BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Buku Sekolah, 4 Pejabat PPPPTK Kota Malang Dituntut Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheecPs2OLJp-9B7ij9kZynMRbNlAStqXvyYG7MIqF7Ajt1h7UWvHeNFlPxKigB38MVuV4BsjotPRiDOX6dr3Uyvdhb_JKYB0HFnKNAOGX7hO4wmXwZXPd1sQGbYtRSfMoh2N1t21QuCy4/s1600/IMG20181026145408.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheecPs2OLJp-9B7ij9kZynMRbNlAStqXvyYG7MIqF7Ajt1h7UWvHeNFlPxKigB38MVuV4BsjotPRiDOX6dr3Uyvdhb_JKYB0HFnKNAOGX7hO4wmXwZXPd1sQGbYtRSfMoh2N1t21QuCy4/s640/IMG20181026145408.jpg" width="640" /></a></div>
#Beberapa Pejabat PPPPTK - BOE Kota Malang selaku Panita Pengadaan Buku Modul SD - SMK sepertinya “terselamatkan”# 
 
beritakorupsi.co - Kasus kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan para pejabat di negeri ini memang beraneka ragam, mulai dari menggerogoti uang rakyat lewat anggaran APBD/APBN, maupun menerima suap atau gratifikasi/hadiah dari pengusaha yang membutuhkan tandatangannya. Seperti kasus dugaan kejahatan Tindak Pidana Korupsi tahun 2013 lalu sebesar Rp1.053.000.000,(satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, dalam kegiatan pengadaan Buku modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum Tahun Ajaran 2013 bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp312.860.013,13 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu tiga belas rupiah koma tiga belas sen) berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. Akibatnya, 4 pejabat Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang bersama seorang rekanan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Irawan Eko dkk dari Kejaksaan Negeri Malang untuk diadili dihapan Majelis Hakim, karena pengadaan Buku modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum Tahun Ajaran 2013 bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK tidak sesuai dengan Spesifikasi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp312.860.013,13. Ke- 4 Pejabat PPPPTK-BOE Kota Malang dan 1 (satu) rekanan/Kontraktor yang terseret dalam kasus ini adalah Sugiarta selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),; Suprayitno (Ketua Panitia Pengadaan),;  Abdul Aziz (Sekertaris PPHP/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan),; I Ketut Budiana selaku Tim Teknis, dan  M. Khamim selaku Direktur CV. One Abadi (rekanan yang mengerjakan). Kasus inipun sedikit menggelitik. Masyarakat bisa membayangkan, saat penyidik Kepolisian Polres Malang Kota melakukan penyelidikan/penyidikan yang memakan waktu selama 3 tahun sejak 2015, barulah berkas dinyatakan lengkap/sempurna (P21) pada tanggal 5 April 2018, dan 1 (satu) bulan lebih kemudian tepatnya tanggal 14 Mei 2018 baru dilakukan pelimpahan tahap 2 (pelimpahan berkas dan terangka) dari penyidik ke JPU. Anehnya, selama 3 tahun dalam penanganan kasus ini, sepertinya ada beberapa Pejabat Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, sepertinya “terselamatkan”, yaitu Drs Haryono Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Akhmadi selaku Sekretaris dan Sukirman, Idama  Tiyuria  dan Abdul Rochim masing-masingmasing anggota Panitia Pengadaan, serta Dr. Kasiman selaku Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) dan Bendahara pengeluaran Sri Sukanti. Karena dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa Pengadaan Penggadaan Buku Modul untuk Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tidak sesuai dengan Spesifikasi berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) No 54 Tahun 2010 jo  Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Yang lebih anehnya lagi, yang diseret untuk diadili adalah anggota, sementara pejabat yang lebih tinggi dari terdakwa “hanya sebagai penonton” mengikuti kasus ini disidangkan. Bukankah kesalahan Spesifikasi menjadi tanggung jawab seluruh panitia pengadaan yang terdiri dari PPK, PPTK, PPHP dan Panitia lelang berdasarkan Perpres? Lalu mengapa penyidik maupun JPU hanya menetapkan sebahagian panitia menjadi tersangka/terdakwa dengan jabatan selaku anggota ? sementara panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lebih bertanggung jawab pada saat menerima, apakah baik atau tidaknya hasil dari pekerjaan tersebut. Belum lagi pengembalian kerugian negara sebesar Rp312.850.013,64 yang dilakukan oleh terdakwa melalui Sugiarta selaku PPK sebanyak 2 kali, yang pertama saat Polres Kota Malang melakukan penyidikan, dan yang kedua sebulan kemudian disetor langsung ke Kementerian oleh terdakwa Sugiarta. Hal itu dipertanyakan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, karena tidak dipertimbangkan oleh JPU pada saat membacakan surat tuntutannya terhadap para terdakwa, pada Jum'at, 25 Oktober 2018. 
 
Jum'at, 25 Oktober 2018, Tim JPU Irawan Eko dkk dari 
Kejaksaan Negeri Malang membacakan surat tuntutannya terhadap ke- 5 
terdakwa (Suprayitno, Sugiarta, Abdul Aziz, I Ketut Budiana dan M. 
Khamim) di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua 
Majelis Hakim Agus Hamzah., SH., MH, sementara para terdakwa didampingi 
Penasehat Hukumnya, Rio Nugroho. Dalam surat tuntutan JPU 
sepertinya “bingung” untuk menentukan Pasal pidana dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi terhadap para terdawa sesuai fakta persidangan, 
sehingga Pasal dalam surat dakwaan sama dengan surat tuntutan, yakni 
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. JPU menyatakan, 
bahwa pengadaan Penggandaan Buku Modul untuk Pelatihan Kurikulum tahun 
2013 bagi Pengawas sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di di Pusat Pengembangan
 dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan 
Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 
dengan anggaran sebesar Rp1.053.000.000 (satu miliyar lima puluh tiga 
juta rupiah)  yang dibuat oleh CV Ona Abadi, tidak sesuai  dengan 
spesifikasi. Selain itu, ada Modul Buku yang seharusnya terpisah 
namun dijadikan menjadi satu, sehingga menimbulkan selisih harga yang 
mengakibatkan pada kerugian keuangan negara berdasarkan  laporan hasil 
audit yang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang tertuang dalam 
Laporan  Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
atas Perkara Dugaan Penyimpangan dari Pengadaan Penggandaan Buku Modul 
untuk Pelatihan Kurikulum 2013 bagi  Pengawas sekolah SD, SMP, SMA dan 
SMK pada PPPPTK (VEDC) BOE Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yaitu
 sebesar Rp312.850.013,64. Ke- 5 terdakwapun (Suprayitno, 
Sugiarta, Abdul Aziz, I Ketut Budiana dan M. Khamim) dituntut pidana 
ringan, yaitu dengan penjara  masing-masingmasing selama 1 (satu) tahun 
dan 6 (enam) bulan. Dendanya pun sama, yaitu sebesar Rp50 juta atau 
diganti kurungan selama 3 (tiga bulan). Sementara uang pengganti dalam 
surat tuntutan JPU dari Kejari Malang ini tidak memperhitungkan 
pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa Sugiarta ke Kementerian, 
melainkan hanya yang dilakukan oleh penyidik, dirampas untuk negara. “Menuntut
 ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 
Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman 
pidana penjara terhadap  terdakwa Sugiarta (Sugiarta, Abdul Aziz, I 
Ketut Budiana dan M. Khamim dilakukan penuntutan terpisah) selama Satu 
Tahun dan Enam Bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 Bukan 
kurungan,” kata JPU. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmxSKHvlIfw1iCZ6R20TQlrSxNleO0w7NA97h-dgt58KW14ngGDIaeif8J7AH4EgAp5TtvEiFzf1zdKJulvHuhXn0xMUsXuoSI2v9MxrUlTPQN8qj75vQ5hDnbYkkNY8H0XPI2N3L9NjA/s1600/IMG-20181026-WA0025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1364" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmxSKHvlIfw1iCZ6R20TQlrSxNleO0w7NA97h-dgt58KW14ngGDIaeif8J7AH4EgAp5TtvEiFzf1zdKJulvHuhXn0xMUsXuoSI2v9MxrUlTPQN8qj75vQ5hDnbYkkNY8H0XPI2N3L9NjA/s640/IMG-20181026-WA0025.jpg" width="640" /></a></div>
 
Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Pensehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaa. Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari Penasehat Hukum terdakwa,  terkait pengembalian kerugian negara sebesar Rp312 juta lebih sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa, Rio Nugroho terkesan kurang menjelaskan. Sebab, disatu sisi Ia mengakui, namun di sisi lain tidak. Selain itu, Rio mengatakan, kalau para terdakwa dikatakan mengerjakan. Pada hal yang didakwakan bukan tidak mengerjakan, melainkan Spesifikasi Buku Modul yang tidak sesuai. “Memang mereka (terdakwa) melakukan pekerjaan ini, tetapi beberapa saksi mengatakan itu tidak pernah terjadi. Yang dimaksud dua kali pengembalian gini, yang pertama ketika ada pemeriksaan, adanya temuan BPKP maksud saya. Kemudian kami berinisiatif untuk mengembalikan waktu itu di Kepolisian setelah ada penyidiakan. Kemudian kami sambung untuk ke.. (Rio terkesan bingung menjelaskan) inisiatif sendiri waktu itu, kami lakukan setor langsung ke kas negara. Yang disita diperintahkan memang untuk dikembalikan dan itu akan segera kami minta,” terang Rio. “Berarti ada dua kali pengembalian seperti yang diungkapkan Ketua Majelis Hakim tadi, ada yang yang ke Kementerian, ada juga yang ke Polres?,” tanya wartawan ini kemudian. Namun menurut Rio Nugroho, bahwa pengembalian itu hanya sekali. “Tidak, hanya satu kali saja. Bukan, maksudnya hanya ada dua kali, yang ke Kementerian dan Polres,” ujar Rio JPU pun mengakui adanya pengembalian sebanyak dua kali pada tahun 2015, namun tidak terungkap dalam berkas perkara namun terungkap dalam persidangan, sehingga tidak masuk dalam tuntutan. “Pada awal perkara ini disidik sama Polisi, mereka sudah mengembalikan. Kemudian, ada pemeriksaan dari Kementerian setelah perkara itu jalan oleh penyidik sebulan kemudian, Kementerian menyuruh mengembalikan, lalu dikembalikan lagi,” ujar JPU Siana. Saat ditanya, apakah hal itu dijelaskan dalam tuntutan, dan yang mana akan dirampas untuk negara. Apakah yang disita Kepolisian atau yang di Kementerian, atau seluruhnya. Menurut JPU Siana, berdasarkan penyitaan, sementara pemngembalian ke Kementerian tidak dipertimbangkan dalam surat tuntutannya, walaupun terungkap dalam persidangan.  “Kami tidak tidak tahu atau waktu itu, karena tidak terungkap dalam berkas. Terungkapnya setelah pemeriksaan terdakwa, mereka mengakui dan minta bukti-bukti pemngembalian itu dari Kementerian. Kami tetap berdasarkan penyidikan,” kata JPU Siana. Kasus ini bermula pada Tahun 2013, Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK BOE) Kota Malang, Jawa Timur mengadakan kegiatan pengadaan penggandaan modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK, dengan anggaran bersumber dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.053.000.000 untuk 82 judul modul  dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 21.952 eksemplar, termasuk untuk dipergunakan oleh pengajar dan fasilitator serta dokumen maupun arsip. Kemudian dibentuklah pejabat-pejabat sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 679/A.A3IKUI2013, tanggal 02 Januari 2013, yang terdiri dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Terdakwa Sugiana,; Tim Teknis : I Ketut Budiasa (Ketua),; PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) diantaranya Drs Haryono (Ketua), Abdul Aziz (Sekertaris), dan Moch Choiri  sebagai anggota,; Panitia Pengadaan : Suprayitno  (Ketua), Akhmadi (Sekretaris), dan Sukirman, Idama Tiyuria, Abdul Rochim masing-masing sebagai anggota,; Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) : Dr. Kasiman dan Sri Sukanti sebagai Bendahara pengeluaran. Dalam pekerjaan ini, ternyata Tim Teknis tidak pernah melakukan survey dan referensi harga pada CV dimaksud, dan pihak CV tidak pernah membuat maupun menandatangani surat perhitungan harga cetak buku, melainkan Tim teknis sendirilah yang membuat surat perhitungan harga cetak buku, seakan-akan berasal dari CV yang melakukan survey. Padahal survey tidak pernah diiakukan, karena CV yang dipakai untuk survey harga cetak buku tidak pernah membuat surat perhitungan harga cetak buku. Hasil survey yang dibuat oleh I Ketut Budiasa selaku Tim Teknis, diserahkan kepada terdakwa Sugiarta, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri).  Hal  ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 66 ayat (7) ;  Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, Infomasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lnformasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, daftar biaya/tariff barang flasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal , biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya, serta  Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lainnya,  Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, norma indeks, dan  Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa HPS yang disusun sebanyak 21.952 eksemplar dengan harga senilai Rp998.841.055  dengan spesifikasi pekerjaan, Ukuran Buku : 16,5 x 22,5 cm, Jenis Kertas HVS 70 Gram,  Cetakan isi dua sisi, satu warna (Biru), dan Finishing di Jilid Lem, kemudain dilakukan proses Pengadaan yang oleh Suprayitno yang diawali dengan Pengumuman Pelelangan melalui Radio Republik lndonesia (RRI) Malang, dan Pengumuman di Harian Umum Bhirawa. Namun kenyataannya, Pengumuman Pelelangan kegiatan Pekerjaan Penggandaan Modul untuk Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Selain itu, proses Pengumuman Pelelangan juga tidak dilakukan sesuai dengan aturan, karena pengumuman Pelelangan tersebut hanya formalitas, dan pemenang lelang telah disiapkan oleh pihak PPPPTK (VEDC-BOE) Malang, yang bertentang dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 yang menyebutkan ; “Pengadaan Barang Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut; a. efisien,; b. efektif,; c. transparan,; d. terbuka,; e. bersaing,; f. adil/tidak diskriminatif dan 9. akuntabel“. Bahwa Proses Pelelangan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2013, dan yang mengikuti sebanyak 6 calon rekanan, namun calon rekanan yang mengikuti proses lelang ternyata hanya formalitas karena dokumen perusahaan yang seakan-akan mengikuti proses lelang telah disiapkan oleh Indra Al Azhar dan Iwan Sutrisno, dengan cara meminjam dokumen perusahaan. Sekalipun proses lelang tidak pernah dilaksanakan, namun Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang yaitu CV One Abadi, berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan menerbitkan Berita Acara Persetujuan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor 7129-1/J14.20/LK/2013, tanggal 10 Juni 2013, berisi persetujuan atas CV One Abadi sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan Modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah SD,SMP, SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur. Kemuidan Sugiarta menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor: 7186/J14.20/LK/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada CV One Abadi sebagai pelaksana pekerjaan,  dan penandatangan Surat Perjanjian Nomor 7526/J14.20/LK/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Sugiarta, selaku PPK dengan Moh. Khamim selaku Direktur CV One Abadi, yang isinya; penggandaan Buku Modul sebanyak 21.952 modul (eksemplar) senilai Rp983.560.250 waktu pelaksanan selama 30 hari kalender. Selanjtnya PPK menerbitkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor : 7527/J14.20/LK/2013 tanggal 17 Juni 2013. Setelah surat perjanjian ditandatangani, Sugiarta mengusulkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk dilakukan perubahan surat perjanjian atau addendum untuk percepatan proses pengadaan, yang dibahas didalam rapat dengan dihadiri oleh seluruh menajement PPPPTK BOE. Ternyata jumlah modul yang tertera dalam addendum berdasarkan laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat kesalahan penjumlahan dalam addendum kontrak. Karena jumlah yang tercantum sebesar 16.393 modul (eksemplar) yang seharusnya 15.949 modul (eksemplar). Buku Modul yang diserahkan ke pihak PPPPTK (VEDC) BOE Malang tidak pernah dilakukan pengecekan terhadap barang yang diterima dari rekanan itu, walaupun tidak sesuai dengan kontrak dan juga tidak melakukan penghitungan terhadap semua modul, karena adanya instruksi dari Sugiana selaku PPK. Bahwa Sugiarta menyuruh Moh Khamim untuk membuat administrasi penyerahan hasil pekerjaan disesuaikan dengan parjanjian kontrak awal, yaitu penyerahan modul sebanyak 21.952 eksemplar yang temyata modul yang diserahkan hanya sebanyak 15.949 eksemplar. Buku modul yang dibuat oleh CV Ona Abadi ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, dan ada modul yang disatukan sehingga menimbulkan selisih harga, serta mengakibatkan Kerugian keuangan Negara bardasaakan laporan hasil Audit yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp312.850.013,64. Akibat dari perbuatan terdakwa Sugiarta bersama-samasama dangan Suprayitno, Abdul Aziz dan  I Ketut Budiana, adalah memperkaya terdakwa M. Khamim sebesar Rp 312.850.013,64 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga belas rupiah, enam puluh empat sen) yang menjadi kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 312.850.013,64 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga belas rupiah, enam puluh empat sen). (Rd1)

News Tipikor Korupsi Buku Sekolah, 4 Pejabat PPPPTK Kota Malang Dituntut Ringan

#Beberapa Pejabat PPPPTK - BOE Kota Malang selaku Panita Pengadaan Buku Modul SD - SMK sepertinya “terselamatkan”# berita korupsi .co - ...

Diduga Korupsi Duit Parkir Rp1.5 M, Kabid Dishub Kota Malang Diadili

13.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKERHWHo4N5ZCNjaMyr107qvIXAk8opETf0E-G1XVACgrlMtzsh7xSo8U2RdSTnhd6q5KgHorde2S22DW092ygrmWYWUudgGPJmeRlrLFpaHQTUQHBr6uuTfW8aNPygQcJodGgekrWS2k/s1600/IMG-20181026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKERHWHo4N5ZCNjaMyr107qvIXAk8opETf0E-G1XVACgrlMtzsh7xSo8U2RdSTnhd6q5KgHorde2S22DW092ygrmWYWUudgGPJmeRlrLFpaHQTUQHBr6uuTfW8aNPygQcJodGgekrWS2k/s640/IMG-20181026.jpg" width="640" /></a></div>
#Hakim menunggu sejak pagi, JPU dan 6 terdakwa Korupsi dari Kejari Malang baru tiba di Pengadilan Tipikor sekitar Pkl. 14.15 WIB tanpa pengawalan pihak Kepolisian# 
 
beritakorupsi.co - Jumlah tersangka/terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum kecuali KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sepertinya tak ubahnya dengan seorang pelaku kriminal copet jalanan yang dijerat sesuai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seperti kasus dugaan Korupsi dana Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada tahun 2015 - 2017 sebesar Rp1.5 milliar berdasarkan hasil penghitungan pihak internal Pemkot Malang atau Inspeketorat, dengan terdakwa Syamsul Arifin, mantan Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Malang. Namun, apakah duit sebanyak itu ditagih langsung oleh terdakwa dari para pengguna Parkir, atau duit itu memang benar-benarbenar “dimakan” sendiri oleh terdakwa selama 3 tahun tanpa ada pengawasan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, atau tidak ada pemeriksaan dari Inspektorat  tentang PADA dari hasil Rertribusi Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Malang ? Karena dana Retribusi Parkir yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp1.5 miliyar itu tidak disetorkan ke kas PADA (Pendapatan Asli Daerah) Pemkot Malang, Syamsul Arifin pun akhirnya diseret oleh JPU Kejari Malang ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Jum'at, 25 Oktober 2018, JPU Boby Ardi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Syamsul Arifin dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang dikaetuai I Wayan Sosisawan, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Johny Kunto Hadi. Sebelum JPU membacakan surat dakwaannya, terdakwa sempat menyampaikan keluhannya yang kurang sehat karena penyakit Stroke. Namun Karena Majelis Hakim memperhatikan, keluhan terdakwa tidak mempengaruhi jalannya persidangan untuk tetap dilanjutkan pembacaan surat dakwaan. Pun demikian, Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu mempertanyakan terdakwa. Pada hal, dari pengamatan beritakorupsi.co, 6 terdakwa termasuk 5 terdakwa lainnya dalam kasus Korupsi Buku yang dibahwa oleh JPU Kejari Malang langsung mampir ke Kantin Pengadilan Tipikor tanpa ada pengawalan dari pihak Kepolisian. Selain itu, JPU bersama 6 terdakwa bari tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 14.15 WIB “Tapi hari ini  masih bisa mengikuti persidangan kan. Kalau begitu,  silahkan saudara Jaksa untuk membacakan surat dakwaannya," perintah Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan. Dalam surat dakwaan JPU, terdakwa dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) (tentang perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi), atau Pasal 3 (tentang penyalahgunaan jabatan yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi pada persidangan pekan depan. Namun herannya, surat dakwaan yang sudah dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh JPU, tak dapat dibaca atau dilihat oleh wartawan. Berbeda saat perkara Korupsi yang ditangani KPK dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Rd1)

