Kader PKK Kelurahan Karangrejo Kabupaten Jember Situntut 3 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHvB6wtpvI-kBNickdjJAJo1pvaYTY9dCsHUTL1Yl5Rv-FpJMUS9AVb0bhUrAJmI6hSfkWll6gWOTK_u-3qsGAn1A3iSLBUKz6dhEoQDK3oQxMpkw9DyPI2DomCpWVJQF3QqtdbvDeRz8/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwa Diyana Lucky Puspitasari (Kader PKK)juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp476.529.600, sementara Muhammad Ridwan Sidiq si pemilik usaha bahan bangunan (Toko Karunia Ilahi) dituntut pidana penjara selama 1.6 tahun”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 5 Februari 2020, JPU Kejari Kabupaten Jember menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp476.529.600 dengan subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Diyana Lucky Puspitasari selaku Kader PKK Kelurahan Karangrejo, Kec. Sumbersari Kabupaten Jember, dan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq (perkara terpisah) si pemilik usaha bahan bangunan (Toko Karunia Ilahi) dengan pidana penjara selama 1 (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo, Kabupaten  Jember Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp2.924.500.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah  Rp476.529.600.berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor. X.700/117b/35.09.410/2019 tanggal 19 November 2019<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU Triyono Yulianto dan JPU Siti Sumartiningsih  dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 5 Maret 2020) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Agus Yunianto, sementara terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq didampingi Penasehat Hukumnya, M. Nuril dan terdakwa sedangkan terdakwa Diyana Lucky Puspitasari didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi <br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Diyana Lucky Puspitasari dianggap bersalah secara bersama-sama melakukan melakukan rekayasa dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo, Kabupaten  Jember Tahun Anggaran 2017 mulai dari terpilihnya Toko Karunia Ilahi milik terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq oleh Diyana Lucky Puspitasari, hingga pembuatan laporan penggunaan uang untuk pembelian bahan bangunan dilakukan oleh Diyana Lucky Puspitasari juga.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa Diyana Lucky Puspitasari (dan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq) sebagaiaman diatur dan diancam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />JPUpun meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara serta membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Diyana Lucky Puspitasari (dan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap Diyana Lucky Puspitasari tersebut dengan pidana penjara selama 3  (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp50.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; <br /><br />3 (tiga). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diyana Lucky Puspitasari untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp476.529.600 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan,”  ucap JPU Triyono Yulianto<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="607" data-original-width="847" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjwreGu4L2HjwUWQShms6iX0QAJy3NxzXFbMlg9cNxKoxcmkWniytgudeqlR680yhCs4qdH8ZCqLX9wMz3r8lXA2gq_ZJ3UBKxHXnZsKWH9dItdB5bWKBIKzvMFlKaPCxhtWmvGixxGfE/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq selaku pemilik Toko Karunia Ilahi penyuplai bahan bangunan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan bangunan pada Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya oleh KPB Kelurahan Karangrejo 1, Karangrejo 2, Karangrejo 3 dan Karangrejo 4 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Diyana Lucky Puspitasari selaku Kader PKK Kelurahan Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Toko Karunia Ilahi yang beralamat di Jl. Sritanjung Lingk. Kaliwining Kel. Nirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember.<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa-dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan caraecara dan keadaan sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang pelaksana/verifikatornya adalah Dinas PU Cipta Karya Kab. Jember dengan pagu anggaran sebesar Rp5.880.000.000 (lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan besaran yang diterima setiap penerima bantuan (KK) adalah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).<br /><br />Untuk mendapatkan bantuan tersebut, calon penerima membuat proposal yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui Dinas PU Cipta Karya,dan yang mengajukan proposal salah satunya berasal dari Kelurahan Karangrejo sebanyak 200 orang/calon penerima yang terbagi dalam 4 kelompok.<br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/469/1.12/2917 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kab. Jember Tahun Anggaran 2017, calon penerima yang berhak menerima bantuan dari kelurahan Karangrejo adalah sebanyak 195 penerima yang kemudian dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu : 1. Kelompok Karangrejo 1 berjumlah : 46 orang,; 2. Kelompok Karangrejo 2 berjumlah 50 orang,; 3. Kelompok Karangrejo 3 berjumlah  49 orang dan 4. Kelompok Karangrejo 4 berjumlah 50 orang<br /><br />Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo adalah berupa Peningkatan Kualitas (PK), yaitu kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya. Sehingga menjadi rumah layak huni dan pemanfaatannya berupa uang untuk pelaksanaannya dengan menunjuk toko/penyedia sebagai penyuplai bahan bangunan yang kemudian dilakukan pemilihan toko bangunan.<br /><br />Awalnya pemilihan toko dilakukan di kantor Kelurahan Karangrejo yang diikuti oleh 3 (tiga) toko, diantaranya Toko Handayani, dan yang terpilih adalah Toko Handayani milik H. Yasin (Alm). Beberapa hari kemudian, karena ada penolakan dari sejumlah anggota kelompok terhadap terpilihnya Toko Handayani, kemudian kelompok meminta dilakukan pemilihan ulang yang bertempat di kantor Kecamatan Sumbersari Kab. Jember.<br /><br />Sebelum pemilihan toko penyedia yang kedua kalinya, saksi Diyana Lucky Puspitasari selaku  kader PKK Kel. Karangrejo, dan istri dari saksi Nur Huda Niyanto selaku Kasi (Kepala Seksi) Kesejahteraan Sosial di Kel. Karangrejo yang mengurusi program RTLH sejak pendataan sampai sebelum digantikan oleh saksi Soleh, mendatangi terdakwa seolah-olah program RTLH Kel. Karangrejo adalah proyek milik saksi Diyana Lucky Puspitasari<br /><br />Sehingga saksi Diyana Lucky Puspitasari meminta terdakwa agar toko milik terdakwa yaitu Toko Karunia Ilahi ikut sebagai peserta pada pemilihan toko penyedia dalam program RTLH di Kelurahan Karangrejo dengan membawa daftar bahan material berikut harganya dengan kesepakatan, apabila Toko Karunia Ilahi terpilih maka terdakwa menjual bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan saksi Diyana Lucky Puspitasari tersebut dengan komisi sebesar 1% dari nilai program bantuan.<br /><br />Selanjutnya, karena Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Toko Karunia Ilahi sudah tidak berlaku lagi, kemudian saksi Diyana Lucky Puspitasari menguruskan pembaharuan SIUP dan TDP Toko Karunia Ilahi. Kemudian dilakukan pemilihan toko penyedia di Kantor Kecamatan Sumbersari yang diikuti oleh Toko Handayani dan Toko Karunia Ilahi dan yang terpilih adalah Toko Handayani karena persyaratan administrasi Toko Karunia Ilahi tidak lengkap diantaranya SIUP dan TDP, kemudian dilakukan survey ke Toko Handayani dan dibuat Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan bangunan pada Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya oleh KPB Kelurahan Karangrejo 1, Karangrejo 2, Karangrejo 3 dan Karangrejo 4.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Setelah Toko Handayani terpilih, kemudian saksi Diyana Lucky Puspitasari membawa dan mengenalkan saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna kepada terdakwa dengan tujuan agar saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor yang menyuplai bahan galvalum,  sedangkan saksi Rizqi Iza Baruna yang menyuplai kusen cor pintu, jendela, batako, pintu panel, pintu triplek dan jendela kaca lengkap dengan harganya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHIKrA1ZBSwt1v0_T6gGIES344qx8Os9zMyCUt4Axkb2jlVRDLJPipeGGno7zcIm0j9kjpg0iM8V6GXOv4_a-4-oSFv6LYvuTJIyYqYQI3UsFZc6S_IXBVOn8XWcz_KmGqON8F3qeVZFM/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari kesepakatan awal tersebut, kemudian Diyana Lucky Puspitasari membawanya ke Notaris untuk dituangkan dalam sebuah perjanjian jual beli antara terdakwa dengan saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna seolah-olah terdakwa membeli bahan bangunan kepada Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna sebagaimana surat perjanjian jual beli Nomor 360 tanggal 23 Nopember 2017.<br /><br />Dari dana bantuan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan diterima oleh setiap penerima bantuan, cair dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tahapan pencairan dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang masuk ke rekening 4 kelompok penerima bantuan.<br /><br />Pada hari yang sama, dari rekening kelompok ditransfer/disebar ke rekening 195 penerima bantuan, dan kemudian dari 195 rekening penerima bantuan ditransfer masuk ke rekening Toko Karunia Ilahi selaku Toko penyedia dengan rekening Bank Jatim Nomor 0032690793 an. Mohammad Ridwan Sidiq.<br /><br />Uang dari rekening penerima bantuan, tahap pertama masuk pada tanggal 23 Nopember 2017 dengan total Rp1.462.500.000 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dicairkan oleh terdakwa secara bertahap yaitu ; a. Tanggal 24 Nopember 2017 sebesar Rp1. 080 000. 000,; b. Tanggal 29 Nopember 2017 sebesar Rp260. 000. 000 dan c. Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp99.500.000<br /><br />Untuk tahap kedua pada tanggal 23 Nopember 2017 masuk lagi uang dari rekening penerima ke rekening terdakwa sejumlah Rp1.462.500.000 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang unasuk ke rekening Toko Karunia Ilahi adalah sejumlah Rp2.925.000.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dicairkan terdakwa secara bertahap, yaitu ; a. Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp1.325.000.000 dan b. Tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp160.000.000,<br /><br />Sehingga total uang yang di cairkan terdakwa sejumlah Rp2.924.500.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) masih ada dalam rekening terdakwa.<br /><br />Setelah terdakwa mencairkan uang bantuan RTLH, seharusnya terdakwa selaku pemilik Toko Karunia Ilahi yang terpilih sebagai penyuplai bahan bangunan dalam program Rehabilitasi RTLH Kel. Karangrejo sebagaimana dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2), baik setelah penerimaan uang tahap pertama maupun tahap kedua.<br /><br />Setelah terdakwa mencairkan uang bantuan RTLH, seharusnya terdakwa selaku pemilik Toko Karunia Ilahi yang terpilih sebagai toko penyuplai bahan bangunan dalam program Rehabilitasi RTLH Kel. Karangrejo, menyuplai bahan bangunan sebagaimana dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB) baik setelah penerimaan uang tahap pertama maupun penerimaan uang tahap kedua.<br /><br />Bahwa yang membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) adalah saksi Feris Andika, ST. Namun harga bahan bangunan didalamnya yang sama besarnya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah berasal dari saksi Diyana Lucky Puspitasari, yang seharusnya masing-masing penerima bantuan uang senilai Rp15.000.000 dalam bentuk bahan bangunan.<br /><br />Namun karena ada beberapa penerima yang usianya diatas 58 tahun menerima uang sebesar  Rp13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai upah Kerja, sehingga penerima lainnya ada yang keberatan dan meminta agar semua penerima disamakan yaitu sebesar Rp13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai upah Kerja.<br /><br />Bahwa jenis dan macam bahan bangunan dalam program rehabilitasi RTLH adalah sama, yaitu Galvalum, Semen @40 kg, Pasir, Besi beton 8 mm, Besi beton 6 mm, Batu pecah 2/3, Bata merah, Batako, Kusen pintu, Kusen jendela kaca, Daun pintu panel, Daun pintu triplek, Daun jendela kaca, Kayu begeisting, Keramik lantai 30x30, Paku, Kawat ikat, Semen putih, Kalsium, Lem, Timba, Loster, Benang, Kuas, Slot pintu, Cat kayu, Cat tembok, Tiner, Grendel, Kait jendela, dan uang HOK. Sehingga jumlah bahan bangunan yang seharusnya diterima penerima dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)<br /><br />Namun dalam pelaksanannya, terdakwa setelah menerima uang dari penerima bantuan baik tahap pertama maupun tahap kedua, tidak mengirimkan bahan bangunan sebagaimana DRPB2,  melainkan terdakwa mengirimkan bahan bangunan kepada penerima bantuan melalui kelompok sesuai dengan daftar atau pesanan dari saksi Diyana Lucky Puspitasari.<br /><br />Terdakwa tidak mengirim/mendistribusikan bahan bangunan sebagaimana dalam daftar di atas kepada 195 penerima bantuan, karena sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari yang menyuplai galvalunz, kusen cor pintu, jeldela dan bahan lainnya adalah saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna. Sehingga setelah pencairan, terdakwa mengambil uang bagian yang bahan bangunannya membeli kepada terdakwa, sedangkan uang sisanya diserahkan terdakwa kepada saksi Diyana Lucky Puspitasari</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPtKfFOlssOlIBQHw-6HuPBl2vvSUNpi04f7hxNUduTYJwo1errHjQwQKJ-YtQ1rWa-kStKCic7piupi23DGZvFU6g1v88Nuh-tmPKiA0uG1YZpqcrbICsIo6zfgczbiF9EWCmhCc1GKw/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang bagian yang diperoleh terdakwa dari uang sejumlah Rp2.925.600.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah sebesar Rp1.032.602.500 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang peruntukannya sebagai untuk pembelian Keramik, semen, semen putih, kalsium, lem rajawali, benang, timba, paku, kuas, serap cor untuk 195 penerima bantuan dengan harga yang totalnya sebesar Rp335.079.506<br /><br />Pembelian Galvalum kepada 60 penerima dengan jumlah Rp219.090.060,; Pembelian Besi kolom PB untuk 156 penerima bantuan dengan harga total Rp124.806.006,; Pembelian Besi kolom PK untuk 186 penerima bantuan dengan harga total Rp96.729.000,; Pembelian Kusen cor pintu untuk 247 unit dengan harga total Rp30.875.600,; Pembelian Kusen cor jendela untuk 127 penerima bantuan dengan harga total Rp12.065.000,; Pembelian Pintu panel untuk 124 penerima bantuan dengan harga total Rp47.120.060,; Pembelian Pintu triplek untuk 123 penerima bantuan dengan harga total Rp20.916.666 dan Pembelian Jendela kaca untuk 127 penerima bantuan dengan harga total Rp20.326.666,; Pembelian Pasir 50 truk dengan harga total Rp21.250.000,; Pembelian Batako besar 4.580 dengan harga total Rp14.198.090,; Pembelian Batako kecil 3.660 buah dengan harga total Rp7.560.090,; Barang diluar item material karena permintaan saksi Diyana Lucky Puspitasari keramik 40x40 sebanyak 46 dus, asbes 26 lembar, cempolong, paralon 4dim, closet jongkok, Pak Nur Huda Rp20.000.000 termasuk komisi 1/2% % sejumlah Rp15.000.000, dan barang lainnya dengan total seluruhnya Rp79.314.000<br /><br />Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.892.397.590 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Diyana Lucky Puspitasari yang kemudian dipergunakan untuk Pembayaran biaya kusen cor pintu dan jendela, batako, pintu panel, pintu triplek dan jendela kaca kepada saksi Rizqi Iza Baruna sekitar Rp192.126.666.; Pembayaran biaya galvalum kepada saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor sekitar Rp539.750.000,; Pemberian HOK kepada 195 penerima Rp214.500.000,; Pembelian pasir, batako dan bahan lainnya Rp469.497.300.<br /><br />Sehingga total yang dipergunakan saksi Diyana Lucky Puspitasar untuk pembayaran pembelian bahan bangunan adalah sejumlah Rp1.415.867.900 (satu milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp476.529.600 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang ada pada saksi Diyana Lucky Puspitasari, dan menurut saksi Diyana Lucky Puspitasari diantaranya dipergunakan untuk Diberikan kepada 4 ketua kelompok sejumlah Rp58.500.000, Biaya materai Rp1.170.000, Biaya konsumsi Rapat mamin TFL Rp10.000.000, Biaya ATK, Bendel dan pembelian 1 buah Printer Rp12.000.000, Diberikan kepada Hadi pegawai Dinas PU Cipta Karya sebagai biaya untuk pembendelan laporan Rp5.000.000<br /><br />Setelah program rehabilitasi RTLH selesai, seharusnya setiap kelompok membuat laporan penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2. Namun kelompok tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut melainkan yang membuat adalah saksi Diyana Lucky Puspitasari dengan merekayasa bukti pembelian dengan cara saksi Diyana Lucky Puspitasari meminta kuitansi kosong dan cap stempel Toko Karunia Ilahi kepada terdakwa, lalu saksi Diyana Lucky Puspitasari membuatkan laporan penggunaan dana dengan menyamakan jumlah dan harga bahan bangunan dalam kuitansi dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).<br /><br />Padahal terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari mengetahui kalau jumlah dan harga bahan bangunan yang diberikan kepada penerima bantuan lebih sedikit dan juga ada yang tidak diberikan seperti batu pecah/batu cor, namun tetap dibuatkan dalam pertanggungjawaban juga. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari tersebut menyebabkan banyak rumah penerima bantuan yang tidak selesai seperti pemasangan keramik karena kurangnya bahan seperti pasir dan semen.<br /><br />Perbuatan terdakwa terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama-sama dengan Diyana Lucky Puspitasari bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, lampiran V pada BAB III Pelaksanaan Program dan Kegiatan<br /><br />Dengan demikian, jelas nampak bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama dengan Diyana Lucky Puspitasari adalah untuk memperkaya diri terdakwa atau orang lain.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama-sama dengan Diyana Lucky Puspitasari telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor X.700/117b/35.09.410/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp476.529.600 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Kader PKK Kelurahan Karangrejo Kabupaten Jember Situntut 3 Thn Penjara

“Terdakwa Diyana Lucky Puspitasari (Kader PKK)juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp476.529.600, sement...

»

Korupsi TKD Rp429.8 Juta, Kades dan Sekdes Dituntut 6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgocR03sMXR1oVOybzoPMfhajjJXWewEDoSQ7kwKNgUvN5Zf4cpI-zfsBWlTI4Vd-arqDDDXAHICO_nlCfgE1mx1j0wOU7R5Qvdfu9JhRaGnIKFWrYyN8iUeaTYRlg5W6wcOtVdOY53LyI/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan, selaku Kepala Desa (Kades) Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa (Sekdes) dituntut pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp429.800.000 dan sebesar Rp477juta dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam kasus dugaan Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 24 Hektar sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp429.800.000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU Reza Aditya Wardhana dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 5 Maret 2020) terhadap terdakwa H. Hobburridho Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan (dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin selaku Sekdes dengan penuntan secara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Agus Yunianto dan Sangadi serta Panitra Pengganti (PP) Matheus D.S, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Roby dkk<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, akibat perbuatan terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin tersebut dengan pidana penjara selama 6  (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; <br /><br />3 (tiga). Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp427.535.500 bersama-sama dengan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin dan sebesar Rp174.800.000 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya  dapat disita untuk lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,”  ucap JPU Reza Aditya Wardhana<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyxgOZpcIa7gZ8m5mNzBKECEV8L-FR9fAuOhgFP_OiTAOsk6vCyC4ESkhOxe1AL-YErSlVNdKdOPdrQUZr8PV2jyNfYIYxgcu0PAgvpcfw5IY7ksbd_wvB86kw0QIZm_Xt_xk4yoTVa0o/s640/IMG20191121132623.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun tuntutan, JPU menjelaskan, bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara kurun waktu pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Sumberejo Kp. Krajan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo dari tahun 2002 sampai dengan 2012 secara melawan hukum yaitu tidak menyetorkan ke Rekening Kas Desa dari hasil sewa TKD Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Thn 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp429.800..000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah, atau orang lain yaitu saksi Abd. Gafar Samin sebesar Rp75.670.000 (Tujuh puluh lima juta enaam ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp505.470.000 (Lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana terancuntum dalam laporan perhitungan kerugian negera dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor. X700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Sumber pendapatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo adalah berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Sewa Tanah Kas Desa (TKD), retribusi pasar, ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa) dan BHP (Bagi Hasil Pajak). <br /><br />Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo memiliki TKD seluas 7 Hektar, terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorelo Selatan Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.700 M2 terletak di Dusun Karangrejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo,  seluas 4.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 5.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.350 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, 7.540 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 3.580 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 1.920 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Dengan luas tom! kurang lebih sekitar 34,7 Hektar.<br /><br />Awalnya sekitar Tahun 2001, saksi H. Alwadi memerintahkan saksi Hariyanto selaku orang kepercayaan saksi H. Alwadi untuk melakukan kesepakatan dengan Terdakwa H. H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk menyewa TKD seluas 31 Hektar dengan rincian : 7 Hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo dan 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, dengan masa sewa sejak musim tanam 2001 s/d 2013. <br /><br />Selanjutnya disepakati pada musim tanam 2002/2003 sampai dengan musim tanam 2012/2013, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan TKD seluas 31 hektar secara langsung kepada saksi H. Alwadi, yaitu seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewa sejak musim tanam 2001/2002 sampai dengan musim tanam 2008/ 2009 dan musim tanam 2012/2013. Sedangkan untuk tanah seluas 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewakan sejak musim tanam 2001/ 2002 s/d musim tanam 2012/2013.<br /><br />Pada musim tanam Tahun 2011/2012, telah terjadi kesepakatan sewa tanah antara terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dengan saksi H. Alwadi sebesar  Rp88.800.000 untuk luas tanah 24 hektar. Kemudian pada musim tanam tahun 2012 s/d 2013 sebesar Rp91.200.000 untuk luas tanah 24 hektar. Namun tidak jadi karena TKD tersebut oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan akan di kelola oleh H. Syamsiyadi, sehingga uang yang masuk di kembalikan secara bertahap.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxaBGwJtzVV0LEsEmL8VWKAUU9HQxKCL61tjdEy50ZtaDnUsuzleTTxCIXYwHQ6-ie_whvG4sdtCNZGsaC7-6pI8RSDOV1dj-0IUha6CUIL2SX4VEEFucWp44av-dCz_etJCpF5wvgwW8/s1600/1.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada sekitar bulan Juni 2011, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin melakukan pengelolaan kekayaan desa dengan menyewakan TKD yang berada di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan luas 24 hektar kepada saksi H. Syamsiyadi, namun untuk segala urusan sewa menyewa TKD tersebut, saksi H.Syamsiyadi menyerahkan kepada saksi Moh. Ihsan. Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menjelaskan kepada H. Syamsiyadi, bahwa TKD dimaksud baru dapat dimanfaatkan oleh saksi H. Syamsiyadi pada masa tanam tahun 2013, karena untuk masa tanam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 masih disewa oleh saksi H. Alwadi<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  mengembalikan uang sewa kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp66.000.000 untuk musim tanam tahun 2012 s/d 2013. Namun oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan belum sepenuhnya dikembalikan.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan tanah kas desa Sumberejo kepada saksi H. Syamsiyadi melalui perantara saksi Moh. Ihsan dengan luas 31 hektar dengan rincian :<br /><br />1. Pertama seluas 24 hektar terletak di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 20 Juni 2011 [dibuatkan perjanjian sewa tangal 18 Agustus 2011) disewa sebesar Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 2 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 dan 2014/2015<br /><br />2. Kedua seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 02 Oktober 2011 disewa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) selama 4 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah melakukan transaksi sewa secara langsung dengan saksi H. Syamsiyadi karena untuk kesepakatan sewa langsung diserahkan kepada saksi Moh. Ihsan, sehingga dalam proses transaksi sewa tersebut, saksi Moh. Ihsan yang menjadi penghubung antara saksi H. Syamsyadi selaku penyewa, dan terdakwa H. H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku yang menyewakan.<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menerima uang sewa tanah kas desa Desa Sumberejo dengan luas 24 Hektar sebesar Rp107.4.000.000 (seratus tujuh empat juta rupiah) dari saksi Moh. Ihsan secara bertahap dengan rincian;  Pertama,  uang muka (DP) sewa sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa, da oleh saksi Moh. Ihsan diserahkan kepada saksi Suhartatik selaku Kaur Keuangan Desa Sumberejo, yang disaksikan oleh saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo.<br /><br />Namun uang sebesar sebesar Rp15.000;000 (lima belas juta rupiah) kembali diminta oleh terdakwa, sedangkan untuk pelunasan sebesar Rp159.800.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) langsung diterima terdakwa dari saksi Moh. Ihsa. <br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan memerintahkan saksi Suhartatik agar membuat kwitansi pelunasan sewa tanah kas desa (TKD) dengan menulis nilai sejumlah Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana nominal jumlah uang tersebut (Rp15.000.000 ditambah Rp 159.800.000), selain itu terdakwa memerintahkan saksi Suhartatik agar dalam kwitansi tersebut seolah-olah pihak yang menerima sisa pembayaran sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp107.4.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi Suhartatik sendiri.<br /><br />Padahal saksi Suhartatik tidak pernah menerima uang sejumlah Rp159.800.000 tersebut dan yang sebenarnya menerima uang adalah terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin, dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Desa <br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menggunakan sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp174.800.000 tersebut tanpa persetujuan dari BPD, yaitu dipergunakan terdakwa sebesar Rp15 juta,; Untuk tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2011 sebesar Rp45 juta untuk  sebanyak 15 (lima belas) orang yang masingmasing menerima sejumlah Rp3 juta.<br /><br />Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian ;1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta,; 1 (satu) orang WakilKetua menerima uang sebesar Rp800 ribu, dan 9 (sembilan) anggota menerima uang masing-maslng sejumlah Rp700 ribu. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2012 sebanyak 15 orang yang masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp15.000.000. Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian 1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta, 1 (satu) orang Wakil Ketua menerima uang sejumlah Rp800 ribu dan  9 (sembilan) anggota menerima uang masing-masing sejumlah Rp700 ribi. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dipinjam untuk keperluan pribadi saksi Abd. Gafur Samin, dan sisanya sebesar Rp43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratur ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rehab plafon Kantor Balai Desa, membangun MCK, rehab ruang BPD, LPM dan PKK.<br /><br />Namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah,  serta untuk pembayaran Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2013 sebanyak 14 orang yang masing-masing menerima sejumlah Rp2 juta dan 2 orang menerima masing-masing sejumlah Rp1 juta.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIv3OysPTuks5MSyO4o91eN-pMRzcWt-f1EEqcxRg5NcVkoVuVuK-93Xv2UVgWdqUYD_WM_g5dNl83fqwCuGvF5u3P0S7WI0NTzF44KIrIhYRqMb8byRQ00BhepH99j2ylWkaJUaMcxjo/s1600/2.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar dan Samin Bin Samin menerima uang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo dengan luas 7 Hektar sebesar sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan yang diterima oleh terdakwa secara bertahap dengan rincian, pertama untuk uang muka (DP) sebesar Rp10 juta dan sebesar Rp80 juta diterima langsung oleh terdakwa melalui saksi Moh. Ihsan di kantor Desa Sumberejo disaksikan oleh saksi Abd. Gafur. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dari saksi Moh. Ihsan.   <br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menggunakan uang sewa tanah kas desa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) diantaranya sebesar Rp80 juta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebesar Rp32 juta digunakan untuk kegiatan Desa berupa kerja bakti, kegiatan hari besar keagaamaan dan kegiatan hari besar Nasional ditahun 2011 dan tahun 2012, namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.<br /><br />Pada bulan Juni tahun 2012, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan meminta saksi Moh. Ihsan untuk menyampaikan kepada saksi H. Syamsiyadi agar memperpanjang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo seluas 24 hektar selama 2 (dua) tahun lagi (musim tanam 2015/2016 s.d musim tanam 2016/2017).<br /><br />Atas permintaan Terdakwa, H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo, saksi Moh. Ihsan menyampaikannya kepada saksi H. Syamsiyadi dan pada saat itu H. Syamsiyadi sepakat untuk memperpanjang lagi masa sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo luas 24 hektar selama 2 tahun lagi dengan uang sewa sebesar Rp4.250.000  (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dimana dalam penentuan uang sewa tersebut tanpa terlebih dahulu dibuat Surat Keputusan Kepala Desa maupun adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<br /><br />Atas kesepakatan tersebut, terdakwa menerima uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan.<br /><br />Sekira 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa memerintahkan saksi Moh. Ihsan untuk meminta uang sebesar Rp60 juta kepada saksi H. Syamsiyadi yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sewa tanah kas desa (TKD) kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp60 juta. Atas permintaan terdakwa bersama dengan saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo menjelaskan Permintaan dari Terdakwa kepada Saksi H. Syamsiyadi, hingga akhirnya saksi H. Syamsiyadi menyetujui.<br /><br />Kemudian saksi Moh. Ihsan menerima uang sebesar Rp60 juta dari saksi H. Syamsiyadi. Setelah itu Saksi Moh. Ihsan menyerahkan uang sebesar Rp60 juta kepada terdakwa melalui saksi Abdl. Gafur Samin. Selain itu saksi H. Syamsiyadi menitipkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Abd. Gafur Samin untuk diserahkan kepada terdakwa terkait dengan sewa pengelolaan tanah seluas 2 (dua) hektar. Bahwa oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Ketua BPD (alm. A. Ahmad Mursalim).<br /><br />Sedangkan untuk uang sebesar Rp60 juta rencananya akan dibayarkan langsung kepada saksi H. Alwadi untuk pengembalian uang sewa tanah yang terletak di Kampung Sukorejo dengan luas 7 (tujuh) hektar. Namun karena pada saat itu terdakwa ada keperiuan, akhirnya uang sebesar Rp60 juta tersebut digunakan terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk keperluan pribadinya<br /><br />Pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi tidak ada persetujuan dari BPD. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 4 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.<br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut <br /><br />Bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. Pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa, ”untuk persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yanga ditetapkan dengan Peraturan Desa”<br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFyQwFuJ9KsWK5cKpWf3nXM__jEum35XOv19HpNkMgsg-cutdhA3qZSXuoF-fas8hbkJM6Cc_Ev70UFcPIjWM4eXTfCRuHzSQsC0AjoF2phV1RN6FfAXfmAn4Co0auPukzJ8JqhkRl2JU/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan saksi Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan<br /><br />Mekanisme sewa Tanah Kas Desa (TKD) sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana peraturan-peraturan yang ada :<br /><br />1. Mekanisme pengelolaan Tanah kas desa tahun 2011 diatur dalam pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa adalah pemanfatan kekeyaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar : Menguntungkan desa; Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.<br /><br />2. Mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2012 dan 2013 mendasari Perbup Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu : penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD; Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari LPMD sebagai Ketua, Sekretn's desa sebagai sekretaris, 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota dan 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang persewaan tanah kas desa di muka umum dengan ketentuan : a. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat,; b. harga sewa sesuai dengan dan / atau lebih tinggi dari harga umum. 0. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa,; d. lama persewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2014. 2015, 2016 dan 2017 <br /><br />Mendasari Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa. kepala desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; f. Pengelolaan tanah kas desa dapat disewakan kepada pihak lain apabila masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a tidak memenuhi ketentuan, dengan syarat harus memperoleh izin dari Bupati setelah dievaluasi Camat setempat; g. Bahwa tujuan hasil pengelolaan tanah kas desa dimasukkan ke APBDesa sebagaimana pasal 4 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa adalah :<br /><br />Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai; Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa; Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.<br /><br />3. Pasal 14 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa bahwa : Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan / pendapatan desa; Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.<br /><br />4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, untuk pedapatan asli desa yaitu tanah kas desa diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa; Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.<br /><br />5. Pasal 18 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa bahwa hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening desa, berdasarkan penjelasan peraturan tersebut diatas maka semua pendapatan desa baik yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa atau asset desa wajib dimasukkan ke APBDesa dan dikelola dengan rekening desa, dan tujuan dimasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa ke APBDesa adalah untuk menunjang pendapatan desa yang menguntungkan desa dan dikelola berdasarkan rekening desa,hasil pengeolaan tanah kas desa wajib dimasukkan kedalam APBDesa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan juga pasal 18 ayat (3) huruf c Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa:<br /><br />6. bahwa tidak diperbolehkan Tanah Kas Desa (TKD) disewakan pada tahun 2011 untuk musim tanam 2013, karena hasil sewa TKD yang didapatkan dari proses sewa harus masuk didalam struktur APBDesa dalam 1 tahun Anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa dijelaskan : pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 ]anuari sampai dengan tanggal 31 desember begitu juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa,<br /><br />Hasil pengelolaan keuangan desa tidak diperbolehkan digunakan untuk kepetingan pribadi sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf a Permendagri nomor 4 tahun 2007, bahwa pemanfaatan kekayaan deSa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan desa dan juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yaitu Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dalam artian bahwa setiap pegeluaran harus berdasarkan APBDesa (sesuai degan yang dianggarkan pada APBDesa) dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga diatur dalam pasal 12 ayat (2) permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM3sosjsh8FTGntTEXkaqB2hkjRcZiZUbs0g_3KrVgIzUFawKysrI3aaK3gOyb_Lgmm41UH5vk9VEcE3iNZY_kHkHsUjcHILq-KdCjo6sLsXBy6OKprJQeqzp8I_v8fDHvSe3N76zyDFo/s640/4..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Jadi keuangan desa yang sudah masuk dalam APBDesa penggunaannya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa, bahwa pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya semua berada dalam tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.<br /><br />Pada bulan Mei 2013, terdakwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Sumberejo karena akan mengikuti pemilihan calon legislatif di DPRD Kab. Situbondo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2013, saksi Abd. Gafur amin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumberejo diangkat menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menggantikan Terdakwa<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo (dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) dalam melakukan kegiatan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp429.800.000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019 diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp505.470.000 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ketika Kepala Desa Sumberejo dijabat oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin selaku Sekretaris Desa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Korupsi TKD Rp429.8 Juta, Kades dan Sekdes Dituntut 6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan, selaku Kepala Desa (Kades) Sumberejo, Kecamatan...

»

JPU Membatalkan Surat Tuntutan Denda, Setelah Seminggu Dibacakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuNTd4SVQzD_OkS1h-6gVKwLomHfWIK_UgufA2VxlKrOGN1sL7BRTb1cFNaA2PYi28FoSRIHhvDDU75p3-1T-JKov3AiJH_xKCFM-w_eTjyBpLBB2IlcHlCBhAUx-ZLjn8Wnw20T6G4LY/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“JPU Kejari Situbondo membatalkan tuntutan denda dalam perkara Korupsi yang semula sebesar Rp50 juta menjadi Rp200 juta setelah seminggu dibacakan”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Aneh tapi nyata, untuk yang pertamakalinya terjadi di Pengadilan Tipikor Surabaya, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Situbondo, pada Rabu, 5 Februari 2020, membatalkan jumlah denda dalam surat tuntutannya terhadap terdakwa Abu Hari dalam  kasus dugaan Korupsi DD, yang semula dituntut membayar dendaa sebesar 50 juta rupiah, dirubah menjadi Rp200 juta setelah seminggu dibacakan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang dibuka dan terbuka untuk umum (sidang pada, Rabu, 26 Februari 2020).<br /> <br /> Pada Rabu, 5 Maret 2010, sebelum sidang dibuka oleh Majelis Hakim dengan agenda Pledoi atau Pembelaan dari Abu Hasin selaku Penasehat Hukum terdakwa, JPU Reza Aditya Wardhana terlebih dahulu menghampiri Meja Majelis Hakim dan Penasehat Hukum terdakwa sambil membuka lemabaran kertas dan menempelkan tangan kananya yang sedang memegang alat tulis. <br /> <br /> Sesaat setelah sidang usai, Abu Hasin menjawab pertanyaan wartawan beritakorupsi.co mengatakan, bahwa yang dirubah JPU adalah jumlah denda yang semula Rp50 juta menjadi Rp200 juta.<br /> <br /> “Yang dirubah tadi adalah denda, yang semula lima puluh juta menjadi dua ratus juta,” jabwa Abu Hasin<br /> <br /> Abu Hasin menjelaskan, pada minggu lalu (Rabu, 26 Februari 2020) setelah persidangan selesai, JPU sudah meminta agar denda mau dirubah. Namun karena permintaan itu sudah diluar persidangan, Abu Hasin pun menolak dan langsung meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /> <br /> Karena permintaan itu ditolak, Panitra Pengganti (PP) menghubungi Abu Hasin melalui telepon Seluler dan mengatakan, bahwa hal tersebut diatas sudah disetujui oleh Majelis Hakim. Itulah sebabnya, Abu Hasin merelakan Kliennya dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta<br /> <br /> “Minggu kemaren JPU sudah minta itu, tapi saya tolak karena sudah diluar persidangan, dan saya langsung pulang, Tapi saya dihubungi oleh Panitra, katanya Ketua Majelis Hakim sudah mennyetujui untuk dianulir, ya sudah saya ikut saja,” ujar Abu Hasin dengan rasa kecewa.<br /> <br /> Terpisah. Saat beritakorupsi.co menanyakan JPU Reza Aditya Wardhana, terkait apakah boleh surat tuntutan dirubah setelah seminggu dibacakan dalam persidangan. Menanggapi hal itu, JPU Reza Aditya Wardhana mengatakan, bahwa hal itu sudah disetujui oleh Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sudah disetuji Majelis Hakim,” jawabnya singkat<br /> <br /> Seperti yang diberitaakan sebelumnya. Abu Hari, selaku kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah) ditntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp50 juta subsidar 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) subsidair dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Johnarwanto  serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Abu Hasin dan Idu Prima.<br /> <br /> Dari kasus ini ada yang menggelitik tentang jumah kerugian negara sebesar Rp434.979.09 berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019.<br /> <br /> Pasalnya, sebelum ada penyelidikan dari Aparat Penegak Hukum dan penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Situbondo tanggal 22 oktober 2019, terdakwa telah mengembalikan/menyetorkan ke kas daerah Kabupaten Situbondo melalui Bank Jatim Cabang Situbondo yaitu pada tanggal 11 dan 20 Oktober 2016 sebesar Rp90 juta, tanggal 12 Juni, tanggal 18 Agustus dan 24 Oktober 2017 sebesar Rp106.572.000 serta tanggal 7 September 2018 sebesar Rp75 juta, serta pengembalian uang sebesar Rp90 juta.<br /> <br /> Selain itu, ada anggaran sebesar Rp150 juta yang digunkan untuk pembangunan jalan desa berupa paving namun belum sempat dimasukan dalam LPJ, karena menurut Penasehat Hukum terdakwa, sebelum proyek selesai LPJ sudah harus diserahkan. Hal ini dikatakan Abu Hasin kepada beritakorupsi.co seusai persidangan dengan menunjukan dokumen proyek paving jalan desa<br /> <br /> “Dalam persidangan, Jaksa mengakui sesuai bukti yang dimiliki ada pengembalian uang dari terdakwa sekitar Rp200 juta. Tapi uang pengganti dalam surat tuntutannya tetap utuh yaitu Rp434.979.019. Inikan aneh. Tapi penghitungan terdakwa bahwa uang yang sudah disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim sekitar Rp400 juta lebih jauh sebelum ada penyelidikan. Ada lagi penggunaan uang sebesar Rp150 juta untuk pembangunan jalan desa berupa paving. Ada pekerjaannya, ada Raf, ada speck, ada dota pemesanan barang dan dokumennya lainnya,” kata Abu Hasin, Rabu, 26 Februari 2020<br /> <br /> Saat ditanya tentang uang sebesar R150 juta, Abu Hasin mengatakan, tidak dimasukan dalam LPJ sehingga diaanggap tidak ada. Abu Hasin menjelaskan, tidak dimasukannya dalam LPJ, karena pada saat penyerahan LPJ tersebut pekerjaan belum selesai.<br /> <br /> “Ini tidak dimasukan dalam LPJ karena saat itu masih pekerjaan, belum selesai tapi LPJ sudah  harus dilaporkan. Ini dianggap tidak ada, tapi akan kita masukan dalam pembelaan nanti,” ujarnya kemudian.<br /> <br /> Abu Hasin lebih lanjut menyampaikan, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh terdakwa untuk meminta bukti penyetoran ke kas daerah melaalui Bank Jatim tidak diakui. Alasan pihak Bank Jatim adalah harus si penyetor dan pihak penyidik</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOLmrwKDBEfeVYWqsFOMCQfmGSp7J76SjTGj43g49N0dGWw64CKhB16ASrkS56LnXJybIVWdkzsi7261DYmYoXqPlx_Gb57r673MpxQvIbZLNQ7yi2YDxC6T-fRgqkdUxfVFuI1-vXFu8/s640/Kades..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengembalian uang oleh terdakwa juga diakui oleh saksi yang dihadirkan JPU ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim (Rabu, 18 Desember 2019), diantaranya Sahrowi selaku Kaur Keuangan Dsa,  Samsulla (Sekretaris Desa), Musyappa (Ketua BPD),  Asya’ri (Operator Desa), dan Bahsul Masa’it selaku Ketua Umum Perencanaan Desa.<br /> <br /> Bukti yang dimiliki oleh JPU seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa,  diduga adalah bukti berupa Foto Copi Slip penyetoran yang pernah diminta oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo ke beritakorupsi melalui pesan pada tanggal 18 Desember 2019<br /> <br /> Namun pertanyaannya kemudian terkait uang yang sudah diseotorkan oleh terdakwa ke kas daerha melalui Bank Jatim sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 kemana ? Apakah pihak Bank Jatim tidak menyetorkan atau memberitahukannya kepada Pemda Situbondo terkait adanya penyetoran tunai ke kas daerah ? Atau karena ada sesutu yang tersembunyi dalam kasus ini sehingga Inspektorat tidak mengetahui ? </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa dalam pelaksanana Dana Desa (DD) bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Abu Hari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> 2 (dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Abu Hari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /> <br /> 3 (tiga). Menghukum Terdakwa Abu Hari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah)  dengan ketentuan apabila Terdakwa Abu Hari tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /> <br /> "Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan pembelaan. Sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan dengan genda pembacaan Pledoi," ucap Ketua Majelis Hakim.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSTBwx3s6FOVhioSLAQl4foF47YGrI7DPgwqPkVWLfp8j5rftQ7MNJDPUuwDRU-FYzNaeb6B0acDQMgUoA5FR3eecsMEHZ-eZhHHJhPJNbba58Ka_mc1nAuyQusCwRAZHwD5bNETgeJXc/s640/Terdakwa+Abu+Hari+3.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sementara dalam surat dakwaan JPU menjelaskaan. Bahwa terdakwa Abu Hari selaku Kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/849/P/90.4.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Gadingan Kecamatan J angkat Kabupaten Situbondo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undangundang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.</div> <br /> Terdakwa Abu Hari secara melawan hukum telah menyalahgunakan keuangan Dana Desa Gadingan tahun anggaran 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonmis, efektif,  transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<br /> <br /> Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : x. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp111.434.583.000 (seratus sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Yang selanjutnya,  pemerintah Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107<br /> <br /> Pemerintah Desa Gadingan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017, dikarenakan ada pergeseran antara jenis belanja serta terjadinya perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang pada saat itu ada tambahan pendapatan desa senilai Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang didapat dari terdakwa atas pengembalian kerugian Negara,  dari temuan inspketorat tahun 2017, yang mana digunakan untuk pembangunan jalan tahun anggaran 2016, kemudian dana tersebut dimasukan didalam APBDesa Perubahan No 04 tahun 2017 yang alokasinya digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan.<br /> <br /> Terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa tahun anggaran 2017,  dibantu oleh tim PTPKD yang dibentuk kepala Desa Gadingan sesuai dengan SK Nomor 188/09/431.503.9.3/2017 tanggal 02 Januari 2017, yang beranggotakan ; Kepala Desa selaku  Pemegang Kekuasaan,; 2. Sekretaris Desa (Pelaksana Teknis),; 3. Kepala Seksi (Kepala Seksi Pelayanan).<br /> Pada tahun 2017, terdakwa membentuk Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gadingan Nomor : 188/008/431.503.9.3/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 dengan susunan keanggotaan ; Ketua, Bahsul Masa’il selaku Kaur Pembangunan,; Sekretaris, Samsulla (Ketua Umum LPM) dan Misbahul Munir (Kaur Umum), Abd. Salam (Kaur Kesra) dan Supaesse (Kepala Dusun) masing-masing sebagai anggota <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Persyaratan administrasi pencairan dana desa tahun anggaran 2017 meliputi : a. pengantar dari desa dan pengantar dari kecamatan, b. format A1, c. format A2, d. kwitansi pencairan besaran dana yang akan dicairkan, e. pengajuan format lB, f. surat pernyataan bendahara desa, g. pakta integritas kepala desa, h. SK bendahara desa, i. fotokopi RKPDesa, j. fotokopi APBDesa, k. fotokopi berita acara kelengkapan SPJ tahun sebelummnya, l. fotokopi rekening desa, m. Foto kopi NPWP, dan n. ceklis tim pendamping kecamatan.</div> <br /> Kemudian syarat-syarat tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor kecamatan Jangkar untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Dangkar, kemu  dian diteruskan ke kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). Setelah itu, dari Dinas-Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor  DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dana Kekayaan Asset Daerah) untuk proses pencairan kerekening kas desa Gadingan Bank Jatim dengan Nomor rekening 0292201133 atas nama Kas Pemerintah Desa Gadingan.<br /> <br /> Sedangkan syarat-Syarat yang dibutuhkan untuk proses dana desa yang telah dicairkan dari rekening kas penarikan uang Desa Gadingan, yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Jangkar. Bahwa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp270.807.000<br /> <br /> Dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasararumahsederhanasehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxvaxbdIeOiFK1Ws-U6CtYZUKXvVtdcE1c_gFBTYQ76SzOQ5smjrFvdVdEH1XfWvtpKKCkxUGyFTkkT_ArYTCuPtWT2LiXT7lh6hyphenhyphenj0OauyexVBzUPHLyyWbTu7PsFZdoxnbJpJmsoEA/s640/Terdakwa+Abu+Hari+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut.<br /> <br /> Terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya<br /> <br /> Terdakwa dalam pelaksanana dana desa bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sibagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor JPU Membatalkan Surat Tuntutan Denda, Setelah Seminggu Dibacakan

“JPU Kejari Situbondo membatalkan tuntutan denda dalam perkara Korupsi yang semula sebesar Rp50 juta menjadi Rp200 juta setelah semingg...

»

Terdakwa DPO Mulyadi, Kades Kalianget Dituntut 6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTYIZZqiMhpej234RvKSnxVu-PGRnrtL6y9IYJBBTnv4dvYYRldjKGvyaV4JHmj525IvWqmxH486AAvPO9j7GTN0ZpJjqxQozG8w_0tIZA_gt0u4B2uhEny6t76l69wpYvR1ttbnj5EPY/s640/Mulyadi.2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwa Mulyadi yang sempat DPO (Daftar Pencarian Orang) sejak Oktober 2019 dan baru tertangkap beberapa Minggu lalu di Jakarta saat berada dalam Busway, juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp427.535.500 subsidair pidana penjara selama 3 tahun” </span></span></div> <div style="text-align: justify;">   </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Sepintar pintarnya seseorang menyembunyikan yang bau, suatu hari akan tercium juga”. Peribahasa inilah yang mungkin tepat bagi H. Mulyadi karena tak mengira akan meringkuk dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 saat menjabat sebagai Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo<br /><br />Karena terdakwa Mulyadi, sempat melarikan diri saat penyidik Kejari Situbondo menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017, sehingga namanyapun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019<br /><br />Selain dari penyidik, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo pun memasukannya ke DPO dengan Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober karena H. Mulyadi tak kunjung menampakan batang hidungnya hingga persidanganpun dialngsungkan secra In Absentia (tanpa kehadiran terdakwa).<br /><br />Usaha Mulyadi melarikan diri tercium oleh pihak Kejakaan, hingga menangkapnya saat berada dalam Busway di Jakarta beberapa minggu lalu dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Mulyadipun didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dengan agenda pemeriksaan terdakwa, pada pekan lalu dengan didampingi Penasehat Hukum atas penunjukan Ketua Majelis Hakim<br /><br />Pada Rabu, 4 Maret 2020, JPU Kejari Kabupaten Situbondo, menuntut terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp427.535.500 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017 berdesarkan Hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/43/306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Reza Aditya Wardhana dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Kusdrawaanto serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya (Prodeo), yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Selain itu, pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 senilai Rp106743.833 ke rekening kas desa Kalianget. Namun terdakwa kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. Tetapi dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah senilai Rp78.808500.<br /><br />Menurut JPU, dengan tidak diselesaikannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Den Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, Terdnkwa H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, dianggap memperkaya diri sendiri (Terdakwa) atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa H. MULYADI,  JPU menjeratnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />JPUpun meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara serta membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGHSH9pYgTz_RnVDmDdHf2iDto9GXqC8766oFYUb8WrcftVcZcWOnC3UsbXkSqf4Exq5NVlCXqnu1c3qRM0_uuI7L4WDLv-lNLQZJ_6aFdmoz2EluNQz0JCfwiOWXUOc8r4xKXDoL071Y/s640/Mulyadi.3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa H. Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap H. Mulyadi tersebut dengan pidana penjara selama 6  (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; <br /><br />3 (tiga). Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp427.535.500 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,”  ucap JPU Reza Aditya Wardhana<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun tuntutan, JPU menjelaskan bahwa terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasatkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019<br /><br />Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa H. Mulyadi secara melawan hukum teluh menyalahgunakan Pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Silpa Tahun Anggaran 2017 yang disetor ke Kas Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, tast pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.<br /><br />Terdakwa H. Mulyadi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korparasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negam sebesar Rp427.535.500 (empat rams dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Iima ribu lima mtus rupiah) atau setidak-tiduknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercuntum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Silubondo atas Perhitungan Kerugian Atas Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017 yang Tidak Dapat Dipartanggungjuwabkan Pada Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kubuputen Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431.306/2019 tanggal 01 Oktober 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Situbondo memperoleh Pagu Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp115.130.385.000 (seratus lima belas milliar seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua) Desa berdasatkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018, masing-masing besaran Dana Desa yang dialokasikan kepada 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua desa) di Kabupaten Situbondo, yang salah satunya dialokasikan untuk Desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuglugur. <br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, rencananya dan telah dicairkan seluruhnya, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut : <br /><br />1. Pembangunan Jalan Desa senilai Rp302182.000,; 2. Pembangunan lembatan Dem senilai Rp45.000.000,; 3. Pembangunan MCK Umum senilai Rp213.600.000,; 4. Kegiatan Rehabililasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp125.000.000,; 5. Pembangumn Poskamling senilai Rp6.263.000,; 6. Pembangunan Jamban Keluarga Miskin senilai Rp80.000.000,; 7. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu Rp38.160.000,; 8. Kegiatan Pembangunan dan Penguatan Posyandu (Honor Kader) senilai Rp40.800.000,;  9. Kegiatan Pembangunan Budi Daya Perikanan Rp50.000.000,; 10. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Biogas) senilai Rp120.000.000,; ll. Pengadaan Saran: Prasarana PAUD (slat permaimn edukali!) senilai Rp. 2.050.000 (dun jun lima pulih ribu rupiah),; 12. Honor Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD (Honor Tutor PAUD) senilai Rp2.000.000,; 13. Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp50.000.000 </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj4ImbzOC2wmsAjl80ptTigAwsHAw8pHxLHH25poWFllRyCCJoCNgiDfzAIL_q-NaILT3yOo3Cv-_xgXYiaI5HNYIlHyFdIvU5pK_gb5Zfjp0fkr0JwxYW9oaNvSyhVBWe1k098X2Y5nc/s640/Mulyadi.1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat menyusun Rnncangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPDes) untuk tahun anggaran 2018, Terdakwa tidak pernah melibatkan Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Kalianget dalam hal penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPDes Kalinnget tahun anggaran 2018. <br /><br />Dalam hal ini, Ketua BPD Kalianget yaitu saksi Sukarso, S.Ag dan sakai Munakip selaku Wakil Ketua BPD Kalianget hanya bertanda tangan dalam Berita Acan Nomor :  188/05/431.501.9.2/2017 tanggal 25 Desember 2017 tentang persetuan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Kalimget Kecamatan Banyuglugur, tanpa ikut serta dalam pembahasan dan penyusunan RAPBDes Kalianget Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Hal tembut benentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan di Desa Pasal 6 Ayat (5) yang berbunyi, "Rancangan peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahasdan disepakati bersama”, Serta Peraturan Bupati Silubondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, Pasal 43 Ayat  (3) yang betbunyi ”Rancangan Peraturan Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati”.<br /><br />Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, terdakwa H. Mulyadi menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Den Kalianget Nomor : 188/02/43151791/2018, Januari 2018 Tentang  Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo<br /><br />Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; <br /><br />2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ; b.  melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. <br /><br />3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usaha kan. dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; <br /><br />4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa; a. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa; b. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat l (satu) hari kerja; c. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank; d. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP; e. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa; f. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan Teknis di lapangan, Terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalianget Nomor 188/ 11/P/431.Sl7.9.1/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Simbondo Tahun 2018, yaitu dengan anggota sebagai berikut: 1. H. Mulyadi selaku Penanggungjawab; 2. Yudi Iswandi selaku Ketua; 3. Ahmad Restu Wahyu selaku Sekretaris; 4. Mustafa selaku Anggota; 5. Suaris selaku Anggota; 6. Slamet Efendi selaku Anggota;<br /><br />Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 telah cair seluruhnya sejumlah 100% ke Rekening Kas Desa Kahanget, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget sebesar Rp1.092.055.000. Pencairan Dana Desa Kalianget ke Kas Desa Kalianget adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />a. Tahap 1 pada tanggal 07 Mei 2018 (20%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp218.411.000  . Setelah Dana Desa Tahap 1 masuk k9 Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 tahap untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp87.259.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 24/431.517.9.1/2018 Tanggal 16 Mei 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 193/ 431.517.2/2018 Tanggal 17 Mei 2018. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdKpGB8_7_kkcxN6KicXcj3Z9gtLbqXUr_N2Xxp0jrU7I1kA_RTOiZuhVc9oPTqCQS4OlI9hTL2Ea7LhzXq3DH940Ao_vzBs16TXaAI0R3ejyR8mLqZTSYoBTNzk155XAh9w5yCypPoMU/s640/Mulyadi.3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Setelah surat rekomendasi pencairan tunai diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp87.259.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kahanget dengan slip penarikan nomor : 0003/ SLH’/ 16.01 /2018 Tanggal 17 Mei 2018 <br /><br />2. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap kedua kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp64.000.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 26/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018. <br /><br />Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor 900/202/431.517.2/2018 Tanggal 24 Mei 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai kedua diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kahanget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp64.000.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0016 / SPP/ 16.01 / 2018 Tanggal 24 Mei 2018    <br /><br />3. Terdakwa kemudian menerbitkan kembali Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1 / 2018 Tanggal 05 Juni 2018, untuk mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 ketiga, kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp67.152.000. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 227/ 431.517.2/ 2018 Tanggal 06 Juni 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tangga1061uni 2018 sebesar Rp. 67.152.000 (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0008/SPP/16.01/2018 Tangga10 Juni 2018<br /><br />b. Tahap 2 (40%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp. 436.822.000 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018. Setelah Dana Desa Tahap 2 masuk ke Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 2 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rindan sebagai berikut : <br /><br />1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 pertama kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp. 184.179.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 26011i 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Siselaku Camat Banyuglugut mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/288/431.517.2/2018 Tangga127 Juli 2018. Setelah suxat rekomendasi Pencai‘a" tunai Tahap 2 diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu  saksi Syaiful Hasan    mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 184.179.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0012/ SLIP / 16.01/ 2018 tanggal 27 Juli 2018; <br /><br />Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 kedua, kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp. 143.612.000 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 34/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan yang tercantum dalam pencairan tunai tahap 2 pertama. Mengetahui hal tersebut saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur datang ke Kantor Desa Kalianget untuk mencari tahu sebab kegiatan di pencairan tunai pertama tahap 2 tidak kunjung diselesaikan. Kemudian Terdakwa memberikan alasan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si bahwa tidak selesainya seluruh kegiatan di pencairan tunai pertama di tahap 2<br /><br />Oleh karena Terdakwa telah membeli bahan material untuk kegiatan di pencairan tunai pertama tahap 2, akan tetapi biaya atau ongkos tukang belum dicairkan, sehingga kegiatan tidak bisa selesai dilaksanakan seluruhnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Latifa Susanti, Syaiful Hasan dan Yudi Iswandi kembali menghadap saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si untuk segera menyelesaikan kegiatan yang alokasinya bersumber dari pencairan pertama tahap 2. <br /><br />Saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si   kemudian memerintahkan saksi Ahmad Saihu untuk melakukan peninjauan terhadap kegiatan Dana Desa yang sumbernya berasal dari pencairan tunai pertama tahap 2. Saksi Ahmad Saihu kemudian melaporkan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si ada beberapa kegiatan telah dilaksanakan yang meliputi kegiatan Rabat Beton di Sleueng Selatan, penyaluran honor kader posyandu, serta pemberian honor makanan tambahan.   <br /><br />Saksi Ahmad Saihu, SH melakukan peninjauan pula terhadap beberapa kegiatan fisik yang lain yaitu berupa pembangunan MCK, pembangunan Rabat Beton di Dusun Taman, pembangunan Paving di Dusun Karang Malang, akan tetapi kegiatan tersebut belum dikerjakan, sedangkan bahan material sudah dibeli dan ada di lokasi pembangunan. Saksi Ahmad Saihu, SH. kemudian meminta bukti dukung berupa nota pembelian bahan bangunan kepada Terdakwa dan kembali melaporkan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc7QGUbcAmW5_9Yt_j3frMpl3ddjx5n-5MzHirGYsdMlwzsqs0FcigOeF7U7J530GBMMB2QuZDCoV3YL8bxYN0uL2lOvav-a0zNV3kK7hdJ8baJ46uma6FjUqCpD9A9uh6mcA3dozTPU/s640/Mulyadi....jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah melakukan peninjuan terhadap kegiatan yang sumbernya berasal dari pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 pertama, selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/337/431.517.2/2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai Tahap II kedua diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahap II kedua Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 143.612.000 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0013/ SLIP/ 16.01 / 2018 tanggal 31 Agustus 2018<br /><br />Terdakwa kembali tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sumbemya berasal dari Dana Desa Tahap 2, yaitu kegiatan yang bersumber dari pencairan tunai pertama dan pencairan tunai kedua. Kemudian sekitar pertengahan bulan September 2018, aksi Latif Susanti bersama dengan saksi Syaiful Hasan, saksi Yudi Iswandi serta saksi Ahmad Restu Wahyu, S.ST., menghadap saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si di kantor Camat Banyuglugur, untuk menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai pertama serta pencairan tunai kedua. <br /><br />Mengetahui kegiatan di pencairan tunai pertama serta pencairan tunai kedua Tahap 2 tidak selesai dikerjakan, Terdakwa kembali mengajukan rekomendasi pencairan tunai kepada Camat Banyuglugur melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap ke-3 sebesar 30%, Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Nomor: 900/37/431.517.9.1/2018 Tanggal 24 September 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 1 Oktober 2018, Terdakwa bersama dengan saksi LATFIAH SUSANTi, Saksi SYAIFUL HASAN, serta Saksi YUDI ISWANDI kembali menghadap Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. di kantor Camat Banyuglugur. Terdakwa selanjunya diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk segera menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai pertama serta kegiatan di pencairan tunai kedua di tahap 2 Sebagai komitmen untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2.<br /><br />Terdakwa diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyugiugur untuk membuat dan bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2018, yang mengetahui Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget, dan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, serta Saksi YUDI ISWANDI selaku TPK Desa Kalianget. <br /><br />Atas dasar Surat Pernyataan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2018, Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga Dana Desa di tahap 2, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget,  Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/394/431.5172/2018 Tanggal 02 Oktober 2018.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RdiDqdD40orpHaki8cnWQRPxKdc9uxu0kmFw9JuQCwmWtG6UF1yrlFA6h5feSUv-MRQQLk_MIpnZjoxvgOMrWR3MvVIJbpFEaqSn1YfoQQ1nm7vATsJZ4cE__ePcWj8ShVy6Rrti84Q/s640/Mulyadi..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga di tahap 2 diterbitkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi SYAIFUL HASAN mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget tahap 2 ketiga Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.796.000 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kah'anget dengan slip penarikan nomor : 0014/ SLIP/ 16.01 / 2018, tanggal 24 September 2018; <br /><br />c. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di Tahap 2. Atas hal tersebut Terdakwa kemudian menghadap kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur pada tanggal 29 Oktober 2019. Terdakwa kemudian diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, dan sebagai komitmen tersebut <br /><br />Terdakwa kembali diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk membuat dan bertandatangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018. Setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018, Terdakwa tetap tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, sehingga atas hal tersebut pencairan untuk Tahap 3 tidak dapat dilaksanakan. <br /><br />Terdakwa kemudian menghadap kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo, dan membuat Surat Pemyataan tertanggal 06 Desember 2018, yang mengetahui Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si., perihal batas waktu penyelesaian kegiatan Dana Desa Tahap II dan Tahap III paling lambat tanggal 25 Desember 2018, dan pengembalian Dana Desa yang telah dicairkan ke Kas Desa kalianget pada tanggal 26 Desember 2018<br /><br />Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya Saksi SIGIT SUSE'I'YO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur berkoordinasi dengan pihak DPMD Kab. Situbondo mengenai pencairan Dana Desa Tahap 3 ke Kas Desa Kalianget, kemudian pihak DPMD Kab. Situbondo menyampaikan kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., dan memberikan persetujuan tentang pencairan Dana Desa Tahap 3 untuk Desa Kalianget. <br /><br />Selanjutnya Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget dan Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget untuk mengajukan pencairan Dana Desa Tahap 3. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan Dana Desa Tahap 3 yang diketahui oleh Camat Banyuglugur kepada DPMD Kab. Situbondo, sehingga kemudian Dana Desa Tahap 3 (40%) dapat dicairkan dari Kas Daerah ke Kas Desa Kalianget, senilai Rp436822.000 pada tanggal 19 Desember 2018. <br /><br />Setelah Dana Desa Tahap 3 masuk ke Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 3 kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp175085.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/49/431.517.9.1/2018 Tanggal 20 Desember 2018.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai Tahap 3 melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/576/43145172/2018 Tanggal 21 Desember 2018Setelah</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Surat rekomendasi pencairan tunai diterbitkan oleh Sakai SIGIT SUSETYO RAHARIO, 5.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Sakai SYMFUL HASAN mencairkan secaram tunai Dana Desa Kalianget Tahap 3 Tahun Anggaran 2018 pada tnnggal 26 Deumber 2018 sebesar Rp175085.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip ponarikan nomor : 0022/ SLIP] 16.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018<br /><br />Setelah Dana Desa Kalimget Tahun Anggarnn 2018 ditarik secara tunai sebanyak 3 kali di  setiap tahapannya, kemudian Terdakwa memerintahkan Sakai SYAIFUL HASAN untuk mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor 0543001023 atas nama  H. MULYADI, SM. HK. <br /><br />Selaniutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana Desa tersebut untuk kegiatan di Desa Kalianget, tanpa melibatkan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehimgga Saksi SYAIFUL HASAN tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar seluruh kegiatan yang berkanan dengan pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCp-OJCYwrZ0XmLc9EwKrV2N0XlHhBTmtv0hxi4PKg1ZCqTyxuQJzTybOSMbf1ngHj-tHqk51FTzFtArIzl8P64-KF16fD0jx-TD9tH88uApyUoExJ7xx5D0Pl26TaXEzuxd50ug2nxdU/s640/Mulyadi.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Ayat (3) berbunyi "Kepala Desa dapat  melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibamu oleh PTPKD". <br /><br />Untuk mempertanggungawabkm penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diperoleh Desa Kalianget, Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaria Desa Kalianget, Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, Sakai YUDI ISWANDI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta Saksi AHMAD RESTU WAHYU, selaku Operator Siskeudes Kalianget menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa Tahap 1,  Tahap 2 dan Tahap 3 di tahun anggaran 2018. <br /><br />Untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban di setiap tahapan, Terdakwa memberikan bukti dukung yang sebelumnya Terdakwa simpan sendiri, yaitu berupa nota atau kwitansi pembelian pengadaan barang dan jasa yang alokasinya bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2018, kepada Saksi LATFIAH SUSANTI, Sakai SYAIFUL HASAN, Saksi YUDI ISWANDI, Saksi AHMAD RESTU WAHYU, S.ST guna dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3. <br /><br />Selain itu. dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa, Terdakwa tidak pemah melibatkan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa selaku Kepala Desa Kalimget melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, menetapkan penyedia barmg dan jasa, serta menyimpan dokumen ataupun surat-surat yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk pekerjaan fisik yang alokasinya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Seharusnya tugas tersebut merupakan tugas dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Batang / Jasa di desa, yang mengatur "Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan “menetapkan spesikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan, menetapkan Penyedia Barang/jasa, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/jasa". <br /><br />Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 2 Ayat (6) mengatur bahwa ”pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember". <br /><br />Akan tetapi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, Kepala Desa Kalianget yaitu Terdakwa H. MULYADI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan Dana Desa, tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Tahap 2 yang alokasinya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Adapun kegiatan yang tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai betikut: 1. Pembangunan Paving di Dusun Karang Malang senjlai Rp34.626.000; 2. Pembangunan Rabat Baton di Dusun Taman senilai Rp21.798.000; 3. Pembangunan MCK Umum sejumlah 4 (empat) titik, nilai nominal per titik ndalah senilai Rp26700000, sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp106.800.000,; 4. Pembangumn Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlnh 3 unit tidak dipertanggungjawabkan dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,; 5. Pembangumn jamban Keluarga Miskin sejumlah 32 (tiga puluh dun) unit sejumlah Rp80.000.000. Sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana tersebut di alas adalah sejumlah Rp343.220.0000<br /><br />Pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 senilai Rp106743.833 kerekening kas desa Kalianget. Selanjumya Terdakwa kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. Namun dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp78.808500. <br /><br />Dalam pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018, ada pengeluaran untuk kegiatan Dana Dan yang tidak dimintakan bukti dukung berupa nota belanja atau kwitansi dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yaitu sebagai berikut: <br /><br />1. Dana Desa tahap 1 dalam kegiatan pembangumn jembatan desa, untuk item pembelian koral  2/3 senilai Rp2.007.000, serta untuk pembayaran biaya perencanaan dan bahan tambahan senilai Rp1.500.000 tidak ada nota dan bukti pembayaran lainnya yang sah;<br /><br />2. Dana Desa tahap 1, untuk pembayaran biaya perencanaan, ongkos tukang dan bahan tambahan kegiatan RTLH senilai Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukti pembayaran lainnya yang sah. <br /><br />3. Dana Desa tahap 2, untuk pembayaran sewa molen untuk kegiatan pembangunan jalan desa,  dusun Seleueng Selatan senilai Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukli pembayaran lainnya yang sah. <br /><br />Adapun nilai total kegiatan yang tidak ada bukti pendukungnya adalah sebesar Rp5.507.000. Perbuatan Terdakwa sebagaimam diuraikan tetsebut diatas bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : Pasa1 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taaat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan: b. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa:<br /><br />Dengan tidak diselesaikannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber drii Dana Den Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, oleh Terdnkwa H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 2019 <br /><br />Perbualan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen) </div>

News Tipikor Terdakwa DPO Mulyadi, Kades Kalianget Dituntut 6 Thn Penjara

“Terdakwa Mulyadi yang sempat DPO (Daftar Pencarian Orang) sejak Oktober 2019 dan baru tertangkap beberapa Minggu lalu di Jakarta saat ...

»