BERITAKORUPSI.CO

PH Terdakwa Syahri Mulyo, “Menuding” KPK Tak Tegas Menangani Korupsi Suap Bupati Tulungagung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp8Ik3qRltDoUIXfkqMiqOlakfd6riFdAzX9RC2xl40vnZvHihklMiDZo8-cUMWWHwJqHihWgkuofBBZ0okIgAH-ZJN87pyqIpqdDWB41zsv63tOwXOpU2JpIOnmTrqfuvboUBsapROmA/s1600/IMG20190130130046.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1600" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp8Ik3qRltDoUIXfkqMiqOlakfd6riFdAzX9RC2xl40vnZvHihklMiDZo8-cUMWWHwJqHihWgkuofBBZ0okIgAH-ZJN87pyqIpqdDWB41zsv63tOwXOpU2JpIOnmTrqfuvboUBsapROmA/s640/IMG20190130130046.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">beritakorupsi.co - Penasehat Hukum (PH) terdakwa Syahri Mulyo Bupati (non aktif) Tulungagung, Andi Firasadi dkk, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tegas menangani kasus Korupsi suap Bupati Tulungagung yang tertangkap tangan lembaga anti rasuah itu pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. 
Pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, KPK melakukan kegiatan Tangkap Tangan dengan mengamankan sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Tulungagung, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo (orang dekat Samanhudi Anwar) dan Susilo Prabowo (pengusaha kontraktor di Tulungagung selaku penyuap 2 Kepala Daerah), dan ketinganya sudah dovinis terlebih dahulu  dalam perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa uang miliaran rupiah. 
Ketidak tegasan KPK dalam menangani kasus Korupsi suap Baupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp77 milliar, disampaikan Andi Firasadi dkk selaku PH (Penasehat Hukum) terdakwa Syahri Mulyo di muka persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembacaan Pledoi  (pembelaan) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta dihadiri JPU KPK Joko Hermawan, pada Kamis, 31 Januari 2019. 
Dihadapan Majelis Hakim, Penasehat Hukum terdakwa Syahri Mulyo mengatakan, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebesar Rp77 milliar, sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) 
“Terdakwa telah mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya. Namun Penuntut Umum tidak tegas dalam mengenai kasus ini,” kata Penasehat Hukum terdakwa, Kamis, 31 Januari 2019. 
Penasehat Hukum terdakwa Syahri Mulyo juga menjelaskan, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum disebutkan, uang sebesar Rp41 milliar ada di pihak lain. Namum menurut PH terdakwa dalam Pledoinnya yang  dibacakan di muka persidangan dihadapan majelis Hakim menyebutkan, berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saks-saksi, bahwa uang yang mengalir kepihak lain adalah sebesar Rp81 milliar lebih, yang mengali ke beberapa pejabat Tulungagun, pejabat Pemprov Jatim, anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI. 
“Uang yang mengalir kepihak lain sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp81 milliar, diantaranya Ketua DPRD Supriyono Rp750 juta,;  Wakil Bupati (Plt) Maryoto Birowo Rp4.675 miliyar,; Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim) Rp8.025 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milliar,” kata PH terdakwa. 
Selain itu, Penasehat Hukum terdakwa Syahri Mulyo juga menyinggung, bahwa KPK tak mengungkap penggunaan dana Apirasi DPRD Tulungagung yang berjumlah puluhan miliaran itu. 
“Penuntut Umum juga tidak mengungkap dana Aspirasi Dewan. Uang sebesar tujuh puluh tujuh milliar dibebankan kepada tedakwa,” kata Penasehat Hukum terdakwa kemudian. 
Apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa Syahri Mulyo terkait ketidak tegasan KPK dalam menangani kasus Korupsi suap Baupati Tulungagung Syahri Mulyo bukan tidak beralasan. 
Dan mungkin bukan hanya Penasehat Hukum terdakwa, tapi juga masyarakat. Bila dibandingkan pada saat KPK yang begitu semangat dalam waktu Satu bulan, langsung menetapkan 40 (Ketua DPRD sudah tersangka jauh sebelumnya) dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi terangka menjelang Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, terkait kasus Korupsi Suap uang “Pokir” sebesar Rp12.5 juta - Rp17.5  juta untuk setiap anggota Dewan  pada tahun 2015, dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni 2015. Dan tidak hanya 41 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan menjadi terangka oleh KPK, tetapi termasuk Wali Kotanya. 
Pada hal kasus Korupsi suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, juga tak kalah dengan kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang,  karena uang suap yang diterima terdakwa Syahri Mulyo yang berasal dari fee proyek APBD Tulungagung sejak tahun 2014 hingga 2018, seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi mapun dalam surat tuntutan Penuntut Umum KPK menyebutkan, bahwa uang suap sebesar Rp41 miliar (menurut PH terdakwa sebesar Rp81 milliar lebih) mengalir ke beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung, diantaranya Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati sekaligus sebagai Plt Bupati, Ketua DPRD Supriyono, Sekda Indra Fauzi, Kepala DPPAKD Hendry Setiyawan, Kajari, Kapolres, Wartawan dan LSM. </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjst1i78KHCGGq9rRGZ_6gNeD5-7cIgSPBvzi0G0JrrP-SOQW7ucH893jph3q9vnTRTgHb9WuXGSVdnWdMrdXYeOoQjkAgY_wb-oz2WKjYZDtxCriMGh9s1P7btSNf01yJ8NOwKQQRKuDM/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjst1i78KHCGGq9rRGZ_6gNeD5-7cIgSPBvzi0G0JrrP-SOQW7ucH893jph3q9vnTRTgHb9WuXGSVdnWdMrdXYeOoQjkAgY_wb-oz2WKjYZDtxCriMGh9s1P7btSNf01yJ8NOwKQQRKuDM/s640/2..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">
Tidak hanya itu. Uang suap yang dalam surat dakwaan Penuntut Umum KPK 
sebesar Rp138.4 milliar itu berasal dari beberapa pengusaha Kontraktor 
dan pengurus Asosiasi pengusaha yang mendapatkan proyek APBD di 
Tulungagung sejak 2014 - 2018, diantaraya Susilo Prabowo alias Embun 
(sudah divonis), Tigor Prakoso, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati 
selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror
 (pengurus Gapeksindo), Anjar Handriyanto (pengurus Gabungan Pelaksana 
Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  (pengurus Asosiasi Pengusaha 
Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki
 (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung. 
Anehnya, hingga 
menjelang Vonis dari Majelis Hakim terhadap terdakwa Syahri Mulyo, 
Sutrisno dan Agung Prayitno, tak satu pun pejabat pejabat Tulungagung 
yang disebut-sebut turut menikmati uang “haram” itu yang ditetapkan 
menjadi tersangka oleh lembaga anti rasuah itu. 
Dalam sidang yang berlangsung, 2 (dua) terdakwa lainnya, yaitu Sutrisno dan Agung Prayitno juga membacakan Pledoinya melalui Penasehat Hukumnya. 
Dalam pledoi terdakwa yang dibacakan melalui Penasehat Hukumnya, Leonardus Sagala menjelaskan, bahwa sudah seharusnya uang pengganti tidak di timpakan kepada terdakwa II Sutrisno,  dan uang pengganti itu harusnya di tanggung oleh pihak - pihak penerima yaitu Budi Juniarto, Budi Setyawan, Hendry Setyawan, Ahmad Rizqi Sadiq,  Chusainudin, karena pihak - pihak inilah yang menikmati uang “haram” tersebut 
“Sudah seharusnya uang pengganti tidak di timpakan kepada terdakwa II Sutrisno,  dan uang pengganti itu harusnya di tanggung oleh pihak - pihak penerima yaitu Budi Juniarto, Budi Setyawan, Hendry Setyawan, Ahmad Rizqi Sadiq,  Chusainudin,” kata Leo dalam Pledoinya. 
Dari Pledoi terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum terdakwa II Sutrisno, Leonardus Sagala mengatakan,  semakin jelas berdasarkan fakta di muka persidangan, bahwa dakwaa Penutut Umum semua dapat di jelaskan secara terang benderang, bahwa terdakwa II Sutrisno sebagai bawahan adalah merupakan korban dari sistem pemerintahan yang sangat buruk  di Indonesia, begitu juga uang yang dituduhkan kepada terdakwa II Sutrisno telah menerima uang sebesar Rp9.5, dijelaskan dalam  pledoinya dengan tegas, bahwa uang tersebut untuk mengunduh (memperoleh) anggaran yang di terima oleh Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Bappeda Propinsi Jawa Timur, dan Budi Setyawan selaku Kepala DPPKAD Jatim, Hendry Setyawan Kepala DPPKAD Kab. Tulungagung, Ahmad Rizqi Sadig anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Chusainudin  Anggota DPRD Jatim Fraksi PKB 
“Bahwa terdakwa II Sutrisno adalah sebagai bawahan, merupakan korban dari sistem pemerintahan yang sangat buruk  di Indonesiam,” kata Leo kemudian. 
Menurut PH terdakwa,  tidak ada yang di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.  PH terdakwa menjelaskan, bahwa hal itu diperkuat dari pernyataan saksi di persidangan oleh saksi kunci Susilo Prabowo, bahwa tida pernah memberikan uang kepada Sutrisno untuk kepentingan Pribadi,  juga kesaksian Sukarji. 
Menurut Sukarji, lanjut Leonardus, bahwa Sukarji menyetorkan sejumlah uang setiap tahunnya kepada Kepala DPPKAD Tulungagung  Hendry Setyawan, juga Kesaksian Yamani yang menerima uang setoran dari Dinas PUPR. Selain itu, kesaksian Anjar  yang menyerahkan uang kepada Budi Juniarto di sebuah apartemen di Surabaya. 
Menanggapi Pledoi para Penasehat Hukum terdakwa, JPU KPK Joko Hermawan mengatakan, bahwa Penuntut Umum KPK tetap dalam tuntutannya. 
“Kita tetap dalam tuntutan. Kalau yang disebutkan terdakwa mengenai uang yang kepihak lain, itu perhitungan terdakwa,” ujar PU KPK Joko Hermawan. 
Sebelumnya, PU KPK Dodi Sukmono kepada media ini menjelaskan, bahwa semua fakta yang terungkap dalam persidangan, akan disampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan. 
“Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar rupiah (Rp41 milliar) kepihak lain dan dapat dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar PU KPK Dodi. 
Apakah ada kemungkinan kasus ini akan ada penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru ? tanya wartawan media ini lebih lanjut. Menurut JPU KPK Dodi, tidak bicara kemungkinan tetapi fakta. 
“Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono.. 
