"Terima" Suap Rp7.502 Miliyar, Bupati Renda Kresna Dituntut 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEKdTfTKPPVpPxZGFwqW62U1uHwaldzHcWin_qN_7EQblj3JB9JV4uE7UzR79sw59VmC3KqF3rFJaD8YeR_id8veoC8X66fdYz13YKDjGsuMqgaCrPRseDox1n4Hh3gnLqOpyWndn3DU/s1600/IMG20190425110820.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEKdTfTKPPVpPxZGFwqW62U1uHwaldzHcWin_qN_7EQblj3JB9JV4uE7UzR79sw59VmC3KqF3rFJaD8YeR_id8veoC8X66fdYz13YKDjGsuMqgaCrPRseDox1n4Hh3gnLqOpyWndn3DU/s640/IMG20190425110820.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“”Misteri” uang suap sebesar Rp4.478.300.000 yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna dari siapa ? Apakah KPK akan mengungkap dan menyeret sipemberi uang itu?”</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 25 Pebruari 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi, membacakan surat tuntutan pidana di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, terhadap terdakwa Korupsi Suap fee proyek APBD Kabupaten Malang Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2016 dan 2016 - 2021, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,  denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) dari total uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta pencabutan hak Politik selama 5 (lima) tahun.<br /> <br /> Surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Rendra Kresna dibacakan oleh Tim JPU KPK diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Juanda No 82 - 84 Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta dihadiri Penasehat hukum terdakwa.<br /> <br /> Terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2016 dan 2016 - 2021 diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim setelah terlebih dahulu penyidik KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus Korupsi Suap sebesar Rp3.026.000.000 dari Ali Murtopo seorang pengusaha di Kabupaten Malang Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebagai fee atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD sebesar Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). <br /> <br /> Terdakwa Rendra Kresna adalah Kepala Daerah ke- 14, dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor sejak tahun 2016 hingga 2018 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena kasus Korupsi menerima uang suap fee proyek APBD Kabupaten Malang sejak pada tahun 2010 - 2011 dari pengusaha Kontraktor di Kabupaten Malang. Terdakwa Rendra Kresna sepertinya melengkapi Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai Provinsi terkorup. Disisi lain, Provinsi Jawa Timur juga banyak menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /> <br /> Namun yang diadili dalam kasus ini memang tidak hanya Rendra Kresna, melainkan bersama-sama dengan Eryk Armando Talla selaku penerima suap, dan Ali Murtopo sebagai pemberi suap yang sudah terlebih dahulu divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun,  serta di hukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000.<br /> <br /> Mengapa ada uang pengembalian dari Ali Murtopo selaku pemberi suap ? Sebab dalam dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengatakan, bahwa total uang sebagai fee proyek APBD Kabupaten Malang yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dan pihak lain yang seharusnya diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300.<br /> <br /> Ternyata Ali Murtopo hanya menyerahkan sebesar Rp3.026.000.000, sedangkan sisanya dinikmati sendiri oleh Ali Murtopo. Sehingga Ali Murtopo divonis sebagai pemberi suap namun di hukum juga untuk mengembalikan duit “haram” yang dinikamtinya.<br /> <br /> Sementara Eryk Armando Talla yang disebut JPU KPK bersama-sama dengan terdakwa Rendra Kresna, hingga saat ini belum disidangkan, masih menunggu pelimpahan dari Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgKGdUhthGI3Y-_VjN-IdE7AFpUj4PZQlGD1N20yfhmwcCa3VIDPBjV9oTJbqcJhRTAONoUULu_yIk37RSLoTzrI8QdyF7LMCjp0_5VgwHZmHCJaHgcwjGLfbbSTeD2NTBVijPVW01HY/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="268" data-original-width="398" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgKGdUhthGI3Y-_VjN-IdE7AFpUj4PZQlGD1N20yfhmwcCa3VIDPBjV9oTJbqcJhRTAONoUULu_yIk37RSLoTzrI8QdyF7LMCjp0_5VgwHZmHCJaHgcwjGLfbbSTeD2NTBVijPVW01HY/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan data beritakorupsi.co, keterlibatan Eryk Armando Talla dalam kasus korupsi suap adalah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang pada tahun 2015. <br /> <br /> Saat itu, Eryk Armando Talla bersama Lazuardi Firdaus (Wartawan Radar Malang, Group Jawa Pos) dan Hendarwan selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang juga anak salah seorang pejabat di Kejaksaan Agung RI (yang sudah almarhum beberapa tahun lalu),   mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang Malang tahun 2015.<br /> <br /> Anehnya, KPK “justru memberikan angin segar” terhadap Eryk Armonda Talla dan pihak lainnya, karena hingga saat ini belum jelas apakah pria yang diisukan sedang “dicari” oleh berbagai pihak, akan diadili atau tidak dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang yang sudah divonis bersama Hendarwan. Yang jelas hanya KPK sebagai lembaga super bodi itulah yang tau.<br /> <br /> Nama Eryk Armando Talla, mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat maupun media serta beberapa wartawan di Jawa Timur. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak “terlibat” dalam pengaturan proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah di Jawa Timur diantaranya di Pemkot dan Kabupaten Malang, adalah salah satu sponsor Radar Malang dalam suatu Even, seperti yang terungkap dalam persidangan terdakwa/terpidana Hendarwan pada tahun lalu.<br /> <br /> Yang menarik dari keterlibatan Eryk Armado Talla yang sangat dekat dengan Bupati Rendra Kresna sekaligus ebeagi tim Sukses Rendra Kresna pada saat Pilakada, adalah salah satu pihak yang turut mengatur proses lelang proyek ABPD di Kabupaten Malang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker agar pemenangnya hanya pihak-pihak yang telah ditentukan oleh terdakwa Rendra Kresna selaku Bupti.<br /> <br /> Dan dari kasus ini muncul pertanyaan diantaranya, apakah proses lelang proyek APBD melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker hanya terdapat di Kabupaten Malang, atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota di berbagai Provinsi di tanah air yang melibatkan tim sukses dari Kepala Daerah itu ? <br /> <br /> Anehnya lagi dalam kasus ini, adalah terkait uang suap yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari pengusaha kontraktor Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla yang disebut oleh JPU KPK dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya sebesar Rp7.502.300.000. <br /> <br /> Sementara yang diseret KPK ke Pengadilian Tipikor untuk diadili selaku pemberi suap terhadap Bupati Malang Rendra Kresna adalah Ali Murtopo yang sudah memberikan fee proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD pada tahun 20110 - 2011 sebesar Rp3.026.000.000. Lalu sisanya sebesar Rp4.478.300.000, dari siapa ?.<br /> <br /> Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat tuntutan serta fakta persidangan, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Rendra Kresna yaitu selain Ali Murtopo adalah Ubadillah sebesar Rp2.745.000.000.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK pun merinci total uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna, yang dalam surat dakwaan sebesar Rp7.502.300.000 menjadi Rp5.675.000.000 yang  dalam surat tuntutan dengan rincian ; <br /> <br /> 1. Sebesar Rp480 juta yang dipergunakan terdakwa Renda Kresna untuk membuat Gathering bersama beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan perbuatan terdakwa membagi-bagikan proyek kepada Tim Suksesnya<br /> <br /> 2. Sebesar Rp500 juta dari Ali Murtopo, diterima terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012,; 3. Sebesar Rp750 juta diterima terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012,; 4. Sebesar Rp350 juta diterima terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 di rumah terdakwa di Pringgitan, Malang,; 5. Sebesar Rp2.745.000.000 merupakan fee dari Ubadillah, dan 6. Sebesar Rp850 juta yang dipergunakan terdakwa untuk renovasi rumah milik anak terdakwa rendra Kresna.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp5.675.000.000, sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.<br /> <br /> Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Rendra Kresna tidak dianggap bersalah atau turut serta dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau pemberian itu dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?.  <br /> <br /> Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Senin, 15 April 2019, adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK terhadap terdakwa Renda Kresna yang dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 hruf b Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 bersama-sama dengan Eryk Armando, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan menerima hadiah yaitu berupa uang dari Ali Murtopo dan Ubaidillah yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcJda4_tuABtHLOQ9qaaXARFrVA7VtLYDjJOKlrY4uylr78lORaWR9hWEwsh6i1z-GwSz3orV1EpLbT9BV40Pp-NHqY8S8h6f2JghTn_uNA4F_pTMtDQy_U3AcAKIFhUcOsyQh51XohmM/s1600/IMG20190214112448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcJda4_tuABtHLOQ9qaaXARFrVA7VtLYDjJOKlrY4uylr78lORaWR9hWEwsh6i1z-GwSz3orV1EpLbT9BV40Pp-NHqY8S8h6f2JghTn_uNA4F_pTMtDQy_U3AcAKIFhUcOsyQh51XohmM/s640/IMG20190214112448.jpg" width="640" /></a></div> Padahal, lanjut PU KPK,  diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau uang tersebut diberikan karena terdakwa telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 dan 2013 kepada Ali Murtopo dan Ubaidilah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jiasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /> <br /> Menurut PU KPK, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: <br /> <br /> Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, Terdakwa dan Ahmad Subhan selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Eryk Armando Tallaselaku orang yang mempunyai kedekatan dengan Terdakwa, Chairul Anam, Joshua, Yoyolk, Wildan, Moh. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. <br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Terdakwa dan Ahmad Subhan, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Terdakwa, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Terdakwa terpilih menjadi Bupati Malang.<br /> <br /> Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya. <br /> <br /> Pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Hendry Tanjung Eryk Armanxountuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana <br /> <br /> Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). <br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTsS20nyAZynikE-SMRVZR6nkgzgrWlrpeOMfaHdM8sKa2RyifYJzTFhXnsL8WHDiSmZr7Hy_bTzWoE5k-sn5ZdIK9md83KczzrVwelWJ3InCDTN0GplbJZUcVFtBslFHL3eH7rS55D4/s1600/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTsS20nyAZynikE-SMRVZR6nkgzgrWlrpeOMfaHdM8sKa2RyifYJzTFhXnsL8WHDiSmZr7Hy_bTzWoE5k-sn5ZdIK9md83KczzrVwelWJ3InCDTN0GplbJZUcVFtBslFHL3eH7rS55D4/s640/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut ; a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD dan b. Alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. <br /> <br /> Selanjutnya dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo,  Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa.<br /> <br /> Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, Ali Murtopo mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana  melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi infomasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa. <br /> <br /> Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut; <br /> <br /> 1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /> <br /> 2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /> <br /> 3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama <br /> <br /> 4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /> <br /> Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: <br /> <br /> 1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815 <br /> <br /> 2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /> <br /> 3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /> <br /> 4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /> <br /> Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat<br /> puluh lima ribu rupiah)  dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010 <br /> <br /> 2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898 <br /> <br /> 3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /> <br /> 4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah). Uang suap yang diterima terdakwa dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000<br /> <br /> Selanjutnya, sebagian uang tersebut diberikan Ali Murtopo kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa. <br /> <br /> b. Pada tanggal 13 Januari 2012, Terdakwa meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Ali Murtopo. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <br /> <br /> c. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono. <br /> <br /> d. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan. Malang. <br /> <br /> e. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap sejumlah Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah). <br /> <br /> Penerimaan uang suap tahun 2012 sebesar Rp881.300.000<br /> <br /> 1. Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Hari Mulyanto melalui Eryk Armando Talla sejumlah Rp881.300.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279 <br /> <br /> b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290. <br /> <br /> c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk Terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2pp-BibmMmHym5ZZFP4rrDf1PRs-0zO1A0vFQ3nbcAxOF6WsI2xWHECtV-Sf9R1xvx23e_kiYj6ZK5h48sHXgiDF6Ik47mArBVI2kOpz7co_PFZnY3zdURDHIr32AR9ABqYkOLC9Imj4/s1600/IMG20190425110516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2pp-BibmMmHym5ZZFP4rrDf1PRs-0zO1A0vFQ3nbcAxOF6WsI2xWHECtV-Sf9R1xvx23e_kiYj6ZK5h48sHXgiDF6Ik47mArBVI2kOpz7co_PFZnY3zdURDHIr32AR9ABqYkOLC9Imj4/s640/IMG20190425110516.jpg" width="640" /></a></div> Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. <br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah  dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak. <br /> <br /> Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesmkasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah. <br /> <br /> Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ; <br /> <br /> a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas<br /> <br /> b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari. <br /> <br /> c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas. <br /> <br /> d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama. <br /> <br /> e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri. <br /> <br /> Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni : <br /> <br /> a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),; b. Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah),; c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah),; d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah),; e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga menerima fee sebesar Rp2.745.000.000 dari Ubaidillah pada tahu 2014<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa melalui Eryk Armando Talla seluruhnya berjumlah Rp5.675.000.000, dan yang sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang yang sama jumlahnya dengan yang diterima oleh terdakwa bersadasrkan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp5.675.000.000 (lima miliyar tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp1.600.000.000<br /> <br /> “Sehingga terdakwa haruslah di hukum untuk mengembalikan uang yang jumlahnya sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah),” ucap JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rendra Kresna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Rendra Kresna terbukti bersalah melanggar Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;<br /> <br /> Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendra Kresna berupa pidana penjara selama 8 (delapan) denda sebesar Rp200 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. <br /> <br /> Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Rendra Kresna untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun ; <br /> <br /> Selain itu, hukuman tambahan kepada Terdakwa Rendra Kresna berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa Terdakwa Rendra Kresna selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap JPU KPK Abdul Bisri di akhir surat tuntutannya.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan.<br /> <br /> “Saudara terdakwa punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim lalu menutup sidang untuk ditunda sepekan mendatang. (Rd1)

News Tipikor "Terima" Suap Rp7.502 Miliyar, Bupati Renda Kresna Dituntut 8 Tahun Penjara

“”Misteri” uang suap sebesar Rp4.478.300.000 yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna dari siapa ? Apakah KPK akan mengungkap dan menyere...

»

Kerugian Negara Rp1.090 Miliyar, Terdakwa Dituntut 3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwuKDhcb3WFAVXbslywpQPf5famF2QFS1jCHdVr9P3h11Obn7Aewfs6UKcoskH_EP2zWPuAz5viKS7XWlAuKsvi05HVRNr8Uy8EYX7sHH0ahGO5EvrCEgSrb_xz2OTPKaZONHR7I_rd_I/s1600/IMG20190425164148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="768" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwuKDhcb3WFAVXbslywpQPf5famF2QFS1jCHdVr9P3h11Obn7Aewfs6UKcoskH_EP2zWPuAz5viKS7XWlAuKsvi05HVRNr8Uy8EYX7sHH0ahGO5EvrCEgSrb_xz2OTPKaZONHR7I_rd_I/s640/IMG20190425164148.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana terhadap terdakwanya yang diatur dalam Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang tidak diatur secara pasti. Yang ada adalah hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup.<br /><br />Pun demikian, hukuman mati dapat dilakukan terhadap terdakwa Korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, yang jumlahnya hanya puluhan hingga ratusan juta rupiah, terdakwanya dituntut pidana penjara di atas 1 tahun.  Ada pula kerugian keuangan negara di atas 1 miliyar rupiah, terdakwanya hanya dituntut pidana penajara dibahwa 4 tahun. Karena Pasal yang menjerat terdakwanya dikenakan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu penyalahgunaan kewenangan atau jabatan si terdakwa. Dan ada pula yang divonis di bawah 1 tahun. <br /><br />Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan Pasal inilah (Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi) yang dikenakan JPU Kejari Surabaya terhadap terdakwa Kansa Gustiansah selaku pegawai bagian Teller di Bank BRI milik pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Cabang Surabaya Kertajayadalam kasus Korupsi penarikan atau pemindahbukuan uang nasabah yang ada di BRI Kantor Cabang Kertajaya Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Kansa Gustiansah diseret JPU Kejari Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas keruguan keuangan negara yang dalam hal ini adalah Bank BRI Cabang Surabaya Kertajaya sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah), setelah terlebih dahulu penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Surabaya melakukan penyidikian dan menetapkan Kansa Gustiansah sebagai tersangka tunggal pada September 2018.<br /><br />Modus yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan penarikan atau pemindahbukuan uang tabungan milik nasabah Bank BRI tempat terdakwa bekerja ke rekening milik terdakwa.  <br /><br />Namun apakah perbuatan ini dilakukan sendiri oleh terdakwa yang hanya bagin Teller, atau ada pihak lain yang dengan “sengaja” memberikan password untuk membuka sistym penyimpanan/penarikan tabungan nasabah melebihi batas kewenangan terdakwa di Bank milik pemerintah ini? <br /><br />Atas kerugian keuangan negara sebesar Rp1.090 miliyar akibat perbuatan terdakwa, JPU pun menjeratnya dalam surat tuntutan, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Tuntutan pidana penjara oleh JPU terhadap terdakwa Kansa Gustiansah adalah selama 3 penjara, dendar sebesar Rp200 juta subsidair 5 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa membayar uang penggai sesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) atau penjara selama 1 tahun bila harta benda terdakwa tidak mencukupi saat Jaksa melakukan penyitaan untuk dilelang sebagai uang pengganti bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau Inckrah.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU dari Kejari Surabaya dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) serta penasehat Hukum terdakwa, pada Kamis, 25 April 2019<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam <br /><br />Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />JPU KPK mengatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan sebesar Rp1.090 miliyar. <br /><br />JPU KPK menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Kansa Gustiansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZKVGmAsuODVIFyn2ziwsGymBFUmRk_GFskFdxI8Z_MqE01qk9Fs-iBHiJHSHm-XXODfLQFwHkDmnFFgtto-BiSL_tTJR8NopwDxPfhSd9nUGFnq_tBufNjVjv34DG6QZzsSBXnwPPmA/s1600/IMG20190425163558.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZKVGmAsuODVIFyn2ziwsGymBFUmRk_GFskFdxI8Z_MqE01qk9Fs-iBHiJHSHm-XXODfLQFwHkDmnFFgtto-BiSL_tTJR8NopwDxPfhSd9nUGFnq_tBufNjVjv34DG6QZzsSBXnwPPmA/s640/IMG20190425163558.jpg" width="640" /></a></div> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Kansa Gustiansah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /><br />Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kansa Gustiansah berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp200 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. <br /><br />Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Kansa Gustiansah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap JPU diakdir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan.<br /><br />“Saudara terdakwa punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim lalu menutup sidang untuk ditunda sepekan mendatang. <br /><br />Seusai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa tuntutan Jaksa terhadap terdakwa dianggap terlalu tinggi. Selain itu, pasal yang dikenakan, menurutnya bukan pasal 3, namun penasehat terdakwa anak pengusaha di Pelabuan Tanjung Perak ini mengakui bahwa perbuatan terdakwa karena adanya keweanangan pada terdakwa.<br /><br />"Tuntutannya terlalu tinggi, dan pasal, seharusnya bukan pasal 3 tapi pasal lain karena ada emapat pasal dalam sudat dakwaan Jaksa tapi saya lupa," kata Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini.<br /><br />Apakah menurut anda, perbuatan terdakwa bukan karena kewenangan dan atau jabatannya di Bank BRI ? Tanya wartawan media ini kemudian, yang di "Ia" kan oleh penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />"Ia memang, tapi kerugian negara bukan satu miliyar tapi paling sekitar tiga ratus juta. Kalau cuma segitu bisa dibayar. Ini kan karena dikasi Pasword oleh atasannya," katannya kemudian.<br /><br />Semuala pada saat penyidikan, terdakwa ini didampingi Pengacara Yuliana yang biasa di Pengadilan Tipikor. Namun setelah menjelang persidangan, orang tua terdakwa yang seorang pengusaha itu mengganti penngara yang akan mendampingi terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Kerugian Negara Rp1.090 Miliyar, Terdakwa Dituntut 3 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana terhadap terdakwanya yang d...

»

JPU Menghadirkan Tiga Saksi Di Sidang Korupsi PT Jamkrida Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLdinOmYsKj3jCrlV07EMc6GvP_Gj9EwzdsapEKHt9vWSQEejF4ih_ehIiJSY3Fw0C6P15w3d0JZ4SpluITap9hcERlquuGsR72b1hdAhkn_MyYJFDW_bRLUXmzL6Qk4BnEwC590ryvUs/s1600/IMG20190422130530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLdinOmYsKj3jCrlV07EMc6GvP_Gj9EwzdsapEKHt9vWSQEejF4ih_ehIiJSY3Fw0C6P15w3d0JZ4SpluITap9hcERlquuGsR72b1hdAhkn_MyYJFDW_bRLUXmzL6Qk4BnEwC590ryvUs/s640/IMG20190422130530.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berta<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 22 April 2019, Tim JPU dari Kejari Sidoarjo dan Kejati Jatim menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan kasus perkara Korupsi pencairan dana PT Jamkrida milik BUMD Pemerintah Jawa Timur pada tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp6.5 miliyar dengan terdakwa Achmad Nur Chasan mantan Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, dan terdakwa Bugi Sukswantoro (berkas terpisah) mantan Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /><br />Ke- 3 saksi dimaksud adalah pegawai PT Jamkrida Jatim sendiri, yaitu  Muntaha selaku Kabag (Kepala Bagian Keuangan), Eka Setyo Wicaksono selaku staf bagian Penjaminan dan Pemasaran serta Neni Anggraeni bagian Kasir.<br /><br />Dari keterangan para saksi Muntha terungkap, bahwa ada pengajuan pencairan dana sebanyak 47 kas bos untuk klaim nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur. Menurutnya, hal itu diketahui setelah kasus ini mencaut dan ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa - Timur (Jatim).<br /><br />“Sebanayak 47 kali klaim yang tidak sesuai dengan prosedur. Pencairan itu dikeluarkan oleh Direktur Keuangan atas perintah terdakwa,” kata Muntha menjelaskan.<br /><br />Sementara saksi Neni mengatakan, bahwa proses pencairan dana ada yang tidak sesuai prosedur. Menutut Neni atas pertanyaan Majelis Hakim, bahwa kas bos yang diajukan oleh terdakwa untuk digunakan senidiri.<br /><br />“Saya tau ada kas bos, tapi saya tidak tidak tahu berapa kali. Ya digunakan sendiri,” ucap Neni.<br /><br />Yang aneh adalah keterangan saksi Eka Setyo Wicaksono selaku staf bagian Penjaminan dan Pemasaran yang mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengetahuinya. Namun saat Ketua Majelis Hakim menanyakan terkait modal awal PT Jamkrida, Eka mengatakan berasal dari Pemerintah Jawa Timur sebesar Rp600 miliyar atau 95 persen.<br /><br />“Modalnya dari Pemrov Jatim enam ratus miliyar, 95 persen milik pemprov,” jawab Eka.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2015 sampai 2017, saat itu Dirut PT Jamkrida Jatim, Achmad Nur Chasan diduga membuat memo berupa kas bon klaim pencairan dana dari kas sementara perusahaan yang disetujui oleh Direktur Keuangan.<br /><br />Dari hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diketahui, bahwa Sebanyak 47 klaim kas bos pencairan dana yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar diduga tidak sesuai dengan prosedur, diantaranya pada tahun 2015 sebanyak lima kali kas bos senilai Rp395 juta. Pada tahun 2016 sebanyak 20 kas bos dengan jumlah Rp1,9 miliyar. Kemudain pada tahun 2017 sekitar 21 kali pengeluaran dari kas dengan total senilai Rp3,6 miliar. Kemudian kas bos sejumlah dua kali senilai Rp212 juta. Sehingga total pengeluaran mencapai Rp 6,7 miliar.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwapun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai dengan dakwaan Jaksa, yang menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor JPU Menghadirkan Tiga Saksi Di Sidang Korupsi PT Jamkrida Jatim

berta korupsi .co - Senin, 22 April 2019, Tim JPU dari Kejari Sidoarjo dan Kejati Jatim menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidan...

»

Keterangan 2 Saksi Dalam Perlindungan LPSK Memberatkan Terdakwa Korupsi Jasmas Rp4.9 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1OPD1X-z6ZMCHYfE-NyaFFoEZ4jhN7EbkAXSKWY-vkIr1Puqd6BH_2g0iLqCbD12bqxI2YOQV0L7BXgtK05ziYRsiOmUQH2eqZUeAKe6wsQ77Hf1RUkudYyk_DgC37b9R0G7L6kYxlk/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1OPD1X-z6ZMCHYfE-NyaFFoEZ4jhN7EbkAXSKWY-vkIr1Puqd6BH_2g0iLqCbD12bqxI2YOQV0L7BXgtK05ziYRsiOmUQH2eqZUeAKe6wsQ77Hf1RUkudYyk_DgC37b9R0G7L6kYxlk/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Keterangan 2 (dua) saksi dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) RI, yakni Santi Diana Rahmawati dan Dea Winnie yang dihadirkan Tim JPU Ugik Rahmantyo, Muhammad Fadhil dan Suryanta Desy Christiani dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, memberatkan terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati di muka persidangan kasus perkara Korupsi Dana hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Senin, 22 April 2019, pada sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo diketuai Majelis Hakim Rochmat dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, sementara terdakwa Agus Setiawan Jong didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio yang berkantor di jalan Kartini Surabaya, adalah agenda mendengarkan keterangan 6 orang saksi, namun menurut JPU yang hadir hanya dua,  yaitu Santi Diana Rahmawati dan Dea Winnie.<br /><br />Saksi Santi Diana Rahmawati dan Dea Winnie adalah kariyawati PT. Sang Surya Dwi Sejati milik terdakwa. Namun status kedua saksi di perusahaan milik terdakwa, tidaklah sama. Karena Santi Diana Rahmawati berstatus kariyawati lepas menggantikan suaminya yang sempat dipecat terdakwa. Seperti yang disampaiakannya kepada Majelis Hakim. Sedangkan Dea Winnie adalah Staf terdakwa.<br /><br />Sejak kasus ini ditangani oleh penyidik Kejari Tanjung Perak pada tahun lalu, Saksi Santi Diana Rahmawati dan Dea Winnie sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK karena ditakutkan ada acaman. Itulah sebabnya, pada saat JPU menghadirkan Diana Rahmawati dan Dea Winnie di  persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk di dengar keterangannya dalam perkara Korupsi Dana Jasmas milik 6 anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016 lalu dalam bentuk NPHD, beberapa petugas LPSK mendampingi kedua saksi.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Santi Diana Rahmawati menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa untuk mencari lembaga yaitu RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) yang akan menerima bantuan dana hibah Jasmas dari  anggota DPRD.<br /><br />“Saya diperintahkan untuk mencari, ada 20 propsal,” kata Santi kepada Majelis Hakim.<br /> <br /> Santi menjelaskan, dirinya adalah karyawan terdakwa menggantikan suaminya, dengan gaji sebesar Rp500 ribu per minggu, namun menurut Santi kadang tidak dibayar. Dan menurut Santi, sejak adanya tugasnya untuk mencari RT/RW, dirinya digaji sebesar Rp700 ribu setiap minggu.<br /><br />“Saay karyanya. Dulunya suami saya, tapi karena sesuatu dipecat. Terus dihubungi lagi. Suami saya mengatakan, kalau mau diganti istri saya aja,” kata saksi sambil menirukan percakapan terdakwa dengan suami saksi.<br /><br />Saat terdakwa mengatakan, bahwa saksi menerima fee atas pekerjaannya sebesar Rp100 juta. Namun dibantah oleh Santi. Menurut Santi, bahwa itu adalah gajinya selama 2 tahun mencari RT/RW.<br /><br />“Itu bukan fee tapi gaji, tidak ada tanda terima. Dikasi langsung oleh Pak Jong,” kata Santi kepada Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Karena terdakwa ngotot bahwa uang yang dikasihkannya ke saksi adalah sebagai fee namun tidak diakui saksi dan juga tidak ada tanda terima, Ketua Majelis Hakim pun mengingatkan terdakwa agar jangan memaksakan kehendak.<br /><br />“Saudara tidak boleh memaksa, saksi mengatakan itu adalah gajinya dan juga tidak ada bukti. Bagaimana kita bisa percaya begitu saja kalau tidak ada buktinya,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Sementara saksi Dea Winnie menjelaskan, bahwa dirinyalah yang merekap proposal untuk RT/RW selaku penerima hiba. Propsal itu diterima saksi dari orang-orang yang diperintahkan terdakwa diantaranya Santi.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK3eLs9RTlwB_wmr7RPwK80Sf33eDtMToaPklYh-vsBeEEENAUz1bVyphVxRolffR02uczDfV72hvmvkfMKFHtsRQaS0ioBWARfDDU0dwcfUklSIbFU52I4wjhL-rAbIUSRdJRGpwgNdE/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK3eLs9RTlwB_wmr7RPwK80Sf33eDtMToaPklYh-vsBeEEENAUz1bVyphVxRolffR02uczDfV72hvmvkfMKFHtsRQaS0ioBWARfDDU0dwcfUklSIbFU52I4wjhL-rAbIUSRdJRGpwgNdE/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div> Menurut Dea Winnie, setelah proposal itu di terkap barulah diantarkan ke anggota DPRD Surabaya melalui Stafnya yaitu Agus. <br /><br />“Saya yang merekap atas perintah Pak Jong karena ada perubahan bulan dan tahun, lalu saya antarkan ke Dewan melalui Stafnya, Agus. Propsal itu saya terima dari Marketing,” kata Winnie<br /><br />Ada yang menggelitik seusai persidangan, yaitu keterangan Utcok Jimmi Lamhot selaku Penasehat Hukum terdakwa Agus Setiawan Jong yang mengatakan, bahwa yang seharusnya membuat LPJ adalah anggota DPRD.  Bagaimaan mungkin anggota Dewan yang membuat LPJ, sementara yang membelanjakan anggaran adalah RT/RW ke terdakwa.<br /><br />“Yang harus membuat LPJ adalah anggota Dewan,” kata Utcok Jimmi Lamhot kepada wartawan media ini. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />Terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />Bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /><br />Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheVQTXFGSBsN0N_3LEKzReXqcQPcibdXx12TeR1Bx5dWkBaEAfahxr1me67ddehQvdj0Bf5s84jOwAKMqj_K2tfIhyphenhyphenoGNiyz9BjtfdSnVHMCOdCh5nOr2TI2Aqp4U8nozAzhE53Xq0VZU/s1600/IMG20190422153357.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheVQTXFGSBsN0N_3LEKzReXqcQPcibdXx12TeR1Bx5dWkBaEAfahxr1me67ddehQvdj0Bf5s84jOwAKMqj_K2tfIhyphenhyphenoGNiyz9BjtfdSnVHMCOdCh5nOr2TI2Aqp4U8nozAzhE53Xq0VZU/s640/IMG20190422153357.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya; <br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW.<br /><br />Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /><br />JPU mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. <br /><br />Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /><br />Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan.<br /> <br /> Bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU mengungkapkan, mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-V7Ewww88TE3h5PvO5QFcVXlVLkE2pwd_oGpUneD-RWKofWedMhuRg_2Hod95xrFAlOyWMsB2klFrNxzJsV_ezGAlqfTFmeVkA1t8wMUCTWZK_NOLmyqMh5IJnRP4IDuZv2ueKyak9w/s1600/IMG20190422152028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-V7Ewww88TE3h5PvO5QFcVXlVLkE2pwd_oGpUneD-RWKofWedMhuRg_2Hod95xrFAlOyWMsB2klFrNxzJsV_ezGAlqfTFmeVkA1t8wMUCTWZK_NOLmyqMh5IJnRP4IDuZv2ueKyak9w/s640/IMG20190422152028.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya.<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. <br /><br />Bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah).<br /><br />Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwapun diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Keterangan 2 Saksi Dalam Perlindungan LPSK Memberatkan Terdakwa Korupsi Jasmas Rp4.9 M

berita korupsi .co - Keterangan 2 (dua) saksi dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) RI, yakni Santi Diana Rahm...

»

Wali Kota Setiyono Dituntut Penjara 6 Tahun dan Uang Pengganti Rp2,2 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilnyVIE-nG5Lype8Jg0XzbBYM9XGlUck46bfbJ11gsySQkcTHnpb2IBihOFDddIpj_5t7HblIBA1lXYNMYw95hSlMacishtSHQRsasaqBdaQWdhpP4mMp0FVHWr6e0o2TkqnH9EmjBg0w/s1600/IMG_20190415_131055.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="947" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilnyVIE-nG5Lype8Jg0XzbBYM9XGlUck46bfbJ11gsySQkcTHnpb2IBihOFDddIpj_5t7HblIBA1lXYNMYw95hSlMacishtSHQRsasaqBdaQWdhpP4mMp0FVHWr6e0o2TkqnH9EmjBg0w/s640/IMG_20190415_131055.jpg" width="638" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">#”Misteri” uang suap yang diterima Wali Kota Pasuruan Setiyono sejak 2016 - 2017 sebesar Rp2.5 miliyar dari saipa  ? Mengapa KPK tidak menyeret pihak-pihak yang memberikan uang suap itu?# </span></b></span><br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfszmCXTzxI09WcXGqe3PYu8pykuZbAUNMUFkL8N0pp2YKbpaEqob_c0OZtrq49I8m0oBxl8bRVaijVLjAqlqQLEjXBVGvhBrWquDXrvUFeMo33hUKhKXlwVZW4xxm3r8Zd0XHG2zuKIQ/s1600/favicon-image.g.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="12" data-original-width="118" height="20" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfszmCXTzxI09WcXGqe3PYu8pykuZbAUNMUFkL8N0pp2YKbpaEqob_c0OZtrq49I8m0oBxl8bRVaijVLjAqlqQLEjXBVGvhBrWquDXrvUFeMo33hUKhKXlwVZW4xxm3r8Zd0XHG2zuKIQ/s200/favicon-image.g.png" width="200" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">-</span><span style="font-size: large;"> S</span></b>enin, 15 April 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (JPU KPK RI) Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo, membacakan surat tuntutan pidana dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikir Surabaya terhadap terdakwa Korupsi Suap Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan peroide 2016 - 2021, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2,267.243.360 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari total Rp2.967.243.360 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) serta pencabutan hak Politik selama 3 tahun.<br /><br />Surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Setiyono dibacakan oleh Tim JPU KPK diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Juanda No 82 - 84 Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto, Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, Ali Ismail dkk.<br /><br />Terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan peroide 2016 - 2021 diseret Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya setelah tertangkap tangan oleh Tim KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 karena merima sebesar Rp115 juta dari Muhammad Baqir selaku pemilik CV Mahadhir.<br /><br />Saat itu (Tanggal 3 Oktober 2018) KPK tidak hanya menangkap Setiyono, juga Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto pegawai Honorer Kelururahan dan Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota melalui Dwi Fitri Cahyono dan Wahyu Tri Hardiyanto. Namun Muhammad Baqir sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjata selama 2 tahun.<br /><br />Terdakwa Setiyono adalah Kepala Daerah ke- 13 dari 14 dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor sejak tahun 2016 hingga 2018 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena menerima uang suap fee proyek APBD Kota Pasuruan sejak 206, 2017 dan 2018 dari pengusaha Kontraktor di Kota Pasuruan. Terdakwa Setiyono sepertinya melengkapi Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai Provinsi terkorup. Disisi lain, Provinsi Jawa Timur juga banyak menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /><br />Dari 14 Kepala Daerah yang terseret kasus Korupsi Suap saat masih menjabat, 8 diantaranya tertangkap tangan KPK saat menerima dan memberi uang sauap, diantaranya 1. Mas’ud Yunus (Wali Kota Mojokerto menyuap Ketua DPRD dalam pembahasan APBD),; 2. Achmad Syafi’i (Bupati Pamekasan menyuap Kajari untuk menghentikan penangan kasus Korupsi),; 3. Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk menerima uang dari jual beli jabatan),; 4. Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu menerima 1 unit mobil mewah Alphart dan uang suap fee proyek), 5. Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang menerima uang dari jual beli jabatan dan dari dana Kapitasi kesehatan),; 6. Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung menerima uang suap fee proyek),; 7. Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar menerima uang suap fee proyek) dan 8. Setiyono (Wali Kota Pasuruan menerima suap fee proyek) serta Rudi Indraprasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.<br /><br />Dari 8 Kepala Daerah dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri yang sudah diadili, tinggal 2 yang belum divonis, yaitu Setiyono dan Rendra Kresna.<br /><br />Sedangkan 5 Kepala Daerah yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya setelah KPK melakukan penyidikan terlebih dahulu. yaitu Bambang Irianto (Wali Kota Madiun menerima uang dari jual beli jabatan dan setoran dari seluruh SKPD),; Moch. Anton (Wali Kota Malang menyuap DPRD dalam pembahasan APBD),; Mustofa Kamal Pasha (Bupati Mojokerto menerima uang suap dari pemberian Ijin),; Rendra Kresna (Bupati Malang menerima uang suao fee proyek),; Subhan (Mantan Wakil Bupati Malang menyuap Bupati Mojokerto) dan kelimanya sudah divonis.<br /><br />Anehnya, ibarat Peribahasa “ada Api ada Asap. Ada penerima Suap berarti ada pemberi Suap”. Sementara dari 14 Kepala Daerah yang diseret KPK ke Pengadian Tipikor Surabaya untuk diadili, masih meninggalkan “misteri”. Mengapa ? Karena pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap menyuap beberapa di antara Kepala Daerah itu hingga saat ini belum ada yang diseret sebagai tersangka yang turut serta yang diatir dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEz25H7mvg1AcuKi7fylcFZm8kq3mitzhY3LPb_G9uFgWHxwz6wnlQyxQRmxPA5loC7fcGcak5AnqBzgGC2Dxrcta8qK_hFpImec43b2nY9VI_tQ424b7NShL63MPKz11nrgeMrMLHsNo/s1600/PhotoGrid_1555309222972.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="765" data-original-width="765" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEz25H7mvg1AcuKi7fylcFZm8kq3mitzhY3LPb_G9uFgWHxwz6wnlQyxQRmxPA5loC7fcGcak5AnqBzgGC2Dxrcta8qK_hFpImec43b2nY9VI_tQ424b7NShL63MPKz11nrgeMrMLHsNo/s640/PhotoGrid_1555309222972.jpg" width="640" /></a></div> Diantaranya adalah kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Saat ini terpidana Taufiqurrahaman sebagai tersangka dalam kasus TPPU namun belum disidangkan, dan belum lagi pihak-pihak lain yang turut memberi uang suap.<br /><br />Kemudian Kasus suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Wali Kota Malang Moch. Anton, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, begitu juga dengan Wali Kota Pasuruan Setiyono yang saat ini sudah dituntut pidana penjara selama 6 tahun.<br /><br />Anehnya lagi adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung. Sebab JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan nama-nama pejabat yang turut menerima uang suap dan dapat dilakukan penuntutan, diantaranya Yamani (Pejabat DPPKAD) dan Sukarji (Kabdi Dinas PU) dihadapan Majelis Hakim, diantaranya Ketua DPRD Supriyono Rp750 juta,;  Wakil Bupati (Plt) Maryoto Birowo Rp4.675 miliyar,; Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim) Rp8.025 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milliar, Aparat Penegak Hukum yang menerima uang sebesar Rp20 juta setiap bulannya serta Wartawan dan LSM.<br /><br />Dan juga dalam surat putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa uang sebesar 46 miliyar rupiah ada di pihak lain seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. namun hingga saat ini, KPK tak menyeret nama-nama tersebut.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasurusan Setiyono. Mengapa ? Sebab dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa total uang suap fee proyek APBD Pekmot Pasuruan yang diterima langsung oleh Setiyono maupun melalui Dwi Fitri Cahyono dan Wahyu Tri Hardiayanto serta Hendri selaku keponakan Setiyono dari para rekanan/Kontraktor yang juga sebagai Tim Sukses  Setiyono sejak 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) <br /><br />Sementara yang diseret KPK ke Pengadilian Tipikor untuk diadili selaku penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono adalah Muhammad Baqir yang memberikan fee proyek tahun 2018 sebesar Rp115 juta. Lalu sisanya sebesar Rp2.852.243.360 (dua miliyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari siapa ?.<br /><br />Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaan maupun tuntutan serta fakta persidangan menyebutkan, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Setiyono, diantaranya Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito. Selain itu, Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua dan Bendahara Muhammad Yahya serta Sekretarisnya Sugeng Cahya Patria.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwn7gwFfYyGmpt0Ea1irWYrwQF1cFcVMBuec2myOq9R8A8hVWmMCehyIwFafv9gLR9WPlPXDC_r0k44At8lvh3Tw2KcfETS_NpurZy6vL1rE8XJZPSh_XKkI0ljdJMHuEugQnEj7a810o/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwn7gwFfYyGmpt0Ea1irWYrwQF1cFcVMBuec2myOq9R8A8hVWmMCehyIwFafv9gLR9WPlPXDC_r0k44At8lvh3Tw2KcfETS_NpurZy6vL1rE8XJZPSh_XKkI0ljdJMHuEugQnEj7a810o/s640/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></div> Pemberian uang oleh para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini terhadap terdakwa, karena mendapat proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang anggarannya sebesar 30 persen. Dan proyek pekerjaan itu tidaklah didapatkannya gratis begitu saja, melainkan ada fee yang besarnya 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak.<br /><br />Uang itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan Wali Kota Setiyono yaitu Hendri Prabowo pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya Setiyono untuk mengelola atau  menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu kepihak yang membutuhkan.<br /><br />Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono tidak dianggap bersalah atau turut serta dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ?.  <br /><br />Yang mengherankan adalah, pada saat KPK menangani kasus suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2015 lalu, KPK terkesan begitu bersemangat, dalam waktu 1 bulan telah menyeret 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, Wali Kota Malang Moch. Anton, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Edy Sulistyono menjadi tersangka/terdakwa atau sudag ada yang menjadi terpidana. Dan saat ini KPK telah menetapkan lagi menjadi tersangka mantan Sekda Kota Malang yang kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim sejak Desember 2016.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Senin, 15 April 2019, adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK terhadap terdakwa Setiyono (perkara penuntutan tersendiri) dan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo serta terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (satu perkara penuntutan).<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Setiyono maupun terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto di tuduh melukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap secara bersama-sama dan berlanjut, yang diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. <br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto selaku pegawai honorer Kelurahan (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018<br /><br />JPU KPK menjalaskan, bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. <br /><br />Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /><br />Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /><br />“Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air.” kata PU KPK menirukannya <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU3zyE7HVBQH6ZVk38TyHAjwBoq6j7wwb5AnsOU7KHng2hx2omCG2PxsxwyYaQ9xIZVmzh8h4uCUSqcih1DsZj1T0RNjkjt1FTODAJYb14uZ-rrs_NwTB6UvoFlIxjYwvgMGc9KEZoN6A/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU3zyE7HVBQH6ZVk38TyHAjwBoq6j7wwb5AnsOU7KHng2hx2omCG2PxsxwyYaQ9xIZVmzh8h4uCUSqcih1DsZj1T0RNjkjt1FTODAJYb14uZ-rrs_NwTB6UvoFlIxjYwvgMGc9KEZoN6A/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> JPU KPK mengungkapkan, pada sekitar bulan April 2016, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /><br />Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /><br />Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /><br />“Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan,” ujar JPU KPK <br /><br />JPU KPK mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /><br />“Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa,” ungkap JPU KPK <br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. <br /><br />“Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa,” ungkap PU KPK lagi<br /><br />JPU KPK membeberkan, sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. <br /><br />“Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi,” pungkas JPU KPK <br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8fcK99A1NGClGyY0ToEXdlb-Yx3ujLUB9ytCu5N0Sz1moUQ8t7XQtK4R1FZrxPYooo4DGYzl5DWFebnSIWxOPRkcmugDkAQn0CJtXrSJQ5vl04BbKWA0MXUyCC9E8XPZHOosg4s_HoPQ/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8fcK99A1NGClGyY0ToEXdlb-Yx3ujLUB9ytCu5N0Sz1moUQ8t7XQtK4R1FZrxPYooo4DGYzl5DWFebnSIWxOPRkcmugDkAQn0CJtXrSJQ5vl04BbKWA0MXUyCC9E8XPZHOosg4s_HoPQ/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div> JPU KPK mengungkapkan, adapun commitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan,; b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya,; c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /><br />d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo,; e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya, dan f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /><br />“Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah),” ungkap JPU KPK<br /><br />Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberkan duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625, dan pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. <br /><br />Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /><br />“Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut,” kata JPU KPK<br /><br />PU KPK menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /><br />“Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan,” ujar JPU KPK<br /><br />JPU KPK juga membeberkan plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : <br /><br />1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /><br />“Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi,” kata JPU KPK <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJx1INE5e6Us9bgvlIibNJv1V_RP0Z-4wwdsXlxD6D7TKDBFJQHgjsdUeJa_7Ba6cd0XhVeZUb0lGZNXycA5bi-KxNh73YrknhMypAG-ajy2I4CQVPEr1W1xz1MWbkbks2ITS3LRxdPdM/s1600/IMG20190325145819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJx1INE5e6Us9bgvlIibNJv1V_RP0Z-4wwdsXlxD6D7TKDBFJQHgjsdUeJa_7Ba6cd0XhVeZUb0lGZNXycA5bi-KxNh73YrknhMypAG-ajy2I4CQVPEr1W1xz1MWbkbks2ITS3LRxdPdM/s640/IMG20190325145819.jpg" width="640" /></a></div> JPU KPK mengatakan, mengikuti arahan terdakwa, sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /><br />Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /><br />“Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya,” ungkap JPU KPK <br /><br />"Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, lanjut PU KPK, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa,” ungkap JPU KPK kemudian <br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. <br /><br />Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. <br /><br />Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /><br />2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />“Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah),” ungkap PU KPK<br /><br />Selain Plotting paket pekerjaan 2017, JPU KPK juga membeberkan kembalin penerimaan uang dari plottingan paket pekerjaan TA 2018.<br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphenmWPTPSeGMvrSF7ADDFU6muh7cUAi2gVV48C43iK2tSXOZv_jPTRRJfoGcTUCUf9bXJuOIsGK979Y2n98AippplF78d8kk5cPiIO55lCfUCF6Q82ilTe2kEcNi6nGcBO3v4IC6DXXkg/s1600/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphenmWPTPSeGMvrSF7ADDFU6muh7cUAi2gVV48C43iK2tSXOZv_jPTRRJfoGcTUCUf9bXJuOIsGK979Y2n98AippplF78d8kk5cPiIO55lCfUCF6Q82ilTe2kEcNi6nGcBO3v4IC6DXXkg/s640/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" width="640" /></a></div> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /><br />Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /><br />“Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa,” ungkap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /><br />Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). <br /><br />Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /><br />Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />“Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan,” kata JPU KPK menirukan.  <br /><br />Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. <br /><br />“Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen),” ungkap JPU KPK <br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /><br />Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /><br />“Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM,” beber JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWeicud8iykXt5_EE_bB3gsdYgL_j4A0_3OmAdeDIFqINgfp_UZk2q1LJCvRWqFQ8z2PXWhvPMiD4cV8qt3Ti_2xd7u0JackTb8F5oZT_qwXqjSUlu4DV7VI-ZyAj2GSF373fRcrR75a4/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="391" data-original-width="640" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWeicud8iykXt5_EE_bB3gsdYgL_j4A0_3OmAdeDIFqINgfp_UZk2q1LJCvRWqFQ8z2PXWhvPMiD4cV8qt3Ti_2xd7u0JackTb8F5oZT_qwXqjSUlu4DV7VI-ZyAj2GSF373fRcrR75a4/s640/3.png" width="640" /></a></div> Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /><br />Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /><br />“Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018,” pungkas PU KPK<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /><br />“Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras,” ungkap JPU KPK<br /><br />“Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit,” ungkap JPU KPK kemudian<br /><br />JPU KPK menyatakan, pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /><br />Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /><br />Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /><br />4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360.<br /><br />JPU KPK mengatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang yang sama jumlahnya dengan yang diterima oleh terdakwa bersadasrkan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp2.967.243.360 dikurangkan dengan uang yang disita dari terdakwa pada saat tangkap tangan maupun yang disita dari Hendri Prabowo serta uang yang dikembalikan oleh terdakwa Setiyono dan Dwi Fitri Cahyono melalui KPK. <br /><br />Sehingga jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh terdakwa Setiyono adalah sebesar Rp2.267.243.360. Selain mengembalikan uang, terdakwa Setiyono juga dituntut untuk pencabutan hak memilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan pmerintah sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Setiyono dan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyono serta terdakwa II Wahyu Tri Herdiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiyono berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; <br /><br />Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Setiyono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.267.243.360 selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun ;<br /><br />Selain itu, hukuman tambahan kepada Terdakwa Setiyono berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa Terdakwa Setiyono  selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap JPU KPK <br /><br />Setelah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Setiyono, JPU KPK membacacakan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyono yaitu berupa pidana penjara selama 5 tahun, dan terhadap terdakwa II Wahyu Tri Herdiyanto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurangan.<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan.<br /><br />“Saudara terdakwa punya hak untuk untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim lalu menutup sidang untuk ditunda dua pekan mendatang setelah mengabulkan permohonan Penasehat Hukum.<br /><br />Seusai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU KPK terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono, JPU KPK Ferdian Adi Nugroho mengatakan, bahwa sampai saat ini KPK belum ada penyidikan baru, dan perkara terdakwa Setiyono sudah selesai.<br /><br />“Sampai saat ini belum ada penyidikan baru. Dan kami hanya membuktikan perkara terdakwa sampai di sini,” jawab JPU KPK Ferdian Adi Nugroho<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah para rekanan yang memberikan uang terhadap terdakwa Setiyono seperti si Wongso Kusumo, Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito dan yang lainnya tidak dianggap bersalah ?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK Ferdian Adi Nugroho mengatakan belum selesai sampai di sini. Pun demikian, Ia mengatakan akan membuat laporan hasil persidangan ke pimpinan KPK.<br /><br />“Belum selesai sampai di sini, dan kami akan membuat laporan persidangan ke pimpinan,” ujarnya. <br /><br />Terpisah. Ali Ismail selaku Penasehat Hukum terdakwa Setiyono mengatakan, bahwa tidak ada satu saksipun yang mengatakan kalau terdakwa meminta uang dan menentukan fee proyek. Tetapi Ali mengakui, bahwa terdakwa menerima uang. Namun saat ditanya kemudian, apakah hal itu salah atau nggak. Namun Penasehat Hukum terdakwa ini tak menjelaskannya.<br /><br />“Fakta persidangan, tidak ada satu saksipun yang mengatakan kalau terdakwa meminta uang dan menentukan fee proyek. Tapi yang menentukan adalah mereka (Wongso Kusumo dkk). Terdakwa menerima uang,” ujar Ali. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Setiyono Dituntut Penjara 6 Tahun dan Uang Pengganti Rp2,2 M

#”Misteri” uang suap yang diterima Wali Kota Pasuruan Setiyono sejak 2016 - 2017 sebesar Rp2.5 miliyar dari saipa  ? Mengapa KPK tidak men...

»