Wali Kota Blitar Yang “Mantan Preman” Diadili Bersama Shabatnya Tukang Jahit Karena Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibtPOpUZ1g3h-Cqk5T_LeOK15g_eNtbqV1cPc2BLAwhF0QWj8xfpSBmhnakbsrkzQXz_IWGDcMBFD_lg0YLU-0kXbmqh4PRPJVtDUhU1XuIVgZf7c9wr1GGjCw_zAzVZ5qOGZ6grp_MKI/s1600/IMG20181101120950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibtPOpUZ1g3h-Cqk5T_LeOK15g_eNtbqV1cPc2BLAwhF0QWj8xfpSBmhnakbsrkzQXz_IWGDcMBFD_lg0YLU-0kXbmqh4PRPJVtDUhU1XuIVgZf7c9wr1GGjCw_zAzVZ5qOGZ6grp_MKI/s640/IMG20181101120950.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Terdakwa Samanhudi Anwar, adalah Wali Kota Blitar periode 2013 - 2018 diadili bersama sahabat lamanya Bambang Purnomo selaku penjahit pakaian di Kota Blitar. Menurut Bambang Purnomo, bahwa Samanhudi Anwar adalah mantan preman di Kota Blitar sebelum menjadi Wali Kota. Hal itu disampaikannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Kamis, 20 September 2018.<br /> <br /> Keduanya diadili di bukan karena tindak pidana kriminal, melainkan karena kasus Korupsi suap sebesar Rp1.5 miliyar terkait pembangunan gedung sekolah SMPN 3 dan gedung olah raga (GOR) di Kota Blitar, setelah Tertangkap Tangan Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018.<br /> <br /> Kamis, 1 Nopember 2018, Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan,  Nur Hari Arhadi, menyeret Samanhudi Anwar bersama Bambang Purnomo ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam kasus Korupsi suap penerimaan fee sebesar Rp1.5 miliyar dari pengusaha Kontraktor Susilo Prabowo, terkait pembangunan gedung sekolah SMPN 3 dan gedung olah raga (GOR) di Kota Blitar.<br /> <br /> Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK terhadap terdakwa I Samanhudi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo.<br /> .<br /> Selain ke- 2 terdakwa ini, masih ada 3 terdakwa lainnya dalam satu perkara dengan kasus yang sama, yaitu Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung dan Sutrisno selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten  Tulungagung serta Agung Prayitno (pengusaha)  di Tulungagung.<br /> <br /> Terdakwa Samanhudi Anwar, Bambang Purnomo, Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno, ditangkap Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018 karena diketahui menerima uang suap dari pengusaha Kontraktor di Tulungagung dan Blitar, yaitu Susilo Prabowo alias Embun. Namun Susilo Prabowo sudah terlebih dahulu diadili selaku penyuap, dan sudah divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 3 tahun.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan, JPU KPK menyatakan, bahwa pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar, membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR dan kemudian diserahkan kepada Muh. Samanhudi Anwar. <br /> <br /> Selanjutnya, Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa, diantaranya  kepada Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada Susilo Prabowo dan Hemansyah Permadi.<br /> <br /> Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi,  mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada Susilo Prabowo, dan penyedia barang/jasa lainnya. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvKWNFysu6Zh4xf-E1IkfT-DAwjT2bdMm7syKxv3vAH0ELYht1M0tXtJQN2tZ40iyQPERLsV1gZcAgBoIaMAapEL_fehpxxgwjMyZt7XYSjWl2U8-ZyL-3LpdUhl1fZECQY-dIhgAxfMU/s1600/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvKWNFysu6Zh4xf-E1IkfT-DAwjT2bdMm7syKxv3vAH0ELYht1M0tXtJQN2tZ40iyQPERLsV1gZcAgBoIaMAapEL_fehpxxgwjMyZt7XYSjWl2U8-ZyL-3LpdUhl1fZECQY-dIhgAxfMU/s640/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" width="640" /></a></div> Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa lainnya, diantaranya Susilo Prabowo, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Blitar<br /> <br /> “Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek pada Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut. Dengan demikian,  maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah diberikan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya,” kata JPU KPK<br /> <br /> “Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Susilo Prabowo sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada Susilo Prabowo adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, pada tanggal 5 Juni 2018, Muh. Samanhudi Anwar melakukan pertemuan dangn Susilo Prabowo dan dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. <br /> <br /> “Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk Susilo Prabowo sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkannya, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018,” ungjap JPU KPK<br /> <br /> Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. <br /> <br /> Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, Susilo Prabowo langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, Susilo Prabowo menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau handphone.<br /> <br /> “Perbuatan itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ucap JPU KPK<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRtcJyMMLEwkeuJARZDzb-hz6OWI4NGM5qydiOWbXJH2LV9Gz2dsqrZQP4hQBBQ7beR8AiqHbHuCAxL_SxyeEeM7PWCNLHUZQLNZwEVTOjwI__djbNjgIsHgEb6Zi3aKnEXb4vsTKESTk/s1600/Samanhudi+Anwar+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRtcJyMMLEwkeuJARZDzb-hz6OWI4NGM5qydiOWbXJH2LV9Gz2dsqrZQP4hQBBQ7beR8AiqHbHuCAxL_SxyeEeM7PWCNLHUZQLNZwEVTOjwI__djbNjgIsHgEb6Zi3aKnEXb4vsTKESTk/s640/Samanhudi+Anwar+dkk.jpg" width="640" /></a></div> “Perbuatan terdakwa Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK Abdul Bisri di akhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU KPK, terdakwa setelah berdiskusi dengan Penasehat Hukumnya, Amir Burhanudin, sepakat tidak mengajukan Eksepsi, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk mengahadirkan saksi-saksi maupun barang bukti (BB) dama persidangan yang akan berlangsung pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Blitar Yang “Mantan Preman” Diadili Bersama Shabatnya Tukang Jahit Karena Korupsi

berita korupsi .co - Terdakwa Samanhudi Anwar, adalah Wali Kota Blitar periode 2013 - 2018 diadili bersama sahabat lamanya Bambang Purnomo...

»

Bupati Tulungagung Diadili Karena Terima Uang Suap Rp138 .4 Miliyar

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7NMizM8NQ7EDVlR8V0Pq3dFEPYjHuP6MVreJos-ZwrXKl4ORTPTlkKO4kYV_E8uecEwX6MfTrsi_kzwC64gKfFLXQZN9l268U7nDkBzQi7eQMFu1Mji2UqLmaSivqB15pHBXCLWj4U4c/s1600/MOH.+SAMANHUDI+aNWAR.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7NMizM8NQ7EDVlR8V0Pq3dFEPYjHuP6MVreJos-ZwrXKl4ORTPTlkKO4kYV_E8uecEwX6MfTrsi_kzwC64gKfFLXQZN9l268U7nDkBzQi7eQMFu1Mji2UqLmaSivqB15pHBXCLWj4U4c/s640/MOH.+SAMANHUDI+aNWAR.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Syahri Mulyo dikawal (kaca mata) petugas KPK saat meninggalkan ruang sidang</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Uang “haram” itu ternyata mengalir juga ke  Kabid Fisik Prasarana Bappeda Pemprov Jatim <span style="color: black;">Budi Juniarto</span> Rp8.025 M, Kepala Keuangan Pemprov Jatim <span style="color: black;">Budi Setyawan</span> Rp3.750 M, Ketua DPRD Tulungagung <span style="color: black;">Supriyono</span> Rp750 Juta, Wakil Bupati Tulungagung <span style="color: black;">Maryoto Birowo</span> Rp4.675 M, Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM Rp2.222 M#</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 1 Nopember 2018, Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan,  Nur Hari Arhadi, menyeret Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam kasus Korupsi suap sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) setelah Tertangkap Tangan oleh Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK terhadap Syahri Mulyo terdakwa I dan terdakwa II Sutrisno selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten  Tulungagung serta terdakwa III Agung Prayitno (pengusaha)  Tulungagung, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah., SH., MH.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain ke- 3 terdakwa ini, masih ada 2 terdakwa dalam satu perkara dengan kasus yang sama, yaitu Wali Kota Blitar Smanhudi Anwar terdakwa I bersama sahabat lamanya Bambang Purnomo terdakwa II (penjahit pakaian) di Blitar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno, Agung Prayitno, Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo ditangkap Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018 karena diketahui menerima uang suap dari pengusaha Kontraktor di Tulungagung dan Blitar, yaitu Susilo Prabowo alias Embun. Namun Susilo Prabowo sudah terlebih dahulu diadili selaku penyuap, dan sudah divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang sebesar Rp138.434.647.619 yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 dan Bupati terpilih di Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018, adalah sebagai fee dari puluhan proyek APBD yang diberikannya kepada beberapa pengusaha Kontraktor di Kabupaten Tulungagun sejak 2014 hingga 2018 daiantaranya Susilo Prabowo, Dwi Basuki, Sony Sandra, Tigor Prakoso dan dari beberapa pengusaha selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) di Kabupaten Tulungagung.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan terdakwa Samanhudi Anwar melalui Bambang Purnomo, menerima uang suap dari Susulo Prabowo sebesar Rp1.5 miliyar sebagai fee pembangunan gedung SMPN 3 Blitar dan gedung Olahraga (GOR). Dan uang “haram” itulah sebagai “tiket khusus” ke- 5 terdakwa bersama Susilo Prabowo masuk penjara</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang “haram” sebesar Rp138.434.647.619 yang diterima Syahri Mulyo melalui Sutrisno, Agung Prayitno dan beberapa orang lainnya, ternyata dibagi-bagibagikan keberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya kepada Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Politik Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.</div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_CsDMxpr-nWQf9iUWXNk3as3RRc5v_rrK97ZQo1OmL4eL-tMTX_DA6YxHYFJ_dcDcGsX_UVwIWm35jFq_0q_80YoVR2z4CQgZWJIiklJvqbI7eAd5xWeAt7BS7_XyNN2Q5wUCUQRtnFo/s1600/IMG20181101135625.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_CsDMxpr-nWQf9iUWXNk3as3RRc5v_rrK97ZQo1OmL4eL-tMTX_DA6YxHYFJ_dcDcGsX_UVwIWm35jFq_0q_80YoVR2z4CQgZWJIiklJvqbI7eAd5xWeAt7BS7_XyNN2Q5wUCUQRtnFo/s640/IMG20181101135625.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Susilo Prabowo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Selain pejabat di Kabupaten Tulungagung, duit “haram” itu juga dinikmati oleh pejabat Provinsi Jawa Timur diantaranya kepada Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan kepada Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal inilah yang terungkap dari surat dakwaan yang dibacakan 2 (dua) JPU KPK yaitu Abdul Basir dan Dodi Sukmon dihad apan Majelis Hakim, Kamis, 1 Nopember 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa II Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Setelah pertemuan tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa II Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa II Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaannya, menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa II Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur, harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya,” pungkas JPU KPK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK mengatakan, atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut,” ungkap JPU KPK kemudian. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelOQr2xtbAN-qRWHBYTFVzkeGwpJcfXOMIKOx8FSc9xV9iZ9E9YmxhQ67AeBqK8ZhQgp9BSavgjB8XaHrjeXSJjAHAEFO6JrRBwfuUOSIopSned5zWIstEoBN4v6CbZro3beqZ40Yhl4/s1600/SUTRISNO..png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelOQr2xtbAN-qRWHBYTFVzkeGwpJcfXOMIKOx8FSc9xV9iZ9E9YmxhQ67AeBqK8ZhQgp9BSavgjB8XaHrjeXSJjAHAEFO6JrRBwfuUOSIopSned5zWIstEoBN4v6CbZro3beqZ40Yhl4/s400/SUTRISNO..png" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK melanjutkan, bahwa pola pembagian (ploting) proyek tersebut dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018. Dan sebagai kompensasinya, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNi58MIaozMHJHIexQFPz3IiBFEunkHq8CxyAi_RDYUhPM2M-Pw5BJf1wDOPXv8E_s0h8_aIJGW8LDpb3QdFiJ9LyCEZKd6Hk5tazrJeZ3sG7uTg9HB51MJLqM514wjJePPQujiJz1QnA/s1600/AGUNG+PRAYITNO.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNi58MIaozMHJHIexQFPz3IiBFEunkHq8CxyAi_RDYUhPM2M-Pw5BJf1wDOPXv8E_s0h8_aIJGW8LDpb3QdFiJ9LyCEZKd6Hk5tazrJeZ3sG7uTg9HB51MJLqM514wjJePPQujiJz1QnA/s640/AGUNG+PRAYITNO.png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> 1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560.</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU5vBK7er0RGrxzHIOkK7uRTSAIUB5a5WrrI6wugmdQFpIZNM0uOxn0eXmzF1PGBNLNLf0ZcRduNNucffEjotEK0u5hRmZqRWNRKTcN3A4RIlHH-qqdh5SY4w2Twaft0f4idnEqDFibHA/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU5vBK7er0RGrxzHIOkK7uRTSAIUB5a5WrrI6wugmdQFpIZNM0uOxn0eXmzF1PGBNLNLf0ZcRduNNucffEjotEK0u5hRmZqRWNRKTcN3A4RIlHH-qqdh5SY4w2Twaft0f4idnEqDFibHA/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" /></a>2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4ABhvcFKU-7FBK4_17Zq7HXTs_qTkyhkqXjRKdFjUIzXdVDXQuPMdBujNAxx8JjZYdHn1nymbPf3ncojF0HOymXQuzdCOVHIDueRKqR_vOEkQFFqrN9WPeOAbabAszHb5mew8quLGwb0/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4ABhvcFKU-7FBK4_17Zq7HXTs_qTkyhkqXjRKdFjUIzXdVDXQuPMdBujNAxx8JjZYdHn1nymbPf3ncojF0HOymXQuzdCOVHIDueRKqR_vOEkQFFqrN9WPeOAbabAszHb5mew8quLGwb0/s640/IMG_20180908_131437.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK dalam surat dakwaannya menjelaskan, selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Q742YOnTWFTT193xgR7wtsG0siwyW4fegV7MPf4IOlO0CepavC9Vmr5hhzAUUYBzAPdIDBy6Eg_p0brSn1wJ8lk8X3VNwWRdXWYw_UqcO9fDUjwXu5gGvtlm60FptakqVywaJZDyztE/s1600/IMG20180920105347.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Q742YOnTWFTT193xgR7wtsG0siwyW4fegV7MPf4IOlO0CepavC9Vmr5hhzAUUYBzAPdIDBy6Eg_p0brSn1wJ8lk8X3VNwWRdXWYw_UqcO9fDUjwXu5gGvtlm60FptakqVywaJZDyztE/s640/IMG20180920105347.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK mengungkapkan, selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK merinci uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK juga merinci uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; 1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs3UVrKObeYyQ3199lcagYIpWgxlxTN91K5JEPXc17v4oaIHEHBddlOwaHunWaRDbwv8SvGxAr5CK_RUrZ7vItFRbcyM66bIgCUerjFat5Ge5J-ZffbbRiC06OcsAzM2WUOezaP8VtMEQ/s1600/IMG20181018110726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs3UVrKObeYyQ3199lcagYIpWgxlxTN91K5JEPXc17v4oaIHEHBddlOwaHunWaRDbwv8SvGxAr5CK_RUrZ7vItFRbcyM66bIgCUerjFat5Ge5J-ZffbbRiC06OcsAzM2WUOezaP8VtMEQ/s640/IMG20181018110726.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; 1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; 1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; 1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan 1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK mengatakan, bahwa para terdakwa (Syahrli Mulyo selaku terdakwa I, Sutrisno terdakwa II dan Agung Prayitno terdakwa III) mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga, bahwa uang yang berjumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) tersebut, diberikan karena terdakwa I Syahri Mulyo dan Terdakwa II Sutrisno telah memberikan beberapa proyek kepada Susilo Prabowo alias Embun, Sony Sandra, Tigor Prakasa, Dwi Basuki dan penyedia barang/jasa lainnya di Kabupaten Tulungagung melalui Intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung baik secara langsung maupun tidak langsung.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Perbuatan itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ucap JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Perbuatan terdakwa (Syahrli Mulyo selaku terdakwa I, Sutrisno terdakwa II dan Agung Prayitno terdakwa III) diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK Abdul Bisri di akhir surat dakwaannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas surat dakwaan JPU KPK, para terdakwa setelah berdiskusi dengan Penasehat Hukum Masing-masingmasing, sepakat tidak mengajukan Eksepsi. Namun terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno berharap mendapatkan tuntutan ringan dari JPU KPK maupun Vonis dari Majelis Hakim dengan mengajukan menjadi JC (Jastice Cullabulator). (Rd1)</div>