Dalam sidang yang berlangsung, 2 (dua) terdakwa lainnya, yaitu Sutrisno dan Agung Prayitno juga membacakan Pledoinya melalui Penasehat Hukumnya, yang intinya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim. 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum KPK menjelaskan asal usul uang suap yang diterima oleh terdakwa Syahri Mulyo dan Sutrisno adalah berasal dari beberapa kontraktor termasuk beberapa Asosiasi pengusaha di Tulungagung sebagai fee proyek sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan sejak tahun 2014 hingga 2018. </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic3wDG9hY8gGkmrkDo2bpRWo4WdXUCCF_OkEMkahwk6YZRgEgSHh_UYyvFd50zBLMmxlScZ_YcmQabqWGLFaH7YKPFfb5yBszvh5RiZWm_zE7qzulz9NC7WVX5bZAf_4AN3vK8N89ZYeo/s1600/Sekda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="1004" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic3wDG9hY8gGkmrkDo2bpRWo4WdXUCCF_OkEMkahwk6YZRgEgSHh_UYyvFd50zBLMmxlScZ_YcmQabqWGLFaH7YKPFfb5yBszvh5RiZWm_zE7qzulz9NC7WVX5bZAf_4AN3vK8N89ZYeo/s640/Sekda.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">
Beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang dimaksud, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung. 
JPU KPK juga menjelakan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait pengumpulkan duit dari para pengusaha kontraktor dan dari Asosiasi itu melalui beberapa Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR, diantaranya Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan, Saiful Bakri selaku Sekretaris, Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya dan Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung. 
Dalam persidangan sebelumnya, Susilo Prabowo alias Embun, Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati, Abror, Anjar Handriyanto, Hendro Basuki, Santoso, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung maupun para Kabid Dinas PUPR Agung Haryanto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Purvitasari, Farid Abadi, Niken Setuyawati Triansari dan Sukarji sudah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dan mengakui terkait adanya penerimaan dan pengumpulan uang fee proyek. 
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee proyek itu memang tidak hanya dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo yang dipergunakan untuk membiayayi kegiatan Pilkada dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, melainkan dibagi-bagikan juga ke pihak-pihak lain sebesar Rp41.5 Miliyar. Dan JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, dapat dilakukan penuntutan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian uang. 
Terkait aliran uang ke pihak-pihak lain yang dimaksud oleh JPU KPK dalam surat tuntutannya maupun dalam surat dakwaan sebelumnya serta fakta yang terungkap dalam perisidangan atas keterangan beberapa saksi dari Dinas PUPR maupun dari Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagungh serta pengakuan terdakwa Sutrisno, menyebutkan beberapa nama, diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN). </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_AcUubKn0o2XUtbYs4lZEYfBmkI6pBNn9Luo8J8sYkuwa0pCY3wljOoG75uyV5fKpApKMSzYswRhDS4Jb4D-f0PoJQ-f3sEXZlcn2iR5Q0gLVWGdYIvQm_gZVizfBrNuwpYeSdf-HPoQ/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_AcUubKn0o2XUtbYs4lZEYfBmkI6pBNn9Luo8J8sYkuwa0pCY3wljOoG75uyV5fKpApKMSzYswRhDS4Jb4D-f0PoJQ-f3sEXZlcn2iR5Q0gLVWGdYIvQm_gZVizfBrNuwpYeSdf-HPoQ/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">
Supriyono, Indra Fauzai, Hendri Setiyawan dan Suharto selaku pejabat Kabupaten Tulungagung ini juga sudah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, namun tak mengakui uang yang masuk ke dompetnya. Sementara Wakil Bupati, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD RI tidak dihadirkan oleh JPU KPK. 
Dari keterangan Yamani dan Hendry Setiawan dalam persidangan (Kamis, 13 Desember 2018), keterangan Suharto (sidang pada Kamis, 21 Desember 2018) dan keterangan terdakwa Sutrisno (sidang pada Kamis, 3 Januari 2019) menjelaskan, terkait aliran uang suap yang bersumber dari  fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung ke berapa bejabat Tulungagung maupun penjabat Pemprov Jatim serta anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI seperti yang terurai dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. 
JPU KPK menjelaskan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa II Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. 
“Setelah pertemuan tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa II Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa II Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata JPU KPK 
JPU KPK menjelaskan, menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa II Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. 
“Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan, bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya,” pungkas JPU KPK. 
JPU KPK mengatakan, atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan. </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSbvnIMEDlSNkLw9hrBYV_RTSpCNWK3aHQJc3PshcjFwMjG84Von8bXO2JdpS5IALcYOPsRlV7CUeSyTJA5IHzy8OattNZzzADYh96tJQQzliSR8rWCPiBiyhn9b7508eMjUpgvxR3w4/s1600/IMG20181115132624.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSbvnIMEDlSNkLw9hrBYV_RTSpCNWK3aHQJc3PshcjFwMjG84Von8bXO2JdpS5IALcYOPsRlV7CUeSyTJA5IHzy8OattNZzzADYh96tJQQzliSR8rWCPiBiyhn9b7508eMjUpgvxR3w4/s1600/IMG20181115132624.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;"> 
“Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut,” ungkap JPU KPK kemudian. 
Bahwa pola pembagian (ploting) proyek tersebut, lanjut JPU KPK, yang dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04 
1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871. 
1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504 </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAWnIGD6FpSF5RVADPh_HOj7cEh7KGEiR6R5Wp3iouZ5m1GPUhitJ64mzsSkl_nLUSZpOA9uMSI56vD6dtx5x6LHGtuS5aVlcYCBVlTMxYagkaZksaT6vIEmPOrR06CBhq1xHGF7oLzKw/s1600/IMG_20180908_125028.jpg"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAWnIGD6FpSF5RVADPh_HOj7cEh7KGEiR6R5Wp3iouZ5m1GPUhitJ64mzsSkl_nLUSZpOA9uMSI56vD6dtx5x6LHGtuS5aVlcYCBVlTMxYagkaZksaT6vIEmPOrR06CBhq1xHGF7oLzKw/s320/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">
1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. 
1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo. 
Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya. 
Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar. 
Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar. 
2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: 
2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560. 
2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800. 
2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480. 
2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200. </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9wDTJu_O4UbNNrN4pgGFZ52jLbtl4PJmT1rlfOiXMf-9fYgvZjOyPvcjvIR-gdi19HBtDAqsMfpL9bGS2pIEf_DVUTVmoeT1x7_pgQJrTvKJ3_Hd3vaRPIeBfx5D277qQf4PcxJ3Tuq0/s1600/Amaning..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="339" data-original-width="640" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9wDTJu_O4UbNNrN4pgGFZ52jLbtl4PJmT1rlfOiXMf-9fYgvZjOyPvcjvIR-gdi19HBtDAqsMfpL9bGS2pIEf_DVUTVmoeT1x7_pgQJrTvKJ3_Hd3vaRPIeBfx5D277qQf4PcxJ3Tuq0/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">
Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). 
2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa. 
Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta. 
3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. 
Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. 
JPU KPK menjelaskan, selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: 
1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibMB44rkC3z6xPfLpOKUclldFu5Ot5mPBfc1-L48aYVvcr7Nc4V4tM9zeuV3yBjcXQajVQj9j4VF5uCiIGFY3YfrZokidTd9WWLfMPhfhhzXnuJULXgC1jDdX3T06CEZl3Q-3QRa-nFAY/s1600/IMG20181018110726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibMB44rkC3z6xPfLpOKUclldFu5Ot5mPBfc1-L48aYVvcr7Nc4V4tM9zeuV3yBjcXQajVQj9j4VF5uCiIGFY3YfrZokidTd9WWLfMPhfhhzXnuJULXgC1jDdX3T06CEZl3Q-3QRa-nFAY/s640/IMG20181018110726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">
JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD. 
JPU KPK mengungkapkan, selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur. 
JPU KPK merinci uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ; 
Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar. 
Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno. 
JPU KPK juga merinci uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa ; 
1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; 
1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi. 
Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; 
1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; 
1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; 
1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; 
1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto. 
Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan 
1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi. 
JPU KPK menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I Syahri Mulyo telah menerima uang sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan terdakwa II Sutrisno sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terdakwa I Syahri Mulyo telah mengembalikan sebesar Rp1.5 miliyar dan terdakwa II Sutrisno sebesar Rp625 juta. Selain itu, dari Yamani telah mengembalikan uang yang belum sempat disetorkan ke terdakwa I sebesar Rp2.100.300.000 (dua miliyar seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikurangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Dan untuk terdakwa II, juga akan dikurangkan dari beberapa bidang tanah yang sudah disita. 
JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa I Syahrli Mulyo selaku, terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno, dianggap melanggar dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II, selain di hukum pidana pokok juga di hukum pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa I dan terdakwa II juga di hukum pidana tambahan lainnya berupa pembcabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam undang-undang 
“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Terdakwa II Sutrisno berupa pidana penjara selama 8  (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp600 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Terdakwa III Agung Prayitno berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp350 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan 
Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah)  selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun. 
Untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” kata JPU KPK  di akhir surat tuntutannya. (Rd1)</div>

News Tipikor PH Terdakwa Syahri Mulyo, “Menuding” KPK Tak Tegas Menangani Korupsi Suap Bupati Tulungagung

Terdakwa Syahri Mulyo, Bupati (non aktif) Tulungagung #PH terdakwa juga membeberkan aliran uang suap sebesar Rp81 M ke beberapa pejabat ...

Subhan (Wakil Bupati Malang) Diadili karena Menyuap Bupati Mojokerto MKP

10.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9k3WnD9rEKbAXrXGysJPvCgitdbxdJxAKfJEsPJSZqkA-14PR3yMuuf3uYVzRl7Noo-FDz3TldReoaHaWhqmItUoSG_VnV5QACkxW61BrVc4gVlNXrdYF3_ANC3h1GnaaGGd-oAnQnno/s1600/Suhan.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9k3WnD9rEKbAXrXGysJPvCgitdbxdJxAKfJEsPJSZqkA-14PR3yMuuf3uYVzRl7Noo-FDz3TldReoaHaWhqmItUoSG_VnV5QACkxW61BrVc4gVlNXrdYF3_ANC3h1GnaaGGd-oAnQnno/s640/Suhan.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Subhan.</td></tr>
</tbody></table>
 
#Selain Subhan, Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wiajaya dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achamd Suhawi, juga diadili dalam kasus yang sama# 
 
beritakoruspi.co - “Bebas” dari penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim), namun tak “selamat” dari penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Inilah nasib sial yang dialami Subhan, selaku Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015 dan Syahri Mulyo, Bupati (non aktif) Tulungung periode 2013 - 2018 dan peroide ke - II tahun 2018 - 2023. 
 
Mengapa ? Sebab nama Subhan dan Syahri Mulyo, adalah sama-sama  mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009, diduga terlibat dalam kasus Korupsi dana P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD-P Provinsi Jawa Timur tahun 2008, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277.6 milliar. 
 
Sebab, kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 M yang sempat menghebohkan Jawa Timur pada tahun 2010 lalu saat Kejaksaan mulai menanganinya, karena diduga melibatkan seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009 yang berjumlah 100 orang. Namun yang diadili hanya Ketua (alm) DPRD Jawa Timur, dan dr. Bagus (almarhum). 
 
Pada hal, sebelum dr. Bagus meninggal pada Desember 2018 tepat setahun setelah alm. ditangkap di Malaysia, dimana alm. selama dimalaysia bekerja resmi sebagai Kepala Divisi Spesialis Jantung di beberapa Rumah Sakit Pemerintah, dan  Koordinator Ujian Akhir di beberapa Fakultas Kedokteran Universitas di Malaysia, sudah memberikan keterangan ke penyidik Kejaksaan Tinggi, terkait beberapa mantan anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009 yang turut menikmati “keringat” rakyat Jawa Timur melalui dana P2SEM yang berasal dari APBD TA 2008. 
 
Apa yang disampaikan alm. dr. Bagus ke penyidik Kejati Jatim, terkait keterlibatan 17 anggota DPRD Jatim diantaranya Subhan dan Syahri Mulyo, yang menggunakan jasa alm. untuk mencari lembaga/LSM sebagai penerima dana, juga disampaikan alm. ke beritakorupsi.co dalam wawancara eksklusif pada Juli 2018, dan melalui surat wasiat yang dikirim alm dari Lapas porong, Sidoarjo ke beritakorupsi.co 3 (tiga) Minggu sebelum dr. meninggal. 
 
Sebelumnya, pada tahun 2016, alm. mantan Ketua DPRD Jatim periode 2004 -2009, sebelum meninggalkan “sejarah” P2SEM Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar itu, sudah membuat laporan ke Kejati Jatim dan juag ke KPK. 
 
Dan kemudian tahun 2018, atas keterangan dr. Bagus setelah Kejati meminta keterangannya, penyidik Kejati Jatim sudah memeriksa beberapa mantan anggota Dewan yang terhormat itu. Namun hingga dr. Bagus menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan “sejarah” P2SEM Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar, tak suatu pun mantan Dewan Jatim yang ditetapkan menjadi tersangka. 
 
Syahri Mulyo dan Subhan, mungkin mengira, kalau dirinya tak akan menikmati pengapnya udara di balik jeruji besi alias penjara, sekalipun dr. Bagus menyebut-nyeut namnya. Namun “waktu berkata” lain, Syahri Mulo lebih memalukan, setelah KPK melakukan kegiatan Tangkap Tangan pada tanggal 6 Juni 2018 karena menerima suap dari Kontraktor sebagai fee proyek-proyek APBD. 
 
Dan pada saat beritakorupsi.co mengajak bincang-bincang Syahri Mulyo di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya mengakui, bahwa dirinya (Syahri Mulyo) hanya menerima dana P2SEM sebesar Rp50 juta. Sementara pengakuan alm. dr. Bagus, telah menyerahkan uang sebesar Rp350 juta terhadap Syahri Mulyo . 
 
Sementara Subhan, yang menduduki jabatan sebagai Wakil Bupti Malang mendampingi Rendra Kresna (tersangka Korupsi suap) sebagai Bupati Malang periode tahun 2010 hingga 2015, ternyata Subhan “terlibat” dalam kasus korupsi sebagai penyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha pada tahun 2015 sebesar Rp3 miliyar lebih, terkait pemberian 11 ijin IPPR dan 11 ijin IMB pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto. 
 
Menurut alm. dr. Bagus saat menjelaskan ke beritakorupsi.co, bahwa alm. telah menyerahkan dana sebesar Rp1.8 miliyar secara bertahap sebanayak 4 (empat) kali. Dan apa yang disampaikan alm. ke beritakorupsi.co, sebelumnya sudah dijelaskannya ke penyidik Kejati Jatim. Namun apa yang disampaikan alm. kepenyidik Kejati Jatum, ternyata “tak mampu” meneyerat mantan anggota Dewan yang terhormat dan mantan Wakil Bupati Malang ini ke balik jeruji besi. 
 
Ibarat Peribahasa, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga. Keterlibatan Subhan sebagai Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal, warga JI. Semeru No. 768 RT06 RWO4, Dilem, Kepanjen, Malang dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha pada tahun 2015,  tercium juga oleh KPK. 
 
Dan Subhan pun tak bisa menghindar, untuk menghirup pengapnya udadara dibalik jeruji besi,  setelah penyidik KPK menjebloskannya ke penjara pada Desember 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ98YpwPy3vGJmeSlRHlg0ahcWkP9H5LeaqLZYy2KVIo53KdF0tcHhBmKSjZwKnZ0sVAChI0KZoBlQ9Jcu0hNINV8PSmZ7Znu0PxiihAQ_ow4Fz8EUU6RU8q3U-lF_-0gTE8aQWJnLdl0/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ98YpwPy3vGJmeSlRHlg0ahcWkP9H5LeaqLZYy2KVIo53KdF0tcHhBmKSjZwKnZ0sVAChI0KZoBlQ9Jcu0hNINV8PSmZ7Znu0PxiihAQ_ow4Fz8EUU6RU8q3U-lF_-0gTE8aQWJnLdl0/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div>
Rabu, 30 Januari 2019, TP JPU KPK Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi, menyeret Subhan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai  Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock). Sementara Subhan didampingi Penasehat Hukumnya dari Jakarta. 
 
Selain Subhan, Penuntut Umum (PU) KPK juga menyeret Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wiajaya dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achamd Suhawi, untuk diadili bersama dalam kasus Suap Bupati Mojokerto Mustapa Kamal Pasha. 
 
Sementara Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. 
 
Namun karena mungkin hukuman itu termasuk ringan atau berat, terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya. 
 
Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustopa Kamal Pasha dalam Pikada Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Mojokerto. 
 
Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK bersemangat saat menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang setiap anggota Dewan menerima sebesar Rp12.5 juta dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. 
 
Sementara dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra (Rabu, 30 Januari 2019) adalah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK Gina menyatakan, bahwa terdakwa I Onggo Wiajaya, bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Permata Meri Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, talah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 - 2015 (dan 2015 - 2020 untuk periode Ke II) dengan maksud,  supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi indonesia (Protelindo). 
 
Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa I Onggo Wiajaya, terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan dengan cara-cara sebagai berikut ; 
 
Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. 
 
Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. 
 
Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiVCl5jeiyIjq7hnWVa-WVNxMcGhPYk_g-gMhpTf3nxdwf4Az7DQW7GDgqWPE3EkbqxPVsC5g84hsMdz1Jf4rZC__a-bBX4UHcSp0wpq1y8fLiUroDOZLgEELtKz-s6n6__Fy6Pmg4o7o/s1600/PhotoGrid_1548125934414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="1024" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiVCl5jeiyIjq7hnWVa-WVNxMcGhPYk_g-gMhpTf3nxdwf4Az7DQW7GDgqWPE3EkbqxPVsC5g84hsMdz1Jf4rZC__a-bBX4UHcSp0wpq1y8fLiUroDOZLgEELtKz-s6n6__Fy6Pmg4o7o/s640/PhotoGrid_1548125934414.jpg" width="640" /></a></div>
Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. 
 
“Menidaklanjuti perintah terdakwa I Ongko Wijaya, Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat kembali beroperasi, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya,” kata JPU KPK Gina, Rabu, 30 Januari 2019. 
 
JPU KPK menjelaskan, bahwa pada awal bulan Juni 2015, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. 
 
Setelah pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustopa Kamal Pasha. 
 
“Karena merasa kesulitan, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan pengurusan ijin tower Protelindo di Kabupaten Mojokerto tersebut kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan menyanggupinya,” ujar JPU KPK 
 
Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi, meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower PT Protelindo dimaksud. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya. Sehingga untuk 11 tower, fee yang harus disediakan sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). 
 
“Terdakwa III Subhan lalu menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Atas informasi itu, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya,” kata JPU KPK kemudian. 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa sebagai realisasi pengurusan perijinan tower telekomunikasi PT Protelindo termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. 
 
JPU KPK pun membeberkan pencarian duit “panas” ijin tower dari terdakwa I Onggo Wijaya terhadap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha melalui terdakwa II Achmad Suhawi. 
 
JPU KPK mengatakan, dalam rentang waktu bulan Mei sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ; 
 
1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); 
 
2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); 
 
3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); 
 
4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). 
 
JPU KPK menjelaskan, dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar trga puluh juta enam ratus dua belas nbu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9xMmFMqOXV_DjRJG2Iw4TuJhL5jUsQ4opRkCB9sw9Vqfd9lQ8nI29LJJ-tR0gNlClqFHL5wQs1Hx05J4IaSUWyPYSln9MihfCeEJCOj2ZTwhy1-Tea1w3fPei_TLQWD1fweKPiFVNDcg/s1600/Subhan+cs.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9xMmFMqOXV_DjRJG2Iw4TuJhL5jUsQ4opRkCB9sw9Vqfd9lQ8nI29LJJ-tR0gNlClqFHL5wQs1Hx05J4IaSUWyPYSln9MihfCeEJCOj2ZTwhy1-Tea1w3fPei_TLQWD1fweKPiFVNDcg/s640/Subhan+cs.jpg" width="640" /></a></div>
1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya; 
 
2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya; 
 
3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya; 
 
4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit; 
 
5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara, sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Achmad Suhawi. 
 
“Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya. Dan Ia (terdakwa III Subhan) akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustopa Kamal Pasha. Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo” kata JPU KPK lagi. 
 
JPU KPK Mengatakan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustopa Kamal Pasha menanyakan fee, yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum dibelikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustopa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. 
 
Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka fee kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustopa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono. 
 
Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono untuk meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. 
 
Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustopa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustopa Kamal Pasha. 
 
“Setelah uang diterima oleh Mustopa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan,” ungkap JPU KPK 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan memberikan uang kepada Mutopa Kamal Pasha  sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pash selaku Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Dari perbuatan para terdakwa (Onggo Wijaya, Achmad Suhawi dan Subhan), JPU KPK pun menjelaskan tentang ancaman pidana penjara yang harus dijalaninya. 
 
“Perbuatan para terdakwa (Onggo Wijaya, Achmad Suhawi dan Subhan) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,” ucap JPU KPK Gina di akhir surat dakwaan. 
 
Atas surat dakwaan PU KPK, tak satupun Penasehat para terdakwa yang keberatan atau menyampaikan Eksepsinya. Sehingga Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan berikutnya. 
 
Penasehat Hukum terdakwa Subhan pun mengatakan kepada media ini, bahwa dirinya maupun terdakwa sendiri tidak keberatan. 
 
“Kita tidak keberatan. Nati kita lihat aja dalam persidangan selanjutnya,” ujar PH terdakwa Subhan. (Rd1)

News Tipikor Subhan (Wakil Bupati Malang) Diadili karena Menyuap Bupati Mojokerto MKP

Terdakwa Subhan. #Selain Subhan, Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wiajaya dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achamd Suhawi, jug...

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto MKP Diadili

10.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS_iz8FVamuOxYv3fGH73orrFFz76jIrAw6uL2mqCf0w7XI9DpjTD86opWTZEQzbA0bwfi0RN4fgc45e6NIUXSAvZIlTOOUbZ6rIaGmjIwABdicjzKWYpbyElgNUwlnPoLKwhg6HqfSDs/s1600/IMG20190130130246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS_iz8FVamuOxYv3fGH73orrFFz76jIrAw6uL2mqCf0w7XI9DpjTD86opWTZEQzbA0bwfi0RN4fgc45e6NIUXSAvZIlTOOUbZ6rIaGmjIwABdicjzKWYpbyElgNUwlnPoLKwhg6HqfSDs/s640/IMG20190130130246.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 30 Januari 2019, Tim Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi, menyeret 2 (dua) terdakwa untuk diadili dalam kasus Korupsi selaku penuyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha, yaitu Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai  Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock). Sementara ke- 2 terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Namun karena mungkin hukuman itu termasuk ringan atau berat, terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya. Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono hingga saat ini. Pada hal, dalam surat dakwaan maupun dalam fakta persidangan pada saat Mustopa Kalam Pasha diadili terungkap, bahwa mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustopa Kamal Pasha dalam Pikada Pemilihan Bupati Mojokerto tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Mojokerto. Selain Nono, masih ada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha di tahun 2015 lalu. Anehnya, sangat berbeda jauh sekali saat penyidik KPK yang begitu bersemangat saat menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang setiap anggota Dewan menerima sebesar Rp12.5 juta dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdAYgCEGBKGTu5FblYvr_0Dhfgb4Px3WqbfyPT1Oboj5JK6Tt2dqmOOz9L7DxNA44xAZmRcul63tFL-Jkd3iZcrQ8RoHtquhdOZki6BDJtk69WYbF2sTtdl_k4wFgrIcgAjTwPGEzrMwY/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdAYgCEGBKGTu5FblYvr_0Dhfgb4Px3WqbfyPT1Oboj5JK6Tt2dqmOOz9L7DxNA44xAZmRcul63tFL-Jkd3iZcrQ8RoHtquhdOZki6BDJtk69WYbF2sTtdl_k4wFgrIcgAjTwPGEzrMwY/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div>
Keterilibatan beberapa pihak dalam kasus ini, dapat diketahui dari surat dakwaan Penuntut Umum KPK yang dibacakan saat sidang berlangsung di ruang sidang Candra (Rabu, 30 Januari 2019) dengan agenda  pembacaan surat dakwaan dihadapan Majelis Hakim. Dalam surat dakwaan PU KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto, dan di Jalan Maret A07 BSP Regency Mojokerto, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010-2015, dengan maksud supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (lPPR) dan 11 izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG). Bahwa perbuatan kitu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PU KPK Joko Hermawan membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I Ockyanto dan Terdakwa II Nabiel Titawano dengan cara-cara sebagai berikut ; Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha). Beberapa hari kemudian, Terdakwa I Ockyanto mendapat laporan dari Yogi Pamungkas, bahwa ada beberapa tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) yang belum mempunyai IPPR dan IMB disegel oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak dapat beroperasi lagi. Mendapat laporan tetsebut. terdakwa I Ockyanto meminta terdakwa II Nabiel Titawano   mengurus 11 IPPR dan 11 IMB atas tower yang disegel oleh Sat Politik PP tersebut, sampai tower telekomunikasi dapat beroperasi kembali, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano menyanggupinya.  Untuk mengurus perijinan tower tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menghubungi Agus Suharyanto agar dibantu mengurus perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Agus Suharyanto meminta Moh. Ali Kuncooro untuk membantunya. “Pada Bu;an April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncooro melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi dan menyampaikan, untuk mendapatkan perijinan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per-tower dengan rincian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Bupati Mustpa Kamal Pasha, dan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta mpiah) untuk UKL dan UKP, sehingga untuk fee 11 tower yang harus disiapkan sebesar Rp2.420.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro menyetujuinya dan akan menyampaikan kepada Terdakwa II Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG,” kata PU KPK Joko Hermawan Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bambang Wahyudi kepada terdakwa Naibier, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano  menyetujuinya. Atas informasi tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menemui Terdakwa I  Ockyanto  menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus perijinan tower dengan biaya sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pertowemya sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah),  dimana uang tersebut digunakan untuk fee kepada Mustopa kamal Pasha. Dan untuk operasional, Terdakwa II Nabiel Taitawano, atas penyampaian Terdakwa I Ockyanto menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa I Ockyanto mengajukan biaya pengurusan perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang kemudian disetujui oleh Onggo Wijaya  selaku Chief Operation Officer Tower Bersama Group. PU KPK mengungkapkan, atas permohonan tersebut, kemudian Terdakwa I Ockyanto menerima uang secara bertahap dari PT Tower Bersama Grup, yang ditransfer dari Rekening Bank Nomor 0015032000 atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama ke Rekening Bank BCA Nomor 0354400835 atas nama Ocyanto secara bertahap yaitu ; 1. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp1.250.000.000 (satu mityar dua ratus Iima putuh juta rupiah); 2. Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh ima rupiah);  3. Tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp1.175.000.000.00 (satu milyar serratus tujuh puluh lima juta rupiah); 4. Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Pada bulan Juni 2015, Terdakwa I KOckyanto menyerahkan uang sebesar Rp2.6 miliyar terhadap Terdakwa II Nabile Tatowano untuk pengurusan perijinan tower telekomunikasi terdakwa II Nabiel Titawano melalui setoran tunai ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah nomor dengan nomor reekaning 04980347678 atas nama II Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni : 1. Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta mpiah): 3. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040.000.000.00 (satu milyar empat puluh juta mpiah): Dari total uang fee sebesar Rp2.600.000.000.00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa II Nabiel Titawano dari Terdakwa I Ockyanto tersebut, kemudian oleh Terdakwa II Nabiel Titawano dan beberapa diserahkan kepada Agus Suharyanto sebesar Rp2.410.000.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKR4E6rLOv8SNZOVlDVK9ScEqYE_Bo-pNPSqb3pPslBBYFbdF0NKulvrKacjSApi8bNgi0m11zRGda8OM9Ws36gYpq7uFw4ak9bf9A8-q3854b8sZOLoH5lShTF-9ypWBwvfs1S45ALFg/s1600/PhotoGrid_1548125934414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="1024" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKR4E6rLOv8SNZOVlDVK9ScEqYE_Bo-pNPSqb3pPslBBYFbdF0NKulvrKacjSApi8bNgi0m11zRGda8OM9Ws36gYpq7uFw4ak9bf9A8-q3854b8sZOLoH5lShTF-9ypWBwvfs1S45ALFg/s640/PhotoGrid_1548125934414.jpg" width="640" /></a></div>
 1. Sekitar awal bulan Juni 2015 di Samarinda. diserahkan secara tunai sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah); 2.
 Tanggal 11 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro 
dengan nomor Rekening 6105090777 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah); 3. Tangga! 11 Jun12015 ditransfer ke 
rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor rekening 0331614687 
sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta mpiah); 4. Tanggal 17 Juni
 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor 
6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah); 5.
 Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan 
dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta 
rupiah); 6. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama 
Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus
 dua puluhjuta rupiah); 7. Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke 
rekening atas nama Moh. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar 
Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta mpiah); 8. Tangga130 
Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 
0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua mtmah) ; 9. Tanggal 30 
Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 
8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ; 10.
 Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta 
sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan 
sisanya sebesar Rp190.000.000  (seratus sembilan puluh juta rupiah) 
dinikmati oleh terdakwa II Nabiel Titawano. Selanjutnya Nano 
Santoso Hudiarto alias Nono atas perintah Mutopa Kamal Pasha menyerahkan
 uang fee tersebut kepada Lutfi Arif Mustaqin, selaku ajudan Mutopa 
Kamal Pasha secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo; 2. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri. Mojokerto; 3. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. 
 
“Atas
 penyerahan uang tersebut, Nano Santoso Hudiarto alias Nono melaporkan 
kepada Mustopa Kamal Pasha. Setelah menerima uang fee tersebut. sesuai 
perintah Mustofa Kamal pasha, Lutfi Arif Mustaqin menyimpannya di rumah 
dinas Bupati dan setelah itu melaporkannya Mustopa Kamal Pasha. Dan 
kemudian Mustopa Kamal Pasha meeluarkan Izin IPPR yang ditandatanganinya
 bersama izin IMB atas tower telekomunikasi PT Tower bersama 
Infrastucture/Tower Bersama Grup (T BG),” ujar PU KPK. 
Penuntut Umum KPK mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano memberikan uang kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari perbuatan para terdakwa (Ockyanto dan Nabiel Titawano), PU KPK pun menjelaskan tentang ancaman pidana penjara yang harus dijalaninya. “Perbuatan terdakwa (Ockyanto dan Nabiel Titawano) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas surat dakwaan PU KPK, Penasehat Hukum ke- 2 terdakwa pun tak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsinya. Sehingga Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan berikutnya, yang menurut PU KPK Joko Hermawan, saksi yang akan dihadirkan sebanyak 21 orang. (Rd1)

News Tipikor 2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto MKP Diadili

berita korupsi .co - Rabu, 30 Januari 2019, Tim Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Eva Yustisiana, Abdu...

5 Tersanga Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto Akan Disidangkan

03.46 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbpM2aeGoK_1I8NDItoPUdU7jz5qQP0WYljvDesNOjkgMMWK0Le6jHkCSQ0PLr-3H77E1JH5GYMshpeHkvEtoF_VaggDjhTWNAvSkiuUZ28e_-1tr47zWgsZJ6iD0v6mbwFWm6HM46khE/s1600/IMG20181112143720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbpM2aeGoK_1I8NDItoPUdU7jz5qQP0WYljvDesNOjkgMMWK0Le6jHkCSQ0PLr-3H77E1JH5GYMshpeHkvEtoF_VaggDjhTWNAvSkiuUZ28e_-1tr47zWgsZJ6iD0v6mbwFWm6HM46khE/s640/IMG20181112143720.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Onggo Wijaya pada saaksi dipersidangan terdakwa Mustopa kamal Pasha</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Rabu, 30 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan menggelar sidang perdana pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK terhadap 5 (lima) tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap Bupati (non aktif) Mojokerto Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.7 M pada tahun, terkait bemberian 11 IPPR Izin dan 11 izin IMB dalam pembangunan  Tower pemancar jaringan Telepon Seluler di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu. 
 
Ke- 5 tersangka itu adalah Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; Ahmad Suhawi dan mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan. 
 
Hal itu dikatakan Panmud Pengailan Tipikor Surabaya, Ahmad Nur saat ditemui wartawan media ini diruang kerjanya, pada Senin, 28 Januari 2019. 
 
“Besok Rabu tanggal 30 Januari sidangnya lima (5) tersangka kasus Bupati MKP (Mustopa Kamal Pasha.red),” kata Ahmad Nur. 
 
Sebelumnya, pada Kamis, 24 Januari 2019, Tim JPU KPK dalam perkara ini juga mengatakan hal yang sama, seusai sidang perkara Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna, dengan terdakwa Ali Murtopo, pengusaha Kontraktor di Kabuoaten Malang selaku penyuap. (Rd1)

News Tipikor 5 Tersanga Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto Akan Disidangkan

Tersangka Onggo Wijaya pada saaksi dipersidangan terdakwa Mustopa kamal Pasha berita korupsi .co - Rabu, 30 Januari 2019, Majelis Hakim ...

Terdakwa Mustofa Kamal Pasha Bupati (nono aktif) Mojokerto, Tak Puas Vonis 8 Tahun Penjara ?

17.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCqfORZDoDPq4ZV_7v6ZqNWP1Xr1e4KN3aLogNKm4C3Kd-nupW_02UaqcTO46lsFFqFC9wGU9j-042XpRbPX9Gj9E98LGkhyadVcoheOiBIyuAtyUa2m1M_rJTW8YCC3o87ZeGabzghU/s1600/MKP....png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCqfORZDoDPq4ZV_7v6ZqNWP1Xr1e4KN3aLogNKm4C3Kd-nupW_02UaqcTO46lsFFqFC9wGU9j-042XpRbPX9Gj9E98LGkhyadVcoheOiBIyuAtyUa2m1M_rJTW8YCC3o87ZeGabzghU/s640/MKP....png" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Terdakwa Mustopa Kamal Pasha adalah Bupati (non aktif) Mojerto, yang divonis pidana penjara selama  8 (Delapan) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin, 21 Januari 2019, karena kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya, sepertinya tak puas sehingga melakukan upaya banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi - Jawa Timur, Senin, 28 Januari 2019 ? 
 
Senin, 28 Januari 2019, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha atau yang akrab dipanggil MKP, yakni Jumahir mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur untuk menyatakan banding atas vonis dari Majelis Hakim. 
 
Hal itu disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor maupun salah seorang dari Tim JPU KPK kepada wartawan beritakorupsi.co pada, Senin, 28 Jnuari 2019. 
 
“Terdakwa MKP (Mustopa Kamal Pasha) banding. Tadi PH (Penasehat Hukum)-nya datang menyatakan banding, hari ini kan pas 7 (tujuh) hari dari putusan Hakim tanggal 21 kemarin (21 Januari 2019.red),” kata Panmud Pengadilan Tipikor Ahmad Nur, Senin, 28 Januari 2019. 
 
Hal yang sama juga disampaikan salah seorang dari Tim JPU KPK saat dihubungi wartawan  beritakorupsi.co. 
 
“Ya, terdakwa MKPK banding,” kata JPU KPK. 
 
Apakah upaya banding yang dilakukan oleh terdakwa Mustofa Kamal Pasha, karena tak puas atas Vonis pidana 8 (delapan) tahun penjara atau karena tak terima dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana kejahatan yang luar bisa, yaitu Korupsi Suap sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya terkait pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu ? 
 
Atau tak rela meninggalkan kursi empunya di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto hingga akhir jabantannya tahun 2020 mendatang ? 
 
Sebab, pada Senin lalu, 21 Januari 2019, Jumahir, salah seorang 
Penasehat Hukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima 
putusan Majelis Hakaim yang menyatakan, kalau terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
 diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 
pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
Dalam 
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan; 
menjatuhkan hukuman pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan 
denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan kurungan. Dan  pidana 
tambahan untuk mewajibakan si Mustopa Kamal Pasha untuk mengembalikan 
uang yang diterima terdakwa seluruhnya sebesar Rp2.250.000.000 (dua 
miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada kas negara c/q Pemda 
Mojokerto. Dan bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan 
setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya dapat 
rampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak 
mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
Selain itu, terdakwa juga di hukum dalam hal memili dan dipilih dalam 
jabatan publik yang diselenggararakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. 
 
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Mustopa Kamal Pasha ini pun lebih ringan 4 tahun dari tuntutan JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQXY9QGMoec9OHoKR3JT92JxoTYm9Du-0Ab7JkGPHUX_9I1CGorEjFPeWqd7K6PjQtf1ogeHbMipVoo-Ty-qtk-SsIIbBuqJD6nqGdvwFRhsYd2N9KXI-ulBFP0pcUMZkG2kqjwVtMfRE/s1600/IMG_20190122_095923.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="640" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQXY9QGMoec9OHoKR3JT92JxoTYm9Du-0Ab7JkGPHUX_9I1CGorEjFPeWqd7K6PjQtf1ogeHbMipVoo-Ty-qtk-SsIIbBuqJD6nqGdvwFRhsYd2N9KXI-ulBFP0pcUMZkG2kqjwVtMfRE/s640/IMG_20190122_095923.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan pada persidangan Jum'at, 28 Desember 2018, terdakwa dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima dan dinikmati terdakwa dari pengusaha Onggo Wijaya dan Ockyanto sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bendanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai penggantinya bila terdakwa tidak membayar. Sehingga total hukuman penjara dalam tuntutan JPU KPK terhadap Bupati (non aktif) Mojokerto ini adalah selama 14 tahun dan 6 bulanm, serta tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hak politiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan). 
 
Sementara Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri mengatakan kepada Majelis Hakim, masih pikir-pikir atas vonis tersebut. 
 
Jumihar, kepada media ini mengatakan, pikir-pikir karena keberatan dan tak menerika putusan Majelis Hakim. Alasannya, tak satupun saksi yang mengatakan, kalau terdakwa menerima duit “haram” terkait pemberian 11 Izin IPPR dan 11 izin IMB pada tahun 2015 lalu. 
 
“Tidak ada uang yang langsung diterima oleh terdakwa baik dari Nono. Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, jadi masih ada waktu selama tujuh haru untuk pikir-pikir,” ujar Jumihar, Senin, 21 Januari 2019. 
 
Anehnya, Penasehat Hukum terdakwa ini mengatakan, kalau terdakwa Mustopa Kamal Pasha tidak menerima duit “haram” seperti dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK maupun dalam surat putusan Majelis Hakim. 
 
Padahal, salah seorang saksi kunci, sekaligus sebagai orang kepercayaan terdakwa, yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono, mantan Kepala Desa sekaligus juru kampanye terdakwa mengakui kepada majelis Hakim, kalau dirinya (Nano Santoso Hudiarti alias Nono) diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima duit dari “haram” itu.dan diserahkan kepada terdakwa. 
 
Tidak hanya itu. Nano Santoso Hudiarti alias Nono juga dikatakan saksi lainnya, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono berperan untuk merekomdasi mutasi para Kepala Sekolah SMP di Kabupatena Mojokerto. 
 
Dalam surat dakwaan, surat tuntutan JPU KPK maupun dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suaranaya dijelaskan, bahwa pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi yang belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
 
Atas laporan itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan pemetaan dan pendataan ke sejumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. 
 
Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB, yakni 11 Tower atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG),  dan 11 Tower lagi atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada izin IPPR dan IMB-nya. 
 
Majelis Hakim menyatakan, setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaannya yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. 
 
Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 lalu menjadi tangan kana terdakwa untuk menerima duit serta berperan juga untuk merekomondasi mutasi para Kepala Sekolah di Kabupaten Mojokerto. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga7wzN4oAbGIFoEMo1GHqlzs4-51o8juEomjEnZH8CjKFxhwTs8YUaL3eSpkEc1LGN12cJy4mNYMwGx9-P4wXNZRUJyVbVBdzlapJKsFCeMcn6kVhK2prFuJww39maGi9ZyCyYqeHQtKI/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga7wzN4oAbGIFoEMo1GHqlzs4-51o8juEomjEnZH8CjKFxhwTs8YUaL3eSpkEc1LGN12cJy4mNYMwGx9-P4wXNZRUJyVbVBdzlapJKsFCeMcn6kVhK2prFuJww39maGi9ZyCyYqeHQtKI/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dan setelah Mustofa Kamal Pasha terpilih menjadi Bupati Mojokerto Periode 2010 - 2015, Nano Santoso Hudiarti alias Nono pun menjadi orang kepercayaan Mustofa Kamal Pasha. Dan pengakuan Nano Santoso Hudiarti alias Nono dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima uang dari pengurusan izin tower serta penerimaan uang dari Dinas-Dinas lainnya. Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono berperan dalam mutasi beberapa pejabat di Kabupaten Mojokerto. Namun terdakwa tidak mengakui apa yang dijelaskan oleh orang dekatnya itu. 
 
Majelis Hakim pun membeberkan asal usul duit “haram” yang diterima terdakwa terkait pemberian rekomendasi 11 izin IPPR dan IMB pembangunan Tower, diantaranya ; 
 
a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro 
 
Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. 
 
“Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano,” kata anggota Majelis Hakim Dr. Andriano saat membacakan suruta putusan. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, kemudian Nabiel Titawano menemui Ockyanto yang menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional yang seluruhnya sebesar Rp2.6 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. 
 
“Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar,” ungkap Majelis Hakim 
 
“Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano,” beber Majelis Hakim kemudian. 
 
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan dalam surat putusannya, dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. 
 
“Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro,” kata Majelis Hakim 
 
Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap, yakni Pertama (1) pada bulan Juni 2015 besar Rp600 juta,  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Pada bulan Juni 2015, sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto,; 3. Pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto. 
 
Selanjutnya, Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa, menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-UaM6Xtj59BpbwDcYspqVv3bROa7mwIBFEWJmPteC9kDST_YfiT2KNPzdY7MJ-hUtKOblXDIkHQGahN-6i1W4qMjYh67p8aJ54ftF1vZciwC6ITewLwAhjRoHmS7yMf-0x61e69xBVCU/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-UaM6Xtj59BpbwDcYspqVv3bROa7mwIBFEWJmPteC9kDST_YfiT2KNPzdY7MJ-hUtKOblXDIkHQGahN-6i1W4qMjYh67p8aJ54ftF1vZciwC6ITewLwAhjRoHmS7yMf-0x61e69xBVCU/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
“Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa, dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015,” kata Majelis Hakim kemudian 
 
Dan Majelis Hakim juga membeberkan asal usul duit “haram” lainnya yang diterima oleh terdakwa yang masih berhubungan dengan  pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; 
 
b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). 
 
Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. 
 
Majelis Hakim menyebutkan, pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi 
 
Pada tanggal 20 Mei 2015, sebelum Achmat Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, Achmat  Subhan menemui Bambang Wahyudi, dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan izin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.2 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya. Dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. 
 
Setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. 
 
Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi. 
 
Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 25 Juni 2015, Achmat Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto  guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. 
 
Atas perintah Terdakwa sebelumnya, agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Wahyudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono, meminta untuk datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Achmat Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. 
 
“Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim (ajudan Bupati) untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan” ujar Majelsi Hakim  
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtr2VYd3QaYPcsH7F7XUpo0RpxojYk1-L5THVXElC2H3ZQSpiMBq18WHsSSpOnrPbOmYysGEXCqbwZR3oRwala4iNr226QUz_tJrRDzwmxvLJS_6IokR1LCmXHGTR7tAWFIy8mEm4FMo4/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtr2VYd3QaYPcsH7F7XUpo0RpxojYk1-L5THVXElC2H3ZQSpiMBq18WHsSSpOnrPbOmYysGEXCqbwZR3oRwala4iNr226QUz_tJrRDzwmxvLJS_6IokR1LCmXHGTR7tAWFIy8mEm4FMo4/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, uang yang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterima terdakwa dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah), dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) sebagai fee dari pemberian 11 izin IPPR dan 11 izin IMB Tower di Kabupaten Mojokerto. 
 
Padahal, lanjut Majelis Hakim, uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. 
 
Selain itu, lanjut Majelis Hakim saat membacakan surat putusannya, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mustofa Kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. 
 
Dan Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan JPU KPK dan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. 
 
“ Majelis berpendapat, bahwa pasal yang dikenakan oleh Jaksa terhadap terdakwa sudah tepat, dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa,” ucap Majelis Hakim (Senin, 21 Jaanuri 2019). 
 
Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi - Jawa Timur akan mengabulkan keberatan, atau bahkan akan menambah hukuman terdakwa ?. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Mustofa Kamal Pasha Bupati (nono aktif) Mojokerto, Tak Puas Vonis 8 Tahun Penjara ?

berita korupsi .co - Terdakwa Mustopa Kamal Pasha adalah Bupati (non aktif) Mojerto, yang divonis pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun...

Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

22.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt5s3QO6KcWKTupH-F4Tgn-DR2MReiiWzRj6JEG3p-bd7hLadoHtRcAQl7DpLLmteHPA8DqrF3wPKrcTtJUnJK796xZAmutFWmIaYTCiiR-FgvWm_F87ytNS_eeU9itRUYod4asp9PRWk/s1600/IMG20181017160221.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt5s3QO6KcWKTupH-F4Tgn-DR2MReiiWzRj6JEG3p-bd7hLadoHtRcAQl7DpLLmteHPA8DqrF3wPKrcTtJUnJK796xZAmutFWmIaYTCiiR-FgvWm_F87ytNS_eeU9itRUYod4asp9PRWk/s1600/IMG20181017160221.jpg" /></a></div>
#Untuk kesekian kalinya, Ketua Majelis Hakim memeritahkan JPU KPK untuk memeriksa Cipto Wiyono terkait aliran uang Rp200 juta yang diterimanaya, dan pemberian uang ke DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019#  
 
beritakorupsi.co - Cipto Wiyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipa Karya Pemprov Jatim, sebelumnya menjabat sebagai Sekda/Sekota (Sekretaris Daerah) Kota Malang pada tahun 2013 - 2015 mungkin tak lagi nyenyak tidur, sekalipun udara Kota Malang sejuk. Sebab, Majelis Hakim pengadilan Tipikor Surabaya, memerintahkan JPU KPK untuk mendalami atau “memeriksa” Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang, dalam persidangan berlangsung (Kamis, 224 Januari 2019) dengan terdakwa sebanyak 22 orang selaku anggota Dewan Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam kasus Korupsi Suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu. Ke- 22 terdakwa ini dibagi dalam 2 perkara, yaitu satu perkara dengan 10 terdakwa, yang 10 terdakwa ini dibagi dalam 2 perkara penuntutan masing-masing dengan 5 (lima) terdakwa, yaitu Erni Farida,; Sony Yudiarto,; Harun Prasojo,; Teguh Puji Wahyono,; Choirul Amri (satu perkara),; Arief Hermanto,; Teguh Mulyono,; Mulyanto,; Choiroel Anwar dan Suparno (satu perkara) dengan Ketua Majelis Cokorda Gede Artana Sedangkan yang 12 terdakwa dibagi 3 (tiga) perkara penuntutan, yaitu satu perkara dengan 5 terdakwa yakni Diana Yanti,; Sugiarto,; Afdhal  Fauza,; Syamsul  Fajrih dan Hadi Susanto (satu perkara), dan terdakwa Ribut Hariyanto dengan perkara tersendiri. Sementara satu perkara lagi dengan 6 terdakwa diantaranya Imam Gozali,; Mohammad Fadli,; Asia Iriani,; Indra Tjahyono,;  RM. Een Ambarsari,; Bambang Triyoso Rp5.000.000 (satu perkara) dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-TRn3kj9T-y_pPBIQlsahAa1NWAJD3PC2q2JUrfg9BZMdAealNfhyphenhyphenX1yVVCrYpSJh53-wkbwLcwOoe4MsOTHw2Zr4W_J-pdC6yLw_RLEx-bXkK6QzrU0CBaSxKnf_hmtkSroInw9cW3E/s1600/IMG20190117145655.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-TRn3kj9T-y_pPBIQlsahAa1NWAJD3PC2q2JUrfg9BZMdAealNfhyphenhyphenX1yVVCrYpSJh53-wkbwLcwOoe4MsOTHw2Zr4W_J-pdC6yLw_RLEx-bXkK6QzrU0CBaSxKnf_hmtkSroInw9cW3E/s640/IMG20190117145655.jpg" width="640" /></a></div>
 
Sementara perintah Ketua Majelis Hakim terhadap JPU KPK untuk mendalami Cipto Wiyono, bukan kali ini saja. Sebab pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, juga memerintahkan JPU KPK untuk mendalami Cipto Wiyono pada saat Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD) dan Moch. Anton (Wali Kota) pada saat diadili yang sudah di Vonis bersalah serta telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Namun hingga saat ini, penyidik KPK belum juga melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim yang diucapkan pada saat persidangan sejak tahun 2017.  Perintah Ketua Majelis Hakim bukan tidak beralasan. Sebab, asal-usul uang suap yang diterima seluruh anggota DPR Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yang mengetahui adalah Cipto Wiyono dan Teddy Soejadi Soemarma selaku Kabid (Kepala Bidang) Dinas PU Kota Malang. Dalam persidangan sebelumnya, Teddy Soejadi Soemarma menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan Cipto Wiyono untuk mengumpulkan duit dari para rekanan yang ada di Dinas PU. Kemudian Teddy pun mengumpulkan sebanyak 45 pengusaha kontraktor yang ada di Dinas PU dan yang mengerjakan proyek APBD. Teddy menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang terkumpul dari 45 pengusaha kontraktor yang di lingkungan Dinas PU itu sebesar Rp900 juta. Teddy Soejadi Soemarma yang beberapa dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam Persidangan sejak tahun 2017 pada saat Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas PU), Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD), Moch. Anton (Wali Kota) dan 18 anggota DPRD diadili,  dan sudah divonis bersalah serta putusan sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah), termasuk sebagai saksi untuk 22 terdakwa yang juga anggota Dewan Kota Malang mengatakan, bahwa uang sebanyak Rp200 juta diserahkan ke Cipto melalui Sekretarsi pribadinya di rumah dinas Sekda. Dan uang sebesar Rp700 juta yang dibagi dalam 2 tempat, yaitu Rp100 juta dan Rp600 juta diserahkan ke Moch. Arif Wicaksono. “Dua ratus juta saya serahkan ke Sekda di rumah dinasnya, karena tidak ada di rumah, saya serahkan ke Sekretaris pribadinya. Yang tujuh ratus juta saya serahkan ke Ketua Dewan,” kata Teddy dalam beberapa kali persidangan termasuk pada sidang yang berlangsung pada, Rabu dan Kamis, 23, 24 Januari 2019 Namun Cipto Wiyono mengatakan, kalau uang sebesar Rp200 juta itu diserahkan kembali ke Ketua DPRD setelah Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2015. Moch. Arif Wicaksono pun beberapa kali membantahnya dalam persidangan terkait ucapan Cipto. Bahkan terpinada 5 tahun penjara itu mengajak Cipto Wiyono untuk sumpah pocong. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvpIl3zQNFJub6Uz6WFC5vbBHRorTY8Ie6vkrCVIYq2FGnD_L0ZKiP5gU96s2xw5Z5C2M8hllZjYyEamqspO_R2BPU3xyXMrSRocHj0Q-8JIFex9H8vboy4i4h1W4YauzFT1K07LOrws/s1600/IMG20190123130158.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvpIl3zQNFJub6Uz6WFC5vbBHRorTY8Ie6vkrCVIYq2FGnD_L0ZKiP5gU96s2xw5Z5C2M8hllZjYyEamqspO_R2BPU3xyXMrSRocHj0Q-8JIFex9H8vboy4i4h1W4YauzFT1K07LOrws/s640/IMG20190123130158.jpg" width="640" /></a></div>
 
Tak salah, bila masyarakat bahkwa para terdakwa mengganggap, bahwa KPK sepetinya tak adil dalam mengusut kasus yang menghebohkan ini. Sebab, Cipto Wiyono dan Teddy Soejadi Soemarma, yang berperan mengumpulkan uang sebesar Rp 900 juta untuk anggota DPRD dan 3 anggota DPRD lainnya termasuk Subur Triono yang saat ini mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI, bebas melangak lenggok berkampanye di Banywangi sebagai Daerah pemilihannya. Keterangan Teddy Soejadi Soemarma, dijelaskan juga dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim untuk terdakwa/terpidana Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas PU), Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD), Moch. Anton (Wali Kota) dan 18 anggota DPRD yaitu Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Subiantono, Sukarno, Heri Pudji Utami, H. Abd. Rachman, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sullk Lestyowati, Imam Fauzi, Tn Yudianl dan Syaiful Rusdi (ke- 21 terdakwa ini sudag berstatus terpidana) Dijelaskan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu Ya'qud Ananda Gudban, Heri Subiantono, Sukarno, Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto, menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang, meminta kepada Wali Kota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan dinamakan 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada halangan (intrupsi) dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, kemudian Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya. Hal ini pun diakui oleh Moch. Anton (terpidana 2 tahun penjara) pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk 22 terdakwa pada sidang yang berlangsung pada, Rabu dan Kamis, tanggal 23, 24 Januari 2019. Moch. Anton mengakui, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Dewan sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) karena bertepatan menjelang Hari Raya. “Ada permintaan, katanya untuk THR anak-anak, karena saat itu menjelang hari raya,” kata Moch. Anton kepada Majelis Hakim (Rabu dan Kamis, tanggal 23, 24 Januari 2019) pada saat sebagai saksi. Kemudian, Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono agar menyuruh Teddy Soejadi Soemarma yang menjabat sebagai Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemuinya. Pada saat Teddy Soejadi Soemarma menghadap Cipto Wiyono, Teddy Soejadi Soemarma diperintahkan untuk mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor yang ada dilingkungan Dinas PUPPB  Kota Malang. Uang yang berhasil dikumpulkan Teddy Soejadi Soemarma dari 45 pengusaha kontraktor itu  sebesar Rp900 juta.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLSXfWKpXiM8uUN3G6_ZURtq8hQNuD02ONjYzYXnACesEc8lrgzfAKriEMYnADY_XumuVgAg-FZUn9tdSagT4_BGTojE29G6ssGP1lXFuTnYTcaYxUyxuCJuhSHWkLawFYFnEVbiAgI/s1600/IMG20190123130547.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLSXfWKpXiM8uUN3G6_ZURtq8hQNuD02ONjYzYXnACesEc8lrgzfAKriEMYnADY_XumuVgAg-FZUn9tdSagT4_BGTojE29G6ssGP1lXFuTnYTcaYxUyxuCJuhSHWkLawFYFnEVbiAgI/s640/IMG20190123130547.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang. Cipto Wiyono pun menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana uang pokir sebesar Rp700 juta akan dieserahkan. Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima. Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang yang diminta Moch. Arif Wicaksono. Kemudian uang itu diantarkan Teddy Soejadi Soemarma ke Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp700 juta yang dibungkus dalam 2 tempat, yaitu Rp100 juta dan Rp600 atas permintaan Moch. Arif Wicaksono. Sedangkan sisanya sebesar Rp200 juta diserahkan Teddy Soejadi Soemarma kepada Cipto Wiyono. Namun karena Cipto Wiyono tidak berada di rumah dinasnya saat itu, uang itu pun diserahkan Teddy Soejadi Soemarma ke sekretaris pribadi Sekda. Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir”. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Fraksi serta Ketua Kaomisi menerima uang pokir masing-masing sebesar Rp15 - Rp17.5 juta, yaitu ; 1. Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,; 2. Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. I Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,; 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000 (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp12.5 juta. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB4R-mL9Ili2FAs5knK8PMgaLXVyldc2jKBnB0irCCP9FwwZWvH_JLEYLvsk_y7bTj0ddqrNgPXKYB3OSPUiCoNG_VRkf2FykBXOFkkDT-hUiln-YwavDCb9z3i1cZOOzmIaHlkLe84Zo/s1600/IMG20190121120607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="324" data-original-width="768" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB4R-mL9Ili2FAs5knK8PMgaLXVyldc2jKBnB0irCCP9FwwZWvH_JLEYLvsk_y7bTj0ddqrNgPXKYB3OSPUiCoNG_VRkf2FykBXOFkkDT-hUiln-YwavDCb9z3i1cZOOzmIaHlkLe84Zo/s640/IMG20190121120607.jpg" width="640" /></a></div>
 
Setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pun berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, rapat penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. JPU KPK menjelaskan, bahwa pemberian uang kepada DPRD suapaya memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dan selain itu, JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para anggota Dewan yang terhormt ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain uang Pokir, juga menerima “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan tanah milik Pemkot Malang, yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang, yang diterima oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, dan kemudian dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Subiantono, Sukarno sebesar, Heri Pudji Utami, H. Abd. Rachman masing-masing sebesar Rp10 juta dan  Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25 juta, dan Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet sebesar, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto,  Abdul Hakim, Sullk Lestyowati, Imam Fauzi, Tn Yudianl serta Syaiful Rusdi masing-masing sebesar Rp5.000.000  (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp5 juta. Selain uang Pokir dan uang sampah yang diterima para terdakwa (seluruh anggota DPRD), juga menerima uang yang berkaitan dengan pembahasan APBD murni TA 2015 antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang sebesar Rp5.5 miliar. Dan uang itu dibagikan ke masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, diantaranya ; Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Sublantono, Sukarno, Moch Anef Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti,  Sahrawi, Mohan Katelu,  Salamat, H.M. Zainuddin AS dan Heri Pudji Utami sebesar Rp110 juta, karena yang Rp15 juta diberikan ke sekretaris Fraksi yang membantunya (keterangannya dalam persidangan). Dan masing anggota menerima sebesar Rp100 juta, diantaranya H. Abd. Rachman, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Syaiful Rusdi (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp100 juta. JPU KPK mengatakan, bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK Dan selain itu, JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para anggota Dewan yang terhormt ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1)

News Tipikor Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

#Untuk kesekian kalinya, Ketua Majelis Hakim memeritahkan JPU KPK untuk memeriksa Cipto Wiyono terkait aliran uang Rp200 juta yang diterim...

BERITAKORUPSI.CO

PH Terdakwa Syahri Mulyo, “Menuding” KPK Tak Tegas Menangani Korupsi Suap Bupati Tulungagung

Subhan (Wakil Bupati Malang) Diadili karena Menyuap Bupati Mojokerto MKP

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto MKP Diadili

5 Tersanga Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto Akan Disidangkan

Terdakwa Mustofa Kamal Pasha Bupati (nono aktif) Mojokerto, Tak Puas Vonis 8 Tahun Penjara ?

Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI