BERITAKORUPSI.CO

Mantan Bupati Jember “Terlibat” Kasus Korupsi Dana Bansos Sebesar Rp38 Miliyar

<a href="http://<div class=" separator="" style="clear: both; text-align: center;"> </a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOMqlwtCiI3zljtgATWF3WQ7Wvs2anUs8GKUjTa9K8QCt-DdzLvSQclOadomv5ZWvx83eNZTNY45ng1qXD4bEBtZT5BA38vybiXF-flwoYEUnV_O5nUT39AW-TNg5aRR0r-pHz5lsBFE/s1600/Video_20181230131048292_by_videoshow.mp4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="320" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOMqlwtCiI3zljtgATWF3WQ7Wvs2anUs8GKUjTa9K8QCt-DdzLvSQclOadomv5ZWvx83eNZTNY45ng1qXD4bEBtZT5BA38vybiXF-flwoYEUnV_O5nUT39AW-TNg5aRR0r-pHz5lsBFE/s640/Video_20181230131048292_by_videoshow.mp4" width="640" /></a> 
beritakorupsi.co - Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, “terlibat” dalam Kasus Korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, sejumlah Rp206.111.625.480 yang tidak sesuai prosedur, hingga pencariannya. Sebab pengusulan belanja dana hibah Bansos dalam APBD Kabupaten Jember TA 2015 tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember, karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,  sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Keterlibatan mantan orang nomor Satu di Kabupaten Jemebr itu, karena menyetujui permintaan anggaran Hibah oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember dalam rangka pembahasan KUA-PPAS TA 2015 agar setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) berdasarkan daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Hal itu disampaikan juga oleh JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jember Herdian Rahadi saat diwawancarai wartawan media ini (beritakorupsi.co) sesuai persidangan dengan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang yang berlangsung pada, Kamis, 27 Desember 2018. JPU Herdian Rahadi menjelaskan, bahwa ada persetujuan dari Bupati, dan hal itu terungkap dalam fakta persidangan sejak awal. beritakorupsi.co (BK) : Apakah keterangan saksi-saksi hari ini berhubungan dengan keterangan saksi-saksi pada sidang Minggu lalu ? JPU Herdian Rahadi : Kalau keterangan yang kemarin dengan yang sekarang jelas ada bersesuaian terkait pencairan anggaran penambahan itu usulan hibah tidak masuk KUA-PPAS BK : Artinya rapbd sudah disahkan baru usulan dana hibah ini diusulkan Apakah setelah APBD-P disahkan baru ada usulan untuk penambahan anggaran dana dana hibah dana hibah ini bentuk anggaran dana hibah Idi masuk ke APBD Bagaimana caranya sementara Perda sudah keluar tentang APBD-P JPU Herdian Rahadi :  Kalau yang terungkap dari persidangan, adanya kesepakatan antara Tim anggaran dan Banggar, tentu saja didahului dengan permintaan dari dari unsur pimpinan. BK : Apakah ada persetujuan dari Bupati sehingga di buat kesepakatan itu antara Tim Anggaran dan Timbang Banggar agar dana hibah ini masuk ke APBD-P ? JPU Herdian Rahadi : Kalau persetujuan dari Bupati sesuai fakta yang terungkap sejak awal sampai sekarang jelas ada, tapi kebijakan seperti itu tidak akan muncul ketika belum ada persetujuan dari Bupati. BK : Artinya tanpa ada persetujuan dari Bupati, persetujuan lisan antara tim anggaran dan banggar Nggak mungkin ada JPU Herdian Rahadi : Nggak mungkin ada BK :  Oke. Dalam hal ini, apakah Bupati akan diperiksa sebagai saksi di sini JPU Herdian Rahadi : Tetap kita periksa sesuai schedule yang tercantum dalam berkas BK : Lalu yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim tadi terkait saksi yang dipanggil tetapi tidak datang, siapa ? JPU Herdian Rahadi : Indra Prasetya, itu oknum di Dinas Peternakan yang melakukan pemotongan dan melakukan pengkondisian di lapangan. Dia jabatannya sebagai kasi tetapi  secara pasti saya kurang tahu. BK : Dari saksi-saksi sebelumnya, terungkap dalam persidangan adanya keterkaitan beberapa Kepala Dinas selaku verifikator tanpa melakukan verifikasi terhadap data maupun verifikasi lainnya. Apakah itu dianggap suatu pelanggaran hukum atau atau mereka ikut bertanggung jawab secara hukum karena pencairan anggaran ini adanya usulan dari kepala SKPD ke BPKAD   selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), karena data itu berasal dari mereka. Apakah mereka akan diminta pertanggungjawaban hukum ? JPU Herdian Rahadi :  Verifikasi yang mereka lakukan hanya formal administrasi. Harusnya verifikasi itu dilakukan sebelum muncul SK Bupati. BK :  Artinya ini kan sudah kesalahan sejak dari awal. Ibarat bangunan sudah sejak dari pondasi sampai bangunan selesai, lalu bangunan itu roboh di atas. Apakah yang dipermasalahkan bangunan yang roboh atau mulai dari sejak pondasi ? JPU Herdian Rahadi :  Kita lihat dari sisi pertanggungjawaban yang lebih mutlak, itu kan mereka hanya diminta dari sisi kelengkapan formilnya BK : Artinya apa yang dilakukan oleh Sekda ini kan sudah kesalahan dari awal, bukan lagi di tengah. Namun faktanya yang dibawa ke persidangan ini kan di pertengahan bukan sejak dari awal. Apakah Bupati akan diperiksa sebagai “tersangka” dalam kasus ini mengingat adanya persetujuan dari Bupati ? JPU Herdian Rahadi : Kalau masalah itu kembali lagi domainnya, karena ini sudah ditarik ke Kejati. Jadi kebijakannya seperti apa, yang jelas melihat dan mendengarkan dulu keterangan Bupati di persidangan besok. BK : Apakah harus mendengarkan keterangan Bupati terlebih dahulu, sementara dana ini sudah cair tanpa prosedur, atau dari penyidikan sudah mengetahui proses-proses ini ? JPU Herdian Rahadi :   Nanti kita coba diskusikan dengan tim untuk selanjutnya Sementara dalam surat dakwaan JPU juga disejalaskan, dalam rangka pembahasan KUA-PPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, pada saat rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto. Dalam rangka pembahasan KUA-PPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember “Terlibat” Kasus Korupsi Dana Bansos Sebesar Rp38 Miliyar

berita korupsi .co - Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, “terlibat” dalam Kasus Korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp38.500.000....

Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember Rp38 M Terungkap, Profosal Setelah Pencairan

14.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk5PwLWEb07d2o5MFBuZKa2YUEvVww7aQ8ktfTuTpzPRPsjA-wIZly4ZdJ6EvX1CYrKcFfRRxzsDtl5iInR8Q6pg2dviYt1Eu7MUIfgBubSQj7la-kg62wdnL8WY1IoeF5Lvi06GcWB_M/s1600/IMG20181227110302.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="746" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk5PwLWEb07d2o5MFBuZKa2YUEvVww7aQ8ktfTuTpzPRPsjA-wIZly4ZdJ6EvX1CYrKcFfRRxzsDtl5iInR8Q6pg2dviYt1Eu7MUIfgBubSQj7la-kg62wdnL8WY1IoeF5Lvi06GcWB_M/s640/IMG20181227110302.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritkorupsi.co - Kamis, 27 Desember 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dana Bansos sebesar Rp38 miliyar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran  (TA) 21015 sejumlah Rp206.111.625.480, yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya terungkap, bahwa profosal yang diajukan oleh Kelompok penerima, setelah dana  hibah Bansos dicairkan. Terungkapnya hal dari ucapan Ketua Majelis Hakim kepada saksi Subairi dan Muhtar Sami’an selaki koordinator Kelompok Penerima Ternak yang dihadirkan Tim JPU ke persidangan dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember, dengan terdakwa Sugiarto selaku Sekda, dan terdakwa Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (perkara terpisah) “Ini kan dananya sudah dicairkan tahun 2014, tapi profosalnya baru dibuat tahun 2015,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah kepada saksi, lalu saksipun diminta maju ke hadapan Majelis Hamim untuk melihat dokumen yang ada. Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 27 Desember 2018), adalah agenda pemeriksaan saksi yang di hadirkan Tim JPU Herdian Rahadi dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Jember, dan JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, untuk di dengar keterangannya dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bansos dengan terdakwa Sugiarto (mantan Sekda), dan Ita Poeri Andayani (Kepala BPKAD) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. Sebanyak 11 orang saksi dihadirkan Tim JPU kepersidangan terdiri dari, 4 (empat) dari DPRD Kabupaten Jember, termasuk terpidana 2 tahun penjara yaitu H.M. Thoif Zamroni., SH selaku Ketua DPRD,; Ayub Junaidi (Wakil Ketua DPRD dari F-PKB),; dr. Yuli Priyanto (Wakil Ketua DPRD dari F-PKS),; Dr. Ni Nyoman Putu Martini G (Wakil Ketua DPRD dari F-PDIP). Dan 4 (empat) orang saksi linnya selaku Kelompok Penerima Ternak, yaitu  Subari (Ketua Keompok Ternak Bebek “Barokah”),; Muktar Sami’an (Bendahara Kelompok Ternak “Bima Sakti” Desa Mayang Kec. Mayang),; Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam “Perkasa” Desa Mayang Kec. Mayang),; Purwanto (Bendahara Kelompok Ternak Kambing “Garahan Jaya” Desa Garahan Kec. Silo) Serta 2 (dua) saksi dari Kelompok Penerima Musolah, yaitu M. Andi Suhaimy (Ketua TPQ “Roudlatul Mutaabbidin”),; Watib As’ari (Ketua Pengurus Musolah “Al-Himah” dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi “Baru Makmur” serta Bendahara Kelompok Ternak Sapi “Maju Jaya”) Sedangkan 1 (satu) orang saksi lagi adalah Koordinator LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat)  Perintis tingkat Kecamatan sebagai pelapor. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3kAk6NFpsL0Ls4GJx1gXrcdLj40XuRj6omnDLuJVG6kDGQi1C7yRpuk-2QpS4XV73rWt8x5mEWkwiutaWxTR3PfYVvdaFdrRPVz0cfI8MTqn_KiCeU2hHXEoDTNCY2hbwaI1WPP-glAw/s1600/IMG20181227111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3kAk6NFpsL0Ls4GJx1gXrcdLj40XuRj6omnDLuJVG6kDGQi1C7yRpuk-2QpS4XV73rWt8x5mEWkwiutaWxTR3PfYVvdaFdrRPVz0cfI8MTqn_KiCeU2hHXEoDTNCY2hbwaI1WPP-glAw/s640/IMG20181227111105.jpg" width="640" /></a></div>
Kehadiran para saksi ini adalah untuk yang keduakalinya, karena pada sidang sebelumnya sudah di dengar keterangannya sebagaisaksi dalam kasus yang sama dengan terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis 2 (dua) tahun penjara (sudah inkrah). Keterangan saksi Subairi dan Muhtar Sami’an pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama dengan terdakwa Thoif Zamroni, saksi menjelaskan bahwa dana Bansos yang diterima Kelompok Ternak Sapi Bima Sakti adalah sebesar Rp75 juta. Kemudian Muktar Sami’an  menitipkannya ke terdakwa sebesar Rp50 juta, sementara yang Rp25 juta dibelikan 1 ekor sapi seharga Rp15 juta, dan sisanya yang Rp10 juta dibagi bertiga antara Ketua, Bendahara dan Sekeretaris Kelompok Tani ternak Sapi Bima Saksti “Terima sebesar Rp75 juta. Karena saya takut hilang di rumah Bedeg (bambu), terus saya titipkan ke terdakwa sebesar 50 juta. Yang Rp25 juta saya belikan sapi seharga Rp15 juta tapi sapinya hilang. Sisanya dibagi tiga,” kata saksi. Majelis Hakim pun heran atas keteragan saksi saat itu. Selain itu, saat Ketua Majelis Hakim bertanya lebih lanjut terkait sisa uang yang Rp50 juta ditangan terdakwa, saksi Muktar mengatakan, bahwa uang tersebut diambil untuk membeli 3 ekor sapi  3 dengan harga Rp15 juta per ekornya. Namun diakui saksi, bahwa harga yang sebenarnya adalah Rp10 juta. Tidak hanya itu. Surat keterangan jual beli sapi itu pun ternyata dibeli juga dari petugas pasar. Saksi juga mengakui, bahwa dirinya menerima imbalan dari Kelompok Tani lainnya untuk mendapatkan surat keterangan jual beli Sapi itu. “Harganya dibuat 15 juta per ekor. Sapi yang dibeli 4 tapi dalam laporan 5. Di LPJ harganya dinaikkan. Sapinya ada yang sakit terus dijual,” kata Muhtar Saat itu juga, Ketua Majelis Hakim pun bertanya pada JPU, apakah kedua saksi ini sudah dijadikan tersangka. Namun dijawab oleh JPU bahwa kedua saksi dimaksud belum dijadikan sebagai tersagka. Yang lebih anehnya lagi adalah kehadiran Sholihin selaku anggota LSM Perintis sebagai saksi dalam persidangan untuk yang kedua kalinya dengan status sebagai pelapor, dan bukan sebagai penerima 1 (satu) ekor sapi dari Kelompok Tani Ternak Sapi Bima Sakti pada tahun 2016 setelah dirinya mengetahui bahwa penggunaan dana Bansos diduga tidak sesuai peruntukannya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0useqgWs5HpT73lIRdIvMmg44t52j6SnAjhAgRupU4H9xpc-x9AKYH2txQwqlb218QRrmJDkyI3ha1dqRSGPdsBhyphenhyphen72nvMALNK8hjz8z7FliQFs7vTw1Xa0BKyKXhkfmTtGE9ldtP4NU/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="1324" height="172" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0useqgWs5HpT73lIRdIvMmg44t52j6SnAjhAgRupU4H9xpc-x9AKYH2txQwqlb218QRrmJDkyI3ha1dqRSGPdsBhyphenhyphen72nvMALNK8hjz8z7FliQFs7vTw1Xa0BKyKXhkfmTtGE9ldtP4NU/s640/2.png" width="640" /></a></div>
