Tiga Anggota DPRD Surabaya Dituntut 3 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWY3HLCKV3WHm63oqIo52o9emgVz-_mvAby5zSW2UvKK9nqkeXqvo_9NCqublbCCfbLa98FtpHSflnCyZre0eIec3jCEy_kEYvY40qEF8k3c4urPtY6pCabVWKF3HJgtD05Kx_k36c1mI/s1600/Ratih.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="900" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWY3HLCKV3WHm63oqIo52o9emgVz-_mvAby5zSW2UvKK9nqkeXqvo_9NCqublbCCfbLa98FtpHSflnCyZre0eIec3jCEy_kEYvY40qEF8k3c4urPtY6pCabVWKF3HJgtD05Kx_k36c1mI/s640/Ratih.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Sebanyak Enam anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan 1 pihak swasta yang terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggarann (TA) 2016 sebesar Rp Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil laporan penghitungan BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) dituntut secara bertahap oleh JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Hari ini, Selasa, 17 Maret 20 20, tiga terdakwa selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 menjalani sidang tuntuntutan dalam jilid IV, yaitu terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi (masing-masing perkara terpisah)<br /><br />Total kerugian negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya terhadap Ketiga terdakwa ini adalah sejumlah Rp2.071.699.280,6 (dua milliyar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah koma enam sen) dengan rincian, kerugian negara untuk terdakwakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sebesar Rp139.019.461,52, untuk terdakwa Dini Rijanti sejumlah Rp1.121.309.422,89 dan terdakwa Saiful Aidi sebanyak Rp811.370.396,24<br /><br />Pada sidang sebelumya (Jilid I) dengan terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang, dan kemudian jilid II dengan terdakwa Sugito dan terdakwa H. Darmawan masing-masing selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 sudah divonis bersalah dan dipidana penjara.<br /><br />Sedangkan jilid III dengan terdakwa Binti Rocmah tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim atas tuntutan JPU terhadap terdakwa yang menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar 100 juta subsidaair 6 bulan kurungan.<br /><br />Pada sidang kali ini (jilid IV), Selasa, 17 Maret 2020 adalah agenda tuntutan dari JPU terhadap Tiga terdakwa (masing-masing perkara terpisah) yaitu Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, S.H., M.H dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano, S.H., M.H dan John Desta, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Ign. Cemeng, sementara terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya<br /><br />JPU M. Fadil dalam surat tuntutannya mangatakan, kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaer, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT-s1vHAzjpvgj8e_9ydEhtiLOUz7lciBNqTdYh5LEmzyM1Hr9Wgxqv7f4Cx_SIlMuxdTQ-gxc9XcbLbMCGk8i0mY0D2JhkCX_BtT3Eql3gWg2ZcjC1uysdIlf8XMB5YKHFLMuAhQZgMw/s640/IMG20200310144527_1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Bahwa sepanjang fakta-fakta di persidangan, tidak ada sesuatu hal yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang kurang separuh akalnya atau sakit berubah akal. karena memperhatikan ucapan-ucapannya atau jawaban-jawabannya di depan persidangan, terdakwa adalah orang yang normal, sehingga terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata JPU M. Fadil<br /><br />JPU M. Fadil melanjutakn, “Demikian pula sepanjang fakta di persidangan, tidak ada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapuskan pidana pada diri dan perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atasnya dan harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya”. <br /><br />Sebelum JPU membacakan tuntutan pidana, terlebih dahulu menyampaikan hal yang memberatkan dan meringan terdakwa, yaitu bahwa hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Perbuatan terdakwa dilakukan ditengah-tengah keadaan masyarakat yang Jauh dari kata Sejahtera. Hal yang meringankan ; Terdakwa tidak Pernah dipidana, Terdakwa bersnkap sopan selama persidangan<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si (Dini Rijanti dan Saiful Aidi) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si (Dini Rijanti dan Saiful Aidi) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratu juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap JPU M. Fadil dikahir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /><br />"Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Kepada wartawan, Penasehat Hukum para terdakwa mmengatakan, bahwa tuntutan Jaksa dianggap terlalu berat. Alasannya, bahwa apa yang didakwakan oleh JPU tidak ada yang terbukti.<br /><br />“Kita anggap terlalu berat karena apa yang didakwakan Jaksa tidak ada yang terbukti. Tapi kita akan sampaikan pada pebelaan kita nanti,” kata Penasehat Hukum para terdakwa<br /><br />Sementara JPU M. Fadil menanggapi apa yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa adalah haknya. Namun JPU Fadil mengatakan, biarlah Majelis Hakim yang menentukan dalam putusannya sesia fakta-fakta persidangan<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU terhadap tedakwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si (Dini Rijanti dan Saiful Aidi) menjelaskan, bahwa Ia terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="586" data-original-width="555" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNxdiM2ae3uLaUhmW7by_32OaTXk-e6ZPeXbSeAqTyEum1qDOxXJ_bpHIpTyG0tT5zXZjq0l-7sXl_3Ii8vOrrPTPJ8bxjkzYBauu-IkLVZZ62iJkcR1UkDEpwBL56MeRwvsGbYZb2ZU8/s640/IMG20200310144529_1.jpg" width="606" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) dan Rp139.019.461,52 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Demokrat, dengan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonkromo dan menjabat selaku wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Kepetusan Gubernur JawaTimur Nomor 171.436./588/011/2014 tentang peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masa jabatan 2014 – 2019 tanggal 12 September 2014.<br /><br />Pada tahun 2015 saksi Agus Setiawan Jong datang ke Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya untuk menemui Anggota DPRD Kota Surabaya atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan tujuan untuk menawarkan diri kepada terdakwa sebagai pihak yang akan melakukan pengelolaan terhadap dana hibah yang akan dimohonkan oleh embaga kemasyarakatan dalam hal ini TR/RW dah LKMK<br /><br />Atas penawaran dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah tersebut kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Penanggungjawaban dengan catatan, saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa Terop, Kursi, Meja, lampu, Soundistem, Gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan di mohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak saksi Agus Setiawan Jong yang selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong juga menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si. Kemudian Terdakwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat untuk di jadikan dana Aspirasi terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam kapasitas sebagai Wakil ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3 milliyar dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcqY2D1SrLGKtqZgq3QBkvtQYEzDVYCXv1s54wgbHXl4PIpNZFzj07A74t4ZpimJVxzo5H7MdECdi6YaRhAXwf34bTk3tA9E-kWETuZlW61XUZkLPHaEGXN5jcJCcWMD6tE0Rcy4VSq6g/s640/IMG20200310144523.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan mencari para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat  Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah pemulihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /><br />Selain itu Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Dan saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan;<br /><br />Selain membuat Proposal Para Tim saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening .1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Bahwa selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp3 milliyar  sesuai dengan penyampaian terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015 Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiawan Jong ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan diterima langsung oleh Satff dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yakni saksi Mohammad Sapi’i di kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /><br />Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonanana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 dan karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan di pergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi Khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si ke saksi Agus Setiawan Jong dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxsnWfF3Gi3-r-qsATK07imUds1_Vzk4N46Es8b1GOo5W_aha9ZggGyUsICoV7CtAN3kE-hvCJBhHDkRlWlqaaJjY32xGP_NM9n-mQsLDUuvtgT4EZ9VEYSqnytnxDpI2aaVcwnDDQcwI/s640/IMG20200310144500.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal permohonan Dana Hibah, selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si; _<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gumbaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya; Bahwa sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos veriflkasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos verifikasi berjumlah 6 (Enam) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Proposal-Proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)<br /><br />Dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para Timya menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke kantor Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah.  Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masing-masing penerima Hibah<br /><br />Dan pada Desember 2016, setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Adapun jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah yang ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah dan 6 (Enam) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan total sebesar Rp371.760.000 (tiga ratus tujuh Puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 6 (enam) Penerima Hibah mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama saksi Agus Setiawan Jong, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Dan selanlutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timya untuk membuat  Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat saksi Agus Setiawan Jong  dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp139.019.461,52 (Seratus tiga puluh semblla juta sembiia belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) berasal dari proposal permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan saksi Agus Setiawan Jong.<br /><br />Perbuatan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Anggota DPRD Surabaya Dituntut 3 Tahun Penjara

Dari kiri, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi BERITA KORUPSI .CO – Sebanyak Enam anggota DPRD Surabaya p...

»

Ketua Majelis Hakim Tipikor Kalah Dengan Dua Hakim Ad Hock

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="225" data-original-width="577" height="249" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqs2koN2GW1lpI7M4o_JrTszbs27yHTwZ2NcGuzMDhXGiesGG6qpgrDRpOPix9i4g-AdJBnaVYGHdN74QIhkXx71RYSXXEDMmV1E4mDye3oDsomkQ7Kxxdl_qLjq7DRfICg6kGecZ1gM8/s640/IMG2020020710375.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Hasilnya, Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Divonis Lepas Dalam Perkara Korupsi  Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan PT Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) anak Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 16 Maret 2020, adalah untuk yang pertamakali sejak berdirinya Pengadilan Tipikor Surabaya pada 17 Desember 2010 lalu dibawah naungan Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Ketua Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dikalahkan oleh 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock) dalam memutus (Vonis) Perkara Korupsi yang kebetulan terdakwanya adalah Pemilik Koran Harian Surabaya Sore yang juga Direktur Utama PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS)  yakni DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 16 Maret 2020) adalah agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R terhadap 2 (dua) terdakwa, yaitu H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Buppati Trenggalek yang juga Komisiaris PT SGS (perkara terpisah), dan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT SGS yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) yang didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukumnya serta dihadiri Tim JPU Dody Novalita dari Kaejari Trenggalek dalam perkara Tindak Pidana Korupsin Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZ4aOkOw1NkbXzMeCRKPoqeoEUXcawETiifTtZzMfA4oZ5kPmELW_yBjA8_Bxl7ieaI7kq-tpZ_NhPYm2VjBBnHd7Ovlkn1jHu1jcwJRoODfCDgmRmMln75uj8H8Px8MlR43v5Uzszeo/s640/IMG20200316122825.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> “Menghukum terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen oleh karena itu dengan pidana penajara 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yaitu pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp750 juta Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta Membayar uang pengganti sejumlah Rp7.139.000.000 subsidair 8 (delapan) tahun dengan melanggar UU dan pasal yang sama dengan terdakwa Soeharto<br /> <br /> Sementara putusan (Vonis) dalam perkara yang sama  dengan terdakwa Bos Koran Harian Surabaya Sore ini, dua anggota Majelis Hakim (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH  dalam mengabil pertibangan mengalahkan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH yang tak lama lagi akan pindah tugas.<br /> <br /> Anehnya, perbedadaan pendapat itu tidak diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada saat awal membacakan putusan, namun diucapkan anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana setelah selesai membacakan pertimbangan dalam putusan yang intinya mengatakan bahwa kasus yang menjerat Bos Koran Harian Suarabaya Sore ini bukan Korupsi.<br /> <br /> Sementara Ketua Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihFOiOgyp17wHucxYA0mH05CrPsfysz3jXJs3HU0wFiqpasXO09mCO8VTh0XH7dx0FT-5rt7F45KP8seRAGEJGVD4OEVKePa9oOrOGO1so7H2eyvbfp9gG2mRK9SpFAG8hh4_kLWnyu44/s640/IMG20200316114433_2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Soeharto, mantan Bupati Trenggalek</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH mengatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan telah menikmati hasilnya. Namun karena dalam mengambil keputusan, Katua Majelis Hakimpun mengatakan bahwa perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan adalah pidana namun bukan Tindak Pidana Korupsi sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum<br />          <br /> “Mengadili : Menyatakan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terbukti melakukan perbuatan hukum tetapi bukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Melepaskan  terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan hak terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan diakhir putusannya<br /> <br /> Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) Dr. Lufsiana menyatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) DR. Lufsaiana mengatakan,  bahwa Penyertaan Modal Usaha Percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek adalah menggunakan Undang-Undang PT (Perseoroan Terbatas, No 40 Tahun 2007). Sehingga dikatakan, bahwa kasus terbut adalah kasus pidana namun bukan Korupsi.<br /> <br /> Anehnya, Majelis Hakim tidak menyebutkan secara jelas, tindak pidana apa yang dilakukukan oleh Bos Koran Harian Surabaya Sore ini. <br /> <br /> Selain itu, Selain itu, Kedua Hakim anggota (Ad Hock) ini juga tidak sependapat dengan hasil audit yang dilkakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur terkait dengan kerugian negara sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh miliar seratus tiga Puluh sembilan juta rupiah). <br /> <br /> Alasan Kedua anggota Majelis Hakim (Ad Hock), adalah sesuai dengan keterangan Teknisi yang berkompoten mengatakan, bahwa mesin tersebut masih berfungis dan bernilai uang sebesar Rp5.754.000.000 dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari. Sehingga Majelis Hakim melakukan penghitungan sendiri atas kerugian negara yang hasilnya sebesar Rp1.780.000.000<br /> <br /> “Berdasarkan keterangan teknisi yang berkompoten, bahwa mesin tersebut masih berpungsi dan bernilai uang. Sehingga Majelis Hakim menilai, mesin-mesin percetakan tersebut dikembalian dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah),” kata DR. Lufsiana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLAyc5dSeKYFov8BtrzmHHlzgSd8YDDkEBczcUKTmpGkmn5KfIU6jHq8ndH5rCq5nbyJSm-T0m_4JlF4pAfQMsvjLv0uDkD5pAV5kpic6I5IberPTJqtsHmF-19CxWfG_pLs40XyrP9WQ/s640/IMG20200316122301.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang menggelitik dari pertimbangan Majelis Hakim (Ad Hock) ini adalah terkait mesin-mesin yang dibeli 12 tahun lalu yang dikatakan masih berpungsi dan bernilai berdasarkan keterangan Teknisi yang berkompoten.<br /> <br /> Pada hal dari pantau beritakorupsi.co di persidangan, keterangan itu adalah dari saksi yang dihadirkan terdakwa Tatang bukan Ahli dibindang mesin percetakan yang dihadirak JPU. Selain itu, untuk menentukan bahwa mesin-mesin yang dibeli terdakwa pada 12 tahun lalu (2008) dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari tidak dilakukan sidang ditempat, untuk melihat langsung apakah apakah memang bebar, bahwa mesin-mesin percetakan yang dibeli dalam kondisi rekondisi 12 tahun lalu itu masih berpungsi.<br /> <br /> Selain itu, untuk menentukan harga mesin-mesin yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangnnya, tidak berdasarkan dari tim penilai atau Appraisal yang dihadirkan JPU maupun terdakwa<br /> <br /> Dan atas putusan tersebut, terdakwa Tatang langsung Sujud Syukur dihapadan Ketiga Majelis Hakim, sementara Tim JPU terlihat Kecewa. Sebelumnya beredar isu bahwa terdakwa Tatang BEBAS<br /> <br /> Pada hal dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PDAU yang diwakili oleh Drs. Gathot Purwanto, M.Si dengan PT. Surabaya Sore yang diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor: 539/08/406.081/2008, dan Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008 tanggal 9 Januari 2008, yang sebelumnya pada hari yang sama diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU <br /> <br /> Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /> <br /> huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama (PDAU)  sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua (Terdakwa)  Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAig0V22oi3Q2t_3dpUKj-HL1exXMhzXU5ImNOELMunW8U1BTfhx95R3C9NjKO6bjRnnHO0xfnMOusTpkmj6aqpOFiH0FXrA2BeyKOecoxke2GB9ikGFl6lYMoTjc6zvkuf-bDkqZX8vk/s640/Soeharto+dan+Tatang.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU (diwakili oleh Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /> <br /> Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /> <br /> b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak sebegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak". Sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /> <br /> c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /> <br /> d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /> <br /> e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujkEXWp8nHLakY1Xvzl-n09tFN7TTUPDhM1kmzW3L_kv1wbGRGtrC9BBJvFh7aa7gGtZSUxujp912cViARJ0I464k6_bX_IhyJD__9Hz9gl231vxXPGXbTtCv45kiz3itbVFXZDHOy-4/s640/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /> <br /> Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /> <br /> Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /> <br /> Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /> <br /> Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /> <br /> Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbzYXkK5TPiYWFmbimSx72PuCVfkJkp-xPxGqWoeXhg4d8nT3ucRe88_yFI8z4CIHGA2Wwk5xi4U1S2tZ1u19RaoEPfmEpC96D09JBJ-IrLSAfkWEDQuyNYtlCRwib6IOu5El8M6h1Ars/s640/IMG20200316122936.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /> <br /> Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /> <br /> Pengangkatan tSoeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /> <br /> Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /> <br /> Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /> <br /> Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj324nN9t5ex2W5UghrBhRDOdvqc1O6Rb8uKyat5YnrhWEkW1Sl2nlpo_U0F1OsIzYj5H0ihQREU5guumSBu59fJABiVyMmkWYx9S5MS4z7n6LZ-Ww-71Q66uBQlDgzGVP5bXT4Nkukwd4/s640/AAA.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /> <br /> Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /> <br /> Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /> <br /> Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh9gpf-pBeuxmH78Erv2JXfAxu9nA35QrfLDnvEST1PJYmusLwLHXW1I1cvO6d6yMZoOO-gx09AY-NLIoJsZY5D-LqZa4vTo5NGP72cYJn-XQKjYz_oTmnn2SjD3cyf_anLSFMO_2tvx8/s640/C..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /> <br /> 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /> <br /> 3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)<br /> <br /> 6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /> <br /> Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD. Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera sebesar Rp2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /> <br /> Namun dari salinan rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). <br /> <br /> Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /> <br /> Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008</div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Bahwa pembelian mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /> <br /> Pembelian mesin-mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgweYDF4sQwI72ob3GPHhKShhKCFSY9hOJwlqUrNgIfcKVl0PEUh0XRGK9akxUK_RJteNZpXuQDpBhpmAP_LWCVWs1HpjfwhpOiOEReAAUaAXXEc0zpnrrzIyEMrwdYu7iByH5JoiySuOk/s640/IMG20200316114241.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /> <br /> Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /> <br /> * Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /> <br /> Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /> <br />  2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /> <br /> 3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /> <br /> 4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="225" data-original-width="577" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqs2koN2GW1lpI7M4o_JrTszbs27yHTwZ2NcGuzMDhXGiesGG6qpgrDRpOPix9i4g-AdJBnaVYGHdN74QIhkXx71RYSXXEDMmV1E4mDye3oDsomkQ7Kxxdl_qLjq7DRfICg6kGecZ1gM8/s640/IMG2020020710375.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /> <br /> Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /> <br /> 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /> <br /> 5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /> <br /> Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /> <br /> Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /> <br /> Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /> <br /> Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /> <br /> Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbzYXkK5TPiYWFmbimSx72PuCVfkJkp-xPxGqWoeXhg4d8nT3ucRe88_yFI8z4CIHGA2Wwk5xi4U1S2tZ1u19RaoEPfmEpC96D09JBJ-IrLSAfkWEDQuyNYtlCRwib6IOu5El8M6h1Ars/s640/IMG20200316122936.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /> <br /> Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /> <br /> Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /> <br /> Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /> <br /> Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /> <br /> Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /> <br /> Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /> <br /> Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /> <br /> Sehingga JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Ketua Majelis Hakim Tipikor Kalah Dengan Dua Hakim Ad Hock

“Hasilnya, Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Divonis Lepas Dalam Perkara Korupsi  Penyimpangan Penyertaan Modal ...

»

Dua Terdakwa Korupsi Rp2.9 M Divonis 4 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiCOxyjmki7x5L86RFPQLhLX0k8b20nQzte8i7nvxeGXu22jdWDl2VXodrBT9pYxWMKlqvXmybLFlIn-JECEPfCUH5MYQVW6C5M8ROU-GfW_uNaVyVsiWBxfqRV-SYwKZi0o1PYEW16w/s640/3....jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 16 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan (dengan perkara terpisah), dan terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna) Perwakilan Jawa Timur : SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019 dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp1.450.830.489,5 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun.<br /> <br /> Surat putusan itu dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H.Usma dan Haryono, sementara Kedua terdakwa (Yudono dan Bambang Nuryanto) didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, yaitu Suryono Pane, Wiwin dan Mamat yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan.<br /> <br /> “Masing-terdakwa divonis 4 tahun penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp1.4 milliar. Kita pikir-pikir dululah. Kita menghargai putusan Majelis Hakim. Tapi dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, tidak ada saksi yang memberatkan terdakwa,” ucap Pane.<br /> <br /> Vonis Majelis Hakim terhadapa ke- 2 terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu masing-masing 10 tahun penjara, denda sebesar Rp300 juta subsidair 8 (delapan) bulan kurungan serta membayar uang pengganti ditanggung renteng sejulah Rp2.90l.660.979 dengan subsidair pidana penjara selama 5 (lima) tahun<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan atau tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Yudono bersama-sama dengan (terdakwa) Bambang Nuryanto (berkas perkara dalam Penuntutan terpisah) pada hati yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan tahun 2013 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut<br /> <br /> Tanah di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari tidak terdaftar sebagai Aset Desa dalam inventarisir Aset Desa Bulusari<br /> <br /> Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Berita Acara Koordinasi dengan tegas menerangkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana di dalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa belum di daharkan dan belum memiliki Nomor Induk Bidang Tanah (NIBT) dalam mgister Bi dan Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan status tanah tersebut mas]? merupakan tanah bebas yang belum dilekati suatu hak.<br /> <br /> Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2) memiliki luas 46.505 M2 berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dengan batas batas lokasi sebagai berikut :<br /> <br /> Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik terdakwa Yudono dan PT Wirabumi yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusan, Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP ; 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa adalah tanah peninggalan yang dahulu dikelola oleh warga Desa Bulusari<br /> <br /> Tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi aset peninggalan Desa Bulusari, sehingga Pada Tahun 1996, Pemerintah Desa Bulusari mendaftarakan objek tanah tersebut sebagai objek pajak bumi dan bangunan (PBB, sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari<br /> <br /> Terhadap penerbitan SPPT PBB oleh KPP Pratama atas objek pajak atas Tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan karena pada saat SPPT PBB di terbitkan, pihak pemohon yakni pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah<br /> <br /> SPPT PBB dengan NOP : 35.14.130.009.0l2-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa sejak di terbitkan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2014, beban pajak objek tanah tersebut di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah tersebut di bayar dengan menggunakan uang Kas Desa Bulusari</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbNdpR1OKaApT7i2WVKNg-KcfqIje23OhAh0fORRTV-ZBH8D5Yj9gLO0ycGlC0a62idcfvAUWUneNC2RjG3WQ8QqHSSNqeucaKpMgZGi2G80V9Z8uMsHJZKKA3zOAcHy9F4e7oqh6Y0wg/s640/IMG20200217142726.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, beban pajak tersebut naik lebih dari Rp500.000, sehingga tidak diketahui siapa yang membayarnya karena SPPT PBB langsung diantarkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari<br /> <br /> Karena Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh Desa sehingga berdasarkan rapat / musyawarah desa di Tahun 2013, Tanah milik Desa Bulusari yang terletak di Dusun Jurang Pelen I tersebut disepakati, dipergunakan untuk penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari<br /> <br /> Kepala Desa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bambang Nuryanto, kemudian memanfaatkan momen persetujuan desa tersebut untuk melakukan pengerukan dan penggalian tanah, kemudian tanah urug dan Sirtu tersebut dijual tanpa sepengetahuan perangkat Desa bulusari. Penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari, mulai dilaksanakan oleh terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) unit Back Ho, 1 (satu) unit Loader, 14 (empat belas) unit tronton dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik Bambang Nuryanto selaku ketua BPD Bulusan<br /> <br /> Pelaksanaan penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusan dilakukan pada tanggal 06 Maret 2013 selama 1 (satu) hari. Lokasi pengambilan tanah untuk penambalan jalan tersebut berlokasi di Tanah Persil tepatnya di Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana dalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa,. Selain menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa merupakan pemilik dari CV. Iva Jaya yang bergerak di bidang material, yaitu penyediaan pengurugan dan bescaus serta sirtu<br />  Alat berat maupun kendaraan operasional CV. Iva Jaya milik terdakwa Yudono antara lain :  unit Truk tronton yang di parkir di Garasi Dusun Sumber Pandan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,; Pemecah batu (gilingan) yang berada di Dusun Jurang Pelen I RT. 01 RW.17 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,; 1 unit Loader yang di parkir di Dusun Jurang Pelen 1 RT. 01 RW.17 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan<br /> <br /> Setelah penambalan jalan dengan menggunakan sirtu dari Tanah Kas Desa tersebut selesai dilakukan selama 1 (satu) hari, terdakwa Yudono tetap mengambil/ menggali Tanah tersebut yang dipergunakan untuk ditimbun di tanah milik terdakwa Yudono, dan sebagian lagi dijual oleh untuk Beskos (bahan untuk dasaran pembuatan jalan) yang dikirim ke wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik<br /> <br /> Pelaksanaan penggalian tanah urug maupun sirtu di Tanah tersebut pada Tahun 2013, dilakukan terdakwa Yudono selama 10 haridengan  menggunakan Back Ho yang dipinjami oleh PT. JKS, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan 14 (empat belas) unit tronton milik terdakwa dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik saksi Bambang Nuryanto (ketua BPD Bulusan), yang hasil penjualan sirtu digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetor ke kas desa Bulusari. Pada saat terdakwa melakukan pengambilan sirtu di lokasi TKD, untuk 1 (satu) truk bisa mengangkut 2 rit (2 kali pengiriman), sehingga usaha milik terdakwa 1 (satu) hari bisa memberangkatkan sekitar kurang lebih 10 truk atau kurang lebih 20 rit<br /> <br /> Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I sudah habis dan berlubang dengan panjang 150 meter dan lebar 50 meter serta tinggi sampai ke dasar pengerukan dengan penjelasan dari puncak tebing ke permukaan lubang/ kubangan + 7 meter dan dari permukaan lubang atau kubangan + 8 meter sehingga total ketinggan penggerukan sebesar + 15 meter. Tanah galian yang dikeruk oleh terdakwa Yudono sebagian besar dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atas hasil penjualan tanah galian tersebut tidak pernah disetorkan/ dilaporkan sebagai pendapatan Desa Bulusari.<br /> <br /> Pada bulan Oktober Tahun 2016, terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, mengirimkan surat Nomor : 141.1I69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan tujuan, memberitahukan bahwa Kepala Desa Bulusan telah merekomendasikan lokasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R di tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001 .0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2).<br /> <br /> Selain itu, terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari mengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan, bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R. /Dengan demikian, atas kedua surat tersebut menunjukan adanya kesadaran, keinsyafan serta pengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari atas Status Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari sebagai tanah kekayaan milik Desa / Tanah Kas Desa Bulusari</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyIOa2GifJcXQwXxUnRcU6_gkCUEb7eFlSa2gmbL0sD_StyxwAglNxvbxN7qHHeczdS5B6YRLV2w2njRhsCtApvYWyIbRpK6L0qwgEw5xExANfDo8F2FmUEBNe1WdS9Utq73OY6SR4RhQ/s640/IMG20200302150444.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Antara bulan November s/d Desember tahun 2017, Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa yang dahulu berupa Kebun Mangga yang berlokasi di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, oleh terdakwa dan saksi Bambang Nuriyanto dengan mengatasnamakan CV. Punika, karena saksi Bambang Nuriyanto (Ketua BPD) merupakan wakil Direktur CV. Punika, namun penggalian tersebut pada Tahun 2017 tidak dikehendaki atau ditolak oleh sebagian besar warga Desa Bulusari<br /> <br /> Sehingga Tahun 2017, penggalian atau pengerukan tanah yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Desa atas ijin saksi Bambang Nuriyanto selaku Wakil Direktur CV. Punika di hentikan oleh Kepala Dusun Jurang Pelen I yakni Mayono, karena warga Desa Bulusari menolak kegiatan pengerukan tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Drs. Moh. Ridwan selaku Camat Gempol didatangi oleh Bambang Nuryanto sebagai perwakilan dari CV. Punika dengan maksud, ingin merubah SPPT PBB tanah di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Desa Bulusari dirubah menjadi atas nama CV. Punika.<br /> <br /> Hal tersebut dilakukan karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Bambang Nuryanto sebagai Ketua BPD telah menyadari, bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan serta diolah oleh terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto sebagai Tanah SIRTU dan BESKOS.<br />  Bahwa Bambang Nuryanto ingin merubah pembayaran SPPT PBB di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Deca Bulusari menjadi atas nama CV. Punika dengan membawa Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari. Bambang Nuryanto (Ketua BPD Bulusari) menyatakan, jika dirinya adalah wakil Direktur CV. Punika berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. Punika Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat oleh Notaris Erlina Widjajanti Tanggal 15 Februari 1986<br /> <br /> Berdasarkan Foto Copy Akta Perubahan Perseroan CV. Puniika Nomor 33 tanggal 22 Februari 1986 pada pokoknya menyatakan, bahwa perseroan CV. Punika yang sebenarnya bukan milik para penghadap karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa. Jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari.<br /> <br /> Dengan demikian, menunjukan bahwa CV. Punika merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Milik Desa, sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. Punika haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. Punika merupakan pendapatan Desa Bulusari<br /> <br /> Akta Perubahan Perseroan CV. Punika Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 tersebut oleh saksi Bambang Nuryanto disembunyikan atau sengaja dihilangkan karena saksi Bambang Nuryanto seolah-olah meyakini jika surat tersebut ditunjukan kepada warga Desa Bulusari, terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha pengerukan di tanah kas desa tersebut;<br /> <br /> Untuk melegalkan aksinya, saksi Bambang Nuryanto atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Perseroan Komanditer CV. Punika, membuat surat kuasa dan menunjuk saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat untuk mewakili CV. Punika membuat permohonan perubahan nama SPPT PBB atas nama Kas Desa menjadi Atas Nama CV. Purnika.<br /> <br /> Berdasarkan surat kuasa tersebut, saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat yang menerima kuasa dari saksi Bambang Nuryanto pada Tanggal 28 April 2017, membuat surat permohonan perubahan SPPT PBB kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang ingin dirubah menjadi Atas Nama CV.Punika</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKm-D7NETYrXbJ11xdVhy1zYXdR9VVw79cal-QsU3DypVhK57QFCkVrwBLeLlDqg03vAGKjmNaCXr3CVSq787XajW7SD6YHprBsmlGtjfrVGAO3b1ssobXGcY7ciYVv80X5lWC1FirUbY/s640/3..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2017, terdakwa Yudono slaku Kepala Desa yang punya kepentingan terhadap tanah Kas Desa, membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan adalah Tanah Milik CV. Punika. Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi lapangan terkait dengan objek yang diajukan mutasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat intemal pada tanggal 09 Juni 2017, terkait pengajuan mutasi dengan hasil rapat disimpulkan, pengajuan mutasi PBB P2 CV. Punika melalui Kuasa Hukum Suryono Pane, SH belum bisa ditindaklanjuti prom mutasinya, menunggu kejelasan mengenai luas lahan dan status kepemilikan lahan yang dimaksud.<br /> <br />  Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat dengan OPD terkait, yang dihadiri diantaranya Inspektorat Kabupaten Pasuruan, DPMD Kabupaten Pasuruan, Bagian Otonomi Daerah, Camat Gempol dan Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten, dari hasil rapat tersebut disimpulkan, pengajuan pemohonan mutasi Objek Pajak yang diajukan pemohon dalam hal ini CV. Punika belum dapat di proses menunggu kejelasan status daripada tanah tersebut.<br /> <br /> Kesimpulan yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan diambil berdasarkan hasil rapat tertanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya, ada penolakan dari beberapa warga Desa Bulusari yang datang ke Badan Keuangan Daerah, dan menyampaikan bahwa warga keberatan atas pengajuan mutasi dari CV. Punika karena SPPT tersebut tercatat di data SPPT PBB P2 sebagai Tanah Kas Desa.<br /> <br /> Sehingga atas pertimbangan tersebut disepakati, bahwa status tanah yang dimintakan permohonan perubahan objek tersebut masih bermasalah.<br /> <br /> Selanjutnya, Atas pertimbangan dari hail survey lokasi, dan hasil rapat yang dilakukan tersebut, Badan Keuangan Daerah mengirimkan surat kepada pemohon saksi Suryono Pane, SH selaku kuasa dari CV. Punika yang pada pokoknya memberitahukan, bahwa permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak dengan NOP 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa belum bisa ditindaklanjuti sampai dengan ada kejelasan tentang Status Objek tersebut yang disepakati oleh Pihak-Pihak yang terkait.<br /> <br /> CV. Punika sebagai Perseroan / persekutuan Komanditer hanya melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) Tahun saja yaitu sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1987 kemudian setelah Tahun tersebut CV. Punika tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha, bahkan CV. Punia tidak memiliki kantor resmi karena tidak pernah ada terpampang papan nama CV. Punika  di Kantor Desa maupun di wilayah Desa Bulusan termasuk di rumah anggota CV.Punika, tidak ada dibentuk suatu persekutuan, terlebih lagi CV. Punika tidak didaftarkan ijin usahanya pada Dinas Perijinan Kabupaten Pasuruan, sehingga keberadaan CV. Punika hanya dijadikan sebagai alibi atau usaha terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto untuk menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran;<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dan saksi Bambang Nuryanto (Ketua BPD) yang melakukan pengerukan, penggalian dan pengolahan tanah yang kemudian menjual tanah tersebut dalam bentuk Sirtu / Beskos.<br /> <br /> Sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh keduanya, bahwa Tanah tersebut mempakan Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhalikan rasa keadilan dan kepatutan”;<br /> <br /> 2. Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. jimgsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabililas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa<br /> <br /> 3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”<br /> <br /> 4. Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”<br /> <br /> 5. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Deca Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal M. dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.<br /> <br /> Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,; b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,; c. Penerimaan Negara,; d. Pengeluaran Negara,; e. Penerimaan Daerah,; f: Pengeluaran Daerah,; g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dan h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.<br /> <br /> Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara<br /> <br /> Perbuatan yang dilakukan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Bulusari dan Terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD dengan kewenangan yang melekat padanya sebagai Ketua BPD telah disalahgunakan secara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara atas hasil tanah yang dikeruk tidak disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah<br /> <br /> Serta dilakukan pada tempat yang sama yaitu di Desa Bulusari dan dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20l7 yang dilakukan secara berlanjut.<br /> <br /> Untuk melakukan pengukuran atau perhitungan jumlah volume Tanah yang dikeruk atau digali, Penyidik telah melakukan Koordinasi dengan Ahli Tanah (Ahli Geodeshi) sekaligus mendampingi Ahli dalam melakukan pengukuran volume Tanah berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Up. Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan melalui surat Nomor : 4l3/O.5.40/Fd.l/lO/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018, Perihal Bantuan Ahli untuk melakukan pengukuran dan perhitungan atas volume hasil galian tana.<br /> <br /> Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya, telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 20l9 yang Ma pokoknya, volume Tanah yang telah digali atau di keruk di lokasi Tanah Kas Desa Bulusari adalah sebesar 30.770,53 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Koma Lima Puluh Tiga Meter Kubik)<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa dalam melakukan pengerukan dan penjualan tanah urug Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negam sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Deca (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 sld Tahun 20l7, SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Yudono (dan Bambang Nuryanto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Rp2.9 M Divonis 4 Thn Penjara

Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD) BERITA KORUPSI .CO – Senin, 16 Maret 2020, Majeli...

»