Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Bojonegoro Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp1.7 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAsxNR08Ywskhh8a99ZLk_3MQEFgrm5Jxwkc0F8YGT7GpjpLoTdOKarnk7QLxAkc79vCgPfpLUIM7AhA4q2tm6DfXQi6z6uaQ_6TroNOSdeLah6_W2ZCFhUimkUdlhCCXCA8wxI-42YqQ/s1600/IMG20190711143921.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAsxNR08Ywskhh8a99ZLk_3MQEFgrm5Jxwkc0F8YGT7GpjpLoTdOKarnk7QLxAkc79vCgPfpLUIM7AhA4q2tm6DfXQi6z6uaQ_6TroNOSdeLah6_W2ZCFhUimkUdlhCCXCA8wxI-42YqQ/s640/IMG20190711143921.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Syamsul Hadi (tengah)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro, Fauzan </b>: Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaan pada anggaran</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b> Kamis, 31 Oktober 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur atau Inspektorat (Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan) Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp528.090.000 subsidair 1 tahun dan 3 bulan penjara dalam perkara Nomor 72/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 hingga 2017 sebesar  Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.</div> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU Prya Agung Jatmiko dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elyana serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, sementara terdakwa Samsul Hadi didampingi Tim Penasehat Hukumnya yakn Ir. Bayu Wibisono TEP, SH dkk.<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Samsul Hadi dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap bersalah dalam penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015, 2016 dan 2017 hingga 2017, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) </div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11KjG7FMHHYELNWcSAcVz7dOqUGm8bVj7pIzKxNS82tG_wuU4t_itFEbsJ5hW-mr-dpIAWzuykMFgNH6Kblf9JdHecqC2UIBjelpOVMBm4Zz2WFzQLCvlaK86qcl7HlCo4uWABE8W8_E/s1600/1+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11KjG7FMHHYELNWcSAcVz7dOqUGm8bVj7pIzKxNS82tG_wuU4t_itFEbsJ5hW-mr-dpIAWzuykMFgNH6Kblf9JdHecqC2UIBjelpOVMBm4Zz2WFzQLCvlaK86qcl7HlCo4uWABE8W8_E/s640/1+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Prya Agung Jatmiko dkk</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, dalam surat dakwaan JPU terkait kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan ahli dari BPK RI Nomor : 101/LHP/XXI /12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dijelaskan, sejumlah Rp1.714.067.500  (Satu miliyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari ; Rp1.185.977.500 (Satu miliyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada pihak lain. Sedangkan yang dibebankan terhadpa terdakwa senilai Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat pada orang lain sebesar Rp1.185.977.500, tidak lagi dipermasalahkan dalam proses hukum Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 55 ayat (1) butir (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Serta Pasal 56 ayat (1) KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;<br /> <br /> Alasannya, karena duit sebanyak Rp1.185.977.500 itu sudah dikembalikan oleh para pegawai Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada saat penyidik Kejari ojonegooro melakukan penyidikan dengan melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /> <br /> Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro, Fauzan kepada beritakorupsi.co, Kamis, 31 Oktober 2019.<br /> <br /> “Itu sudah dikembalikan. Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaan pada anggaran” kata Fauzan.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut terkait proses hukum terhadap pihak lain atau orang yang menerima atau menikmati duit sebanyak Rp1.185.977.500, Fauzan menjelaskan, bahwa tidak ada proses hukum. Alasannya, bahwa mereka (pegawai Inspektorat) yang menerima honorarium untuk melaksanakan Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015, 2016 dan 2017, dianggap tidak mengetahui, karena hanya melaksanakan perintah<br /> <br /> “Tidak ada proses hukum. Mereka hanya melaksanakan tugas.,” ujarnya.<br /> <br /> Saat ditanya terkait gugatan terdakwa atas hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Suabaya yang mengabulkan  gugatan penggugat (terdakwa), Fauzan mengatakan, bahwa pihaknya berdasarkan hasil penghitungan dari BPK RI. Padahal, BPK melakukan audit setelah gugatan terdakwa dikabukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.<br /> <br /> “Kita berdasarkan hasil dari BPK,” pungkasnya<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, andai saja kasus ini adalah kasus Tindak Pidana Umum seperti pencurian, perampokan, narkoba, apakah pasal 55 ayat (1) dan atau pasal 56 ayat (1) KUHP akan dikenakan untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat?</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX3xh0g1Na24MuoeEPSSs05stv94_GFCkZJ4WDeg7fV_b_ey9zkbFYammZOeMRJQ9kE2mXDRDJhr2CDwoc3-59fc8FKeNKHklrslMpEc3utYZgc0heW2nTf-_9QmWgDSF4dKK_5fksZNs/s1600/2.+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="905" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX3xh0g1Na24MuoeEPSSs05stv94_GFCkZJ4WDeg7fV_b_ey9zkbFYammZOeMRJQ9kE2mXDRDJhr2CDwoc3-59fc8FKeNKHklrslMpEc3utYZgc0heW2nTf-_9QmWgDSF4dKK_5fksZNs/s640/2.+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara menurut Penasehat Hukukum terdakwa, Bayu Wibisono menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah meningkaatkan kwalitas dalam bentuk efesiensi pencegahan kerugian negara yang sudah mengembalikan sebesar 200 persen lebih.<br /> <br /> Bayu Wibisono juga menjelaskan, kerugian negara dalam tuntutan JPU sudah dikembalikan terdakwa berupa aset sebesar Rp800 juta. Namun Jaksa tidak mempertimbangkannya dalam surat tuntannya.<br /> <br /> “Kerugian negara sebesar Rp529 juta itu sudah dikembalikan dalam bentuk aset sebesar Rp800 juta, sudah tidak ada kerugian negara. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Samsuil ini adalah meningkaatkan kwalitas dalam bentuk efesiensi. Jaksa itu tidak mempertimbangkan kesana. Dengan metode yang dilakukan oleh Pak Samsul ini, pencegahan kerugian negara sudah mengembalikan sebesar 200 persen lebih,” kata Bayu.<br /> <br /> Seperti yang diberitakannya sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /> <br /> Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017<br /> <br /> Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /> <br /> Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  : </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s1600/2+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="964" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s640/2+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliard tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah )<br /> <br /> Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS.<br /> <br /> Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD)<br /> <br /> Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat.<br /> <br /> Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) dan kelengkapan instrumen pengukuran kinerja.<br /> <br /> Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan.<br /> <br /> Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur.<br /> <br /> Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.<br /> <br /> Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQysLdKkVcGeSC2swZrKEGQwik-j98JSY2gqZ_addlLdUqkRF8VGO1vsd-EPHEvsTFNKF_dbM1wpNgCZEoVUiTcJuQuRZfs1Ul5FfPvbOYZBcfs83kn-L8ta_lwOmEcS6w3FvcMjAfJCE/s1600/IMG20190711143755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQysLdKkVcGeSC2swZrKEGQwik-j98JSY2gqZ_addlLdUqkRF8VGO1vsd-EPHEvsTFNKF_dbM1wpNgCZEoVUiTcJuQuRZfs1Ul5FfPvbOYZBcfs83kn-L8ta_lwOmEcS6w3FvcMjAfJCE/s640/IMG20190711143755.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :</div> a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta<br /> <br /> b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta.<br /> <br /> c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta<br /> <br /> Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS3yEJ-MWLyW2t7klhzGYta6SZBe410tTaRm6d9cjkhQdWPKqaYTsw2iRPxNQEpilCtKeb2wheiWbz3lJMdw1czaRBlFvVgFarXKWlJkn56-i7Swd7f49pqK4Wrph0rUzQrbxy1TcYQNI/s1600/IMG20190711143605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS3yEJ-MWLyW2t7klhzGYta6SZBe410tTaRm6d9cjkhQdWPKqaYTsw2iRPxNQEpilCtKeb2wheiWbz3lJMdw1czaRBlFvVgFarXKWlJkn56-i7Swd7f49pqK4Wrph0rUzQrbxy1TcYQNI/s640/IMG20190711143605.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.</div> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar    Rp350 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama.<br /> <br /> Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmBGptELAKDcWuSiuvuSFWDP46YN6E_uJUdKo4AWU-VxEnljKDgYasJtshRG8rlqnOPyICnIwSy_mMzAcfJ7ogbsey_BHQitsrTLI3IriiObV4MC-dmorgzV-OHIY49RpUuMWkGCXh8l4/s1600/IMG20190711143953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmBGptELAKDcWuSiuvuSFWDP46YN6E_uJUdKo4AWU-VxEnljKDgYasJtshRG8rlqnOPyICnIwSy_mMzAcfJ7ogbsey_BHQitsrTLI3IriiObV4MC-dmorgzV-OHIY49RpUuMWkGCXh8l4/s640/IMG20190711143953.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  Reguler pada dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeRr_ECZl2SRXrWBiuNvDNRzPBls4SbTjUT2kacDtsxpEnQ0Cun9NvzmdBAd0PDJlH16btdS2p2dM1PNG8hYCjM0e4fX3xx0zzjFCIUFXLlDXrhXASlXbTQaJEEw8sqnCztIeDSx4tYpI/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeRr_ECZl2SRXrWBiuNvDNRzPBls4SbTjUT2kacDtsxpEnQ0Cun9NvzmdBAd0PDJlH16btdS2p2dM1PNG8hYCjM0e4fX3xx0zzjFCIUFXLlDXrhXASlXbTQaJEEw8sqnCztIeDSx4tYpI/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.<br /> <br /> Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu<br /> <br /> Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /> <br /> Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /> <br /> Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1wlqusdRXwxefl1Ks4TLQa5g2Y-mHNl4fT7qTXnjs3Jbq8ZgQ2LeAtA6R5BkGH4KGf5Br5wvaHcLtyVkr56R6n19Gj6rd3WvP6NY36Ubxo93pBGtIHkJeIY9b2EJ9hAvQWE1hEBAPaMY/s1600/IMG20190711143937.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1wlqusdRXwxefl1Ks4TLQa5g2Y-mHNl4fT7qTXnjs3Jbq8ZgQ2LeAtA6R5BkGH4KGf5Br5wvaHcLtyVkr56R6n19Gj6rd3WvP6NY36Ubxo93pBGtIHkJeIY9b2EJ9hAvQWE1hEBAPaMY/s640/IMG20190711143937.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari.<br /> <br /> Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari.<br /> <br /> Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari.<br /> <br /> Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s1600/2+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="964" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s640/2+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari.<br /> <br /> Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan.<br /> <br /> Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017.<br /> <br /> Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian  (lihat tabel). Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu, sesuai perhitungan ahli dari BP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> “Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Menanggapi surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa setelah berkonsultasi dengan terdakwa Samsul Hadi, memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Dan permohonan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim. (Rd1/*)</div>

News Tipikor Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Bojonegoro Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp1.7 M

Terdakwa Syamsul Hadi (tengah) Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro, Fauzan : Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaa...

»

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s1600/20191026_041028.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="207" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s640/20191026_041028.jpg" width="443" /></a></div> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b>–“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang kembali terjadi di Kabupaten Gresik terkait pemotongan gaji pegawai Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, drg. SG. <br /><br />Sebelumnya, pada taahun sejaak 2014 - 2017 lalu, 2 (dua) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu dr. Sugeng dan dr. H.M. Nurul Dholam yang menggantikan dr. Sugeng, juga pernah melakukan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 32 Puskesmas Kabupaten Gresik pada tahun yang jumlahnya sebesar Rp.2.451.370.985. <br /><br />Anehnya, yang diseret Kejari Gresik ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili hanyalah dr. H.M. Nurul Dholam yang sudaah divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara dr. Sugeng hingga hari ini, “aman dan nyaman”. Pada hal dalam surat dakwaan JPU sangat jelas menyebutkan, bahwa pemotongan itu sudah berlangsung sejak 2014 dimana dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas.<br /><br />Kemudian hal yang sama juga terjadi di BPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 sejumlah Rp2.1 miliyar. Dalam kasus ini tak jauh beda dengan di Dinkes Kab. Gresik tahun 2014 -2017. Tiga Kepala BPAKD Kab. Gresik yaitu Yetty Sri Suparyati (sudaah pensiun), Andhy Hendro Wijaya (Sekda Gresik) dan M. Mukhtar.<br /><br />Dalam kasus ini, baru terdakwa M. Mukhtar yang sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara Andhy Hendro Wijaya baru sekitar sepekan yang lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Gresik.<br /><br />Terkait pemotongan gaji sekitar 900 pegawai Dinkes Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas, Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik langsung bereaksi dengan memanggil drg Saifudin Ghozali selaku Kepala Dinas Kesehatan.<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komis IV DPRD Kab. Gresik, Muhammad saat dihubungi beritakorupsi.co melalui saluran telephon genggamnya, Selasa, 29 Oktober 2019.<br /><br />Muhammad menjelaskan, Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk diminta penjelasannya terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya.<br /><br />“Besok (hari ini, 30 Oktober 2019) Komisi IV akan memanggil yang bersangkutan, dan meminta penjelasan terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya,” kata Muhammad.<br /><br />Saat disinggung, sangsi terberat yang akan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan andaikan pemotongan itu tidak ada dasar hukumnya, Ketua Komis IV ini menjelaskan, bisa berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan, namun hal itu adalah kewenangan Bupati.<br /><br />“Bisa berupa pencoptan jabatan ataau pemecatan. Namun itu adalah kewenangan Bupati, Dewan hanya memberikan rekomondasi,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah pemotongan gaji pegawai itu termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Mohammad menjelaskan, bahwa itu ada di Inspektorat.<br /><br />“Kalau itu tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujarnya.<br /><br />Sementara hingga saat ini, berdasar infirmasi yang didapat beritakorupsi.co dilapangan, belum ada hasil keputusan dari Inspektorat Kabupaten Gresik, apakah itu termasuk pelaanggaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau hal bisa. Sementara Wakil Bupati Gresik, Qosim, tak mau memberi komentar saat dihubungi beritakorupsi.co melalui pesa WhastApp ke Nomor Hand Phonnya. (Red dan Biro Gresik)

News Pemerintahan Tipikor Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

BERITA KORUPSI .CO –“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang k...

»

Uang Rp2.5 Juta, Menghantarkan Abd. Aziz Kepenjara 1 Thn

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNSGZcPwpLzQrDLT1N-bhBXO4QdCHudJVFr3yI627PscqNzptyOmMhGpFQJqwYr3VJLWp_JxLFFk-Bv-9gg4V4FefQOSbC7uamY7lsM3wuW9Eo5cviXbrY4ZnfKKmtdY3tgk9yBXpgvUI/s1600/Abd.+Aziz.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNSGZcPwpLzQrDLT1N-bhBXO4QdCHudJVFr3yI627PscqNzptyOmMhGpFQJqwYr3VJLWp_JxLFFk-Bv-9gg4V4FefQOSbC7uamY7lsM3wuW9Eo5cviXbrY4ZnfKKmtdY3tgk9yBXpgvUI/s640/Abd.+Aziz.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Abd. Aziz (kanan)</td></tr> </tbody></table> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b> Ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Penyesalan datangnya belakangan, sebab yang diawal adalah formulir. Itulah yang akan dijalani Abd. Aziz saa ini.<br /><br />Karena uang sebesar Rp2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Abd. Aziz (57) warga Dusun Bringin, Desa Apa’an, Kec. Pangatengan, Kabupaten Sampang Jawa Timur inipun menjadi penghuni warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di Kabupaten Sampang, karena uang itu dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, dengan meninggalkan anak semata wayang yang saat ini berusia 6 tahun.<br /><br />Yang terseret dalam kasus ini tidak hanya terdakwa Abd. Aziz, melainkan ada beberapa terdakwa yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya terdakwa Mastur Kiranda (yang pinjam bendara terdakwa Abd. Aziz),; Noriman (yang membeli bendara terdakwa Abd. Aziz dari Mastur Kiranda),;  Didik Hariyanto Direktur CV Bina Consultan (yang mengerjakan pekerjaan) dan Sofiyan (pengawas/perencana).<br /><br />Kepada beritakrupsi,co, terdakwa Abd. Aziz bercerita. Sejak mendirikan CV Amor Palapa pada tahun 2009 lalu, Abd. Aziz baru mndapat 1 proyek PL (Penunjukan Langsung) dari Bupati Nurcahya, dan mendapat keuntungan sebesar Rp20 juta. Pada tahun 2016, Abdul Aziz meminjaamkan CV nya kepada orang lain dengan imbalan sebesaar Rp1.5 juta. Dan pada tahun 2016, Abdul Aziz kembali meminjamkan CV nya ke pihak lain dengan imbalan Rp2.5 juta sekaligus menghantarnya ke penjara.<br /><br />“Saya menyesal, saya tidak tahu kalau begini. Sejak 2009 samapai sekarang hanya mendapat satu proyek dari Bupati Nurcahya. Tahun 2016 saya dapat uang Rp1.5 juta, saat itu CV saya dipinjam. Tahun 2016, yang saat ini saya alami, saya terima Rp2.5 juta. Anak saya hanya satu, saat ini usia 6 tahun. Saya kapok,” kata terdakwa dengan polos dan tidak ada tampangnya sedikitpun sebagai kontraktor.<br /><br />“Terima kasih karena sudah memberikan saya saran. Tadi Jaksanya bilang ke saya supaya mengucapkan terima kasih ke sampean (anda),” ucapnya polos.<br /><br />Andai saja Abd. Aziz tidak meminjamkan bendera atau CV Amor Palapa miliknya ke sahabatnya sesama kontraktor di Kabupaten Sampang untuk mengerjakan proyek pemerintah daerah dan juga tidak menanda tangani dokumen kontrak dengan imbalan sebesar Rp2.5 juta, mungkin cerita hidupnya akan berbeda. <br /><br />Walaupun uang sebanyak itu sudah dikembalikannya ke kas negara melalui JPU sekitar 3 pekan lalu atas saran dari beritakorupsi.co sebelum JPU membacakan surat tuntutan, namun hal itu tetap dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi. Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan nominal uang yang dinikmati oleh tersangka/terdakwa. Namun bisa jadi salah pertimbangn Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap terdakwa.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, dalam surat tuntutan JPU Kejari Sampang, menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang totalnya selama 2 tahun dan 6 bulan. Dengan rincian, yaitu tuntutan pokok (pidana penjara badan) selama 1 (satu) tahun dan 6 (nenam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dituntut pula untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.5 juta dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan kalau terdakwa tidak membayar maka jaksa akan menyita harta bendanya, dan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung Selasa, 29 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun tehadap terdakwa Abd. Aziz dalam perkara Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, kasus Korupsi proyek pembangunan kelas baru SMPN 2 Kabupaten Sampang pada tahun 2016 yang menelan anggaran dari APBD Kab. Sampang sebesar Rp Rp134.800.000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) dan merugikan keuangan negara sama dengan jumlah anggaran.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YRI-V58c07VQdyN2cCLrFerVnJd7q6wOQMDte7IVCQkYk_N987UTwvXCjXg_US5bUvTeI3uuShJKCu93hNeXZb8GK1-Td66orTp4zAQr4-886OpyzmwEne6_6OSKDKGN-n1m6JS6H9I/s1600/Abd.+Aziz....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YRI-V58c07VQdyN2cCLrFerVnJd7q6wOQMDte7IVCQkYk_N987UTwvXCjXg_US5bUvTeI3uuShJKCu93hNeXZb8GK1-Td66orTp4zAQr4-886OpyzmwEne6_6OSKDKGN-n1m6JS6H9I/s640/Abd.+Aziz....jpg" width="640" /></a></div> Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Abd. Aziz yang diampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya,  Yuliana Heriyanti Ningsih dkk dari LBH YLKI (Lembaga Legundi Keadilan Indoneisa), dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hisbullah Idris dengan diabantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti juga dihadri JPU dari Kejari Sampang.<br /><br />Dalam pertibangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum secara bersamaa-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama satu (1) tahun, denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama Satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa langsung menyatakan menerima, sementara JPU pikir-pikir. “Saya menerima,” kata terdakwa.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat tuntutan  JPU menyatakan, bahwa terdakwa Abd.Aziz selaku Direktur CV.Amor Palapa yang beralamat di Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang Madura Jawa Timur bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitsing), antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu tahun 2016 bertempat di Sekolah SMPN 2 Ketapang Desa Ketapang Barat Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur, atau setidak tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang.<br /><br />Setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang.<br /><br />Selanjutnya dengan adanya penayangan RUP, semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Kemudian dari penayangan itu, penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang, kemudian oleh sekretariat akan di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik Kab. Sampang,<br /> <br /> Sehingga PPTK Akh. Raji'un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia jasa konsultan di inventarisir. Setelah diinventarisir kemudian PPK M. Jupri Riyadi, S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) membuat surat kepada pejabat pengadaan yaitu Sri Warsono, ST.Msi untuk diadakan pengadaan langsung pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA 2016 terhadap CV Bina Consultan.<br /><br />Bahwa atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV Bina Consultan yakni Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk memasukkan pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan).<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECE7eWjzntsuCKUtyr9QafGyc6gv1VJaVntQBFHv8J-qZZXjyYJ2pT-3B6gpCGKhCqONJAGOJ474HC3lNiRX34IIcQ_aH2XtkGHSrWWxxvobL_TvdeU1Cbl1cxjVe1t_ny_MQU9Ab3SU/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECE7eWjzntsuCKUtyr9QafGyc6gv1VJaVntQBFHv8J-qZZXjyYJ2pT-3B6gpCGKhCqONJAGOJ474HC3lNiRX34IIcQ_aH2XtkGHSrWWxxvobL_TvdeU1Cbl1cxjVe1t_ny_MQU9Ab3SU/s640/2.png" width="640" /></a></div> Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga (saat itu penawaran CV Bina Consultan memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).<br /><br />Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV Bina Consultan untuk dilakukan negosiasi harga. Setelah tahap negosiasi selesai, kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan.<br /><br />Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV Bina Consultan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK dalam hal ini CV CV Bina Consultan dengan direktur Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor : 425/01l6.03.PRC.SMPN/KONTRAK/lV/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomer : 425/ 16.03/02.pwsviil 16.03/“1/2016 Tanggal 25 Agustus 2016<br /><br />Bahwa setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non ftsik, selanjutnya CV Amor Palapa memasukkan Proposal/Proflle company melalui bagian sekretariat, kemudian didisposisi kebagian sarana dan prasana Dinas Pendidikan. Kemudian oleh PPTK  Akhroji’un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) di invetarisir.<br /><br />Dan setelah beberapa waktu kemudian, PPK yakni M. Jupri Riyadi. S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) menyurati Pejabat Pengadaan Sri Warsono untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 1425/16.03/KONTRAK/434.lOl/VIIU2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV Amor Palapa di mana tyerdakwa Abd. Aziz adalg sebagai Direktur, ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga.<br /><br />Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 / 16.03/65/ SPMK / 434 . lOl/VIII/ 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa ABDAZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. AMOR PALAPA dipinjam oleh saksi Mastur Kiranda (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) yang mana saksi Mastur Kiranda memberikan Fee kepada Terdakwa selaku Direktur CV. AMOR PALAPA sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 namun kemudian oleh saksi Mastur Kiranda peketjaan tersebut dijual/dialihkan kepada Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , Pelaksana pekerjaan tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan, Saksi Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pihak PPK yakni Saksi M.JUPRI RIYADI.S.Pd, SH, M.MPd dan terdakwa ABD AZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANlPv2evAC4zDm9BQv-ZuC_SNJE-1I83LoM0zPkEg6-ehtY4zD2Tpsga5yae8uDDWupS_ktIxDZ2biPd4grvw54uP6FHif7B0UE5STgqzM_V9nHjncozrySGT79hDjTAR5hbBcY7nyzs/s1600/IMG_20190924_135948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="562" data-original-width="640" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANlPv2evAC4zDm9BQv-ZuC_SNJE-1I83LoM0zPkEg6-ehtY4zD2Tpsga5yae8uDDWupS_ktIxDZ2biPd4grvw54uP6FHif7B0UE5STgqzM_V9nHjncozrySGT79hDjTAR5hbBcY7nyzs/s640/IMG_20190924_135948.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa Pembayaran Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut dinyatakan 100% dengan rincian sebagai berikut: Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang;<br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, oleh terdakwa ABD AZlS selaku Direktur CV AMOR PALAPA tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist) dan Ayat (4) (Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar serta tidak sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp l34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang sebesar Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134. 800. 000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rpl34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa menyalahgunakan kewenangannya meminjamkan perusahaan terdakwa kepada Mastur Kiranda dan mendapat Fee sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari  Mastur Kiranda, kemudian oleh Mastur Kiranda dijual kepada Pelaksana yang tidak sah yakni Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp25.000.000 (dua Puluh lima juta Rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang, pelaksana tidak sah karena Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada didalam kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK M. Jupri Riyadi dan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak akan sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru tersebut yang roboh karena pekerjann bagian-bagian fisik  seperti pegerjaan beton, peketjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela  tidak dikerjakan secara benar dan sesuai RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.lOO/20l8 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 134.800.000,(Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang senilai Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134.800.000,(Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen/T1m)

News Tipikor Uang Rp2.5 Juta, Menghantarkan Abd. Aziz Kepenjara 1 Thn

Terdakwa Abd. Aziz (kanan) BERITA KORUPSI .CO – Ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Penyesalan datangnya belakangan, sebab yang d...

»

“Terseretkah” Kadinkes Kab.Malang Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEnsRF41ztBkCitospdD9hAv8bZM1iYPzcuJ6-gYdzr0uXJEvMt1-hxvY18M_dY0_DHdmlu7rpCaUxI7Dpsa7E48l8oETFykKsdL-ALaIx9-wiRqXqxKgM9cW-HNUPKckm-cqOEPh1mo/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEnsRF41ztBkCitospdD9hAv8bZM1iYPzcuJ6-gYdzr0uXJEvMt1-hxvY18M_dY0_DHdmlu7rpCaUxI7Dpsa7E48l8oETFykKsdL-ALaIx9-wiRqXqxKgM9cW-HNUPKckm-cqOEPh1mo/s640/2..jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>JPU Hari : Sampai saat ini belum ada tersangka baru, kalau mengenai apa yang diperintahkan Majelis Hakim pasti kita kembangkan </b><span style="font-size: small;">  </span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b>Apakah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Abdurachman, bisa jadi tesangka kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 ? <br /><br />Pertanyaan inilah yang timbul, setelah kehadiran orang nomor satu (Abdurachman) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagi saksi untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 pada sidang yang berlangsung, Senin, 28 Ojtober 2019.<br /><br />Kehadiran Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam persidangan kali ini adalah atas perintah Majelis Hakim pada sidang sebelumnya (Senin, 21 Oktober 2019) kepada JPU (JaksaPenuntut Umum) untuk menghadirkaannya bersama para Kepala Puskesmas yang saat itu hadir memberikan keterangan sebagai saksi.<br /><br />Pada persidangan yang berlangsung (Senin, 28 Ojtober 2019) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, adalah mendegarkan keterangan 15 oraang saksi yang di hadirkan JPU Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk. <br /><br />Ke-15 saksi yang dihadirkan JPU termasuk Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yaitu 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes), dan 14. Willem Petrus (Kepala BPKAD).<br /><br />Persidangan kali ini dibagi dalam 3 (tiga) session atas usulan Penasehat Hukum terdakwa. Session pertama, terdiri dari para Kepala Puskesmas, yang pada sidang pekan lalu sudah memberikan keterangan, lalu session ke II mendengarkan adalah bendahara, dan ke-3 barulah Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan sertaa Willem Petrus, Kepala BPKAD.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Asri, Lasmini dan Titin kepada menjelaskan, bahwa yang mencairkan uang persediaan (UP) sebesar Rp676.500.000 dari Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan rekomondasi dari para Kepala Bidang. <br /><br />Kemuian uang sebesar Rp676.500.000 itu diserhkan kepada terdakwa Yohan Charles I Lengkey diruang kerjanya (Asri Dianawati). Menurut Asri Dianawati atas pengakuan terdakwa, bahwa duit itu diserahkan kepada Abdulrahman untuk diserakan kepada Bupati<br /><br />Dari keterangan saksi ini justru membuat heran Majelis Hakim, karena dokumen yang sebagi bukti hanya berupa buku seperti catatan jadwal kerja atau tugas. Bahkan Majelis Hakimpun menanyakan kepada saksi tugas dari bendahara. Namun saksi hanya terdiam.<br /><br />Sementara keterangan Abdulrahman kepada Majelis Hakim, justru tidak mengakui telah memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk melakukan pemotongan dana kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes di 39 Puskesmas Kab.Malang masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 hingga  Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000. Padahal, para Kepala Puskesmas pada sidang pan lalu terungkap, bahwa Abdulrahmanlah yang memerintahkan. <br /><br />“Apakah saudara pernah memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk memotong dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes?,” tanya Hakim anggota M. Mahin yang dikenal sangat tegas dan teliti seteiap kali mendengarkan keterangan para saksi pada sidang-sidang lainnya.<br /><br />“Tidak pernah,” jawab Abdulrahman </span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaf8v7gnlzDkqwQgf17oR0cI17uw1LtPR8oSH0tAKpCZ6O-4NHzsMD0TL347KXG8dMCdQxfTHeKrSRTn-GICnIAi0NIHFTy8ESvgNsUAeNcsBlmFUMay_uPfd6cdlt-yLDJscgVQbeqdE/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaf8v7gnlzDkqwQgf17oR0cI17uw1LtPR8oSH0tAKpCZ6O-4NHzsMD0TL347KXG8dMCdQxfTHeKrSRTn-GICnIAi0NIHFTy8ESvgNsUAeNcsBlmFUMay_uPfd6cdlt-yLDJscgVQbeqdE/s640/4.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Karena Abdulrahman tidak mengakui, Majelis Hakimpun memerintahkan JPU untuk menghadirkan para Kepala Puskesmas kembali memasuki ruang sidang yang sebelumnya sudah memberikan keterangan untuk di kroschek langsung dengan keterangan Abdulrahman. <br /><br />Kepada Majelis Hakim, para kepala Puskesmas ini menjelaskan, kalau yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan itu adalah Abdulrahman. Namun Abdulrahman tetap tidak mengakuinya.<br /><br />Setelah mendengarkan keterangaan Abdulrahman, Asri, Lasmini dan Tintin serta para Kepala Puskesmas, Majelis Hakimpun memerintahkan JPU untuk mendalami keterangan saksi dalam kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Ponkesdes Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />“Silahkan sudara dalam keterangan saksi ini, sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perntah Anggota Majelis Hakim M. Mahin kepada JPU.<br /><br />Terkait perintah Majelis Hakim untuk mengembangkan keterangan Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Puskesmas Kabupaten Malang, kepada beritakorupsi.co JPU Hari mengatakan, pasti akan mengembangkannya namun hingga saat ini belum ada tersangka baru.<br /><br />"Belum ada tersangka baru. Kalau mengembangkan pasti kita kembangkan keterangan saksi, dan kita tunggu proses sidang ini," ucap JPU Hari. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHv28M6HBAdXWYi1PtagTafRA0FzDXz3PSNLpmV188MVXDnyFo0RD_m_VEETIUw_Xc1yaU_zGdhy6h8q1lzpNWK5DhFrEMlMsT1C2gx2HNjGrMiW8zJ7N6SkrmmNZQgfNCqTtYqY35LFY/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHv28M6HBAdXWYi1PtagTafRA0FzDXz3PSNLpmV188MVXDnyFo0RD_m_VEETIUw_Xc1yaU_zGdhy6h8q1lzpNWK5DhFrEMlMsT1C2gx2HNjGrMiW8zJ7N6SkrmmNZQgfNCqTtYqY35LFY/s640/6..jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /><br />Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdes dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM).<br /><br />Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek. <br /><br />Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000 </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_lnzam0GBgSPKEOyZQEiD5976uUvr4ZG59xnAaqSk0XMG4qOLFzUOYI1szenyPogXM26DZXmNXxbRQPjco8PnTcE584zRI6tyOuQH_JhV_Wn4ySmmmbZAPfz_XIZ0kv2v5hypTkvHJag/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_lnzam0GBgSPKEOyZQEiD5976uUvr4ZG59xnAaqSk0XMG4qOLFzUOYI1szenyPogXM26DZXmNXxbRQPjco8PnTcE584zRI6tyOuQH_JhV_Wn4ySmmmbZAPfz_XIZ0kv2v5hypTkvHJag/s640/b..jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /><br />Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran<br /><br />Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /><br />Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIzbPwamNXEVCDTWtnmZ2qHHbz0JB9gN2FdZDFIUxcdS2dxHQjLQ3vWB0_RnCZTRQVH3XJjHNvOodc5HHKrg9UYRVBHt1WRq2llh-hqP1eY4tChfU4zIgaDQw49eAgZIk62-N2y8zyJjM/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIzbPwamNXEVCDTWtnmZ2qHHbz0JB9gN2FdZDFIUxcdS2dxHQjLQ3vWB0_RnCZTRQVH3XJjHNvOodc5HHKrg9UYRVBHt1WRq2llh-hqP1eY4tChfU4zIgaDQw49eAgZIk62-N2y8zyJjM/s640/d.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya.<br /><br />Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /><br />Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /><br />Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.<br /><br />Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLfEZUpIPOjpxjHME2gL22UV9R4CTHNLbLoGbxxWJa0rUNtLu1Piqf6JD9bqFdE4UeJmj6lqhC-B3i_KJi1sBTpZwanalTy4gibV7lTQyoibv4HUULQ_61FoqlpP7zS3dkRLksBwXJWA/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLfEZUpIPOjpxjHME2gL22UV9R4CTHNLbLoGbxxWJa0rUNtLu1Piqf6JD9bqFdE4UeJmj6lqhC-B3i_KJi1sBTpZwanalTy4gibV7lTQyoibv4HUULQ_61FoqlpP7zS3dkRLksBwXJWA/s640/f.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D.<br /><br />Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m) </span></span>

News Tipikor “Terseretkah” Kadinkes Kab.Malang Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

JPU Hari : Sampai saat ini belum ada tersangka baru, kalau mengenai apa yang diperintahkan Majelis Hakim pasti kita kembangkan     BER...

»

Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Kab.Malang Makin Jelas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM5zWKTeDKvOL8Cuw3e-JMeDlwy5l7g2SKDXOtG5uPr9hn5Yrh5pWBa0BjaJ_Du4-7dTpVZceAZonXZEJa1MvBrRU9IW-9yA9jqqsxmWDU7kpJuq-_ByrU-fDR8s9s3DH5uD2PnjaY2x8/s1600/1f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM5zWKTeDKvOL8Cuw3e-JMeDlwy5l7g2SKDXOtG5uPr9hn5Yrh5pWBa0BjaJ_Du4-7dTpVZceAZonXZEJa1MvBrRU9IW-9yA9jqqsxmWDU7kpJuq-_ByrU-fDR8s9s3DH5uD2PnjaY2x8/s640/1f.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saaksi dari kiri depan, 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes),; 14. Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 15. Willem Petrus (Kepala BPKAD).</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>“Terungkap dalam persidangan, bahwa yaang memerintahkan pemotongan adalah Kepala Dinas Kesehatan dan uang sebesar Rp676.500.000 diserahkan terkwa kepada Kepala Dinas”</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b></span>– Senin, 28 Oktober 2019, Sidang Perkara kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas di Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu sebesar Rp676.500.000 yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur “ibarat penyidikan” untuk mengungkap siapa saja yang terlibat.<br /><br />Anehnya, dalam dakwaan JPU Kejari Kepanjen Kabupaten Malang, hanya menyeret Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai terdakwa, shingga pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam surat dakwaan itupun tidak tercantum. Yang intinya, bahwa dalam kasus ini tidak ada pihak lain selain terdwakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri.<br /><br />Sementara dalam persidangan terungkap, bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan dana Kapitasi menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas di Kabupaten Malang dari Januari hingga Juli 2015 lalu yang jumlahnya sebesar Rp676.500.000 adalah Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sekaligus sebagaai PA (Pengguna Anggaran).<br /><br />Dan yang mencairkan uang sebesar Rp676.500.000 dari Bank Jatim Cabang Kepanjen yang diduga tidak sesuai prosedur adalah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan. Dan duit itu kemudian diseraahkan kepada terdakwa. Dan oleh terdakwa diseraahkan kepada Kepala Dinas untuk diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Inilah yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, dengan agenda mendegarkan keterangan 15 oraang saksi yang di hadirkan JPU Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk.<br /><br />Ke-15 saksi yang dihadirkan JPU yaitu; 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes),; 14. Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 15. Willem Petrus (Kepala BPKAD).<br /><br />“Yang menyuruh Pak Abdulrahman,” kata saksi-sasi selaku Kepala Puskesmas kepada Majelis Hakim.<br /><br />Saat hal itu dipertanyakan Majelis Hakim kepada Abdulraman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaabupaten Malang, tidak mengakuinya. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Abdulrahman terkesan berbelit-belit. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk mendalamainya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4m2nYzjBveX9qcTl8iI-QoUcvOqgFV-GIIC4G74TkpSP-ylg0FO2TOGoGRNMksbMM3Q4fVW4NF3Mm_-CxyUS39W0D9hD7xk8uMZQ4Pn_tsfF2WdEiUaK1l0tCXxRDh8eZFTc6aUgMeg/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4m2nYzjBveX9qcTl8iI-QoUcvOqgFV-GIIC4G74TkpSP-ylg0FO2TOGoGRNMksbMM3Q4fVW4NF3Mm_-CxyUS39W0D9hD7xk8uMZQ4Pn_tsfF2WdEiUaK1l0tCXxRDh8eZFTc6aUgMeg/s640/f.jpg" width="640" /></a></div> “Siahkan didalami keterangan saksi ini sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perintah Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Selain itu terungkap pula, adanya pertemuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdulrahman dengan terdakwa disalah satu Rumah Makan. Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas memerintahkan terdakwa untuk membakar barang bukti berupa tanda terima uang sebesar Rp676.500.000 agar tidak ketaahuan oleh KPK.<br /><br />Yang tragisnya dalam pertemuan Kepala Dinas Kesehatan dengan terdakwa di Rumah Makan itu adalah, perintah Kepala Dinas terhadap terdakwa, supaya mengakui kepada penyidik bahwa uang sebesar Rp676.500.000 dibawa oleh almarhum Imawan semasa hidupnya yang sudah meninggal 2 tahun lalu.<br /> <br /> Hal ini dipertanyakan Penasehat Hukum terdakwa, Suyono Pane terhadap saksi Abdulrahman. Namun lalgi-lagi Abdulrahmman tidak mengakuinya. Padahal terdakwa menyimpan bukti rekaman dan tanda terima uang dari terdakwa sebesar Rp676.500.000. <br /><br />Menanggapi bukti tanda terima yang ditunjukan PH terdakwa kepada Majelis Hakim, JPU Hari mengatakan seusai persidangan, bahwa itu adalah berupa foto copy dan tanda tangan saksi tidak sama.<br /><br />“Yang tadi foto cpy, tanda tangannya tidak sama,” kata JPU Hari<br /><br />Saat disinggung perintah Majelis Hakim untuk mengembangkan keterangan saksi Abdulrahman, JPU Hari mengatakan akan mengembangkannya. Namun JPU Hari menjelaskan belum ada tersangka lain<br /><br />“Kalau dikembangkan pasti dikembangkan, tapi belum ada tersangka lain. Kita tunggu proses sidang ini sampai selesai,” kata JPU Hari.<br /><br />Sementara terdakwa Yohan Charles I Lengkey kepada beritakorupsi.co seusai persidangan juga  menjelaskan, bahwa yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim adalah tanda terima uang yang ditandatangani si Abdulrahman, namun berupa foto copy. Sebab menurut terdakwa, asli dari bukti tnda terima itu sudah dibakar atas perintah Abdulrahkan karena takut ketahuan KPK.<br /><br />“Tadi tanda terima berupa foto copy, karena aslinya kan sudah dibakar atas perintah Pak Abdulrahman karena takut ketahuan KPK. Awalnya Dia (Abdulrahman) tidak Mau, tapi saya paksa baru mau menandatangani,” kata terdakwa.<br /><br />Terkait tandatangan Abdulrahman yang tidak sama antara di bukti tanda terima dengan yang ada di KTP Abdurahkam, menurut terdakwa, bahwa tandatangan Abdulrahman ada dua. Terdakwa mengatakaan, tanda tangan Abdulrahman yang ada di bukti tanda terima uang sama dengan tanda tangannya di SK terdakwa.<br /><br />“Tanda tangannya ada dua. Yang di KTP beda, tapi di SK saya sama dengan yang ada di bukti tanda teriama itu,” kata terdakwa kemudian. (Jen/T1m)

News Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Kab.Malang Makin Jelas

saaksi dari kiri depan, 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Di...

»

Kadinkes Kab. Malang Tak Jujur Disidang Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBXJhPwnndJ2E_nq_KRsFjijnI874W4r8x6ikuTBkOqwBTGi2zJBP0esFFs1e5SJM4Px6laDgUAj-QGfxu9P5eG9RFnnSbAkPkLu4hE2ESS5Vgqj0r6N-Ng4zciG6mIGAV_UgVuocJV20/s1600/b.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="929" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBXJhPwnndJ2E_nq_KRsFjijnI874W4r8x6ikuTBkOqwBTGi2zJBP0esFFs1e5SJM4Px6laDgUAj-QGfxu9P5eG9RFnnSbAkPkLu4hE2ESS5Vgqj0r6N-Ng4zciG6mIGAV_UgVuocJV20/s1600/b.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Kiria) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dulrahman</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk mendalami keterangan Kadinkes Kab. Malang Abdulrahman di Persidangan dalam perkara  dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Pukesmas#</b></span><br /> <br /> <br /> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b>Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, ternyata tidak jujur dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat dihadirkan sebagai saksi pada Senin, 28 Oktober 2019, untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas se-Kabupaten Malang  Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Sidang yang berlangsung (Senin, 28 Ojtober 2019) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, adalah mendegarkan keterangan 15 oraang saksi yang di hadirkan JPU Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk.<br /><br />Kehadiran Abdulrahman sebagai saksi dipersidangan adalah atas perintah Majelis Hakim pada sidang pekan lalu (Senin, 21 Oktober 2019), suapaya JPU menghadirkan kembali para Kepala Puskesmas yang saat itu sebagai saksi bersama Kepala Dinas Kesehatan untuk di kroscek langsung terkait perintah untuk melakukan pemotongan dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes Puskesmas<br /><br />Saksi-saksi yang dihadirkan JPU antara lain; 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes),; 14. Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 15. Willem Petrus (Kepala BPKAD).<br /><br />Anggota Majelis Hakim M. Mahin yang dikenal sangat tegas ini langsung mencerca pertanyaan kepada saksi Abdulrahman.<br /><br />“Apakah saudara pernah memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk memotong dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes?,” tanya Hakim anggota M. Mahin yang dikenal sangat tegas dan teliti seteiap kali mendengarkan keterangan para saksi pada sidang-sidang lainnya.<br /><br />“Tidak pernah,” jawab Abdulrahman<br /> <br /> “Saudara mengatakan tidak pernah, tapi para Kepala Puskesmas sudah kami dengar keterangannya sebelumnya bahwa saudara yang memerintahkan,” kata Anggota Majelis Hakim M. Hahin dengan tegas.<br /><br />“Tidak pernah,” kata saksi Abdulrahman untuk kesekian kalinya.<br /><br />“Tolong dihadirkan para Kepala Puskesmas itu biar di kroscek langsung,” perintah Anggota Majelis Hakim M. Hahin kepada JPU. <br /><br />Setelah para Kepala Puskemas itu duduk dikursi saksi bersama Abdulrahman, Majelis Hakim pun langsung menanyakan terkait siapa yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan itu. Saksi selaku Kepala Puskesmas dengan tegas menyebut nama Abdulrahman.<br /><br />“Pak Abdulrahman,” kata saksi mengakui.<br /><br />Yang anehnyan, saat Majelis Hakim menanyakan tugas PA (Pengguna Anggaran) dimana saksi Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan sekaligus PA, tak dapat menjawabnya. Karena jawab saksi yaitu membuat anggaran langsung dipotong Majelis Hakim M. Mahin.<br /><br />“Membuat Anggaran bukan tugas saudara, itu dari Kepala Bidang. Salah satu tugas PA adalah mengawasi anggaran. Saudara sudah golongan berapa?,” tanya Anggota Majelis Hakim<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipAILvxDdQHy2sWUV3zfDfr1hm8OllipCmYinggMHl_mj7-yoOnAs6jX4-bVLYef8pSJzJ-tuCI9rOX4l9CuZTbztWQA4IAEAISQ8QGbLMnNCgDLa036fk2bqmpT3MleBPSXOLlJ2jYz0/s1600/4..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipAILvxDdQHy2sWUV3zfDfr1hm8OllipCmYinggMHl_mj7-yoOnAs6jX4-bVLYef8pSJzJ-tuCI9rOX4l9CuZTbztWQA4IAEAISQ8QGbLMnNCgDLa036fk2bqmpT3MleBPSXOLlJ2jYz0/s640/4..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdulrahman</td></tr> </tbody></table> Anggota Majelis Hakim M. Mahin pun menanyakan kepada Abdulrahman, kemana uang sebesar Rp676.500.000. Sebab pengakuan terdakwa, bahwa uaang itu diserahkan kepada Abdulrahman untuk diserahkan kepada Bupati (Bupati Rendra Kresna sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor setelah terlebih dahulu ditetpkan KPK sebagai tersangka Korupsi menerima suap).<br /><br />“Terdakwa mengakui menerima uang itu. Sekarang uang itu kemana keberadaannya, apakah ke Bupati atau pejabat lain,” tanya Anggota Majelis Hakim M. Mahin. Namun saksi hanya terdiam<br /><br />Kemuidan anggota Majelis Hakim M. Mahin pun langsung memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan Abdulrahman. Karena mungkin Majelis Hakim menduga ada keterlibatan Abdulrahman dalam kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas se-Kabupaten Malang  Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000.<br /><br />“Siahkan didalami keterangan saksi ini sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perintah Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Yang mengejutkan adalah, pertanyaan dari Suryono Pane selaku Penasehat Hukum terdakwa, terkait adanya pertemuan antara Abdulrahman dengan terdakwa disalah satu Rumah Makan. Dalam pertemuan itu, saksi memerintahkan terdakwa supaya membakar barang bukti agar tidak sampai ke KPK. <br /><br />Selain itu, Suryono Pane juga menanyakan kepada saksi Abdulrahman, terkait nama Almarhum Hilman yang sudah meninggal 2 tahun lalu, supaya terdakwa menjelaskan kepada penyidik bahwa uang sebanyak Rp676.500.000 itu dibawa almarhum. Namun tak satupun diakui oleh Abdulrahmman.<br /><br />Bahkan ada bukti berupa rekaman pembicaraan antara saksi Abdulrahman dengan terdakwa termasuk tanda terima uang yang disampaikan PH terdakwa kepada Majelis Hakim. Namun Majelis Hakim hanya meminta ditunjukan bukti tanda terima yang dimaksud dan memanggil Abdulrahman mendekat ke Meja Majelis Hakim, saksi Abdulrahman terlihat mengeluarkan KTP dari dompetnya. <br /><br />Menanggapi bukti tanda terima yang ditunjukan PH terdakwa kepada Majelis Hakim, JPU Hari mengatakan seusai persidangan, bahwa itu adalah berupa foto copy dan tanda tangan saksi tidak sama.<br /><br />“Yang tadi foto cpy, tanda tangannya tidak sama,” kata JPU Hari<br /><br />Sementara terdakwa Yohan Charles I Lengkey kepada beritakorupsi.co seusai persidangan juga  menjelaskan, bahwa yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim adalah tanda terima uang yang ditandatangani si Abdulrahman, namun berupa foto copy. Sebab menurut terdakwa, asli dari bukti tnda terima itu sudah dibakar atas perintah Abdulrahkan karena takut ketahuan KPK.<br /><br />“Tadi tanda terima berupa foto copy, karena aslinya kan sudah dibakar atas perintah Pak Abdulrahman karena takut ketahuan KPK. Awalnya Dia (Abdulrahman) tidak Mau, tapi saya paksa baru mau menandatangani,” kata terdakwa.<br /><br />Terkait tandatangan Abdulrahman yang tidak sama antara di bukti tanda terima dengan yang ada di KTP Abdurahkam, menurut terdakwa, bahwa tandatangan Abdulrahman ada dua. Terdakwa mengatakaan, tanda tangan Abdulrahman yang ada di bukti tanda terima uang sama dengan tanda tangannya di SK terdakwa.<br /><br />“Tanda tangannya ada dua. Yang di KTP beda, tapi di SK saya sama dengan yang ada di bukti tanda teriama itu,” kata terdakwa kemudian. (Jen/T1m)

News Tipikor Kadinkes Kab. Malang Tak Jujur Disidang Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

(Kiria) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dulrahman #Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk mendalami keterangan Kadinkes Kab. Malan...

»