Hal itupun terungkap pula dalam persidangan saat Sholihin dihadirkan sebagai saksi bersama Muhtar Sami’an dan Subairi. “Saya pernah diundang untuk bertemu dengan Muktar dan terdakwa disalah satu tempat. Saya ditawari sesuatu oleh terdakwa. Sapi itu saya terima dari Sekretaris Kelompok. Waktu saya bilang, saya mau menerima asalkan saya dimasukkan menjadi anggota,” kata saksi Solihin kepada Majelis, Selasa, 14 Agustus 2018. Keterangan saksi inipun tak kalah membuat Ketua Majelis Hakim heran dan mengatakan kepada anggota LSM ini, bahwa Sapi itu adalah sebagai “tutup mulut”. “Itu sebagai tutup mulut ia ?,” tanya Ketua Majelis Hakim, namun saksi hany terbius. Sementara pengakuan Sholihin kepada wartawan media ini seusai persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya menjadi anggota LSM sudah 10 tahun, yang sebelumnya di LSM Libas, namun karena Ketua LSM Libas menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember, Solihin pun “lompat” ke LSM Perintis. Solihin menjelaskan, Awalnya dirinyalah yang pertama kali mengetahui duagaan penyimpangan dana Bansos oleh Kelompompok Tani. Karena Ketua Kelompok Tani ternak Sapi Bima Sakti adalah tetangganya. Kemudian disampaikannya ke Farid dari LSM P3 atau LSM MP3, dan selanjutnya membuat laporan ke Kejari. “Saya lebih dulu tau. Kan Kelompnya dekat rumah, terus saya tanya-tanya. Saya pernah diajak ketemu sama terdakwa ini, saya disuruh menyelesaikan. Saya bilang, nggak bisa Pak Haji (terdawak), nggak ada masalah dengan Pak Haji, karena uang sudah disetorkan ke rekening Kelompok. Terus saya ditawari sapi oleh Kelompok Ternak. Saya bilang, saya mau menerima tapi masukkan dulu saya sebagai anggota. Sapi itu saya teriam akhir 2016. Ketua LSM tau,” kata Solihin. Saat ditanya mengenai sapi, Solihin menjelaskan, bahwa sapi itu sudah disita oleh Kejaksaan.  “Saya yang mengantar langsung ke Kejaksaan naik Pic Up, terus saya diganti uang bensin. Apakah saya bisa jadi tersangka, kan sapi sudah dikembalikan,” kata Solihin sambil bertanya, Selasa, 14 Agustus 2018. Sementara dalam persidangan sebelumnya (Selasa, 7 Agustus 2018), dari keterangan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kab. Jember (Ayub Junaidi dari PKB), Ni Nyoman Putu Martini dari PDIP dan Yuli Priyanto PKS) juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa  pengajuan proposal oleh penerima dana hibah Bansos langsung ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Namun dalam surat dakwaa JPU mengatakan, bahwa pengajuan nama-nama  Kelompok penerima dana hiba bansos adalah dari para Dewan. “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing 1 (satu) Milliar, anggota tujuh ratus lima puluh juta  (Rp750 juta). Diperuntukkan macam-macam, saya lupa. Semua anggota dapat, jumlahnya 50 orang. Ketua 1 milliar, dan anggota mendapat tujuh ratus lima puluh juta rupiah Rp750 juta),” kata saksi, (Selasa, 7 Agustus 2018),” kata saksi selaku Wakil Ketua DPRD (Selasa, 7 Agustus 2018). Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Dina Ivandayani selaku Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember, yang menerima daftar Kelompok penerima dana Bansos dari para anggota Dewan dan kemudian diserahkannya ke Dinas BPKAD. Kemudian pada sidang berikutnya (Jum'at, 7 Desember 2018), keterangan saksi Nachnuzi Luqman (Staf Dinas BPKAD Kab. Jemberr),; Ir. H. Rasyid Zakaria (Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Jember),; Hadi Sasmito (Kabid anggaran BPKAD/Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Jember),; Gapurnomo, (Staf Bidang Bina Program Bina Marga Dinas PU Kab. Jember), dan Diena Ivandayani (Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember) juga terungkap, bahwa dana bansos yang diusulkan oleh Dewan dimasukkan oleh Tim Anggaran (Kedua terdakwa sebagai Ketua dan Wakil Ketua Anggaran Pemkab) ke APBD. Sementara menurut terdakwa, bahwa salah satu  fungsi/tugas Tim Anggaran adalah membuat dan menyusun daftar anggaran dari usulan Dewan yang kemudian disampaikan ke Bupati untuk disahkan. Sementara keterangan saksi Rasyid Zakaria kepada Majelis Hakim saat igtu, sepertinya berusaha untuk tidak jujur alias berbohong. Sebab Kepala Dinas ini, awalnya tidak mengakui kalau daftar penerima dana Basos tidak ditandatanganinya. Menurut saksi Rasyid Zakaria, bahwa daftar penerima dana Basos yang diterimanya dari Dewan,  kemudian di disposisikan ke bawahannya untuk dikerjakan. Alasan saksi menjawab pertanyaan Majelis Hakim, karena saksi lebih percaya kepada bawahannya. Namun saksi tidak mengakui hasil dari kelanjutannya. “Saya disposisikan. Tapi saya tidak tau hasilnya,” kata saksi. Mendangar keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi Gapurnomo. Menurut Gapurno, bahwa semua laporannya disampaikan ke Kepala Dinas. “Bagaimana saudara saksi, saudara tandatangani nggak. Katanya dilaporkan kepada saudara,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang dijawab saksi “ya”. “Ya, setelah dilaporkan kemudian,” jawab saksi. “Ia iyalah…., masa’ tiap saat dilaporkan kepada saudara. Saudara harus bertanggung jawab,” ucap Ketua Majelis Hakim. Keterangan saksi Dina Ivandayani selaku Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember menjelaskan, bahwa dirinyalah yang membuat daftar kelompok penerima dana, setelah data diterima dari para anggota Dewan. Menurut saksi ini, bahwa semua anggota Dewan membuat daftar usulan penerima. “Ya, saya yang membuat setelah menerima data dari para anggota Dewan. Semua anggota Dewan sebanyak 50 orang,” kata saksi. Dari keterangan para saksi-saksi ini diketahui, bahwa pencairan dana oleh BPKAD, berdasarkan data dari setiap SKPD selaku perivikator. Keterangan saksi menjawab pertanyaan Penasehat Hukum kedua terdakwa, M. Nulril. “Apakah terdakwa boleh mencairkan anggaran tanpa ada usulan dari SKPD?,” tanya M. Nril saat itu, yang dijawab Kepala Dinas PU “tidak”. (Rd1)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember Rp38 M Terungkap, Profosal Setelah Pencairan