News Tipikor Bupati Tulungagung Diadili Karena Terima Uang Suap Rp138 .4 Miliyar

Terdakwa Syahri Mulyo dikawal (kaca mata) petugas KPK saat meninggalkan ruang sidang #Uang “haram” itu ternyata mengalir juga ke  Kabid...

»

Susilo Prabowo Sipenyuap 2 Kepala Daerah, Divonis 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJrnqg20dmZZQhEysfRyP9fMAaNfcBCFnWU46YjTzTyGTrSZfDe3gY6alOGDwt-yA_TjoJU9Y_I2e1sKbqnbbfqcGMEDAjFBk003crWoBmYUgUBhZknddxnQHPPWQDCTbFL9PXRoqM2zo/s1600/IMG20181101134633.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJrnqg20dmZZQhEysfRyP9fMAaNfcBCFnWU46YjTzTyGTrSZfDe3gY6alOGDwt-yA_TjoJU9Y_I2e1sKbqnbbfqcGMEDAjFBk003crWoBmYUgUBhZknddxnQHPPWQDCTbFL9PXRoqM2zo/s640/IMG20181101134633.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 1 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2 tahun terhadap Susilo Prabowo alias Embun selaku penyuap 2 Kepala Daerah di Jawa Timur, yaitu Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung) dan Moh. Smanhudi Anwar (Wali Kota Blitar) yang Tertangkap Tangan Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018.<br /><br />Surat putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH dan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hoc) serta Panitra Pengganti (PP), dan dihadiri JPU KPK Abdul Basri, Dodi Soekmono, Mahardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan serta Penasehat Hukum terdakwa, Agung Setiawan.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, diadili atas beberapa perbuatannya, karena telah memberikan uang sebesar  Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar sejak tahun 2016 hingga 2018.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa pemberian uang itu oleh terdakwa Susilo Prabowo alias Embun kepada Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar, karena terdakwa sudah memperoleh dan atau dijanjikan beberapa proyek pekerjaan yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaiamana diatur dan diancam pidana  dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia(UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Pemberian uang oleh terdakwa Susilo Prabowo alias Embun  terhadap Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR dan kepada Moh. Samanhudi Anwar, adalah sebagai fee dari proyek yang diperoleh terdakwa,” ucap Majelis Hkim<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXXaOT7CD3OQZO6gQ8b43xkr6AotjECcLF5qaxE4uDOM6ObLifqYWIanOYaHrM5XTmIQmpPuizqdu2OZgTL8claL9P4qlknDgkUq4lukhNlNgkngdgWdtnIoSFDLSTosF7tKPQVU__5fE/s1600/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXXaOT7CD3OQZO6gQ8b43xkr6AotjECcLF5qaxE4uDOM6ObLifqYWIanOYaHrM5XTmIQmpPuizqdu2OZgTL8claL9P4qlknDgkUq4lukhNlNgkngdgWdtnIoSFDLSTosF7tKPQVU__5fE/s640/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada akhir tahun 2015, bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2016, Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya, proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa, diantaranya terdakwa dan Sony Sandra. Pembagian proyek tersebut kemudian diberikan oleh Sutrisno kepada terdakwa dan Sony Sandra. Dan sebagai kompensasi atas pembagian proyek tersebut, terdakwa bersedia untuk memberikan fee kepada Sutrisno dan Syahri Mukyo. <br /><br />Pada saat pelelangan, terdakwa dan Sony Sandra mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Sutrisno, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat antara terdakwa dengan Sony Sandra, karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada Sony Sandra, demikian pula sebaliknya.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya, disertai dengan perusahaan  pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Sehingga pada saat pelelangan tahun anggaran 2016,  terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak sebesar Rp75.358.672.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). <br /><br />Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh Sutrisno dan Syahri Mulyo sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 dan 2018, yakni membagi proyek kepada terdakwa dan Sony Sandra sebelum proses pelelangan dimulai. Demikian pula terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 dan 2018, dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016, dengan cara yang telah dilakukan pada saat tahun 2016, yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta Ielang. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada tahun anggaran 2017, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut. <br /><br />“Sebagai kompensasi dari proyek-proyekproyek tersebut, terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada Syahri Mulyo dan Sutrisno melalui Sutrisno dan Sukarji yang berjumlah Rp10.500.000.000 (sapuluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian; Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah),” ungkap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim melanjutkan, bahwa uang sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) oleh Sukarji diserahkan kepada Syahrli Mulyo melalui Sutrisno secara bertahap. Setelah itu, Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp Rp10.500.000.000 yang sudah bercampur dengan fee lainnya melalui Sukarji dan Yamani, diantaranya kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Hendry Setiawan sebasar Rp100.000.000 (saratus juta rupiah), Ketua DPRD Kab.Tulungagung Supriono sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, pada tahun 2017, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menerima  sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta rupiah), Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Hendri Setiawan sebesar Rp100.000.000 (seratus jute rupiah), Ketua DPRD Kab. Tulungagung Suoriyono sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGIYZ6Gf-ux8np2zmCEvtJHT-l8HAI4Vb51mhVJ8ZiIO0dCurJAMXYrv1wDAQe2JMMyhJJYeJO0GLNvAY31G3xJfwcV-IZqSGMP3UBo8Ll_2AKwESOlHtYEvSlZC4SZurQF7KkpbtxBY/s1600/Sutrisno+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGIYZ6Gf-ux8np2zmCEvtJHT-l8HAI4Vb51mhVJ8ZiIO0dCurJAMXYrv1wDAQe2JMMyhJJYeJO0GLNvAY31G3xJfwcV-IZqSGMP3UBo8Ll_2AKwESOlHtYEvSlZC4SZurQF7KkpbtxBY/s640/Sutrisno+dkk.jpg" width="640" /></a></div> Tahun 2018 Ketua DPRD Supriono sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pemberian tersebut diatas, dilakukan atas perintah Syahri Mulyo<br /><br />Selain  pemberian uang dari terdakwa sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas. masih ada beban fee yang belum diberikan oleh terdakwa kepada Syahri Mulyo atas proyek-proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 dan 2018, yang mana beban fee tersebut diminta oleh Syahri Mulyo melalui Sutrisno.<br /><br />Pada bulan Januari 2018, Syahri Mulyo meminta sejumlah uang kepada Sutrisno untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018. Guna memenuhi permintaan Syahri Mulyo tersebut, Sutrisno memberikan uang sejumlah Rp1 milliar di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari terdakwa.<br /><br />Pada sekira Bulan Maret-April 2018, Syahri Mulyo kembali memerintahkan Sutrisno untuk meminta uang sejumlah Rp4 milliar kepada terdakwa guna membiayai operasional kampanye Syahri Mulyo yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018, dan guna memudahkan penerimaan uang, Syahri Mulyo memerintahkan Sutrisno untuk memperkenalkan terdakwa dengan Agung Prayitno yang merupakan orang dekat Syahri Mulyo. <br /><br />Menindaklanjuti perintah Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018, Sutrisno menghubungi terdakwa sekaligus memperkenalkan Agung Prayitno kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari Syahri Mulyo untuk biaya  kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018.<br /><br />Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno untuk ke rumah terdakwa mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Sesampainya Agung Prayitno di rumah terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada Agung Prayitno sejumlah Rp500 juta. Uang tersebut kemudian diberikan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo di rumahnya. <br /><br />Pada tanggal 30 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno guna mengambil uang permintaan Syahri Mulyo di rumah Terdakwa. Sesampainya Agung Prayitno dirumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo dirumahnya.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno dan diminta agar memberikan uang kepada Syahri Mulyo tidak secara bertahap karena Syahri Mulyo sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena  diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan keterangan transaksi (underlyng transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank. <br /><br />Pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno untuk mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Atas penyampaian Agung Sutrisno, terdakwa mengarahkan agar Agung Sutrisno datang ke rumah terdakwa pada sore hari, dan menitipkan uang sejumlah Rp1  miliar kepada Andriani yang merupakan istri terdakwa, untuk diberikan kepada Agung Sutrisno.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSEW9r4rrYKFqxlSX0mqR2PfGsdqhJXfU3RNUkkA8HMwd7AUkeVYalLpmIcTdUJRoKLu9eV9XOv2IQvyiH_7qS3D-bEOG7YiZRzGs8cp7WehAUwf5AVR9KLs8oznnWWW6OnZyhi8R6LTo/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSEW9r4rrYKFqxlSX0mqR2PfGsdqhJXfU3RNUkkA8HMwd7AUkeVYalLpmIcTdUJRoKLu9eV9XOv2IQvyiH_7qS3D-bEOG7YiZRzGs8cp7WehAUwf5AVR9KLs8oznnWWW6OnZyhi8R6LTo/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div> Sesampainya dirumah terdakwa, Agung Sutrisno menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istrinya (terdakwa). Selanjutnya Andrinani  memberikan uang  sebesar Rp1  miliar tersebut kepada Agung Sutrisno.<br /><br />Selain uang suap dari terdakwa Susilo Prabowo terhadap Bupati Tulungagung, JPU KPK juga membeberkan pemberian uang suap terhadap Muh. Samhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar, yakni;  <br /><br />Bahwa pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada Muh. Samanhudi Anwar. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya  terdakwa Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan Hemansyah Permadi.<br /><br />Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada terdakwa, dan penyedia barang/jasa lainnya. <br /><br />Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya terdakwa, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). <br /><br />Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek pada Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada terdakwa sendiri. Dengan demikian,  maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya.<br /><br />Pada saat pelelangan, terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Muh. Samanhudi Anwar dan Hermansyah Permadi, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap   pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya.<br /><br />Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan  kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. <br /><br />“Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018,” pungkas Majelis Hakim<br /><br />Guna memastikan terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. <br /><br />Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan terdakwa, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjada5yYuOpK4iUveOHoYlU3TnZvKqiMdRIeEI3yPU_TJjTM3QkRfcY_DGjV81RV3ACiQ_49OKiKhS8furHpSRri_hSaIGiNWXD-zv0dqSK2IpWQLOA63ezTYx3IF01zXF7H8NHdkGUaUw/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjada5yYuOpK4iUveOHoYlU3TnZvKqiMdRIeEI3yPU_TJjTM3QkRfcY_DGjV81RV3ACiQ_49OKiKhS8furHpSRri_hSaIGiNWXD-zv0dqSK2IpWQLOA63ezTYx3IF01zXF7H8NHdkGUaUw/s640/IMG_20180908_131437.jpg" width="640" /></a></div> Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. <br /><br />Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, terdakwa menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau handphone.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa rangkaian pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, karena Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhud Anwar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur $le Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentEng Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Terkait Pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis menolaknya, dan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Namun demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang meringkan hukuman terdakwa adalah, karena terdakwa sudah lanjut usia serta menjadi JC (Justice Callabulator), yang telah bekerjasama dengan Tik KPK dalam mengungkap kasus tindak pidana yang juga menyeret dirinya.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Susilo Prabowo alias Embun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tinda Pidaan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Susilo Prabowo terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer ; Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah., SH., MH.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU KPK mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan terkain APH (Aparat Penegak Hukum), apakah Kepolisian atau Kejaksaan. Namum JPU KPK sepertinya menutupi lembaga penegak hukum yang turut menikmati uang “haram” itu.<br /><br />“Mengenai APH, itu dari keterangan saksi Kepala BPKAD, tidak menjelaskan,” kata JPU KPK Dodi<br /><br />Aneh memang bila apa yang disampaikan oleh JPU KPK ini. Apakah JPU KPK sengaja menutupi nama lembaga penerima duit “haram” itu karena sesama peegak hukum atau karena “ada sesuatu” ?  <br /><br />Pada hal, dalam sidang sebelumnya, Hendry Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa Ia (Hendry Setyawan) menyerahkan uang ke Polisi karena sering datangi dengan membawa data. Namun Kepala BPKAD ini tidak menjelaskan pangkat dan jabatan Polisi yang menerima.<br /><br />Apakah dalam sidang perkara terdakwa Bupati Tulungagung Syahri Mulyo akan dihadirkan si Aaparat Penegak Hukum yang meneriman duit “haram’ Itu ?. JPU KPK Dodi tak dapat menjelaskannya.<br /><br />Lalu apakah Majelis Hakim akan membuka “topeng” APH sepenerima duait “haram” itu, atau Majelis Hakim akan sama dengan JPU KPK ?. (Rd1)

News Tipikor Susilo Prabowo Sipenyuap 2 Kepala Daerah, Divonis 2 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Kamis, 1 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2...

»

Hari Ini, 2 Kepala Daerah Di Jatim Akan Diadili Karena Menerima Suap

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga5WZ0NamemKNL2uu8MUPGtFgF4ymtEbnyiBDsRURVQ44OpKNNsYIibyTXCXYJ-EpaRkYl7ZZKNNp-D8WQYEHssZa2pdx0I7ifZaKgDXqmatF1SBBk2jWd0layva3Vatsrdlz9QY7yRvU/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga5WZ0NamemKNL2uu8MUPGtFgF4ymtEbnyiBDsRURVQ44OpKNNsYIibyTXCXYJ-EpaRkYl7ZZKNNp-D8WQYEHssZa2pdx0I7ifZaKgDXqmatF1SBBk2jWd0layva3Vatsrdlz9QY7yRvU/s640/2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>"ILUSTRASI"</b></span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Hari ini, Kamis, 1 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan mengadili 2 (dua) Kepala Daerah di Jawa Timur yang Tertangkap Tangan KPK karena menerima uang suap dari pengusaha kontraktor yakni Susilo Prabowo (sudah dituntut 3 tahun penjara dan menunggu Vonis).<br /><br />Kedua Kepala Derah itu adalah Bupati Tulungagung Syahri Muliyo dan Wali Kota Blitar Moh. Smanhudi Anwar. <br /><br />Selain tersangka Syahri Muliyo dan Moh. Smanhudi Anwar, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya juga akan mengadili tersangka Sutrisno selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten  Tulungagung,; Agung Prayittno (swasta) Tulungagung, dan Bambang Purnomo (Swasta/penjahit) orang dekatnya Wali Kota Blitar <br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Dr. Lufsiana saat ditemui wartawan media ini di ruang kerjanya, Rabu, 31 Oktober 2018.<br /><br />Dr. Lufsiana menjelaskan menjelaskan, 2 Kepala Daerah dan 3 tersangka/terdakwa lainnya adalah perkara dari KPK yang akan disindangkan dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah., SH., MH<br /><br />“Perka ini dari KPK. Ketua Majelis Hakimnya Pak Agus Hamzah, SH., MH. Ikuti aja besok,” kata pria asal Palembang kini<br /><br />Tersangka Syahri Muliyo dan Moh. Smanhudi Anwar bersama Susilo Prabowo,; Sutrisno,; Bambang Purnomo serta Agung Prayittno, Tertangkap Tangan KPK karena diketahui ada kegiatan memberi dan menerima hadiah berupa uang ratusan juta rupiah, pada tanggal 6 Juni 2018.<br /><br />Dari hasli penyidikan Penyidik KPK, diketahui bahwa duit “haram” yang diterima Kedua Kepala Daerah ini adalah sebagai fee dari beberapa proyek yang didapatkan terdakwa Susilo Prabowo di Tulungagung maupun di Kota Blitar, di mana proyek tersebut didanai dari uang rakyat melalui APBD.<br /><br />Namun giliran Susilo Prabowo yang terlebih dahulu diseret oleh Tim JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara 5 terangka ini baru dilimpahkan oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada pekan lalu. (Rd1)

News Tipikor Hari Ini, 2 Kepala Daerah Di Jatim Akan Diadili Karena Menerima Suap

"ILUSTRASI" berita korupsi .co - Hari ini, Kamis, 1 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan mengadili 2 ...

»

JPU KPK Masih Menyimpan “Kartu Truf” Untuk Terdakwa Nanda

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR8j7Lx_4saci-phe_Pmk6INtD9kzfj3Y2F-5oNW9ZuENJ31avlZqd_F0miijw-X2PhCTRaEPw37R-jHMYR7FKuBrle7dtAFYy2shc0pFm2tXBjzvrKULmYL1OXNxWDFHfu1CWk_7H3YE/s1600/IMG20181031104938.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR8j7Lx_4saci-phe_Pmk6INtD9kzfj3Y2F-5oNW9ZuENJ31avlZqd_F0miijw-X2PhCTRaEPw37R-jHMYR7FKuBrle7dtAFYy2shc0pFm2tXBjzvrKULmYL1OXNxWDFHfu1CWk_7H3YE/s640/IMG20181031104938.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;"> <span style="color: black;">Saksi Afdhal Fauza saat menjawab pertanyaan JPU KPK</span></span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam persidangan terungkap, Terdakwa bebas menggunakan HP dari Penjara untuk berkomunikasi dengan saksi yang sama-sama Satu Fraksi HANURA-PKS#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> JPU KPK masih menyimpan “kartu Truf” untuk menjawab “teka-teki” kehadiran terdakwa Ya’qud Ananda Gudban selaku Ketua Fraksi Hanura - PKS  dalam pertemuan informal antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono (sudah terpidana 5 tahun) dengan Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam pembahasan Pokir atau pokok-pokok pikiran, yang semula berupa kegiatan oleh setiap anggota Dewan kepada Konstituennya dengan anggaran sebesar Rp9 M, yang masing-masing-masing anggota memperoleh dana sebesar Rp200 juta, yang dalam pertemuan tersebut  diganti dengan berupa uang 10 persen dari anggaran Pokir untuk dibagi-bagi pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang bertepatan menjelang Hari Raya Induil Fitri pada Juli 2015 lalu.<br /><br />Tidak hanya itu, “kartu Truf” JPU KPK itupun akan menjawab “teka-teki”, apakah mantan calon Wali Kota Malang ini menerima uang Pokir sebesar Rp15 juta dan uang sampah Rp10 jta pada pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, pada Juni - Juli 2015, serta uang 1 (satu) persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2017 yang masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, sedangkan untuk setiap anggota sejumlah Rp100 juta, pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, pada November - Desembaer 2014.<br /><br />Sementara, JPU KPK sudah menghadirkan seluruh saksi sekitar 53 orang, yang terdiri dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepalada Dinas PU,; Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD,; Moch. Anton Wali Kota Malang (ketiganya sudah divonis bersalah “hadiah” pidana penjara),; Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang,; Teddy Sujadi Soemama Kabid Dinas PU Kota Malang  bersama 3 anggota DPRD Kota Malang yang belum jadi “tersangka”, serta di antara 18 terdakwa maupun dari sebahagian 22 tersangka Jilid VI, namun JPU KPK belum juga mengeluarkan “kartu Truf” tersebut.<br /><br />Hingga Rabu, 31 Oktober 2018, adalah persidangan yang ke- 7 kalinya, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK, memang tak satupun yang mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menerima uang Pokir, uang Sampah dan uang 1 persen itu, JPU KPK masih tetap menyimpan “kartu Trusf”-nya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3bxJGrc0THcdkphCJ4FsCFruJH1vLCABs0SOYQd3mCHp__w7XGNA4MZUMH1B2zQrZ5maMfair69NEAeiHatrbHsR9ndYjiBPtPdeJTVLFzIPW61ii0MOo2UMstJ4Yk7R1aOZeTA5Jb5o/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3bxJGrc0THcdkphCJ4FsCFruJH1vLCABs0SOYQd3mCHp__w7XGNA4MZUMH1B2zQrZ5maMfair69NEAeiHatrbHsR9ndYjiBPtPdeJTVLFzIPW61ii0MOo2UMstJ4Yk7R1aOZeTA5Jb5o/s640/1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;"> Saksi Afdhal Fauza (kanan) dan terdakwa Yaqud Ananda Qudban</span></b></td></tr> </tbody></table> <br /> Dalam persidangan kali ini (Rabu, 31 Oktober 2018), JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Joko Hermawan menghadirkan saksi terakhir, yaitu Afdhal Fauza dari Fraksi Hanura - PKS kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Lufsiana dan Samhadi.,SH., MH<br /><br />Kehadiran saksi yang juga tersangka Afdhal Fauza ini adalah untuk di dengar keterangannya  terhadap 18 terdakwa selaku anggota DPRD, yaitu; 1. Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP), 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN), 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP), 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), 15. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), 16. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), 17. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) dan 18. Abdul Rachman (Fraksi PKB).<br /><br />Dari keterangan saksi Afdhal Fauza, kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Yaqud Ananda Qudban selaku Ketua Fraksi Hanura - PKS yang juga Ketua DPC Hanura Kota Malang tidak pernah menerima duit Pokir, duit Sampah. Bahkan saksi mengatakan, kalau dirinya seringkali diingatkan saat pertamakali menjadi anggota Dewan tahun 2014 agar tidak menerima uang selain dari gajinya. Sehingga uang yang diterima saksi Bambang Sumartono tidak dilaporkannya ke terdakwa selaku pimpinan Fraksi maupun Pimpinan Patai Hanura.