News Tipikor Diduga Korupsi Duit Parkir Rp1.5 M, Kabid Dishub Kota Malang Diadili

#Hakim menunggu sejak pagi, JPU dan 6 terdakwa Korupsi dari Kejari Malang baru tiba di Pengadilan Tipikor sekitar Pkl. 14.15 WIB tanpa pen...

Kehadiran Ananda Dalam Pembahasan “Pokir” Terungkap di Sidang Korupsi DPRD Kota Malang

04.13 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmlKs2Z4BYXC0Qgdp5oYrFqwJioR3FUdNHIz2cwSbhn_6Qaf0K603wZwhEYPYdPiS0dREDVwQhLreN3dx5E5gUAouHNObshojby2BmykCw6Vh4J9TS5M8WOTXL8pZZzWWMyWR5KBjVw4/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmlKs2Z4BYXC0Qgdp5oYrFqwJioR3FUdNHIz2cwSbhn_6Qaf0K603wZwhEYPYdPiS0dREDVwQhLreN3dx5E5gUAouHNObshojby2BmykCw6Vh4J9TS5M8WOTXL8pZZzWWMyWR5KBjVw4/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Burhanudin : "Ada fakta baru dalam sidang kali ini, 
                  yaitu kehadiran Ya’quban Ananda Gudban  
                  dalam pembahasan Pokir" Penasehat Hukum Terdakwa, Fatra Zen : "Secara Hukum, 
              Seribu orang pun bilang Nanda Hadir itu bukan  
              alat bukti yang sah. Kalau melihat dari hukumnya  
              maka Nanda tidak hadir" 
 
beritakorupsi.co - “Sepintar-pintarnya orang menutupi kebohongan, suatu saat akan terungkap”. Kalimat di atas sepertinya tepat dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang sebesar Rp6.5 miliyar dalam pembahasan APBD dan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang menyeret 41 dari 45 (1 sudah divonis 5 tahun penjara, 18 terdakwa saat ini sedang diadili, dan 22 masih di penyidik KPK, “sisanya menunggu”) anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Ke- 18 terdakwa yang dibagi dalam 3 nomor perkara itu adalah; 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara), dan satu perkara 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 2. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 3. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 4. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 5. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 6. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara), serta 1. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 2. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 3. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 4. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 5. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 6. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara).  
 
Karena sejak awal kasus ini disidangkan tahun 2017 dengan
 terdakwa Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang 
(penyuap) hingga 2018 dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD 
Kota Malang (penerima suap) serta terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang 
penyuap, yang ketiganya sudah divonis dan sudah Inckrah) boleh dibilang,
 hapir seluruh terdakwa tak ada yang mengakui telah menerima uang Pokir 
sebesar Rp12.5 juta - Rp15 juta per orang, uang Sampah Rp5 - 10 juta per
 orang pada saat pembahasan Perubahan APBD pada Juni - Juli 2015, serta 
uang 1 persen dari anggaran APBD TA 2015 saat pembahasan pada November -
 Desember 2014, yang jumlahnya Rp100 - Rp125 juta per anggota DPRD Kota 
Malang. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJsHBBbuG5if1JkQ6AzTlEsbx4BlB8hOEZJcjmRFTPQNxGODh3FMtdCMekh_Tuf2Gkb7Jq9HRDmR8PeR1QLv5v0Blk2rNv0FdT_zGpTPBp_TzSlulr7hf155FPh5deNLUVioRgQBAQoRE/s1600/IMG20181024135950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJsHBBbuG5if1JkQ6AzTlEsbx4BlB8hOEZJcjmRFTPQNxGODh3FMtdCMekh_Tuf2Gkb7Jq9HRDmR8PeR1QLv5v0Blk2rNv0FdT_zGpTPBp_TzSlulr7hf155FPh5deNLUVioRgQBAQoRE/s640/IMG20181024135950.jpg" width="640" /></a></div>
 
Setelah ditetapakan menjadi tersangka dan kemudian diadili, barulah satu peratu paraterdakwa ini mulai mengakui kalau pernah menerima uang sebanyak 2 (dau) kali melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli 2015, dan sekali pada saat pembahasan APBD murni TA 2015 saat pembahasan pada November - Desember 2014, dan beberapa di antara terdakwa ada yang sudah mengembalikannya ke KPK. Anehnya, salah satu terdakwa Ya’quban Ananda Gudban selaku Ketua Fraksi Hanura-PKS yang tetap ngotot mengatakan tidak menerima dan bahkan tidak menghadiri pertemuan informal antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama Ketua Komisi serta Ketua Fraksi, saat pembahasan Pokir (pokok-pokokpokok pikiran) yang anggarannya sebesar Rp9 miliyar atau Rp200 juta untuk setiap Dewan berupa proyek pekerjaan ke konstiuwennya. Dan pada pertemuan tersebut disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono, agar setiap anggota DPRD tidak usah memikirkan Pokir yang ada di Dinas PUPR karena akan diganti berupa uang sebesar 10 persen atau sejumlah Rp900 juta untuk dibagi-bagikan oleh 45 anggota Dewan. Sehingga terdakwa Ya’quban Ananda Gudban menolak surat dakwaan JPU KPK lewat Eksepsi yang disampaikan Penasehat Hukumnya, Fatra Zen “aktivis 98”. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Arthana menolaknya dan memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi serta bukti-bukti. Kehadiran terdakwa Ya’quban Ananda Gudban yang juga mantan Calon Wali Kota Malang pada Pilkada Juni 2018 lalu, dalam pembahasan Pokir ibarat “teka-teki” antara terdakwa Ya’quban Ananda Gudban yang bersikeras mengatakan tidak hadir dan tidak menerima uang “haram” itu,  dengan JPU KPK yang akan membuktikannya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim. Dan “teka teki” itupun mulai terjawab pada saat terdakwa Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem) dijadikan sebagai saksi dalam persidangan yang berlangsung, pada Rabu, 12 September 2018. Dihadapan Majelis Hakim saat itu, Heri Pudji Utami menjelaskan bahwa terdakwa Ya’quban Ananda Gudban hadir. Bahkan tidak hanya hadir, melainkan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban lah yang mengusulkan kepada Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono agar uang pokir ditambah dari semula Rp10 juta untuk setiap anggota menjadi Rp12.5 juta. Dan “teka teki” itupun semakin jelas terjawab dihadapan Majelis Hakim saat JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan, menghadirkan 2 orang saksi yang juga terdakwa yaitu Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar) dan Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB) untuk 12 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, yakni 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 2. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 3. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 4. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 5. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 6. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar,; 7. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara), pada Rabu, 24 Oktober 2018. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPoc4FJWcgBcnaQdW_dtPNHcjEiSaR6SycTlPIbVIcisE_mkqcKDlB8Kh-Cz7qvvTV8G2WRiHM4hjqzP6hSX0omlEkhhVVyqX1aGfCbFHI5eVjD7QY7_DKKpb4T5TUtQuC0CVe98A_R0/s1600/IMG20181024154409.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPoc4FJWcgBcnaQdW_dtPNHcjEiSaR6SycTlPIbVIcisE_mkqcKDlB8Kh-Cz7qvvTV8G2WRiHM4hjqzP6hSX0omlEkhhVVyqX1aGfCbFHI5eVjD7QY7_DKKpb4T5TUtQuC0CVe98A_R0/s640/IMG20181024154409.jpg" width="640" /></a></div>
Selain kedua saksi, JPU KPK juga menghadirkan 1 orang saksi lainnya yang juga terdakwa, yakni Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar). Dalam Persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya berlangsung dalam II session. Session I adalah menghadirak saksi Sumarto dan Imam Fauzi Rabu, 24 Oktober 2018 adalah persidangan yang ke- 14 kalinya. Kepada Majelis Hakim, saksi Bambang Sumarto mengatakan kalau terdakwa Ya’quban Ananda Gudban hadir dalam pertemuan informa yang membahasa tentang Pokir. “Saya langsung keluar. Ibu Nanda (Ya’quban Ananda Gudban) juga hadir,” kata Bambang Sumarto. Bambang Sumarto menambahkan, dirinya juga hadir namun langsung keluar. Selain itu, ada juga yang keterangannya Bambang Sumarto yang terkesan tidak jujur. Sebab Bambang Sumarto menjelaskan kalau dirinya menolak saat ditawarkan uang pokir pada pembahasan itu, dan juga mengatakan tidak menerima. Keterangan Bambang Sumarto langsung dibantah oleh terdakwa Ya’quban Ananda Gudban saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi. Namun pernyataan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban langsung mendapat respon balik dari terdakwa Heri Pudji Utami yang mengatakan kalau Ya’quban Ananda Gudban hadir. “Yang Mulia, Nanda juga hadir. Kalau Bambang Sumarto keluar, karena memang pertemuan itu sudah bubar,” kata terdakwa Heri Pudji Utami Sementara, dari keterangan saksi Rahayu Sugiarti juga terungkap, bahwa dirinyalah yang mengusulakan kalau jadwal pengesahan APBD Perubahan dapat ditawar. Hal itu terungkap pada saat JPU KPK memutar percakapan antara saksi Rahayu Sugiarti dengan Ketua DPRD. Selain itu, dalam percakapn itu juga terungkap mengenai pembagian uang Pokir. Terkait “teka-teki” hadir tidaknya terdakwa Ya’quban Ananda Gudban dalam pertemuan informal pembahasan Pokir itu, JPU KPK Andi Kurniawan sebelumnya (Rabu, 19 September 2018) kepada media ini mengatakan, akan membuktikannya pada saat pemeriksaan terdakwa. “Kami akan membuktikannya pada saat pemeriksaan Ya’quban Ananda Gudban sebagai terdakwa,” kata JPU KPK Andi. JPU KPK Andi menjelaskan, bahwa pembahasan APBD murni maupun APBD Perubahan itu sangat cepat sekali, berbeda dengan ketentuan pembahasan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 4 tahun 2015, yang seharusnya pembahasan APBD di Daerah atau Pemkot selama 3 bulan 2 minggu belum termasuk ke provinsi, namun faktanya hanya 16 hari. “Sedangkan untuk APBD Perubahan yang selama ini kita istilahkan uang pokir, itu dipercepat hanya 8 hari, yang harusnya sekitar 2 bulan,” terang JPU KPK Andi. Terkait keterangan saksi Bambang Sumarton dalam persidangan kali ini (Rabu, 24 Oktober 2018), JPU KPK Burhanudin mengatakan bahwa keterangan saksi merupakan fakta baru. Sedangkan untuk menanggapi keterangan Bambang Sumarto terkait tidak menerima uang pokir, JPU KPK Burhanudin menjelaskan, bahwa JPU KPK tetap pada dakwaannya. “Keterangan saksi Bambang Sumarto dan Rahayu Sugiarti dalam persidangan kali ini merupakan fakta baru. Kalau saksi megatakan tidak menerima, itu haknya. Tapi kami tetap pada dakwaan kami,” tegas JPU KPK Burhan. Terpisah. Menanggapi keterangan saksi Bambang Sumarto dan terdakwa Heri Puji Utami, Fatra Zen, selaku Penasehat Hukum terdakwa Ya’quban Ananda Gudban mengatakan, bahwa melihat dari berkas perkar, Ketua DPRD itu memang sering manggil di ruangannya termasuk pertemuan Jembatan, dan kejadian ini tahun 2015. “Mungkin bisa saja yang bersangkutan yang mengatakan, bahwa Bu Nanda itu hadir, lupa pertemuan itu yang mana, itu dari satu sisi. Di sisi lain, keterangan saksi lain dengan tegas juga di bawah sumpah menerangkan, bahwa Ibu Nanda tidak hadir. Keterangan Prapto, Sukarno, terus satu lagi saya lupa, itu juga dibawa sumpah,” kata Fatra Zen. Oleh karena itu, lanjut Fatra Zen, selaku Penasehat Hukum (Penasehat Hukum), kita juga tidak bisa paksa orang untuk memberikan keterangan apa. “Secara hukum, Seribu orangpun bilang Nanda hadir, itu bukan alat bukti yang sah. Kenapa, itu harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain. Kalau lihat dari hukumnya, maka fakta yang benar adalah Nanda tidak hadir. Kenapa, karena ada saksi yang menerangkan bahwa memang Nanda tidak hadir, ada dua orang bahkan lebih plus keterangan terdakwa, dua alat bukti. Kecuali Jaksa bisa membuktikannya,” ujar Fatra Zen. Dari pernyataan Fatra Zen maupun dakwaan JPU KPK terkait “teka-teki” Ya’quban Ananda Gudban semakin menarik untuk diikuti hingga pemeriksaan terdakwa nantinya, Khususnya pada saat Majelis Hakim membacakan putusannya sebagai jawaban terakhir dari “teka-teki” itu. (Rd1)