berit korupsi .co - Kamis, 27 Desember 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dana Bansos sebesar Rp38 miliyar yang bersumber dari APBD Perub...

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Dituntut 8 Tahun Penjara

04.23 beritakorupsi 0

<div style="text-align: left;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5lRI4S6qhkxmUjXFmiCBlrtR_hviYItw77kbq9KDO_gLBbncOX_cZODQ298RvpNjdCla_hfnYVVsZsKX-5Zm4ANCNHWc_ZO1SRRGfpKhNOumNnPgcW-zsmZfdMwONrNpCjDFHjWicCkc/s1600/IMG20181227140549.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5lRI4S6qhkxmUjXFmiCBlrtR_hviYItw77kbq9KDO_gLBbncOX_cZODQ298RvpNjdCla_hfnYVVsZsKX-5Zm4ANCNHWc_ZO1SRRGfpKhNOumNnPgcW-zsmZfdMwONrNpCjDFHjWicCkc/s640/IMG20181227140549.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samanhudi Anwar dituntutn pidana 8 Thn penjara oleh JPU KPK, saat berdiskusi dengan PH-nya</td></tr>
</tbody></table>
- Dalam tuntutan JPU KPK Disebutkan, Total Uang    Suap  yang diterima terdakwa  Samanhudi Anwar selaku Wali    
   Kota Blitar sebesar Rp6.1 Miliyar dan dituntut untuk   
   dikembalikan - Sahabat Samanhudi Anwar, Bambang Purnomo si   penjahit baju di Kota Blitar dituntut 5 Tahun penjara 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 27 Desember 2018, Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan dan  Nur Hari Arhadi, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar periode 2013 - 2018 dalam persidangan, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan mengembalikan uang suap yang diterimanya sejak tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp6.1 miliyar serta pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun. Surat tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan dan  Nur Hari Arhadi, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH, yang berlangsung diruang sidang Candra. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Amir Burhanudin dkk. Selain terdakwa Samanhudi Anwar yang mantan “preman” di Kota Blitar itu, JPU KPK juga menuntut pidana penjara selama 5 tahun terhadap sahabatnya, yakni Bambang Purnomo si penjahit baju di Kota Blitar. Dalam surat tuntutan JPU KPK, kedua sahabat ini (Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo) dijerat Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa Samanhudi Anwar bersama terdakwa Bambang Purnomo yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 bersama Bupti Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR)  dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati) terkait penerimaan duit “haram”, yang kemudian diseret oleh JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili  dalam kasus Korupsi suap penerimaan fee proyek APBD di Kota Blitar sejak tahun 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp6.1 miliyar dari pengusaha Kontraktor Susilo Prabowo alis Embun, terkait beberapa proyek dan pembangunan gedung sekolah SMPN 3 tahap II, dan pembangunan gedung olah raga (GOR) di Kota Blitar. Namun dalam persidangan, ke- 5 (lima) terdakwa ini di sidangkan dengan perkara terpisah, yaitu terdakwa Samanhudi Anwar bersama terdakwa Bambang Purnomo disidangkan dalam satu perkara. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang terpilih kembali untuk periode 2018 - 2023 pada Pilkada 27 Juni 2018 disidangkan bersama terdakwa Sutrisno (Kepala Dinas PUPR)  dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati). Ketiga terdakwa ini tak lama lagi akan menghadapi tuntutan pidana penjara dari JPU KPK. Dalam sidang yang berlangsung (Kamis, 27 Desember 2018), JPU KPK menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan Februari  2018, Terdakwa I Samanhudi Anwar, telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan perincian sebagai berikut : 1. Pada tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494887 dengan keterangan transaksi “kepada P.Hudi". 2. Pada tangga126 Januari 2015 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494900 dengan keterangan transaksi “kepada P. Hudi” dan catatan transaksi “Proy 2014". 3. Pada tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penarikan melalui  Bilyet Giro BII dengan nomor BX 365517 dengan keterangan transaksi “untuk P. Hudi”. 4. Pada tanggal 2 Februari 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050752 dengan keterangan transaksi “PHudi 2018”. 5. Pada tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050758 dengan keterangan transaksi “P Hudi”. 6. Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat terdakwa ditangkap KPK) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3H9zvpWMrdjKWT_65SA11_KTYoPoyKxW5V9sZsirtwG-1DNC61SoAvATiOTfpvYAAmR95p859t-kdW7M3pDZ-i0jjaZKzowsnsPE2ob9j0P7HDufkpDbseXKDw8ZGwGQs3OjNf72r2TI/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3H9zvpWMrdjKWT_65SA11_KTYoPoyKxW5V9sZsirtwG-1DNC61SoAvATiOTfpvYAAmR95p859t-kdW7M3pDZ-i0jjaZKzowsnsPE2ob9j0P7HDufkpDbseXKDw8ZGwGQs3OjNf72r2TI/s640/2.png" width="640" /></a></div>
JPU KPK menjelakan, bahwa penerimaan uang pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa I menerima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN melalui Terdakwa II, yakni pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II,  meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya. Pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II, mengajak ke rumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek. Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas  Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya, Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, dan uang fee itu agar diberikan melalui Terdakwa I. “Pada tanggal 6 Juni 2018, sesuai kesepakatan sebelumnya, Terdakwa I melalui Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta mpiah) di rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN,” kata JPU KPK. JPU KPK menyatakan, bahwa uang tersebut bersumber dari rekening Giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa, perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan nomor Cek CP052044 Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi “SMP 3". PT Moderna Teknis Perkasa, juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap I pada tahun 2017. “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I baik secara langsung maupun melalui Terdakwa II telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah), karena Terdakwa I telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata JPU KPK kemudian. JPU KPK menjelaskan terkait hal tersebut di atas, didukung dengan alat-alat bukti, doktrin, dan yurisprudensi, sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu, bahwaTerdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian proyek dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan mengarahkan HERMANSYAH PERMADI untuk mengalokasikan paket proyek tersebut untuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK menyatakan, untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan proyek dengan asosiasi dan para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta perwakilan GAPENSI, dengan hasil penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan pemenang lelang sesuai pembagian paket. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLniLa3F8K2SNwwYmF_PauMrxqaX_d6ZLfTpHq5Nmiog6gI0UZS9kkumx4bzq7n25jfd9Whyrex1_i4V-IFTnX5vx2PcOT_7xj33QUM_QfKc88pGKp_6KkDyqjainjTManqfpK6qKzyPg/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="947" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLniLa3F8K2SNwwYmF_PauMrxqaX_d6ZLfTpHq5Nmiog6gI0UZS9kkumx4bzq7n25jfd9Whyrex1_i4V-IFTnX5vx2PcOT_7xj33QUM_QfKc88pGKp_6KkDyqjainjTManqfpK6qKzyPg/s640/5.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Bambang Purnomo</td></tr>
</tbody></table>
Selain itu, lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya, untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait untuk membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan SUSILQ PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK pun membeberikan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan SUSILO PRABOWO, pada kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, sebagai berikut: Pekerjaan Tahun 2014 1. Paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilaikontrak Rp 932370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dan' DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 :dengan nama penyedia jasa CV YALA BUMI PERSADA 2. Paket Peningkatan Jembatan di Jaian AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. Paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.0AK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 3. Paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. _ Paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA. 4. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar dengan nilai Kontrak Rp 2.261 .462000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. Pekerjaan tahun 2015 1. Pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197083000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 2. Paket pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000. 3. Paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000. 4. Paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000. 5. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan di JI. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 482822800000 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI 6. Paket Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip dengan nama peIaksana CV PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp684.865.000 7. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur dengan nama pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp987.438.000 8.Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat kontrak Rp1.593.156.000 9. Paket Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp493.513.000 10. Paket rehablitasi Jalan den Trotoar di Jl. Cemara Bagian Temur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp1.867.800.000 11. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp2.387.929.000 12. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul Lanjutan dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp931.808.000 13. Paket penataan Strain Kali Lahar dengan pelaksana CV KARTIKA PERKASA dengan nilai kontrak Rp294.713.000 14. Paket peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan dengan nama pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dangan nilai kontrak Rp4.509.990.000 15. Paket pembangunan SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama dengan pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp11.341.000.000 16. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp393.990.000 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiijxOvxGNWPaBtXkmZhhlNP58pXnB1k4L6zs-ugElBmIwC8Gsyw2Q8oaEmJUESDTArwG-ypSreQ-zyC86Tjj4VLLzTRbzHY5UXc8l_h5Y1Sfvr7X5HbjNLKbIEL71AMU3J9cuc0oXzVoY/s1600/6.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiijxOvxGNWPaBtXkmZhhlNP58pXnB1k4L6zs-ugElBmIwC8Gsyw2Q8oaEmJUESDTArwG-ypSreQ-zyC86Tjj4VLLzTRbzHY5UXc8l_h5Y1Sfvr7X5HbjNLKbIEL71AMU3J9cuc0oXzVoY/s640/6.png" width="640" /></a></div>
Pada tahun 2018, lanjut JPU KPK, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI, kembali mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Btitar senilai Rp796.078.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.520.300 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) JPU KPK menyatakan, guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 MB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II, meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya.  Kemudian pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II untuk mengajak ke rumah Terdakwa I, guna membicarakan pembagian proyek. Kemudian, Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, tahun anggaran 2018. Dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II. “Permintaan Terdakwa I tersebut kemudian dipenuhi oleh SUSILO Prabowo alias Embun, dengan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK sebagaiman yang telah diuraikan unsur sebelumnya,” kata JPU KPK JPU KPK menyatakan, rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya. “Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II, telah menerima uang fee sebesar Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah) sebagai kompensasi karena Terdakwa I telah memberikan proyek (pioting proyek) kepada SUSILO PRABOWO sejak tahun 2014 s.d. 2018,” lanjut JPU KPK JPU KPK menjelaskan, keterangan Terdakwa II dipersidangan yang menyatakan, bahwa tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN merupakan fee proyek pembangunan gedung SMP N 3 Kota Blitar tahap II untuk Terdakwa I. Terhadap bantahan Terdakwa II ini, penuntut umum berpendapat sebagai berikut: Bahwa untuk menentukan seseorang mengetahui apakah perbuatannya merupakan suatu kejahatan atau tidak, maka harus diukur berdasarkan niat batin atau kesengajaanya yang terlihat dari perbuatannya. Dari perspektif ajaran “kesengajaan" yang didaiamnya terkandung unsur mengetahui dan menghendaki (willen en wettens), maka seseorang dianggap mengetahui dan menghendaki jika mempunyai kesadaran atau keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu. “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa II secara sadar menghadiri pertemuan dengan Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN di rumah dinas Terdakwa II. Terdakwa I mendengar dan mengikuti pembicaraan antara SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II, yang membahas mengenai proyek SMP N 3 Blitar. Terdakwa II juga mendengar bahasa permintaan fee yakni 8 persen dan 2 persen. Terdakwa II juga mendengar, saat Terdakwa I menelpon MUHAMAD SIDIK dan MOH. AMINURCHOLIS yang menanyakan anggaran SMP N 3 Blitar. Selain itu, Terdakwa II juga mendengar kesepakatan antara Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO, bahwa uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan diterima melalui Terdakwa II, yang pada tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa II secara sadar menjadi perantara (intermediary) dari Terdakwa I, dengan menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),” beber JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya “Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa II tidak hanya mengetahui namun juga menghendaki untuk menerima uang dari SUSlLO PRABOWO alias EMBUN yang merupakan fee proyek pembangunan SMP N 3 Blitar, dimana Terdakwa II sebagai kepanjangan tangan dari Terdakwa I. Dengan demikian, dalam diri Terdakwa II, terdapat kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Oleh karena itu bantahan Terdakwa II tersebut harus dikesampingkan,” kata JPU KPK JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDl ANWAR berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I MUH SAMANHUDl ANWAR selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap JPU KPK Eva Yustisiana. Terkait tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. Usai persidangan, Amir Burhanudin selaku Penassehat Hukum terdakwa kepada media ini mengatakan, akan menjelaskannya dalam pembelaan pada persidangan yang akan datang. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Dituntut 8 Tahun Penjara

Terdakwa Samanhudi Anwar dituntutn pidana 8 Thn penjara oleh JPU KPK, saat berdiskusi dengan PH-nya - Dalam tuntutan JPU KPK Disebutka...

Setelah Ketua DPRD dan Sekda Tulungagung, Giliran Kepala Bapeda Tak Jujur Di Persidangan

04.02 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifKpBRMSsLSo1ErLr-hKy3kw-lEUlzPsTlHGIGvjzWRFTnLegu28Fb6MknGXsHWlFtrXkHYSp931BQmelcz_M_t2P6bPBLPl7PpVPmII3gfrMxJCgmdCRzoTc-ANlAwOftgNPYY6jt5cY/s1600/IMG_20181229_033959.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="698" data-original-width="672" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifKpBRMSsLSo1ErLr-hKy3kw-lEUlzPsTlHGIGvjzWRFTnLegu28Fb6MknGXsHWlFtrXkHYSp931BQmelcz_M_t2P6bPBLPl7PpVPmII3gfrMxJCgmdCRzoTc-ANlAwOftgNPYY6jt5cY/s640/IMG_20181229_033959.jpg" width="616" /></a></div>
beritakorupsi.co - Setelah pada persidangan Minggu lalu (Kamis, 21 Desember 2018), Supriyono selaku Ketua DPRD dan Indra Fauzi selaku Sekda Kabupaten Tulungagung yang disebut-sebut menerima aliran dana miliyaran rupiah yang berasal dari fee proyek APBD di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018, namun kedua pejabat terhormat itu tak mengakuinya. Dan kini giliran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto yang juga selaku Plt Kepala Dinas PUPR, mengikuti jejak si Ketua Dewan yang tidak berkata jujur saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 27 Desember 2018. Kamis, 27 Desember 2018, JPU KPK Mufti Nur Irawan dan Joko Hermawan menghadirkan Suharto sebagai saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH, dalam perkara kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK dengan terdakwa Syahri Mulyo (Bubapti non aktif Kabupaten Tulungagung), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung) dan Agung Prayitno (orang dengak Syahri Mulyo). Sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk terdakwa Sutrisno. Kehadiran Suharto sebagai saksi dalam bersidangan untuk Ketiga terdakwa (Syahri Mulyo, Sutrisni dan Agung Prayitno), tekait keikut sertaannya bersama Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Sutrisno, menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, beberapa hari setelah Syahri Mulyo dilantik menjadi Bupati poada tanggal pada tanggal 24 April 2013, guna mendapatkan Banprov (Bantuan Provinsi) Jawa Timur berupa anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur, harus memberikan uang fee 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya. Fee untuk mendapatkan anggaran dari Pemprov berasal dari para Asosiasi yang ditarik 10 persen dari nilai anggaran bantuan Pemprov sebesar Rp25 miliyar atau sekitar Rp2.5 M. Namun Suharto menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa duit yang terkumpul dari para Asosiasi hanya sebesar Rp250 juta, dan yang disetorkan sebesar 8,5 persen dari nilai anggaran. Menurut Sudigdo Prasetyo, uang sebesar Rp250 juta itu dikembalikannya kepada Asosiasi karena menurutnya, Bupati Syahri Mulyo tak mau menerima 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkg7ZS7-CK7lZaeQ1jVKVjc8iZOi7NdSp5fjtR8_tX834IiQjPxuM9VLsaN7SKtxpZ-KbHAB2lF9I2dGODnv_AA6k6JFjPuiu1ttidGGCdQh86CP889IGa0qkvMWUOcdb7Kj2DAnA61kI/s1600/IMG_20181229_032525.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="419" data-original-width="494" height="542" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkg7ZS7-CK7lZaeQ1jVKVjc8iZOi7NdSp5fjtR8_tX834IiQjPxuM9VLsaN7SKtxpZ-KbHAB2lF9I2dGODnv_AA6k6JFjPuiu1ttidGGCdQh86CP889IGa0qkvMWUOcdb7Kj2DAnA61kI/s640/IMG_20181229_032525.jpg" width="640" /></a></div>
“Yang terkumpul hanya dua ratus lima puluh juta, dan saya kembalikan lagi ke Asosiasi,” kata Suharto kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Anehnya, dalam persidangan sebelumnya terungkap dari keterangan beberapa saksi dari Asosiasi yang dihadirkan JPU KPK menjelaskan, bahwa adanya setoran ke Pejabat Provinsi untuk mendapatkan anggaran. Bahkan beberapa orang dari Asosiasi diantaranya Endro Basuki, Wawan, dan Santoso ikut mengantarkan duit itu. Keterangan Suharto ini dianggap berbohong, sehingga dibantah keras oleh terdakwa Syahri Mulyo maupun Sutrisno. Terdakwa Syahri Mulyo mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan untuk melobyanggaran Banprov (Bantuan Provinsi). Bahkan terdakwa Sutrisno lebih tegas membantah keterangan Kepala Bapeda ini. Menurut terdakwa Sutrisno saat Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi mengatakan, bahwa apa yang disampaikan Suharto terkait uang sebesar Rp250 juta tidak benar. “Itu tidak benar, Yang Mulia,” kata terdakwa. Menurut terdakwa Sutrisno, bahwa unduhan atau untuk mendapatkan anggaran Banprov adalah sebesar 10 persen dari nilai anggaran, dan yang disetorkan hanya 7.5 persen dari nilai Banprov sebesar Rp25 miliyar. Lalu kemana sisa sebesar 2.5 persen dari Banprov sebesar Rp25 miliyar atau sekitar Rp625 juta ? semenatara saksi mengatakan hanya mengembalikan ke Asosiasi sejumlah Rp250 juta “Kalau alokasi bantuannya turun sebesar Rp25 miliyar dikali 2,5 persen, enam ratus dua puluh lima juta,” kata terdakwa kemudian. Sesuai persidangan. JPU KPK Eva menjelaskan kepada media ini, bahwa saksi Suharto disuruh terdakwa Syahri Mulyo untuk mengumpulkan Ijon anggaran atau dana untuk mendapatkan Bantuan Pemprov dari para Asosiasi. “Menurut saksi, dia sisuruh terdakwa Syahri Mulyo untuk mengumpulkan Ijon anggaran atau untuk mendapatkan bantuan Pemprov. Uang itu berasal dari para Asosiasi dan dikumpulkan melalui dia, namun menurut saksi dikembalikan lagi ke Asosiasi. Pengakuan Pak Suharto ini Kepal Bapeda, uang yang terkumpul sebesar Rp250 juta itu ditawarkan ke terdakwa Syahri Mulyo, karena terdakwa tidak mau lalu pengakuan saksi dikembalikan lagi ke Asosiasi. Itu pengakuan saksi,” ujar JPU KPK Eva. (Rd1)

News Tipikor Setelah Ketua DPRD dan Sekda Tulungagung, Giliran Kepala Bapeda Tak Jujur Di Persidangan

berita korupsi .co - Setelah pada persidangan Minggu lalu (Kamis, 21 Desember 2018), Supriyono selaku Ketua DPRD dan Indra Fauzi selaku Se...

Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

23.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMurZPRJcuIIvd0g5IrAM0Pted6pWzuuAqL4oq4nj8n6zRcN1M2FXRbopVNNc-Yhyphenhyphenwlj-wSjjsq0u0lmeIYXbwpupD3s2CRX-nrI3kRKH-aWfHp7V-jl26WUhczocrLW-xQdOIlodFDa8/s1600/IMG_20181221_220034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMurZPRJcuIIvd0g5IrAM0Pted6pWzuuAqL4oq4nj8n6zRcN1M2FXRbopVNNc-Yhyphenhyphenwlj-wSjjsq0u0lmeIYXbwpupD3s2CRX-nrI3kRKH-aWfHp7V-jl26WUhczocrLW-xQdOIlodFDa8/s1600/IMG_20181221_220034.jpg" /></a></div>
#Dalam Persidangan JPU KPK membeberkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Suharno, terkait aliran uang dari fee proyek ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kajari dan Kapolres# 
 
beritakorupsi.co - Supriyono, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang disebut-sebut menerima aliran dana dari fee proyek APBD di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018, ternyata tak mengakuinya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor (Kamis, 21 Desember 2018), dalam kasus perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tuklungagung) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo). Kamis, 21 Desember 2018, Tim JPU KPK Mufti Irawan dkk menghadirkan Supriyono bersama dengan 4 (empat) saksi lainnya yaitu Suharno (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung), Hendro Basuki (Ketua Asosiasi/Kontraktor), Isa Asyori (Anak buah Soni Sandra selaku Kontraktor) bersama Reni Rahmawati. Ke- 5 saksi ini dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH, dalam perkara kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK dengan terdakwa Syahri Mulyo (Bubapti non aktif Kabupaten Tulungagung), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung) dan Agung Prayitno (orang dengak Syahri Mulyo). Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk terdakwa Sutrisnno. Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung disebut-sebut telah menerima aliran uang dari fee proyek-proyek APBD di Kabupaten Tulungangung sejak 2014 hingga 2018 yang nilainya miliaran.  Dalam surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan beberapa saksi, diantaranya Sukarji (Kepala Bidang Dinas PUPR Kab. ulungagung), Yamani selaku Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan BPKAD (Badan Pegawas Keuangan dan Aset Daerah), dan Hendry Setyawan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung dalam persidangan sebelumnya menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang fee yang dikumpulkannya dari proyek-proyek APBD di Kabupaten Tulungagung, sebahagian diserahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Tulungung Supriyono, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Biroyo, Sekretaris Daerah Tuiungagung, Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung, Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM. Yang dalam pengakukan Yamani dipersidangan (13 Desember 2018) diserahkan ke Andik dari Polres Tulungagung. Yamani dan Hendry Setiyawan selaku pejabat BPKAD Kabupaten Tulungagung adalah salah satu saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU sebagai  pengepul uang fee proyek tersebut, di  antaranya Sukarji menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan ke BPKAD melalui Yamani karena ada kewajiban. Sementara keterangan Yamani dan Hendry Setiawan juga mengakui dihadapan majelis Hakim, bahwa sejumlah uang telah disetorkan ke pejabat Kabupaten Tulungagung diantaranya Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung, Wakil Bupati Maryoto Birowo, Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi termasuk Kepala PBKAD sendiri, termasuk Aparat Penegak Hukum serta LSM dan Wartawan. Yang dari keterangan Yamani menyebutkan, bahwa dirinya maupun melalui Kepala BPKAD telah menyetorkan sejumlah uang  setiap bulannya sebesar Rp125 juta ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik. Selain dari keterangan saksi Sukarji selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDfm-Htvl7RpUv3YQsDGQq_sMq0pTs5X6I7YbHYa9RoKJYKOKVrc2aXQai1GsQzMlq3W-LbPf7Y4edNquDY2tC_WYduyATA1bMhh7EgW8h6cEYOoH5a1PZbngZIfbl402h0be9XzaYLXQ/s1600/Supriyono.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDfm-Htvl7RpUv3YQsDGQq_sMq0pTs5X6I7YbHYa9RoKJYKOKVrc2aXQai1GsQzMlq3W-LbPf7Y4edNquDY2tC_WYduyATA1bMhh7EgW8h6cEYOoH5a1PZbngZIfbl402h0be9XzaYLXQ/s640/Supriyono.png" width="640" /></a></div>
Dan dakwaan JPU KPK juga menjelaskan, bahwa uang fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan juga keberapa pejabat di Tulungagung, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anak buahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya ;  1. Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung,  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung, 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan. Pada sidang sebelumnya yang berlangsung Kamis, 13 Desember 2018, Selain Yamani, Tim JPU KPK juga menghadirkan 5 (lima) saksi lainnya, yaitu Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kab. Tulungagung), Indra Fauzi (Sekda Kab. Tulungagung), Maryani (Kepala Dinas Perhubungan), Wiwik Setyawati (Kabid Ciptakarya), dan Soni (swasta) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk PH terdakwa Sutrisnno. Dihadapan Majelis Hakim, Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah duit “haram” itu yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung maupun melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang saat itu, Kamis, 13 Desember 2018. Keterangan saksi Yamani ini sama dengan isi dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tahun 2016, jumlah uang yang serahkan ke Aparat Penegak Hukum sebesar Rp1.1 miliyar lebih. Pada saat JPU KPK menanyakan saksi Yamani terkait sisa uang, Yamani mengakui sudah dikembalikannya ke KPK pada Agustus 2018. Dalam persidangan kali ini, Kamis, 21 Desember 2018, keterangan Sukarji, Yamani dan Hendri Setiawan, diperkuat keterangan Suharno yang  menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa Supriyono juga mengatur mutasi para Kepala Sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Tulungagung. Keterangan Suharno inipun sempat membuat kaget JPU KPK, sehingga langsung menanyakan ke Supriyono, tentang kewenangan apa saksi (Supriyono) untuk mengurusi itu (mutasi). Namun Ketua Dewan yang terhormat ini pun mengelak dan tidak mengakui. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLBRxEdxoZ7Y8yRAfLJrgFAGjMuscGQesRjQNhyphenhyphenWwKoeKRJO-izKLKlMaSLCbSIXPHwUev1tgQZSPbUY-9NqJ2hQJf4fpDeWwc6qFC5yjhRVUdHSCKkJIF2V5WGzO-E5oSun9QjAiLqg/s1600/IMG_20181221_225001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="768" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLBRxEdxoZ7Y8yRAfLJrgFAGjMuscGQesRjQNhyphenhyphenWwKoeKRJO-izKLKlMaSLCbSIXPHwUev1tgQZSPbUY-9NqJ2hQJf4fpDeWwc6qFC5yjhRVUdHSCKkJIF2V5WGzO-E5oSun9QjAiLqg/s640/IMG_20181221_225001.jpg" width="640" /></a></div>
Dari keterangan Suharno ini, JPU KPK Mufti menanyakannya langsung terhadap Supriyono yang duduk persis di sebelah kanan Suharno. Namun dengan wajah yang terlihat tidak tenang, Supriyono tidak mengakuinya. Dari nama-nama yang disebutkan JPU KPK diantaranya Sukarji, Yamani dan Hendry Setiawan, tak satupun yang diakui Supriyono. “Tidak pernah,” jawab Ketua DPRD Supriyono kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan, Kamis, 21 Desember 2018 Suharno sempat mengatakan, bahwa keterangannya dalam BAP terkait besaran fee proyek 10 persen dipaksa oleh penyidik KPK. Namun pada akhirnya, Suharno mengakui dan menyetujui  saat JPU KPK mengatakan, bisa diambil alih sebagai keterangan saksi dalam persidangan. Dalam BAP Suharno menjelaskan yang dibacakan JPU KPK Mufti Irawan, bahwa fee proyek ABPD di Dinas Pendidikan sebesar sebesar 10 persen. Namun Suharno mengakatakan bahwa nilai fee 10 persen dalam BAP dipaksa penyidik. Namun BAP tersebut diparaf dan ditandatanganinya. Saksi pun mengakui, bahwa uang fee proyek APBD di Dinas Pendidikan, 1 persen adalah untuk dirinya. Selain itu, dibagikian juga sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) kepada Pejabat Kabupaten Tulungagung diantaranya, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Kajari dan Kapolres. “Dalam pin 3 BAP saudara menjelaskan, bahwa fee proyek dari masing-masing Bidang pada tahun 2014 sebagai THR ini, untuk Pejabat Tulungagung diantaranaya, Wakil Bupati Maryoto Birowo sebesar 15 juta, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel sebesar 20 juta, Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim sebesar Rp20 juta. Para Kabid sebesar 3 juta, Kasi 1.5 juta dan staf antar 500 hingga 750 apa benar ini,” tanya JPU KPK, yang kemudian dibenarkan saksi. Dari keterangan Suharno, terkait aliran fee proyek ke Kajari melalui Kasi Intel dan Kapolres melelui Kasat Reskrim, menimbulkan pertayaan dalam penegakan hukum di negeri ini. Apakah JPU KPK akan menghadirkan kedua lembaga/Instansi Aparat Penegak Hukum itu dalam persidangan ?. Dari pantaun media ini, sepertinya dalam beberapa kali persidangan, diikuti oleh aparat penegak hukum dari Kabupaten Tulungagung. Sementara dari tanggapan terdakwa Syahri Mulyo, menolak keterangan saksi Suharno. Selain itu, terdakwa Syahri Mulyo juga mengatakan, bahwa Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung adalah titipan dari Supriyono selaku Ketua DPRD. Sesuai persidangan. Penasehat Hukum para terdakwa mengatakan, tidak banyak mengajukan pertanyaan ke Ketua DPRD, karena dianggap percuma. “Percuma kita tanya, karena jawabannya pasti tidak mengakui. Sama dengan jawabannya ke Jaksa,” kata PH terdakwa Syahri Mulyo maupun PH terdakwa Sutrisno. Sementara Agung Prayitno mengatakan, tidak ada saksi untuk dirinya kecuali Syahri Mulyo. “Kalau ke saya kan nggak ada, hanya Syahri Mulyo,” kata Agung ke wartawan media ini. Terpisah. JPU KPK hanya menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan saksi sudah jelas dan sama-sama mendengar. “Tadi kan sudah sama-sama dengar,” kata JPU KPK. (Tim beritakorupsi)

News Tipikor Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

#Dalam Persidangan JPU KPK membeberkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Suharno, terkait aliran uang dari fee proyek ke Wakil Bupati, ...

18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

12.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqN7yrgjHOSHYCTSUTmtsuSq2nLpGI59XZBhQOIkV9g7tzBP8ODrmC9uYoU8y-G2KJMhrNVEZrdSWkCM49Ky5NqWAkXoztjwOhU3Iv6fM8dYQQSMCxUMzu446pCBNb3061jXErL04zcY/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqN7yrgjHOSHYCTSUTmtsuSq2nLpGI59XZBhQOIkV9g7tzBP8ODrmC9uYoU8y-G2KJMhrNVEZrdSWkCM49Ky5NqWAkXoztjwOhU3Iv6fM8dYQQSMCxUMzu446pCBNb3061jXErL04zcY/s400/IMG_20180815_175832.jpg" width="303" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 19 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 18 terdakwa (masing-masing 6 terdakwa dalam satu berkas perkara) selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi dalam pembahasan APBD dan  Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, sehingga di pidana penjara antar 4.1 tahun  (4 tahun dan 1 bulan) hingga 4.8 tahun (4 tahun dan 8 bulan) serta pencabutan hak politik masing-masing terdakwa selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok (pidana badan) Dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 19 Desember 2018) diruang sidang Cakra dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, dan dihadiri Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan. sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. Ke- 18 terdakwa ini dibagi dalam 3 berkas perkara dan disidangkan dalam III session masing-masing 1 (satu) berkas perkara terdiri dari 6 terdakwa, yakni Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumartono, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara session I), dan Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara session ke II), serta  Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti, satu berkas perkara dan session ke III. Dalam surta putusan Majelis Hakim, para politikus dari beberapa Partai Politik ini dijerat dalam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP   
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa duit yang diterima para terdakwa yang disebut dengan istilah Uang Pokir dan Uang Sampah pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 adalah merupakan uang suap dan gratifikasi karena berhubungan dengan jabatan para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tgi-Y2mnjIhdq6YVEHABte2Gudj0sDaSn4tqV7lvcGsc1krYwxjdK0yKjBVjsalv_htjtYDH6Fyg1vhc2jTxEhbRqtfwhiFS0oAln4glWoymdE2eFPVPOuCdUSCIRGrJSnlsC1pZx6Y/s1600/Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tgi-Y2mnjIhdq6YVEHABte2Gudj0sDaSn4tqV7lvcGsc1krYwxjdK0yKjBVjsalv_htjtYDH6Fyg1vhc2jTxEhbRqtfwhiFS0oAln4glWoymdE2eFPVPOuCdUSCIRGrJSnlsC1pZx6Y/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
 
Majelis Hakim menjelaskan tentang Pasal yang dijerat terhadap para terdakwa, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua sedangkan masing-masing anggota Rp12.5 juta atau sejumlah Rp700 juta, yang dihitung 10 persen dari total anggrana Pokir sejumlah Rp9 miliyar, dan uang “Sampah” senilai Rp10 juta untuk masing-masing Ketua, dan anggota Rp5 juta atau totalnya sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Selain itu, Majelis Hakim juga menjelaskan tentang Pasal 12 huruf B dalam UU Korupsi terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk Ketua (Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi), dan Rp100 juta bagi setiap anggota, yang diterima pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015, yang tidak diakui oleh beberapa terdakwa dalam persidangan, pada hal perbuatan para dewan yang terhormat ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, maupun tentang pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa uang pokir yang yang diterima masing-masing anggota sebesar Rp10 juta menjadi Rp12.5 juta adalah atas usulan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban. Dan hal ini sesuai dengan keterangan beberapa saksi dalam persidangan, walaupun terdakwa sendiri tidak mengakuinya. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1WJB8MSY95MA0XIcj0bSxHYHTXudvfMUypLoqzvMlj77erDV5fofM82K1iIShsd5zcMkP3BiRRNzw9OsimGs1kGfByYEBHuCulwg7zTroi6Ny-LlNaAU8oE7v5sewPwSIShFeuLGvHVA/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1WJB8MSY95MA0XIcj0bSxHYHTXudvfMUypLoqzvMlj77erDV5fofM82K1iIShsd5zcMkP3BiRRNzw9OsimGs1kGfByYEBHuCulwg7zTroi6Ny-LlNaAU8oE7v5sewPwSIShFeuLGvHVA/s400/IMG_20180815_172042.jpg" width="302" /></a>  
 
Dalam
 putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa bahwa Terdakwa Rahayu 
Sugiarti, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa Hery Subaintono, 
terdakwa Sukarno, terdakwa Heri Puji Utami, dan Terdakwa H. Abd. Rachman
 (juga terdakwa lainnya adkwaan sama) bersama-sama dengan Moch. Arif 
Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, 
Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik 
Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 
Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015,  Atau setidak tidaknya 
pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum
 Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota 
Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan 
Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota 
Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, 
telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang 
masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu
 menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan 
Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada 
hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
 dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para 
terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar 
memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh 
Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD 
Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor
 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
 Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
 RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
Bahwa
 pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota
 Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan 
Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara 
Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 
APBD TA 2015. Dalam pembahasan tersebut. dibahas juga tentang 
anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang 
hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta 
dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 
milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief 
Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l 
Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua 
Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri 
Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto,
 Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang 
Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan 
pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati
 bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang 
berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh 
Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan 
istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan 
anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvpoEXo9H7UYkNALbY1N0B_BWShH0RX_E8Ig3_Y_Af6nyZX65iYCnNiikxaBnAS9ZHM3TEqjZj_nF006IGlIdEBNUaee8qu9Xg-SW7YuUtZPBkVeZNwQ-b5Yt-kd7FDqVBY0llusM6CF0/s1600/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="767" data-original-width="1303" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvpoEXo9H7UYkNALbY1N0B_BWShH0RX_E8Ig3_Y_Af6nyZX65iYCnNiikxaBnAS9ZHM3TEqjZj_nF006IGlIdEBNUaee8qu9Xg-SW7YuUtZPBkVeZNwQ-b5Yt-kd7FDqVBY0llusM6CF0/s640/A.jpg" width="640" /></a></div>
 
“Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana pada saat membacakan pertimbangan dalam surat putusan. Pada pertemuan tersebut, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata Majelis Hakim kemudian.Majelis Hakim menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap Majelis Hakim.Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa uang pokir sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi uang pokir kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain : Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; Sukarno sebesar Rp17.500.000,; Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; Moch. Anef Wmaksono sebesar Rp82.500.000,; Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; Salamet sebesar Rp15.000,; Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; Suprapto sebesar Rp17.500.000,; Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan  Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber Majelis Hakim dalam surat usannya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgva5yc3-WYOI0fG97UbLrqqKO6enuKGTOx1tt-ihx5MN85bIZVXDn9FrEc6YKYUzIwm3dQJO4qp7ltNfmvorQiKIjSW9j4z4LBKpCqkF8zp5xRVxXSN7nR6yjHT9fV0l1xsCReDWD9_Ko/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgva5yc3-WYOI0fG97UbLrqqKO6enuKGTOx1tt-ihx5MN85bIZVXDn9FrEc6YKYUzIwm3dQJO4qp7ltNfmvorQiKIjSW9j4z4LBKpCqkF8zp5xRVxXSN7nR6yjHT9fV0l1xsCReDWD9_Ko/s400/IMG_20180815_174718.jpg" width="302" /></a></div>
Majelis
 Hakim menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota 
Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD 
Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota
 DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat 
dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang
 terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 
yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi 
APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD 
Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang
 Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang 
ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. 
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
Bahwa
 para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut 
diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD 
Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para
 terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor
 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD. </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
“Perbuatan
 para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam 
dalam  Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Majelis Hakim. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIV_z2oLtyMiw9y3G76R-p-zFkBMo6kABsQ9IEY34313I_nGp4aVw3-2fcQsVG2OPUFo8B6RxMLWVxqySomeIy8h3u-Th4hkgpDq7F8Hm2h-jWAs_vr6BxHDA7I5e20loF_bb73Gr4GPc/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="1301" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIV_z2oLtyMiw9y3G76R-p-zFkBMo6kABsQ9IEY34313I_nGp4aVw3-2fcQsVG2OPUFo8B6RxMLWVxqySomeIy8h3u-Th4hkgpDq7F8Hm2h-jWAs_vr6BxHDA7I5e20loF_bb73Gr4GPc/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Selain suap,  para terdakwa juga dijerat tentang penerimaan Gratifikasi Majelis Hakim juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini, telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” sebesar Rp300 juta. Dan uang itu tidak hanya diterima oleh terdakwa, melainkan seluruh Anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
Majelis Hakim dalam surat putusannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenema uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kemudian membagikannya kepada 45 (Empat puluh lima) anggota DPRD Kota Malang Mulai: para Ketua Fraksi. diantaranya ; </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 7. Moch Anef Wicaksono sebesar Rp125.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 11. Salamat sebesar Rp125.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta,Selain itu, Majelis Hakim juga membeberkan tentang penerimaan uang sampah oleh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000 7. Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 11. Salamet sebesar Rp10.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000 14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000 18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_cHO8QW9fgcasSqQL4GMBTiP21SaXyb97zVrtNhXSwuhSQY3JEBSAnSeanrgW98LkPPndwuSsbmNv9YEJP8nEYxyiaeZcnCHqjYRAuAkFPRnX8bDYTbCHkU-kmrnAfkTfyAd3teelLXE/s1600/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_cHO8QW9fgcasSqQL4GMBTiP21SaXyb97zVrtNhXSwuhSQY3JEBSAnSeanrgW98LkPPndwuSsbmNv9YEJP8nEYxyiaeZcnCHqjYRAuAkFPRnX8bDYTbCHkU-kmrnAfkTfyAd3teelLXE/s640/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 5 tahun penjara mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono saat menjadi saksi untuk 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: left;">
“Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4, Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Majelis Hakim pun menolak pembelaan para terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum masing-masing terdakwa. Dan sebaliknya, Majelis Hakim setuju atas surat dakwaan JPU KPK. Sehingga para terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam surat putusannya Majelis Hakim menyatakan, selain menghukum pidana pokok (pidana badan), para terdakwa juga di hukum dengan pidana tambahan berupa mengembalikan seluruh uang yang diterima para terdakwa sesuai dengan dakwaan JPU KPK, serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselenggarakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak Politik) masing-masing selama 3 tahun. Dan Majelis Hakim pun mempertimbangkan, terkait uang yang diterima para terdakwa yang sudah dikemabalikan seluruhnya melalui KPK sehingga, kecuali terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban yang tidak menegembalikan. Dan Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya, bahwa duit yang dikembalikan para terdakwa ini untuk disetorkan oleh KPK ke Kas Pemkot Kota Malang. “Mengadili : Menyatakan terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumartono, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama (Pasal 12 huruf a) dan dakwaan ke- 2 (kedua, Pasal 12 huruf B) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. Ketua Majelis Hakim melanjutkan, “Menghukum terdakwa Sulik Lestyowati dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menghukum terdakwa Sulik Lestyowati untuk membayar uang pengganti yang seluruhnya sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya akan rampas oleh Jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim dalam putusannya. Hukuman yang sama dengan terdakwa Sulik Lestyowati, juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang masing-masing ke- 3 terdakwa selama 7 tahun. Sementara terdakwa Abd. Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Rahayu Sugiarti, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman, Sukarno, Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti juga di hukum lebih ringan dari tuntuntan JPU KPK (lihat tabel). Atas putusan Majelis Hakim, 15 terdakwa maupun JPU KPK menerima. Sedangkan 3 terdakwa yaitu Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban mengatakan pikir-pikir, begitu juga dengan JPU KPK. “Terkait terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban kami pikir-pikir,” kata JPU KPK Burhanuddin kepada Majelis Hakim. Sesuai persidangan, JPU KPK Burhanuddin menjelaskan kepada media ini terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban, JPU KPK masih pikir-pikir selama 7 hari dan akan berkoordinasi dengan seluruh Tim. Alasannya, karena putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan. “Kami masih pikir-pikir selama 7 hari, dan akan berkoordinasi dengan seluruh Tim. Karena  putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan kami yaitu 7 tahun penjara,” ujar JPU KPK Burhanuddin. Tekait 3 anggota DPRD Kota Malang yang belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, diantaranya Subur Triyono yang saat ini sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Banyuwangi, JPU KPK Burhanuddin mengatakan, masih menunggu proses persidangan dengan 22 tersangka, di mana 10 diantaranya tinggal menunggu jadwal persidangan. “Ini kan masih ada yang 22 orang, 10 sudah kita limpahkan dan tinggal menunggu sidang, dan yang 12 lagi tak akan lama lagi akan kita limpahkan. Jadi kita liha dari persidangan nanti,” ucap JPU KPK Burhanuddin. (Rd1)</div>

News Tipikor 18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

berita korupsi .co - Rabu, 19 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 18 terdakwa (masing-masing 6 t...

BERITAKORUPSI.CO

Mantan Bupati Jember “Terlibat” Kasus Korupsi Dana Bansos Sebesar Rp38 Miliyar

Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember Rp38 M Terungkap, Profosal Setelah Pencairan

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Dituntut 8 Tahun Penjara

Setelah Ketua DPRD dan Sekda Tulungagung, Giliran Kepala Bapeda Tak Jujur Di Persidangan

Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI