Terdakwa Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9 M, Akui membuat Propasal

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdF1daRZXoFtGmYkixHAVBXGHSfGY1isimm7bJgY2-YVcZgk1JeXZiWkTLnz1hqEeqU3AYLbb1tXFR6Iairb25Bh2Hovjgp6S1DSvDAzFr_bkbnfuWb5E8S98s6_yXrzl_L4DIDDotbcQ/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="592" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdF1daRZXoFtGmYkixHAVBXGHSfGY1isimm7bJgY2-YVcZgk1JeXZiWkTLnz1hqEeqU3AYLbb1tXFR6Iairb25Bh2Hovjgp6S1DSvDAzFr_bkbnfuWb5E8S98s6_yXrzl_L4DIDDotbcQ/s640/IMG20190318173338.jpg" width="592" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati adalah terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang berasal dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa) ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, pada Senin, 8 April 2019, mengakui dihadapan Majelis Hakim telah membuat proposal pengajuan pencairan dana atas permintaan 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019.<br /><br />Pengakuan terdakwa Agus Setiawan Jong tidak hanya membuat proposal, tetapi mengakui juga, kalau dana Jasmas yang diterima oleh ratusan Ketua RW di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Pemkot Surabaya, juga ditransfer ke rekening terdakwa.<br /><br />Hal itu diakui terdakwa di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, yang diketuai Majelis Hakim Rochmad dengan dibatu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, menjawab pertanyaan Tim JPU Dimaz Atmadi yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak dkk, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio<br /><br />Dana Jasmas adalah milik 6 anggota DPRD Surabaya Periode 2014 - 2019, yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito (Sugito sudah ditetapkan sebagaintersangka dan sudah ditahan) untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /><br />H. Darmawan memiliki dana Jasmas sebesar Rp3 miliyar untuk disalurkan Daerah Pemilihan Surabaya 4, meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal),; Anggota DPRD Ratih Retnowati (Daerah Pemilihan Surabaya 4, meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar,; begitu juga dengan Binti Rochman (Daerah Pemilihan Surabaya 3, meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) memiliki dana Jasmas  sebesar Rp2 miliyar.<br /><br />Tak ketinggalan anggota Dewan yang terhormat Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan Surabaya 2 meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar. Dan Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan Surabaya 1 meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar, serta Sugito (Daerah Pemilihan Surabaya 1 meliputi Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar.<br /><br />Harusnya dana Jasmas itu untuk disalurkan oleh ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke lembaga atau TR/RW selaku penerima di Dapilnya masing-masing setelah para lembaga penerima itu membuat proposal pengajuan ke Pemkot Surabaya terlebih dahulu.<br /><br />Namun faktanya, justru yang membuat proposal itu adalah terdakwa melalui tim yang dibentuknya, diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut. Dan Propsal itu terlebih dahulu dikumpulkan di tempat terdakwa, baru kemudian diserahkan ke Dewan oleh anak buah terdakwa atau tim yang dibentuk terdakwa.<br /><br />Alasan terdakwa membuat proposal itu adalah, karena diminta oleh ke- 6 anggota DPRD Surabaya, yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito.<br /><br />“Ya, saya hanya membantu membuat proposal karena diminta anggota Dewan,” Jawab terdakwa atas pertanyaan JPU M. Fadil.  <br /><br />Namun saat JPU menanyakan terkait janji yang dijanjikan oleh terdakwa ke- 6 anggota DPRD Subaya, terdakwa membantah.<br /><br />“Tidak ada,” kata jerdakwa dengan tegas.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis5nmrkIwcBwnwY2jJtnh5yelsrHfUNguoFja8WacRjDUkHoixG0yIl-Et_cDTgY9Xr3OP69SRElYzxE8XHTWp1LV0pu0QC8UREua2rfeUmRO4_YMs5RgPGMcFGeEHlBnKIaang1HKE6A/s1600/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis5nmrkIwcBwnwY2jJtnh5yelsrHfUNguoFja8WacRjDUkHoixG0yIl-Et_cDTgY9Xr3OP69SRElYzxE8XHTWp1LV0pu0QC8UREua2rfeUmRO4_YMs5RgPGMcFGeEHlBnKIaang1HKE6A/s640/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">1.M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr> </tbody></table> Sementara dalam dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Anehnya, Kejari Tanjung Perak justru terlebih dahulu menyeret terdakwa Agus Setiawan Jong kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa untuk diadili dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas.<br /><br />Pada hal, dana Jasma dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) bukan ditandatangani oleh terdakwa, melaikan ditandatangani oleh ratusan Ketua RW selaku lembaga penerima langsung dana Jasmas termasuk untuk membuat LPJ dengan Pemkot Surabaya sebagai pemberi atau yang mencairkan kerekening penerima.<br /><br />Sedangkan terdakwa berhubungan langsung dengan lembaga penerima dana hanya sebagai penyedia barang berupa Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik, Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah dan Tong sampah. <br /><br />Memang dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang membuat proposal dan LPJ adalah terdakwa, tetapi ditandatangani oleh masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima dana Jasmas.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, di mana salah satu dari enam anggota DPRD Surabaya yaitu Sugito, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ke- 5 anggota Dewan lainnya yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti serta ratusan Ketua RW selaku penerima dana Jasmas hingga saat ini masih bebas “berkeliaran” menikmati indahnya Kota Pahlawan<br /><br />Memang, menurut JPU dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa dana Jasmas yang telah dicairkan oleh Pemkot Surabaya ke rekening masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima, kemudian ditransfer oleh masing-masing Ketua RW ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong.<br /><br />Pertanyaannya, apakah Ketua RW selaku lembaga penerima langsung Dana Jasmas dari Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab, karena duit itu kemudian ditransfer oleh masing-masing Ketua RW ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong tanpa ada peraturan perungdang-undangan yang mengaturnya?