Penerima Dana Jasmas Pemkot Surabaya Ternyata Harus Lembaga Berbadan Hukum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGUILPU7I2u6cKQLuAKzMwStxsf1qL1LPBr5IsYKH2XfXtd8W8wKotd1robD7JWBtpVlw8BnI01lCSZjmtBcsvLDOOzoFNcIOHqSTLZWQNy08ZguRvcwDQNliKwSV6z1g-yvKz6RhaCsg/s1600/IMG20190513152922.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGUILPU7I2u6cKQLuAKzMwStxsf1qL1LPBr5IsYKH2XfXtd8W8wKotd1robD7JWBtpVlw8BnI01lCSZjmtBcsvLDOOzoFNcIOHqSTLZWQNy08ZguRvcwDQNliKwSV6z1g-yvKz6RhaCsg/s640/IMG20190513152922.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Saksi Sugito selaku anggota DPRD Surabaya yang juga Ketua RW tak dapat mejawab pertanyaan Majelis Hakim terkait lembaga penerima dana Jasmas yang harus berbadan hukum#</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Ibarat orang yang terserang Strok, tiba-tiba tak bisa bicara apapun. Itulah yang dialami Sugito, sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang juga Ketua RW saat dihadirkan oleh Tim JPU Kejari Tanjung Perak ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, di sidang perkara Korupsi Dana hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Sugito adalah salah satu dari 6 (enam) anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang memiliki dana Jasmas yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya tahun 2016, untuk disalurkan ke Konstituwen atau di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya masing-masing.<br /><br />Sugito diminta keterangannya dalam persidangan session ke II, setelah session I dengan 12 saksi selaku Ketu RW penerima dana Jasma. Sementara pada pekan lalu, 5 rekan Sugito sesama  anggota Dewan sudah dihadirkan terlebih dahulu.<br /><br />Sesuai surat dakwaan JPU yang menjelaskan, bahwa anggota DPRD Surabaya H. Darmawan memiliki dana Jasmas sebesar Rp3 miliyar yang akan disalurkan di Dapil (Daerah Pemilihan) Surabaya 4 yang meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal. <br /><br />Sedangkan Ratih Reinowati akan menyalurkan dana Jasmas miliknya sebesar Rp2 miliyar di Dapil Surabaya 4, yaitu Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal.<br /><br />Kemudian anggota DPRD Surabaya Binti Rochman akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil Surabaya 3, yaitu Kecamatan Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo.<br /> <br />Syaiful Aidi akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil Surabaya 2, meliputi Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan.  <br /><br />Begitu juga dengan anggota Dewan Dini Rinjanti akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil Surabaya 1, yaitu Kecamatan Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan dan Kecamatan Bubutan. <br /><br />Sedangkan Sugito akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil Surabaya 1 meliputi Kecamatan Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng<br /><br />Penyaluran dana Jasmas itu, terlebih dahulu para anggota DPRD ini akan memberikan informasi ke lembaga (RT/RW) di Daerah Pemilihannya masing-masing, kemudian setiap lembaga RT/RW membuat proposal dan menyerahkannya kembali ke setiap DPRD sesuai dengan Dapilnya. <br /><br />Lalu anggota DPRD ini menyerahkan proposal itu ke Pemkot Surabaya untuk mendapat persetujuan dari Wali Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Setelah ada persetujuan dari Wali Kota, kemudian diteruskan ke Bapeko Surabaya untuk dilakukan Verifikasi, dan kemudian dilanjutkan dengan penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerahh).<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe_cqFqmWlnAF6jjE4AwhWBiVFCuRBibumNTF9bDKJ41xXyYfXpUyYPX1YBJBxvDf5awGCWbJAG-c23qh1f0RW_kTTcD4hkjpqUX7VjnoZ48_l_HlnMbb3ygm_1HbwWnaNaBXvZavz6Do/s1600/IMG20190513153416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="366" data-original-width="768" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe_cqFqmWlnAF6jjE4AwhWBiVFCuRBibumNTF9bDKJ41xXyYfXpUyYPX1YBJBxvDf5awGCWbJAG-c23qh1f0RW_kTTcD4hkjpqUX7VjnoZ48_l_HlnMbb3ygm_1HbwWnaNaBXvZavz6Do/s640/IMG20190513153416.jpg" width="640" /></a></div> Ternyata lebaga penerima dana Jasma itu haruslah lembaga yang berbadan hukum, bukan RT/RW. Hal itu terungkap dari pertanyaan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Dr. Andriano kepada saksi Sugoto dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Senin, 13 Mei 2019.<br /><br />“Penerima dana Jasmas itu kan harus lembaga yang berdan hukum, tetapi mengapa RT/RW ?,” tanya Hakim Dr. Andriano. Namun Sugito tak dapat memberikan jawaban. Anggota Majelis Hakim yang dikenal tegas ini pun kembali mencerca Sugito.<br /><br />“Mengapa saudara tak dapat menjawab. Mengapa Proposal itu harus ke Dewan bukan ke Pemkot,” tanya Anggota Majelis Hakim ini. Lagi-lagi Sugito seperti tiba-tiba terserang “Strok” tak dapat menjawab.<br /><br />Konyolnya, Sugito mengakui bahwa dirinya selaku anggota DPRD yang juga sebagai Ketua RW ikut menerima dan mentransfer aliran dana Jasma terdakwa. <br /><br />Apakah Sugoto selaku anggota Dewan tidak tahu aturan siapa saja yang boleh mendapatkan dana Jasmas sesuai prosedur, atau karena ada ‘persekongkolan” antara anggota Dewan ini dengan terdakwa ?<br /><br />Dugaan adanya persekongkolan antara terdakwa dengan ke- 6 anggota Dewan Surabaya ini bisa jasi. Sebab dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, terdakwa menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, walaupun para anggota DPRD Surabaya ini (H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito) tak mengakui di persidangan.<br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa kepada anggota DPRD Surabaya pada saat melakukan pertemuan pada sekitar bulan Maret 2015 terkait pembicaraan Pekerjaan Dana Hibah Jasmas, seperti yang terungkap dalam surat dakwaan JPU.<br /><br />Dalam surat dakwaan dijelaskan, pertemuan bersama terdakwa dengan anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah Jasmas khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan, apakah Kejari Tanjung perak akan meminta pertanggungjawaban hukum kepada ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ?<br /><br />Menurut Dimaz selaku Kepala Seksi Pida Khusus Kejari Janjung Perak yang mengatakan kepada media ini, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan dilaporkannya ke Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung perak.<br /><br />“Kita akan melaporkan dulu ke Kajari,” kata Dimaz, Senin, 13 Mei 2019.<br /><br />Keterangan Kasi Pidsus ini memang selalu berbeda-beda saat ditanya wartawan media ini. Pada sidang pertama saat pembacaan surat dakwaan, Dimaz mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang akan menjadi tersangka.<br /><br />Pada pekan lalu, saat pihaknya menghadirkan 5 anggota DPRD Surabaya sebagai saksi, Dimaz justru mengatakan tidak menjamin ada tidaknya pengembangan dari kasus ini.<br /><br />Pada hal dalam surat dakawaan disebut kan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Apakah Kajari Tanjung Perak akan membuktikan surat dakwaannya terkait kasus Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar ?. (Rd1/*),

News Tipikor Penerima Dana Jasmas Pemkot Surabaya Ternyata Harus Lembaga Berbadan Hukum

#Saksi Sugito selaku anggota DPRD Surabaya yang juga Ketua RW tak dapat mejawab pertanyaan Majelis Hakim terkait lembaga penerima dana Jas...

»

12 Ketua RW Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjScDPFbUZHs7u-O8KplsDlgieZ1jLoFOce-R3tRBdHT_oThoFMLWgwhkdKX4pjSzFjBo946PTxZ-9QlVGV8GoaWmYNXBAe0OTDdXuxGz1Z2gkaYJDa1-7ekMWXLmwloEvZZlFW_Q6w2g8/s1600/IMG20190513134304.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjScDPFbUZHs7u-O8KplsDlgieZ1jLoFOce-R3tRBdHT_oThoFMLWgwhkdKX4pjSzFjBo946PTxZ-9QlVGV8GoaWmYNXBAe0OTDdXuxGz1Z2gkaYJDa1-7ekMWXLmwloEvZZlFW_Q6w2g8/s640/IMG20190513134304.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Para saksi (Ketua RW) mengakui bahwa yang membuat Proposal adalah Marketing terdakwa dan mengarahkan untuk membuka Rekening di Bank Jatim cabang Pasar Atum Surabaya, serta  uangnya langsung ditransfer ke rekning terdakwa#</span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 6 Mei 2019, Tim JPU Kejari Tanjung Perak menghadirkan 12 Ketua RW (Rukun Warga) dari beberapa Kecamatan di sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, di sidang perkara Korupsi Dana hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Ke- 12 Ketua RW itu adalah ; 1. H. Achmad Ansori (Ketua RW 08 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simoerto),; 2. Mudji Hartono (Ketua RW 02 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simoerto),; 3. Setyo Winarto (Ketua RW 09 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simoerto),; 4. Suwarno (Ketua RW 03 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simoerto),; 5. Yatiman (Ketua RW 05 Kelurahan Tanahkalikedinding Kecamatan Kenjeran),; 6. Winarno (Ketua RW 09 Kelurahan Tanahkalikedinding Kecamatan Kenjeran),; 7. Moch. Lukman Chakim (Ketua RW 06 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut),; 8. Hariyanto (Ketua RW 004 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo),; 9. Mohammad Malik (Ketua RW 02 Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan  Kenjeran),; 10. Eko Hariyanto (Ketua RW 09 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto),; 11. Samsul Arifin (Ketua RW 07 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan), dan 12. Mochamad Achsan (Ketua RW 09 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan).<br /><br />Sidang yang berkangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur (Senin, 6 Mei 2019) adalah mendengarkan keterangan ke- 12 saksi selaku Ketua RW penerima dana Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, sementara terdakwa Agus Setiawan Jong didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio yang berkantor di jalan Kartini Surabaya.<br /><br />Pada sidang pekan lalu, JPU sudah menghadirkan 5 dari 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019, diantaranya 1. Darmawan,; 2. Ratih Retnowati,; 3. Binti Rochma,; 4. Dini Rijanti dan 5. Saiful Aidy. Sedangkan Sugito selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang juga Ketua RW tidak hadir, dan baru dihadirkan dalam sidang kali ini (13 Mei 2019).<br /><br />Dihadirkannya anggota Dewan yang terhormat ini dalam perkara kasus Korupsi Dana Jasmas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar ini adalah, karena Dana Jasmas itu akan disalurkan oleh 6 anggota DPRD Surabaya periode 2104 - 2019 ke Konstituwen atau di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya.<br /><br />Sesuai surat dakwaan JPU yang menjelaskan, bahwa anggota DPRD Surabaya H. Darmawan memiliki dana Jasmas sebesar Rp3 miliyar yang akan disalurkan di Dapil (Daerah Pemilihan) 4 yang meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal. Sedangkan Ratih Reinowati akan menyalurkan dana Jasmas miliknya sebesar Rp2 miliyar di Dapil 4, yaitu Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal.<br /><br />Kemudian anggota DPRD Surabaya Binti Rochman akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 3, yaitu Kecamatan Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo.<br /><br /> Syaiful Aidi akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 2, meliputi Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan.  Begitu juga dengan anggota Dewan Dini Rinjanti akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 1, yaitu Kecamatan Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan dan Kecamatan Bubutan. Serta anggota Dewan Sugito akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 1 meliputi Kecamatan Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng. <br /><br />Penyaluran dana Jasmas itu, terlebih dahulu anggota DPRD memberikan informasi ke lembaga (RT/RW)  di Daerah Pemilihannya masing-masing, kemudian setiap lembaga RT/RW membuat proposal dan menyerahkannya kembali ke setiap DPRD sesuai dengan Dapilnya, lalu DPRD menyerahkan ke Pemkot Surabaya untuk mendapat persetujuan dari Wali Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_OCnq7JLYPWS47z4c1s3RVHf8XxUcmJmIg6sxOnS-jUs71_xlcALdulabE8mqmCXWsrYdChjGIL_MQKXtgnm2RZvf69SJSLi5DUGwSWEVmPcOOlxyAssU4yQ2ATlWGe1yCo9HCo7XVW4/s1600/IMG20190513134422.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="768" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_OCnq7JLYPWS47z4c1s3RVHf8XxUcmJmIg6sxOnS-jUs71_xlcALdulabE8mqmCXWsrYdChjGIL_MQKXtgnm2RZvf69SJSLi5DUGwSWEVmPcOOlxyAssU4yQ2ATlWGe1yCo9HCo7XVW4/s640/IMG20190513134422.jpg" width="640" /></a></div> Dalam fakta persidangan yang terungkap dari keterangan para anggota Dewan yang terhormat ini adalah, bahwa proposal itu bukan diterima oleh ke- 5 anggota DPRD Surabaya ini dari masing-masing lembaga RT/RW, melainkan dari pihak ketiga, yaitu terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati yang melibatkan tim Marketingnya, diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut dan Dea Winnie (Staf PT. Sang Surya Dwi Sejati milik terdakwa). <br /><br />Anehnya, anggota Legislator ini bahkan mengakui, bahwa proposal di terima dari terdakwa melalui Dea Winnie dan Santi tanpa memeriksa, apakah proposal itu seluruhnya dari Dapilnya  masing-masing anggota Dewan itu atau tidak. Yang harusnya setiap proposal diterima langsung oleh masing-masing anggota Dewan itu dari setiap RT/RW.<br /><br />Keterangan anggota DPRD Surabaya ini berkaitan pula dengan keterangan saksi 12 Ketua RW dalam persidangan kali ini, yang mengatakan bahwa para saksi menerima proposal dari Freddy Dwi Cahyono, Santi Diana Rahmawati dan Robet Siregar.<br /><br />Dalam persidangan (Senin, 13 Mei 2019) dihadapan Majelis Hakim para saksi mengakui, bahwa yang membuat Proposal adalah Marketing terdakwa dan mengarahkan untuk membuka Rekening di Bank Jatim cabang Pasar Atum Surabaya, serta  uangnya langsung di transfer ke rekning terdakwa.<br /><br />“Proposal dibuatkan oleh Santi. Ada arahan dari Robet untuk membuka buku rekening di Bank Jatim Pasar Atom. Buku Tabungannya diambil oleh Robet. Uangnya langsung ditransfer kerekening terdakwa,” jabwa saksi, Senin, 13 Mei 2019.<br /><br />Ada juga beberapa saksi mengatakan, bahwa proposal saksi terima dari Santi, ada juga dari Fredi. Proposal yang para saksi terima tinggal mendantangani dengan nama-nama barang yang sudah tercantum diantaranaya Meja plastik dan meja besi, kursi, terop, sound sistym. Namun menurut para saksi bahwa bahwa nilai barang tidak sama.<br /><br />Jumlah uang yang diterima setiap Ketua RW ternyata tidak sama, walaupun jumlah dan jenis barang sama. Ada yang menerima 46 juta rupiah, 50 juta rupiah, 25 juta rupiah ada juga yang menerima 68 juta rupiah. Selain itu, harga setiap barang juga tidak sama.<br /><br />Para saksi juga mengatakan, bahwa mereka (saki) diarahkan oleh anak buah terdakwa untuk membuka tekening di Bank Jatim cabang Pasar Atum Surabaya dan buku tabungan para ketua RW itupun diambil oleh Robet. Uang Jasmas yang dicairkan Pemkot Surabaya ke rekening penerima (Ketua RW), langsung ditransfer kerekning terdakwa.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh para saksi ini tak juah beda dengan apa yang disampaikan oleh Santi dan Dea beberapa pekan lalu saat keduanya dihadirkan sebagai saksi dihadapan Majelis Hakim yang mengatakan, bahwa Santi diperintah oleh terdakwa untuk mencarai Proposal dari RT/RW yang akan untuk mendapatkan dana Jasmas.<br /><br />Seusai persidangan, saat ditaya wartawan media ini terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara dalam program pencairan dana Jasmas Pekot Surabaya, JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Tanjung Perak Dimaz mengatakan, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan dilaporkannya ke Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung perak.<br /><br />“Kita akan melaporkan dulu ke Kajari,” kata Dimaz.<br /><br />Keterangan Kasi Pidsus ini selalu berbeda-beda saat ditanya wartawan media ini. Pada sidang pertama saat pembacaan surat dakwaan Dimaz mengatakan tidak menutup kemungkinana ada pihak-pihak lain yang akan menjadi tersangka.<br /><br />Pada pekan lalu, saat pihaknya menghadirkan 5 anggota DPRD Surabaya sebagai saksi, Dimaz justru mengatakan tidak menjamin ada tidaknya pengembangan dari kasus ini.<br /><br />Pada hal dalam surat dakawaan disebut kan, bahwa terdakwa baik sendiri atau bersama-sama dengan Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito.<br /><br />Lebih lanjut dijelaskan dalam surat dakwaan JPU, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlaEiV66SsmpCbNS5CoqA_jpcx10T-nFSMRhGazI6LLvgl-9ElM-QcUvrkHJncXHJ6YhDN9Cjp3yE0-1OtiYGbHAQc_8J3SPqEsVyOkAJZD5bo9mxU-19bx4qKNdWe0BafsNViLDczwq4/s1600/1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlaEiV66SsmpCbNS5CoqA_jpcx10T-nFSMRhGazI6LLvgl-9ElM-QcUvrkHJncXHJ6YhDN9Cjp3yE0-1OtiYGbHAQc_8J3SPqEsVyOkAJZD5bo9mxU-19bx4qKNdWe0BafsNViLDczwq4/s640/1557152562569.jpg" width="640" /></a></div> Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /><br />JPU menjelaskan, selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.<br /><br />Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya; <br /><br />JPU menyatakan, sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW,<br /><br />JPU mengatakan, selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnbSW0_FbVC3ljYPA5KhCDpxqhOYfW-DQ9tZUBjXM4aNTg-zg8dGmiAu567G4qGe7x-qfa2v_9zc_b6wXHsP1e0o2wz01ZnMuiTgy7iC4sR-imle4nw_MSYC3Pi8N2-7_3cacrJCESuCA/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnbSW0_FbVC3ljYPA5KhCDpxqhOYfW-DQ9tZUBjXM4aNTg-zg8dGmiAu567G4qGe7x-qfa2v_9zc_b6wXHsP1e0o2wz01ZnMuiTgy7iC4sR-imle4nw_MSYC3Pi8N2-7_3cacrJCESuCA/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div> JPU kembali mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. <br /><br />JPU juga mengungkapkan, selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />Menurut JPU, bahwa jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerinta Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKrtY-k-tWYQPw_I_2CHEjI6K60ziO-4Nkip3c4nVms_A0Sasmwdf78hiJPiVKMBPIs2AF6ZS00ihJPzfGHckPXfwXqmwNNc9QSf8iRb_gnQOXGvj7VfFBK9Q7p_biLldaYNY9qJY7kF0/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKrtY-k-tWYQPw_I_2CHEjI6K60ziO-4Nkip3c4nVms_A0Sasmwdf78hiJPiVKMBPIs2AF6ZS00ihJPzfGHckPXfwXqmwNNc9QSf8iRb_gnQOXGvj7VfFBK9Q7p_biLldaYNY9qJY7kF0/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />JPU mengungkapkan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah).<br /><br />JPU menjelaskan, setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor 12 Ketua RW Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Surabaya

#Para saksi (Ketua RW) mengakui bahwa yang membuat Proposal adalah Marketing terdakwa dan mengarahkan untuk membuka Rekening di Bank Jatim...

»

Suami Istri Dituntut 7 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana Pendidikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHWbs27rnkx9SzvUMT8FAT8xSaFJgEc4CeNV7GHUagRrgVQ2Y9DCQobeZpsCLMjIxsU4Cknb_pFsqJtCI0KWNZazq7aL3v6qj01hPuIPJwpVVA1__UGZlaaMYzXCvts2x_-JTPIew9xqk/s1600/IMG-20190509-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="575" data-original-width="970" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHWbs27rnkx9SzvUMT8FAT8xSaFJgEc4CeNV7GHUagRrgVQ2Y9DCQobeZpsCLMjIxsU4Cknb_pFsqJtCI0KWNZazq7aL3v6qj01hPuIPJwpVVA1__UGZlaaMYzXCvts2x_-JTPIew9xqk/s640/IMG-20190509-WA0003.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#PH Terdakwa menyebutkan, tidak ada bukti fisik yang dihadirkan JPU perihal perhitungan harta kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah menjabat Kepala Sekolah MI Yapendawa# </span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> “Susah senang dijalani bersama”. Mungkin inilah yang saat ini dialami oleh pasangan suami istri Imam Syaean dan Siti Mujiati, karena keduanya sama-sama terjerat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2010 hingga 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp246.848.547.<br /><br />Terdakwa Syaean adalah Kepala Sekolah, sedangkan istrinya Siti Mujiati sebagai Bendahara di  Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa. Kedua terdakwa, didakwa oleh JPU Kejari Trenggalek telah menyalahgunakan dana milik siswa/i Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa berupa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bantuan Pemerintah.<br /><br />Penyalahgunaan dana BSM dan BOS itu diduga disalahgunakan dengan cara membuat laporan fiktif penerimaan dana oleh siswa/i-nya. Akibat dari perbuatannya, suami istri inipun dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Terdakwa Imam Syaean dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 4 (emapat) bulan kurungan. Sementara Siti Mujiati dituntut pidana penjara lebih ringan 1 (satu) tahun.<br /><br />Selain pidana pokok berupa pidana penjara, kedua terdakwa juga dituntut untuk sama-sama mengembalikan kerugian negara sebesar Rp248.848.547 subsidair 3 tahun penjara.<br /><br />Tuntutan JPU Kejari Trenggalek terhadap kedua terdakwa ini menjadi pertanyaan bila dibandingkan dengan tuntutan JPU Kejari Trenggalek lebih ringan terhadap mantan Bupati Trenggalek beberapa tahun lalu dalam kasus Korupsi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Trenggalek yang merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah, yang mendapatkan Surat Keterangan Melarat alis SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk mendapatkan  penunjukan dari Majelis Hakim, prngara yang akan mendampinginya dalam persidangan.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis, 9 Mei 2019, diketua Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), adalah agenda Duplik dari Tim Penasehat Hukum kedua terdakwa, Drs. Handoko, SH., M.Si. dari Forum Komunikasi Advokat Indonesia (Forkadin) secara PROBONO alias secara cuma-cuma yang berkantor di Andhika Plaza Room 316 Lt 3 Jalan Simpang Dukuh No. 38 - 40 Surabaya. <br /><br />Dalam dupliknya Handoko menyatakan, bahwa jelas dalam fakta persidangan tidak ada bukti fisik yang dihadirkan perihal perhitungan harta kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah menjabat sebagai Kepala Sekolah MI Yapendawa, termasuk tidak ada yang disita<br /><br />“Bukankah suatu tragedi hukum, jika terdakwa didakwa melakukan korupsi, tetapi tidak pernah disita hartanya akibat perbuatan koruspsi tersebut, malah oleh JPU dalam repliknya disebut memperkaya Ml Yapendawa, dan ironisnya hanya sebatas retorika tanpa bukti,” kata Handoko <br /><br />Lebih lanjut Hando mengatakan, bahwa jika pembangunan Gedung yang megah dan prasarana fisik yang baik dan peningkatan kualitas prestasi siswa MI Yapendawa disebut hasil dari korupsi,  maka haruslah dilihat jika dana BOS dan BSM yang disalurkan justru tidak ada pembangunan fisik dan merosotnya prestasi siswa. <br /><br />“Foto tandingan rumah yang disampaikan seolah megah dan luar biasa, kabur dan bertolak belakang dengan bukti yang kami sampaikan. Bahwa rumah tersebut adalah milik almarhum orangtua terdakwa, dan ditempati bersama oleh seluruh keluarga besar terdakwa,” kata Handoko kemudian.<br /><br />Pun demikian, apa yang disapaikan oleh PH terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakimlah yang akan menentukan hukuman terhadap kedua terdakwa berdasarkan bukti-bukti, fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU maupun berdasarkan keyakinan Majelis Hakim.<br /><br />Sidang akan dilanjutkan sepekan mendatang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa. (Rd1/*)

News Tipikor Suami Istri Dituntut 7 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana Pendidikan

#PH Terdakwa menyebutkan, tidak ada bukti fisik yang dihadirkan JPU perihal perhitungan harta kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah menjab...

»

Bupati Malang Renda Kresna Divonis 6 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp7.502 Miliyar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7R2jgxt3mFsrIodLW6o2gMl74sXsRXXlxf6hJ8vBntZKX9DfGyzDLoc7AS05frHVzeptzFvnDhV9MLTnEv9fqccofwlHFh41iY8QNszOwGcqQVyoOvd7pS9wbJz8A4GlS8H1Ou1bmp_k/s1600/IMG20190509125259_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="768" height="564" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7R2jgxt3mFsrIodLW6o2gMl74sXsRXXlxf6hJ8vBntZKX9DfGyzDLoc7AS05frHVzeptzFvnDhV9MLTnEv9fqccofwlHFh41iY8QNszOwGcqQVyoOvd7pS9wbJz8A4GlS8H1Ou1bmp_k/s640/IMG20190509125259_1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“”Misteri” uang suap Suap sebesar Rp4.478.300.000 yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari siapa ? Apakah KPK akan mengungkap dan menyeret sipemberi uang Suap itu?”</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2016 dan 2016 - 2021 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh lima juta rupiah) dari total uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta pencabutan hak Politik selama 3 (lima) tahun dalam kasus perkara Korupsi Suap fee proyek APBD Kabupaten Malang tahun 2012 - hingga 2014 lalu.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Rendra Kresna dibacakan di muka persidangan yang berlangsung diruang sdang Cakdra dengan agenda pemcaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yang dihadiri Tim JPU KPK maupun dihadiri TiPenasehat hukum terdakwa.<br /><br />Terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2016 dan 2016 - 2021 diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim setelah terlebih dahulu penyidik KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus Korupsi Suap sebesar Rp3.026.000.000 dari Ali Murtopo seorang pengusaha di Kabupaten Malang Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebagai fee atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD sebesar Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Terdakwa Rendra Kresna adalah Kepala Daerah ke- 14, dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor sejak tahun 2016 hingga 2018 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya karena kasus Korupsi menerima uang suap fee proyek APBD Kabupaten Malang sejak pada tahun 2012 - 2014 dari pengusaha Kontraktor di Kabupaten Malang. <br /><br />Terdakwa Rendra Kresna sepertinya melengkapi Jawa Timur, salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai Provinsi terkorup. Disisi lain, Provinsi Jawa Timur juga banyak juga menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat karena dinilai sukses dalam pelaksanaan Pembangunan.<br /><br />Namun yang diadili dalam kasus ini memang tidak hanya Rendra Kresna, melainkan bersama-sama dengan Eryk Armando Talla selaku penerima suap, dan Ali Murtopo sebagai pemberi suap yang sudah terlebih dahulu divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun,  serta di hukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000.<br /><br />Mengapa ada uang pengembalian dari Ali Murtopo selaku pemberi suap ? Sebab dalam dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengatakan, bahwa total uang sebagai fee proyek APBD Kabupaten Malang yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dan pihak lain yang seharusnya diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300.<br /><br />Ternyata Ali Murtopo hanya menyerahkan sebesar Rp3.026.000.000, sedangkan sisanya dinikmati sendiri oleh Ali Murtopo. Sehingga Ali Murtopo divonis sebagai pemberi suap namun di hukum juga untuk mengembalikan duit “haram” yang dinikamtinya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhms3hxfHa05DmKnE9ADgvk4Rl3AlHF7KUCe-jK81U4P-GLKxCIw99H4IridC3EVxYE_rRgSsDX5kGQwupCnevTMwchWwJOZ2tTYeAgVxYBsCICRezDlRrBUhJCU_Q_6mwvXcajAit1VE/s1600/IMG20190509125256_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="419" data-original-width="613" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhms3hxfHa05DmKnE9ADgvk4Rl3AlHF7KUCe-jK81U4P-GLKxCIw99H4IridC3EVxYE_rRgSsDX5kGQwupCnevTMwchWwJOZ2tTYeAgVxYBsCICRezDlRrBUhJCU_Q_6mwvXcajAit1VE/s640/IMG20190509125256_1.jpg" width="640" /></a></div> Sementara Eryk Armando Talla yang disebut JPU KPK bersama-sama dengan terdakwa Rendra Kresna, hingga saat ini belum disidangkan, masih menunggu pelimpahan dari Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Berdasarkan data beritakorupsi.co, keterlibatan Eryk Armando Talla dalam kasus korupsi suap adalah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang pada tahun 2015. <br /><br />Saat itu, Eryk Armando Talla bersama Lazuardi Firdaus (Wartawan Radar Malang, Group Jawa Pos) dan Hendarwan selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang juga anak salah seorang pejabat di Kejaksaan Agung RI (yang sudah almarhum beberapa tahun lalu),   mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang Malang tahun 2015.<br /><br />Anehnya, KPK “justru memberikan angin segar” terhadap Eryk Armonda Talla dan pihak lainnya, karena hingga saat ini belum jelas apakah pria yang diisukan sedang “dicari” oleh berbagai pihak, akan diadili atau tidak dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang yang sudah divonis bersama Hendarwan. Yang jelas hanya KPK sebagai lembaga super bodi itulah yang tau.<br /><br />Nama Eryk Armando Talla, mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat maupun media serta beberapa wartawan di Jawa Timur. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak “terlibat” dalam pengaturan proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah di Jawa Timur diantaranya di Pemkot dan Kabupaten Malang, adalah salah satu sponsor Radar Malang dalam suatu Even, seperti yang terungkap dalam persidangan terdakwa/terpidana Hendarwan pada tahun lalu.<br /><br />Yang menarik dari keterlibatan Eryk Armado Talla yang sangat dekat dengan Bupati Rendra Kresna sekaligus sebagi tim Sukses Rendra Kresna pada saat Pilakada, adalah salah satu pihak yang turut mengatur proses lelang proyek ABPD di Kabupaten Malang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker agar pemenangnya hanya pihak-pihak yang telah ditentukan oleh terdakwa Rendra Kresna selaku Bupti.<br /><br />Dan dari kasus ini muncul pertanyaan, apakah proses lelang proyek APBD melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker hanya terdapat di Kabupaten Malang, atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota di berbagai Provinsi di tanah air? <br /><br />Anehnya lagi dalam kasus ini, adalah terkait uang suap yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari pengusaha kontraktor Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla yang disebut oleh JPU KPK dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya sebesar Rp7.502.300.000. <br /><br />Sementara yang diseret KPK ke Pengadilian Tipikor untuk diadili selaku pemberi suap terhadap Bupati Malang Rendra Kresna adalah Ali Murtopo yang sudah memberikan fee proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp3.026.000.000. Lalu sisanya sebesar Rp4.478.300.000, dari siapa ?.<br /><br />Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat tuntutan serta fakta persidangan maupun putusan Majelis Hakim, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Rendra Kresna yaitu selain Ali Murtopo adalah Ubadillah sebesar Rp2.745.000.000. Sedang Iwan Kurniawan seorang pengusaha yang juga tim sukses Rendra Kresna, sudah dicekal oleh KPK agar tidak keluar dari wailayah Indonesia.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGwMb5ly-Gsw7BK74OulA6tbi2CLYwUUZ45qcw3plHl7BdTQdtLum2fi85Tq9EwOOqSFjYs6B73c6wnwa-hkUIEr_Us7vcqvAAKYHBWk4wo5rJo79PiBrZruRy6SjAPpIb8W42fGN8z4Y/s1600/IMG20190509125258.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="565" data-original-width="768" height="470" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGwMb5ly-Gsw7BK74OulA6tbi2CLYwUUZ45qcw3plHl7BdTQdtLum2fi85Tq9EwOOqSFjYs6B73c6wnwa-hkUIEr_Us7vcqvAAKYHBWk4wo5rJo79PiBrZruRy6SjAPpIb8W42fGN8z4Y/s640/IMG20190509125258.jpg" width="640" /></a></div> Dari putusan Majelis Hakim terungkap, bahwa total uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna, yang dalam surat dakwaan sebesar Rp7.502.300.000 menjadi Rp5.675.000.000 dengan rincian ; <br /><br />1. Sebesar Rp480 juta yang dipergunakan terdakwa Renda Kresna untuk membuat Gathering bersama beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan perbuatan terdakwa membagi-bagikan proyek kepada Tim Suksesnya<br /><br />2. Sebesar Rp500 juta dari Ali Murtopo, diterima terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012,; 3. Sebesar Rp750 juta diterima terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012,; 4. Sebesar Rp350 juta diterima terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 di rumah terdakwa di Pringgitan, Malang,; 5. Sebesar Rp2.745.000.000 merupakan fee dari Ubadillah, dan 6. Sebesar Rp850 juta yang dipergunakan terdakwa untuk renovasi rumah milik anak terdakwa rendra Kresna.<br /><br />JPU KPK menyebutkan, dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp5.675.000.000, sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.<br /><br />Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Rendra Kresna tidak dianggap bersalah atau turut serta dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau pemberian itu dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Renda Kresna dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 hruf b Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 bersama-sama dengan Eryk Armando, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan menerima hadiah yaitu berupa uang dari Ali Murtopo dan Ubaidillah yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah). <br /><br />Padahal, lanjut Majelis Hakim,  diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau uang tersebut diberikan karena terdakwa telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 dan 2013 kepada Ali Murtopo dan Ubaidilah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jiasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, Terdakwa dan Ahmad Subhan selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Eryk Armando Tallaselaku orang yang mempunyai kedekatan dengan Terdakwa, Chairul Anam, Joshua, Yoyolk, Wildan, Moh. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Terdakwa dan Ahmad Subhan, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Terdakwa, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Terdakwa terpilih menjadi Bupati Malang.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya. <br /><br />Pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Hendry Tanjung Eryk Armanxountuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana <br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). <br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa. <br /><br />Bahwa karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut ; a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD dan b. Alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. <br /><br />Selanjutnya dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo,  Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, Ali Murtopo mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana  melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi infomasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa. <br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut; <br /><br />1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama <br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfX2Ys0qmNU2Uw731KpML2QJnIxxLisfZzqujaKkyLXCbSfSDXMdBgmThVsWh_8faFM4voqjrkleTHrHF9BYNTj3hLFqWIdRyN0N_XWygrwae_mx1gESqnxooqv2m3dSpQISixw4B8VuI/s1600/IMG20190509125253_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfX2Ys0qmNU2Uw731KpML2QJnIxxLisfZzqujaKkyLXCbSfSDXMdBgmThVsWh_8faFM4voqjrkleTHrHF9BYNTj3hLFqWIdRyN0N_XWygrwae_mx1gESqnxooqv2m3dSpQISixw4B8VuI/s640/IMG20190509125253_1.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: <br /><br />1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815 <br /><br />2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /><br />3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat<br />puluh lima ribu rupiah)  dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010 <br /><br />2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898 <br /><br />3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /><br />4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah). Uang suap yang diterima terdakwa dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000<br /><br />Selanjutnya, sebagian uang tersebut diberikan Ali Murtopo kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa. <br /><br />b. Pada tanggal 13 Januari 2012, Terdakwa meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Ali Murtopo. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <br /><br />c. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono. <br /><br />d. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan. Malang. <br /><br />e. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap sejumlah Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah). <br /><br />Penerimaan uang suap tahun 2012 sebesar Rp881.300.000<br /><br />1. Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Hari Mulyanto melalui Eryk Armando Talla sejumlah Rp881.300.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279 <br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290. <br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk Terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri. <br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah  dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak. <br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesmkasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah. <br /><br />Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ; <br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari. <br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas. <br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama. <br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri. <br /><br />Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni : <br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),; b. Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah),; c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah),; d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah),; e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga menerima fee sebesar Rp2.745.000.000 dari Ubaidillah pada tahu 2014<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa melalui Eryk Armando Talla seluruhnya berjumlah Rp5.675.000.000, dan yang sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang yang sama jumlahnya dengan yang diterima oleh terdakwa bersadasrkan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp5.675.000.000 (lima miliyar tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp1.600.000.000<br /><br />“Sehingga terdakwa haruslah di hukum untuk mengembalikan uang yang jumlahnya sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah),” ucap Majelis Hakim.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa Rendra Kresna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Rendra Kresna terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;<br /><br />Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendra Kresna berupa pidana penjara selama 6 (enam)  denda sebesar Rp500 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;<br /><br />Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Rendra Kresna untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; <br /><br />Selain itu, hukuman tambahan kepada Terdakwa Rendra Kresna berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa Rendra Kresna selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah<br /><br />Atas putusan tersebuut, terdakawa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan masih pikir-pikir. “Kami pikir Yang Mulia,” jawab JPU KPK Mufti Irawan kepada Ketua Majelis. (Rd1/*)

News Tipikor Bupati Malang Renda Kresna Divonis 6 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp7.502 Miliyar

“”Misteri” uang suap Suap sebesar Rp4.478.300.000 yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari siapa ? Apakah KPK akan mengungkap dan menyere...

»

12 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Divonis 4 Hingga 5 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNgVBt6zu1bcXNDW2vuunMnT9YuLkDdyBxkpgyvv3F8mdnzcl0cKnKBLGlS5yJzM90wcGwM8KUMFll_iOVOsPzGWeLJVNukHt-0p0Ktaub53k5Dt7NmyuwKKp4PLsDPwYOMn3RnXL0lKs/s1600/IMG20190509114401.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNgVBt6zu1bcXNDW2vuunMnT9YuLkDdyBxkpgyvv3F8mdnzcl0cKnKBLGlS5yJzM90wcGwM8KUMFll_iOVOsPzGWeLJVNukHt-0p0Ktaub53k5Dt7NmyuwKKp4PLsDPwYOMn3RnXL0lKs/s640/IMG20190509114401.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;">#JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim, kecuali 2 terdakwa mengatakan masih pikir-pikir dalam kasus perkara Korupsi Suap APBD Kota Malang TA 2015#</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 12 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Pembahasan APBD (murni) TA 2015 pada Desember 2014 - Pebruari 2015, dan Gratifikasi saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 pada bulan Juni - Juli 2015 dari Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis), yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun penjara.<br /> <br /> Ke- 12 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 antara lain <br /> 1. Diana Yanti (PDIP),; 2. Sugiarto (PKS),; 3. Heri Susanto (PDIP),; 4. Afdhal Fauzan (HANURA),; 5. Syamsul Fajrih dari PPP (satu berkas),; 6. Ribut Harianto (Fraksi Golkar),; 7. Ghozali (HANURA),; 8. Mohammad Fadli (NASDEM),; 9. Asia Iriani (PPP),; 10. Indra Tjahyono (DMOKRTA),; 11. Een. Ambarsari (GERINDRA) dan 12. Bambang Triyoso (PKS).<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap 12 terdakwa dibacakan oleh Majelis Hakim di muka  persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Emma Suryani yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan serta Penasehat Hukum (PH) para terdakwa.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung sebanyak 3 session. Yang pertama dengan terdakwa Ribut Hariyanto dengan Nomor Perkara 03/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY, kemudian session ke II dengan 5 (lima) terdakwa yaitu Diana Yanti, Sugiarto, Heri Susanto, Afdhal Fauzan dan Syamsul Fajrih dengan Nomor Perkara 04PID.SUS/TPK/2019/PN. Dan session ke III sebanyak 6 terdakwa yakni Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsari serta Bambang Triyoso dengan Nomor Perkara 05/PID.SUS/TPK/2019/PN.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Ribut Hariyanto, Diana Yanti, Sugiarto, Heri Susanto, Afdhal Fauzan, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsari dan Bambang Triyoso) dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap pada tahun 2014 saat pembahasan APBD Kota Malang (murni) TA 2015 yang besarnya untuk masing-masing anggota Rp100 juta, dan Rp125 juta untuk unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi).<br /> <br /> Selain menerima uang suap, para terdakwa juga dinyatakan terbukti menerima Gratifikasi pada bulan Juni - Juli 2015 berupa uang THR (Tunjangan Hari Raya) dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang besarnya untuk masing-masing anggota Rp12.5 juta, dan Rp15 juta untuk unsur pimpinan, serta uang “Sampah” sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota, dan 10 juta rupiah untuk unsur pimpinan.</div> <div style="text-align: left;"> <br />           <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">12 aggota DPRD Kota Malang yang divonis dalam jilid IV</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmjl1qRgNKMGS7SXei-PeTP-9pDBQuxNYJ3mC9o_zCp5TlDhvv4xY8dXvL_p7vH7-h2QR56TqYt7FHqQeBV1jwiAvtMj7SY9qA16zyH-HwdoZGA6VdYEFByAB7PIR_2FHQNhnD-Xpu9s/s1600/I-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="981" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmjl1qRgNKMGS7SXei-PeTP-9pDBQuxNYJ3mC9o_zCp5TlDhvv4xY8dXvL_p7vH7-h2QR56TqYt7FHqQeBV1jwiAvtMj7SY9qA16zyH-HwdoZGA6VdYEFByAB7PIR_2FHQNhnD-Xpu9s/s640/I-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo5Cj4udsXqc2hpMQaGJTAsk-GXiuJWmOjF59iM1o1PI4gOzGCpe8eEB19NVMops-A1RlTqR38kdkrC5nIvC-L57NrxAemVSDWy0gBl1NIZhEqojzzvnqacqsN1a1cwePRwDibtSj790Y/s1600/II-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="724" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo5Cj4udsXqc2hpMQaGJTAsk-GXiuJWmOjF59iM1o1PI4gOzGCpe8eEB19NVMops-A1RlTqR38kdkrC5nIvC-L57NrxAemVSDWy0gBl1NIZhEqojzzvnqacqsN1a1cwePRwDibtSj790Y/s640/II-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm0Bdvky6KvWLNZlph0Zb15AgI5tIloq6DsWkWGTIFK9K9_gEzQWYdDNPKd6Pu7By7-9MvRzvB0cZqG3d9wKkm6a233nduhi7JKP8qc1IhGRCoZnS5VfWM44O_zIjmlVtlBRLqrVEmfeA/s1600/III-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="779" data-original-width="1600" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm0Bdvky6KvWLNZlph0Zb15AgI5tIloq6DsWkWGTIFK9K9_gEzQWYdDNPKd6Pu7By7-9MvRzvB0cZqG3d9wKkm6a233nduhi7JKP8qc1IhGRCoZnS5VfWM44O_zIjmlVtlBRLqrVEmfeA/s640/III-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Sehingga total uang suap dan gratifikasi yang diterima para terdakwa dari Wali Kota Malang Moch. Anton melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dalam pada saat pembahasan APBD (murni) dan APBD-Perubahan  sebesar Rp117.5 juta.</div> <div style="text-align: left;"> Perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim, sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa (Ribut Hariyanto, Diana Yanti, Sugiarto, Heri Susanto, Afdhal Fauzan, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsari dan Bambang Triyoso) sependapat dengan Penuntut hukum, dan haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya dan menolak pembelaan yang disampaikan para Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa tidak hanya pidana badan alias penjara, melainkan pidana denda dan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti yang besarnya sama dengan yang diterima para terdakwa serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Ribut Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ribut Hariyanto berupa pidana penjara selama 4 (emapt) tahun dan denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan kurungan selama 1 bulan ; <br /> <br /> Menghukum terdakwa Ribut Hariyanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp65 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; Dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh peraturan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (penjara),” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan menerima.<br /> <br /> Dalam sidang session ke  II, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Diana Yanti selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp25 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; </div> <div style="text-align: left;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6gC_3d4fFkXjcB1Z0vc4hGl5pSh3PpTuCRKd_eqO4BCEhyySR8pZripAG__Aw1bD2VHVe1JpYrivAbd8kxXH0rizS7_1EviN-XypNleR0yZtBbH3ht9D5DtKYdaSLjL3yUokfOQVKsAU/s1600/IMG20190509112857.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6gC_3d4fFkXjcB1Z0vc4hGl5pSh3PpTuCRKd_eqO4BCEhyySR8pZripAG__Aw1bD2VHVe1JpYrivAbd8kxXH0rizS7_1EviN-XypNleR0yZtBbH3ht9D5DtKYdaSLjL3yUokfOQVKsAU/s640/IMG20190509112857.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">  Terdakwa Sugiarto divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; </div> <br /> Terdakwa Heri Susanto divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; <br /> <br /> Terdakwa Afdhal Fauzan divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan (tanpa membayar uang pengganti, karena sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK).<br /> <br /> Terdakwa Syamsul Fajrih divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,  denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; <br /> <br /> Selanjutnya dalam sidang session ke  III, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Imam Ghozali selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp55.6 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; <br /> <br /> Untuk terdakwa Mohammad Fadli, divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp67.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; <br /> <br /> Terdakwa Asia Iriani divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp105.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2  (2) bulan ; <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa Indra Tjahyono divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan (tanpa membayar uang pengganti, karena sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK).<br /> <br /> Terdakwa Een. Ambarsari divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; <br /> <br /> Dan terdakwa Bambang Triyoso divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp55 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; <br /> <div style="text-align: left;"> Dan hukuman tambahan terhadap para terdakwa berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh peraturan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (penjara),” ucap Ketua Majelis Hakim. </div> <div style="text-align: left;"> <br /> Atas putusan tersebut, 2 terdakwa yang mengatakan pikir-pikir, yaitu Asia Iriani dan Sugiarto. Sedangkan JPU KPK mengatakan menerima.<br /> <br /> “Atas putusan ini, kami menerima Yang Mulia,” jawab JPU KPK Burhanudin atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Dengan dibacakannya surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim terhadap 12 terdakwa ini, berarti 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang dilantik pada tahun 2014 lalu sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah menerima uang suap dan gratifikasi dalam pembahasan APBD dan APBD-Perubahan Kota Malang TA 2015, dan tak satupun dari para anggota DPRD Kota Malang itu yang mulus meninggalkan kursi empuknya di gedung Dewan karena langsung di PAW (Pergantian Antara Waktu).<br /> <br /> Ke- 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang dinyatakan terbukti bersalah menerima uang suap dan gratifikasi dalam pembahasan APBD dan APBD-Perubahan Kota Malang TA 2015, dantara lain Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDIP, divonis terlebih dahulu dalam Jilid I). <br /> <br /> Dalam Jilid II sebanyak 18 terdakwa selaku Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi, yaitu <br /> 1. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 7. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 8. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 9.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 10. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 11. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 12. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 13. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 14. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 15. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 16. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 17 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 18. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Ke 18 anggota DPRD Kota Malang yang divonis dalam jilid II</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk8S6SKf0dFjSKsfrOvRynHhnqLou-HdXByJbsm1oyQ3iGktzDWlOoZo9-MaNwEjmd4yDGzZzr1I8gzU2NWHJCWer9gByAzEGTzKn5Yw4SrblX4Woydpjb7Q6ECQEVjO5Tov-VR2WgK8o/s1600/Nanda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk8S6SKf0dFjSKsfrOvRynHhnqLou-HdXByJbsm1oyQ3iGktzDWlOoZo9-MaNwEjmd4yDGzZzr1I8gzU2NWHJCWer9gByAzEGTzKn5Yw4SrblX4Woydpjb7Q6ECQEVjO5Tov-VR2WgK8o/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4csMzg3NH5mbbSfcdGWhicg-EUn55mxi8IHhD9gWKfSrcvT7Ek_UOpZD70BiRB-8pAexbSkbJJk5z7yrDvvXKfEl8YEwf_WrV2xdOdV4gL5xT6DMCAdv01qwq0aCd8IcvF7AVfwvlahE/s1600/Sulik.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4csMzg3NH5mbbSfcdGWhicg-EUn55mxi8IHhD9gWKfSrcvT7Ek_UOpZD70BiRB-8pAexbSkbJJk5z7yrDvvXKfEl8YEwf_WrV2xdOdV4gL5xT6DMCAdv01qwq0aCd8IcvF7AVfwvlahE/s640/Sulik.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLZ8-Od7XZmtDQJAfMMa0JCUr4grbI-nMHZcQhDeopsGTT7pv9wazO9s-QYrw0_fI6sCL14bnRmed8XdKGNveaydPJmP-BgMntQvFEMXF1n0FxNMhf58HQRBcLjgJpvhT4qdzB1KvXWNM/s1600/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLZ8-Od7XZmtDQJAfMMa0JCUr4grbI-nMHZcQhDeopsGTT7pv9wazO9s-QYrw0_fI6sCL14bnRmed8XdKGNveaydPJmP-BgMntQvFEMXF1n0FxNMhf58HQRBcLjgJpvhT4qdzB1KvXWNM/s640/C.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Dalam Jilid III sebanyak 10 terdakwa selaku anggota, diantaranya ; 1. Arief Hermanto (PDIP),; 2. Teguh Mulyono (PDIP),; 3. Mulyanto (PKB),; 4. Choeroel Anwar (GOLKAR),;  5. Suparno (GERINDRA),; 6. Erni Farida (PDIP),; 7. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan 10.  Choirul Amri (PKS). Dan Jilid IV pada sidang hari ini (Kamis, 9 Mei 2019) dengan sebanyak 12 terdakwa (1. Diana Yanti (PDIP),; 2. Sugiarto (PKS),; 3. Heri Susanto (PDIP),; 4. Afdhal Fauzan (HANURA),; 5. Syamsul Fajrih dari PPP (satu berkas),; 6. Ribut Harianto (Fraksi Golkar),; 7. Ghozali (HANURA),; 8. Mohammad Fadli (NASDEM),; 9. Asia Iriani (PPP),; 10. Indra Tjahyono (DMOKRTA),; 11. Een. Ambarsari (GERINDRA) dan 12. Bambang Triyoso dari F-PKS).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Hukuman (Vonis) pidana terhadap 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ini sama, yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-samasama dan berlanjut menerima Suap pada tahun 2014 saat pembahasan APBD (murni) TA 2015 yang besarnya masing-masing Rp100 juta untuk anggota, dan Rp125 juta untuk unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a, dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penerimaan gratifikasi THR (tunjangan hari raya) berupa uang “Pokir” yang masing-masing anggota sebesar Rp12.5 juta, dan unsur pimpinan sebesar Rp15 juta, serta uang “Sampah” sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota dan 10 juta rupiah untuk unsur pimpinan, pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli 2015 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Total uang suap yang mengalir dari Pemerintah Kota Malang ke DPRD Kota Malang  untuk menggolkan pembahasan APBD dan APBD-Perubahan TA 2015 sebesar Rp6.5 miliyar. Sehingga dalam kasus ini, Wali Kota Moch. Anton pun turut diadili dan dinyatakan bersalah serta dihukuman pidana penjara selama 2.6 tahun dengan pencabutan hak Politik selama 3 tahun.</div> <br /> Andai saja KPK tidak menelisik kasus ini, bisa jadi 41 anggota DPRD Kota Malang ini akan mengakhiri jabatannya dengan mulus, bahkan ada diantaranya yang akan terpilih kembali karena sebagai Caleg (calon legislatif) untuk periode 2019 - 2024, begitu juga Yaqud Ananda Gudban dan Moh. Anton akan menyaksikan pemugutan suara saat pemilihan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2023 yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /> <br /> Ternyata “nikmat membawa sengasara”. Inipula yang dialaimi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Eddy Sulistyono, Wali Kota Malang Moch. Anton, dan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang sama-sama meringkuk dipenjara.<br /> <br /> Sedangkan Cipto Wiyono selaku mantan Sekda Kota Malang pada tahun 2015, saat ini sudah meringkik ditahanan KPK, dan tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara Teddy Sojadi Oemama yang berperan mengumpulkan duit dari 45 kontraktor di Kota Malang kemudian menyerahkannya ke Cipto Wiyono sebanyak Rp200 juta, dan ke Moch. Arif Wicaksono sejumlah Rp700 juta, hingga saat ini masih “selamat” merayakan Hari Raya Idul Firi 2019.<br /> <br />  <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Ke 10 anggota DPRD Kota Malang yang divonis dalam jilid III</span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9AMZ2qYKU3LOJETpDZ6ZM8YmpCoeE4a2zJBgohvI33X6O1YeZ36hTbIe02GzUdf23xHmckWeIZgO_mUurGIRwBXI3TTHwYHW_OjaPgbnOwy2YtQ2Zzz5YzgKMcCNL1Hr4KmeT7KrR8is/s1600/A+10+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="774" data-original-width="982" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9AMZ2qYKU3LOJETpDZ6ZM8YmpCoeE4a2zJBgohvI33X6O1YeZ36hTbIe02GzUdf23xHmckWeIZgO_mUurGIRwBXI3TTHwYHW_OjaPgbnOwy2YtQ2Zzz5YzgKMcCNL1Hr4KmeT7KrR8is/s640/A+10+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7_8yYQHAvQCvEm2F-llRtWLd1_ZWaMy1qVWlmlozb4z7fG-T0MYyPXpdwtTd1z7A_NyzuxFm6vBIeglA1NnnSVlCpeEKzkm2yH9gL5J0j2Lp8Ae1nkqHxWVZW3Tvi6aSEhNpZYEqgXmY/s1600/B+10+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="775" data-original-width="982" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7_8yYQHAvQCvEm2F-llRtWLd1_ZWaMy1qVWlmlozb4z7fG-T0MYyPXpdwtTd1z7A_NyzuxFm6vBIeglA1NnnSVlCpeEKzkm2yH9gL5J0j2Lp8Ae1nkqHxWVZW3Tvi6aSEhNpZYEqgXmY/s640/B+10+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa awal permintaan uang Pokir oleh legislator ke eksekutif, berawal pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015.<br /> <br /> Pada saat itu Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono yang bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /> <br /> Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Soejadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. <br /> <br /> Setelah Teddy Soejadi Soemama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Soejadi Soemama untuk mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPR  Kota Malang sebesar Rp900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Soejadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. <br /> <br /> Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Soejadi Soemama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta.<br /> <br /> Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjltfJWh42ZPU_sEDwO8mPbdp0hvldtkX4FQThYVw30SKBYuUT_ot_VqEX2s1fE-WyQ0tk3WgpA7uA_jmVAH1uvQfaauJUMpoRc59xE_wr8gOShkyi2GFN5JR4e9Shp_kX87_sEPJVh6bQ/s1600/IMG20190509111534.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjltfJWh42ZPU_sEDwO8mPbdp0hvldtkX4FQThYVw30SKBYuUT_ot_VqEX2s1fE-WyQ0tk3WgpA7uA_jmVAH1uvQfaauJUMpoRc59xE_wr8gOShkyi2GFN5JR4e9Shp_kX87_sEPJVh6bQ/s640/IMG20190509111534.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Soejadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /> <br /> Setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. <br /> <br /> Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.  (Rd1/*)</div>

News Tipikor 12 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Divonis 4 Hingga 5 Tahun Penjara

#JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim, kecuali 2 terdakwa mengatakan masih pikir-pikir dalam kasus perkara Korupsi Suap APBD...

»