seratus tujuh empat juta rupiah) dari saksi Moh. Ihsan secara bertahap dengan rincian;  Pertama,  uang muka (DP) sewa sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa, da oleh saksi Moh. Ihsan diserahkan kepada saksi Suhartatik selaku Kaur Keuangan Desa Sumberejo, yang disaksikan oleh saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYfAlPVmAasGBMKa9517cpXILtrhk2CFRYtHZGc729MRbfSuYw2BqTcd61OGft3acSFWLg9NFd9SMo6pGG-WdzFaJcJeGtGKeel0v3momB9GSfsZGPIcB04ZLDehKVs8O4f6cOUe8gdk/s640/IMG20200305125550.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun uang sebesar sebesar Rp15.000;000 (lima belas juta rupiah) kembali diminta oleh terdakwa, sedangkan untuk pelunasan sebesar Rp159.800.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) langsung diterima terdakwa dari saksi Moh. Ihsa.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan memerintahkan saksi Suhartatik agar membuat kwitansi pelunasan sewa tanah kas desa (TKD) dengan menulis nilai sejumlah Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana nominal jumlah uang tersebut (Rp15.000.000 ditambah Rp 159.800.000), selain itu terdakwa memerintahkan saksi Suhartatik agar dalam kwitansi tersebut seolah-olah pihak yang menerima sisa pembayaran sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp107.4.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi Suhartatik sendiri.<br /><br />Padahal saksi Suhartatik tidak pernah menerima uang sejumlah Rp159.800.000 tersebut dan yang sebenarnya menerima uang adalah terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin, dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Desa<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menggunakan sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp174.800.000 tersebut tanpa persetujuan dari BPD, yaitu dipergunakan terdakwa sebesar Rp15 juta,; Untuk tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2011 sebesar Rp45 juta untuk  sebanyak 15 (lima belas) orang yang masingmasing menerima sejumlah Rp3 juta.<br /><br />Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian ;1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta,; 1 (satu) orang WakilKetua menerima uang sebesar Rp800 ribu, dan 9 (sembilan) anggota menerima uang masing-maslng sejumlah Rp700 ribu. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2012 sebanyak 15 orang yang masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp15.000.000. Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian 1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta, 1 (satu) orang Wakil Ketua menerima uang sejumlah Rp800 ribu dan  9 (sembilan) anggota menerima uang masing-masing sejumlah Rp700 ribi. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dipinjam untuk keperluan pribadi saksi Abd. Gafur Samin, dan sisanya sebesar Rp43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratur ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rehab plafon Kantor Balai Desa, membangun MCK, rehab ruang BPD, LPM dan PKK.<br /><br />Namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah,  serta untuk pembayaran Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2013 sebanyak 14 orang yang masing-masing menerima sejumlah Rp2 juta dan 2 orang menerima masing-masing sejumlah Rp1 juta.<br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar dan Samin Bin Samin menerima uang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo dengan luas 7 Hektar sebesar sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan yang diterima oleh terdakwa secara bertahap dengan rincian, pertama untuk uang muka (DP) sebesar Rp10 juta dan sebesar Rp80 juta diterima langsung oleh terdakwa melalui saksi Moh. Ihsan di kantor Desa Sumberejo disaksikan oleh saksi Abd. Gafur. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dari saksi Moh. Ihsan.  <br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menggunakan uang sewa tanah kas desa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) diantaranya sebesar Rp80 juta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebesar Rp32 juta digunakan untuk kegiatan Desa berupa kerja bakti, kegiatan hari besar keagaamaan dan kegiatan hari besar Nasional ditahun 2011 dan tahun 2012, namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.<br /><br />Pada bulan Juni tahun 2012, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan meminta saksi Moh. Ihsan untuk menyampaikan kepada saksi H. Syamsiyadi agar memperpanjang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo seluas 24 hektar selama 2 (dua) tahun lagi (musim tanam 2015/2016 s.d musim tanam 2016/2017).<br /><br />Atas permintaan Terdakwa, H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo, saksi Moh. Ihsan menyampaikannya kepada saksi H. Syamsiyadi dan pada saat itu H. Syamsiyadi sepakat untuk memperpanjang lagi masa sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo luas 24 hektar selama 2 tahun lagi dengan uang sewa sebesar Rp4.250.000  (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dimana dalam penentuan uang sewa tersebut tanpa terlebih dahulu dibuat Surat Keputusan Kepala Desa maupun adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh59TqpsIkwsG5rEZA_M0FeIUjgH9d7iSuXhPINbhZHu1sAgGXsYtXiHrt8RIdZcQ5FS3dL_5ERUKmmLnJd8M4MctIjvpC9_WT3gul2USkzjXRt-wiHt5UuplTowRY14NOxQZPWLT_gnZM/s640/IMG20200305125514.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atas kesepakatan tersebut, terdakwa menerima uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan.<br /><br />Sekira 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa memerintahkan saksi Moh. Ihsan untuk meminta uang sebesar Rp60 juta kepada saksi H. Syamsiyadi yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sewa tanah kas desa (TKD) kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp60 juta. Atas permintaan terdakwa bersama dengan saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo menjelaskan Permintaan dari Terdakwa kepada Saksi H. Syamsiyadi, hingga akhirnya saksi H. Syamsiyadi menyetujui.<br /><br />Kemudian saksi Moh. Ihsan menerima uang sebesar Rp60 juta dari saksi H. Syamsiyadi. Setelah itu Saksi Moh. Ihsan menyerahkan uang sebesar Rp60 juta kepada terdakwa melalui saksi Abdl. Gafur Samin. Selain itu saksi H. Syamsiyadi menitipkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Abd. Gafur Samin untuk diserahkan kepada terdakwa terkait dengan sewa pengelolaan tanah seluas 2 (dua) hektar. Bahwa oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Ketua BPD (alm. A. Ahmad Mursalim).<br /><br />Sedangkan untuk uang sebesar Rp60 juta rencananya akan dibayarkan langsung kepada saksi H. Alwadi untuk pengembalian uang sewa tanah yang terletak di Kampung Sukorejo dengan luas 7 (tujuh) hektar. Namun karena pada saat itu terdakwa ada keperiuan, akhirnya uang sebesar Rp60 juta tersebut digunakan terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk keperluan pribadinya<br /><br />Pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi tidak ada persetujuan dari BPD. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 4 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.<br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut<br /><br />Bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. Pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa, ”untuk persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yanga ditetapkan dengan Peraturan Desa”<br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan saksi Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan<br /><br />Mekanisme sewa Tanah Kas Desa (TKD) sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana peraturan-peraturan yang ada :<br /><br />1. Mekanisme pengelolaan Tanah kas desa tahun 2011 diatur dalam pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa adalah pemanfatan kekeyaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar : Menguntungkan desa; Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijz0V_SCDwuHa5t9gXuQdSJTV-iGQW9wp7dkNjyTdM9KTzanfgO3Afg2krIhnoWAY619bYYnRzuqNInw-IBCNB1l2CNwoBTl43tXX0kHusaCd0rIsYqGV9yM-psBd9k9l5oR658Lvd6ek/s1600/1.jpg" /></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2012 dan 2013 mendasari Perbup Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu : penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD; Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari LPMD sebagai Ketua, Sekretn's desa sebagai sekretaris, 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota dan 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang persewaan tanah kas desa di muka umum dengan ketentuan : a. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat,; b. harga sewa sesuai dengan dan / atau lebih tinggi dari harga umum. 0. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa,; d. lama persewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2014. 2015, 2016 dan 2017<br /><br />Mendasari Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa. kepala desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; f. Pengelolaan tanah kas desa dapat disewakan kepada pihak lain apabila masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a tidak memenuhi ketentuan, dengan syarat harus memperoleh izin dari Bupati setelah dievaluasi Camat setempat; g. Bahwa tujuan hasil pengelolaan tanah kas desa dimasukkan ke APBDesa sebagaimana pasal 4 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa adalah :<br /><br />Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai; Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa; Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.<br /><br />3. Pasal 14 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa bahwa : Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan / pendapatan desa; Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.<br /><br />4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, untuk pedapatan asli desa yaitu tanah kas desa diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa; Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.<br /><br />5. Pasal 18 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa bahwa hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening desa, berdasarkan penjelasan peraturan tersebut diatas maka semua pendapatan desa baik yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa atau asset desa wajib dimasukkan ke APBDesa dan dikelola dengan rekening desa, dan tujuan dimasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa ke APBDesa adalah untuk menunjang pendapatan desa yang menguntungkan desa dan dikelola berdasarkan rekening desa,hasil pengeolaan tanah kas desa wajib dimasukkan kedalam APBDesa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan juga pasal 18 ayat (3) huruf c Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa:<br /><br />6. bahwa tidak diperbolehkan Tanah Kas Desa (TKD) disewakan pada tahun 2011 untuk musim tanam 2013, karena hasil sewa TKD yang didapatkan dari proses sewa harus masuk didalam struktur APBDesa dalam 1 tahun Anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa dijelaskan : pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 ]anuari sampai dengan tanggal 31 desember begitu juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa,</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL-6gkcNuLxdpDzvE-MiDCzX9SbA7Fob2XJP9wdqRBQKcj4S6uYL8TvRdfupzEVHTRyXx3z1i1_DSbctGsygES-Z6Vmg_vmcJQFs9ZQyMzVAYe_dYDpoTgG0LO_8VQeLFQDF5uVD_hCTg/s1600/2.jpg" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hasil pengelolaan keuangan desa tidak diperbolehkan digunakan untuk kepetingan pribadi sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf a Permendagri nomor 4 tahun 2007, bahwa pemanfaatan kekayaan deSa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan desa dan juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yaitu Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dalam artian bahwa setiap pegeluaran harus berdasarkan APBDesa (sesuai degan yang dianggarkan pada APBDesa) dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga diatur dalam pasal 12 ayat (2) permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.<br /><br />Jadi keuangan desa yang sudah masuk dalam APBDesa penggunaannya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa, bahwa pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya semua berada dalam tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.<br /><br />Pada bulan Mei 2013, terdakwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Sumberejo karena akan mengikuti pemilihan calon legislatif di DPRD Kab. Situbondo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2013, saksi Abd. Gafur amin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumberejo diangkat menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menggantikan Terdakwa<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo (dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) dalam melakukan kegiatan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp429.800.000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019 diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp505.470.000 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ketika Kepala Desa Sumberejo dijabat oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin selaku Sekretaris Desa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Kades dan Sekdes Divonis 4 Thn Penjara Karena TerbuktiKorupsi

BERITAK ORUPSI .CO – Kamis, 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana pejara ...

Ketua DPRD Tulungagung dan Dua Penyuap Bupati Sidoarjo Segera Diadili

03.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="465" data-original-width="700" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dC4WIrUnrdtyUmLLTjD17rNdbnthXA0dDboHwm1ZkA5t26Em67dpAlz4FEOOPGBP3mjnM16_mAsKncQfmjLAiK0N6FJ_bpJoaEf0u49BIqUM2PRRW6CT1q-VMlDermJwxt3FuXtd_tI/s640/w.jpg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Sidang perkara Korupsi suap APBD Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan tersangka Supriyono selaku Ketua DPRD, dan Dua tersangka lainnya yaitu Totok Sumedi serta Ibnu Gofur selaku penyaup Bupati Sidoarjo, Saiful Illah yang tertangkap tangan KPK pada awal Januari 2020, tak lama lagi akan di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang tinggal menunggu penetapan  Jadwal Sidang <br /><br />Sebab berkas perkara ke tiga tersangka Korupsi terbut sudah di limpahkan JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 18 Maret 2020. Hal itu seperti yang disampaikan Herry selaku Staf Pengadilan Tipikor Surabaya maupun Panmud (Panitra Pengganti) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur.<br /><br />“Ada tiga berkas perkara yang dilmpah hari ini, lebih jelasnya langsung ke Pak Nur aja,” kata Herry.<br /><br />Sementara Akhmad Nur selaku Panmud Tipikor mengatakan, berkas perkara yang dilimpah KPK adalah atas nama tesangka/terdakwa Totok Sumedi dan Ibnu Gofur serta Supriyono. Jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan,” kata Nur<br /><br />Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KPK tekait dugaan suap yang diterimanya dalam pembahasan RABPD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018 yang terungkap dalam persidangan kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadapa Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, pada Juni 2018<br /><br />Supriyono pun dijerat sebagai tersangka Korupsi menerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau menerima suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apakah hanya Supriyono yang akan terseret ? Bisa jadi akan ada terseret beberapa pihak yang terlibat<br /><br />Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf a berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Dan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />Sementara untuk Totok Sumedi dan Ibnu Gofur, akan diadili sebagai terdakwa pemberi suap kepada Siful Illah selaku Bupati Sidoarjo yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada awal Januari 2020.<br /><br />Kdua tersangka ini dijerat dalam pasal 5 ayat (1)  huruf b atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,<br />atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Kasus inipun akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur Khususnya Kabupaten Tulungagung dan Sidoarjo. (Jen) </div>

News Tipikor Ketua DPRD Tulungagung dan Dua Penyuap Bupati Sidoarjo Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Sidang perkara Korupsi suap APBD Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan tersangka Supriyono selaku Ketua...

Mulyadi, Terdakwa Yang Sempat DPO Divonis 5 Thn Penjara

03.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivh04LenUd3Z7AQKTsuMxS7GNcNWaq1X79NE4NwQ_y9uqOTD_Pwhn4nOxF9cfXt9LD4QnYBcrqvoOjAs4EtJxkESscg0lS6zj52dIDDu-7E446L2tiGqcLR1bC0apJChwFPBcaQh-8oKQ/s640/Mulyadi.2.jpg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> Pada Rabu, 18 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 5 tahun terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp427.535.500 dengan subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017 berdesarkan Hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/43/306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mulyadi tertuang dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Kusdrawanto serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan terhadap terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya (Prodeo), Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi yang dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018,<br /><br />Selain itu, pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 senilai Rp106743.833 ke rekening kas desa Kalianget. Namun terdakwa kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. Tetapi dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah senilai Rp78.808500.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, dengan tidak diselesaikannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Den Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, Terdnkwa H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, dianggap memperkaya diri sendiri (Terdakwa) atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Perbuatan terdakwa H. MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp427.535.500</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM3g8fRWzVK3C-S-cbCSVbtWZ-NfAJDWir_S723gVGaZLcI5XEPA-omtYRgu-KaWnrpgcEDt4r_sErboNoZe_oZhkfwR16lU8kzT9zPuTYdBgd-tSI1jiNSpBTt7nMVLtfMPYxGRFMTys/s640/IMG20200304130135.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa H. Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap H. Mulyadi tersebut dengan pidana penjara selama 5  (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; <br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp427.535.500 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir.<br /><br />Kepada beritakorupsi.co, terdakwa Mulyadi mengatakan, masih pikir-pikir dengan berusaha untuk menjual tanah sawah milik almarhum istrinya supaya dapat melunasi uang pengganti yang disebutkan oleh Majelis Hakim<br /><br />“Saya masih pikir-pikir, dan berusaha untuk menjual tanah sawah milik almarhum istri saya. Itu amanat almarhum. Itu miliknya bukan harta goni gini. Kalau itu sudah terjual, uangnya buat melunasi uang pengganti,” kata terdakwa.<br /><br />Terdakwa Mulyadi sempat melarikan diri saat penyidik Kejari Situbondo menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017, sehingga namanyapun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019<br /><br />Selain dari penyidik, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo pun memasukannya ke DPO dengan Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober karena H. Mulyadi tak kunjung menampakan batang hidungnya hingga persidanganpun dialngsungkan secra In Absentia (tanpa kehadiran terdakwa).<br /><br />Usaha Mulyadi melarikan diri tercium oleh pihak Kejakaan, hingga menangkapnya saat berada dalam Busway di Jakarta beberapa minggu lalu dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Mulyadipun didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dengan pada saat menejelang tuntutan JPU.<br /><br />Namun karena terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan, Majelis Hakimpun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjelaskan tentang perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa dengan didampingi Penasehat Hukum (Propdeo) atas penunjukan dari Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasatkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019<br /><br />Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa H. Mulyadi secara melawan hukum teluh menyalahgunakan Pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Silpa Tahun Anggaran 2017 yang disetor ke Kas Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, tast pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. </div>
<div style="text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMHCUCtlPG8vf8OQqsTryVZQT2g-NTCcdWy7pEgortMN3RmKIJnR9eNXNqSdanoCF9eRcUxPU6N1U6W99ELVgj2fCR5KmxB_WwyvB5w2y6Mympr3Ki9v7gAihkC_nZRw2ThF4cGxVS9g/s640/IMG20200304130130.jpg" width="640" /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Terdakwa H. Mulyadi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korparasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negam sebesar Rp427.535.500 (empat rams dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Iima ribu lima mtus rupiah) <br /><br />Atau setidak-tiduknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercuntum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Silubondo atas Perhitungan Kerugian Atas Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017 yang Tidak Dapat Dipartanggungjuwabkan Pada Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kubuputen Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431.306/2019 tanggal 01 Oktober 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Situbondo memperoleh Pagu Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp115.130.385.000 (seratus lima belas milliar seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua) Desa berdasatkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018<br /><br />Masing-masing besaran Dana Desa yang dialokasikan kepada 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua desa) di Kabupaten Situbondo, yang salah satunya dialokasikan untuk Desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuglugur.<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, rencananya dan telah dicairkan seluruhnya, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :<br /><br />1. Pembangunan Jalan Desa senilai Rp302182.000,; 2. Pembangunan lembatan Dem senilai Rp45.000.000,; 3. Pembangunan MCK Umum senilai Rp213.600.000,; 4. Kegiatan Rehabililasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp125.000.000,; 5. Pembangumn Poskamling senilai Rp6.263.000,; 6. Pembangunan Jamban Keluarga Miskin senilai Rp80.000.000,; 7. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu Rp38.160.000,; 8. Kegiatan Pembangunan dan Penguatan Posyandu (Honor Kader) senilai Rp40.800.000,;  9. Kegiatan Pembangunan Budi Daya Perikanan Rp50.000.000,; 10. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Biogas) senilai Rp120.000.000,; ll. Pengadaan Saran: Prasarana PAUD (slat permaimn edukali!) senilai Rp. 2.050.000 (dun jun lima pulih ribu rupiah),; 12. Honor Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD (Honor Tutor PAUD) senilai Rp2.000.000,; 13. Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp50.000.000<br /><br />Pada saat menyusun Rnncangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPDes) untuk tahun anggaran 2018, Terdakwa tidak pernah melibatkan Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Kalianget dalam hal penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPDes Kalinnget tahun anggaran 2018.<br /><br />Dalam hal ini, Ketua BPD Kalianget yaitu saksi Sukarso, S.Ag dan sakai Munakip selaku Wakil Ketua BPD Kalianget hanya bertanda tangan dalam Berita Acan Nomor :  188/05/431.501.9.2/2017 tanggal 25 Desember 2017 tentang persetuan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Kalimget Kecamatan Banyuglugur, tanpa ikut serta dalam pembahasan dan penyusunan RAPBDes Kalianget Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Hal tembut benentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan di Desa Pasal 6 Ayat (5) yang berbunyi, "Rancangan peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahasdan disepakati bersama”, Serta Peraturan Bupati Silubondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, Pasal 43 Ayat  (3) yang betbunyi ”Rancangan Peraturan Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati”.<br /><br />Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, terdakwa H. Mulyadi menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Den Kalianget Nomor : 188/02/43151791/2018, Januari 2018 Tentang  Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo<br /><br />Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;<br /><br />2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ; b.  melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.<br /><br />3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usaha kan. dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;<br /><br />4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa; a. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa; b. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat l (satu) hari kerja; c. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank; d. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP; e. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa; f. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.  <br /><br />Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan Teknis di lapangan, Terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalianget Nomor 188/ 11/P/431.Sl7.9.1/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Simbondo Tahun 2018, yaitu dengan anggota sebagai berikut: 1. H. Mulyadi selaku Penanggungjawab; 2. Yudi Iswandi selaku Ketua; 3. Ahmad Restu Wahyu selaku Sekretaris; 4. Mustafa selaku Anggota; 5. Suaris selaku Anggota; 6. Slamet Efendi selaku Anggota; </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGI6tBwFugwZpKOSQM3nh8ptAOOCfWLSdctp6PwqVgx92u3NaUMrTdRIIAQPyg_qIpgqbxh5oo2bm11-naa5pfP7TZKll1u0KYvyilzjucZ4GVsii-vzMsJys_qTtpftDf30JtVDW1610/s640/Mulyadi.1.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 telah cair seluruhnya sejumlah 100% ke Rekening Kas Desa Kahanget, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget sebesar Rp1.092.055.000. Pencairan Dana Desa Kalianget ke Kas Desa Kalianget adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahap 1 pada tanggal 07 Mei 2018 (20%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp218.411.000  . Setelah Dana Desa Tahap 1 masuk k9 Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 tahap untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp87.259.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 24/431.517.9.1/2018 Tanggal 16 Mei 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 193/ 431.517.2/2018 Tanggal 17 Mei 2018.<br /><br /> Setelah surat rekomendasi pencairan tunai diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp87.259.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kahanget dengan slip penarikan nomor : 0003/ SLH’/ 16.01 /2018 Tanggal 17 Mei 2018<br /><br />2. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap kedua kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp64.000.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 26/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018.<br /><br />Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor 900/202/431.517.2/2018 Tanggal 24 Mei 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai kedua diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kahanget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp64.000.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0016 / SPP/ 16.01 / 2018 Tanggal 24 Mei 2018   <br /><br />3. Terdakwa kemudian menerbitkan kembali Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1 / 2018 Tanggal 05 Juni 2018, untuk mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 ketiga, kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp67.152.000. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 227/ 431.517.2/ 2018 Tanggal 06 Juni 2018. <br /><br />Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tangga1061uni 2018 sebesar Rp. 67.152.000 (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0008/SPP/16.01/2018 Tangga10 Juni 2018<br /><br />b. Tahap 2 (40%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp. 436.822.000 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018. Setelah Dana Desa Tahap 2 masuk ke Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 2 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rindan sebagai berikut</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA1IQ_-KE9g1AlMMvF47Zuv4-hAeUrNWOvNxaT9hhQnpl2c_iJV9yVuVA85mIyilgmHCqI5xww5P_GgtoJozWQYW8twtCIa7VuF96LO5q82u_pvXlHic218A674DB5AUH5OtrJiNx3UOY/s640/Mulyadi.3..jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 
pertama kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp. 184.179.000 (seratus 
delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 
melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Desa 
Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 
26011i 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Siselaku
 Camat Banyuglugut mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan 
tunai, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap
 II (40%) Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 
900/288/431.517.2/2018 Tangga127 Juli 2018. Setelah suxat rekomendasi 
Pencai‘a" tunai Tahap 2 diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, 
S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya Terdakwa dengan
 didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu  saksi Syaiful Hasan    
mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 pada 
tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 184.179.000 (seratus delapan puluh 
empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Rekening 
Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget 
dengan slip penarikan nomor : 0012/ SLIP / 16.01/ 2018 tanggal 27 Juli 
2018;<br /><br />Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan 
pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 kedua, kepada Camat Banyuglugur 
sebesar Rp. 143.612.000 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua 
belas ribu rupiah), melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana 
Desa Tahap II Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 34/ 
431.517.9.1/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Akan tetapi Terdakwa tidak 
dapat menyelesaikan seluruh kegiatan yang tercantum dalam pencairan 
tunai tahap 2 pertama. Mengetahui hal tersebut saksi Sigit Susetyo 
Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur datang ke Kantor Desa 
Kalianget untuk mencari tahu sebab kegiatan di pencairan tunai pertama 
tahap 2 tidak kunjung diselesaikan. Kemudian Terdakwa memberikan alasan 
kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si bahwa tidak selesainya 
seluruh kegiatan di pencairan tunai pertama di tahap 2<br /><br />Oleh 
karena Terdakwa telah membeli bahan material untuk kegiatan di pencairan
 tunai pertama tahap 2, akan tetapi biaya atau ongkos tukang belum 
dicairkan, sehingga kegiatan tidak bisa selesai dilaksanakan seluruhnya.
 Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Latifa Susanti, Syaiful Hasan
 dan Yudi Iswandi kembali menghadap saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP.,
 M.Si untuk segera menyelesaikan kegiatan yang alokasinya bersumber dari
 pencairan pertama tahap 2.<br /><br />Saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., 
M.Si   kemudian memerintahkan saksi Ahmad Saihu untuk melakukan 
peninjauan terhadap kegiatan Dana Desa yang sumbernya berasal dari 
pencairan tunai pertama tahap 2. Saksi Ahmad Saihu kemudian melaporkan 
kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si ada beberapa kegiatan 
telah dilaksanakan yang meliputi kegiatan Rabat Beton di Sleueng 
Selatan, penyaluran honor kader posyandu, serta pemberian honor makanan 
tambahan.  <br /><br />Saksi Ahmad Saihu, SH melakukan peninjauan pula 
terhadap beberapa kegiatan fisik yang lain yaitu berupa pembangunan MCK,
 pembangunan Rabat Beton di Dusun Taman, pembangunan Paving di Dusun 
Karang Malang, akan tetapi kegiatan tersebut belum dikerjakan, sedangkan
 bahan material sudah dibeli dan ada di lokasi pembangunan. Saksi Ahmad 
Saihu, SH. kemudian meminta bukti dukung berupa nota pembelian bahan 
bangunan kepada Terdakwa dan kembali melaporkan kepada saksi Sigit 
Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si<br /><br /><br />Setelah melakukan peninjuan 
terhadap kegiatan yang sumbernya berasal dari pencairan tunai Dana Desa 
Tahap 2 pertama, selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si 
selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan 
pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana
 Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 
900/337/431.517.2/2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Setelah surat 
rekomendasi pencairan tunai Tahap II kedua diterbitkan oleh saksi Sigit 
Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya
 Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi 
Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahap II kedua 
Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 143.612.000
 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah) 
melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah 
Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0013/ SLIP/ 16.01 / 2018 
tanggal 31 Agustus 2018<br /><br />Terdakwa kembali tidak dapat 
menyelesaikan kegiatan yang sumbemya berasal dari Dana Desa Tahap 2, 
yaitu kegiatan yang bersumber dari pencairan tunai pertama dan pencairan
 tunai kedua. Kemudian sekitar pertengahan bulan September 2018, aksi 
Latif Susanti bersama dengan saksi Syaiful Hasan, saksi Yudi Iswandi 
serta saksi Ahmad Restu Wahyu, S.ST., menghadap saksi Sigit Susetyo 
Raharjo, S.STP., M.Si di kantor Camat Banyuglugur, untuk menyampaikan 
bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai 
pertama serta pencairan tunai kedua.  </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAWGApFx0LCXn-zmiTGPyTG6XqU7jteQnSIbCC1f3SUFpo8qqploWcFlSzFxol2vuSqBC4oKCl7ubEUTXy1300RylhstRFsLFBR2HAzMAyYxyJyyRSvzHnDF60E8HNR73yL2nlXFLYSEY/s640/Mulyadi.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengetahui kegiatan di pencairan tunai pertama serta pencairan tunai kedua Tahap 2 tidak selesai dikerjakan, Terdakwa kembali mengajukan rekomendasi pencairan tunai kepada Camat Banyuglugur melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap ke-3 sebesar 30%, Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Nomor: 900/37/431.517.9.1/2018 Tanggal 24 September 2018.<br /><br />Pada tanggal 1 Oktober 2018, Terdakwa bersama dengan saksi LATFIAH SUSANTi, Saksi SYAIFUL HASAN, serta Saksi YUDI ISWANDI kembali menghadap Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. di kantor Camat Banyuglugur. Terdakwa selanjunya diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk segera menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai pertama serta kegiatan di pencairan tunai kedua di tahap 2 Sebagai komitmen untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2.<br /><br />Terdakwa diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyugiugur untuk membuat dan bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2018, yang mengetahui Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget, dan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, serta Saksi YUDI ISWANDI selaku TPK Desa Kalianget.<br /><br />Atas dasar Surat Pernyataan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2018, Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga Dana Desa di tahap 2, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget,  Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/394/431.5172/2018 Tanggal 02 Oktober 2018. <br /><br />Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga di tahap 2 diterbitkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi SYAIFUL HASAN mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget tahap 2 ketiga Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.796.000 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kah'anget dengan slip penarikan nomor : 0014/ SLIP/ 16.01 / 2018, tanggal 24 September 2018;<br /><br />c. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di Tahap 2. Atas hal tersebut Terdakwa kemudian menghadap kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur pada tanggal 29 Oktober 2019. Terdakwa kemudian diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, dan sebagai komitmen tersebut<br /><br />Terdakwa kembali diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk membuat dan bertandatangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018. Setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018, Terdakwa tetap tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, sehingga atas hal tersebut pencairan untuk Tahap 3 tidak dapat dilaksanakan.<br /><br />Terdakwa kemudian menghadap kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo, dan membuat Surat Pemyataan tertanggal 06 Desember 2018, yang mengetahui Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si., perihal batas waktu penyelesaian kegiatan Dana Desa Tahap II dan Tahap III paling lambat tanggal 25 Desember 2018, dan pengembalian Dana Desa yang telah dicairkan ke Kas Desa kalianget pada tanggal 26 Desember 2018</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBM4cseHdPOOEF8n43WkWu5sOL-Ae7TKlhpoHLnbMkpAkPG0m6X_HSTpHWLTHhrEL42uIjQHrqeT13lTxFAdsbkoVC6T6ftX0z9AjA0M8kGAIyl1pup8q-ND8E2V1YJKqb39TkO7eiaU0/s640/IMG20200304130117.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan kegiatan. 
Selanjutnya Saksi SIGIT SUSE'I'YO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat 
Banyuglugur berkoordinasi dengan pihak DPMD Kab. Situbondo mengenai 
pencairan Dana Desa Tahap 3 ke Kas Desa Kalianget, kemudian pihak DPMD 
Kab. Situbondo menyampaikan kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., 
M.Si., dan memberikan persetujuan tentang pencairan Dana Desa Tahap 3 
untuk Desa Kalianget.<br /><br />Selanjutnya Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, 
S.STP., M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget 
dan Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget untuk 
mengajukan pencairan Dana Desa Tahap 3. Selanjutnya Terdakwa mengajukan 
pencairan Dana Desa Tahap 3 yang diketahui oleh Camat Banyuglugur kepada
 DPMD Kab. Situbondo, sehingga kemudian Dana Desa Tahap 3 (40%) dapat 
dicairkan dari Kas Daerah ke Kas Desa Kalianget, senilai Rp436822.000 
pada tanggal 19 Desember 2018.<br /><br />Setelah Dana Desa Tahap 3 masuk ke
 Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget 
mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 3 kepada 
Camat Banyuglugur sebesar Rp175085.000 melalui Surat Permohonan 
Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kalianget Kec. 
Banyuglugur, Nomor : 900/49/431.517.9.1/2018 Tanggal 20 Desember 2018. <br /><br />Selanjutnya
 Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan 
rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai Tahap 3 melalui Surat 
Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa 
Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/576/43145172/2018 Tanggal 21 
Desember 2018Setelah<br /><br />Surat rekomendasi pencairan tunai 
diterbitkan oleh Sakai SIGIT SUSETYO RAHARIO, 5.STP., M.Si., selaku 
Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara
 Desa Kalianget yaitu Sakai SYMFUL HASAN mencairkan secaram tunai Dana 
Desa Kalianget Tahap 3 Tahun Anggaran 2018 pada tnnggal 26 Deumber 2018 
sebesar Rp175085.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas 
nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip ponarikan nomor : 0022/ 
SLIP] 16.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018<br /><br />Setelah Dana Desa 
Kalimget Tahun Anggarnn 2018 ditarik secara tunai sebanyak 3 kali di  
setiap tahapannya, kemudian Terdakwa memerintahkan Sakai SYAIFUL HASAN 
untuk mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa dengan 
nomor 0543001023 atas nama  H. MULYADI, SM. HK.<br /><br />Selaniutnya 
Terdakwa mengelola sendiri Dana Desa tersebut untuk kegiatan di Desa 
Kalianget, tanpa melibatkan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara yang 
merupakan anggota dari PTPKD, sehimgga Saksi SYAIFUL HASAN tidak 
melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar seluruh 
kegiatan yang berkanan dengan pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun 
Anggaran 2018.<br /><br /> Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa, Pasal 3 Ayat (3) berbunyi "Kepala Desa dapat  
melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibamu oleh PTPKD".<br /><br />Untuk
 mempertanggungawabkm penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang 
diperoleh Desa Kalianget, Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaria Desa 
Kalianget, Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, Sakai 
YUDI ISWANDI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta Saksi AHMAD
 RESTU WAHYU, selaku Operator Siskeudes Kalianget menyusun Surat 
Pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa Tahap 1,  Tahap 2 dan Tahap 3 di 
tahun anggaran 2018.<br /><br />Untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban di 
setiap tahapan, Terdakwa memberikan bukti dukung yang sebelumnya 
Terdakwa simpan sendiri, yaitu berupa nota atau kwitansi pembelian 
pengadaan barang dan jasa yang alokasinya bersumber dari Dana Desa tahun
 anggaran 2018, kepada Saksi LATFIAH SUSANTI, Sakai SYAIFUL HASAN, Saksi
 YUDI ISWANDI, Saksi AHMAD RESTU WAHYU, S.ST guna dilampirkan dalam 
Surat Pertanggungjawaban kegiatan Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3.<br /><br />Selain
 itu. dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa,
 Terdakwa tidak pemah melibatkan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 
untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa selaku Kepala Desa Kalimget 
melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan 
pembelanjaan, menetapkan penyedia barmg dan jasa, serta menyimpan 
dokumen ataupun surat-surat yang berhubungan dengan pembelian 
bahan-bahan yang digunakan untuk pekerjaan fisik yang alokasinya berasal
 dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMHCUCtlPG8vf8OQqsTryVZQT2g-NTCcdWy7pEgortMN3RmKIJnR9eNXNqSdanoCF9eRcUxPU6N1U6W99ELVgj2fCR5KmxB_WwyvB5w2y6Mympr3Ki9v7gAihkC_nZRw2ThF4cGxVS9g/s640/IMG20200304130130.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seharusnya tugas tersebut 
merupakan tugas dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan
 dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang 
tata Cara Pengadaan Batang / Jasa di desa, yang mengatur "Dalam menyusun
 rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan
 kewenangan “menetapkan spesikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan, 
menetapkan Penyedia Barang/jasa, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen 
pengadaan Barang/jasa".<br /><br />Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo 
nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 2 
Ayat (6) mengatur bahwa ”pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1
 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember".<br /><br />Akan tetapi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, 
Kepala Desa Kalianget yaitu Terdakwa H. MULYADI selaku Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab 
kegiatan Dana Desa, tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Tahap
 2 yang alokasinya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Adapun
 kegiatan yang tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat 
dipertanggungjawabkan adalah sebagai betikut: 1. Pembangunan Paving di 
Dusun Karang Malang senjlai Rp34.626.000; 2. Pembangunan Rabat Baton di 
Dusun Taman senilai Rp21.798.000; 3. Pembangunan MCK Umum sejumlah 4 
(empat) titik, nilai nominal per titik ndalah senilai Rp26700000, 
sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah senilai 
Rp106.800.000,; 4. Pembangumn Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlnh 3 
unit tidak dipertanggungjawabkan dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,; 
5. Pembangumn jamban Keluarga Miskin sejumlah 32 (tiga puluh dun) unit 
sejumlah Rp80.000.000. Sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan 
sebagaimana tersebut di alas adalah sejumlah Rp343.220.0000<br /><br />Pada 
tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 
senilai Rp106743.833 kerekening kas desa Kalianget. Selanjumya Terdakwa 
kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. 
Namun dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan adalah senilai 
Rp78.808500.<br /><br />Dalam pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran
 2018, ada pengeluaran untuk kegiatan Dana Dan yang tidak dimintakan 
bukti dukung berupa nota belanja atau kwitansi dalam kegiatan yang 
bersumber dari Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yaitu sebagai berikut:<br /><br />1.
 Dana Desa tahap 1 dalam kegiatan pembangumn jembatan desa, untuk item 
pembelian koral  2/3 senilai Rp2.007.000, serta untuk pembayaran biaya 
perencanaan dan bahan tambahan senilai Rp1.500.000 tidak ada nota dan 
bukti pembayaran lainnya yang sah;<br /><br />2. Dana Desa tahap 1, untuk 
pembayaran biaya perencanaan, ongkos tukang dan bahan tambahan kegiatan 
RTLH senilai Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukti pembayaran lainnya 
yang sah.<br /><br />3. Dana Desa tahap 2, untuk pembayaran sewa molen untuk
 kegiatan pembangunan jalan desa,  dusun Seleueng Selatan senilai 
Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukli pembayaran lainnya yang sah.<br /><br />Adapun
 nilai total kegiatan yang tidak ada bukti pendukungnya adalah sebesar 
Rp5.507.000. Perbuatan Terdakwa sebagaimam diuraikan tetsebut diatas 
bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan sebagai berikut: a. 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : Pasa1 3 Ayat 
(1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taaat pada
 peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan: 
b. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Teknis Peraturan Desa:<br /><br />Dengan tidak diselesaikannya atau tidak 
dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber drii Dana Den 
Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, oleh Terdnkwa 
H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, memperkaya diri 
sendiri yaitu Terdakwa atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang 
menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau 
setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga 
Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa 
Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, 
Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 
2019<br /><br />Perbualan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Mulyadi, Terdakwa Yang Sempat DPO Divonis 5 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Pada Rabu, 18 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara se...

BERITAKORUPSI.CO

Lurah Korupsi Rp89 Juta Divonis 4 Thn Penjara

Kades dan Sekdes Divonis 4 Thn Penjara Karena TerbuktiKorupsi

Ketua DPRD Tulungagung dan Dua Penyuap Bupati Sidoarjo Segera Diadili

Mulyadi, Terdakwa Yang Sempat DPO Divonis 5 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI