Ada Pejabat Pemkot Surabaya “Diduga” Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s1600/1a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="696" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s640/1a.jpg" width="618" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi Edi Kristianto dan Ahmad Yardo Wifaqo (baju Batik)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">JPU Dimaz dan JPU M. Fadil : </span></b><span style="font-size: large;">Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>“Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan bila ada sebab, adapula akibatnya”. <br /><br />Kalimat diatas sepertinya bisa dikaitkan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016, yang kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Sebab, terjadinya penyimpangan anggaran yang bersumber dari APBD hingga mengakibatkan kerugian negara, tidak serta merta terjadi begitu saja. Bisa jadi karena ada prosedur yang tidak dilakukan selain karena ada niat para pihak.<br /><br />Dan untuk mengungkap dan menyeret pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi Dana JasmasPemkor Surabaya, tergantung dari Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak termasuk Majelis Hakim dalam proses persidangan.<br /><br />Sebab dalam kasus dugaan Korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya sebesar Rp27.465.033.400 yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016, hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 tanggal 19 September 2018, ternyata kerana proses Verikasi proposal yang dilakukan oleh pihak  Pemkot Surabaya terkait pemberian rekomondasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku, serta tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi pihak lain.<br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s1600/IMG20191126145707%252C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="577" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s400/IMG20191126145707%252C.jpg" width="358" /></a>Hal ini terungkap dalam persidangan yang berlangsung diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 26 November 2019, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar senilai Rp570.648.576,89 bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya untuk terdakwa Binti Rochmah selaku anggoat DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.<br /><br />Ke- 4 pejabat Pemkot Surabaya yang dihadirkan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya ini adalah : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)<br /><br />Kemudian saksi kedua yaitu Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang ketiga yakni Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya. Dan saksi ke- 4 adalah Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.<br /><br />Sidang yang berlangsung diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Hakim Bagus dan Hakim John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa Binti Rohmah didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.<br /><br />Sebelumnya (Seni, 15 April 2019), saat terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati sebagai pelaksana dari dana Jasmas disidangkan, Majelis Hakim mengatakan bahwa penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPH (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana.<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Seni, 15 April 2019)<br /><br />Dalam persidangan kali ini kepada Majelis Hakim, Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa membeberkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas TA 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar dari total anggaran ABD-Perubahan yang dicairkan Pemkot Surabaya tahun 2016 sebesar Rp27 miliyar lebih berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, yaitu Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo dan Mas Irawan Putra.<br /><br />“Penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar ada pihak-pihak terkait; Agus Setiawan Jong,  Sugito, Darmawan, Ratih Retnowati, Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Ini bukan kata saya, ini adalah BPK,” kata Dr. Sudiman Sidabuke<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s1600/IMG20191126144731..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="907" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s640/IMG20191126144731..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Yang kedua, lanjut Dr. Sudiman Sidabuke, “Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Lalu kemudian Mas Irawan (Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah). Ini mereka, biar saya jelaskan kepada saudara,” ucap Dr. Sudiman Sidabuuke<br /><br />“Apakah saudara tidak mengetahui ini, tidak pernah melihat ini, atau tidak pernah membaca ini?,” tanya Dr. Sudiman Sidabuke kemuian.<br /><br />“Tidak” jawab saksi<br /><br />Lalu Dr. Sudiman Sidabuke kembali bertaanya, “Sauadara sudah menjadi tersangka belum?”. Dan dijawab saksi belum.<br /><br />Ternyata, masih ada satu orang lagi yang disebut dalam surat hasil audit BPK RI terbut, yaitu “FF”.  Mas Irawan Putra dan FF adalah selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong<br /><br />Anehnya, dari pertanyaan-pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim, sepertinya tidak mengungkap lebih jauh peran para saksi dalam proses proposal. Pada hal, dalam hasil audit BPK RI tahun 2018 sudah menyebutkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya, diantaranya Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo, Mas Irawan Putra dan “FF”. Bebeda pada saat Majelsi Hakim menyidangkan sidang terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa tersangka/terdakwa yang diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya ke- 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan satu pihak swasta selaku pelaksana. <br /><br />Pertanyaannya, apakah pihak pemberi dana Jasmas yang melakukan Verifikasi, pengawasan dan pendampingan “terselamatkan”, sekalipun BPK RI menyebutkan nama-nama yang terkait dalam kasus Korupsi dana Jasmas ini ?<br /><br />Pada hal sangat jelas, bahwa penentuan cair tidaknya dana Jasmas tergantung dari hasil Verifikasi Pemkot Surabaya, bukan dari ke- 6 anggota DPRD termasuk Agus Setiawan Jong.<br /><br />Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari JPU terkait ada tidaknya tersangka baru yang diduga terlibat seperti yang terungap dalam persidangan berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, JPU M. Fadil yang mendampingi JPU Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak mengatakan, hingga saat ini belum ada tersangka baru. Namun kemungkinan untuk pengembangan, ada.<br /><br />“Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada,” kataFadil dan Dimaz.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgitrNUanUzBKhdLaIpPG2i3kaQjFQ9AziEoV7NW4Ee0-r0ccyE7-rHoVPxZlg3aeRkZttUuZrZ3PdUHptGVc0esxyJ8iqP0iA8YChCi8V9SevSVdeTwk_h45SM8xToed18Hyip5DDC2t8/s1600/IMG20191126152416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgitrNUanUzBKhdLaIpPG2i3kaQjFQ9AziEoV7NW4Ee0-r0ccyE7-rHoVPxZlg3aeRkZttUuZrZ3PdUHptGVc0esxyJ8iqP0iA8YChCi8V9SevSVdeTwk_h45SM8xToed18Hyip5DDC2t8/s640/IMG20191126152416.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqZrGPEkszipBQ021z7qb6DnA8qAjXtvQdGHkW7xseiieAIkzhRBhCJDJfWc2fdiB7CjpmN0KYpQ4ONkcS8IFHl6cATPg4uuCqcsuJXjT0DhDKEvOnG-bNekpWe8zWj_ngq3mSswek_w/s1600/IMG20191126144828.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqZrGPEkszipBQ021z7qb6DnA8qAjXtvQdGHkW7xseiieAIkzhRBhCJDJfWc2fdiB7CjpmN0KYpQ4ONkcS8IFHl6cATPg4uuCqcsuJXjT0DhDKEvOnG-bNekpWe8zWj_ngq3mSswek_w/s640/IMG20191126144828.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan<br /><br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan <br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s1600/ab.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s640/ab.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;<br /><br />Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;<br /><br />Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Ada Pejabat Pemkot Surabaya “Diduga” Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

saksi Edi Kristianto dan Ahmad Yardo Wifaqo (baju Batik) JPU Dimaz dan JPU M. Fadil : Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dala...

»

Empat Pejabat Pemkot Surabaya Dihadirkan Sebagai Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s1600/ab.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s640/ab.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari atas kiri, M. Taswin, Yusron Sumartono,  Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 26 Nopember 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya menghadirkan 4 (empat) pejabat Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi untuk terdakwa Binti Rochmah selaku anggoat DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dalam kasus dugaan korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016, yang kerugian keuangan negara senilai Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Ke- 4 pejabat teras Surabaya ini adalah : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)<br /><br />Kemudian saksi kedua yaitu Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat<br /><br />Yang ketiga yakni Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya. Dan saksi ke- 4 adalah Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa Binti Rohmah didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi M. Taswin mengatakan, pada tahun 2016, menerima disposisi dari Wali Kota Suarabaya terkait penerimaan Proposal sebanyak 5018 dari DPRD Surabaya melalui Sekwan (Sekretaris Dewan). Dari <br /><br />“Menerima disposisi dari Wali Kota Surabaya untuk melakukan pembagian proposal-proposal yang masuk ke SKPD terkait. Proposal tersebut dari Dewan melalui Sekwan. Tahun 2016, ada sebanyak 5018 proposal yang dikirim Dewan Surabaya ke Pemkot Surabaya. Dipilah dan pilih, hasilnya sebanyak 1043 proposal dikirimkan ke bagian Administrasi pemerintahan untuk dilakukan verifikasi,” kata saksi Taswin kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU M. Fadil.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s1600/IMG20191126144731..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="907" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s640/IMG20191126144731..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Namun apa hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemertah Daerah) atau yang saat ini bernama OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), saksi tidak tahu.<br /><br />“Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait tidak dilaporkan,” jawab saksi.<br /><br />Sementara saksi Yusron Sumartono menjelaskan kepada Majelis Hakim, hanya terkait proses penerimaan dokumen untuk pencairan danah hibah dari SKPD.  <br /><br />“Tahun 2016, dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya sebanayak 782 penerima hibah dengan nilai anggaran Rp21 miliyar. Kemudian pengakuan dari pembayaran itu, ada 666 lembaga  dengan nilai Rp27,4 miliyar. Dari pencairan, sebanyak 665 lembaga dengan nilai Rp27.4 miliyar,” kata saksi Yusron Sumartono<br /><br />Saat JPU M. Fadil menanyakan adanya perbedaan jumlah proposal dari 666 menjadi 665 dengan nilai anggaran yang sama yaitu Rp27.495.043.400. Saksi juga menjelaskan bahwa anatara dirinya dengan penerima hibah maupun SKPD tidak pernah bertemu, karena sistim Online.<br /><br />“Pengajuan 666 tetapi ada 1yang batal jadi 665. Ini sistim Online, jadi tidak pernah bertemu dengan penerima hibah maupun SKPD,” jawab saksi Yusron Sumartono kemudian<br /><br />JPU M. Fadil juga menanyakan apakah ada pemngembalian sisa dana hibah dari penerima hibah. Namun menurut saksi, bahwa pengembaliann itu melalui SKPD terkait, namun setahu saksi tidak ada pengembalian.<br /><br />“Pengembalian sisa dana hibah melalui SKPD dengan mengajukan surat tanda seotoran. Tidak ada pengembalina sisa,” jawab saksi kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara keterangan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo terkait tugasnya yang melakukan verifikasi dokumen proposal dan harga barang yang ada dalam proposal. Verifikasi yang dilakukan untuk proposal sebanyak 1043 secara bertahap, namun tidak pernah bertemu dengan para penerima dana hibah. Dari sebanyak 1043 proposal tersebut, yang direkomondasikan hanya sebanyak 781 proposal dan dikirim ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) termasuk ke Wali Kota.<br /><br />“Melakukan verifikasi. Menerima proposal sebabayak 1043 secaraa bertahap. Tidak pernah bertemu dengan penerima hibah. Dari 1043, yang direkmomdasikan sebanyak 781, kemudian dkirimkan ke TAPD, ke Wali Kota maupun ke TAPD berupa surat untuk diproses dalam pengesahaan APBD Peruabahan 2016,” jawab saksi Edy Christijanto kepada Majelis Hakim.<br /><br />Apapun  yang dijelaskan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo pada persidangan kali ini telah terjawab dengan sangat mengagetkan. Bahwa kedua saksi ini diduga terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas Pemkot Suarabaya, berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018.<br /><br />Sebelumnya (Seni, 15 April 2019), saat terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati sebagai pelaksana dari dana Jasmas disidangkan, Majelis Hakim mengatakan bahwa penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPH (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana.<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Seni, 15 April 2019)<br /><br />Dalam sidangkali semakin jelas dan terang benderang tekait dugaan keterlibatan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo, saat Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa membacakan isi surat hasil audit BPK RI tahun 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJGRJ_avAuRnCgDUt0zwZhrSBP_35nj9KsYPjiqLSaUW9cOJFe7FR4rwgcBDuQfHlWjntahMKHnC-5SAG7D4kF2KqpmfEtsPf6lgEeotIRBBpZLl5ANzjeL5RIHHp37ecYS6VdGeAlnz4/s1600/IMG-20191119.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="669" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJGRJ_avAuRnCgDUt0zwZhrSBP_35nj9KsYPjiqLSaUW9cOJFe7FR4rwgcBDuQfHlWjntahMKHnC-5SAG7D4kF2KqpmfEtsPf6lgEeotIRBBpZLl5ANzjeL5RIHHp37ecYS6VdGeAlnz4/s640/IMG-20191119.jpg" width="592" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. Sudiman Sidabuke pun membacakan surat hasil audit BPK RI tahun 2018 yang menyebutkkan dua dari Empat saksi termasuk 6 anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga terlibat terkait dana hibah Jasmas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61<br /><br />“Penyimpangan-penyimpangan ini ada pihak-pihak terkait; Agus Setiawan Jong,  Sugito, Darmawan, Ratih Retnowati, Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Ini bukan kata saya, ini adalah BPK,” kata Dr. Sudiman Sidabuke<br /><br />Yang kedua, lanjut Dr. Sudiman Sidabuke, “Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Lalu kemudian Mas Irawan (Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah). Ini mereka, biar saya jelaskan kepada saudara,” ucap Dr. Sudiman Sidabuuke<br /><br />“Apakah saudara tidak mengetahui ini, tidak pernah melihat ini, atau tidak pernah membaca ini?,” tanya Dr. Sudiman Sidabuke kemuian.<br /><br />“Tidak” jawab saksi<br /><br />Lalu Dr. Sudiman Sidabuke kembali bertaanya, “Sauadara sudah menjadi tersangka belum?”. Dan dijawab saksi belum.<br /><br />Ternyata, masih ada satu orang lagi yang disebut dalam surat hasil audit BPK RI terbut, yaitu “FF”.  Mas Irawan Putra dan FF adalah selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong<br /><br />Anehnya, dari pertanyaan-pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim, sepertinya tidak mengungkap lebih jauh peran para saksi dalam proses proposal. Pada hal, dalam hasil audit BPK RI tahun 2018 sudah menyebutkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya, diantaranya Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo, Mas Irawan Putra dan “FF”. Bebeda pada saat Majelsi Hakim menyidangkan sidang terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa tersangka/terdakwa yang diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya ke- 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan satu pihak swasta selaku pelaksana. <br /><br />Pertanyaannya, apakah pihak pemberi dana Jasmas yang melakukan Verifikasi, pengawasan dan pendampingan “terselamatkan”, sekalipun BPK RI menyebutkan nama-nama yang terkait dalam kasus Korupsi dana Jasmas ini ?<br /><br />Pada hal sangat jelas, bahwa penentuan cair tidaknya dana Jasmas tergantung dari hasil Verifikasi Pemkot Surabaya, bukan dari ke- 6 anggota DPRD termasuk Agus Setiawan Jong.<br /><br />Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari JPU terkait ada tidaknya tersangka baru yang diduga terlibat seperti yang terungap dalam persidangan berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, JPU M. Fadil yang mendampingi JPU Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak mengatakan, hingga saat ini belum ada tersangka baru. Namun kemungkinan untuk pengembangan, ada.<br /><br />“Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada,” kataFadil dan Dimaz.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3A1LdDVjN41aWr5Hf4TdUDJyIMD_s51s_ZViyk9nncpphas0qmMLi9r1oA7LCbDmXkBARxiJPOnHO3OK47BEE1FUNO2YNbFT1Vi-llzL55Q6IAwFHnzp10mM6ChRN9LlNfHlKLyEPbpg/s1600/IMG20191126152712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3A1LdDVjN41aWr5Hf4TdUDJyIMD_s51s_ZViyk9nncpphas0qmMLi9r1oA7LCbDmXkBARxiJPOnHO3OK47BEE1FUNO2YNbFT1Vi-llzL55Q6IAwFHnzp10mM6ChRN9LlNfHlKLyEPbpg/s640/IMG20191126152712.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqNxNwvYwD1Fykm5jzJenb0Se4VvSJjfz1BE8VAFofCDNXwrMmfbV3y8Zc7ElvX-3x5Pr-eHMoyTmEF9jtNnMtJCFzJeTJ91UWiKvGpmgXpEakWj-x1Zm0OBCYHIPZ92KIqv46pfSF8_E/s1600/IMG20191126152540...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqNxNwvYwD1Fykm5jzJenb0Se4VvSJjfz1BE8VAFofCDNXwrMmfbV3y8Zc7ElvX-3x5Pr-eHMoyTmEF9jtNnMtJCFzJeTJ91UWiKvGpmgXpEakWj-x1Zm0OBCYHIPZ92KIqv46pfSF8_E/s640/IMG20191126152540...jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /><br />Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan<br /><br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan <br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s1600/IMG20191126145707%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="577" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s640/IMG20191126145707%252C.jpg" width="574" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s1600/1a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="696" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s640/1a.jpg" width="618" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Empat Pejabat Pemkot Surabaya Dihadirkan Sebagai Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

Dari atas kiri, M. Taswin, Yusron Sumartono,  Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 26 Nopember 2019, T...

»

Harapan Dua Terdakwa Untuk Bebas Dalam Perkara Korupsi Dana Jasmas Rp1.2 M Kandas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyKBT6zxH66wH6SSl5HJeaBfShbGqeihWdNPLKpgUVjJV6p0_NBWMfVYS_xJEiZuVgI7ByeZdlyp-hzNoyE34dAD0-gsuNzUFXtSGSKCwOd-6mOA_bP-yogk068C-OnjakNaFra_tFQmg/s1600/Sugito+dan+Darmawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="655" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyKBT6zxH66wH6SSl5HJeaBfShbGqeihWdNPLKpgUVjJV6p0_NBWMfVYS_xJEiZuVgI7ByeZdlyp-hzNoyE34dAD0-gsuNzUFXtSGSKCwOd-6mOA_bP-yogk068C-OnjakNaFra_tFQmg/s640/Sugito+dan+Darmawan.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Banyak jalan menuju Roma, banyak pula cara untuk bebas dari jeratan hukum kasus dugaan Korupsi” <br /><br />Kalimat diatas sepertinya yang dilakukan oleh 2 (dua) anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yakni H. Darmawan, Sugito yang terseret sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Sebab Kedua terdakwa Khususnya H. Darmawan telah dua kali menempuh cara untuk terlepas dari jeratan hukum agar tidak duduk sebagai pesakitan di di pengadilan Tipikor Surabaya. Pertama pada saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Tajung Perak. H. Darmawan mempraperadilkan Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, namun ditolak.<br /><br />Kedua, saat H.Darmawan bersama Sugito diseret JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili atas surat dakwaan JPU. Dan saat itu H. Darmawan dan Sugito pun  melawannya dengan melakukan Eksepsi atau Keberatan atas surat dakwaan JPU.<br /><br />Dan untuk kedua kalinyapula, usaha terdakwa H.Darmawan untuk bebas dari jeratan hukum kasus dugaan tindak Pidana Korupsi dana Jasmas tahun 2016 yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 Kandas setelaah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak pada Selasa, 26 November 2019</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs6hu_hnj6tY3H-cqtH5oXWzXDQnAFHJJd1UY3zAf_YnvL5OMoUHwuN9MVG6O8PzZmN_L0Vm4uiT4aObVOvLXTFqzadj1KMzc7cJMIlZ2HJqCc72HSh4JzSKUv7F516LFy0dGlQ1np72w/s1600/thumbnail.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs6hu_hnj6tY3H-cqtH5oXWzXDQnAFHJJd1UY3zAf_YnvL5OMoUHwuN9MVG6O8PzZmN_L0Vm4uiT4aObVOvLXTFqzadj1KMzc7cJMIlZ2HJqCc72HSh4JzSKUv7F516LFy0dGlQ1np72w/s640/thumbnail.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Penolakan Eksepsi atau keberatan terdakwa H. Darmawan dan Sugito dibacakan Majelis Hakim dalam sidang putusan Sela, yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaay Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi dan Ign Cemeng (untuk terdakwa Sugito). Sementara Kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing<br /><br />“Menolak Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa, dan menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil. Memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />“Apakah saksi sudah siap?,” tanya Ketua Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dijawab oleh JPU, Satu minggu<br /><br />“Satu Minggu, Yang Mulia,” jawab JPU M. Fadil.<br /><br />Terkait penolakan Eksepsi terdakwa oleh Majelsi Hakim, Pengasehat Hukum terdakwa, Hasonangan Hutabarat mengatakan, menerima.<br /><br />“Kita menerima putusan Majelis Hakim,” kata Hasonangan Hutabarat, seusai persidangan, Selasa, 26 November 2019.<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Kasus yang menyeret kedua anggota Dewan yang terhormat di Kota Surabaya ini, bermula pada tahun 2018, saat penyididik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng BPK RI, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Duit sebejumlah Rp27.465.033.400 ini adalah dana Jasmas milik ke- 6 (enam) anggota DPRD Surabaya, diantaranya H. Darmawan, Sugito (keduanya terdakwa), Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti (Keempatnya berstatus tersangka) untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /><br />Namun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK RI, ternyata ditemukan bahwa dana Jasmas tersebut bukan disalurkan langsung oleh ke Ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke Dapilnya masing-masing, melainkan bekerjasama dengan Agus Setiawan Jong  selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati  (sudah divonis pidana penjara selama 6.6 tahun dan saat ini banding).<br /><br />Kemudian, Agus Setiawan Jong membentuk Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk mencari RT/RW di Dapil ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini selaku lembaga penerima dana Jasmas.<br /><br />Proposal pengajuan Dana Hibah Jasmas ke Pemkot Surabaya termasuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), bukan dibuat oleh Ketua TR/RW selaku lembaga penerima, melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong melalui Timnya (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut). Dimana dalam proposal tersebut sudah tercantum jenis barang yang sama. Lalu kemudian proposal itu diserahkan oleh Tim Agus Setiawan Jong kepada ke- 6 aanggota DPRD, dan selanjutnya dari Dewan diserahkan ke Pemkot Surabaya.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Tanjung Perak ini, ditetapkanlah Agus Setiawaan Jong menjadi terangka tunggal. Agus Setiawan Jong pun dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-c8JwPxz1k0cMjX6NUzi1qVNglcQyjucw9JOHnQvGCPFQYTtedj2pTIjkOSlWpl42AqBUSjrbVPnPEbwKC7fdYHzkP4NS-4Uj4jzDFUzDYVtcz2RmOfHpU1UkHNpINRgnK5LZoa45xg/s1600/TERDAKWA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="640" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-c8JwPxz1k0cMjX6NUzi1qVNglcQyjucw9JOHnQvGCPFQYTtedj2pTIjkOSlWpl42AqBUSjrbVPnPEbwKC7fdYHzkP4NS-4Uj4jzDFUzDYVtcz2RmOfHpU1UkHNpINRgnK5LZoa45xg/s640/TERDAKWA.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 31 Juli 2019, Agus Setiawan Jong pun divonis divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebsar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.991.271.830,61 subsiair 2 tahun penjara. Vonis ini saama dengan tuntutan JPU.<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, bahwa ada keterlibatan 6 anggota DPRD Surabaya ini. Dan tak lama setelah Agus Setiawan Jong divonis divonis, penyidik Kejari Tanjung Perak barulah menetapkan Sugito sebagai tersangka, beberapa minggu kemudian menyusul H. Darmawan.<br /><br />Dan selanjutnya, 4 anggota DPRD Surabaya, yaitu Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti sekaligus ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara.<br /><br />Tak mudah memang bagi penyidik Kejari Tanjung Perak untuk menetapkan tersangka terhadap para Politikus ini. Karena sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah beberapa kali mngirimkan surat panggilan, namun tak datang dengan berbagai alasan, yang menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, alasan itu tidak logika.<br /><br />Selain itu, Kejari Tanjung Perak pun harus menghadapi Praperadilan dari beberap tersangka, walaupun usaha para tersangka ini kandas karena ditolak Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan saat ini, Darmawan dan Sugito berusaha bebas dari dakwaan JPU dengan mengajukan keberatan atau Eksepsi kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya termasuk mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluaga.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat selaku audit internal Pemkot Surabaya terhadap pencairan dana Hibah Jasmas sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD-Perubahan TA 2016 ?<br /><br /> Anehnya, Pejabat Pemkot Surabaya selaku pihak yang melakukan verifikasi, pencairan dana, pengawasan dan pendampingan, selamat dari proses hukum. Karena tak satupun yang menjadi tersangka.<br /><br />Padahal, Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberi dana harus bertanggung jawab. Alasan Majelis Hakim, karena kurangnya pengawasan dan pendampingan. Bahkan Majelis Hakim menilai, bahwa Jaksa dianggap tidak mengungkap peran anggota Dewan secara jelas.<br /><br />Hal itu dikatakan langsung oleh Majelis Hakim pada saat JPU menghadirkn 4 pejabat Pemkor Surabaya, diantaranya M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong. Keempat pejabaat Pemkot Surabaya itu adalah Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan. Jaksa juga tidak mengungkap peran anggota Dewan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Senin, 15 April 2019.<br /><br />Apa yang dikatakan Ketua Majelis Hakim pada persidangan saat itu (Senin, 15 April 2019) bukan tidak beralasan. Andai saja pihak Pemkot Surabaya selaku Verifikator benar-benar melakukan verifikasi terhadap ratusan proposal-proposal permohonan dari penerima Dana Jasmas termasuk untuk melakukan pengawasan dan pendampingan, bisa jadi kasus ini tak akan sampai ke Meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Mengapa ? Bayangkan saja. Dari ratusan Proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya terkait permohonan penerimaan Dana Jasmas dari ratusan Ketua RT/RW selaku lembaga penerima, daftar jenis barangnya adalah sama. Apakah kebutuhan satu RW dengan ratusan RW lainnya adalah sama ? Disinilah munculnya kecurigaan adanya dugaan konspirasi beberapa pihak.<br /><br />Kasus ini bermula pada Tahun 2016. Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milyar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmucCQuW1uvVpTTx-83kCYs5bnmaEu4m9nXB5S7cTN1hPDFoJABnGRCJODRyk-wCghILBoPwrG87M-y0-ixb6XHMzO0eQLKN5QCQKQNcmHqRm2HuBArGifPoAqaS9pDiIAjUXGhEmBhV4/s1600/GITO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="636" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmucCQuW1uvVpTTx-83kCYs5bnmaEu4m9nXB5S7cTN1hPDFoJABnGRCJODRyk-wCghILBoPwrG87M-y0-ixb6XHMzO0eQLKN5QCQKQNcmHqRm2HuBArGifPoAqaS9pDiIAjUXGhEmBhV4/s640/GITO.jpg" width="636" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Darmwan adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 20142019 dari Partai Gerindra dan daerah Pemilihan WilayahSurabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo serta menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/588/011/2014 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 12 September 2014<br /><br />Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 Terdakwa Darmwan bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati dan bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel Embong Kaliasin Kec Genteng Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan din" kepada Terdakwa Darmwan sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK;<br /><br />Tawaran Saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada Terdakwa Darmwan, berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dengan ketentuan Saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terap, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, Saksi Agus Setiawan Jong kepada Terdakwa Darmwan, menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen sampai dengan 15% (lima belas) persen dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />1.M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo<br />Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa Darmawan, dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa Darmwan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah) dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilaya Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan Terdakwa Darmwan, Saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya gaksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Darmwan;<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada TIMnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa Darmwan dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluarahan (LKMK) tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Darmwan;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg1oc8Djc87o5aaxkQpFN-v1DGYWKlZGaP82uwY3qSdpym7UfjJZK01-v-0eheo5ofn4FCWQk17ajKyxz3e63VZ3ijme-basNYvIzCyyF-qkgxfOrJbKTvRBu_0B_f0boh_RqgfSoirxc/s1600/DARMAWAN..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="449" data-original-width="640" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg1oc8Djc87o5aaxkQpFN-v1DGYWKlZGaP82uwY3qSdpym7UfjJZK01-v-0eheo5ofn4FCWQk17ajKyxz3e63VZ3ijme-basNYvIzCyyF-qkgxfOrJbKTvRBu_0B_f0boh_RqgfSoirxc/s640/DARMAWAN..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan Oleh Saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya;<br /><br />Selanjutnya Marketing turun menemui Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa Darmwan bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang Yang akan dimintakan juga telah ditentukan;<br />Bahwa selain membuat Proposal Para TIM Saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada Pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (R“D akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening Saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Bahwa selanjutnya Proposal=Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak tierada dibawah Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Darmwan;<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil Terdakwa Darmwan di antarkan oleh Saksi Dea Winnie dan Saksi Santi Dian Rahmawati yang merupakan karyawan dari Saksi Agus Setiawan Jong ke Terdakwa Darmwan dan diterima langsung oleh Staff Terdakwa Darmwan yakni Saksi Agus Sunarto diruangan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan;<br /><br />Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016, karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan di pergunakan untuk APBD Perubahan 2016,  sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh Terdakwa H Darmwan ke Saksi Agus Setiawan Jong dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati dan Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui ProposaI-Proposal Permohonan Dana Hibah selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke Terdakawa Darmwan;<br /><br />Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa H. Darmawan juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa H. Darmawan.<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, Terdakwa Darmwan selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya;<br /><br />Sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh Terdakwa Darmwan untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama Darmwan;<br /><br />Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para TIMnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dari seluruh Proposal dana Hibah milik Terdakwa Darmwan yang dikoordinir oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan lolos verifikasi berjumlah 65 (enam puluh lima) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Proposal-Proposal tersebut lolos verihkasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah<br /><br />Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa Darmwan sebesar Rp3.328.928.400 (Tiga Milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) <br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong;<br /><br />Perbuatan terdakwa H. Darmwan, SH (Sugito) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam<br />Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Harapan Dua Terdakwa Untuk Bebas Dalam Perkara Korupsi Dana Jasmas Rp1.2 M Kandas

BERITA KORUPSI .CO – “Banyak jalan menuju Roma, banyak pula cara untuk bebas dari jeratan hukum kasus dugaan Korupsi” Kalimat diatas se...

»

Terdakwa Edy HRS (Ketua PSSI) “Mengungkap Bau Busuk” Dalam Korupsi PSSI Rp3.8 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9Qj2WKfdlGAbmjiEOX5eq0o-Z_qHpnNvTS58xVkdSJA4qwKZ_9VOfwrEEd0WnBR86KIqIWTTy3tn0kT0Libc16CTyUltzI4KdxdcLL5EiS8IbwMGhaZ-KDP9MZd-YwGb6jruH5OcZeQ/s1600/IMG-20191114-WA0029...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9Qj2WKfdlGAbmjiEOX5eq0o-Z_qHpnNvTS58xVkdSJA4qwKZ_9VOfwrEEd0WnBR86KIqIWTTy3tn0kT0Libc16CTyUltzI4KdxdcLL5EiS8IbwMGhaZ-KDP9MZd-YwGb6jruH5OcZeQ/s640/IMG-20191114-WA0029...jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b><u>Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki :</u></b> Itu tidak benar, itu bohong. Saya tidak pernah menerima apapun dari Dia (terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi)  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kasus Korupsi itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh Satu orang saja, namun yang faktanya, tak sedikit tersangka/terdakwa hanya Satu orang saja yang diseret oleh Jaks Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor untuk diadili yang sebelumnya dari hasil penyidikan Aparat Penegak Hukum (APH).<br /><br />Salah satu diantaranya adalah Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019 sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan dana hibah untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan pada tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Pemokot Pasuruan TA 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah).<br /><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Pasuruan Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) mendakwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi selaku Ketua PSSI telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan baik dalam  Pekan Olah Raga Provinis (Porprov) maupun dilingkungan Kota Pasuruan.<br /><br />Bahkan JPU menyebutkan, dari 3 kegitan yang dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga total kerugian keuangan negara dari 8 kegiatan tersebut sebesar Rp3.883.480.409 dari total anggaran yang dikucurkan Pemkot Pasuruan yan bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.499.990.000 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /><br />Pertanyaan, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’ mulai terjawab.<br /><br />“Bau busuk” dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan dana hibah untuk kegiatan PSSI Kota Pasuruan pada tahun 2015 inipun “menguap” atas pernyataan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung pada. Kamis, 21 Nopember 2019.<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 Nopember 2019) adalah pembacaan Eksepsi atau Keberatan terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Dalam Eksepsi pribadi yang dibacakan sendiri oleh terdakwa dihadapan Majeis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Wantiyah denga didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Sudiono, SH., M.Hum, Dedy Wahyu Utomo, SH dan Achmad Murtado juga dihadiri JPU dariKejari Kota Pasuruan.<br /><br />Dalam Eksepsi dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi mengatakan, bahwa dirinya (terdakwa) hanya dijadikan boneka oleh Wali Kota H. Hasani dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki<br /><br />“Bapak Hakim yang Terhormat, Perlu kami sampaikan bahwa saya selaku Pengurus Askot PSSI Periode 2015 – 2019. Saya pengurus pada masa tersebut telah dijadikan boneka oleh Wali Kota H. Hasani dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki. Dua Pejabat tersebut telah mempunyai skenario dibalik semua yang telah saya lakukan dimulai dari Pencairan dan mengatur kegiatan sampai dengan penggunaan dananya. Saya selaku pengurus pada masa itu menjadi Camat di Wilayah Kecamatan Panggungrejo tidak dapat berbuat banyak, dan pada saat itu Tahun 2015 adalah Tahun Politik, Suhu Politik yang sangat panas sekali sehingga kedua pejabat tersebut telah menggunakan sepenuhnya dana hibah tersebut,” ucap terdakwa</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Terdakwa juga mengatakan dalam Eksepsinya, bahwa uang yang didakwakan oleh JPU terhadap dirinya, diserahkan kepada anak Wali Kota Pasuruan H. Hasani yaitu H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan<br /><br />“Setiap kali ada pencairan anggaran datang Bapak Walikota meminta kepada saya (Ketua Askot PSSI Kota Pasuruan) untuk menghadap kepada beliau agar dana hibah tersebut diserahkan kepada Putranya a.n. H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan selanjutnya beliau mengontak Putranya tersebut. Setelah dikontak oleh Walikota Pasuruan kurang lebih 5 menit saya pun mendapat kontak dari H. Ismail Marzuki untuk meminta dana tersebut. Setelah itu semua kegiatan, pembayaran pemain (Gaji Pemain) beliau yang mengendalikan. Saya selaku PRAJURIT tidak bisa berbuat banyak,” ungkap terdakwa membacakan Eksepsinya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang mengejutkan lagi dari Eksepsi terdakwa adalah, ternyata terdakwa juga sudah menyampaikannya kepada penyidik Polda Jatim, saat dirinya diperiksa bahwkan dilakukan Konfrontasi dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki.<br /><br />“Pada Penyidikan di Polda Jatim, pada saat ada acara KONFRONTASI dengan ketua DPRD Kota Pasuruan, Disana di dalam BAP tersebut H. Ismail Marzuki Selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan ditanya oleh penyidik, apakah pernah menerima dana hibah dari Bapak Didik (Saya sendiri, maksurnya terdakwa sendiri.Red), Kemudian bapak H. Ismail Marzuki menjawab tidak pernah menerima apa – apa dari Pak Didik,” ucap terdakwa<br /><br />Terdakwapun mempertanyakan dalam Eksepsinya atas pengakuan Ketua DPRD Kota Pasuruan, bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Ketua DPRD adalah berupa hutang piutang.<br /><br />“Bapak Hakim yang terhormat, kalau Hutang Pasti ada Perjanjiannya, ada besaran uangnya yang di hutangkan, Ada MOU-nya (ada tandatangan pemohonnya), Ada Jangka Waktu Hutangnya, Ada Bukti Pengembaliannya, dan Semua tidak ada dokumennya,” tegas terdakwa<br /><br />Terdakwapun memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan Penyidikan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mereka terlibat dalam penggunaan maupun ikut mengelola keuangan dari dana hibah tersebut.<br /><br />“Bapak Hakim yang terhormat, Mohon kiranya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penyidikan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mereka terlibat dalam penggunaan maupun ikut mengelola keuangan dari dana hibah tersebut,” kata terdakwa memohon dalam Eksepsinya.<br /><br />Terdakwa juga membantah atas surat dakwaan JPU terkait perintah terdakwa kepada Herman Santoso (Satpol PP Kota Pasuruan) dan saudara Ismail Marzuki (Staf di Kecamatan Bugul Kota Pasuruan) untuk memalsukan tandatangan pemain atau nota pembelian barang<br /><br />“Perintah untuk memalsukan tandatangan pada dokumen SPJ tersebut berasal dari Ketua DPRD Kota Pasuruan. Kaitannya ada beberapa pemain belum tandatangan, saudara Herman Santosa sudah mulai melakukan kegiatan operasionalnya dan saya tidak pernah memeriksanya secara mendetail, namun saudara Herman Santosa sudah memalsukan tandatangan saya, dan perintah untuk memalsukan tandatangan bersumber dari Ketua DPRD kota Pasuruan. Saya perintahkan kepada Herman Santosa carilah pemain dan Official dulu, tidak tahunya tandatangan sudah lengkap,” ungkap terdakwa<br /><br />Kegiatan fiktif, lanjut terdakwa membacakan Eksespisnya, “yang dituduhkan kepada saya perlu kami sampaikan, bahwa Kegiatan itu sudah terprogram mulai awal tahun dengan mekanisme didahului oleh Rapat Pengurus dan ESCO dahulu. Tidak serta merta saya yang telah menentukan / menetapkan program kegiatan tersebut. Dikatakan fiktif, apa yang dituduhkan itu kurang benar dikarenakan kegiatan ada, namun penerimaan seperti honor tidak lengkap. Salah satu contoh Gaji pemain semestinya dapat Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterimakan pemain hanya separuh saja.<br /><br />“Kenapa hal tersebut bisa terjadi, dikarenakan Anggaran sudah dibawa Ketua DPRD Kota Pasuruan. Saya dan Manager Tim yang menangani kegiatan tersebut hanya menerima kadang separuh, 1/3 (seper tiga) atau 2/3 (dua per tiga) dari total anggaran yang kami ajukan, sehingga muncullah kegiatan fiktif dan Walikota Pasuruan ikut Berkiprah dalam proses didalamnya (Pembayaran Gaji Pemain dan sebagainya),” beber terdakwa.<br /><br />Hebataya, terdakwapun bersikap Gentlemen sebagai laki-laki Kesatria. Terdakwa tidak meminta dibebaskan oleh Majelis Hakim, namun hanya memohon untuk dihukum ringan.<br /><br />“Bapak Hakim yang terhormat, Mohon Kiranya dakwaan kepada saya ada keringanan pada massa vonis hukuman nanti. Terimakasih, WassalamualaikumWr. Wb,” ucap terdakwa memohon.<br /><br />Menanggapi pengakuan terdakwa, terkait duit yang diserahkannya kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan,  H. Ismail Marzuki membantahnya dengan tegas saat dihubungi wartawan media ini melalui Aplikasi telephon WhastApp, Kamis, 21 November 2019.<br /><br />“Itu tidak benar, itu bohong. Saya tidak pernah menerima apapun dari Dia (terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi),” kata H. Ismail Marzuki </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXWvsKlKxEqGKy0ygChGkuNGhp5JMAkionKu6xgrBlSDSyyqf9wDuzFuREUbehRLtUdTPanAvA_dFKZ1V0bp8RPIg5FuIGvJRJCyI7L2wWhHD_OjoH9Jclxcs7cKaF_E_wFAxf_qr4t2I/s1600/IMG-20191114-WA0029..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXWvsKlKxEqGKy0ygChGkuNGhp5JMAkionKu6xgrBlSDSyyqf9wDuzFuREUbehRLtUdTPanAvA_dFKZ1V0bp8RPIg5FuIGvJRJCyI7L2wWhHD_OjoH9Jclxcs7cKaF_E_wFAxf_qr4t2I/s640/IMG-20191114-WA0029..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelmnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /><br />Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /><br />Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’<br /><br />Itulah sebabnya, Tim PH terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya adalah, karena terdakwanya hanya Satu. Sehingga PH terdakwa mempertanyakan pihak-pihak lain yang mengkin trut terlibat. Siapakah itu ?<br /><br />“Ini kan ada beberapa kali pencairan, bagaimana pihak yang mencairkan,” kata Sudiono<br /><br />Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019<br /><br />Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXLM7xTGqGEfxSK9qlCWhSfMg-7B3QAIcWvEG1q9sO6u-o5GWzKTp1Sd4l2jvrzgA6i9BS9jpPZkw1K4WjyKPBhnlA3ACm8HimVSJ-YzTNJLQMFM8opDJ9rswBHPjcbV_DhftuEEZ4Jyw/s1600/IMG-20191114-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXLM7xTGqGEfxSK9qlCWhSfMg-7B3QAIcWvEG1q9sO6u-o5GWzKTp1Sd4l2jvrzgA6i9BS9jpPZkw1K4WjyKPBhnlA3ACm8HimVSJ-YzTNJLQMFM8opDJ9rswBHPjcbV_DhftuEEZ4Jyw/s640/IMG-20191114-WA0029.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /><br />Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut :<br /><br />1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br /><br />2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /><br />3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan <br /><br />4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /><br />Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /><br />4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /><br />b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /><br />c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /><br />d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /><br />e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /><br />f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /><br />g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /><br />h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.<br /><br />Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /><br />Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /><br />Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /><br />Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian :<br /><br />1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /><br />2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /><br />3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /><br />Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah)<br /><br />Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /><br />Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /><br />Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /><br />Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /><br />2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /><br />3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /><br />4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Edy HRS (Ketua PSSI) “Mengungkap Bau Busuk” Dalam Korupsi PSSI Rp3.8 M

Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki : Itu tidak benar, itu bohong. Saya tidak pernah menerima apapun dari Dia (terdakwa Edy Hari ...

»