<br /><br />Logikanya, Pemkot Surabaya mencairkan langsung dana Jasmas ke rekening masing-masing Ratusan Ketua RW di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Pemkot Surabaya, bukan dicairkan ke rekening terdakwa. <br /><br /><i>“Iabarat pencuri mobil yang kemudian dijual, apakah sipembeli akan terlebih dahulu di hukum sebagai penada, sementara si pencuri hanya sebagai saksi?”</i><br /><br />Kalau kemudian dana tersebut ditransfer oleh penerima ke rekeing terdakwa sebagai pembayaran barang berupa Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik, Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah dan Tong sampah, apakah pertanggungjawaban hukum dari penerima dana Jasmas menjadi tanggungjawab terdakwa ?<br /><br />Yang menggelitik lagi dalam kasus ini adalah, di mana Kejari Tanjung Perak sepertinya tidak meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak Pemkot Surabaya yang mencairkan langsung Dana Jasmas ke rekening masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima, karena tidak adanya pengawasan dan monitoring terkait penggunaan dana Jasmas oleh lembaga penerima.<br /><br />Hal inipula yang dikatakan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan saat mendengarkan keterangan 4 (empat) pejabat Pemkot Surabaya yaitu : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya,; 2. Edy Christijanto, mantan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya,; 3. Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, dan 4. Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah yang dihadirkan oleh JPU sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong pada persidangan yang berlangsung, Senin, 15 April 2019.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihr-onWgSPZ8j6YpAJw04gdqmyn_ui1MbLysf3QqXhP4529sga0M_Mqx_21v0gAih4N1b7yZepNpWdoNFdBH_hr-2R-LntDDgIGRvDGVDOW3IODTD4KqnPFZs1gGdUtIER4qal8J4Tye4/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="400" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihr-onWgSPZ8j6YpAJw04gdqmyn_ui1MbLysf3QqXhP4529sga0M_Mqx_21v0gAih4N1b7yZepNpWdoNFdBH_hr-2R-LntDDgIGRvDGVDOW3IODTD4KqnPFZs1gGdUtIER4qal8J4Tye4/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> “Penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad (Senin, 15 April 2019).<br /><br />Tidak hanya itu. Ketua Majelis Hakim juga mengatakan kepada JPU, yang tidak mengaitkan peran anggota DPRD Kota Surabaya dalam kasus ini.<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan. Jaksa juga tidak mengungkap peran anggota Dewan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Senin, 15 April 2019.<br /><br />Apa yang dikatakan Ketua Majelis Hakim ini bukan tidak beralasan. Andai saja pihak Pemkot Surabaya selaku Verifikator benar-benar melakukan verifikasi terhadap ratusan proposal-proposal yang mengajukan permohonan penerima Dana Jasmas termasuk melakukan pengawasan dan pendampingan, bisa jadi kasus ini tak akan sampai ke Meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya alias tidak akan ada kerugian keuangan negara.<br /><br />Mengapa ? Bayangkan saja. Dari ratusan Proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya terkait permohonan penerimaan Dana Jasmas dari ratusan Ketau RW selaku lembaga penerima, daftar jenis barangnya adalah sama. Apakah kebutuhan satu RW dengan ratusan RW lainnya adalah sama ? Disinilah munculnya kecurigaan adanya dugaan konspirasi beberapa pihak.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pihak Inspektorat Pemkot Surabaya selaku audit internal tidak melakukan audit terkait pengucuran dana Jasmas yang bersumber dari APBD Kota Surabaya TA 2016 sebesar Rp27 miliyar lebih, dan bagaiama hasilnya ?.<br /><br />Lalu bagaimana pula hasil LPJ Pemkot (Wali Kota) Surabaya dalam sidang paripurna tahunan bersama dengan Dewan terkait realisasi APBD TA 2016 ?<br /><br />Seperti yang diberitkan sebelumnya. Kasus ini berawal pada bulan Maret 2015, di mana terdakwa Agus Setiawan Jong menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati   menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RW, sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. <br /><br />Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />Dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /><br />Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.<br /><br />Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015,  terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvys4QEhA4WYOVun8MgbT5IpyHjXbu0w5EwmP5OAePNecDXDWTCAXFPOCaBrzaVl7gc5Oe0Rl9diyPZsnCKaIidbtcT-4m6YNB2osfq3RcjkAKe-kDtU6srMY2EQQngeu98FJPavCo5qM/s1600/H.+Darmawan%252C+Binti+Rochmah%252C+Dini+Rinjanti%252C+Ratih+Retnowati%252C+Saeful+Aidi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvys4QEhA4WYOVun8MgbT5IpyHjXbu0w5EwmP5OAePNecDXDWTCAXFPOCaBrzaVl7gc5Oe0Rl9diyPZsnCKaIidbtcT-4m6YNB2osfq3RcjkAKe-kDtU6srMY2EQQngeu98FJPavCo5qM/s640/H.+Darmawan%252C+Binti+Rochmah%252C+Dini+Rinjanti%252C+Ratih+Retnowati%252C+Saeful+Aidi.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi</td></tr> </tbody></table> Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW.<br /><br />Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /><br />Terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. <br /><br />Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /><br />Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYV5KLwYrLvePmNymlKtQoex43-d5B0kDrBp1jLqjSp2ITEWOO0aJU074Why6BQl0miekd7qODJiW2O7nhZGPo1vMTkDsjIvXSjTdP1Cnb5KVHtoSJcJlhFX5eveJcciM2Ye48kw7NGQA/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYV5KLwYrLvePmNymlKtQoex43-d5B0kDrBp1jLqjSp2ITEWOO0aJU074Why6BQl0miekd7qODJiW2O7nhZGPo1vMTkDsjIvXSjTdP1Cnb5KVHtoSJcJlhFX5eveJcciM2Ye48kw7NGQA/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />Proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya.<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. <br /><br />Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah).<br /><br />Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Qh0gsI4rMvhmvbx_IPPKSjIkC_NMzBrUSyVux6LMtyF818Oqo7jxht6_hSul_ZXDhtAbGS57gfU3AiLG4QN_1khGoE0d-Pr268ZGjeFWe7YQIfDL4ZAFeAlq93vaqZdw_jRhvKWa284/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Qh0gsI4rMvhmvbx_IPPKSjIkC_NMzBrUSyVux6LMtyF818Oqo7jxht6_hSul_ZXDhtAbGS57gfU3AiLG4QN_1khGoE0d-Pr268ZGjeFWe7YQIfDL4ZAFeAlq93vaqZdw_jRhvKWa284/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div> Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016.<br /><br />Bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong pun diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9 M, Akui membuat Propasal

Terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati berita korupsi .co - Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang ...

»

Dirut PT Jamkrida Jatim Dituntut 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp6.5 M

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi08_r6ELl4APFoTmGIGavj0IabX7MKzrsprFI3Ft9gfFv6b5kEocho_-0HnS0GIYHcjZsLrn5oe6vCqM5-5mpoG2kLenoAiVmdz5nh-HzpkLS3KJadcYqcFsvgEA5s9jtTRKH6M-Awiws/s1600/IMG20190708113729.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="825" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi08_r6ELl4APFoTmGIGavj0IabX7MKzrsprFI3Ft9gfFv6b5kEocho_-0HnS0GIYHcjZsLrn5oe6vCqM5-5mpoG2kLenoAiVmdz5nh-HzpkLS3KJadcYqcFsvgEA5s9jtTRKH6M-Awiws/s1600/IMG20190708113729.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Achmad Nur Chasan Dirut PT Jamkrida Jatim</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;">#Selain Dirut, Direktur Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) juga dituntut Pidana Penjara selama 6 Tahun#</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) sebuah perusahaan milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (BUMD) adalah terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan/Penyalahgunaan dalam Pengelolaan Keuangan PT. Jamkrida Jatim pada tahun Tahun 2015 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) berdasarkan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau dipenjara selama 4 (empat) tahun apabila harta bedanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai uang pengganti bila terdakwa tidak membayar oleh Tim JPU Kejati Jatim.</div> <br /> Selain terdakwa Achmad Nur Chasan, JPU juga menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Bugi Sukswantoro (berkas terpisah) selaku Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan tanpa uang pengganti. Karena menurut JPU, bahwa uang hasil korupsi tidak ada yang mengalir ke terdakwa. <br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Achmad Nur Chasan dan terdakwa Bugi Sukswantoro (berkas penuntutan terpisah) tertuang dalam surat tuntutan yang dibacakan Tim JPU Gunawan dkk dari Kejati Jatim di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketaui Majelis Hakim Rochmat dengan dibatu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin dan Emma Ellyani , sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya masing-masing, pada Senin, 8 Juli 2019.<br /> <br /> Kedua terdakwa ini dijerat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Drs. Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jamkrida Jatim yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Selviyana Kusnarini, bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama pada PT. Jamkrida Jatim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Jamkrida Jatim Jalan Brigjend. Katamso No. 121 Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Lebih lanjut JPU menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan : 1. Pengajuan pembayaran klaim tidak sesuai dengan ketentuan yang ada; 2. Penempatan deposito di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Syariah Jabal Nur oleh PT. Jamkridan Jatim; 3. Pembayaran penebusan aset (servikat rumah) milik Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitul Maal Wattawil Bangil oleh PT. Jamkridan Jatim.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeTfEUEFH3EOLuGTffD0SaUyDJvbMQENcciMsn5satlGpVT6vCJ7BU0FMOoh3aQ6HxkF37TTaM0wySQsGVWoxXXm4bMVMqGJX1z2Z_LSMwIHxv9MV1hkdisiYIWFGkMvnD8AkK_2NGcac/s1600/IMG20190708113811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeTfEUEFH3EOLuGTffD0SaUyDJvbMQENcciMsn5satlGpVT6vCJ7BU0FMOoh3aQ6HxkF37TTaM0wySQsGVWoxXXm4bMVMqGJX1z2Z_LSMwIHxv9MV1hkdisiYIWFGkMvnD8AkK_2NGcac/s640/IMG20190708113811.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Terdakwa Bugi Sukswantoro Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Hal tersebut diatas lanjut JPU, telah bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT. Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku/BAB V Sistem dan Prosedur huruf b, Prosedur Investasi dan huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, serta BAB lV Perlakuan Akuntansi huruf f. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara, sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Achmad Nur Chasan sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan/Penyalahgunaan dalam Pengelolaan Keuangan pada PT. Jamkridan Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan cara-cara sebagai berikut : </div> <br /> Bahwa PT. Jamkrida Jatim merupakan BUMD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur bergerak di Bidang Keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 4 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Jamkrida Jatim tanggal 17 Nopember 2009, dengan modal awal tersetor sebesar Rp50. 000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 99 % atau sama dengan Rp49.500.000.000 (Empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah); Koperasi Pegawai Negeri Propinsi Jawa Timur sebesar 1 % atau sama dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa terdakwa Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Jamkrida Jatim bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama PT. Jamkrida Jatim dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT. Jamkrida Jatim bertentangan dengan ketentuan yaitu : <br /> <br /> 1. Bahwa untuk pengajuan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berawal dari terdakwa Bugi Sukawantoro didatangi di ruang kerjanya oleh Achmad Nur Chasan dan menyampaikan bahwa Achmad Nur Chasan memerlukan uang untuk kepentingan pribadi, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro menyetujui atas permintaan Achmad Nur Chasan dengan menggunakan uang PT. Jamkrida Jatim dari pembayaran klaim, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro memanggil Neny Anggraeni selaku Staf Bagian Keuangan PT. Jamkrida Jatim dan menanyakan ketersediaan uang yang ada di brankas PT. Jamkrida Jatim  apabila ada uang di brankas, maka Neny Anggraeni menyerahkan uang tunai yang ada di brankas kepada Achmad Nur Chasan atas persetujuan terdakwa Bugi Sukawantoro, namun apabila tidak ada uang di brankas maka untuk mendapatkan uarg sesuai permintaan Achmad Nur Chasan lalu terdakwa Bugi Sukawantoro memerintahkan Neny Anggraeni untuk mengajukan pembayaran klaim yang rilainya tidak sesuai dengan pengajuan klaim yang sebenarnya atas persetujuan dari Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukawantoro.<br /> <br /> Bahwa setelah uang pengajuan klaim cair, Neny Anggraeni membayarkan sebagian uang kepada pemohon klaim yang sebenarnya, dan selebihnya diserahkan kepada Achmad Nur Chasan dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan kurang lebih sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan total sejumlah Rp6.035.243.315<br /> <br /> “Jumlah keseluruhan pembayaran klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp6.035.243.815 (enam milyar tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah),” kata JPU dalam surat tuntutannya<br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa pengajuan klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan yang diajukan oleh Neny Anggraeni atas permintaan Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukswantoro, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku /BAB V Sistem dan Prosedur huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, yang menyebutkan bahwa prosedur pembayaran klaim yaitu bagian Klaim dan Subrogasi menerima berkas-berkas pengajuan klaim yang dilampiri kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan perusahaan. setelah diperiksa kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan dilakukan analisa kemudian dibahas dalam komite Klaim. <br /> <br /> Komite Klaim meneliti seluruh berkas tersebut dan selanjutnya memutuskan klaim dengan menerbitkan surat pemberitahuan keputusan klaim (SPKK) atas dasar SPKK bagian klaim dan subrogasi membuat memo klaim (MK) yang akan diserahkan kepada kasir/bagian keuangan dan perencanaan untuk proses pembayaran klaim. Bagian kasir / bagian keuangan dan perencanaan membuat cek / bilyet giro sesuai dengan jumlah yang tertera pada MK, dan seluruh dokumen diserahkan kepada Staf Akuntansi bagian keuangan dan perencanaan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiADTClMEIcco8n4wX7e73eBQzF-7e6rq0_3Wthf4MWLbE34A0uo3InlxBRnaWENRSUSKZJpdPYRpE_9Rmh5p-l1TEWU2LG5qHSPPBqgUgS47tFVwVAiDB3c5YdeY01Esn3igvFPCdJcQo/s1600/IMG20190708113626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="305" data-original-width="768" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiADTClMEIcco8n4wX7e73eBQzF-7e6rq0_3Wthf4MWLbE34A0uo3InlxBRnaWENRSUSKZJpdPYRpE_9Rmh5p-l1TEWU2LG5qHSPPBqgUgS47tFVwVAiDB3c5YdeY01Esn3igvFPCdJcQo/s640/IMG20190708113626.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Staf akuntansi bagian keuangan dan perencanaan membuat bukti pembukuan rangkap 2 setelah meneliti SPKK, MK dan Cek / BG kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan dan Direktur Keuangan. Selanjutnya Direktur Keuangan menandatangani Cek dan bukti pembukuan di kolom tanda “Disetujui” sebagai tanda telah memeriksa debet / kredit uraian dan angka-angka pada bukti pembukuan Seluruh berkas, kemudian diserahkan ke Kasir bagian keuangan dan perencanaan. </div> <br /> Bagian Kasir / Bagian keuangan dan perencanaan selanjutnya menyerahkan Cek I Bilyet Giro kepada Bank pemberi kredit dan menerima bukti pembayaran (Nota Bank), dan Kasir/ Bagian Keuangan dan Prencanaan menyerahkan nota Bank, SPKK lembar 2, bukti pembukuan lembar 1 kepada Staf/ Pelaksana akuntansi SPKK lembar 3 dan BP lembar 2 diserahkan ke bagian Klaim dan Subrogasi, dan SPKK lembar 4 untuk arsip. <br /> <br /> “Berdasarkan bukti pembukuan lembar 2 bagian klaim dan subrogasi membuat daftar keragaan penjaminan kredit. selanjutnya bukti pembukuan tersebut disimpan untuk diarsip,” ungkap JPU <br /> <br /> 2. Bahwa untuk penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur berawal dari Bambang (Staf Ahli Klaim PT. Jamkrida Jatim), selanjutnya atas persetujuan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama, lalu terdakwa Bugi Sukswantoro selaku Direktur Keuangan memerintahkan Neny Anggraneni selaku Bendahara untuk melakukan pencairan uang dengan menggunakan cek nomor : EA 466850 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Achmad Nur Chasan selaku dan terdakwa Bugi Sukswantoro tanpa disertai bukti pendukung. <br /> <br /> “Setelah uang cair sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Neny Anggraeni menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Bank Jatim. Bahwa sampai saat ini, terhadap penempatan investasi di BPR Syariah Jabal Nur berupa deposito PT. Jamkrida Jatim tidak pernah menerima sertifikat deposito (bilyet) dari BPR Syariah Jabal Nur,” ujar JPU <br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa prosedur investasi (Deposito) pembayaran Klaim berpedoman pada Himpunan Ketentuan Operasional Buku ! PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per-Dir/lll/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatim. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi, adalah sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan melakukan Analisa atas dana yang belum dimanfaatkan dan dana yang akan segera jatuh tempo. Analisa penempatan dana dalam bentuk memorandum mengusulkan penempatan dalam bentuk deposito, reksadana, dan obligasi yang memberi keuntungan yang paling besar buat perusahaan. <br /> <br /> 2. Hasil Analisa itu diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan untuk dipelajari dan selanjutnya diparaf dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau Direktur Utama sesuai dengan batas kewewenangannya. 3. Direktur Keuangan/Direktur Utama mempelajari memorandum tersebut dan memberikan persetujuan atas usulan investasi tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan. <br /> <br /> 4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan meneruskan kepada staf Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk melaksanakan penempatan dana pada Bankllnstansi yang telah disetujui. 5. Bukti pendukung penempatan dana Inota bank dan memorandum penempatan dana diserahkan ke Staf Akuntansi Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk di bukukan. 6. Bagian Akuntansi membuat bukti pembukuan rangkap 2 dan diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk disetujui. <br /> <br /> 7. Bagian pendukung dan bukti pembukuan lembar 1 yang telah disetujui dibukukan selanjutnya diarsipkan sesuai nomor urut, dan bukti pembukuan lembar 2 diserahkan kepada Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan. 8. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan membuat laporan penempatan dana dan mengarsipkan bukti pembukuan lembar 2. <br /> <br /> Menurut JPU, bahwa terhadap penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur bertentangan dengan Himpunan Ketentuan Operasional Buku PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatm. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi. <br /> <br /> Dalam hal pembayaran penebusan aset (sertifikat rumah) milik Dony (Dirut BPRSyariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitu Maal Wattawr Bangil oleh Dony tahun 2018 sebesar Rp212.000.000 (dua ratus dua belas Juta rupiah), berawal dari perintah Achmad Nur Chasan untuk menebus serfikat tersebut yang diambilkan seolah-olah dari kas sementara dengan cara Neny Anggraeni mengaiukan cek kepada Achmad Nur Chasan dan terdakwa sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus iuta rupiah), selanjutnya Achmad Nur Chasan, dan terdakwa Bugi Sukawantoro menandatangani cek tersebut, dan kemudian uang tunai sebesar Rp12.000.000  (dua belas juta rupiah) diambilkan oleh Neny Anggraeni dari Brankas PT. Jamkrida Jatim, padahal sampai saat ini penebusan atas aset tersebut tidak tercatat sebagai aset di PT. Jamkrida Jatim<br /> <br /> Pembayaran penebusan asset (sertifikat rumah) milik Dony di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah BMT Bangil oleh PT. Jamkrida Jatim, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/1ll/2010tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT . Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku 1 BAB V Sistem dan Prosedur huruf 1. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara sebagai benkut: 1. Unit kerja yang membutuhkan mengisi formulir memo permintaan kas sementara (MPKS) rangkap 1. <br /> <br /> Kemuidan memintakan tanda tangan Kepala Bagian Satuan sebagai atasan unit kerja yang membutuhkan dan menyerahkan MPKS kepada Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan). Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan) memeriksa dan menandatangani MPKS sesuai dengan batas kewenangannya, kemudian diserahkan ke kasir. Kasir menerima MPKS yang sudah diotorisasi pejabat yang berwenang dan memeriksa keabsahan tanda tangan/parat tersebut. Kasir meminta tanda tangan penerima pada MPKS kemudian menyerahkan uang kepada penerima. Selanjutnya mengarsipkan MPKS sesuai nomor urut Unit kerja yang membutuhkan, mengumpulkan dokumen pendukung atas penggunaan uang, dan dokumen pendukung tersebut kemudian diserahkan kepada kasir. <br /> <br /> Kasir membandingkan bukti-bukti pengeluaran dengan MPKS dan membayar kekurangan uang jika MPKS lebih kecil dari bukti pengeluaran, dan meminta sisa uang ketika MPKS lebih besar dari bukti pengeluaran, MPKS kemudian diserahkan kepada unit kerja yang bersangkutan. Kasir kemudian menyerahkan bukti pengeluaran ke Bagian Akuntansi. <br /> <br /> Bagian Akuntansi memeriksa kebenaran bukti pengeluaran dan membuat Bukti Pembukuan (BP) rangkap 2 serta membubuhkan tanda tangan pada kolom dibuat di formulir bukti pembukuan,  kemudian BP diserahkan kepada Kabag Keuangan &Perencanaan/Direktur Keuangan. <br /> <br /> 9. Bagian akuntansi membukukan transaksi dan mengarsip bukti-bukti pengeluaran kas setelah BP ditandatangani Kabag Keuangan Perencanaan dan Direktur Keuangan. <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Achmad Nur Chasan bersama-sama dengan Bugi Sukswantoro dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT Jamkrida Jatim yang tidak sesuai dengan ketentuan telah memperkaya orang lain yaitu Achmad Nur Chasan yag dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp6.547.243.815 (Enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima balas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewenga dan penyalahgunaan Dalam Pengeluaran  Keuangan pada PT Jamkrida Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018<br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa Terdakwa terdakwa Achmad Nur Chasan (dan Drs. Bugi Sukswantoro) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Nur Chasan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp500 juta  subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; <br /> <br /> Membayar uang pengganti sejumlah Rp6.547.243.815 (Enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima balas rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat)  tahun,” ucap JPU<br /> <br /> Sementara tuntutan JPU terhadap terdakwa Drs. Bugi Sukswantoro dengan pidana penjara selama 6 tahun, subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan tanpa ada uang pengganti. Karena menurut JPU, bahwa tidak ada aliran uang yang dinikmati oleh terdakwa.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang selanjutnya.<br /> <br /> “Mohon waktu dua minggu Majelis,” kata Penasehat Hukum terdakwa Bugi Sukswantoro, yang kemudian dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim lalu sidangpun ditunda dengan agenda pembacaan Pledoi dari terdakwa. (Rd1/*)

News Tipikor Dirut PT Jamkrida Jatim Dituntut 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp6.5 M

Terdakwa Achmad Nur Chasan Dirut PT Jamkrida Jatim #Selain Dirut, Direktur Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrid...

»

Ahli Digital Forensik Kejagung RI Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0_IStmIpz8N8dj3D8eTInfXquEDpWK9Da-0CSm6clHmJQ5vDtLm69Px1KNVs4B06h8CMmZQaLq2EHpJ01VLrZxG1yQthd92Q1hFvWX30FDxRO8PEtZaoH1A3_n9sbWK1ordn-lSVgmho/s1600/IMG20190704133450.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0_IStmIpz8N8dj3D8eTInfXquEDpWK9Da-0CSm6clHmJQ5vDtLm69Px1KNVs4B06h8CMmZQaLq2EHpJ01VLrZxG1yQthd92Q1hFvWX30FDxRO8PEtZaoH1A3_n9sbWK1ordn-lSVgmho/s640/IMG20190704133450.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Mungkin untuk yang pertama kalinya di Indonesia, seorang ahli Digital Foresik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, dihadirkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) sekaligus sebagai JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik sebagai saksi ahli di muka persidangan pengadilan Tipikor Surabaya yang berlangsung pada Kamis, 4 Juli 2019, dalam perkara Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah hasil kegiatan Tangkap Tangan (TT) Tim penyidik Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik pada Januari lalu.<br /><br />Sebab, dari ribuan perkara Tindak Pidana Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak berdiri pada tanggal 17 Desember 2010 lalu hingga saat ini, termasuk 9 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), 5 Anggota/Ketua DPRD (Kabupaten/Kota), 8 Kepala Dinas (Kabupaten/Kota/Provnsi), 4 Pengusaha Kontraktor dan 3 Direksi Perusahaan BUMN serta 1 Kepala Kejaksaan Negeri yang Tertangkap Tangan KPK sejak 2017 hingga 2018, JPU belum pernah menghadirkan ahli Digital Foresik sebagai saksi Ahli di muka persidangan kecuali Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Tata Negara atau Ahli Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari BPKP atau dari BPK RI, sekalipun KPK memiliki peralatan super canggih sebagai lembaga super body yang secara Khusus menangani kasus Korupsi di tana air.<br /><br />JPU Kejari Gresik dibahwa komando Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik sepertinya hendak membuat terobosan baru di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk pembuktian dalam sidang kasus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa M. Mukhtar maupun aliran duit kepihak-pihak lainnya. <br /><br />Sementara Jaksa KPK, cukup memutar rekaman percakapan melalui telepon atau menunjukkan percakapan melali pesan singkat (SMS) atau WhatsApp antara terdakwa dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan tanpa menghadirkan Ahli Digital Forensik.<br /><br />Anehnya, persidangan yang berlangsung di Pengadila Tipikor Surabaya pada Kamis, 4 Juli 2019 terkesan seperti sidang perkara Tindak Pidana Umum pelanggaran Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Tahun 2008.<br /><br />Tidak hanya itu. Karena kehadiran ahli Digital Foresik dari Kejagung ini, ruang sidangpun tak ubahnya seperti “Bioskop” karena lampu ruang sidang dipadamkan oleh sang JPU saat ahli Digital Foresik dari Kejagung yang sebelumnya berdinas di Sandi Negara menghidupkan Laptopnya untuk menunjukkan hasil kerjanya memeriksa beberapa HP (Hand Phon) dan sebuah Laptop milik terdakwa maupun beberapa pejabat BPPKAD Kabupetan Gresik yang disita penyidik Kejari Gresik saat melakukan kegiatan Tangkap Tangan terhadap M. Mukhtar pada Januari lalu.<br /><br />Heri Herlambang, ST, sebagai Ahli Digital Foresik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang dihadirkan Tim JPU Kejari Gresik kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Dr. Agus Yuniato untuk terdakwa M. Mukhtar yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /><br />Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Ahli Digital Forensik ini untuk menjelaskan serta menunjukkan hasil keahliannya terkait perkara yang menjerat terdakwa M. Mukhtar. Heri Herlambang pun menjelaskan satu persatu kode HP dan Laptop termasuk isinya yang dijadikan sebagai Barang Bukti oleh JPU.<br /><br />Aneh, begitu laptop Ahli Digital Forensik ini dibuka, yang terlihat adalah file dokumen dengan tulisan Operasional (operasional) Bupati dan beberapa bejabat lainnya dengan nilai nominal rupiah. <br /><br />Ketua Majelis Hakim sepertinya tak merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh Ahli Digital Forensik ini. Hal itu terlihat dari wajah sang Ketua Majelis Hakim, sehingga berkali-kali menanyakan, apakah ada aliran duit ke Bupati Gresik, Sambari.<br /><br />“Apakah ada aliran uang ke Bupati,” tanya Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibKEkz6-2Au-F4iHds5BoDghnZ3EHyP2m56AhC7yINIA8QFLLKJvU84DZWdD_DUX1Tar2hi6CB82tztUZJi-RevIdOj-SlORup7mISTI5gCms00dvaGdymLb0dYAt1Drne9WbENwiGA7c/s1600/IMG20190704133036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="630" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibKEkz6-2Au-F4iHds5BoDghnZ3EHyP2m56AhC7yINIA8QFLLKJvU84DZWdD_DUX1Tar2hi6CB82tztUZJi-RevIdOj-SlORup7mISTI5gCms00dvaGdymLb0dYAt1Drne9WbENwiGA7c/s640/IMG20190704133036.jpg" width="640" /></a></div> Ketua Majelis Hakim pun sempat marah karena seorang pria berpakaian preman dari pihak Kejaksaan secara tiba-tiba mematikan lampu ruang sidang dan memerintahkan untuk menyalakannya.<br /><br />“Silahkan nyalakan, siapa yang menyuruh mematikan,” hardik Ketua Majelis Hakim<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan menghadirkan Ahli Digital Forensik ini dalam perkara yang menjerat terdakwa M. Mukhtar dapat dijadiakan sebagai petunjuk untuk menyeret pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran duit dari hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD Kabupetan Gresik yang dilakukan oleh terdakwa M. Mukhtar ? Mengapa JPU Kejari Gresik tidak menghadirkan pakar hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi ?<br /><br />Pada hal, dari keterangan mantan Kepala BPPKAD Andhi Hendro Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik sudah menjelaskan dihadapan Majelis Hakim pada sidang yang berlangsung (Kamis, 13 Juni 2019), bahwa pemotongan pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD Kabupetan Gresik pada tahun 2018 adalah atas persetujuannya dan bahkan ikut mendsitrubusikan/membagikan duit hasil pemotongan itu ke pejabat Kabupaten Gresik diantaranya Bupati Sambari.<br /><br />Apakah dengan menghadirkan Ahli Digital Forensik, JPU hendak menyeret Bupati Sambari dan pejabat lainnya dalam kasus ini ?. <br /><br />Mengapa Kejari Gresik tidak meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang mengetahui dan menyetujui dilakukannya pemotomgan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah, serta ikut membagikan uang hasil peotogan itu ke pejabat Kabupaten Gresik ?<br /><br />Apakah Andhi Hendro Wijaya bebas demi hukum, sementara M. Mukhtar yang melanjutkan “tradisi” dari pejabat yang digantikannya dianggap salah ?<br /><br />Pada hal sangat jelas dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa pada masa peralihan kepemimpinan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik dari Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang, antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra.<br /><br />Selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD, dan sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa M. Mukhtar saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. <br /><br />Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU ini timbul pertanyaan. Apakah terdakwa melakukan pemotongan langsung dana insentif pemungutan pajak daerah, atau disetorkan dahulu kerekening penerima, baru kemudian terdakwa menerima setoran sesuai kesepakatan ?<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960 dan  dipergunakan untuk kebutuhan intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzOkpMuOD_wKZf8YQzB8Jb92KjDMswT6YMY_gguEQiAwqxVB6r6X1nHrPs_1tkBoYBMjEydklK40-A9aS8194zUhruarvjUYZq65Ku6yqko6pmFNqgPy46ZX1ntOQMvKekWRKsphWsKUg/s1600/IMG20190704133713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzOkpMuOD_wKZf8YQzB8Jb92KjDMswT6YMY_gguEQiAwqxVB6r6X1nHrPs_1tkBoYBMjEydklK40-A9aS8194zUhruarvjUYZq65Ku6yqko6pmFNqgPy46ZX1ntOQMvKekWRKsphWsKUg/s640/IMG20190704133713.jpg" width="640" /></a></div> Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan dana insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  <br /><br />Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0OIiZCAlDCBLmmre16dLD1vaRusN5uvzdVlsDbwLdZE7pyWVDB1reSxxtrzUJGDL68ZieAjpQ0hyphenhyphenhN3oOGrjirALXZvpFA5hh0FOdryXBoj3be7TiwnmfcE3aOWL96-6z8yjb0aJwAVY/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0OIiZCAlDCBLmmre16dLD1vaRusN5uvzdVlsDbwLdZE7pyWVDB1reSxxtrzUJGDL68ZieAjpQ0hyphenhyphenhN3oOGrjirALXZvpFA5hh0FOdryXBoj3be7TiwnmfcE3aOWL96-6z8yjb0aJwAVY/s640/1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Andhy Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD (kiri) dan terdakwa M. Mukhtar</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /><br />Untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8LWKDv7CWSf8XK9CrfHZ6sjTRzA1LkJp5esolvSxu7psn9KYoGFzOLCUNSIeB0Wf-iETGAPldi90RUZpoKYgTxCwYMa05pcbi361cqG9FcpNwR8DV6wasHzI_af4lE4c15O7XCcKJDgg/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8LWKDv7CWSf8XK9CrfHZ6sjTRzA1LkJp5esolvSxu7psn9KYoGFzOLCUNSIeB0Wf-iETGAPldi90RUZpoKYgTxCwYMa05pcbi361cqG9FcpNwR8DV6wasHzI_af4lE4c15O7XCcKJDgg/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /><br />Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU saat membacakan surat dakwaannya.  <br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />JPU juga menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /><br />Tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*) </div>

News Tipikor Ahli Digital Forensik Kejagung RI Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi

berita korupsi .co - Mungkin untuk yang pertama kalinya di Indonesia, seorang ahli Digital Foresik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, di...

»

Sidang Perkara Korupsi “Seperti Menonton Film di Bioskop”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9A4H9s_2v-T_L1PzCtssh4V5JhKsH_iem2jdaAd7ym8FJw1VsunaFfLZ6RbSpjYeR4C4pH_uTUDscFuAOrvx-c2jCK8fsW6xjtja7HJlNtumTOrlbwinKfJVES7IUxUHbB5ajfGf_Hh0/s1600/IMG20190704133036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="630" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9A4H9s_2v-T_L1PzCtssh4V5JhKsH_iem2jdaAd7ym8FJw1VsunaFfLZ6RbSpjYeR4C4pH_uTUDscFuAOrvx-c2jCK8fsW6xjtja7HJlNtumTOrlbwinKfJVES7IUxUHbB5ajfGf_Hh0/s640/IMG20190704133036.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Suasana ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya saat digelarnya sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik dari hasil kegiatan Tangkap Tangan (TT) Tim penyidik Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik pada Januari lalu, seperti menonton Film di Bioskop”, pada Kamis, 4 Juli 2019.<br /> <br /> Sebab, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik di bawah komando Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik harus memadamkan lampu di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur.<br /> <br /> Pemadaman lampu diruang sidang saat berlangsungsungya persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan Tim JPU di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Dr. Agus Yuniato untuk terdakwa M. Mukhtar yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Ahli yang dihadirkan Tim JPU Kejari Gresik inipun mungkin juga untuk yang pertama kalinya terjadi di Indonesia atau di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak berdirinya pada tanggal 17 Desember 2010 lalu, yang sudah menyindangkan ribuan perkara Korupsi, termasuk 9 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), 5 Anggota/Ketua DPRD (Kabupaten/Kota), 8 Kepala Dinas (Kabupaten/Kota/Provnsi), 4 Pengusaha Kontraktor dan 3 Direksi Perusahaan BUMN serta 1 Kepala Kejaksaan Negeri yang Tertangkap Tangan KPK sejak 2017 hingga 2018.<br /> <br /> Ahli yang dihadirkan Tim JPU Kejari Gresik ini adalah Ahli Digital Forensik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yaitu Heri Herlambang, ST yang sebelumnya bertugas di Sandi Negara dan kemudian diangkat sebagai PNS di Direktotarat E Bidang Intejen Kejagung, sehingga persidanganpun terkesan seperti sidang perkara Tindak Pidana Umum pelanggaran Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Tahun 2008.<br /> <br /> Sementara saat Jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Korupsi Tangkap Tangan beberapa Kepala Daerah, belum pernah menghadirkan Ahli Digital Forensik dari lembaga/Instansi manapun untuk membuktikan barang bukti (BB) berupa Hand Phon (HP) yang disita dari beberapa saksi termasuk milik terdakwa sendiri.<br /> <br /> Tidak hanya itu, Jaksa KPK yang sudah bersidang di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak 2017 hingga saat ini belum pernah memadamkan lampu di ruang sidang saat berlangsungnya persidangan yang menunjukkan beberapa bukti termasuk hasil percakapan terdakwa dengan beberapa saksi atau sesama saksi yang sudah disiapkan oleh Jaksa KPK di laptopnya dengan alat Proyektor.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2v_uioyj7gTsmHlCF9JRMKGi6eDF-o693IAo_CYKs0YtC4XOoZi_ILdAO44D4feBDK0CEzvDCFa8jtY4GWGn69MetnGcK9oeGAVw5pp9gxjq1grX4l9XhUDofeMrDRbjnnFdEC6tGLVo/s1600/IMG20190704134016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2v_uioyj7gTsmHlCF9JRMKGi6eDF-o693IAo_CYKs0YtC4XOoZi_ILdAO44D4feBDK0CEzvDCFa8jtY4GWGn69MetnGcK9oeGAVw5pp9gxjq1grX4l9XhUDofeMrDRbjnnFdEC6tGLVo/s640/IMG20190704134016.jpg" width="640" /></a></div> Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Ahli Digital Forensik ini untuk menjelaskan serta menunjukkan hasil keahliannya terkait perkara yang menjerat terdakwa M. Mukhtar. Heri Herlambang pun menjelaskan satu persatu kode HP dan Laptop termasuk isinya yang dijadikan sebagai Barang Bukti oleh JPU.<br /> <br /> Aneh, begitu laptop milik Ahli Digital Forensik ini dibuka, yang terlihat adalah file dokumen dengan tulisan OPS (operasional) Bupati. Selain itu terlihat juga beberapa nama bejabat lainnya dengan nilai nominal rupiah. <br /> <br /> Ketua Majelis Hakim sepertinya tak merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh Ahli Digital Forensik ini. Hal itu terlihat dari wajah sang Ketua Majelis Hakim yang beberapa kali menanyakan, apakah ada aliran duit ke Bupati Gresik, Sambari.<br /> <br /> “Apakah ada aliran uang ke Bupati,” tanya Ketua Majelis Hakim. Dan dari hasil yang ditunjukan Ahli Digital Forensik ini adalah file yang ada di lapotop, dan tidak dapat memastikan secara pasti adanya aliran duit ke Bupati termasuk pejabat lainnya. <br /> <br /> Ketua Majelis Hakim pun sempat marah karena seorang pria berpakaian preman dari pihak Kejaksaan secara tiba-tiba mematikan lampu di ruang sidang yang saklarnya persis berada dibelakang kursi Tim Penasehat Hukum terdakwa dan memerintahkan untuk menyalakannya.<br /> <br /> “Silahkan nyalakan, siapa yang menyuruh mematikan lampu,” hardik Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan menghadirkan Ahli Digital Forensik ini dalam perkara yang menjerat terdakwa M. Mukhtar dapat dijadiakan sebagai petunjuk untuk menyeret pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran duit dari hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD Kabupetan Gresik yang dilakukan oleh terdakwa M. Mukhtar ? Mengapa JPU Kejari Gresik tidak menghadirkan pakar hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi ?<br /> <br /> Pada hal, dari keterangan mantan Kepala BPPKAD Andhi Hendro Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik sudah menjelaskan dihadapan Majelis Hakim pada sidang yang berlangsung (Kamis, 13 Juni 2019), bahwa pemotongan pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD Kabupetan Gresik pada tahun 2018 adalah atas persetujuannya dan bahkan ikut mendsitrubusikan/membagikan duit hasil pemotongan itu ke pejabat Kabupaten Gresik diantaranya Bupati Sambari.<br /> <br /> Apakah dengan menghadirkan Ahli Digital Forensik, JPU hendak menyeret Bupati Sambari dan pejabat lainnya dalam kasus ini ?. <br /> <br /> Mengapa Kejari Gresik tidak meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang mengetahui dan menyetujui dilakukannya pemotomgan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah, serta ikut membagikan uang hasil peotogan itu ke pejabat Kabupaten Gresik ?<br /> <br /> Apakah Andhi Hendro Wijaya bebas demi hukum, sementara M. Mukhtar yang melanjutkan “tradisi” dari pejabat yang digantikannya dianggap salah ?<br /> <br /> Pada hal sangat jelas dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa pada masa peralihan kepemimpinan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik dari Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang, antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra.<br /> <br /> Selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD, dan sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGMpAl3olJxpVUOKbcAngODHCbgxqCWGqQ8-4V9cYeizk-N3WSCYh0nPgd1D2nDGQOuo5GlHkAz9uwz4_cwL8YFaR-2l0nuJjcfTzyn43tWCd8-8DYv1vVpYEXF73YhLjmZ9P1qM5kYRU/s1600/IMG20190704133713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGMpAl3olJxpVUOKbcAngODHCbgxqCWGqQ8-4V9cYeizk-N3WSCYh0nPgd1D2nDGQOuo5GlHkAz9uwz4_cwL8YFaR-2l0nuJjcfTzyn43tWCd8-8DYv1vVpYEXF73YhLjmZ9P1qM5kYRU/s640/IMG20190704133713.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. </div> <br /> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa M. Mukhtar saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. <br /> <br /> Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /> <br /> Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Dari surat dakwaan JPU ini timbul pertanyaan. Apakah terdakwa melakukan pemotongan langsung dana insentif pemungutan pajak daerah, atau disetorkan dahulu kerekening penerima, baru kemudian terdakwa menerima setoran sesuai kesepakatan ?<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960 dan  dipergunakan untuk kebutuhan intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /> <br /> Pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan dana insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  <br /> <br /> Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM7ZWQx0Mhw-GQUxdFxtqbBQBE03FYBn7RRqB_iA6mp1LWoyXXF1w8mhIMHXZeYUwC3h_FPHa8pf0E8tv30zirltNOVfr4RvMIMjCBi6_cCpOguKazAjWsYBd5EfiqUzZ8hz8rklN3uWg/s1600/IMG_20190615_000645.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="291" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM7ZWQx0Mhw-GQUxdFxtqbBQBE03FYBn7RRqB_iA6mp1LWoyXXF1w8mhIMHXZeYUwC3h_FPHa8pf0E8tv30zirltNOVfr4RvMIMjCBi6_cCpOguKazAjWsYBd5EfiqUzZ8hz8rklN3uWg/s640/IMG_20190615_000645.jpg" width="384" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Andhy Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD</td></tr> </tbody></table> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /> <br /> Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /> <br /> Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4U0mfo0MXawSF26cMjGSbIh97Q7Gn21CUuwaBv7JKDx0rhPaTfqvgKLBG-FQzNbaYuYXUmhdgZEJn_m13E8R4KNYWekhGGlKTOW8dtk0bPu9kRHQJMqq05z7h1aoM_A8jDCzdSrIAvII/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4U0mfo0MXawSF26cMjGSbIh97Q7Gn21CUuwaBv7JKDx0rhPaTfqvgKLBG-FQzNbaYuYXUmhdgZEJn_m13E8R4KNYWekhGGlKTOW8dtk0bPu9kRHQJMqq05z7h1aoM_A8jDCzdSrIAvII/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div> <span id="goog_1137392019"></span><span id="goog_1137392020"></span>Untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /> <br /> Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /> <br /> Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /> <br /> Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU saat membacakan surat dakwaannya.  <br /> <br /> Menurut JPU, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /> <br /> JPU juga menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /> <br /> Tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi “Seperti Menonton Film di Bioskop”

berita korupsi .co - Suasana ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya saat digelarnya sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dan...

»