News Tipikor Kehadiran Ananda Dalam Pembahasan “Pokir” Terungkap di Sidang Korupsi DPRD Kota Malang

JPU KPK Burhanudin : "Ada fakta baru dalam sidang kali ini, yaitu kehadiran Ya’quban Ananda Gudban ...

JPU dan Terdakwa Kasus Korupsi PT Dok Surabaya Banding

23.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuiRsGiK2YFwnbC7UK1vR7DaE-I1hBTSK-ZGqS8JBGyzuGfq0wPQYcJz701ylrCFxjU5_gtANo9u0ZVWoZvv3pwnG796GUnu2wPW-bOJLdbdFeauHfL6Va7KIcSJGAe698Tp6XWS7DZeM/s1600/IMG20180625111723.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuiRsGiK2YFwnbC7UK1vR7DaE-I1hBTSK-ZGqS8JBGyzuGfq0wPQYcJz701ylrCFxjU5_gtANo9u0ZVWoZvv3pwnG796GUnu2wPW-bOJLdbdFeauHfL6Va7KIcSJGAe698Tp6XWS7DZeM/s1600/IMG20180625111723.jpg" /></a></div>
#Dr. Abdul Salam : Terdakwa tidak banding tapi akan PK, karena sulit menemukan keadilan di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung# 
 
