Harapan Terdakwa Tatang Istiawan, Bos Media Harian Sementara Untuk Bebas Kandas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiasDdla1eqkL5K1p2H7d7vCmaUTqf11rSD2iPlXQhkotkN4YhF663ni5Uxb8qZCRiWXDXDAEi8Ru9Hoox7J6SdQUbnlVjm3r3wubeGEVMK8F3ua96w_c-HhgUBh4ijT9cGE9BtIpX3Hwk/s1600/IMG20191115110746.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="793" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiasDdla1eqkL5K1p2H7d7vCmaUTqf11rSD2iPlXQhkotkN4YhF663ni5Uxb8qZCRiWXDXDAEi8Ru9Hoox7J6SdQUbnlVjm3r3wubeGEVMK8F3ua96w_c-HhgUBh4ijT9cGE9BtIpX3Hwk/s640/IMG20191115110746.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  "Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  Eksepsi  Terdakwa kasus dugaan Korupsi Tatang Istiawan, </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  dan permohonanya untuk menjadi tahanan Kota Karena </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  penyakit   Jantung, Diabet dan TBC dikabulkan” </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>- </b><u><b>Terdakwa Tatang Istiawan :</b></u> Kasus ini direayasa Kejari, </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  Saya dikriminalisasi. Ini bukan pidana tetapi Perdata</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Harapan terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.Sos., SH., MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) yang juga selaku Pemilik PT. Surabaya Sore (Harian Surabaya Pagi), untuk bebas dari jeratan hukum dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) kandas, setelaah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek<br /> <br /> Penolakan Eksepsi atau keberatan terdakwa Tatang Istiawan atas surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dalam perkara dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450, dibacakan Majelis Hakim dalam sidang putusan Sela, yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaay Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yatu Dr. Lufsiana dan Emma Ellyana serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Adil Pranajaya dkk.<br /> <br /> “Menolak Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa, dan menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil. Memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Kapan saksi dihadirkan?,” tanya Ketua Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dijawab oleh JPU, Satu minggu<br /> <br /> “Satu Minggu, Yang Mulia,” jawab JPU<br /> <br /> Sekalipun Keberatan/Eksepsi terdakwa Tatang Istiawan atas surat dakwaan JPU ditolak oleh Majelis Hakim, namun terdakw akhirnya dapat bernfas lega setelah permohonannya dikabulkan Majelis Hakim agar tidak ditahan di penjara atau Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, karena beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang diajukan oleh terdakwa diantaranya sakit Jantung, Diabet dan TBC.<br /> <br /> Walapun pada saat penyidikan di Kejaksaan Nageri Trenggalek, terdakwa Tatang Istiawan sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena penyakit jantung dan penyidik belum menggunakan Masker, namun pada saat persidangan pertama yaitu pembacaan surat dakwaan (Jumat, 1 Nopember 2019), suasana persidanganpun berubah. Majelis Hakim, JPU maupun pengunjung harus menggunakan Masker yang dibagikan Tim JPU dikarenakan terdakwa mengidap penyakit TBC.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dHelHqweXle0OFoor0Dma64fql0r3Yxfo_0A_xNgMOzGPxsUhW7CTGVyd_BEaUczc-CaYGUky9O-5ZbNeORx1YY_8kNVWcODFi4NhrM3rAG2h_dshdsP7vT1ml1sXCP3O57scRoLej8/s1600/Tatang+Istiawan....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dHelHqweXle0OFoor0Dma64fql0r3Yxfo_0A_xNgMOzGPxsUhW7CTGVyd_BEaUczc-CaYGUky9O-5ZbNeORx1YY_8kNVWcODFi4NhrM3rAG2h_dshdsP7vT1ml1sXCP3O57scRoLej8/s640/Tatang+Istiawan....jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Tatang Istiawan, kepada BERITAKORUPSI.CO seusai persidangan mengatakan, bahwa perkara yang menjerat dirinya adalah karena direkayasa Kejaksaan. Menurut Tatang, bahwa kasusnya bukan pidana melainkan perdata.<br /> <br /> “Ini direkayasa Kejari, saya dikriminalisasi. Inikan bukan pidana tetapi perdata dalam kerja sama bukan pengadaan. Kenapa saya dikenakan Permendagri, saya kan swasta,” kata Tatang kepada BERITAKORUPSI.CO<br /> <br /> Saat ditanya, terkait keberadaan mesin-mesin dan produksi/kegiatannya, Tatang mengatakan, bahwaa mesin-mesin itu masih ada, dan hingga pada tahun 2010 masih ada kegiatan, namun terdakwa lupa apa saja hasil dari kegiatan itu.<br /> <br /> “Masih ada. Ada kegiatan sampai tahun 2010, saya lupa,” kata Tatang.<br /> <br /> Kasus yang menyeret Bos Media Harian di Subaya ini, bermula pada tahun 2018, saat Penyidik Kejari Trenggalek melakukan penyidikan dengan menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terkait adanya dugaan Penyimpangan Penyertaan Modal Tahun 2008 s/d 2010 lalu di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek  Unit Usaha Percetakan  oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera dengan AKTA Notaris Nomor 11 Tanggal 16 Januari 2008.<br /> <br /> Selain itu, didugapula, tidak berjalan dan berfungsinya usaha percetakan yang dianggarkan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 1888.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek.<br /> <br /> Namun karena menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) RI dan Pileg (Pemilihan Legislatif) pada April 2019, kasus inipun sempat “membisu”, hingga beberapakali BERITAKORUPSI.CO mengkonfirmasi ke Kejari Trenggalek maupun ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) dengan menemui langsung Aspidsus yang saat itu dijabat Didik Farhan, namun belum juga menjelaskan siapa tersangkanya.<br /> <br /> Pada Mei 2019, penyidik Kejari Trenggalek barulah menetapkan Soehrato selaku mantan Bupati Trenggalek periode 2005/2010 menjadi tersangka. Soeharto saat itu masih berstatus terdakwa kasus dugaan Korupsi proyek pembukaan akses jalan untuk pipa distribusi utama PDAM Trenggalek dimata air Bayong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007 lal, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp475 juta dari total anggaran senilai Rp750 juta bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya, yaitu Suprapto (mantan Direktur PDAM Trenggalek), Sumaji dan Sumali selaku kontraktor.<br /> <br /> Setelah penetapan Soeharto menjadi tersangka pada Mei 2019, dua bulan kemudian atau pada Juli 2019, barulah Tatang Istiawan ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Trenggalek. Keduanyapun sama-sama dijebloskan ke tahanan milik Kejari Trenggalek.<br /> <br /> Penetapan status tersangka terhadap kedua tokoh di Jawa Timur ini, boleh dibilang adalah pengembangan dari proses persidangan 2 (terdakwa) lainnya yang sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada April 2019.<br /> <br /> Kedua terdakwa dalam kasus ini yang sudah dijatuhui hukuman pidana penjara adalah Sukadji, selaku Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek yang juga Ketua Pansus Penyertaan Modal (divonis 1.6 tahun penjara) dan M. Fatkur Rohman (sebagai perantara aliran uang ke Sukaji sebesar Rp200 juta) divonis pidana penjara selama 1.2 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Kasus perkara terdakwa Soeharto, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jumat, 25 Oktober 2019. Sepekan kemudian (Jumat, 1 Nopember 2019), sidang perkara terdakwa Tatang Istiawan pun digelar. Sidang perkara kedua terdakwa ini diketuai Majelis Hakim yang sama, yakni I Wayan Sosiawan.<br /> <br /> Pertanyaannya, apakah hanya ke- 4 (empat) tersangka/terdakwa/terpidana yang terseret dalam kasus ini ? Ternyata tidak. Ada kemungkinan tersangka lain, namun masih menunggu proses persidangan terdakwa Soeharto dan Tatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, Dody Novalita kepada para wartawan seusai persidangan, pada Jumat, 1 Nopember 2019.<br /> <br /> “Potensi untuk tersangka baru dalam pengembangan kasus ini pasti ada, maknya diikuti aja sidangan ini,” kata Dody Novalita<br /> <br /> Terkait pernyataan terdakwa yang menganggap bahwa perkara ini direkayasa Kejari, Dody Novalita mengatakan, bahwa itu adalah hak terdakwa, dan dapat dibuktkan dalam persidangan<br /> <br /> “Itu haknya, dan dapat dibukikan dalam persidangan,” ujarnya<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC4tK_FnoJ1lMHGJK_EWhVirWBNrDnK5EuLZiPRjFSx0e2mnr3i20LLXnXc81p1cSrC86wzfyUid21G3knEpTcKufpsvRDDQgxhpRfPlj6zRhn8Sg_ubsvF4vsFJU0eO3cNrFyZniiByY/s1600/IMG20191115110744.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="760" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC4tK_FnoJ1lMHGJK_EWhVirWBNrDnK5EuLZiPRjFSx0e2mnr3i20LLXnXc81p1cSrC86wzfyUid21G3knEpTcKufpsvRDDQgxhpRfPlj6zRhn8Sg_ubsvF4vsFJU0eO3cNrFyZniiByY/s640/IMG20191115110744.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.oS., SH.,  MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) yang diangkat berdasarkan Surat Akta Notaris No. 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 dan juga selaku Pemilik PT. Surabaya Sore, bersama-sama dengan  Drs. Gathot Purwanto dan H. Soeharto dan H. Soeharto Bin Yakoen, (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atau setidak tidaknya daiam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Jalan Wahid Khasim No.5 Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/5K/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan deak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian .negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek,  didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan, untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan usaha-usaha lainnya.<br /> <br /> Bahwa usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya. Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 memerintahkan Gathot Purwanto disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAU Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, Soeharto ditemui oleh Gathot Purwanto dan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (alm), dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /> <br /> Setelah melakukan pertemuan dengan Soeharto, selanjutnya terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm), diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /> <br /> Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU yang terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /> <br /> Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggamG3kR2tn2vRPWFk_Bdj_QZEBoHPVxYkSqCT1gRmDncOtXlmhItwYRIn0kwK5zU77YTf9tXAVnGvCs4seOky7uYEMPqOU7Z4gsLui18WyoeGLRRFt249FuAqUsDkH-y52yzHlF74c2s/s1600/C..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggamG3kR2tn2vRPWFk_Bdj_QZEBoHPVxYkSqCT1gRmDncOtXlmhItwYRIn0kwK5zU77YTf9tXAVnGvCs4seOky7uYEMPqOU7Z4gsLui18WyoeGLRRFt249FuAqUsDkH-y52yzHlF74c2s/s640/C..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;<br /> <br /> Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /> <br /> Setelah terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tersebut, dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti, akan menyebarkan skandal Soeharto selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /> <br /> Setelah mendapat telepon tersebut, Soeharto menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat Soeharto terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya Soeharto menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /> <br /> Kemudian Soeharto memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /> <br /> Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut :<br /> <br /> a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /> <br /> b. Selanjutnya Soeharto selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /> <br /> c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /> <br /> d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /> <br /> e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /> <br /> f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /> <br /> Pada tanggal 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007, antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek yaitu Winarno selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek dengan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek dengan rincian ;<br /> <br /> Kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : 1. Penyertaan Modal/Usaha ; a. Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000). b. Apotik Dharmada Rp500 juta,; c. Radio Jwalita Rp100 juta,; d. SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; e. Percetakan Rp7.139.000.000 dan f. Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /> <br /> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT . Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iBQEn4wxbKLhfvEh6lzf_VtymULKmoJzlW4rzljZSX5rGDSReAd8St1i1qqmk6_xacz1SN-j9DNiXnakvYh7_EpyJe1MvJQkOshuiNEjqgKJh_XkgxhWzGD0Pd5xSitvENO4VzLV2HA/s1600/AAA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iBQEn4wxbKLhfvEh6lzf_VtymULKmoJzlW4rzljZSX5rGDSReAd8St1i1qqmk6_xacz1SN-j9DNiXnakvYh7_EpyJe1MvJQkOshuiNEjqgKJh_XkgxhWzGD0Pd5xSitvENO4VzLV2HA/s640/AAA.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujun untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyipkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /> <br /> huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen ) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh perse) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /> <br /> Kemudian Gathot Purwanto membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah dari Soeharto selaku Bupati, sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 dan ditandatangani oleh Soeharto Bin Yakoen. Sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut :<br /> <br /> Belanja Perusahaan Daerah Rp10.800.000.000,; Penyertaan Saham Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000),; Apotik Dharmada Rp500 juta,; Radio Jwalita Rp100 juta,; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; Percetakan Rp7.139.000.000 dan Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000.<br /> <br /> Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.<br /> <br /> Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada Penjelasan Pasal 4 disebutkan : "Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka usaha (PDAU), digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /> <br /> Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (pDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Setelah ditemukannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Gathot Purwanto dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008 No.06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008<br /> <br /> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /> <br /> Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal l : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. Huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /> <br /> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU Kab. Trenggalek (diwakili oleh Gathot Purwanto) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Dalam ikatan kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT); 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% atau senilai Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Surabaya Sore pemegang saham minoritas sebesar 20% atau senilai Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 4. PT. Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, Pembuatan sistem, manajemen hingga operasional; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000  (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian mesin offset, mesin web, mesin digital, peralatan pra cetak, mesm sablon perlengkapan cetak, dan mesin gense<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnGqTtXxE8z4cfMYPbiRJeOWMJohRD4Mh3RpcuoG9G9Z29xql0fFj-QRi2O7q7hiY10TMtzWfRv9M0SAsJtFQunHcxkyBb3m96d34Igs1-GcLM0wqH9U8s5lzoD-ITkEqRj01NWPuQJX4/s1600/TRENGGALEK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnGqTtXxE8z4cfMYPbiRJeOWMJohRD4Mh3RpcuoG9G9Z29xql0fFj-QRi2O7q7hiY10TMtzWfRv9M0SAsJtFQunHcxkyBb3m96d34Igs1-GcLM0wqH9U8s5lzoD-ITkEqRj01NWPuQJX4/s640/TRENGGALEK.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 34;<br /> <br /> b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /> <br /> c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /> <br /> d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /> <br /> e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa investasi modal usaha terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan system dan manajemen, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh terdakwa tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan<br /> <br /> Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan<br /> <br /> Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /> <br /> Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /> <br /> Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK0jn4PniIB_G2HcZ_IgS0qT3Hk0qKdL7NvV9XyiGwDgKIGLvvN6MFQvfP2IwfolDEVoLCDP7mPKYPaRH-F-o85BI3X0SGYERpBkooGbA8EqYdg2IhzCkgk-ROmrreiVQPTvF97OvrZww/s1600/IMG20191025103208.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK0jn4PniIB_G2HcZ_IgS0qT3Hk0qKdL7NvV9XyiGwDgKIGLvvN6MFQvfP2IwfolDEVoLCDP7mPKYPaRH-F-o85BI3X0SGYERpBkooGbA8EqYdg2IhzCkgk-ROmrreiVQPTvF97OvrZww/s640/IMG20191025103208.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /> <br /> Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /> <br /> Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /> <br /> Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /> <br /> Pengangkatan tSoeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /> <br /> Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /> <br /> Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /> <br /> Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /> <br /> Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /> <br /> Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fMWAd94PilmwV7RDGSckHP9vGESEnqC6PbIay25UgRO_eeesC0yfqQFR_NOLIVCn8kuj3M_Dc7cX39nVengQkYh3z0sVhMycIJ8BOa-cIxtJ8ByLJkzQo0FWWVrTCppBsZRwukwv2Qw/s1600/IMG20191025103504.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fMWAd94PilmwV7RDGSckHP9vGESEnqC6PbIay25UgRO_eeesC0yfqQFR_NOLIVCn8kuj3M_Dc7cX39nVengQkYh3z0sVhMycIJ8BOa-cIxtJ8ByLJkzQo0FWWVrTCppBsZRwukwv2Qw/s640/IMG20191025103504.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /> <br /> Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /> Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian Gathot Purwanto berikan kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /> <br /> Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /> <br /> 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /> <br /> 3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)<br /> <br /> 6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /> <br /> Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /> <br /> Namun dari salinan rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /> <br /> Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /> <br /> Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Bahwa pembelian mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-EqZ-_0fpcaOBwg3LhIgWTVJatE7JXlY516-RXEpW78YHt9twsTne7NTldOmnHU9n29Y9T3i6FSfHNxuqYf_m_5U1Ek6Q9_rNCn75Tcokmvjm7WSzzE0Ekzn4PD58Z6tTYkThbnPxWjw/s1600/thumbnail.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-EqZ-_0fpcaOBwg3LhIgWTVJatE7JXlY516-RXEpW78YHt9twsTne7NTldOmnHU9n29Y9T3i6FSfHNxuqYf_m_5U1Ek6Q9_rNCn75Tcokmvjm7WSzzE0Ekzn4PD58Z6tTYkThbnPxWjw/s640/thumbnail.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembelian mesin-mesln percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /> <br /> Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /> <br /> Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /> <br /> Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br />  1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /> <br />  2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /> <br /> 3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /> <br /> 4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /> <br /> Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak. <br /> <br /> Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /> <br /> 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /> <br /> 5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /> <br /> Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /> <br /> Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /> <br /> Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /> <br /> Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /> <br /> Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /> <br /> Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /> <br /> Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4MX3mpJYpH2kxgi4vAgfZ_wuSbmRKCjGPJ64cxeNHcY5goJhCd27MtJJzLysgJcmTvKT1FKQTfWMQvwNhbNvw-41zzdeEXYyqpWfy8O9t31R3F7PK5CVLkuEaQSG9GYdESKLd2nGpdk/s1600/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4MX3mpJYpH2kxgi4vAgfZ_wuSbmRKCjGPJ64cxeNHcY5goJhCd27MtJJzLysgJcmTvKT1FKQTfWMQvwNhbNvw-41zzdeEXYyqpWfy8O9t31R3F7PK5CVLkuEaQSG9GYdESKLd2nGpdk/s640/3...jpg" width="640" /></a> Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal.<br /> Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /> <br /> Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /> <br /> Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /> <br /> Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /> <br /> Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /> <br /> Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Harapan Terdakwa Tatang Istiawan, Bos Media Harian Sementara Untuk Bebas Kandas

  "Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak    Eksepsi  Terdakwa kasus dugaan Korupsi Tatang Istiawan,    dan permohona...

»

Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Jatim Dituntut 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj35TKyXKjuFAURc_jWX1Urtg4yhEFImz25X1uhJcqpIASH3hRLCitmzp1xPoUBHfWySKAP9oirqiPH-zpifHwkMq0Ug63wZsHw714RPob-oYzZv9q2jUwg3vV6sJ195GrRI5hsK_TRsFs/s1600/IMG_20191115_173350.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj35TKyXKjuFAURc_jWX1Urtg4yhEFImz25X1uhJcqpIASH3hRLCitmzp1xPoUBHfWySKAP9oirqiPH-zpifHwkMq0Ug63wZsHw714RPob-oYzZv9q2jUwg3vV6sJ195GrRI5hsK_TRsFs/s1600/IMG_20191115_173350.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Jumat, 15 November 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa jilid II Kasus Korupsi Tangkap Tangan sebesar Rp30 juta oleh Polda Jatim pada Oktober tahun lalu, yakni Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan penjara.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Fery diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiwan dengan diabaantu 2 (dau) Hakim Anggota yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Paanitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />“Dakwaannya sama, ini lanjutan dari kasus terdakwa Kholiq (Kholiq wicaksono),” kata JPU Fery, seusai persidangan.<br /><br />Dalam jilid I, dengn terdakwa Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang ditangkap Polda Jatim pada tanggal 1 Oktober Januari 2018 lalu sekira pukul 12.40 WIB, sesaat setelah menerima uang sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari sebagai biaya tak resmi pengajuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017, yang sebelumnya telah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018.<br /><br />Fakta persidangan yang terungkap dalam Jilid I, setelah Nurul Aandri menerima dokumen Ijin SIPU dari Kholiq wicaksono, kemudian Nurul Aandri yang saat itu bersama beberapa petugas Polda Jatim, mendatangi Kholiq wicaksono dengan menyerhkan uang sebesaar Rp30 juta. Karena Kholiq wicaksono tidak mau menerima, Nurul Aandri tetap menyerahkan duit sebesar Rp30 juta itu dengan alasan, Ia (Nurul Aandri) takut untuk membawa uang itu pulang ke Jombang. Akhirnya Kholiq wicaksono pun menerima, dan saat itulah Kholiq wicaksono langsung ditangkap Polisi.<br /><br />Saat itu, tanggal 1 Oktober Januari 2018 sekitar pukul 12.40 Wib, Petugas Polda Jatim (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) melakukan penangkapan terhadap Kholiq wicaksono, turut juga diamankan Nurul Aandri di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat dakwaan JPU  adalah, bahwa negoisasi biaya pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Nurul Aandri bukan dengan terpidana Kholiq wicaksono, melainkan penetuan biaya antara terdakwa Ali Hendro Santoso dengan Nurul Aandri.<br /><br />Artinya, negoisasi biaya adalah terdakwa Ali Hendro Santoso dengan Nurul Aandri, sementara eksekutor duit dari Nurul Aandri, dilakukan oleh terpidana Kholiq wicaksono. Kedua pejabat Dinas ESDM (Kholiq wicaksono dan Ali Hendro Santoso) ini boleh dibilang satu kesatuan yang tak terpisahkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7tgaxIIP5Ne7Vsonj4SeKuw0zyqJqU6ad82vd0YIPGItaMb9NGzza20lJGhYCI2DWhvPUerJ34SybPZW8qU0lpxggT-Sbi0_kXSsA6fRKpYkcsuGQ7lNITajkbg1WJlBtknGSa0nkgug/s1600/2-.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7tgaxIIP5Ne7Vsonj4SeKuw0zyqJqU6ad82vd0YIPGItaMb9NGzza20lJGhYCI2DWhvPUerJ34SybPZW8qU0lpxggT-Sbi0_kXSsA6fRKpYkcsuGQ7lNITajkbg1WJlBtknGSa0nkgug/s640/2-.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Anehnya. Mengapa terdakwa Ali Hendro Santoso baru ditetapkan tersangka oleh peyidik Kepolisian setelah Kholiq wicaksono dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019?.<br /><br />Apakah ada kaitannya, informasi yang beredar yang didapat Tim BERITAKORUPSI.CO, bahwa Ali Hendro Santoso tak akan disidangkan ?. Apakah ada kaitannya pula, hingga JPU tak dapat menghadirkan penyidik sebagai saksi di persidangan. Mengapa pada saat terpidana Kholiq wicaksono disidangkan, JPU Kejari Surabaya saat itu (15 Mare 2019) dapat menghadirkan penyidik Polda Jatim bersama Nurul Aandri sebagai saksi?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terpidana Kholiq wicaksono dan terdakwa Ali Hendro Santoso sama-sama didakwa telah menerima sejumlah uang, sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;<br /><br />Pertanyaannya, mengapa penyidik Kepolisian dan JPU tidak menjelasakan/menyebutkan, dari siapa terpidana Kholiq wicaksono dan terdakwa Ali Hendro menerima duit sebesar Rp30 juta itu ?. Apakah si “pemberi” duit tidak dapat dijerat dan diproses hukum dalam pasal 13 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dalam kasus kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) No 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar)?<br /><br />Pasal 13 berbunyi ; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan pakar hukum pidana dan Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno kepada BERITAKORUPSI.CO beberapa waktu lalu.<br /><br />“Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberi,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa terdakwa Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjecTYOI6f3DbTKo1Z_gJPwIu6jkbaQchuoPg4SFKSyMDv8m0GdsUZ40Sd694LiDY1ETRpmvaBgskJdPOGGKn6y3G_a_eUe8Trg7_Av8PL0ieyNf2998XWFrZj0jKQBE71Xhhzs22HaywQ/s1600/1-.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjecTYOI6f3DbTKo1Z_gJPwIu6jkbaQchuoPg4SFKSyMDv8m0GdsUZ40Sd694LiDY1ETRpmvaBgskJdPOGGKn6y3G_a_eUe8Trg7_Av8PL0ieyNf2998XWFrZj0jKQBE71Xhhzs22HaywQ/s400/1-.jpg" width="400" /></a></div> <br /> Terdakwa Ali Hendro Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Kholiq Wicaksono (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.<br /><br />Sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah.<br /><br />Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017<br /><br />Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa :1. Laporan Eksplorasi,; 2. Dokumen study kelayakan tambang,; 3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. X,; 4. Dokumen Rencana Reklamasi, dan 5. Dokumen Rencana Pasca Tambang<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”.<br /><br />Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai :<br />a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP),; b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan c. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang.<br /><br />Sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya.<br /><br />Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi, dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen yang selaku staf Bidang Pertambangan. Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixcxUvKFvXtqYM1xb_phBeedZwVeB7ARtqV9SBAH88Tz3q1WxUyH1AuUCM80xQTTYmfu44PmQwbknw1vuKV6o3kq4ZLXoMFtq4CtZA90MY-yRyGsxJX-TqfI6vXZiPw5OmMZVmMKdHo80/s1600/3-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixcxUvKFvXtqYM1xb_phBeedZwVeB7ARtqV9SBAH88Tz3q1WxUyH1AuUCM80xQTTYmfu44PmQwbknw1vuKV6o3kq4ZLXoMFtq4CtZA90MY-yRyGsxJX-TqfI6vXZiPw5OmMZVmMKdHo80/s640/3-.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng-rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”.<br /><br />Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang.<br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru.<br /><br />Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”.<br /><br />Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”.<br /><br />Dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”.<br /><br />Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain :<br />1. Surat Pernyataan Nurul Aandani.<br />2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim.<br /><br />8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, dan 9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang,</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEvghdvcbcI3MY41I-8YmHyV9XSsDLurq11D9x7iSQDWVuMIwY2FNOohAIDiuuaRjHgdOgfw4-8LDYtUgz3BIeNGAg2es6EY7UdXEQpi7cdGvIkSMnt9kTIFwL1KPohsZmuVkGCXcL0NI/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEvghdvcbcI3MY41I-8YmHyV9XSsDLurq11D9x7iSQDWVuMIwY2FNOohAIDiuuaRjHgdOgfw4-8LDYtUgz3BIeNGAg2es6EY7UdXEQpi7cdGvIkSMnt9kTIFwL1KPohsZmuVkGCXcL0NI/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson.<br /><br />Pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecil, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", dijawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono.<br /><br />Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah). Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang.<br /><br />Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim.<br /><br />Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim.<br /><br />Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh86oExVXOll-8B1r-LORqFjksezqDWI8wwVe2ArHepuAcjVKVfCUkIl8VU9ShRq1UADYIx4YTCBaDXzc3L6NuOUWnwAeseN5NhgrpAHQ-eRlBuXvW06byjt5f37QTe2hg_kBWHRwJ4Jq8/s1600/IMG20190503153613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh86oExVXOll-8B1r-LORqFjksezqDWI8wwVe2ArHepuAcjVKVfCUkIl8VU9ShRq1UADYIx4YTCBaDXzc3L6NuOUWnwAeseN5NhgrpAHQ-eRlBuXvW06byjt5f37QTe2hg_kBWHRwJ4Jq8/s640/IMG20190503153613.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu :<br />1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal<br />Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait.<br /><br />2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan.<br /><br />3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /><br />Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bidang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang.<br /><br />Bahwa perbutan terdakwa Ali Hendro selaku selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi, bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas.<br /><br />Perbuatan terdakwa Ali Hendro sebagaimana diatur dan dianmm pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Jatim Dituntut 2 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Jumat, 15 November 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, memba...

»

Ketua PSSI Kota Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp3.8 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRr3wOERRucgvwn6xPj9UB7tx0wm62uKmubDq4h0YRFUtUVeBZsv9ezosXR2Acx9GtE6I9Qderj1jn5eBJQe6HU6jbqAhxPHK84H8l6M7AeVmEimsyi5or16VY93S55pR1-E4f4-JlgU/s1600/IMG-20191114-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1004" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRr3wOERRucgvwn6xPj9UB7tx0wm62uKmubDq4h0YRFUtUVeBZsv9ezosXR2Acx9GtE6I9Qderj1jn5eBJQe6HU6jbqAhxPHK84H8l6M7AeVmEimsyi5or16VY93S55pR1-E4f4-JlgU/s640/IMG-20191114-WA0029.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 14 Nopemberr 2019, Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi, wargwa JI. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, adalah Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019, diseret oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan dana hibah untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan pada tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Pemokot Pasuruan TA 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah).<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 14 Nopember 2019 adalah pemcabaan Surat Dakwaan oleh JPU Kejari Kota Pasuruan untuk terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman yang dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Wantiyah, sementara terdakwa didampingi Ti Penasehat Hukum (PH)-nya Sudiono, SH., M.Hum, Dedy Wahyu Utomo, SH dan Achmad Murtado.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /><br />Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /><br />Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’<br /><br />Itulah sebabnya, Tim PH terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya adalah, karena terdakwanya hanya Satu. Sehingga PH terdakwa mempertanyakan pihak-pihak lain yang mengkin trut terlibat. Siapakah itu ?<br /><br />“Ini kan ada beberapa kali pencairan, bagaimana pihak yang mencairkan,” kata Sudiono<br /><br />Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019 <br /><br />Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsxB-lUH32BnN95sPOOgH-B4ECoebOAMCcxYyW0caTRbF2h5zMKpF4H8tNhiDjV4QUtDndgvsgyHwtxWVR-C9H8hsGnoGo9SNQuhzZZHrL8KCFAbfujbZYG78VAa_2i7YKXcyRkUtFkTE/s1600/IMG-20191114-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1004" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsxB-lUH32BnN95sPOOgH-B4ECoebOAMCcxYyW0caTRbF2h5zMKpF4H8tNhiDjV4QUtDndgvsgyHwtxWVR-C9H8hsGnoGo9SNQuhzZZHrL8KCFAbfujbZYG78VAa_2i7YKXcyRkUtFkTE/s640/IMG-20191114-WA0029.jpg" width="640" /></a></div> Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : <br /><br />1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br /> <br /> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /><br />3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan  <br /><br />4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /><br />Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan <br /><br />2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /><br />4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /><br />6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /><br />7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /><br />8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBczq_C4txDeBKXwL1Z-qHXJVHV7TNfeaQz-6L77pRnpAf9J5BfzX0KfQAKNm5lXDCtJfEl0oyW8Mw38sNlLpA81DN2LVIXurPJmQCbq2xO918fcGVxLzAF9hXC6XCO70xqPzXa2HRzVE/s1600/IMG-20191114-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1004" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBczq_C4txDeBKXwL1Z-qHXJVHV7TNfeaQz-6L77pRnpAf9J5BfzX0KfQAKNm5lXDCtJfEl0oyW8Mw38sNlLpA81DN2LVIXurPJmQCbq2xO918fcGVxLzAF9hXC6XCO70xqPzXa2HRzVE/s640/IMG-20191114-WA0029.jpg" width="640" /></a></div> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12. <br /><br />b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub. <br /><br />c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal. <br /><br />d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv. <br /><br />e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal. <br /><br />f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal. <br /><br />g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /><br />h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal. <br /><br />Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang <br /><br />Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17. <br /><br />Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /><br />Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : <br /><br />1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /><br />2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /><br />3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /><br />Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah) <br /><br />Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) <br /><br />Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /><br />Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). <br /><br />Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /><br />Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa". <br /><br />2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'. <br /><br />3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”. <br /><br />4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)

News Tipikor Ketua PSSI Kota Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp3.8 M

BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 14 Nopemberr 2019, Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi, wargwa JI. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT...

»