BERITAKORUPSI.CO

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNmUMbC69mtUhTmEWAbIE-srZrqh55bdQ6Mgci4S1IrEPJaVwG9OFBmlCE9DRSJR9Pti68wn5BuNsMnivbsi7x4lz2sDMs5j0R983Xyj0z4qMzegiRyV6XvgK4i4DXDwtJgFNTlkHucqk/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNmUMbC69mtUhTmEWAbIE-srZrqh55bdQ6Mgci4S1IrEPJaVwG9OFBmlCE9DRSJR9Pti68wn5BuNsMnivbsi7x4lz2sDMs5j0R983Xyj0z4qMzegiRyV6XvgK4i4DXDwtJgFNTlkHucqk/s640/7.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Bupati Jember MZA. Djalal (kiri) dan terdakwa Ita serta terdakwa Sugiarto (kana)</td></tr>
</tbody></table>
“Sudah ada mulai penyidikan baru” jawab JPU kepada majelis Hakim 
 
beritakorupsi.co -  “Harsunya Dia (MZA. Djalal) dan 13 SKPD bisa masuk dalam Pasal 55 (Pasal 55 KUHP.Red). Dia itu sudah niat. Terus siapa yang mau membayar kerugian negara ?,” kata Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah sambil bertanya. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam persidangan yang berlasung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran, dan terdakwa Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran Kab. Jember, pada Kamis, 23 Januari 2019 Sebab Suguarto menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa permintaan pencairan dana Bansos itu, atas permintaan secara lisan oleh Dewan melalui Ketua DPRD H.M Thoif Zamroni kepada Sugiarto, yang kemudian permintaan Dewan itu disampaikannya kepada sang Bupati. Sang Bupati pun menyetujui. “Untuk Ketua sebesar satu kiliyar (Rp1.000.000.000), dan anggota tujuh ratus lima puluh juta (Rp750.000.000). Kemudian dalam perubahan ada tambahan untuk Ketua sebesar empat ratus juta (Rp400.000.000) menjadi satu koma empat miliyar (Rp1.400.000.000), dan tambahan untuk anggota sebesar dua ratus (Rp200.000.000) menjadi sembilan ratus lima puluh juta (Rp950.000.000),” kata Sugiarto 
 Saat ditanya Ketua Majelis Hakim, apakah permintaan itu disampaikan ke Bupati. Sugiarto menjawab, disampaikan dan disetujui. 
 
Kemudian Ketua Majelis Hakim pun menanyakan langsung ke JPU terkait perkembanagan dari kasus ini, dan dijawab salah satu dari Tim JPU, bahwa sudah ada penyidikan baru. 
 
 "Sudah ada penyidikan baru," jawab salah satu tim JPU. 
 
 Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, dan 13 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dimaksud itu, diantaranya Dinas Kesra, DPU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas pendidikan, Dinas Koperasi, Kantor perpustakaan, Dinas Kesehatan, Disperindag dan Bagian Perekonomian bisa menjadi tersangka dalam kasus Korupsi dana hibah Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, sejumlah Rp206.111.625.480 yang tidak sesuai prosedur mulai dari penganggaran hingga pencariannya. Pasal 55 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) ayat (1) berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekN6TEoJ5KbslF9HV7ZItRzh5ByLHgxFpEC6Jty5qZp9VOcpdMQ2M9uSU_DkhGlqTxLc9ylSRbBFJdagFMkAa_fh4ZbhrQYsSAY-WZayPh_Y0d26PP80AFE4b9tRZoJHN0t2NsczT5Uk/s1600/IMG_20181230_233155.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1061" data-original-width="1600" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekN6TEoJ5KbslF9HV7ZItRzh5ByLHgxFpEC6Jty5qZp9VOcpdMQ2M9uSU_DkhGlqTxLc9ylSRbBFJdagFMkAa_fh4ZbhrQYsSAY-WZayPh_Y0d26PP80AFE4b9tRZoJHN0t2NsczT5Uk/s640/IMG_20181230_233155.jpg" width="640" /></a></div>
 Mengapa Ketua Majelis Hakim mengatakan, kalau mantan Bupati Jember dan 13 SKPK bisa masuk dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ?. Karena yang di proses hukum dalam kasus ini hanya Ketua DPRD (sudah divonis 2 tahun penjara), Sekda dan Kepala DPPKAD oleh Kejaksaan Negeri Jeber maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah mengenai pencairan yang merugikan negara sebesar Rp90 juta dari anggaran Rp1 miliyar yang diterima Ketua DPRD, berdasarkan hasil penghitungan Tim Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini pun ibarat :gedung yang roboh, bukan hanya kesalahan pada Speck saat pembangunan gedungnya, melainkan mulai dari pndasinya. Tetapi yang dipermasalahkan adalah bagunan yang roboh, sementara kesalahan pada pondasinya dibiarkan. Karena kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu, bukan hanya Rp1 miliyar melainkan sebesar Rp38 miliyar yang tidak sesuai dengan prosedur dalam proses dipencairan. Kerugian negara dalam kasus ini adalah berdasarkan hasil pengihitungan BPKP untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu. Hal itu pun diakui oleh Melly selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan untuk menjelaskan hasil temuannya kepada Majelis Hakim, pada Kamis, 3 Januari 2019. Melly, kepada Majelis Hakim mengatakan saat itu, bahwa proses pencairan dana Bansos tidak sesuai prosedur. Proposal pengajuan oleh penerima dana hiba dibuat mundur seolah-olah profosal itu sudah ada sebelum SK Bupati dikeluarkan. “Proses pencairan tidak sesuai prosedur. Tanggal pada Proposal dibuat mundur. Para Kelompok Ternak selaku penerima ternyata tidak ada. Pembentukan Kelompok dibuat menjelang pencairan, pada hal aturannya, Kelompok penerima sudah aktif paling sedikit 3 tahun sebelumnya. Namun dari Bakesbangpol, dibuat tahun mundur, seolah-olaholah Kelompok sudah ada sejak tahun 2011,” kata Melly menjelaskan (Kamis, 3 Januari 2019). Andai saja mantan orang nomor Satu di Kabupaten Jemebr itu, tidak menyetujui permintaan secara lisan oleh DPRD terkait pencairan anggaran Hibah, kedua terdaka dan Ketua DPRD Kabupaten Jember ini pun tak akan diadili Bahwa mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwiXHt939Z4gAJuEYMgSOE0h3BQAPMGTIRhK3nT0xpN2jMFbhskoEAkDp7mOP2ZBcrXT-yTLWasA3J68mJi7qATGx-Ox8MFgfNKBaJbYnLO4fSnBRP-zbgvsGeqJDBSyL-_drIJ11RNuk/s1600/IMG20181227111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwiXHt939Z4gAJuEYMgSOE0h3BQAPMGTIRhK3nT0xpN2jMFbhskoEAkDp7mOP2ZBcrXT-yTLWasA3J68mJi7qATGx-Ox8MFgfNKBaJbYnLO4fSnBRP-zbgvsGeqJDBSyL-_drIJ11RNuk/s640/IMG20181227111105.jpg" width="640" /></a></div>
 Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBVrLn6ZsqMYbK4BH71si5IucP2zCaIyVnBxUfxHYV5ywfEHoGqpt9hqSxMc8pyzOYnW-Giitmuf4_PIqI_xQ14Vt5mCxX-f8mHUktQt5seqU8l3RteIMlO_22OhpQAC2dwWw_xivcsRI/s1600/IMG20181207133638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBVrLn6ZsqMYbK4BH71si5IucP2zCaIyVnBxUfxHYV5ywfEHoGqpt9hqSxMc8pyzOYnW-Giitmuf4_PIqI_xQ14Vt5mCxX-f8mHUktQt5seqU8l3RteIMlO_22OhpQAC2dwWw_xivcsRI/s640/IMG20181207133638.jpg" width="640" /></a></div>
 Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ1zmK6zbDrd4c1h9cmq08tyh5FgP5og-WosXti4EkY3vgGizSNTL63ifu1BDnhMG_sTz5c9WrOODl0UzrV4Jdw4jplo6bL5Nq4rlWldY8rSyWPWpmigXQLv8oYuZDhAuGuADc4tviimo/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ1zmK6zbDrd4c1h9cmq08tyh5FgP5og-WosXti4EkY3vgGizSNTL63ifu1BDnhMG_sTz5c9WrOODl0UzrV4Jdw4jplo6bL5Nq4rlWldY8rSyWPWpmigXQLv8oYuZDhAuGuADc4tviimo/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi para Kepala Dinas</td></tr>
</tbody></table>
 Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Pn3NwLC0VUBeUq_9Nmm1Llz4fM04Zu-JViEwgseIy8b2txospVRdiqsvP3x0USRdhk5ProsWl3s9G27Rj3BYlcXZh9za65hvRc9joyukkUu7XHJrSzp59WvkLxKPlojIeObOzIdJKj0/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Pn3NwLC0VUBeUq_9Nmm1Llz4fM04Zu-JViEwgseIy8b2txospVRdiqsvP3x0USRdhk5ProsWl3s9G27Rj3BYlcXZh9za65hvRc9joyukkUu7XHJrSzp59WvkLxKPlojIeObOzIdJKj0/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. 
 Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivfyK7qhzV8gsDQyZStz-9OystNtChiRtbOZ1tg03dJfUnKKOLW_4Qqr29kMKB2Zr2VMR9qqQajDTckdOKcJpPf6FTWJuSB-mlYDdLEgzCrqYMvMN1uWFsr1c6If4jxGLXa3r8jMLrUs8/s1600/IMG20181227110302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivfyK7qhzV8gsDQyZStz-9OystNtChiRtbOZ1tg03dJfUnKKOLW_4Qqr29kMKB2Zr2VMR9qqQajDTckdOKcJpPf6FTWJuSB-mlYDdLEgzCrqYMvMN1uWFsr1c6If4jxGLXa3r8jMLrUs8/s640/IMG20181227110302.jpg" width="640" /></a></div>
 Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Namun karena Bupati menyetujui pengusulan belanja dana hibah Bansos dalam APBD Kabupaten Jember TA 2015, sekalipun tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember, karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,  sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal (kiri) dan terdakwa Ita serta terdakwa Sugiarto (kana) “Sudah ada mulai penyidikan baru” jawab JPU kepa...