beritakorupsi.co - Keadilan ! Kata yang sangat singkat namun mengandung makna yang sangat penting, karena menentukan nasib seseorang yang terjerat dalam kasus hukum baik Tindak Pidana Umum Khususnya Tindak Pidana Korupsi karena ancaman hukuman penjara yang akan dijalaninya. Dan bila seseorang yang terjerat hukum merasa hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya tidak sesuai keadilan, maka berbagai upaya akan dilakukannya. Ada yang tersenyum karena usahanya berhasil, namun tak sedikit yang menangis dan harus pasrah hidup dipenjara setelah usahanya kandas. Dan keadilan bukan hanya bagi seseorang yang terjerat dalam hukum, namun bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mewakili negara, sudah pasti menuntut hukuman bagi setiap orang yang melanggar hukum demi keadilan pula. Dan itupula yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Katrin Sunita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak yang melakukan upaya hukum Banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya terhadap 3 (tiga) dari 4 (empat) terdakwa dalam kasus Korupsi Proyek fiktif sebesar UD$3.963.725 di PT PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Persero, yaitu Ir. M. Firmansyah Arifin (Dirut PT DPS), Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT DPS), dan I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi PT DPS) kecuali Muhammad Yahya (Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha)  PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS). “Karena terdakwa banding, kamipun banding. Dan menurut kami, Vonis terhadap terdakwapun tidak sesuai dengan tuntutan kami,” kata JPU Katrin Sunita kepada beritakorupsi.co, Selasa, 22 Oktober 2018. Keempat terdakwa ini diseret oleh JPU dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dalam kasus dugaan Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp179.928.140.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$3.963.725 atau sebesar Rp35.063.047.625 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017. Baca juga : Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus  
                      Korupsi  UD$3.963.725  
 Dalam tuntutan JPU terhadap Terdakwa Ir. M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut PT DPS) adalah 7 tahun pidana penjara. Namun oleh Majelis Hakim, terdakwa divonis 4 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp100 juta atau diganti dengan kurungan selama 6 bulan bila tidak membayar. Dan pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 atau sebesar UD$1.109.843. Bila tidak dibayar, Jaksa akan menyita harta bendanya setelah 1 bulan putuan Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap atau Inckrah. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun lamanya dari tuntutan JPU selama 3 tahun. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqOrupzOxSstkJSSVM6eyloOGqp3qkK-UYLqsFw4RTmdI8dzXe94Em-40K_03o2-H6_nTOL_UUi_VQLNFALJLCw4AYOu6dUzpaAnHRyO3VHtp7J6nZlMubxXmZk0Afmxwmv1-zkUeQjm0/s1600/IMG20181005132309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqOrupzOxSstkJSSVM6eyloOGqp3qkK-UYLqsFw4RTmdI8dzXe94Em-40K_03o2-H6_nTOL_UUi_VQLNFALJLCw4AYOu6dUzpaAnHRyO3VHtp7J6nZlMubxXmZk0Afmxwmv1-zkUeQjm0/s640/IMG20181005132309.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Putusan tanggal 8 Oktober 2018</td></tr>
</tbody></table>
Untuk terdakwa Nana Suryana Tahir selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay (PT DPS), dan Terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) divonis pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 3 bulan dari tuntutan JPU selama 5 tahun. Hukuman dendanya pun sama, yaitu masing-masing sebesar Rp Rp100 juta atau diganti kurungan selama 2 bulan jika tidak membayar. Hukuman pidana tambahan pun sama yaitu masing-masing 24 persen dari total kerugian negara yaitu masing-masing senilai UD$951.294. Dan apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun. Sementara terdakwa Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS, divonis sama persis dengan terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi. Namun  Muhammad Yahya tidak melakukan upaya hukum bading melainkan PK (Peninjauan Kembali), seperti yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, Dr. Abdul Salam. Menurut Dr. Abdul Salam yang juga salah satu Caleg (Calon Legislatif) DPR RI dari Partai Perindo ini, bahwa keadilan sulit ditemukan di Pengadilan Tinggi (Banding) maupun di Mahkamah Agung (Kasasi). Yang menurutnya bahwa keadilan itu akan didapatkannya dalam upaya hukum PK. “Yahya (Muhammad Yahya) tidak banding, tapi PK. PK kan boleh kalau putusannya sudah Inckrah. Karena sulit mendapatkan keadilan di PT maupun di Mahkamah Agung, makanya kita akan PK,” jawab Dr. Abdul Salam saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya, Selasa, 23 Oktober 2018. Keberatan para terdakwa atas Vonis Majelis Hakim (sidang pada Jum'at, 12 Oktober 2018 untuk terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhammad Yahya, dan sidang putusan pada tanggal 8 Oktober 2018 untuk terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi) adalah bukan hanya karena pidana penjara, melainkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Karena menurut para terdakwa ini, kerugian negara dalam kasus yang menjeratnya tidak ada yang dinikmati sepeser pun. Namun para terdakwa diwajibkan untuk menggantinya. Berita lainnya : Majelis Hakim Tipikor Surabaya Perintahkan JPU Melakukan  
                             Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapur Berita yang sama :  2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO Interpol” Karena Kasus  
                                   Korupsi Memang, dalam pertimbangan Majelis Hakim pun hal itu disampaikan, bahwa tidak ditemukan adanya aliran dana yang dinikmati oleh terdakwa. Namun menurut Majelis Hakim, karena uang senilai UD$3.963.725 atau sebesar Rp35.063.047.625 yang ditransfer oleh terdakwa kesalah satu perusahaan asing di Singapur dianggap abal-abal alias fiktif, maka kerugian negara pun dibebankan kepada ke- 4 terdakwa. Dan tidak hanya itu. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan asing di Singapur yang yang tidak diketahui alamatnya, dan juga memerintahkan JPU untuk memasukkan pemilik perusahaan asing itu ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bekerjasama dengan Interpol. Yang menjadi catatan serta tugas terpenting dan paling berat adalah di tangan Jaksa Penuntut Umum Kejaskaan Agung RI, untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Atau putusan itu hanya cukup di ucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan, yang kemudian dituangkan dalam memori putusan karena alasan perusahaan asing itu tidak dketahu keberadaannya ? Lalu apakah penegakan hukum itu ada di tangan Majelis Hakim Pengadilan/Tipikor atau di tangan parat Penegak Hukum Kejaksaan/Kepolisian ?. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKr0u5Lu3bDm7QBmDQV2oDJkSF1dJYCqMqlgrGUd7QcE0bxpXAuHiL28PJmnpH-iUBDyFPuOtkZZeHUhuHKBsBqiCI4EgRl_CMgfnucqT7X_hFPKxsikzcVmdickF-KgRbQSQf4myGSjE/s1600/IMG20181012143402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKr0u5Lu3bDm7QBmDQV2oDJkSF1dJYCqMqlgrGUd7QcE0bxpXAuHiL28PJmnpH-iUBDyFPuOtkZZeHUhuHKBsBqiCI4EgRl_CMgfnucqT7X_hFPKxsikzcVmdickF-KgRbQSQf4myGSjE/s640/IMG20181012143402.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Putusan tanggal 12 oktober 2018</td></tr>
</tbody></table>
Kasus ini bermula pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, di mana Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp141.800.00.000 Hingga pada tanggal 27 April 2009, PT Berdikari Petro sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, karena belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Sedangkan isi kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut Nomor 010/F00000/2009-S3, untu melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi akan dipergunakan untuk menyimpan BBM di tangki pendam tersebut PT Pertamina dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro Bahw dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut adalah, Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan tengki pendem di Jobber, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, diantaranya ; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini,; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan,; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari, terhitung sejak penandatanganan dengan menyerahkan fotokopi perjanjian kepada pihak Pertama PT Pertamina),” kata Majelis Hakim Dr. Andriano. Majelis Hakim menjelaskan, apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian, maka pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan tengki pendem di Jobber, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama. Selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina berdasarkan kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi yaitu pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan, dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, serta tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina. Anehnya, karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, justru mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. Dan pada tahun 2010, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela yang maminta Gembong Primajaya untuk datang ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 sebesar Rp141.800.00.000. Kemudian terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay,; I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi, maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina, yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro. Kemudian terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya  menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 pada (tidak tanggal) Agustus 2010 senilai UD$20.216.645 atau setara Rp179.928.140.879 dengan estimasi Rp8.900 per Satu Dolar AS, sedangkan Direksi lainnya, yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani seolah-olaholah sebagai saksi pada kontrak tersebut. Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009, adalah sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dalam kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. Selain itu, terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan, bahwa legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut, sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhwT0a8lO3-9CpX0RgsLWzXL-purfC-JcaEh9Ozhq1qhpRCZSdUqRJ_ERS_bi03tH7sBOLcQFu5UfZCljsps0yq9pbfKJMo1PsgARc0h9AUWewK5suRNBD50A1c9gJHtFEmpAvCrpZMiI/s1600/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhwT0a8lO3-9CpX0RgsLWzXL-purfC-JcaEh9Ozhq1qhpRCZSdUqRJ_ERS_bi03tH7sBOLcQFu5UfZCljsps0yq9pbfKJMo1PsgARc0h9AUWewK5suRNBD50A1c9gJHtFEmpAvCrpZMiI/s640/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya, Afrizal (Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina) dan Gembong Primadjaya (Dirut PT. Berdikari Petrol)</td></tr>
</tbody></table>
Walaupun PT Dok dan Perkapalan Surabaya tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak, untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, sedangkan Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Selain itu, terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Namun terdakwa Firmansyah Arifin tetap menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$19.032.011 yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor tidak memiliki perwakilan di Indonesia untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan Terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3,963, UD$75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd. Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ; 1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. 2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi. Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri. Penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. Namun karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, sehingga harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017. (Rd1)

News Tipikor JPU dan Terdakwa Kasus Korupsi PT Dok Surabaya Banding

#Dr. Abdul Salam : Terdakwa tidak banding tapi akan PK, karena sulit menemukan keadilan di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung# b...

Anggota Komisi B DPRD Jatim “Mengikuti Jejak” DPRD Kota Malang

09.49 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ghJdoPOlJVmIbNbucThBp9Rg9U5jhNESjhrTIGnNC9vdUklB2CN8D5dSNog7WcxHjss8Xb2-kjG89UCVjoFYfGS7pII-Bf7rVEOigjMAtm88EAZ0oT4CYQwpTqAb0WrJotahIIDMk0s/s1600/IMG20181022110354.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ghJdoPOlJVmIbNbucThBp9Rg9U5jhNESjhrTIGnNC9vdUklB2CN8D5dSNog7WcxHjss8Xb2-kjG89UCVjoFYfGS7pII-Bf7rVEOigjMAtm88EAZ0oT4CYQwpTqAb0WrJotahIIDMk0s/s640/IMG20181022110354.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan terpidana Bambang Hariyanto (paling kiri)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Senin, 23 Oktober 2018, Sidang kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok yang Tertangkap Tangan KPK pada Juni 2017 Jilid II, dengan terdakwa Samsul Arifin (mantan Kepala Dinas Perkebunan), dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kedua terdakwa dalam Jili II ini didakwa sama dengan 2 terdakwa dalam Jili I sebelumnya, yaitu Rohayati (Kepala Dinas Peternakan) dan Bambang Hariyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) Provinsi Jatim sebagai penyuap terhadap anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok. Bedanya, Rohayati dan Bambang Hariyanto Tertangkap Tangan oleh Tim KPK pada Juni 2017, sedangkan Samsul Arifin dan Moch. Ardi Prasetiayawan bukan Tertangkap Tangan melainkan pengembangan dari fakta persidangan dalam Jilid I, kalau keduanya ternyata turut memberikan uang suap yang jumlahnya ratusan juta rupiah, agar anggota Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan Haknya dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran maupun kinerja di 2 Dinas itu. Dalam persidangan kali ini (Senin, 23 Oktober 2018) masih seperti sidang-sidang sebelumnya, yaitu mendengarkan keterangan beberapa orang saksi dari anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dihadirkan JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti untuk terdakwa Samsul Arifin kehadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmat dan dibantu 2 Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu M. Mahin dan Samhadi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMl65qekC2Qngkfuh8HSiadFwOem-dVutl-7LRHk3CJAG7z6PxpiiCeRMcL6hPgy6_xEoTc6KLZ3tpO1P8OfSqwTl9Jc3_LoQRs4dWf5Wh35F88L63QviPKl35xJd11DDByPyCoH8s0aw/s1600/IMG20181022131709.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMl65qekC2Qngkfuh8HSiadFwOem-dVutl-7LRHk3CJAG7z6PxpiiCeRMcL6hPgy6_xEoTc6KLZ3tpO1P8OfSqwTl9Jc3_LoQRs4dWf5Wh35F88L63QviPKl35xJd11DDByPyCoH8s0aw/s640/IMG20181022131709.jpg" width="640" /></a></div>
Sebanyak 8 (delapan) anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dihadirkan JPU KPK dalam Jilid II yang digelar dalam II session adalah, diantaranya Andi Sumarjono, Lanny, Mas Purnomo Hadi dan Faturohman (Jilid I), Suharti, Alimin, Kusainudin dan M. Fawaid. Selain ke- 8 politikus ini, JPU KPK juga menghadirkan mantan terpidana 1 tahun dan 4 bulan  Bambang Hariyanto, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan beberapa saksi lainnya. Bambang Hariyanto (divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara) adalah orang ke 6 dari 7 terpidana Jilid I yang dihadirkan JPU KPK sebagai saksi bagi kedua terdakwa (Samsul Arifin dan Moch. Ardi Prasetiayawan). Sebelumnya, 5 terpidana yang sudah dihadirkan JPU KPK sebagai saksi adalah M. Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim divonis pidana 7 tahun penjara), Rahman Agung dan Santoso (Keduanya Staf Komisi B DPRD Jatim divonis masing-masingmasing 4 tahun penjara), M. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, divonis pidana 6 tahun dan 6 bulan penjara) dan mantan terpidana 1 tahun penjara Rohayati (Kepala Dinas Peternakan). Dan yang belum dihadirkan tinggal satu orang lagi, yaitu mantan terpidana 1 tahun penjara Anang Basuki Rahmat (ajudan Kepala Dinas Pertanian Bambang Hariyanto). Keterangan para anggota Kimisi B DPRD Jatim kali ini, tak ada yang berbeda dari keterangan beberapa anggota Kimisi B DPRD lainnya yang sudah terlebih dahulu di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim. Tak satupun yang mengakui telah menerima uang “haram” dengan kata sandinya “Sarung, undangan, Rok dan Permen” sebagai komitmen fee dari 10 Dinas sebagai mitra kerja Komis B DPRD Jatim periode 2014 2019. Jangankan mengaku menerima, mendengar saja katanya tidak pernah. Dari 10 Dinas sebagai mitra Kerja Komisi B, hanya 1 yang tidak memberikan suap di triwulan I tahun 2017. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjYRDsrih_4L142-h8V11ma39m7d6dRGLerhWkAAAOOt2v6X7pxv9cnQFTcppCCmLZW7gsVbSA3EA1i4Hc3uOVLW-izWG5eTm6skR6xMSpR55dTR9ivXjMn_N03VzGuFzYLL7hzZT-83I/s1600/IMG20181022152124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjYRDsrih_4L142-h8V11ma39m7d6dRGLerhWkAAAOOt2v6X7pxv9cnQFTcppCCmLZW7gsVbSA3EA1i4Hc3uOVLW-izWG5eTm6skR6xMSpR55dTR9ivXjMn_N03VzGuFzYLL7hzZT-83I/s640/IMG20181022152124.jpg" width="640" /></a></div>
“Tidak menerima. Tidak pernah mendengar ada komitmen fee,”. Inilah “koor” alias jawaban dari setiap anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 2019 saat JPU KPK maupun Majelis Hakim menanyainya. Karena jawaban dari para politikus dari bergai Partai Politik sebagai anggota Dewan yang terhormat ini dianggap sebagai jawaban yang tidak jujur sekalipun di bawah sumpah, makanya JPU KPK maupun Majelis Hakim seringkali mengingatkannya, namun tetap satupun yang berkata jujur dan terus terang. Bahkan salah satu anggota Majelis Hakim yaitu M. Mahin, yang sangat tegas dalam setiap menyidangkan kasus Korupsi sempat menyemprot para anggota politikus di DPRD Jatim ini. Karena dalam BAP (Beria Acara Pemeriksaan) terdapat percakapan yang menyebutkan kata, Sarung, Rok dan Permen. Harga permen dalam percakan Dewan itu senilai Rp5 juta. Kata Sarung, Rok dan Permen itu berkaitan dengan komitmen fee. Namun anggota Dewan ini tak juga berkata jujur. Pada hal, selain kasus Korupsi suap yang bisa aja menjeratnya, kasus pidana memberikan keterangan “palsu” dalam persidangan dapat mengacamnya dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada hal, M. Basuki maupun M. Ka’bil mengatakan, bahwa komitmen fee itu ada dan sudah dibagikan keseluruh anggota Komisi B DPRD Jatim Periode 2014 2019 dengan rumus 24, yaitu 19 untuk anggota, 3 untuk Ketua, 1 untuk Kesekretariatan dan Staf, serta 1 untuk Kas Komisi B. Dari keterangan M. Basuki maupun M. Ka’bil yang mengatakan, permintaan komitmen fee itu dari 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sekarang diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) di bawah Gubernur Jatim, 9 SKPD sudah memberikan uang suap dalam triwulan I tahun 2017, termasuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaJ8muVpqmOUq3EXI4BHZ4yyNwxQPE2VkXnpjKyMHBTxQTBRsiK6N_3FoDeqQED5lpiG5_hf0eDJ_uLJHypv6oSdB36mmAz2hIOit1rJQmpOJER1D21IV7F6AtYZeCm9vbf6T5Zmz_GuI/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaJ8muVpqmOUq3EXI4BHZ4yyNwxQPE2VkXnpjKyMHBTxQTBRsiK6N_3FoDeqQED5lpiG5_hf0eDJ_uLJHypv6oSdB36mmAz2hIOit1rJQmpOJER1D21IV7F6AtYZeCm9vbf6T5Zmz_GuI/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Selain dari keterangan M. Basuki maupun M. Ka’bil, keterangan Rahman Agung juga mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa uang itu diserahkannya kepada M. Ka’bil, dan M. Ka’bil menyerahkan ke Atika Banowati untuk dibagikan ke seluruh anggota Komis B, namun Atika tidak mengakui. Sementara kerangan mantan terpidana Bambang Hariyanto kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa permintaan komitmen fee itu langsung disampaikan oleh M. Ka’bil kepada dirinya. Dan bisa jadi dilakukan M. Ka’bil kepada 8 SKPD lainnya. Setiap jumlah uang suap dari setiap Kepala SKPD terhadap Komis B DPRD Jatim berfariasi, tergantung dari jumlah anggaran APBD yang dipergunakan. “Langsung disampaikan Pak Ka’bil,” kata Bambang Hariyanto, Senin, 23 Oktober 2018. Bambang Hariyanto mengatakan, bahwa permintaan itu sudah kesepakatan seluruh anggota Komisi B. Karena menurut M. Ka’bil seperti yang disampaikan Bambang Hariyanto kepada Majelis Hakim, kalau M. Ka’bil tidak melaksanakan usulan seluruh anggota Komis B, maka M. Ka’bil akan “diancam” mosi tak percaya dan bisa berakibat pencopotan jabatan atau Pergantian Antara Waktu (PAW). “Pak Ka’bil mengatakan atas usulan anggota, dan kalau tidak, diancam mosi tap percaya,” lanjut Bambang Hariyanto. Keterangan M. Ka’bil memang sama dengan keterangan M. Basuki. Karena sebelumnya, yang menerima komitmen fee triwulan I Januari - Maret 2017 adalah M. Ka’bil. Karena M. Ka’bil pidah ke Komis E, maka untuk triwulan ke II April - Juni 2017 dilanjutkan oleh M. Basuki. Dan di triwulan ke II inilah “bangkai itu menguap”. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDxyg-SlIpMcLZt_K2IJSLvw96DnNnBm7zjkxO9bR0cv04mmd5fJCtJRfh7N9JEPutYRFRr5RRkZOZ11kHVjtw8S4Z4F2oGf24Z8yo24DjxzXIFOoxkAYBWN-9YTovRjot0-WCCmcXttI/s1600/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="323" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDxyg-SlIpMcLZt_K2IJSLvw96DnNnBm7zjkxO9bR0cv04mmd5fJCtJRfh7N9JEPutYRFRr5RRkZOZ11kHVjtw8S4Z4F2oGf24Z8yo24DjxzXIFOoxkAYBWN-9YTovRjot0-WCCmcXttI/s1600/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" width="322" /></a></div>
Ketidak jujuran dari anggota Komis B DPRD Jatim ini, tak berbeda dengan kasus korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Hingga KPK menetapkan 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka, dan 1 sudah divonis yaitu Ketua DPRD. 18 anggota DPRD lainnya masih menjalani persidangan sementara 22 masih di penyidikan KPK. Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan kemudian diadili (18 terdakwa), barulah ada pengakuan telah menerima serta beberapa diantaranya telah mengembalikannya ke KPK. Melihat fakta persidangan dari kasus ini DPRD Kota Malang dengan kasus anggota Komisi B DPRD Jatim maupun seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto, KPK harusnya bertindak tegas dan adil untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi suap berdasarkan UU Korupsi. Agar kepercayaan masyarakat terhadap KPK tidak pudar. Karena KPK masih dianggap satu-satunya sebagai lembaga penegak hukum yang tak bisa di “masuki MARKUS untuk diajak damai”, namun bukan tak mungkin “dimasuki Politik”. Harusnya anggota Komis B DPRD Jatim ini belajar dari Kasus yang menyeret 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap APBD Kota Malang TA 2015. Karena berawal dari ketidak jujuran pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PU dan terdakwa Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang. “Kalau keterangannya Ka’bil dengan Basuki saling berkaitan. Keterangannya Basuki, Ka’bil, Rahman dan Rohayati selalu berkaitan semua, bahwa kontribusi yang istilahnya komitmen fee memang ada dari semua Dinas sebagai mitra Komisi B, dan semua Dinas sudah menyerahkan kontribusi pada triwulan pertama Maret 2017 melalui Ka’bil yang totalnya Rp480 juta. Triwulan pertama ini Januari sampai Maret 2017, ini sudah selesai. Kalau triwulan kedua, karena Ka’bil itu sudah pindah komisi akhirnya yang tanggung jawab kan Basuki, namun belum selesai triwulan kedua karena terjadi tangkap tangan itu,” kata JPU KPK Wawan menjelaskan, pada sidang Minggu lalu “Apakah termasuk dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang saat ini sebagai Sekda Pemrov. Jatim ?,” tanya wartawan ini kemudian. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjllZkdLDwSNMvSXqkTn2ehCejsYzu-swaMc2AKUk_nzfdnGpqZi_aRaXEoB8YqwjpgvtRSJ7BEdahd6JeQ93JBQFAInrk-f6_DAlyZQqnTmHPJJcpfZyzxi7_3zC-7SxFHfnF6yK1m7jo/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjllZkdLDwSNMvSXqkTn2ehCejsYzu-swaMc2AKUk_nzfdnGpqZi_aRaXEoB8YqwjpgvtRSJ7BEdahd6JeQ93JBQFAInrk-f6_DAlyZQqnTmHPJJcpfZyzxi7_3zC-7SxFHfnF6yK1m7jo/s1600/Rohayati.png" /></a></div>
Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, bahwa 9 SKPD sudah memberikan pada triwulan pertama, kecuali Kepala Biro SDM yang tidak memberikan. “Pokoknya kalau triwulan pertama sudah semua menyerahkan kecuali satu, yaitu Kepala Biro SDM, itu tidak memberikan. Jadi, dari 10 Dinas sebagai Mitra komisi B DPRD Jatim, 9 sudah menyetorkan triwulan pertama pada Maret 2017. Kalau triwulan kedua kan belum, karena terjadi langsung tangkap tangan,” terang JPU KPK Wawan. “Lalu bagaimana dengan anggota Komisi B DPRD Jatim yang tidak mengakui, kalau sudah menerima. Apakah akan  seperti anggota DPRD Kota Malang?,” tanya wartan media ini lagi. JPU KPK Wawan menjelaskan, justru tidak ada yang mengakui, malah mereka (anggota Komisi B DPRD Jatim) mengatakan tidak pernah ada kontribusi dari Dinas sebagai mintra komisi B. Harusnya mereka belajar dari kasus anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak ada yang mengaku telah menerima uang, dan silahkan tafsrkan sendiri. “Justru mereka tidak mengakui kalau ada kontribusi. Mereka bilang nggak ada, malah mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi itu. Cuma itu kan menjadi janggal karena keterangannya Basuki sebagai Ketua Komisi B mengatakan ada, dan itu sudah ada jauh sebelum Basuki anggota DPRD Jatim tahun 2014. Selain Basuki, Ka’bil dan Rahmat Santoso juga mengatakan ada. Jadi walaupun mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi, tapi menjadi janggal dari keterangan saksi yang lain. Di triwulan pertama ini kan uang melalui Ka’abil sebesar Rp480,” kata JPU KPK Wawan. JPU KPK Wawan menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini terkait sejumlah uang yang sudah diterima Ka’bil mengatakan, kalau uang itu sudah dibagikan ke semua anggota Komisi B DPRD Jatim. “Iya, kalau keterangannya Basuki maupun Ka’bil sudah dibagikan. Uang itu dari Ka’bil ke Rahman, lalu Rahman menyerahkan ke Atika. Menurut Ka’bil, Atika ini adalah sekertarisnya Komisi B. Jadi uang itu setelah diterima, dibagi dengan rumusan 24. 19 untuk anggota Komisi, tiga untuk pimpinan, satu untuk sekretariat dan staf, yang satu lagi untuk kas Komis B. Jadi setelah dibagi itu, kemudian sama Ka’bil diserahkan ke Rahman Agung, Rahmat Agung menyerahkan ke Atika. Atika membagikannya ke semua anggota, tapi Atika tidak mengakui itu tadi, padahal keterangannya Rahmat Agung, Ka’bil, Basuki mengatakan ada dan sudah dibagikan, tapi Atika tetap ngotot mengatakan tidak menerima, tidak mengakui. Dari keterangan keterangan saksi sebelumnya uang itu sudah dibagikan ke semua anggota,” ungkap JPU KPK Wawan, “Apakah ada kemungkinan 19 anggota Komis B maupun Kepala SKPD lainnya menjadi “tersangka”, sama seperti anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak mengakui, tapi setelah mereka jadi tersangka/terdakwa lalu mengakui dan juga mengembalikannya ?,” tanya wartawan ini     “Saya tidak mau berandai-andai. Artinya, kalau mau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang,  harusnya mereka belajar dari situ, dan jujur. Silakan di artikan sendiri, saya tidak mau berandai-andai,” ujar JPU KPK Wawan. (Rd1)

News Tipikor Anggota Komisi B DPRD Jatim “Mengikuti Jejak” DPRD Kota Malang

Mantan terpidana Bambang Hariyanto (paling kiri) berita korupsi .co - Senin, 23 Oktober 2018, Sidang kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil...

Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

01.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, dengan peredaran uang Rp4-5 Miliyar per bulan”#            
beritakorupsi.co - Beberapa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi suap yang Tertangkap Tangan Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pengurusan izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sudah pasti melibatkan pejabat atau orang dalam instansi tersebut dengan imbalan ratusan juta bahkan miliyaran rupiah. 
 
Kasus Tangkap Tangan yang tangani KPK terkait izin, diantaranya Izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang milik dr. Subur Suprojo, di mana Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Jombang sudah diadili dan divonis pidana penjara. 
 
Dan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 14 - 15 Oktober 2018, Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali melakukan Tangkap Tangan terhadap pejabat Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bekasi serta pihak swasta yang berjumlah sebanyak 10 orang, terkait dengan pengurusan izin perumahan dengan mengamankan barang bukti berupa uang rupiah maupun dolar yang berjumlah miliyaran. 
 
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan kepada beritakoruspi.co, sesuai membaca berita terkait terbitnya Paspor “palsu” yang diduga melibatkan calo dan orang dalam, Senin, 15 Oktober 2018. 
 
Sementara terbitnya Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya melalui Kantor Unit Pelayanan Paspor (UPI) cabang Kabupaten Gresik yang beralamat di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik dan dilakukan pengguntingan oleh pihak Imigrasi setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu tak menutup kemungkinan keterlibatan calo dan orang dalam. 
 
Sebab, tak mungkin Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM” keluar begitu saja tanpa keterlibatan orang dalam, sementara persyaratan permohonan pengajuan Paspor yang diajukan  hanya berupa “foto copy” dokumen, seperti yang disampaikan “ET” maupun “YY” saat menghubungi beritakorupsi.co dengan meminta agar beritanya tidak diterbitkan lagi. 
 
Dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. 
 
Sementara dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang, tanggal 15 Mei 2000. 
 
Inilah beberapa kutipan percakapan saat “YY” dan “ET” menghubungi Tim beritakorupsi.co melalui Nomor 08135783XXX milik “YY” dan Nomor 08224857XXX  milik “ET” agar beritanya tidak diterbitkan lagi. Selain dari nomor “ET” dan “YY”, beberapa nomor tak dikenal mulai “meneror atau mengancam” Tim beritakorupsi.co terkait terbitnya berita sebelumnya, diantaranya dari Nomor 08133051XXXX yang mengaku istri “ET”, dan Nomor tersebut sudah dilaporkan Tim beritakorupsi.co kepihak Telkomsel sesuai Peraturan yang berlaku. 
 
“Dokumen itu dari saya. Saya dihubungi tekong di Madura, bang. Terus saya ambil, saya minta biaya Rp2 juta karena usianya di bawah umur. Kemudian saya kasih ke bang “ET”. Jadi itu murni Bang “ET”, Bang. Tolonglah Bang, jangan terbitkan lagi. Kalau terbit lagi bisa ada perceraian, Bang” kata “YY” melalui HPnya. 
 
Tim beritakorupis.co mencoba menggali informasi dari “YY”, terkait penentuan biaya sebesar Rp2 juta karena “YNM” masih dibahwa umur menjadi usia dewasa, dan apakah memang sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Namun menurut “YY” baru kali ini. “YY” menjelaskan, dirinya memotong sebesar Rp300 ribu sebagai jasanya dari biaya Rp2 juta yang dimintanya dari tekong, lalu sisanya bersama dokumen diserahkan ke “ET”. 
 
“Baru kali ini, Bang, saya salah Bang. Tawar menawar karena usia di bawah umur. Saya Ngambil Rp300 ribu, dan sisanya saya kasihkan ke bang “ET”. Saya tidak kenal dengan “NYM”, ketemu sekali saat datang ke Imigrasi. Jadi yang meng-upload dokumen itu bang “ET”, nggak ada orang dalam,” jawab “YY” yang sepertinya menutupi sesuatu, Selasa, 16 Oktober 2018. 
 
Tim beritakorupsi.co pun tidak begitu percaya dengan apa yang disampaikan oleh “YY” yang terkesan menutupi tentang “ET” yang men-upload dokumen secara online. Sebab sistem online Paspor dan pembukaan Unit Pelayanan Imigrasi (UPI) di Gresik mulai diberlakukan sekitar tahun 2016 lalu, saat Godam sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, mengatakan, bahwa sistem online untuk mempermudah antrian masyarakat pemohon paspor. Sehingga dengan mendaftar secara online, masyarakat pemohon tidak perlu antri dengan waktu yang begitu lama, sebab secara online untuk mempercepat mendapat nomor antrian dan tinggal mengajukan permohonan dengan waktu yang tidak begitu lama. 
 
Tidak hanya itu. Biro Jasa pengurusan Paspor yang semula mendapat izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur pun dihentikan masih disaat Godam menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak. 
 
Hal itu disampaikan Godam saat wartawan ini menemuinya untuk mengkonfirmasi terkait adanya beberapa calo maupun Biro Jasa yang menarik biaya Paspor sebesar Rp750 ribu - Rp950 ribu per Paspor yang dianggap sangat meresahkan. Godam saat itu berjanji akan menindak tegas calo maupun Biro Jasa yang kedapatan melakukan hal tersebut. 
 
Kemudian, Tim beritakorupsi.co mencoba menggali informasi lainnya dari “YY” tentang “JL”, salah 1 dari 6 orang calo Paspor di UPI Cabang Gresik yang kabarnya sempat diamankan pihak Kepolisian beberapa bulan lalu namun "dilepas". Menurut “YY” kenal namun tidak begitu tahu banyak tentang “JL” maupun calo liannya. Pada hal, informasi dari berbagai sumber yang diperoleh Tim beritaakorupsi.co, kalau “YY” adalah orang lama yang berkecimpung dalam pengurusan Paspor. Dan “YY” tetap bersikeras mengatakan tidak ada orang dalam. 
 
Dari pengakuan “YY” kepada Tim beritakorupsi.co, bahwa dirinyalah bersama “ET” yang menanggung pengembalian biaya pengurusan Paspor sebesar Rp2 juta milik “NYM”. Selain itu, “YY” juga menjelaskan kalau dirinya pernah dijemput “ET” dari umahnya sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian di bawa ke daerah Pondok Benowo Indah. Setelah ditunrunkan dari mobil milik “ET”, barulah sekitar pukul 03.00 WIB, “ET” menemui “YY”. Namun lagi-lagi “YY” masih tetap mencoba menutupi kejadian yang berhubungan dengan Paspor milik “YNM”. 
 
“Saya kenal (“JL”), saya nggak tau. Yang mengembalikan biaya pengurusan Paspor saya sama Bang ET. Saya 1 juta. Saya pernah dijemput Bang “ET” ke rumah saya sekitar jam 2 pagi, dibawa ke Benowo dan diturunkan di depan. Jam 3 (pagi) saya baru ditemui lagi dan marah-marah karena Paspor itu,” kata “YY”. 
 
Pada tanggal 18 Oktober 2018, giliran “ET” yang menghubungi Tim berirakorupsi.co tanpa menyebutkan dari mana mendapatkan nomor HP milik beritakorupsi.co, dengan mengatakan agar beritanya tidak dinaikkan lagi. 
 
Dalam percakapan melalui telepon selulernya, “ET” mengakui kalau dirinyalah yang memalsu data dokumen milik “NYM” selaku pemohon Paspor. Namun lagi-lagi “ET” tak jauh beda dengan “YY” yang sepertinya menutupi keterlibatan orang dalam terkait pengurusan Paspor milik “NYM” yang sudah ditarik oleh pihak Imigrasi. 
 
Dan Tim beritakorupsi pun menjelaskan, bahwa “ET” tidak punya salah dan tidak mengenal apa lagi belum pernah bertemu dengan antar Tim beritakoruspi.co dengan “ET”, sihingga tak perlu meminta maaf. 
 
Sesuai Pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, 
 
Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. 
 
Pasal 49 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi; Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku,; b. kartu keluarga,; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis,; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama,; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. 
 
Anehnya, menurut “ET”, dirinyalah yang langsung meng-upload dokumen milik “YNM” tanpa melibatkan orang dalam. 
 
“Saya dapat nomr dari teman-temanteman. Saya minta maaf, saya salah. Saya yang memalsu data itu dan meng-upload secara online, tidak ada orang dalam. Saya minta tolong supaya jangan diterbitkan lagi berinya,” kata “ET” dari ujung telepon saat menghubungi Tim berikaorupsi.co, Kamis, 18 Oktober 2018. 
 
Pengakuan “ET” ini pun tidak begitu saja dipercaya Tim berikaorupsi,co. Kemudian beritakorupsi.co mencoba menjelaskan sesuai PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan akhirnya “ET” pun mengatakan bahwa yang diserahkan ke petugas Imigrasi hanya berupa foto copy. Dan pada saat ditanya lebih lanjut, apakah tidak ada pemeriksaan oleh petugas Imigrasi sesuai dengan aturan. Namum menurut “ET”, petugas Imigrasi mungkin lupa. 
 
“Ya, saya hanya menyerahkan foto copy, mungkin petugasnya lupa,” kata “ET” dengan menutupi siapa orang dalam yang terlibat. 
 
Sementara, proses Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat Jakarta setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya beberapa waktu lalu. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada persetujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. 
 
Bila memang dilakukan pemeriksaan dokumen dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bisa terbit, yang kemudian ditarik dan digunting oleh pihak Imigrasi setelah kemudian diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ? 
 
Sementara hasil penelusuran Tim beritakorupsi.co, maupun infomarmasi dari berbagai sumber masyarakat terkait calo Paspor di UPI cabang Gresik sebanyak 6 (Enam) orang, yang bertugas untuk mencari dan menerima dokumen dari masyarakat pemohon Paspor yang jumlahnya dapat  mencapai sekitar 200 setiap harinya, dengan biaya yang ditarik antara Rp1.500.000 (Satu juta Lima ratus rupiah) hingga Rp3.500.000 (Tiga juta Linma ratus rupiah) per Paspor. 
 
Setelah dipotong jasa calo sebesar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, dan biaya resmi Paspor sebesar Rp355 ribu untuk Paspor biasa dan untuk E-Paspor sebesar Rp655 ribu. Dokumen pengajuan Paspor kemudian  dibawa ke rumah masing-masing oleh calo untuk mengisi Formulir secara online mendapatkan nomor antrian. Keesokan harinya, dokumen tersebut barulah diserahkan ke petugas di ULP Gresik. Selain itu, ke- 6 (Enam) orang calo tesebut juga “mengarahkan”  pemohon Paspor pada saat hendak dilakukan Wawancara, Foto dan Sidik Jari oleh petugas ULP Gresik hingga melakukan pembayaran biaya Paspor ke Bank BRI. 
 
“Ada Enam orang, Hb, DP, Ng, Bn, Jl dan Zn. Semua lewat mereka ini, nggak ada calo lain yang boleh masuk ke dalam. Biaya yang ditarik antara Satu juta lima ratus sampai dengan tiga juta lima ratus per Paspor,” kata sumber bertakorupsi.co. 
 
Bila 1 Paspor seharga Rp1.5 juta saja, lalu dikurangi biaya jasa sebesar Rp300 ribu dan biaya resmi Paspor biasa Rp355 ribu, lalu kemana sisanya sebesar Rp845 ribu dikalikan 200 Paspor per hari atau sekitar Rp169 juta dikalikan 24 hari kerja atau sebesar Rp4.056 miliyar per bulan ? 
 
Terkait keberadaan calo di UPI cabang Gresik dan terbitnya Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, Kepala Kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pihaknya mencurigai salah satu mantan Biro Jasa yang menurutnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib. 
 
“Ada mantan Biro Jasa  dan sudah kita laporkan ke pihak berwajib. Kalau keamanan sudah lebih kita ketatkan dengan menempatkan dari anggota TNI,” kata Romi Yudianto saat itu. 
 
Mengenai Paspor, Romi Yudianto mengatakan, bahwa proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Tipikor Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, denga...

JPU KPK Limpahkan Perkara 2 Kepala Daerah Si Penerima Suap

00.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH2i97NbpDHyS5dxm-Ei9MSN91XvM22r-U8fBnvosZ3V6wG63RnXiCAfbxb2P5OQRsD8DGvR019QNNhFgmGokksSdZhhpW_kjYiZzzgSViRJKBtTVUzj0iWy3kZ9ZC0u4wFLw8JOjJbE/s1600/JPU+KPK+dan+Dr.+Lufsiana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH2i97NbpDHyS5dxm-Ei9MSN91XvM22r-U8fBnvosZ3V6wG63RnXiCAfbxb2P5OQRsD8DGvR019QNNhFgmGokksSdZhhpW_kjYiZzzgSViRJKBtTVUzj0iWy3kZ9ZC0u4wFLw8JOjJbE/s640/JPU+KPK+dan+Dr.+Lufsiana.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Tak lama lagi, 2 Kepala Daerah di Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap yang Tertangkap Tangan oleh Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan segera diadili setelah Tim JPU KPK melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jum'at, 19 Oktober 2018. 
 
Ke- 2 Kepala Daerah yang menerima suap dari terdakwa Susilo Prabowo alias Embun (sudah dituntut pidana penjara selama 3 tahun oleh JPU KPK) itu adalah Bupati Tulungagung Syahri Muliyo dan Wali Kota Blitar Moh. Smanhudi Anwar. 
 
Selain tersangka Syahri Muliyo dan Moh. Smanhudi Anwar, Tim JPU KPK juga melimpahkan perkara atas nama tersangka Sutrisno selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten  Tulungagung, Agung Prayittno (swasta) Tulungagung, Bambang Purnomo (Swasta/penjahit) orang dekatnya Wali Kota Blitar 
 
Ke- 6 tersangka termasuk terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, Tertangkap Tangan Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018. Kasus yang menyeret para tersangka/terdakwa ini pun berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi suap sebagai fee dari beberapa proyek yang didapatkan terdakwa Susilo Prabowo dari Bupati Tulungagung melalui Kepala Dinas PUPR, dan dari Wali Kota Blitar lewat Kepala Dinas PUPR. 
 
Namun giliran Susilo Prabowo yang terlebih dahulu diseret oleh Tim JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara 5 terangka lainnya baru dilimpahkan, dan tinggal menunggu penetapan jadwal sidang maupun penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan Tipikor sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya. 
 
“Hari ini kita melimpahkan 5 perkara atas nama Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Moh. Samanhudi Anwa (Wali Kota Blita)r, Sutrisno (Kadis PUPR Tulungagung), Bambang Purnomo (Swasta), Hermansyah Permadi (Kadis PUPR Kota Blitar),” kata salah satu dari Tim JPU KPK M. Bisri saat ditemui di ruang Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at, 19 Oktober 2018, sesuai sidang tuntutan terdakwa Susilo Prabowo. 
 
Terpisah. Humas Pengadilan Tipikor Surabaya Dr. Lufsiana juga mengakui saat ditemui wartawan media ini di ruang kerjanya. Menurut Hakim Ad Hoc yang akrab dengan wartawan mengatakan, bahwa KPK telah melimpahkan perkara yang berkaitan dengan kasus terdakwa Susilo Prabowo. 
 
Dr. Lufsiana menambahkan, jadwal persidangan dan Majelis Hakim serta Panitra yang akan menyidangkan perkara tersebut, menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan. 
 
“Sudah, hari ini ada 5 perkara yang dilimpahkan KPK yang berkaitan dengan kasus terdakwa Susilo Prabowo. Tinggal minggu jadwal persidangan dan penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Tunggu aja jadwalnya,” kata Hakim Dr. Lufsaiana. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Limpahkan Perkara 2 Kepala Daerah Si Penerima Suap

berita korupsi .co - Tak lama lagi, 2 Kepala Daerah di Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap yang Tertangkap Tangan ol...

BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Buku Sekolah, 4 Pejabat PPPPTK Kota Malang Dituntut Ringan

Diduga Korupsi Duit Parkir Rp1.5 M, Kabid Dishub Kota Malang Diadili

Kehadiran Ananda Dalam Pembahasan “Pokir” Terungkap di Sidang Korupsi DPRD Kota Malang

JPU dan Terdakwa Kasus Korupsi PT Dok Surabaya Banding

Anggota Komisi B DPRD Jatim “Mengikuti Jejak” DPRD Kota Malang

Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

JPU KPK Limpahkan Perkara 2 Kepala Daerah Si Penerima Suap

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI