Kades dan Sekdes Diadili Karena Dugaan korupsi TKD Rp429 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFvzH6km11TIXPA43vWDIQufrUSaQgHMp4-roMq0dfrEF2nx_OXgfghydAroEPkLPc_GFix6hCs7Esedf9DqeYTAUoPvKX3ts9TXGWGB9XFsg3iPAVoHjT4UIx8CRx0YpKBMF_1vFNorE/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFvzH6km11TIXPA43vWDIQufrUSaQgHMp4-roMq0dfrEF2nx_OXgfghydAroEPkLPc_GFix6hCs7Esedf9DqeYTAUoPvKX3ts9TXGWGB9XFsg3iPAVoHjT4UIx8CRx0YpKBMF_1vFNorE/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">    </span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Tak sedikit Kepala Desa di negeri ini yang masuk penjara karena terseret kasus perkara tindak Pidana Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), penggunaan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa). Kali ini terjadi terhadap Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.<br /><br />Kamis, 21 Nopemberr 2019, H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa Sumberejo, Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Jawa Timur diseret oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 24 Hektar sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp429.800.000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019.<br /><br />Dalam dakwaan JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp429.800.000 <br /><br />Surat dakwaan itu dibacakan JPU Reza Aditya Wardhana dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 14 Nopember 2019) terhadap terdakwa H. Hbburridho Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa (dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin selaku Sekdes yang perkaranya dilakukan terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Agus Yunianto dan Sangadi serta Panitra Pengganti (PP) Matheys D.S, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Roby dkk </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdq089p2Y2wFW4TP4uCP9Ul5Jn7yzS4nBJZ7yUOquSjmk24YRC8abq9BcLHuNDq2JJePRM18qw1LJITtxeb3TorsBrrdPrM1aEzLzsTfIiZcok3vDihJP17Yci9nanOHLMl_16BRHhY48/s1600/IMG20191121131341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdq089p2Y2wFW4TP4uCP9Ul5Jn7yzS4nBJZ7yUOquSjmk24YRC8abq9BcLHuNDq2JJePRM18qw1LJITtxeb3TorsBrrdPrM1aEzLzsTfIiZcok3vDihJP17Yci9nanOHLMl_16BRHhY48/s640/IMG20191121131341.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara kurun waktu pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Sumberejo Kp. Krajan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan<br /><br />Bahwa terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo dari tahun 2002 sampai dengan 2012 secara melawan hukum yaitu tidak menyetorkan ke Rekening Kas Desa dari hasil sewa TKD Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo <br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Thn 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp429.800..000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah, atau orang lain yaitu saksi Abd. Gafar Samin sebesar Rp75.670.000 (Tujuh puluh lima juta enaam ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp505.470.000 (Lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana terancuntum dalam laporan perhitungan kerugian negera dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor. X700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa sumber pendapatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo adalah berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Sewa Tanah Kas Desa (TKD), retribusi pasar, ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa) dan BHP (Bagi Hasil Pajak).  <br /><br />Bahwa Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo memiliki TKD seluas 7 Hektar, terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorelo Selatan Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.700 M2 terletak di Dusun Karangrejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo,  seluas 4.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 5.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.350 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, 7.540 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 3.580 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 1.920 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Dengan luas tom! kurang lebih sekitar 34,7 Hektar.<br /><br />Awalnya sekitar Tahun 2001, saksi H. Alwadi memerintahkan saksi Hariyanto selaku orang kepercayaan saksi H. Alwadi untuk melakukan kesepakatan dengan Terdakwa H. H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk menyewa TKD seluas 31 Hektar dengan rincian : 7 Hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo dan 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, dengan masa sewa sejak musim tanam 2001 s/d 2013.  </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs3443GZBg5FwQWXsuz1rAPoniXLYSNIXhJwB4hbpHQQgc0qA1gA_pW1oTcEYqLXMN8B-0yfRkmCU-ALdvPRKVZT44Yc2-d69ILQXVUTbcKIIYOL5OPB7VfEfD6ebT_kedg7OlVFEwMPc/s1600/IMG20191121131657.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs3443GZBg5FwQWXsuz1rAPoniXLYSNIXhJwB4hbpHQQgc0qA1gA_pW1oTcEYqLXMN8B-0yfRkmCU-ALdvPRKVZT44Yc2-d69ILQXVUTbcKIIYOL5OPB7VfEfD6ebT_kedg7OlVFEwMPc/s640/IMG20191121131657.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya disepakati pada musim tanam 2002/2003 sampai dengan musim tanam 2012/2013, terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan TKD seluas 31 hektar secara langsung kepada saksi H. Alwadi, yaitu seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewa sejak musim tanam 2001/2002 sampai dengan musim tanam 2008/ 2009 dan musim tanam 2012/2013. Sedangkan untuk tanah seluas 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewakan sejak musim tanam 2001/ 2002 s/d musim tanam 2012/2013.<br /><br />Pada musim tanam Tahun 2011/2012, telah terjadi kesepakatan sewa tanah antara terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dengan saksi H. Alwadi sebesar  Rp88.800.000 untuk luas tanah 24 hektar. Kemudian pada musim tanam tahun 2012 s/d 2013 sebesar Rp91.200.000 untuk luas tanah 24 hektar. Namun tidak jadi karena TKD tersebut oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan akan di kelola oleh H. Syamsiyadi, sehingga uang yang masuk di kembalikan secara bertahap. <br /><br />Pada sekitar bulan Juni 2011, terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin melakukan pengelolaan kekayaan desa dengan menyewakan TKD yang berada di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan luas 24 hektar kepada saksi H. Syamsiyadi, namun untuk segala urusan sewa menyewa TKD tersebut, saksi H.Syamsiyadi menyerahkan kepada saksi Moh. Ihsan. Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menjelaskan kepada H. Syamsiyadi, bahwa TKD dimaksud baru dapat dimanfaatkan oleh saksi H. Syamsiyadi pada masa tanam tahun 2013, karena untuk masa tanam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 masih disewa oleh saksi H. Alwadi<br /><br />Bahwa selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  mengembalikan uang sewa kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp66.000.000 untuk musim tanam tahun 2012 s/d 2013. Namun oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan belum sepenuhnya dikembalikan. <br /><br />Terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan tanah kas desa Sumberejo kepada saksi H. Syamsiyadi melalui perantara saksi Moh. Ihsan dengan luas 31 hektar dengan rincian :<br /><br />1. Pertama seluas 24 hektar terletak di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 20 Juni 2011 [dibuatkan perjanjian sewa tangal 18 Agustus 2011) disewa sebesar Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 2 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 dan 2014/2015 <br /><br />2. Kedua seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 02 Oktober 2011 disewa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) selama 4 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017. <br /><br />Bahwa terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah melakukan transaksi sewa secara langsung dengan saksi H. Syamsiyadi karena untuk kesepakatan sewa langsung diserahkan kepada saksi Moh. Ihsan, sehingga dalam proses transaksi sewa tersebut, saksi Moh. Ihsan yang menjadi penghubung antara saksi H. Syamsyadi selaku penyewa, dan terdakwa H. H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku yang menyewakan.<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menerima uang sewa tanah kas desa Desa Sumberejo dengan luas 24 Hektar sebesar Rp107.4.000.000 (seratus tujuh empat juta rupiah) dari saksi Moh. Ihsan secara bertahap dengan rincian;  Pertama,  uang muka (DP) sewa sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa, da oleh saksi Moh. Ihsan diserahkan kepada saksi Suhartatik selaku Kaur Keuangan Desa Sumberejo, yang disaksikan oleh saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo.<br /><br />Namun uang sebesar sebesar Rp15.000;000 (lima belas juta rupiah) kembali diminta oleh terdakwa, sedangkan untuk pelunasan sebesar Rp159.800.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) langsung diterima terdakwa dari saksi Moh. Ihsa.  <br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnOG7TukgDpHVxtsmhcsS9FkRBcnnPOVbW5j-t70zOgG9GnAOP1WK6PxiXqXxFQXnus2UD1l5zyQxOIzXRULw7s7mReGSe1jA2Wm-PA3hQr_9NPxPQOPC8FMvErWGRN5pCvTZAFyr5IsA/s1600/IMG20191121131708.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnOG7TukgDpHVxtsmhcsS9FkRBcnnPOVbW5j-t70zOgG9GnAOP1WK6PxiXqXxFQXnus2UD1l5zyQxOIzXRULw7s7mReGSe1jA2Wm-PA3hQr_9NPxPQOPC8FMvErWGRN5pCvTZAFyr5IsA/s640/IMG20191121131708.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan memerintahkan saksi Suhartatik agar membuat kwitansi pelunasan sewa tanah kas desa (TKD) dengan menulis nilai sejumlah Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana nominal jumlah uang tersebut (Rp15.000.000 ditambah Rp 159.800.000), selain itu terdakwa memerintahkan saksi Suhartatik agar dalam kwitansi tersebut seolah-olah pihak yang menerima sisa pembayaran sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp107.4.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi Suhartatik sendiri. <br /><br />Padahal saksi Suhartatik tidak pernah menerima uang sejumlah Rp159.800.000 tersebut dan yang sebenarnya menerima uang adalah terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin, dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Desa  <br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menggunakan sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp174.800.000 tersebut tanpa persetujuan dari BPD, yaitu dipergunakan terdakwa sebesar Rp15 juta,; Untuk tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2011 sebesar Rp45 juta untuk  sebanyak 15 (lima belas) orang yang masingmasing menerima sejumlah Rp3 juta.<br /><br />Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian ;1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta,; 1 (satu) orang WakilKetua menerima uang sebesar Rp800 ribu, dan 9 (sembilan) anggota menerima uang masing-maslng sejumlah Rp700 ribu. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) <br /><br />Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2012 sebanyak 15 orang yang masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp15.000.000. Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian 1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta, 1 (satu) orang Wakil Ketua menerima uang sejumlah Rp800 ribu dan  9 (sembilan) anggota menerima uang masing-masing sejumlah Rp700 ribi. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dipinjam untuk keperluan pribadi saksi Abd. Gafur Samin, dan sisanya sebesar Rp43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratur ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rehab plafon Kantor Balai Desa, membangun MCK, rehab ruang BPD, LPM dan PKK. <br /><br />Namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah,  serta untuk pembayaran Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2013 sebanyak 14 orang yang masing-masing menerima sejumlah Rp2 juta dan 2 orang menerima masing-masing sejumlah Rp1 juta. </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUoKMIWS7hcbuLRvqbotkrJyHk1xwOJnBuwhWlnmQedPgwZKTa8pw9gtrt7_W0kyOXigC4Yh7IphBTr9ndYZYuESOy0-2VtsIq_1okwZsmO0b7PvKyeSgFHiKLaIOMHnXY4ilqwWGaO4/s1600/IMG20191121132623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUoKMIWS7hcbuLRvqbotkrJyHk1xwOJnBuwhWlnmQedPgwZKTa8pw9gtrt7_W0kyOXigC4Yh7IphBTr9ndYZYuESOy0-2VtsIq_1okwZsmO0b7PvKyeSgFHiKLaIOMHnXY4ilqwWGaO4/s640/IMG20191121132623.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar dan Samin Bin Samin menerima uang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo dengan luas 7 Hektar sebesar sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan yang diterima oleh terdakwa secara bertahap dengan rincian, pertama untuk uang muka (DP) sebesar Rp10 juta dan sebesar Rp80 juta diterima langsung oleh terdakwa melalui saksi Moh. Ihsan di kantor Desa Sumberejo disaksikan oleh saksi Abd. Gafur. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dari saksi Moh. Ihsan.    <br /><br />Bahwa terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menggunakan uang sewa tanah kas desa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) diantaranya sebesar Rp80 juta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebesar Rp32 juta digunakan untuk kegiatan Desa berupa kerja bakti, kegiatan hari besar keagaamaan dan kegiatan hari besar Nasional ditahun 2011 dan tahun 2012, namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. <br /><br />Pada bulan Juni tahun 2012, terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan meminta saksi Moh. Ihsan untuk menyampaikan kepada saksi H. Syamsiyadi agar memperpanjang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo seluas 24 hektar selama 2 (dua) tahun lagi (musim tanam 2015/2016 s.d musim tanam 2016/2017).<br /><br />Atas permintaan Terdakwa, H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo, saksi Moh. Ihsan menyampaikannya kepada saksi H. Syamsiyadi dan pada saat itu H. Syamsiyadi sepakat untuk memperpanjang lagi masa sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo luas 24 hektar selama 2 tahun lagi dengan uang sewa sebesar Rp4.250.000  (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dimana dalam penentuan uang sewa tersebut tanpa terlebih dahulu dibuat Surat Keputusan Kepala Desa maupun adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<br /><br />Atas kesepakatan tersebut, terdakwa menerima uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan.<br /><br />Sekira 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa memerintahkan saksi Moh. Ihsan untuk meminta uang sebesar Rp60 juta kepada saksi H. Syamsiyadi yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sewa tanah kas desa (TKD) kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp60 juta. Atas permintaan terdakwa bersama dengan saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo menjelaskan Permintaan dari Terdakwa kepada Saksi H. Syamsiyadi, hingga akhirnya saksi H. Syamsiyadi menyetujui.<br /><br />Kemudian saksi Moh. Ihsan menerima uang sebesar Rp60 juta dari saksi H. Syamsiyadi. Setelah itu Saksi Moh. Ihsan menyerahkan uang sebesar Rp60 juta kepada terdakwa melalui saksi Abdl. Gafur Samin. Selain itu saksi H. Syamsiyadi menitipkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Abd. Gafur Samin untuk diserahkan kepada terdakwa terkait dengan sewa pengelolaan tanah seluas 2 (dua) hektar. Bahwa oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Ketua BPD (alm. A. Ahmad Mursalim).<br /><br />Sedangkan untuk uang sebesar Rp60 juta rencananya akan dibayarkan langsung kepada saksi H. Alwadi untuk pengembalian uang sewa tanah yang terletak di Kampung Sukorejo dengan luas 7 (tujuh) hektar. Namun karena pada saat itu terdakwa ada keperiuan, akhirnya uang sebesar Rp60 juta tersebut digunakan terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk keperluan pribadinya<br /><br />Pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi tidak ada persetujuan dari BPD. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 4 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.<br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut  </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM0WTbKnkPk5_vYSb1fc-aW1z2l5wDJ4E4NCM6PyeL0PVEEva9DQwIz7JEUkHoAN66OqUzuKTuhOBP26GfGLVqcbWhR0Zb4ohweD8yumnU4fjWrJobBw3RVu7u2CXN-fQ17NmoKXwR6Rg/s1600/IMG20191121132651.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM0WTbKnkPk5_vYSb1fc-aW1z2l5wDJ4E4NCM6PyeL0PVEEva9DQwIz7JEUkHoAN66OqUzuKTuhOBP26GfGLVqcbWhR0Zb4ohweD8yumnU4fjWrJobBw3RVu7u2CXN-fQ17NmoKXwR6Rg/s640/IMG20191121132651.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. Pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa, ”untuk persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yanga ditetapkan dengan Peraturan Desa” <br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Bahwa setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan saksi Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan <br /><br />Bahwa mekanisme sewa Tanah Kas Desa (TKD) sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana peraturan-peraturan yang ada : <br /><br />1. Mekanisme pengelolaan Tanah kas desa tahun 2011 diatur dalam pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa adalah pemanfatan kekeyaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar : Menguntungkan desa; Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. <br /><br />2. Mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2012 dan 2013 mendasari Perbup Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu : penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD; Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari LPMD sebagai Ketua, Sekretn's desa sebagai sekretaris, 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota dan 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang persewaan tanah kas desa di muka umum dengan ketentuan : a. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat,; b. harga sewa sesuai dengan dan / atau lebih tinggi dari harga umum. 0. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa,; d. lama persewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2014. 2015, 2016 dan 2017 mendasari Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa. kepala desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; f. Pengelolaan tanah kas desa dapat disewakan kepada pihak lain apabila masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a tidak memenuhi ketentuan, dengan syarat harus memperoleh izin dari Bupati setelah dievaluasi Camat setempat; g. Bahwa tujuan hasil pengelolaan tanah kas desa dimasukkan ke APBDesa sebagaimana pasal 4 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa adalah : <br /><br />Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai; Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa; Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD. <br /><br />3. Pasal 14 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa bahwa : Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan / pendapatan desa; Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa. <br /><br />4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, untuk pedapatan asli desa yaitu tanah kas desa diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa; Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-Lain. <br /><br />5. Pasal 18 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa bahwa hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening desa, berdasarkan penjelasan peraturan tersebut diatas maka semua pendapatan desa baik yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa atau asset desa wajib dimasukkan ke APBDesa dan dikelola dengan rekening desa, dan tujuan dimasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa ke APBDesa adalah untuk menunjang pendapatan desa yang menguntungkan desa dan dikelola berdasarkan rekening desa,hasil pengeolaan tanah kas desa wajib dimasukkan kedalam APBDesa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan juga pasal 18 ayat (3) huruf c Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa: <br /><br />6. bahwa tidak diperbolehkan Tanah Kas Desa (TKD) disewakan pada tahun 2011 untuk musim tanam 2013, karena hasil sewa TKD yang didapatkan dari proses sewa harus masuk didalam struktur APBDesa dalam 1 tahun Anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa dijelaskan : pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 ]anuari sampai dengan tanggal 31 desember begitu juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa,</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5FCOjI9XiW6OhMJIEM8824IpGQa_swFwM2ZwYwKY75vguRuIXu2g4GTasalECciIlxZtOScJmbVhAf3ZmBbwWUG6ts6nhdRgP90omcutMZ3R-Uzo8QNdWCpwC38DysUwCqDtHP_ctJg/s1600/IMG20191121131341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5FCOjI9XiW6OhMJIEM8824IpGQa_swFwM2ZwYwKY75vguRuIXu2g4GTasalECciIlxZtOScJmbVhAf3ZmBbwWUG6ts6nhdRgP90omcutMZ3R-Uzo8QNdWCpwC38DysUwCqDtHP_ctJg/s640/IMG20191121131341.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa hasil pengelolaan keuangan desa tidak diperbolehkan digunakan untuk kepetingan pribadi sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf a Permendagri nomor 4 tahun 2007, bahwa pemanfaatan kekayaan deSa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan desa dan juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yaitu Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dalam artian bahwa setiap pegeluaran harus berdasarkan APBDesa (sesuai degan yang dianggarkan pada APBDesa) dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga diatur dalam pasal 12 ayat (2) permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.<br /><br />Jadi keuangan desa yang sudah masuk dalam APBDesa penggunaannya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi; <br /><br />Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa, bahwa pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya semua berada dalam tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.<br /><br />Pada bulan Mei 2013, terdakwa terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Sumberejo karena akan mengikuti pemilihan calon legislatif di DPRD Kab. Situbondo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2013, saksi Abd. Gafur amin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumberejo diangkat menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menggantikan Terdakwa<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo (dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) dalam melakukan kegiatan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp429.800.000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019 diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp505.470.000 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ketika Kepala Desa Sumberejo dijabat oleh H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin selaku Sekretaris Desa. <br /><br />Perbuatan Terdakwa oleh H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Kades dan Sekdes Diadili Karena Dugaan korupsi TKD Rp429 Juta

    BERITA KORUPSI .CO – Tak sedikit Kepala Desa di negeri ini yang masuk penjara karena terseret kasus perkara tindak Pidana Korupsi...

»

Korupsi Dana Bergulir Rp420 Juta, Ketua Koperasi KSP Sektoral Ngawi Dituntut 1.10 Bulan Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxGwz0wp4DKbiP1zeD7UIWGZgjv7Rnf3pp3-rKilhEGnCvJLA-f07kmjTJoV5NH5KbMj71GSrJoc3uyFh79w7zcgLVspxYtxlDzqF7pyqVY_zdE73cH_3ufuVuZfPqajkJbjYOLhqx0h0/s1600/IMG20191121134237.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="834" height="502" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxGwz0wp4DKbiP1zeD7UIWGZgjv7Rnf3pp3-rKilhEGnCvJLA-f07kmjTJoV5NH5KbMj71GSrJoc3uyFh79w7zcgLVspxYtxlDzqF7pyqVY_zdE73cH_3ufuVuZfPqajkJbjYOLhqx0h0/s640/IMG20191121134237.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 21 November 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 (tiga) buan kurungan terhadap terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Kabupatena Ngawi dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral sebesar Rp500 juta yang berasal dari APBN pada tahun 2006 – 2016 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir Dari Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi Tahun 2006.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Denie Rahardja diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Matheus DS, sementara terdakwa didampingi Penasehat hukmunya Yuliana Heriyanti Ningsih, Lusi dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahw terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Kabupatena Ngawi, dianggap bersalah melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Thn 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupisi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral tahun 2006 – 2016 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi.<br /><br />Selain tuntutan pidana penjara, terdakwa juga dituntut untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp105 juta dari total kerugian negara sejumlah 420 juta atau dinpenjara selama 1 (satu tahun. Sedangkan uang sebesar Rp100 juta yang sudah disetorkan terdakwa ke rekening penampungan Nomor 0102092095642 pada tanggal 18 Juli 2019 dan uang sejumlah Rp215 jutayang dititipkan ke Kejari dirampas untu negara sebagai penegembalian uang pengganti<br /><br />“Minggu depan Pembelaan )Pledoi). Tuntutannya 1 tahun 10 bulan,” kata Lusi kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Berawal pada tahun 2006 sampai dengan 2016, adanya Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral yang dikucurkan oleh pemerintah.<br /><br />Dalam pelaksanaan “Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, yang selanjutnya disebut “Dana Bergulir Sektoral yang merupakan pinjaman modal dari Pemerintah.<br /><br />Dalam pengelolaan (penggunaan atau penyaluran) Dana Bergulir Sektoral yang diterima KSP Sumber Rejeki, terdakwa Siswanto Bin Samidi Wongsodihatjo secara melawan hukum telah ikut berperan dalam pengelolaan (penggunaan) Dana Bergulir Sektoral tidak sebagaimana Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005.<br /><br />Program Dana Bergulir Sektoral tersebut tidak dilaksanakan/disalurkan kepada anggota-anggota KSP Sumber Rejeki sebagaimana ”Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral” dan tidak dilaporkan pertanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan Dana Bergulir Sektoral yang dilakukan oleh terdakwa Siswanto.<br /><br />Bahwa Terdakwa Siswanto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak menyalurkan Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan dari Rekening Penampungan Dana Bergulir sektoral yang disalurkan melalui KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim Cabang Ngawi dengan Nomor rekening/tabungan 0102095669 atas nama KSP Sumber Rejeki Cq Siswanto sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), serta tidak melakukan pengembalian sisa Dana Bergulir Sektoral dengan jumlah Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Dalam pelaksanaan program Dana Bergulir Sektoral dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementrian Koperasi dan UKM RI tahun 2005, sehingga dengan tidak dilaksanakan/disalurkan Dana Bergulir Sektoral kepada anggota-anggota KSP Sumber Rejeki sebagaimana “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdapat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 79/BH/KDK.13-23/V/1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 15 Mei 1999 yang menetapkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat/bertempat kedudukan di Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.<br /><br />Pada tanggal 14 Maret 2004 terdapat Akta Perubahan Koperasi “Sumber Rejeki'dan didaftarkan dalam Daftar Umum pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Ngawi dengan Nomor 500/03/415.46/PAD/2004 pada tanggal 19 April 2004. Dalam Akta perubahan tersebut merubah anggaran dasar koperasi Sumber Rejeki yang disahkan oleh rapat anggota perubahan yang ditandatangani oleh Pengurus yang terdiri dari :  Ketua I : Siswaanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo (terdakwa),;  Ketua II : Basuki,; Sekertaris 1 : Nurwatik Risetya Damayanti,; Sekertaris II : Ismoen,; Bendahar : Rizqi Handayani<br /><br />Bahwa Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat/bertempat kedudukan di Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi berdasar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 158.3/Kep/M.KUKM/XlI/2005 tentang Penetapan Koperasi Penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Bantuan Dana Bergulir Bagi KSP Sektoral, tanggal 2 Desember 2005 termasuk dalam daftar Koperasi yang menerima Dana Bergulir Sektoral senilai Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah). Dana Bergulir Sektoral tersebut telah masuk atau diterima melalui rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral milik KSP Sumber Rejeki pada tanggal 4 Januari 2006 oleh KSP Sumber Rejeki<br /><br />Bahwa terhadap pencairan atau penarikan tunai terhadap Dana Bergulir Sektoral tersebut,  terdakwa Siswanto telah mengajukan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005.<br /><br />Dalam lampiran syarat pencairan tersebut terdapat “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral yang fiktif dengan total nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)<br /><br />KSP Sumber Rejeki menerima Dana Bergulir Sektoral yang telah ditarik tunai 2 kali oleh terdakwa Siswanto dari rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral pada Bank Jatim Cabang Ngawi dengan Nomor rekening/tabungan 0102095669 atas nama KSP Sumber Rejeki Cq terdakwa Siswanto didapatkan rincian sebagai Berikut : 1. Penarikan I (pertama) tanggal 1 Maret 2006 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).; 2. Penarikan ke II (kedua) tanggal 2 Maret 2006 senilai Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).<br /><br />Terhadap pencairan yang dilakukan terdakwa Siswanto sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak pernah dilaksanakan atau diterimakan kepada 65 (enam puluh lima) orang yang termuat dalam “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, dan tidak dilaporkan.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/ M.KUKM/ IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan, “KSP wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelja setelah pencairan. Bahwa dari fakta yang didapat dari Buku pencatatan pinjaman yang dilakukan oleh pegawai KSP Sumber Rejeki didapatkan fakta bahwa daftar peminjam dibulan Maret tahun 2006, setelah Terdakwa Siswanto Bin Samidi Wongsodiharjo melakukan penarikan/pencairan tunai terhadap Dana Bergulir Sektoral.<br /><br />Terhadap Dana Bergulir Sektoral yang telah di cairkan dan ditarik tunai oleh terdakwa Siswanto, tidak dikembalikan atau dilakukan pengangsuran pokok Dana Bergulir sektoral secara keseluruhan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, namun hanya dilakukan 1 (satu) kali pengangsuran dalam rekening penampungan pengembalian Dana Bergulir Sektoral An. KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim dengan Nomor rekening/tabungan : 0102092095642 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), serta terdakwa Siswanto juga menyetorkan dalam rekening penampungan bunga Dana Bergulir Sektoral An. KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim dengan Nomor rekening/tabungan : 0102095651 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa Siswanto juga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan, “KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan, dengan cara menangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana pada rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral dicairkan oleh KSP.”<br /><br />Selain tidak dilaksanakan dan tidak dikembalikannya Dana Bergulir Sektoral oleh terdakwa Siswanto, juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran untuk disalurkan/dipinjamkan kepada pengusaha mikro dan kecil yang menjadi anggota KSP Sumber Rejeki, sebagaimana termuat dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/ Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005.<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Siswanto, berdasar “Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir Dari Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi Tahun 2006 menyebutkan, hasil penghitungan kerugian keuangan Negara KSP Sumber Rejeki, senilai Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m) </div>

News Tipikor Korupsi Dana Bergulir Rp420 Juta, Ketua Koperasi KSP Sektoral Ngawi Dituntut 1.10 Bulan Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 21 November 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi membacakan surat tuntutan...

»

Divonis 5 Thn Penjara, Terdakwa Syamsul Hadi (Kepala Inspektorat Bojonegoro) Sujud Syukur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4XMHTzqEeiQo8vPw8Yfkjk6wkdSzuknTR3SLvDgNBqelmjwcgFfmw9UItGF0sI3e7B-9KukZuUiBkUuU_NOvcTZJKAC4CMqd1eg5qMzYsq_t3LgzX3eRD1xC8qrjoak1rpA6DJtNxoy0/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4XMHTzqEeiQo8vPw8Yfkjk6wkdSzuknTR3SLvDgNBqelmjwcgFfmw9UItGF0sI3e7B-9KukZuUiBkUuU_NOvcTZJKAC4CMqd1eg5qMzYsq_t3LgzX3eRD1xC8qrjoak1rpA6DJtNxoy0/s1600/4.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 19 Nopember 2019, Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur atau Inspektorat (Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan) Kabupaten Bojonegoro langsung Sujud Syukur dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya begitu dirinya (terdawa Syamsul Hadi) divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun  karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 hingga 2017 sebesar  Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dari total kerugian negara sejumlah Rp1.714.067.500 yang sudah ada pengembalian dari pihak lain senilai Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terdahadap terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA, dibacakan dalam surat putusan Majelis Hakim di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Ellyana serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, yang dihadiri JPU Prya Agung Jatmiko dkk dari Kejari Bojonegoro dan Penasehat Hukum terdakwa, Ir. Bayu Wibisono TEP, SH<br /> <br /> Anehnya, dalam surat dakwaan JPU terkait kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan ahli dari BPK RI Nomor : 101/LHP/XXI /12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dijelaskan, sejumlah Rp1.714.067.500  (Satu miliyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari ; Rp1.185.977.500 (Satu miliyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada pihak lain. Sedangkan yang dibebankan terhadpa terdakwa senilai Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Terdakwapun dituntut dengan pidanam penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp528.090.000 subsidair 1 tahun dan 3 bulan penjara.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dinikmati orang lain sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp1.185.977.500, tidak lagi dipermasalahkan dalam proses hukum Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Alasannya, karena duit sebanyak Rp1.185.977.500 itu sudah dikembalikan oleh para pegawai Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada saat penyidik Kejari ojonegooro melakukan penyidikan dengan melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK RI, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara ((PTUN) Surabaya mengabulkan gugatan terdakwa atas kerugian negara dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur.<br /> <br /> Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro, Fauzan kepada beritakorupsi.co, Kamis, 31 Oktober 2019.<br /> <br /> “Itu sudah dikembalikan, tidak ada proses hukum. Mereka (pegawai Inspektorat) hanya melaksanakan tugas. Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaan pada anggaran,” kata Fauzan.<br /> <br /> Pertanyaannya, apakah pengembalian kerugian negara dapat menghapus perbuatan pidananya ? Apakah Korupsi itu hanya dilakukan seorang seperti “pencopet Bus Kota?”. Lalu bagaiamana  dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang seringkali digunakan penyidik untuk menjerat pihak lain  dan yang sudah dihukum oleh Majelis Hakim dalam kasus Tindak Pidana Umum maupun kasus Korupsi ? <br /> <br /> Pasal 55 ayat (1) butir (1) dan (2) KUHP yang berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<br /> <br /> Sementara dalam surat Putusan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby menyatakan, bahwa terdakwa Samsul Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015, 2016 dan 2017, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)<br /> <br /> “Mengadili : Menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan : Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa dan lelang sebagai uang pengganti. Bila harta benda tedakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim, Selasa, 19 Nopember 2019<br /> <br /> Atas putusan Majelis Haki, terdakwa langsung Sujud Syukur dan kemudian mengatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU.<br /> <br /> Terkait Sujud Sykur yang dilakukan oleh terdakwa dihadapan Majelis Hakim seusai Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun, Bayu mengatakan, bahwa Sujud Syukur yang dilakukan terdakwa adalah karena putusan Majelis Hakim terkait HSB (Harga Satua Biaya, karena HSB itu adalah kewenangan Bupati.<br /> <br /> “Itu sebagai bentuk Syukur dari terdakwa karena Majelis Hakim mengatakan tidak pernah dinuat HSB. Inspektur tidak pernah menetapkan HSB (Harga Satuan Biaya). Ketika APBD diserhakan oleh SKPD, HSB itu tidak pernah ada. Kemudaian, Inspektur membuat HSB itu hanya sebagai pelengkap karena tidak ada dasarnya sama sekali. Hakim mengatakan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Inspektur karena tidak ada HSB itu, pada hal HSB itu adalah kewenanganya Bupati,” kaat Bayu.<br /> <br /> Yang kedua, lanjut Banyu. “Sistim paket dan sistim satuan inilah yang menjadi permasalahan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Yang dipermasalahkan adalah dari perjalanan dinas yang dihitung harian. Sedangkan inilah adalah per kegiatan, inilah yang tida pernah menyambung. Dalam kasus ini Bupati dan TAPD harusnya dilibatkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena pernyataan salah satu Majelis, bahwa Tim TAPD tidak pernah melakukan kajian danketika terdakwa ini mengajukan anggaran tidak pernah di reviw dan itu dakui oleh saksi pada saat Tim TAPD dan Bupati jadi saksi”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9vOOQajP5SCc4OYLHsawuPIYMtemT95mEQ7YPe5TBQtvzj4uP8cq_3XxDkG6577Qmlp9iv_Zvyi-VlCQaMAYLprXnY4x9Hz4gsU82DnEhyphenhyphenFG7IJozo82gYePr_vn8BxHaljhMZ4lHtpg/s1600/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9vOOQajP5SCc4OYLHsawuPIYMtemT95mEQ7YPe5TBQtvzj4uP8cq_3XxDkG6577Qmlp9iv_Zvyi-VlCQaMAYLprXnY4x9Hz4gsU82DnEhyphenhyphenFG7IJozo82gYePr_vn8BxHaljhMZ4lHtpg/s640/3..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /> <br /> Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017<br /> <br /> Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /> <br /> Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  :<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliard tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah )<br /> <br /> Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS.<br /> <br /> Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD)<br /> <br /> Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat.<br /> <br /> Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) serta kelengkapan instrumen pengukuran kinerja.<br /> <br /> Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan.<br /> <br /> Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur.  <br /> <br /> Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8mhii0f_f_0L3ck9KEXtlmk_lddy4JDs5iKTHTugy_2SPtK5KWQY_XjGuc9hZwmppiQvCLfQlqhbTS_cF_KQuLv5vX3sYDfmeXG0-P7fbAXd_UtUEry46_4-gBijN98cHdCs-pdwB1LY/s1600/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8mhii0f_f_0L3ck9KEXtlmk_lddy4JDs5iKTHTugy_2SPtK5KWQY_XjGuc9hZwmppiQvCLfQlqhbTS_cF_KQuLv5vX3sYDfmeXG0-P7fbAXd_UtUEry46_4-gBijN98cHdCs-pdwB1LY/s640/4..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma.<br /> <br /> Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :<br /> <br /> a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta<br /> <br /> b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta.<br /> <br /> c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta<br /> <br /> Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.<br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar    Rp350 ribu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN6hNe0IUAPa5owwYR9tyRXNDSgeA_yCcdmgWD5FgGhmvTKUtci9tP9SoepLnRD-woEQJYAwQQn7JuUtvCtXoAdaMLLO8yIysV35NZhoaPA1bMZH8_sRKcBkcLPhyphenhyphenUL0n70pD_pdRWt8o/s1600/IMG20190711143921.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN6hNe0IUAPa5owwYR9tyRXNDSgeA_yCcdmgWD5FgGhmvTKUtci9tP9SoepLnRD-woEQJYAwQQn7JuUtvCtXoAdaMLLO8yIysV35NZhoaPA1bMZH8_sRKcBkcLPhyphenhyphenUL0n70pD_pdRWt8o/s640/IMG20190711143921.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama.<br /> <br /> Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri Spil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) Penanggung jawab sebesar Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /> <br /> Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  Reguler pada dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)<br /> <br /> Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.<br /> <br /> Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu<br /> <br /> Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /> <br /> Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpzFON3Q_RN5QLoSOskpURrjhN62uyalzhIec4au61mMdCDBbIAemcGZButkORk91dw0ci0z7OK_qBBn1gdmi78DKhnGfj5ZtVm5nLwwJvCQfdI3cHuSk0f8J7Zg7aXsbkllsQITd0do/s1600/IMG20190711143953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpzFON3Q_RN5QLoSOskpURrjhN62uyalzhIec4au61mMdCDBbIAemcGZButkORk91dw0ci0z7OK_qBBn1gdmi78DKhnGfj5ZtVm5nLwwJvCQfdI3cHuSk0f8J7Zg7aXsbkllsQITd0do/s640/IMG20190711143953.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26.<br /> <br /> Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari.<br /> <br /> Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari.<br /> <br /> Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari.<br /> <br /> Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari.<br /> <br /> Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari.<br /> <br /> Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari.<br /> <br /> Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma.<br /> <br /> Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan.<br /> <br /> Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017.<br /> <br /> Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian  (lihat tabel). Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu, sesuai perhitungan ahli dari BP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 .<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Menanggapi surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa setelah berkonsultasi dengan terdakwa Samsul Hadi, memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Dan permohonan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim. (Rd1/*)</div>

News Tipikor Divonis 5 Thn Penjara, Terdakwa Syamsul Hadi (Kepala Inspektorat Bojonegoro) Sujud Syukur

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 19 Nopember 2019, Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur atau Inspektorat (Inspektur P...

»

Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Jasmas Rp570 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0XXY9LmBjne83Xw1Tg7n3aqyVm4miTGvYCZoZDaeqJAn32iFU6hWvpEik51IWLf20xfqrRKN7p6q41oUv5CBike2Zhj3ScG8K0r-q_GNAjt_uIhIwSm0MBxWk0dax78vlKl14T-Dqh0c/s1600/IMG-20191119-WA0001+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0XXY9LmBjne83Xw1Tg7n3aqyVm4miTGvYCZoZDaeqJAn32iFU6hWvpEik51IWLf20xfqrRKN7p6q41oUv5CBike2Zhj3ScG8K0r-q_GNAjt_uIhIwSm0MBxWk0dax78vlKl14T-Dqh0c/s1600/IMG-20191119-WA0001+-+Copy.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Sudiman Sidabuke mempertanyakan peran dari pihak yang memverifikasi Proposal pengajuan dan pencairan dana hibah karena tidak terseret sebagai tersangka</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang berasal dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya Jilid III, kembali disidangkan.<br /><br />Dalam Jilid III kali ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menyeret Binti Rochmah selaku anggoota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019  untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya  sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Jasmas dalam bentuk NPHD sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Sementara dalam jili II, dua terdakwa yang juga anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yakni H. Darmawan dan Sugito (Perkara terpisah) sudah lebih dahulu diadili (Selasa, 5 Nopember 2019), dan saat ini menunggu putusan Selas dari Majelis Hakim atas Eksepesi atau keberetan dari kedua terdakwa atas surat dakwaan JPU <br /><br />Sedangkan Jilid I, dengan terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, adalah selaku pelaksana dari kegiatan penyaluran dana Jasmas sudah divonis pidana penjara selama 6 tahun dan duhukum untuk membayar kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milliyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 tanggal 19 September 2018 atau dipenjara selama 2 tahun.<br /><br />Dan jilid berikutnya, 3 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini berstatus tersangka dan sudah dijebloskan ke penjara, yaitu Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti juga akan segera menyusul untuk duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dengan 3 rekan sejawatnya yakni H. Darmawan, Sugito dan Binti Rochmah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy4Fe_A1fS6105oq2WmHAg9NkmiaZGqpa89XAe76kerMVDDJ4lU7avS5ubNFx5yy06Qh9c9KN7sKbbhP8kfHuc-K_yvDjzJ7RIx6OaWuPlvYrRrW46USyKpTRIn8_EJDoYwvVvNYKCBVc/s1600/IMG-20191119-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy4Fe_A1fS6105oq2WmHAg9NkmiaZGqpa89XAe76kerMVDDJ4lU7avS5ubNFx5yy06Qh9c9KN7sKbbhP8kfHuc-K_yvDjzJ7RIx6OaWuPlvYrRrW46USyKpTRIn8_EJDoYwvVvNYKCBVc/s640/IMG-20191119-WA0013.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, dalam perkara ini ada yang menggelitik. Sebab yang terseret dalam kasus ini adalah 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 (para terdakwa/tersangka) selaku pemilik dana Jasmas dari APBD Perubahan Pemerintah Kota Suraabaya Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk disalurkkan ke Daerah Pemilihan (Dapil)-nya masing-masing, dan 1 dari pihak swasta selaku pelaksana kegitaan penyaluran dana Jasmas yakni Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS)<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hasil audit dan Laporan Inspektorat selaku audit internal Pemkot Surabaya kepada Wali Kota Surabaya atas pencairan atau penyaluran dana Hibah Jasmas dalam nentuk NPHD sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD-Perubahan TA 2016 ? <br /><br />Tidak hanya itu. Yang menggelitik juga terkait jenis dan harga barang yang tercantum dalam ratusan proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari para Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas adalah isinya sama. Mungkinkah kebutuhan ratusan RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam pembuatan isi Proposal sama ? <br /><br />Selain itu. Apakah kerugian negara sejumlah Rp570.648.576,89 yang didakwakan terhadap terdakwa Binti Rochmah, dan Rp1.2 milliyar terhadap terdakwa H. Darmawan dan Sugito adalah bagian dari kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milliyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) yang dikenakan terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong, mengingat hasil audit BPK RI sama yaitu No. 64/LHP/XXI/09/2018 tanggal 19 September 2018?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, Pejabat Pemkot Surabaya selaku pihak yang melakukan Verifikasi terhadap 668 Verifikasi proposal, mencairkan dana Jasmas dari APBD, dan pendampingan serta pengawasan dari penyaluran dana Jasmas tersebut, tak ada yang terseret sebagai tersangka. <br /><br />Tak salah ketika Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberi dana harus bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan dan pendampingan. Bahkan Majelis Hakim menilai, bahwa Jaksa juga dianggap tidak mengungkap peran anggota Dewan secara jelas, namun 6 Dewan diseret kehadapan Majelis Hakim untuk diadili.<br /><br />Hal itu dikatakan langsung oleh Majelis Hakim pada saat JPU menghadirkn 4 pejabat Pemkot  Surabaya, diantaranya M. Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong, Senin, 15 April 2019. <br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan. Jaksa juga tidak mengungkap peran anggota Dewan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Senin, 15 April 2019).<br /><br />Dan hal inipula yang diertanyakan oleh Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah, yakni Dr Sudiman Sidabuke. Menurut Dr. Sudiman Sidabuke, bahwa yang melakukan Verifikasi atas rautusan proposal termasuk 28 proposal pengajuan dana Jasmas dari para Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dari Dapil terdakwa Binti Rochmah adalah Pemkot Surabaya. Tetapi mengapa pihak pemkot Surabaya tidak ada yang terseret ?<br /><br />“Terdakwa ini tida ada menerima uang dari Agus Setiawan Jong. Yang membuat Porposal juga bukan terdakwa. Yang melakukan Verifikasi dan yang mencairkan dana Jasmas dalah pemkot Surabaya. Mengapa pihak Pemkot tidaka ada yang terseret ?,” kata Dr. Sudimana Sidabuke seusai persidangan, Selasa, 19 November 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwfbH6Tr-fIbN1i61j5fKQbjI0ru0CVDxA8gMjLpmmaou4rMhGI6SXxhG8i5UWRDnxRDIDs8FOc7-2yHfEyCwH7cd26tYI0tW4TXGPCIzEazgsLb2sGDGGq7vMpYCLydmwco-91xVHi4Q/s1600/IMG-20191119-WA0017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwfbH6Tr-fIbN1i61j5fKQbjI0ru0CVDxA8gMjLpmmaou4rMhGI6SXxhG8i5UWRDnxRDIDs8FOc7-2yHfEyCwH7cd26tYI0tW4TXGPCIzEazgsLb2sGDGGq7vMpYCLydmwco-91xVHi4Q/s640/IMG-20191119-WA0017.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sidang yang berlangsung diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Nopember 2019, adalah pembacaan surat dakwaan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjug Perak, Surabaya terhadap terdakwa Binti Rochmah yang didampingi Penasehat hukumnya, Dr. Sudiman Sidabuke, dipimpin Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU M. Fadil mengatakan, bahwa Ia terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016. <br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8okhpI4ZO4Mi_JLGWFD7HPYHQd7sunGHOvReHMUV0HYW3thQTsfJfxg_IwXhNJzBplOI7GzNT5Rg7V_E9wOP30-EfzgewDJbPz1lnAGs1paQ6dYVXfpFpjpWmhDhqgVoD8QuizFnIQo/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8okhpI4ZO4Mi_JLGWFD7HPYHQd7sunGHOvReHMUV0HYW3thQTsfJfxg_IwXhNJzBplOI7GzNT5Rg7V_E9wOP30-EfzgewDJbPz1lnAGs1paQ6dYVXfpFpjpWmhDhqgVoD8QuizFnIQo/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 <br /><br />Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK <br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong <br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024 <br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo <br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWy7pEAfvNC4LZDBGGwAoEdpChU0sb1SDJ5NRsFyF8AMINSTDz08IwBsasDWsY5BvftWFWNVhyphenhyphenaWM-eJfZHJDkmABs8VnWnHjNpO3J2nVis_OdNCIV4gIt26agmerwAXdWSJCJGTSFLvY/s1600/IMG-20191119-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWy7pEAfvNC4LZDBGGwAoEdpChU0sb1SDJ5NRsFyF8AMINSTDz08IwBsasDWsY5BvftWFWNVhyphenhyphenaWM-eJfZHJDkmABs8VnWnHjNpO3J2nVis_OdNCIV4gIt26agmerwAXdWSJCJGTSFLvY/s640/IMG-20191119-WA0023.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /><br />Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya <br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan <br /><br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong; <br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah <br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan  <br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016 <br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah; <br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah; <br /><br />Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) <br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016; <br /><br />Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong <br /><br />Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Jasmas Rp570 Juta

Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Sudiman Sidabuke mempertanyakan peran dari pihak yang memverifikasi Proposal pengajuan dan pencairan dana h...

»