<br /><br />“Saya sering diingatkan agar tidak menerima uang selain gaji, diingatkan pada rapat Fraksi. Saya tidak melaporkan karena saya takut dimarahi,” kata saksi Afdhal Fauza.<br /><br />Dari keterangan saksi ini ada yang menggelitik. Bayangkan saja, saksi selaku pengusaha dengan penghasilan Rp500 juta per bulan, namun masih mengambil duit dari tas terdakwa baik mata rupiah maupun dolar yang nilainya sekitar Rp3.5 juta. Alasan saksi, dirinya hanya mengerjai terdakwa.<br /><br />Yang mengejutkan adalah, percakapan saksi Afdhal Fauza sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Agustus 2018 dengan terdakwa Yaqud Ananda Qudban saat berada di tahanan Rutan Mendeng dengan menggunakan aplikasi Telegram di HP, di mana saat itu terdakwa saat itu sedang menjalani awal persidangan di  Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Saksi ini tergolong “licik dan lihai” saat berkomunikasi, karena menggunakan nama yang berbeda-bedabeda dan nomor HP yang berbeda pula. Begitu juga dengan terdakwa Yaqud Ananda Qudban dengan menggunakan HP salah satunya Merk Nokia.<br /><br />Dari keterangan saksi Afdhal Fauza ini memang sangat jelas mengatakan, kalau terdakwa Yaqud Ananda Qudban tidak menerima uang. Sehingga terdakwa maupun Pensehat Hukumnya, Fatra M. Zein yakin akan “bebas”, karena JPU tidak bisa membuktikan dakwaannya yang mengatakan bahwa terdakwa menerima hadiah berupa uang. Karena JPU KPK belum mengeluarkan “kartu Truf”-nya.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkrERZUtm0aEZNGhc2ezFHnoC3zxLJJZ9uU3-QSTGjXv4kIVuVFz_SRLlAywWaFgbq6i3-crU4-FmWJQIWjwvfRhcTAdpNrSI9RI8hATRcjaUtmPSdoE0wpDtB7yYnLCMmNrIs7raFA6Q/s1600/Bambang+Sumarto+Ketua+Komisi+C+dari+Fraksi+Golkar+dan+Imam+Fauzi+Ketua+Komisi+D+dari+Fraksi+PKB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkrERZUtm0aEZNGhc2ezFHnoC3zxLJJZ9uU3-QSTGjXv4kIVuVFz_SRLlAywWaFgbq6i3-crU4-FmWJQIWjwvfRhcTAdpNrSI9RI8hATRcjaUtmPSdoE0wpDtB7yYnLCMmNrIs7raFA6Q/s640/Bambang+Sumarto+Ketua+Komisi+C+dari+Fraksi+Golkar+dan+Imam+Fauzi+Ketua+Komisi+D+dari+Fraksi+PKB.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Bambang Sumarto Ketua Komisi C dari Fraksi Golkar dan Imam Fauzi Ketua Komisi D dari Fraksi PKB</span></b></td></tr> </tbody></table> Sedangkan Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono yang saat ini menyandang gelar terpidana itu mengatakan beberapa kali saat dihadirkan sebagai saksi dihadapan Majelis Hakim, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Malang menerima, kalau tidak menerima sudah SUDAH PASTI RIBUT. Keterangan terpidana Moch. Arif wicaksono itupun diperkuat beberapa saksi lainnya, diantaraya Subur Triyono dan terdakwa Suprapto dari Fraksi PAN.<br /><br />Dan pembagian uang Pokir dan uang Sampah yang sekaligus sebagai “tiket” para anggota Dewan ini masuk penjara bukan melalui Ketua Komisi ataupun Ketua Fraksi masing-masing, melainkan diambil sendiri ke rumah dinas Ketua DPRD. Tak satu pun di antara anggota Dewan yang saling bercerita kalau dirinya telah menerima duit dari sang Ketua Dewan.<br /><br />Memang ada keributan daiantara anggota. Keributan itu bukan karena tidak kebagian, melainkan karena tidak merata. Karena ada yang Rp12.5 juta, dan adapula yang Rp15 juta. Sehingga beberapa anggota Dewan “mendemo” sang Ketua Dewan apabila tak ditambah, dan akhirnya tuntutan itupun dipenuhi Moch. Arif Wicaksono. <br /><br />Sehingga para saksi yang mengatakan kalau terdakwa tidak menerima, bisa jadi karena tidak melihat. Tak salah pulah memang, bila terdakwa Ya’qud Ananda Gudban ngotot mengatatakan tidak menerima dan tidak mengetahui adanya pembagian uang itu apalagi menghadiri rapat “illegal” itu. <br /><br />Pada hal pembagian uang itu berkaitan dengan percepatan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yang seharusnya menurut aturan yang berlaku memakan waktu selama 2 bulan lebih dalam pembahasan di pihak Dewan, namun hanya 18 hari. Para anggota Dewan yang dikatakan kritis agar selalu mematuhi aturan, tak satupun mempermasalahkan, yang ada sebaliknya yaitu menyetujui.<br /><br />Memang pada sidang sebelumnya, JPU KPK Andi Kurniawan kepada media ini mengatakan, akan membuktikannya pada saat agenda pemeriksaan terdakwa Yaqud Ananda Qudban.<br /><br />“Kami akan membuktikannya pada saat pemeriksaan Ya’quban Ananda Gudban sebagai terdakwa,” kata JPU KPK Andi.<br /><br />JPU KPK Andi menjelaskan, bahwa pembahasan APBD murni maupun APBD Perubahan itu sangat cepat sekali, berbeda dengan ketentuan pembahasan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 4 tahun 2015, yang seharusnya pembahasan APBD di Daerah atau Pemkot selama 3 bulan 2 minggu belum termasuk ke provinsi, namun faktanya hanya 16 hari. <br />    <br />“Sedangkan untuk APBD Perubahan yang selama ini kita istilahkan uang pokir, itu dipercepat hanya 8 hari, yang harusnya sekitar 2 bulan,” terang JPU KPK Andi. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Masih Menyimpan “Kartu Truf” Untuk Terdakwa Nanda

  Saksi Afdhal Fauza saat menjawab pertanyaan JPU KPK #Dalam persidangan terungkap, Terdakwa bebas menggunakan HP dari Penjara untuk ber...

»

Terbukti Korupsi, Ketua DPRD Kab.Jember Divonis 2 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8zePuRc08okxQxjF9RmSsz73cvwZpZ0Gx_s_WRqhev1ACFykIYxoYiIwhiMhARAZcOQUlwcCzFO6HmSC33ixOCASgi81-s7PeYWvrGBSKz0LdPvZNm9Y7GHDJAR3f1grrfBd6P3SQ38k/s1600/IMG20181002143922.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8zePuRc08okxQxjF9RmSsz73cvwZpZ0Gx_s_WRqhev1ACFykIYxoYiIwhiMhARAZcOQUlwcCzFO6HmSC33ixOCASgi81-s7PeYWvrGBSKz0LdPvZNm9Y7GHDJAR3f1grrfBd6P3SQ38k/s640/IMG20181002143922.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Terdakwa Thoif Zamroni</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Pencairan Dana Bansos APBD Kabupaten Jember TA 2015 sebesar Rp38 M tidak sesuai prosedur, 49 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang turut menikamati tak  tersentuh hukum#</i></b></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-small;">     </span></b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Selasa, 30 Oktober 018, Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Surabaya menjauhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember Periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp90 juta yang termasuk bagian dari Rp1.045.000.000 (satu milliar empat puluh lima juta rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti., SH., MH, dan dihadiri JPU Herdiyanti dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember serta Penasehat Hukum terdakwa, M. Nuril.<br /> <br /> Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember ini, terseret dalam kasus dugaan Korupsi Dana Bansos sebesar Rp38 milliar yang berasal dari anggaran APBD Kabupeten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 yang pencariannya tidak sesuai dengan prosedur termasuk peruntukannya.<br /> <br /> Pada sidang sebelumnya terungkap dari keterangan mantan Sekda Kabupaten Jember Sugiarto yang mengatakan, bahwa pencaran dana Bansos TA 2015 sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur. Kepada Majelis Hakim, Sugiarto mengatakan bahwa permintaan dana hibah dan Bansos untuk anggota maupun untuk pimpinan DPRD berawal pada saat berlabsungnya rapat gabungan antara tim Anggaran Pemda dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD. Dan Sugiarto mengatakan, tidak kuasa untuk menolak permintaan itu.<br /> <br />  "Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember, ada permintaan dana hibah dan bansos sebesar Rp38 miliar, baik untuk anggota maupun pimpinan yang disampaikan pimpinan Dewan. Pencairannya tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” ujar Sugiarto (Selasa, 17 Juli 2018). <br /> <br /> Dua minggu kemudian, Kejati Jatim langsung menetapkan Sugiarto dan Ita Puri Handayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) menjadi terangka, namun 49 anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 hingga hari belum tersentuh hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.<br /> <br /> Karena seluruh anggota DPRD Kabupetan Jember ikut menikmati duit Bansos sebanyak Rp38 milliar itu, di mana setiap anggota menerima sebesar Rp750 juta, sedangkan Ketua kebagian Rp1 miliyar. Hal itu diakui juga oleh 3 Wakil Ketua DPRD Kabupeten Jember yakni Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS) saat dihadirkan menjadi saksi.<br /> <br /> “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing Satu Milliar, anggota Tujuh ratus Lima puluh (Rp750 juta.Red),” kata saksi saat itu (Selasa, 7 Agustus 2018).<br /> <br /> Alasan para politikus di Kabupaten Jember menerima duit Bansos itu, untuk dibagikan ke Konstituennya di Dapil masing-masing anggota DPRD. Namun kenyataannya justru bermasalah, karena sejak awal pencairannya pun sudah tidak sesuai dengan prosedur, apalgi peruntukannya, malah tidak kena sasara. <br /> <br /> Akibatnya, hanya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember ini yang diadili, sementara 49 anggota DPRD lainnya yang disebutkan menerima duit Bansos hingga hari ini masih “AnNyam alias Aman dan Nyaman atau Amtos alias Aman Sentosa”, karena mungkin Kejaksaan tidak menemukan bukti, kecuali hanya ucapan saja, atau karena memang tak mudah bagi Kejaksaan untuk menyeret para politikus itu dalam kasus ini dengan lasan “tidak cukup bukti”. <br /> <br /> Sementara keterlibatan Sugiarto selaku Sekda, karena Dialah selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab. Jember yang ikut mencairkan dana tersebut, sedangkan Kepala BPKAD Kabupaten Jember ini karena data dokumen penerima dana Bansos diserahkan “ketangannya” oleh Sekwan, dimana data dukimen tersebut diperoleh dari DPRD. Kemudian oleh BPKAD diserahkan ke Dinas terkait sesuai dengan data dalam dokumen yang sudah disiapkan oleh masing-masing anggota DPRD, diantaranya adalah Dinas Perternakan yang tidak melakukan verifikasi.<br /> <br /> Andai saja KPK yang menanganinya, bisa jadi ceritanya berbeda, karena 50 anggoat DPRD Kabupaten Jember bisa bernasib sama dengan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus korupsi suap APBD TA 2015 juga.<br /> <br /> Selain itu, dana Bansos itupun mengalir juga kesalah seorang anggota LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Perintis yakni Solihin, berupa seekor Sapi sebagai “tutup mulut” pada tahun 2016. Sapi itu diterima Solihin dari Muchtar Sami’an selaku koordinator Kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa Thoif Zamroni. <br /> <br /> Selain ke LSM, dana Banos sebesar Rp300 juta dikabarkan mengalir ke sekelompok wartawan di Jember dengan membentuk Kopersi Wirausaha Nasional (Kowina) melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi. Namun kepada wartawan media ini, Ayub Junaidi saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor (Selasa, 31 Juli 2018).<br /> <br /> Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap, bahwa data Kelompok penerima dana Bansos disetorkan ke BPKAD oleh Tina Handayani  selaku Sekretaris Dewan, data itu  diterimnya dari Ketua DPRD. Oleh BPKAD diseserahkan ke SKPD masing-masing sesuai data Kelompok yang sudah ada, diantaranya adalah Dinas Ketahan dan Ternak. Dan kemudian, Dinas Ketahanan dan ternak membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanpa melakukan Verifikasi, sesaui pengakuan dari Didi Permana Kristian, dan Eka Ernawati selaku pegawai di Dinas Ketahanan dan Ternak.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan kali ini (Selasa, 30 Oktober 2018), Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Thoif Zamroni tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.<br /> <br /> Namun dalam pertimbanagan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Thoif Zamroni terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak Pembelaan dari terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember), pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas, namun selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT20FlH_u1LeNM64seuqscz9Sa0zcelf-7QWf2z2iVzqiEHEDDtyxVrYiaglU3JE2nkm8QaiQDHHMC1dDw_Du8GIqpgASI4F_yAsypaH-rpKp3ypLFURX_4X1QOrRDvmyavsx3emq-_J0/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT20FlH_u1LeNM64seuqscz9Sa0zcelf-7QWf2z2iVzqiEHEDDtyxVrYiaglU3JE2nkm8QaiQDHHMC1dDw_Du8GIqpgASI4F_yAsypaH-rpKp3ypLFURX_4X1QOrRDvmyavsx3emq-_J0/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Sugiarto (tersangka) mantan selaku Sekda Kab. Jember</b></td></tr> </tbody></table> Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. <br /> <br /> “Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan. Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp60 juta yang berasal dari Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator<br /> <br /> Terdakwa Thoif Zamroni dalam penyaluran dana Hibah perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ).<br /> <br /> Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address). <br /> <br /> Dan pembagiannya, untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp1 miliar, sedangkan masing-masing anggota Rp750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar Rp38,5 miliar. <br /> <br /> “Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada.<br /> <br /> Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /> <br /> Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /> <br /> Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /> <br /> Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran (Banggar) segera membuat surat permohonan Hibah, dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten,” ucap Majelis Hakim<br /> <br /> Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian dibuat kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur pimpinan Dewan dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupetan Jember, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan dana hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /> <br /> Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /> <br /> Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /> <br /> Pada bulan Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /> <br /> Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /> <br /> Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap, karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. <br /> <br /> Majelsi Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> Terkait kerugian negara yang dinikamati oleh terdakwa dan sudah dikembalikan, menurut Majelis Hakim dirampas untuk negara.<br /> <br /> “Mengadli ; Menghukum terdakwa Thoif Zamroni dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Wiwin.<br /> <br /> Atas putusan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, M. Nuril kepada media ini mengatakan masih pikir-pikir.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir dululah. Masih ada waktu 7 hari,” kata Nuril<br /> <br /> Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Pidana Khsusus Kejaksaan Negeri (Kasis Pidsus Kejari) Jember Herdian. Alasannya, akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kajari) Jember.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir. Besok akan melaporkannya kepada Pimpinan dengan mengumpulkan JPU (Jaksa Pnuntut Umum),” kata Herdian.<br /> <br /> Saat ditanya terkait 2 tersangka, yaitu Sugiarto (mantan Sekda) dan Ita Puri Handayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Herdian mengatakan, dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), karena kasus ini sudah diambil alih oleh Kejati Jatim.<br /> <br /> “Dalam waktu dekat akan kita limpahkan ke Kejati,” katanya kemudian.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut terkait sejumlah anggota DPRD Kab. Jember, Kasi Pidsus Kejari Jember ini enggan mengomentari karena menurutnya bukan lagi kewenangannya, melainkan kewenangan di tingkat Provinsi, yakni Kejaksaan Tinggi. (Rd1)

News Tipikor Terbukti Korupsi, Ketua DPRD Kab.Jember Divonis 2 Tahun Penjara

Terdakwa Thoif Zamroni #Pencairan Dana Bansos APBD Kabupaten Jember TA 2015 sebesar Rp38 M tidak sesuai prosedur, 49 anggota DPRD period...

»