Wali Kota Blitar Divonis 5 Tahun Penjara Karena terima Suap

10.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS2v8CnxqzIx4CrjYjE3296E5onK2ZKlUrjk-klecrQuNPqCUyas9Bi_8xb76QBzJO735rBfcNhx10LmdYVEsdgO_qaVeAUlI9szo9V6HcX7frHKkCNl2U6IBEeuLEmSmM7Wn55zgfGBg/s1600/IMG_20190125_091615.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1155" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS2v8CnxqzIx4CrjYjE3296E5onK2ZKlUrjk-klecrQuNPqCUyas9Bi_8xb76QBzJO735rBfcNhx10LmdYVEsdgO_qaVeAUlI9szo9V6HcX7frHKkCNl2U6IBEeuLEmSmM7Wn55zgfGBg/s640/IMG_20190125_091615.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Dodi Sukmono : Kami masih pikir-pikir atas  
                                           putuan Majelis Hakim terkait                                                            pengembalian uang sebesar Rp5.1  M 
                                           oleh terdakwa Samanhdui Anwar, yang   
                                           menurut Majelis Hakim tidak                                            cukup bukti. 
beritakorupsi.co - Kamis, 24 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya,  menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 5 bulan kurungan serta pencabutan hak memilih dan dipilihdalam jabatan publik  terhadap terdakwa Samanhudi Anwar  selaku Wali Kota (non aktif) Blitar periode 2014 - 2019, karena terbukti bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Tidana Korupsi (TPK) suap sebesar Rp1.500.000.000 (satu  miliyar lima ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alis Embun, sebagai fee pembangunan SMPN 3 dan pembuangan gedung olahraga (GOR) Kota Blitar pada tahun 2018 
 
Selain terdakwa Samanhudi Anwar, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap terdakwa Bambang Purnomo alis Totok si tukang jahit pakaian di Kota Blitar, selaku sahabat terdakwa Samanhdui Anwar yang berperan mengambil uang dari Susilo Prabow . 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Samanhudi Anwwar dan terdakwa Bambang Purnomo alias Totok, tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan di muka persidangan oleh Majelis Agus Hamzah selaku Ketua dan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), dan dihadiri Tim JPU KPK Dodi Sukmono serta Amir Burhanudin dkk  selaku Pensehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam surta putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK, terdakwa Samanhudi Anwar dan terdakwa Bambang Purnomo alias Totok dijerat dengan Pasal 12 huruf b UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Namun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Samanhudi Anwar, lebih ringan 3 tahun dari tuntutan JPU KPK. Selain itu, Majelis Hakim juga membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap sebesar Rp6.1 miliyar. Alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa uanh suap sebesar Rp6,1 miliyar yang diterimanya dari Susilo Prabawo sejak 2014 - 2018 tidak cukup bukti. 
 
Dalam surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan pada persidangan Kamis, 27 Desember 2018, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima dan dinikmati terdakwa Samanhudi Anwar dari pengusaha Susilo Prabowo alias Embun sebesar Rp1.500.000.000 (satu  miliyar lima ratus juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bendanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai penggantinya bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah), serta tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hak politiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan) 
 
Sedangkan Bambang Purnomo dalam tuntutan JPU KPK, dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3Om5qsjy59-zC8m-eHm2XF3-8Ym8HYPY5OLFWyIu6N_lHXKFDQrCSgChLZ_dI7EByVyNIhkvVXvL-ogneJWwM7DJDsRHMG6m_UfH6u1YEi6HZMjSWNHqWzrGwAJeObvr8crEnOwWArY/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3Om5qsjy59-zC8m-eHm2XF3-8Ym8HYPY5OLFWyIu6N_lHXKFDQrCSgChLZ_dI7EByVyNIhkvVXvL-ogneJWwM7DJDsRHMG6m_UfH6u1YEi6HZMjSWNHqWzrGwAJeObvr8crEnOwWArY/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa Samanhudi Anwar dan terdakwa Bambang Purnomo, ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati) terkait penerimaan duit “haram”, yang kemudian diseret oleh JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili  dalam kasus Korupsi suap fee proyek APBD di Kota Blitar sejak tahun 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp6.1 miliyar dari pengusaha Kontraktor Susilo Prabowo alis Embun, terkait beberapa proyek dan pembangunan gedung sekolah SMPN 3 tahap II, dan pembangunan gedung olah raga (GOR) di Kota Blitar. 
 
Namun dalam persidangan, ke- 5 (lima) terdakwa ini di sidangkan dengan perkara terpisah, yaitu terdakwa Samanhudi Anwar bersama terdakwa Bambang Purnomo. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang terpilih kembali untuk periode 2018 - 2023 pada Pilkada 27 Juni 2018 disidangkan bersama terdakwa Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati). Ketiga terdakwa ini akan dijatuhui hukuman oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Pebruari mendatang. 
 
Dalam sidang yang berlangsung (Kamis, 23 Januari 2019), Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa I Samanhudi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok, terbukti secara sah dan meyakinkan melaku 
 
Dalam sidang yang berlangsung (Kamis, 24 Januari 2019), Majelis Hakim menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan Februari  2018, Terdakwa I Samanhudi Anwar, telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alias Embun dengan perincian sebagai berikut : 
 
1. Pada tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494887 dengan keterangan transaksi “kepada P.Hudi". 
 
2. Pada tangga126 Januari 2015 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494900 dengan keterangan transaksi “kepada P. Hudi” dan catatan transaksi “Proy 2014". 
 
3. Pada tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penarikan melalui  Bilyet Giro BII dengan nomor BX 365517 dengan keterangan transaksi “untuk P. Hudi”. 
 
4. Pada tanggal 2 Februari 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050752 dengan keterangan transaksi “PHudi 2018”. 
 
5. Pada tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050758 dengan keterangan transaksi “P Hudi”. 
 
6. Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat terdakwa ditangkap KPK) 
 
Majelis Hakim menjelakan, bahwa penerimaan uang pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa I Samanhudi Anwar menerima dari Susilo Prabowo alias Embun melalui Terdakwa II, yakni pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II,  meminta agar mengajak SUSILO Susilo Prabowo alias Embun datang ke rumahnya. Pada sekira jam 18.22 WIB, Susilo Prabowo alias Embun menelpon Terdakwa II, mengajak ke rumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek. 
 
Selanjutnya Terdakwa II dan Susilo Prabowo alias Embun, menemui Terdakwa I di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk Susilo Prabowo alias Embun  sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan Susilo Prabowo alias Embun, Terdakwa I menghubungi Moch. Amin Urcholis (Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Blitar) dan Moh.Sidik (Kepala Dinas  Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya, Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, dan uang fee itu agar diberikan melalui Terdakwa I. 
 
“Pada tanggal 6 Juni 2018, sesuai kesepakatan sebelumnya, Terdakwa I melalui Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta mpiah) di rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar dari Susilo Prabowo alias Embun,” kata Majelis Hakim. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa uang tersebut bersumber dari rekening Giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa, perusahaan milik Susilo Prabowo alias Embun dengan nomor Cek CP052044 Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi “SMP 3". PT Moderna Teknis Perkasa, juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap I pada tahun 2017. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwaTerdakwa I memerintahkan Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian proyek dengan Susilo Prabowo alias Embun, dan mengarahkan Hermansyah Permadi untuk mengalokasikan paket proyek tersebut untuk Susilo Prabowo alias Embun. 
 
Untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa I, Hermansyah Permadi membahas pengaturan proyek dengan asosiasi dan para kontraktor yang diwakili oleh Susilo Prabow alias Embun, Hnedryn Mulat, Sukamto dan Sukarso serta perwakilan GAPENSI, dengan hasil penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan pemenang lelang sesuai pembagian paket. 
 
Selain itu, lanjut Majelis Hakim dalam pertimbangannya, untuk memastikan Susilo Prabowo alias Embun memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan Hermansyah Permadi memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait untuk membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Susilo Prabowo alias Embun.. 
 
Beberapa proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun, pada kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, sebagai berikut: 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijicldlI9q8gYOHD_7rKMpsziDvaBAJio_QY7hS1Ls7lTMOfwuKucOPmkWTDWde6BWyh2KzbVC7eLB9aAFTnO57eimDoPXJ7MEMHqr_o2U0rEsGsoNZ4a8Dn4cI_qa_nHgAApd3apsMXk/s1600/IMG20190124132807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijicldlI9q8gYOHD_7rKMpsziDvaBAJio_QY7hS1Ls7lTMOfwuKucOPmkWTDWde6BWyh2KzbVC7eLB9aAFTnO57eimDoPXJ7MEMHqr_o2U0rEsGsoNZ4a8Dn4cI_qa_nHgAApd3apsMXk/s640/IMG20190124132807.jpg" width="640" /></a></div>
Pekerjaan Tahun 2014 
 
1. Paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilaikontrak Rp 932370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dan' DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 :dengan nama penyedia jasa CV YALA BUMI PERSADA 
 
2. Paket Peningkatan Jembatan di Jaian AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. Paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.0AK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 
 
3. Paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. _ Paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA. 
 
4. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar dengan nilai Kontrak Rp 2.261 .462000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. 
 
Pekerjaan tahun 2015 
 
1. Pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197083000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 
 
2. Paket pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000. 
 
3. Paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000. 
 
4. Paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000. 
 
5. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan di JI. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 482822800000 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI 
 
6. Paket Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip dengan nama peIaksana CV PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp684.865.000 
 
7. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur dengan nama pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp987.438.000 
8.Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat kontrak Rp1.593.156.000 
9. Paket Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp493.513.000 
 
10. Paket rehablitasi Jalan den Trotoar di Jl. Cemara Bagian Temur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp1.867.800.000 
 
11. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp2.387.929.000 
 
12. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul Lanjutan dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp931.808.000 
 
13. Paket penataan Strain Kali Lahar dengan pelaksana CV KARTIKA PERKASA dengan nilai kontrak Rp294.713.000 
 
14. Paket peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan dengan nama pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dangan nilai kontrak Rp4.509.990.000 
 
15. Paket pembangunan SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama dengan pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp11.341.000.000 
 
16. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp393.990.000 
 
“Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa I tidak cukup bukti terkait penerimaan uang sebesar Rp5.1 miliyar,” ucap Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya. 
 
Pada tahun 2018, lanjut Majelis Hakim, Terdakwa I dan Hermansyah Permadi kembali mengalokasikan proyek kepada Susilo Prabowo alias Embun, diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Btitar senilai Rp796.078.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.520.300 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) 
 
Guna memastikan Susilo Prabowo alias Embun mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 MB, Terdakwa I menelpon yerdakwa II, meminta agar mengajak Susilo Prabowo alias Embun datang ke rumahnya.  Kemudian pada sekira jam 18.22 WIB, Susilo Prabowo alias Embun menelpon terdakwa II untuk mengajak ke rumah terdakwa I, guna membicarakan pembagian proyek. 
 
Kemudian, Terdakwa II dan Susilo Prabowo alias Embun menemui Terdakwa I Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk Susilo Prabowo alias Embun sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, tahun anggaran 2018. Dan untuk meyakinkan Susilo Prabowo alias Embun, Terdakwa I menghubungi Moh. Amin Nurcholis (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan Moh. Sidik (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar), menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban, bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II. 
 
Permintaan Terdakwa I Samanhudi Anwar dipenuhi oleh Susilo Prabowo alias Embun, dengan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok 
 
“Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa I tidak cukup bukti terkait penerimaan uang sebesar Rp5.1 miliyar,” ucap Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya. 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa I Samanhdi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa I Samanhdi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP ; 
 
Menghukum terdakwa I Samanhdi Anwar dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 5 bulan. Selain itu, hukuman pidana tambahan lainnya terhadap terdakwa Samanhudi Anwar berupa pencabutan hak memili dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggararakan berdasarkan Peraturan Pemerintah selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok; 
 
Menghukum terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok dengan hukuman pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp300 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa I Samanhdi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo  mengatakan pikir-pikir setelah berdiskusi dengan tim Penasehat Hukumnya, begitu juga dengan JPU KPK Dodi Sukmon. 
 
Usai persidangan, JPU KPK Dodi Sukono kepada media ini mengatakan, menghargai putusan Majelis Hakim. Pun demikian, lanjut JPU KPK Dodi, terkait pengembalian uang sebesar Rp5.1 miliyar dalam tuntutan namun dalam putusan tidak ada, maka JPU KPK masih pikir-pikir terlabihn dahulu. 
 
“Kami sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Namun terkait pengembalian uang sebesar Rp5.1 miliyar dalam tuntutan kami, dan putusan Majelis Hakim mengatakan tidak cukup bukti, maka kami pikir-pikir terlebih dahulu,” kata JPU KPK. 
 
Terpisah. Amir Burhanudin mengatakan, terkait pengembalian uang sebesar Rp5.1 yang dalam putusan Majelis Hamim mengatakan tidak culup bukti, maka itulah fakta sebenarnya,” ujar Amir. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Blitar Divonis 5 Tahun Penjara Karena terima Suap

JPU KPK Dodi Sukmono : Kami masih pikir-pikir atas putuan Majelis Hakim terkait ...

Terdakwa M. Baqir Penyuap Wali Kota Pasuruan Menunggu Tuntutan JPU KPK

11.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTB1mLNP9vYNi888yS0YBHIYuHGookrEA0FSrr-3sokR4js29mi22hWAL7jRpyY71HLaCGLneHqHvnPZ-9zGuh8CPWxy8lzAfR8SLo2pr0vK4_lWPLPU-GOorrmSAxydra_pZAcUFpN0k/s1600/IMG20190121130550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTB1mLNP9vYNi888yS0YBHIYuHGookrEA0FSrr-3sokR4js29mi22hWAL7jRpyY71HLaCGLneHqHvnPZ-9zGuh8CPWxy8lzAfR8SLo2pr0vK4_lWPLPU-GOorrmSAxydra_pZAcUFpN0k/s640/IMG20190121130550.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Untuk yang pertama kalinya, sidang perkara Korupsi suap Wali Kota Pasurusan Setyono dengan terdakwa Muhammad Baqir, seorang pengusaha selaku penyuap hanya berlangsung sebanyak  6 (enam) kali persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK (Senin, 7 Januari 2019), pemeriksaan saksi sebanyak 13 orang sebanyak 2 (dua) kali persidangan (Senin, 14 dan 21 Januari 2019), pembacaan surat tuntutan (Senin, 11 Pebruari 2019, Pledoi (pembeaan) hingga putusan dari Majelis Hakim (jadwal sidang menunggu.red). Sebab, agenda pemeriksaan saksi sebanyak 2 (dua) kali persidangan yang berlangsung pada Senin, 14 Januari 2019, dan terakhir pada Senin, 21 Januari 2019 langsung dengan pemeriksaan terdakwa Muhammad Baqir. Karena persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa sudah selesai, JPU KPK akan membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa. Namun dengan berbagai pertimbangan, JPU KPK memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu selama 2 (dua) pekan. Namun karena Ketua Majelis Hakim akan cuti pada awal Pebruari, sehingga sidang akan dilangsungkan pada Senin, tanggal 11 Pebuari 2019, dan seminggu kemudian agenda Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa “Kalau dau Minggu berarti tanggal empat (4). Karena saya akan cuti pada awal Pebruari, maka sidang kita tunda hingga Senin, tanggal 11 Pebruari. Dan untuk Pledoi, seminggu kemudian ia,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sisiawan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2XiIVu-7lch4w1lYpl4sHmp2FjBEhdyXy3ok1WQuuxmP-zWbU22sjqyEHj9rYu2zwlXVRSVpBtnlWPeore4n7whEh22Iz5P6m2aRSL0WnG-vUGHAB_PgmrSk29isTjvP66-3NzvQnIQk/s1600/IMG20190121105130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2XiIVu-7lch4w1lYpl4sHmp2FjBEhdyXy3ok1WQuuxmP-zWbU22sjqyEHj9rYu2zwlXVRSVpBtnlWPeore4n7whEh22Iz5P6m2aRSL0WnG-vUGHAB_PgmrSk29isTjvP66-3NzvQnIQk/s640/IMG20190121105130.jpg" width="640" /></a></div>
Untuk diketahui. Kasus yang menyeret Muhammad Baqir ke kursi pesakitan Pengadil orang-orangorang Kuruptor, bermula pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu, saat Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia melakukan Tangkap Tangan terhadap Muhammad Baqir selaku Pengusaha dan Wali Kota Pasuruan Setyono, karena KPK mengetahui adanya kegiatan yang tak beres di antara keduanya, yakni adanya “pemberian uang” yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dari hasil penyidikan yang dilakukan KPK setelah Mohammad Baqir ditangkap dan ditahan, ternyata pemberian ‘uang” oleh Muhammad Baqir terhadap sang Wali Kota diketahui, ternyata berkaitan dengan proyek Pemkot Pasuruan yang dikerjakan oleh terdakwa.  Hal itu seperti yang terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK saat dibacakan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 7 Januari 2019. Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa MUHAMAD BAQIR telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV MAHADIR yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur. Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas SETIYONO selaku Walikota Pasuruan, meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama DWI FITRI NURCAHYO selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). Menindaklanjuti permintaan SETIYONO, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, DWI FITRI NURCAHYO bersama dengan EDY TRlSULO YUDO. Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh DWI FITRI NURCAHYO dan EDY TRISULO YUDO. Setelah paparan tersebut,  SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, SETIYONO menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). Atas revisi SETIYONO, selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO. JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . 1. Walikota 1 , yaitu SETIYONO; 2. Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO); 3. Wawali, RAHARTO TENO  PRASETYO; 4. Wartawan; Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan DWI FITRI NURCAHYO dan disetujui SETIYONO); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota SETlYONO. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh DWI FITRI NURCAHYO,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1hzal4cvtKUBKt2QqsVMY_j8usW6-mN6AqdmZWhdGNOhMGS0iVhBMxAKuDstjrtUorOvZbtgkQmIyivhXjtFIuX3O2fOU8sGxHRzNFyoKz55I8ZRReBXDHlA_XzC4Q2GisfSSuIKiuks/s1600/IMG20190114142739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1hzal4cvtKUBKt2QqsVMY_j8usW6-mN6AqdmZWhdGNOhMGS0iVhBMxAKuDstjrtUorOvZbtgkQmIyivhXjtFIuX3O2fOU8sGxHRzNFyoKz55I8ZRReBXDHlA_XzC4Q2GisfSSuIKiuks/s640/IMG20190114142739.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan. Pda 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. Pada tanggal 20 Agustus 2018, NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP, dan SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota SETIYONO untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SETIYONO menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Saat itu SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh DWI FITRI NURCAHYO bisa. Sehingg Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya. Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta DWI FITRI NURCAHYO juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO, selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Dalam pertemuan itu  SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab DWI FITRI NURCAHYO bisa. Kemudian Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen) serta DWI FITRI NURCAHYOjuga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAdJK_ZvnE-R-OgZn2vurmsq4GIGGnK0RX54O93ir8Q6Dx8xO9sthNs5HEtL6YfQFrD1gF_3hnZq-8o5jUbOC8wWBBhrME0PPe6qp2vE2U7YphyWvwvZpGAVQOhVfPMBdjHX2bkfqPjFw/s1600/IMG20190121105556.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1287" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAdJK_ZvnE-R-OgZn2vurmsq4GIGGnK0RX54O93ir8Q6Dx8xO9sthNs5HEtL6YfQFrD1gF_3hnZq-8o5jUbOC8wWBBhrME0PPe6qp2vE2U7YphyWvwvZpGAVQOhVfPMBdjHX2bkfqPjFw/s640/IMG20190121105556.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui DWI FITRI NURCAHYO di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh DWI FITRI NURCAHYO kepada WAHYU TRI HARDIANTO. Hari itu juga WAHYU TRI HARDIANTO menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n WAHYU TRI HARDIANTO. kemudian uang itu diserahkan oleh WAHYU TRI HARDIANTO kepada DWI FITRI NURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh WAKHFUDI HIDAYAT disarankan kepada EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untuk membantu DWI FITRI NURCAHYO. Selanjutnya DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. MAHADIR. Untuk itu WAKHFUDI HIDAYAT bersama DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan Terdakwa. Kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh SUPAAT untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya. Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota SETIYONO. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke WAHYU TRI HARDIANTO, yang kemudian disampaikan pula kepada DWI FITRI NURCAHYO, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah SUPAAT. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras. Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, DWI FITRI NURCAHYO menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, WAHYU TRI HARDIANTO bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI. Kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian WAHYU TRIHARDIANTO melaporkannya kepada DWI FITRI NURCAHYO, lalu DWI FITRI NURCAHYO memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO untuk kemudian diberikan kepada Walikota SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan Walikota SETIYONO. Bahwa atas perintah DWI FITRI NURCAHYO, selanjutnya WAHYU TRIHARDIANTO membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO. pada saat akan diserahkan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK, WAHYU TRIHARDIANTO ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku". Kemudian perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. Sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf a (atau Pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa M. Baqir Penyuap Wali Kota Pasuruan Menunggu Tuntutan JPU KPK

berita korupsi .co - Untuk yang pertama kalinya, sidang perkara Korupsi suap Wali Kota Pasurusan Setyono dengan terdakwa Muhammad Baqir, ...

Wali Kota Pasuruan Setyono Tak Jujur Dihadapan majelis Hakim

11.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-tNe4VdPj9RhdACHlBNBjDvLzsTJNXMHEoiIBv6f2JT0XXWaghR8KCu2Kd1vU0xtOX8jPSdT-zCMJwqVW-epfhHzzVpYnzcyuAfmhUv2OuE9SGY3akoFJbeO0qrbpH7IsovtX1B5LuA/s1600/IMG20190121105130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-tNe4VdPj9RhdACHlBNBjDvLzsTJNXMHEoiIBv6f2JT0XXWaghR8KCu2Kd1vU0xtOX8jPSdT-zCMJwqVW-epfhHzzVpYnzcyuAfmhUv2OuE9SGY3akoFJbeO0qrbpH7IsovtX1B5LuA/s640/IMG20190121105130.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kejujuran itu sepertinya sulit tak ada di diri seorang Kepala Daerah saat menjadi saksi maupun saat menjadi terdakwa yang terjerat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi saat duduk dikursi ruang sidang dihadapan Majelis Hakim, seperti Wali Kota Pasuruan Setyono saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Baqir (Pengusaha Kontraktor) dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan, Senin, 21 Januari 2019. Senin, 21 Januari 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) RI, Kiki Ahmad Yani, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto dan Bayu Satrio menghadirikan Setyono selaku Wali Kota Pasuruan (Setyono saat ini ditahan di KPK) bersama 4 (empat) orang saksi lainnya, diantaranya Agus Widodo anggota Pokja II Plut (Kelompok Kerja II Pusat Layanan Usaha Terpadu),; Njoman Swasti selaku Kepala BLP (Badan Layanan Pengadaan),; Siti Amini (Kepala Dinas Koperasi) dan Wafhudi Hidayat (Staf BLP). Kehadiran ke- 5 saksi ini adalah sebagai saksi yang kedua kalinya (terakhir) dari seluruh saksi yang berjumlah 13 orang yang dihadirkan JPU KPK dalam kasus perkara suap Wali Kota Pasuruan Setyono dengan terdakwa Muhammad Baqir selaku penyuap yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Suryono Pane yang juga mantan Ketua Panwaslu Kota Pasuruan. Pada sidang pekan lalu (Senin, 14 Januari 2019), saksi yang pertama kalinya dihadirkan JPU KPK sebanyak 8 (delan) orang, diantaranya Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. (Pelaksana harian) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),; Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR,; Edy Trisulo Yudo (adik kandung Wali Kota Pasurusan),; Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan),; Roby Abdurochman,; Novita Sugiastuti,; M. Wongso Kusumo dan Heriyanto Heru Prabowo. Dihadapan Majelis Hakim, Saksi Setyono tak mengakui dengan jujur terkait permintaan fee proyek pembangunan gedung sebesar 5%, dan 7% untuk proyek plengsengan atau saluran air di Kota Pasuruan. Setyono hanya mengatakan, meminta dengan suka rela. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOXnGgHYy6KV_vNyXO6m0_8QWzGWO8HxRR-O4_-VtJQXCghmh-UCJzuskN5RIaWL1YX457LYiKq6iEWjiz4K70P22QoBHqXukxe4grGuYl477wi_8-WRGbUkAJ0ZD0GOS9_LK4HT-pQlg/s1600/IMG20190121105556.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1287" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOXnGgHYy6KV_vNyXO6m0_8QWzGWO8HxRR-O4_-VtJQXCghmh-UCJzuskN5RIaWL1YX457LYiKq6iEWjiz4K70P22QoBHqXukxe4grGuYl477wi_8-WRGbUkAJ0ZD0GOS9_LK4HT-pQlg/s640/IMG20190121105556.jpg" width="640" /></a></div>
“Saya tidak meminta,” jawab Setyono. Namun saat ditanya lagi oleh JPU KPK terkait permintaan fee sebesar 5%, Setyono mengatakan, meminta tetapi hanya suka rela. “Saya meminta tetapi suka rela,” jawab sang Wali Kota Pasuruan ini kemudian. Sementara Mufti Hidayat mengakui, adanya pemenerimaan uang sebesar Rp20 juta dan fee 5% untuk anggota Pokja dan pihak lainnya. Uang itu langsung dibagikan oleh Mufti Hidayat kepada anggota Pokja lainnya. “Saya bagikan langsung,” akunya jujur.  Begitu juga dengan keterangan Njoman Suwasti selaku Kepala BLP Kota Pasuruan yang mengakui terkait adanya penerimaan uang. Anehnya, apa yang dikatakan sang Wali Kota Pasuruan ini, bertolak belakang dengan keterangan saksi sebelumnya maupun dalam surat dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas Setyono selaku Walikota Pasuruan, meminta Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dwi Fitri selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). Menindaklanjuti permintaan Setyono, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung Setyono, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh Mohammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo. Draft ploting paket pekerjaan itu, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Mohammad Agus Fadjar kepada Setyono di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo. Setelah paparan tersebut,  Setyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, Setyono menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbPkRoDiKWGMTbbgTwysoech68nR-km1mzS_ZIwXX-W4clRNlwmpMxiLv5F1ueldP3qM64ajq-mCzrAShPQT0UZ48Oqa4R5bLuG9YakNNROT7Bh9v4lPRSPtw2oaEg1sbOX6BDdrCnC0/s1600/IMG20190114142739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbPkRoDiKWGMTbbgTwysoech68nR-km1mzS_ZIwXX-W4clRNlwmpMxiLv5F1ueldP3qM64ajq-mCzrAShPQT0UZ48Oqa4R5bLuG9YakNNROT7Bh9v4lPRSPtw2oaEg1sbOX6BDdrCnC0/s640/IMG20190114142739.jpg" width="640" /></a></div>
Atas revisi Setyono, selanjutnya Mohammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Setyono. Draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Mohammad Agus Fadjar kepada Setyono di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . 1. Walikota 1 , yaitu Setyono; 2. Walikota 2, yaitu Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Setyono); 3. Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo; 4. Wartawan; LSM dan Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri (disetujui SETIYONO); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota Setyono. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, Setyono meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh Mohammad Agus Fadjar, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat Setyono untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. (Rd1) Seusai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerimaan uang “haram” atau proyek seperti wartawan, LSM dan DPRD dalam surat dakwaan, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menejelaksan, akan lebih terungkap bila saat Setyono disidangkan. “Akan lebih jelas kalau sidangnya Setyono nanti,” kata JPU KPK Kiki Ahmad Yani. Rd1)

News Tipikor Wali Kota Pasuruan Setyono Tak Jujur Dihadapan majelis Hakim

berita korupsi .co - Kejujuran itu sepertinya sulit tak ada di diri seorang Kepala Daerah saat menjadi saksi maupun saat menjadi terdakwa...

Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha Divonis 8 Tahun Penjara

10.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_CkGvSRSlm4vweFI1xrTXROgWeeukWq5XEzDryk45FijVsVs8ElJvwo13PVTqvmrTde9U2L2DsafxIS-7rvkbWsqsMhzqDTwTJcttwjY5BjzJgyOxvhKfpGlZ0AAAFMxiBdZt8n5CnI/s1600/Mustopa+Kamal+Pasha.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="1038" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_CkGvSRSlm4vweFI1xrTXROgWeeukWq5XEzDryk45FijVsVs8ElJvwo13PVTqvmrTde9U2L2DsafxIS-7rvkbWsqsMhzqDTwTJcttwjY5BjzJgyOxvhKfpGlZ0AAAFMxiBdZt8n5CnI/s640/Mustopa+Kamal+Pasha.png" width="640" /></a></div>
“Terdakwa Mustopa Kamal Pasha juga di hukum untuk mengembalikan uang suap yang dinikmatinya sebesar  Rp2.250 M, serta pencabutan hak Politik selama 5 tahun” 
 
beritakorupsi.co - Senin, 21 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delan) tahun terhadap terdakwa Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Tidana Korupsi (TPK) suap sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya dalam pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto  pada tahun 2015 lalu. Selain itu, terdakwa juga di hukum untuk mengembalikan uang suap yang dinikmatinya sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (hak politik) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mustopa Kamal Pasha tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan di muka persidangan oleh Majelis I Wayan Sosiawan selaku Ketua dan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), serta dihadiri Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan dkk serta Mariam Fatimah dkk selaku Pensehat Hukum terdakwa. Dalam surta putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK, terdakwa Mustopa Kamal Pasha dijerat dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP Namun hukuman pidana penjara yang diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa, lebih ringan 4 tahun dari tuntutan JPU KPK. Selain itu, hukuman denda sebesar Rp750 juta dalam tuntutan JPU KPK dikasih bonus menjadi Rp500 juta, dan uang suap yang dinikamati serta wajib dikembalikan terdakwa kepada kas negara c/q Pemda Kabupaten Mojkerto juga diberi bonus Rp500 juta. Dalam surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan pada persidangan Jum'at, 28 Desember 2018, terdakwa dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima dan dinikmati terdakwa dari pengusaha Onggo Wijaya dan Ockyanto sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bendanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai penggantinya bila terdakwa tidak membayar. Sehingga total hukuman penjara dalam tuntutan JPU KPK terhadap Bupati (non aktif) Mojokerto ini adalah selama 14 tahun dan 6 bulanm, serta tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hak politiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9qBNR9OwE4SbvPbAICzGUs_QlfGrpIsgdOXTCFR3Jv2BrIDetKuChF845Lu0reepZHqY5kjGfR6_TNGR7STxk469gqXaq_rgu1oKsC9DMI1d87SDPvuXMkbu3Gc-1jMx-sWWOGCtz4SY/s1600/IMG_20190122_095923.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1023" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9qBNR9OwE4SbvPbAICzGUs_QlfGrpIsgdOXTCFR3Jv2BrIDetKuChF845Lu0reepZHqY5kjGfR6_TNGR7STxk469gqXaq_rgu1oKsC9DMI1d87SDPvuXMkbu3Gc-1jMx-sWWOGCtz4SY/s640/IMG_20190122_095923.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Untuk
 diketahui dalam kasus ini, Penyidik KPK telah menetepkan 5 (lima) 
tersangka baru yang saat ini sudah ditahanan, yaitu Onggo Wijaya selaku 
Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama 
Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia 
Jasa PT Tower Bersama Group,; Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan yang juga 
mantan Wakil Bupati Malang. Dan para tersangka ini pun sudah meringkuk 
di penjara milik KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sedangkan
 Nano Santoso Hudiarti alias Nono, mantan Kepala Desa sekaligus juru 
kampenaye terdakwa yang berperan menerima uang suap, dan Bambang Wahyudi
 selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) 
Kabupaten Mojokerto yang juga terlibat dalam kasus ini masih bebas 
melangak lenggok melangkahkan kakinya untuk menikmati udara segar. Dalam
 persidangan yang berlangsung diruang siang Cakra Pengadilan Tipikor 
Surabnaya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada awal tahun 2015, 
terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, 
bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower 
Telekomunikasi yang telah beroperasi yang belum memiliki Izin Prinsip 
Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas
 laporan itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa memerintahkan Kepala Satuan
 Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan 
pemetaan dan pendataan ke sejumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten 
Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah 
terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 
tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR 
dan IMB, yakni 11 Tower atas nama perusahaan PT Tower Bersama 
Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG),  dan 11 Tower lagi atas nama
 PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan 
tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian
 memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut 
sampai ada izin IPPR dan IMB-nya. Majelis Hakim menyatakan, 
setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa 
memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari 
tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per 
towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaannya 
yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Dalam fakta persidangan 
sebelumnya terungkap, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah 
mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa 
Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 lalu menjadi 
tangan kana terdakwa untuk menerima duit serta berperan juga untuk 
merekomondasi mutasi para Kepala Sekolah di Kabupaten Mojokerto. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGPTagIUzh_Vh4M1XLmL2o0mRs_l-DE8U3zmyL2Cawp2_6Vi_DrihPTkrWZ3NeExTVwAquCR6uVp3leRUCtBERgHh0DPrAuSHWgjLMO3c9oO2K2SqGbhuVsJwbfwpMIby4gv_8wjdjCz0/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGPTagIUzh_Vh4M1XLmL2o0mRs_l-DE8U3zmyL2Cawp2_6Vi_DrihPTkrWZ3NeExTVwAquCR6uVp3leRUCtBERgHh0DPrAuSHWgjLMO3c9oO2K2SqGbhuVsJwbfwpMIby4gv_8wjdjCz0/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv9nLR2I27RXswCDX6t3rIlDG6VBEttKM3Ky6MaJWaPyAGFXXd_erusNW3-u-EQEjFU3RAdMhWBvB9qZwW-cIBnBStBPIZmYT9dYQ1JyCJmhEq5Hm6cmxDoLJSm7fmsSASSYDMxn1galA/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv9nLR2I27RXswCDX6t3rIlDG6VBEttKM3Ky6MaJWaPyAGFXXd_erusNW3-u-EQEjFU3RAdMhWBvB9qZwW-cIBnBStBPIZmYT9dYQ1JyCJmhEq5Hm6cmxDoLJSm7fmsSASSYDMxn1galA/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dan setelah Mustofa Kamal Pasha terpilih menjadi Bupati Mojokerto Periode 2010 - 2015, Nano Santoso Hudiarti alias Nono pun menjadi orang kepercayaan Mustofa Kamal Pasha. Dan pengakuan Nano Santoso Hudiarti alias Nono dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima uang dari pengurusan izin tower serta penerimaan uang dari Dinas-Dinas lainnya. Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono berperan dalam mutasi beberapa pejabat di Kabupaten Mojokerto. Namun terdakwa tidak mengakui apa yang dijelaskan oleh orang dekatnya itu. Majelis Hakim pun membeberkan asal usul duit “haram” yang diterima terdakwa terkait pemberian rekomendasi 11 izin IPPR dan IMB pembangunan Tower, diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. “Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano,” kata anggota Majelis Hakim Dr. Andriano saat membacakan suruta putusan. Majelis Hakim menjelaskan, kemudian Nabiel Titawano menemui Ockyanto yang menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional yang seluruhnya sebesar Rp2.6 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. “Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar,” ungkap Majelis Hakim 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_nZhw-DG1pfD9VSH1MsB9_3rcWL1lw9PQjZvteuxkc3YpBZbkwrYeVv4GzyDAb2XNlIaVdn0UhYIck1yp8aQtJrNjDnYlI2nAXG8mOJ684hZDjNekObP1cCqzRXlAmtn7LF4TOCcGhoU/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_nZhw-DG1pfD9VSH1MsB9_3rcWL1lw9PQjZvteuxkc3YpBZbkwrYeVv4GzyDAb2XNlIaVdn0UhYIck1yp8aQtJrNjDnYlI2nAXG8mOJ684hZDjNekObP1cCqzRXlAmtn7LF4TOCcGhoU/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
“Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano,” beber Majelis Hakim kemudian. Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. Majelis Hakim mengungkapkan dalam surat putusannya, dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. “Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro,” kata Majelis Hakim Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydO7ggQwnAWaqNYdHT_bkkP3X7A0F6UpoAAkaQLB7hpoaZyecir_wFl6rVLrKwRkWj5a2DHBZ42Tyrj4-oylAYeap5v7el0h_2j_SiJRag_IVck-W1jetuI7zXpR3CkuRbWdF58VSdPU/s1600/IMG20181112143720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydO7ggQwnAWaqNYdHT_bkkP3X7A0F6UpoAAkaQLB7hpoaZyecir_wFl6rVLrKwRkWj5a2DHBZ42Tyrj4-oylAYeap5v7el0h_2j_SiJRag_IVck-W1jetuI7zXpR3CkuRbWdF58VSdPU/s640/IMG20181112143720.jpg" width="640" /></a></div>
Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. “Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015,” kata Majelis Hakim kemudian Dan Majelis Hakim juga membeberkan asal usul duit “haram” lainnya yang diterima oleh terdakwa yang masih berhubungan dengan  pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Majelis Hakim menyebutkan, pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Pada tanggal 20 Mei 2015, sebelum Achmat Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, Achmat  Subhan menemui Bambang Wahyudi, dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan izin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.2 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya. Dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi.  
 
Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 25 Juni 2015, Achmat Subhan dan 
Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan 
Griya Permata Meri Mojokerto  guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 
juta sebagai fee untuk terdakwa.  
 
Atas
 perintah Terdakwa sebelumnya, agar uang fee diserahkan melalui Nano 
Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Wahyudi kemudian menghubungi 
Nano Santoso Hudiarti alias Nono, meminta untuk datang ke perumahan 
Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya 
Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Achmat Subhan 
kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso 
Hudiarti alias Nono. “Setelah menerima uang, Nano Santoso 
Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim (ajudan Bupati) untuk  
menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim
 datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550
 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu  kemudian disimpan 
Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan 
melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan 
Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower 
telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan” ujar Majelsi Hakim  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8dr352EZ_Lj7I7IPRnYwtPcl_H_8swZpeobBR4T93TvHg_dB7FQ_qw6DtImEFV5QoAT_8Fy8KIhsc5hBIdpxLjS_TUsLAgamRiVCXXZWr5TAJej-z_7UavJrif68-RgBUg4zrbY3hOQ/s1600/Screenshot_2019-01-22-09-35-00-64.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8dr352EZ_Lj7I7IPRnYwtPcl_H_8swZpeobBR4T93TvHg_dB7FQ_qw6DtImEFV5QoAT_8Fy8KIhsc5hBIdpxLjS_TUsLAgamRiVCXXZWr5TAJej-z_7UavJrif68-RgBUg4zrbY3hOQ/s640/Screenshot_2019-01-22-09-35-00-64.png" width="640" /></a></div>
Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, uang yang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterima terdakwa dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah), dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) sebagai fee dari pemberian 11 izin IPPR dan 11 izin IMB Tower di Kabupaten Mojokerto. Padahal, lanjut Majelis Hakim, uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. Selain itu, lanjut Majelis Hakim saat membacakan surat putusannya, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mustofa Kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. Dan Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan JPU KPK dan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. “ Majelis berpendapat, bahwa pasal yang dikenakan oleh Jaksa terhadap terdakwa sudah tepat, dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa,” ucap Majelis Hakim. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Mustopa kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP ; Menghukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Menghukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha untuk mengembalikan uang yang diterima terdakwa seluruhnya sebesar dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp2.250.000.000) kepada kas negara c/q Pemda Mojokerto. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya dapat rampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, terdakwa juga di hukum dalam hal memili dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggararakan berdasarkan Peraturan Pemerintah selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Mustopa Kamal Pasha langsung mengatakan pikir-pikir setelah mendapat arahan dari tim Penasehat Hukumnya, begitu juga dengan JPU KPK Mufti Nur Irawan. Usai persidangan, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim. Sehingga menurutnya, masih ada waktu selama 7 (tujuh) hari untuk pikir-pikir. Namun saat wartawan media ini menanyakan kembali, skiranya selama tujuh hari tidak melakukan upaya hukum banding, berarti sependapat dengan putusan Majelis terkait perbuatan terdakwa ?. Menanggapi pertanyaan itu, Penasehat Hukum terdakwa tetap mengatakan tidak sependapat. “Tidak ada uang yang langsung diterima oleh terdakwa baik dari Nono. Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, jadi masih ada waktu selama tujuh haru untuk pikir-pikir,” ujar salah seorang Penasehat Hukum terdakwa. Sementara JPU KPK Mufti Nur Irawan juga mengatakan hal yang sama. “Masih pikir-pikir, dan kita akan sampaikan dulu kepada pimpinan,” ujar JPU KPK Mufti Nur Irawan. (Rd1)

News Tipikor Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha Divonis 8 Tahun Penjara

“Terdakwa Mustopa Kamal Pasha juga di hukum untuk mengembalikan uang suap yang dinikmatinya sebesar Rp2.250 M, serta pencabutan hak Polit...

BERITAKORUPSI.CO

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

Wali Kota Blitar Divonis 5 Tahun Penjara Karena terima Suap

Terdakwa M. Baqir Penyuap Wali Kota Pasuruan Menunggu Tuntutan JPU KPK

Wali Kota Pasuruan Setyono Tak Jujur Dihadapan majelis Hakim

Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha Divonis 8 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI