BERITAKORUPSI.CO

Anggota Komisi B DPRD Jatim “Mengikuti Jejak” DPRD Kota Malang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ghJdoPOlJVmIbNbucThBp9Rg9U5jhNESjhrTIGnNC9vdUklB2CN8D5dSNog7WcxHjss8Xb2-kjG89UCVjoFYfGS7pII-Bf7rVEOigjMAtm88EAZ0oT4CYQwpTqAb0WrJotahIIDMk0s/s1600/IMG20181022110354.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ghJdoPOlJVmIbNbucThBp9Rg9U5jhNESjhrTIGnNC9vdUklB2CN8D5dSNog7WcxHjss8Xb2-kjG89UCVjoFYfGS7pII-Bf7rVEOigjMAtm88EAZ0oT4CYQwpTqAb0WrJotahIIDMk0s/s640/IMG20181022110354.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan terpidana Bambang Hariyanto (paling kiri)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Senin, 23 Oktober 2018, Sidang kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok yang Tertangkap Tangan KPK pada Juni 2017 Jilid II, dengan terdakwa Samsul Arifin (mantan Kepala Dinas Perkebunan), dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kedua terdakwa dalam Jili II ini didakwa sama dengan 2 terdakwa dalam Jili I sebelumnya, yaitu Rohayati (Kepala Dinas Peternakan) dan Bambang Hariyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) Provinsi Jatim sebagai penyuap terhadap anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok. Bedanya, Rohayati dan Bambang Hariyanto Tertangkap Tangan oleh Tim KPK pada Juni 2017, sedangkan Samsul Arifin dan Moch. Ardi Prasetiayawan bukan Tertangkap Tangan melainkan pengembangan dari fakta persidangan dalam Jilid I, kalau keduanya ternyata turut memberikan uang suap yang jumlahnya ratusan juta rupiah, agar anggota Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan Haknya dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran maupun kinerja di 2 Dinas itu. Dalam persidangan kali ini (Senin, 23 Oktober 2018) masih seperti sidang-sidang sebelumnya, yaitu mendengarkan keterangan beberapa orang saksi dari anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dihadirkan JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti untuk terdakwa Samsul Arifin kehadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmat dan dibantu 2 Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu M. Mahin dan Samhadi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMl65qekC2Qngkfuh8HSiadFwOem-dVutl-7LRHk3CJAG7z6PxpiiCeRMcL6hPgy6_xEoTc6KLZ3tpO1P8OfSqwTl9Jc3_LoQRs4dWf5Wh35F88L63QviPKl35xJd11DDByPyCoH8s0aw/s1600/IMG20181022131709.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMl65qekC2Qngkfuh8HSiadFwOem-dVutl-7LRHk3CJAG7z6PxpiiCeRMcL6hPgy6_xEoTc6KLZ3tpO1P8OfSqwTl9Jc3_LoQRs4dWf5Wh35F88L63QviPKl35xJd11DDByPyCoH8s0aw/s640/IMG20181022131709.jpg" width="640" /></a></div>
Sebanyak 8 (delapan) anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dihadirkan JPU KPK dalam Jilid II yang digelar dalam II session adalah, diantaranya Andi Sumarjono, Lanny, Mas Purnomo Hadi dan Faturohman (Jilid I), Suharti, Alimin, Kusainudin dan M. Fawaid. Selain ke- 8 politikus ini, JPU KPK juga menghadirkan mantan terpidana 1 tahun dan 4 bulan  Bambang Hariyanto, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan beberapa saksi lainnya. Bambang Hariyanto (divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara) adalah orang ke 6 dari 7 terpidana Jilid I yang dihadirkan JPU KPK sebagai saksi bagi kedua terdakwa (Samsul Arifin dan Moch. Ardi Prasetiayawan). Sebelumnya, 5 terpidana yang sudah dihadirkan JPU KPK sebagai saksi adalah M. Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim divonis pidana 7 tahun penjara), Rahman Agung dan Santoso (Keduanya Staf Komisi B DPRD Jatim divonis masing-masingmasing 4 tahun penjara), M. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, divonis pidana 6 tahun dan 6 bulan penjara) dan mantan terpidana 1 tahun penjara Rohayati (Kepala Dinas Peternakan). Dan yang belum dihadirkan tinggal satu orang lagi, yaitu mantan terpidana 1 tahun penjara Anang Basuki Rahmat (ajudan Kepala Dinas Pertanian Bambang Hariyanto). Keterangan para anggota Kimisi B DPRD Jatim kali ini, tak ada yang berbeda dari keterangan beberapa anggota Kimisi B DPRD lainnya yang sudah terlebih dahulu di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim. Tak satupun yang mengakui telah menerima uang “haram” dengan kata sandinya “Sarung, undangan, Rok dan Permen” sebagai komitmen fee dari 10 Dinas sebagai mitra kerja Komis B DPRD Jatim periode 2014 2019. Jangankan mengaku menerima, mendengar saja katanya tidak pernah. Dari 10 Dinas sebagai mitra Kerja Komisi B, hanya 1 yang tidak memberikan suap di triwulan I tahun 2017. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjYRDsrih_4L142-h8V11ma39m7d6dRGLerhWkAAAOOt2v6X7pxv9cnQFTcppCCmLZW7gsVbSA3EA1i4Hc3uOVLW-izWG5eTm6skR6xMSpR55dTR9ivXjMn_N03VzGuFzYLL7hzZT-83I/s1600/IMG20181022152124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjYRDsrih_4L142-h8V11ma39m7d6dRGLerhWkAAAOOt2v6X7pxv9cnQFTcppCCmLZW7gsVbSA3EA1i4Hc3uOVLW-izWG5eTm6skR6xMSpR55dTR9ivXjMn_N03VzGuFzYLL7hzZT-83I/s640/IMG20181022152124.jpg" width="640" /></a></div>
“Tidak menerima. Tidak pernah mendengar ada komitmen fee,”. Inilah “koor” alias jawaban dari setiap anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 2019 saat JPU KPK maupun Majelis Hakim menanyainya. Karena jawaban dari para politikus dari bergai Partai Politik sebagai anggota Dewan yang terhormat ini dianggap sebagai jawaban yang tidak jujur sekalipun di bawah sumpah, makanya JPU KPK maupun Majelis Hakim seringkali mengingatkannya, namun tetap satupun yang berkata jujur dan terus terang. Bahkan salah satu anggota Majelis Hakim yaitu M. Mahin, yang sangat tegas dalam setiap menyidangkan kasus Korupsi sempat menyemprot para anggota politikus di DPRD Jatim ini. Karena dalam BAP (Beria Acara Pemeriksaan) terdapat percakapan yang menyebutkan kata, Sarung, Rok dan Permen. Harga permen dalam percakan Dewan itu senilai Rp5 juta. Kata Sarung, Rok dan Permen itu berkaitan dengan komitmen fee. Namun anggota Dewan ini tak juga berkata jujur. Pada hal, selain kasus Korupsi suap yang bisa aja menjeratnya, kasus pidana memberikan keterangan “palsu” dalam persidangan dapat mengacamnya dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada hal, M. Basuki maupun M. Ka’bil mengatakan, bahwa komitmen fee itu ada dan sudah dibagikan keseluruh anggota Komisi B DPRD Jatim Periode 2014 2019 dengan rumus 24, yaitu 19 untuk anggota, 3 untuk Ketua, 1 untuk Kesekretariatan dan Staf, serta 1 untuk Kas Komisi B. Dari keterangan M. Basuki maupun M. Ka’bil yang mengatakan, permintaan komitmen fee itu dari 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sekarang diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) di bawah Gubernur Jatim, 9 SKPD sudah memberikan uang suap dalam triwulan I tahun 2017, termasuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaJ8muVpqmOUq3EXI4BHZ4yyNwxQPE2VkXnpjKyMHBTxQTBRsiK6N_3FoDeqQED5lpiG5_hf0eDJ_uLJHypv6oSdB36mmAz2hIOit1rJQmpOJER1D21IV7F6AtYZeCm9vbf6T5Zmz_GuI/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaJ8muVpqmOUq3EXI4BHZ4yyNwxQPE2VkXnpjKyMHBTxQTBRsiK6N_3FoDeqQED5lpiG5_hf0eDJ_uLJHypv6oSdB36mmAz2hIOit1rJQmpOJER1D21IV7F6AtYZeCm9vbf6T5Zmz_GuI/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Selain dari keterangan M. Basuki maupun M. Ka’bil, keterangan Rahman Agung juga mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa uang itu diserahkannya kepada M. Ka’bil, dan M. Ka’bil menyerahkan ke Atika Banowati untuk dibagikan ke seluruh anggota Komis B, namun Atika tidak mengakui. Sementara kerangan mantan terpidana Bambang Hariyanto kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa permintaan komitmen fee itu langsung disampaikan oleh M. Ka’bil kepada dirinya. Dan bisa jadi dilakukan M. Ka’bil kepada 8 SKPD lainnya. Setiap jumlah uang suap dari setiap Kepala SKPD terhadap Komis B DPRD Jatim berfariasi, tergantung dari jumlah anggaran APBD yang dipergunakan. “Langsung disampaikan Pak Ka’bil,” kata Bambang Hariyanto, Senin, 23 Oktober 2018. Bambang Hariyanto mengatakan, bahwa permintaan itu sudah kesepakatan seluruh anggota Komisi B. Karena menurut M. Ka’bil seperti yang disampaikan Bambang Hariyanto kepada Majelis Hakim, kalau M. Ka’bil tidak melaksanakan usulan seluruh anggota Komis B, maka M. Ka’bil akan “diancam” mosi tak percaya dan bisa berakibat pencopotan jabatan atau Pergantian Antara Waktu (PAW). “Pak Ka’bil mengatakan atas usulan anggota, dan kalau tidak, diancam mosi tap percaya,” lanjut Bambang Hariyanto. Keterangan M. Ka’bil memang sama dengan keterangan M. Basuki. Karena sebelumnya, yang menerima komitmen fee triwulan I Januari - Maret 2017 adalah M. Ka’bil. Karena M. Ka’bil pidah ke Komis E, maka untuk triwulan ke II April - Juni 2017 dilanjutkan oleh M. Basuki. Dan di triwulan ke II inilah “bangkai itu menguap”. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDxyg-SlIpMcLZt_K2IJSLvw96DnNnBm7zjkxO9bR0cv04mmd5fJCtJRfh7N9JEPutYRFRr5RRkZOZ11kHVjtw8S4Z4F2oGf24Z8yo24DjxzXIFOoxkAYBWN-9YTovRjot0-WCCmcXttI/s1600/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="323" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDxyg-SlIpMcLZt_K2IJSLvw96DnNnBm7zjkxO9bR0cv04mmd5fJCtJRfh7N9JEPutYRFRr5RRkZOZ11kHVjtw8S4Z4F2oGf24Z8yo24DjxzXIFOoxkAYBWN-9YTovRjot0-WCCmcXttI/s1600/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" width="322" /></a></div>
Ketidak jujuran dari anggota Komis B DPRD Jatim ini, tak berbeda dengan kasus korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Hingga KPK menetapkan 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka, dan 1 sudah divonis yaitu Ketua DPRD. 18 anggota DPRD lainnya masih menjalani persidangan sementara 22 masih di penyidikan KPK. Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan kemudian diadili (18 terdakwa), barulah ada pengakuan telah menerima serta beberapa diantaranya telah mengembalikannya ke KPK. Melihat fakta persidangan dari kasus ini DPRD Kota Malang dengan kasus anggota Komisi B DPRD Jatim maupun seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto, KPK harusnya bertindak tegas dan adil untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi suap berdasarkan UU Korupsi. Agar kepercayaan masyarakat terhadap KPK tidak pudar. Karena KPK masih dianggap satu-satunya sebagai lembaga penegak hukum yang tak bisa di “masuki MARKUS untuk diajak damai”, namun bukan tak mungkin “dimasuki Politik”. Harusnya anggota Komis B DPRD Jatim ini belajar dari Kasus yang menyeret 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap APBD Kota Malang TA 2015. Karena berawal dari ketidak jujuran pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PU dan terdakwa Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang. “Kalau keterangannya Ka’bil dengan Basuki saling berkaitan. Keterangannya Basuki, Ka’bil, Rahman dan Rohayati selalu berkaitan semua, bahwa kontribusi yang istilahnya komitmen fee memang ada dari semua Dinas sebagai mitra Komisi B, dan semua Dinas sudah menyerahkan kontribusi pada triwulan pertama Maret 2017 melalui Ka’bil yang totalnya Rp480 juta. Triwulan pertama ini Januari sampai Maret 2017, ini sudah selesai. Kalau triwulan kedua, karena Ka’bil itu sudah pindah komisi akhirnya yang tanggung jawab kan Basuki, namun belum selesai triwulan kedua karena terjadi tangkap tangan itu,” kata JPU KPK Wawan menjelaskan, pada sidang Minggu lalu “Apakah termasuk dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang saat ini sebagai Sekda Pemrov. Jatim ?,” tanya wartawan ini kemudian. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjllZkdLDwSNMvSXqkTn2ehCejsYzu-swaMc2AKUk_nzfdnGpqZi_aRaXEoB8YqwjpgvtRSJ7BEdahd6JeQ93JBQFAInrk-f6_DAlyZQqnTmHPJJcpfZyzxi7_3zC-7SxFHfnF6yK1m7jo/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjllZkdLDwSNMvSXqkTn2ehCejsYzu-swaMc2AKUk_nzfdnGpqZi_aRaXEoB8YqwjpgvtRSJ7BEdahd6JeQ93JBQFAInrk-f6_DAlyZQqnTmHPJJcpfZyzxi7_3zC-7SxFHfnF6yK1m7jo/s1600/Rohayati.png" /></a></div>
Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, bahwa 9 SKPD sudah memberikan pada triwulan pertama, kecuali Kepala Biro SDM yang tidak memberikan. “Pokoknya kalau triwulan pertama sudah semua menyerahkan kecuali satu, yaitu Kepala Biro SDM, itu tidak memberikan. Jadi, dari 10 Dinas sebagai Mitra komisi B DPRD Jatim, 9 sudah menyetorkan triwulan pertama pada Maret 2017. Kalau triwulan kedua kan belum, karena terjadi langsung tangkap tangan,” terang JPU KPK Wawan. “Lalu bagaimana dengan anggota Komisi B DPRD Jatim yang tidak mengakui, kalau sudah menerima. Apakah akan  seperti anggota DPRD Kota Malang?,” tanya wartan media ini lagi. JPU KPK Wawan menjelaskan, justru tidak ada yang mengakui, malah mereka (anggota Komisi B DPRD Jatim) mengatakan tidak pernah ada kontribusi dari Dinas sebagai mintra komisi B. Harusnya mereka belajar dari kasus anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak ada yang mengaku telah menerima uang, dan silahkan tafsrkan sendiri. “Justru mereka tidak mengakui kalau ada kontribusi. Mereka bilang nggak ada, malah mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi itu. Cuma itu kan menjadi janggal karena keterangannya Basuki sebagai Ketua Komisi B mengatakan ada, dan itu sudah ada jauh sebelum Basuki anggota DPRD Jatim tahun 2014. Selain Basuki, Ka’bil dan Rahmat Santoso juga mengatakan ada. Jadi walaupun mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi, tapi menjadi janggal dari keterangan saksi yang lain. Di triwulan pertama ini kan uang melalui Ka’abil sebesar Rp480,” kata JPU KPK Wawan. JPU KPK Wawan menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini terkait sejumlah uang yang sudah diterima Ka’bil mengatakan, kalau uang itu sudah dibagikan ke semua anggota Komisi B DPRD Jatim. “Iya, kalau keterangannya Basuki maupun Ka’bil sudah dibagikan. Uang itu dari Ka’bil ke Rahman, lalu Rahman menyerahkan ke Atika. Menurut Ka’bil, Atika ini adalah sekertarisnya Komisi B. Jadi uang itu setelah diterima, dibagi dengan rumusan 24. 19 untuk anggota Komisi, tiga untuk pimpinan, satu untuk sekretariat dan staf, yang satu lagi untuk kas Komis B. Jadi setelah dibagi itu, kemudian sama Ka’bil diserahkan ke Rahman Agung, Rahmat Agung menyerahkan ke Atika. Atika membagikannya ke semua anggota, tapi Atika tidak mengakui itu tadi, padahal keterangannya Rahmat Agung, Ka’bil, Basuki mengatakan ada dan sudah dibagikan, tapi Atika tetap ngotot mengatakan tidak menerima, tidak mengakui. Dari keterangan keterangan saksi sebelumnya uang itu sudah dibagikan ke semua anggota,” ungkap JPU KPK Wawan, “Apakah ada kemungkinan 19 anggota Komis B maupun Kepala SKPD lainnya menjadi “tersangka”, sama seperti anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak mengakui, tapi setelah mereka jadi tersangka/terdakwa lalu mengakui dan juga mengembalikannya ?,” tanya wartawan ini     “Saya tidak mau berandai-andai. Artinya, kalau mau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang,  harusnya mereka belajar dari situ, dan jujur. Silakan di artikan sendiri, saya tidak mau berandai-andai,” ujar JPU KPK Wawan. (Rd1)

News Tipikor Anggota Komisi B DPRD Jatim “Mengikuti Jejak” DPRD Kota Malang

Mantan terpidana Bambang Hariyanto (paling kiri) berita korupsi .co - Senin, 23 Oktober 2018, Sidang kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil...

Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

01.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, dengan peredaran uang Rp4-5 Miliyar per bulan”#            
beritakorupsi.co - Beberapa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi suap yang Tertangkap Tangan Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pengurusan izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sudah pasti melibatkan pejabat atau orang dalam instansi tersebut dengan imbalan ratusan juta bahkan miliyaran rupiah. 
 
Kasus Tangkap Tangan yang tangani KPK terkait izin, diantaranya Izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang milik dr. Subur Suprojo, di mana Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Jombang sudah diadili dan divonis pidana penjara. 
 
Dan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 14 - 15 Oktober 2018, Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali melakukan Tangkap Tangan terhadap pejabat Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bekasi serta pihak swasta yang berjumlah sebanyak 10 orang, terkait dengan pengurusan izin perumahan dengan mengamankan barang bukti berupa uang rupiah maupun dolar yang berjumlah miliyaran. 
 
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan kepada beritakoruspi.co, sesuai membaca berita terkait terbitnya Paspor “palsu” yang diduga melibatkan calo dan orang dalam, Senin, 15 Oktober 2018. 
 
Sementara terbitnya Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya melalui Kantor Unit Pelayanan Paspor (UPI) cabang Kabupaten Gresik yang beralamat di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik dan dilakukan pengguntingan oleh pihak Imigrasi setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu tak menutup kemungkinan keterlibatan calo dan orang dalam. 
 
Sebab, tak mungkin Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM” keluar begitu saja tanpa keterlibatan orang dalam, sementara persyaratan permohonan pengajuan Paspor yang diajukan  hanya berupa “foto copy” dokumen, seperti yang disampaikan “ET” maupun “YY” saat menghubungi beritakorupsi.co dengan meminta agar beritanya tidak diterbitkan lagi. 
 
Dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. 
 
Sementara dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang, tanggal 15 Mei 2000. 
 
Inilah beberapa kutipan percakapan saat “YY” dan “ET” menghubungi Tim beritakorupsi.co melalui Nomor 08135783XXX milik “YY” dan Nomor 08224857XXX  milik “ET” agar beritanya tidak diterbitkan lagi. Selain dari nomor “ET” dan “YY”, beberapa nomor tak dikenal mulai “meneror atau mengancam” Tim beritakorupsi.co terkait terbitnya berita sebelumnya, diantaranya dari Nomor 08133051XXXX yang mengaku istri “ET”, dan Nomor tersebut sudah dilaporkan Tim beritakorupsi.co kepihak Telkomsel sesuai Peraturan yang berlaku. 
 
“Dokumen itu dari saya. Saya dihubungi tekong di Madura, bang. Terus saya ambil, saya minta biaya Rp2 juta karena usianya di bawah umur. Kemudian saya kasih ke bang “ET”. Jadi itu murni Bang “ET”, Bang. Tolonglah Bang, jangan terbitkan lagi. Kalau terbit lagi bisa ada perceraian, Bang” kata “YY” melalui HPnya. 
 
Tim beritakorupis.co mencoba menggali informasi dari “YY”, terkait penentuan biaya sebesar Rp2 juta karena “YNM” masih dibahwa umur menjadi usia dewasa, dan apakah memang sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Namun menurut “YY” baru kali ini. “YY” menjelaskan, dirinya memotong sebesar Rp300 ribu sebagai jasanya dari biaya Rp2 juta yang dimintanya dari tekong, lalu sisanya bersama dokumen diserahkan ke “ET”. 
 
“Baru kali ini, Bang, saya salah Bang. Tawar menawar karena usia di bawah umur. Saya Ngambil Rp300 ribu, dan sisanya saya kasihkan ke bang “ET”. Saya tidak kenal dengan “NYM”, ketemu sekali saat datang ke Imigrasi. Jadi yang meng-upload dokumen itu bang “ET”, nggak ada orang dalam,” jawab “YY” yang sepertinya menutupi sesuatu, Selasa, 16 Oktober 2018. 
 
Tim beritakorupsi.co pun tidak begitu percaya dengan apa yang disampaikan oleh “YY” yang terkesan menutupi tentang “ET” yang men-upload dokumen secara online. Sebab sistem online Paspor dan pembukaan Unit Pelayanan Imigrasi (UPI) di Gresik mulai diberlakukan sekitar tahun 2016 lalu, saat Godam sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, mengatakan, bahwa sistem online untuk mempermudah antrian masyarakat pemohon paspor. Sehingga dengan mendaftar secara online, masyarakat pemohon tidak perlu antri dengan waktu yang begitu lama, sebab secara online untuk mempercepat mendapat nomor antrian dan tinggal mengajukan permohonan dengan waktu yang tidak begitu lama. 
 
Tidak hanya itu. Biro Jasa pengurusan Paspor yang semula mendapat izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur pun dihentikan masih disaat Godam menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak. 
 
Hal itu disampaikan Godam saat wartawan ini menemuinya untuk mengkonfirmasi terkait adanya beberapa calo maupun Biro Jasa yang menarik biaya Paspor sebesar Rp750 ribu - Rp950 ribu per Paspor yang dianggap sangat meresahkan. Godam saat itu berjanji akan menindak tegas calo maupun Biro Jasa yang kedapatan melakukan hal tersebut. 
 
Kemudian, Tim beritakorupsi.co mencoba menggali informasi lainnya dari “YY” tentang “JL”, salah 1 dari 6 orang calo Paspor di UPI Cabang Gresik yang kabarnya sempat diamankan pihak Kepolisian beberapa bulan lalu namun "dilepas". Menurut “YY” kenal namun tidak begitu tahu banyak tentang “JL” maupun calo liannya. Pada hal, informasi dari berbagai sumber yang diperoleh Tim beritaakorupsi.co, kalau “YY” adalah orang lama yang berkecimpung dalam pengurusan Paspor. Dan “YY” tetap bersikeras mengatakan tidak ada orang dalam. 
 
Dari pengakuan “YY” kepada Tim beritakorupsi.co, bahwa dirinyalah bersama “ET” yang menanggung pengembalian biaya pengurusan Paspor sebesar Rp2 juta milik “NYM”. Selain itu, “YY” juga menjelaskan kalau dirinya pernah dijemput “ET” dari umahnya sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian di bawa ke daerah Pondok Benowo Indah. Setelah ditunrunkan dari mobil milik “ET”, barulah sekitar pukul 03.00 WIB, “ET” menemui “YY”. Namun lagi-lagi “YY” masih tetap mencoba menutupi kejadian yang berhubungan dengan Paspor milik “YNM”. 
 
“Saya kenal (“JL”), saya nggak tau. Yang mengembalikan biaya pengurusan Paspor saya sama Bang ET. Saya 1 juta. Saya pernah dijemput Bang “ET” ke rumah saya sekitar jam 2 pagi, dibawa ke Benowo dan diturunkan di depan. Jam 3 (pagi) saya baru ditemui lagi dan marah-marah karena Paspor itu,” kata “YY”. 
 
Pada tanggal 18 Oktober 2018, giliran “ET” yang menghubungi Tim berirakorupsi.co tanpa menyebutkan dari mana mendapatkan nomor HP milik beritakorupsi.co, dengan mengatakan agar beritanya tidak dinaikkan lagi. 
 
Dalam percakapan melalui telepon selulernya, “ET” mengakui kalau dirinyalah yang memalsu data dokumen milik “NYM” selaku pemohon Paspor. Namun lagi-lagi “ET” tak jauh beda dengan “YY” yang sepertinya menutupi keterlibatan orang dalam terkait pengurusan Paspor milik “NYM” yang sudah ditarik oleh pihak Imigrasi. 
 
Dan Tim beritakorupsi pun menjelaskan, bahwa “ET” tidak punya salah dan tidak mengenal apa lagi belum pernah bertemu dengan antar Tim beritakoruspi.co dengan “ET”, sihingga tak perlu meminta maaf. 
 
Sesuai Pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, 
 
Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. 
 
Pasal 49 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi; Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku,; b. kartu keluarga,; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis,; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama,; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. 
 
Anehnya, menurut “ET”, dirinyalah yang langsung meng-upload dokumen milik “YNM” tanpa melibatkan orang dalam. 
 
“Saya dapat nomr dari teman-temanteman. Saya minta maaf, saya salah. Saya yang memalsu data itu dan meng-upload secara online, tidak ada orang dalam. Saya minta tolong supaya jangan diterbitkan lagi berinya,” kata “ET” dari ujung telepon saat menghubungi Tim berikaorupsi.co, Kamis, 18 Oktober 2018. 
 
Pengakuan “ET” ini pun tidak begitu saja dipercaya Tim berikaorupsi,co. Kemudian beritakorupsi.co mencoba menjelaskan sesuai PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan akhirnya “ET” pun mengatakan bahwa yang diserahkan ke petugas Imigrasi hanya berupa foto copy. Dan pada saat ditanya lebih lanjut, apakah tidak ada pemeriksaan oleh petugas Imigrasi sesuai dengan aturan. Namum menurut “ET”, petugas Imigrasi mungkin lupa. 
 
“Ya, saya hanya menyerahkan foto copy, mungkin petugasnya lupa,” kata “ET” dengan menutupi siapa orang dalam yang terlibat. 
 
Sementara, proses Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat Jakarta setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya beberapa waktu lalu. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada persetujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. 
 
Bila memang dilakukan pemeriksaan dokumen dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bisa terbit, yang kemudian ditarik dan digunting oleh pihak Imigrasi setelah kemudian diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ? 
 
Sementara hasil penelusuran Tim beritakorupsi.co, maupun infomarmasi dari berbagai sumber masyarakat terkait calo Paspor di UPI cabang Gresik sebanyak 6 (Enam) orang, yang bertugas untuk mencari dan menerima dokumen dari masyarakat pemohon Paspor yang jumlahnya dapat  mencapai sekitar 200 setiap harinya, dengan biaya yang ditarik antara Rp1.500.000 (Satu juta Lima ratus rupiah) hingga Rp3.500.000 (Tiga juta Linma ratus rupiah) per Paspor. 
 
Setelah dipotong jasa calo sebesar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, dan biaya resmi Paspor sebesar Rp355 ribu untuk Paspor biasa dan untuk E-Paspor sebesar Rp655 ribu. Dokumen pengajuan Paspor kemudian  dibawa ke rumah masing-masing oleh calo untuk mengisi Formulir secara online mendapatkan nomor antrian. Keesokan harinya, dokumen tersebut barulah diserahkan ke petugas di ULP Gresik. Selain itu, ke- 6 (Enam) orang calo tesebut juga “mengarahkan”  pemohon Paspor pada saat hendak dilakukan Wawancara, Foto dan Sidik Jari oleh petugas ULP Gresik hingga melakukan pembayaran biaya Paspor ke Bank BRI. 
 
“Ada Enam orang, Hb, DP, Ng, Bn, Jl dan Zn. Semua lewat mereka ini, nggak ada calo lain yang boleh masuk ke dalam. Biaya yang ditarik antara Satu juta lima ratus sampai dengan tiga juta lima ratus per Paspor,” kata sumber bertakorupsi.co. 
 
Bila 1 Paspor seharga Rp1.5 juta saja, lalu dikurangi biaya jasa sebesar Rp300 ribu dan biaya resmi Paspor biasa Rp355 ribu, lalu kemana sisanya sebesar Rp845 ribu dikalikan 200 Paspor per hari atau sekitar Rp169 juta dikalikan 24 hari kerja atau sebesar Rp4.056 miliyar per bulan ? 
 
Terkait keberadaan calo di UPI cabang Gresik dan terbitnya Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, Kepala Kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pihaknya mencurigai salah satu mantan Biro Jasa yang menurutnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib. 
 
“Ada mantan Biro Jasa  dan sudah kita laporkan ke pihak berwajib. Kalau keamanan sudah lebih kita ketatkan dengan menempatkan dari anggota TNI,” kata Romi Yudianto saat itu. 
 
Mengenai Paspor, Romi Yudianto mengatakan, bahwa proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Tipikor Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, denga...

JPU KPK Limpahkan Perkara 2 Kepala Daerah Si Penerima Suap

00.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH2i97NbpDHyS5dxm-Ei9MSN91XvM22r-U8fBnvosZ3V6wG63RnXiCAfbxb2P5OQRsD8DGvR019QNNhFgmGokksSdZhhpW_kjYiZzzgSViRJKBtTVUzj0iWy3kZ9ZC0u4wFLw8JOjJbE/s1600/JPU+KPK+dan+Dr.+Lufsiana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH2i97NbpDHyS5dxm-Ei9MSN91XvM22r-U8fBnvosZ3V6wG63RnXiCAfbxb2P5OQRsD8DGvR019QNNhFgmGokksSdZhhpW_kjYiZzzgSViRJKBtTVUzj0iWy3kZ9ZC0u4wFLw8JOjJbE/s640/JPU+KPK+dan+Dr.+Lufsiana.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Tak lama lagi, 2 Kepala Daerah di Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap yang Tertangkap Tangan oleh Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan segera diadili setelah Tim JPU KPK melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jum'at, 19 Oktober 2018. 
 
Ke- 2 Kepala Daerah yang menerima suap dari terdakwa Susilo Prabowo alias Embun (sudah dituntut pidana penjara selama 3 tahun oleh JPU KPK) itu adalah Bupati Tulungagung Syahri Muliyo dan Wali Kota Blitar Moh. Smanhudi Anwar. 
 
Selain tersangka Syahri Muliyo dan Moh. Smanhudi Anwar, Tim JPU KPK juga melimpahkan perkara atas nama tersangka Sutrisno selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten  Tulungagung, Agung Prayittno (swasta) Tulungagung, Bambang Purnomo (Swasta/penjahit) orang dekatnya Wali Kota Blitar 
 
Ke- 6 tersangka termasuk terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, Tertangkap Tangan Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018. Kasus yang menyeret para tersangka/terdakwa ini pun berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi suap sebagai fee dari beberapa proyek yang didapatkan terdakwa Susilo Prabowo dari Bupati Tulungagung melalui Kepala Dinas PUPR, dan dari Wali Kota Blitar lewat Kepala Dinas PUPR. 
 
Namun giliran Susilo Prabowo yang terlebih dahulu diseret oleh Tim JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara 5 terangka lainnya baru dilimpahkan, dan tinggal menunggu penetapan jadwal sidang maupun penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan Tipikor sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya. 
 
“Hari ini kita melimpahkan 5 perkara atas nama Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Moh. Samanhudi Anwa (Wali Kota Blita)r, Sutrisno (Kadis PUPR Tulungagung), Bambang Purnomo (Swasta), Hermansyah Permadi (Kadis PUPR Kota Blitar),” kata salah satu dari Tim JPU KPK M. Bisri saat ditemui di ruang Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at, 19 Oktober 2018, sesuai sidang tuntutan terdakwa Susilo Prabowo. 
 
Terpisah. Humas Pengadilan Tipikor Surabaya Dr. Lufsiana juga mengakui saat ditemui wartawan media ini di ruang kerjanya. Menurut Hakim Ad Hoc yang akrab dengan wartawan mengatakan, bahwa KPK telah melimpahkan perkara yang berkaitan dengan kasus terdakwa Susilo Prabowo. 
 
Dr. Lufsiana menambahkan, jadwal persidangan dan Majelis Hakim serta Panitra yang akan menyidangkan perkara tersebut, menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan. 
 
“Sudah, hari ini ada 5 perkara yang dilimpahkan KPK yang berkaitan dengan kasus terdakwa Susilo Prabowo. Tinggal minggu jadwal persidangan dan penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Tunggu aja jadwalnya,” kata Hakim Dr. Lufsaiana. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Limpahkan Perkara 2 Kepala Daerah Si Penerima Suap

berita korupsi .co - Tak lama lagi, 2 Kepala Daerah di Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap yang Tertangkap Tangan ol...

JPU KPK Menuntut Susilo Prabowo Sipenyuap 2 Kepala Daerah, 3 Tahun Penjara

05.18 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioD3nX8iHKIF-FaPpX_NtLOski7mR1GmAM4pqe2DOrmPRCSFkbJ5yEV9D2VDUwMFqU2yMDKFFq17FDU0zGhXw6xBk96uj25myo5oCuTiHBr_KFk2qiF_yfMmHQ4S98Iy8JLF6oyCsUWRk/s1600/IMG20181018111018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioD3nX8iHKIF-FaPpX_NtLOski7mR1GmAM4pqe2DOrmPRCSFkbJ5yEV9D2VDUwMFqU2yMDKFFq17FDU0zGhXw6xBk96uj25myo5oCuTiHBr_KFk2qiF_yfMmHQ4S98Iy8JLF6oyCsUWRk/s640/IMG20181018111018.jpg" width="640" /></a></div>
#Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan, Uang “haram” yang mengalir ke Aparat Penegak Hukum Rp2.375 M, Ketua DPRD Rp1.5 M, Wkl Bupati Rp600 juta, Sekda Rp150 juta, Banggar DPRD Rp380 juta dan mengalir juga ke Wartawan dan LSM#   
  
beritakorupsi.co - Kamis, 18 Oktober 2018, JPU KPK Abdul Basri, Dodi Soekmono, Mahardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa sipenyuap 2 Kepala Daerah di Jawa Timur yang Tertangkap Tangan Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018, dengan pidana penjara selama 3 tahun. 
 
Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU KPK di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Mamzah dan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hoc) serta Panitra Pengganti (PP), sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Agung Setiawan dan Jamaludin Arif. 
 
Susilo Prabowo alias Embun selaku pemilik PT. Jala Bumi Megah adalah terdakwa dalam kasus perkara Korupsi “suap” kepada 2 kepala Derah di Jawa Timur, yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno yang Tertangkap Tangan (TT) Tim KPK pada Rabu, 6 Juni 2018. 
 
Tak tanggung-tanggung, uang suap yang diberikan terdakwa Susilo Prabowo alias Embun terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar dan  Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung sebesar Rp10 milyiar. 
 
Uang suap atau fee sebesar Rp10 milyar itu adalah sebagai imbalan dari beberapa proyek APBD yang didapatkan terdakwa Susilo Prabowo dari Bupati Tulungagung melalui Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung, dan dari Wali Kota Blitar melalui Kepala Dinas PUPR sejak 2016 hingga 2018. 
 
Baca juga : Sidang Suap Dua Kepala Daerah Terungkap, Duit “haram” itu Mengalir  
                         juga ke  Wakil Bupati  dan DPRD Tulungagung      
 
Berita lainnya : Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Adala  Mantan Preman,  
                                      Terungkap di Sidang Korupsi Suap Dua Kepala Daerah 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAY4ymlNn8TK48Mt7-6Hpvn41D1k_HiMBMoCOSxndSnlzsA6ANe77jubR4OMNTi-3s5Wt0QCWN5LmLFxhJywDhDLmqap4-VZtYHjZegE6Zq4s8P7Vzt4y_guLhLAjdDgS6YHCxDCn8lH0/s1600/IMG20181018110726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAY4ymlNn8TK48Mt7-6Hpvn41D1k_HiMBMoCOSxndSnlzsA6ANe77jubR4OMNTi-3s5Wt0QCWN5LmLFxhJywDhDLmqap4-VZtYHjZegE6Zq4s8P7Vzt4y_guLhLAjdDgS6YHCxDCn8lH0/s640/IMG20181018110726.jpg" width="640" /></a></div>
Ternyata uang suap itu tidak hanya diberikan oleh terdakwa Susilo Prabowo kepada Syahri Mulyo, Muh. Samanhudi Anwar dan Sutrisno, melainkan dibagi-bagibagikan juga kepada APH (Aparat Penegak Hukum) Rp2.375 M, Ketua DPRD Rp1.5 M, Wakil Bupati Rp600 juta, Sekda Tulungagung Rp150 juta, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung Rp380 juta. S tak ketinggalan beberapa kuli tinta atau Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
 
Dari kasus ini, semakin membuka mata lebar-lebar. Karena beberapa Kepala Daerah bersama pengusaha yang ditangkap KPK, selalu berkaitan dengan bagi-bagi proyek untuk mendapatkan uang “haram” tanpa si pejabat itu bekerja keras. 
 
Dan tidak hanya di Tulungagung dan Blitar, tetapi bisa juga terdapat di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti di Pemkot Batu, Malang dan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di mana si pengusaha adalah orang dekatnya si Kepala Daerah. 
 
Dan bila Kepala Daerah bersama pejabat dibawahnya yang ditangkap KPK, itu berkaitan dengan jual beli jabatan. Untuk menduduki jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) tak gratis, harga kursi di OPD sudah barang tentu berbeda tergantung “basah keringnya” seperti di Kabupaten Nganjuk dan Jombang. 
 
Tak sulit memang bagi Kepala Daerah untuk meraup rupiah berjumlah ratusan juta bahkan milyar, hanya dengan cara jual beli jabatan atau memberikan proyek kepada kenalannya sebagai pengusaha. 
 
 Sudah barang tentu, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor itu pun akan “aman”, dari bidikan-bidikan Aparat Penegak Hukum, LSM, Wartawan karena yang sudah “ditutupnya” agar tidak terlihat lagi, kecuali dari “teropong” lembaga anti rausuah yang berkantor di Jakarta. 
 
Dan itu pula yang menimpa si Embun hingga diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas perbuatannya yang memberikan uang suap kepada pejabat untuk mendapatkan pekerjaan proyek tanpa bersusah payah. 
 
Hal ini terungkap dalam surat tuntutan JPU KPK saat dibacakan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 18 Oktober 2018.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VOPSYE7-TobW6bQHcJCYnneEOVNZNu67RHypstizSExlKdY-RXv_I9ZgjYZXLuiy4avdPg_vymkRhU7UWpX_dAE8XDa4b26AFYtVx4LpaBhBCG1nTJeXPvB3yrQ3GJwVrOluhhc145k/s1600/IMG20180913114953.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VOPSYE7-TobW6bQHcJCYnneEOVNZNu67RHypstizSExlKdY-RXv_I9ZgjYZXLuiy4avdPg_vymkRhU7UWpX_dAE8XDa4b26AFYtVx4LpaBhBCG1nTJeXPvB3yrQ3GJwVrOluhhc145k/s1600/IMG20180913114953.jpg" /></a></div>
Dalam surat tuntutan PU KPK disebutkan, Terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, dituntut atas beberapa perbuatannya karena telah memberikan uang sebesar  Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar sejak tahun 2016 hingga 2018. 
 
Menurut JPU KPK dalam surat tuntutannya, bahwa pemberian uang sebesar Rp10.5 milliar itu oleh terdakwa Susilo Prabowo alias Embun kepada Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar, karena terdakwa sudah memperoleh dan atau dijanjikan beberapa proyek pekerjaan yang didanai dari APBD Kabupaten tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar. 
 
Dalam surat tutan JPU KPK, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia(UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
Dalam surat tuntutannya, JPU KPK mengungkapkan terkait pemberian uang oleh terdakwa Susilo Prabowo alias Embun  terhadap Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR dan Moh. Samanhudi Anwar adalah sebagai fee dari proyek yang diperoleh terdakwa, diantaranya ; 
 
Pada akhir tahun 2015, bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2016, Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya, proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa, diantaranya terdakwa dan Sony Sandra. Pembagian proyek tersebut kemudian diberikan oleh Sutrisno kepada terdakwa dan Sony Sandra. Dan sebagai kompensasi atas pembagian proyek tersebut, terdakwa bersedia untuk memberikan fee kepada Sutrisno dan Syahri Mukyo. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5SMevmcwXOdxw9M3oqYRWuw6tVgNy9QBoepjYF2lsUpDT7FofllToWR_s2rh4Zqxx0aWBOOnvb6yYl6Igko5w6u3RdKMyFXei30o8eMCADWkIW3HTJPfJs9wmL31Ky939s1QSSZNG18w/s1600/IMG20180920105347.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5SMevmcwXOdxw9M3oqYRWuw6tVgNy9QBoepjYF2lsUpDT7FofllToWR_s2rh4Zqxx0aWBOOnvb6yYl6Igko5w6u3RdKMyFXei30o8eMCADWkIW3HTJPfJs9wmL31Ky939s1QSSZNG18w/s640/IMG20180920105347.jpg" width="640" /> </a></div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada saat pelelangan, terdakwa dan Sony Sandra mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Sutrisno, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat antara terdakwa dengan Sony Sandra, karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada Sony Sandra, demikian pula sebaliknya. 
 
JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya, disertai dengan perusahaan  pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Sehingga pada saat pelelangan tahun anggaran 2016,  terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak sebesar Rp75.358.672.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu mpiah). 
 
Proyek tersebut antara lain ; Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp18.795.455.000 berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. 
 
Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000  berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.  Kemudian peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jelipicisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas jalan Punqu-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000 berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. 
 
Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, JI. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi, dan proyek Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah, dan Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, JI. Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. 
 
Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh Sutrisno dan Syahri Mulyo sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 dan 2018, yakni membagi proyek kepada terdakwa dan Sony Sandra sebelum proses pelelangan dimulai. Demikian pula terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 dan 2018, dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016, dan cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun 2016, yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta Ielang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyAczONbRT3AcCeOToLqZhLio-uTyW2JvA4vqVXumJjwXM20vXjAr6wIUr-MQjD-W9tfv2yaKYsg8ifhVThTewgC9BceyMe5_bqMvnY8bSIlOfQ96C5xa6Cohnkb3TXMNkc7D0zW7aLE8/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyAczONbRT3AcCeOToLqZhLio-uTyW2JvA4vqVXumJjwXM20vXjAr6wIUr-MQjD-W9tfv2yaKYsg8ifhVThTewgC9BceyMe5_bqMvnY8bSIlOfQ96C5xa6Cohnkb3TXMNkc7D0zW7aLE8/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" /></a></div>
JPU KPK membeberkan, pada tahun anggaran 2017, terdakwa mendapatkan 9 
(sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak 
seluruhnya Rp40.393.643.000 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan 
puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan 
perincian sebagai berikut,” kata JPU KPK 
 
Diantarnya adalah 
peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000  
berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 Yang dilaksanakan oleh PT. Jala
 Bumi Megah, dan Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan 
senilai Rp4.931.487.000 berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang 
dilaksanakan oleh PT . Tata Karunia Abadi. 
 
Peningkatan/pelebaran
 jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000  
berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. 
Jala Bumi Megah, dan Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan 
Sambitan-Bono, ruas Jalan Besuki-Keboireng dan ruas Jalan 
Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000 berdasarkan kontrak 
tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
 
 
Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas 
Jalan Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan 
JarakanMojoarum senilai Rp4.773.500.000 berdasarkan kontrak tanggal 20 
September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi-PT. Roro 
Gendhis (KSO). 
 
Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa 
Plandaan, ruas Jalan BagoPlosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar 
Pring), ruas Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan 
Gebang-Sanan senilai Rp5.214.146.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 
September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah, dan 
Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan 
Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 13 
September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. 
 
Peningkatan
 jalan (overlay) ruas Jalan KarangtaIun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa 
Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai 
Rp4.820.168.000 berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang 
dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. 
 
Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan 
Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar 
empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga n'bu 
rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh 
PT. Tata Karunla Abadi, dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 
(enam) proyek Infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak 
seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh 
juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai 
berikut: 
 
Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senllal 
Rp7.895.999.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang 
dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi, dan Peningkatan jalan 
(overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas Jalan 
Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan 
Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa 
Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 
2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. 
 
Peningkatan 
jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan Panglima 
Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa 
Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusarl senllai Rp4.271.026.000,00 
berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. 
Jala Buml Megah, dan Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan 
Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 
Mel 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8qRfiszPa0o4wIcS3ejrgEsqfHWvSuu5ruRRhCK9daub8y85is3bdXWAT_jvm_zB9Iirsa9Cx8p9t1ALwbv4aRc7ClI3PR63DY-2IOhcdOpFVDmp6L_KSKlo6RX_Qr-rNAeBkZ42jEt4/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8qRfiszPa0o4wIcS3ejrgEsqfHWvSuu5ruRRhCK9daub8y85is3bdXWAT_jvm_zB9Iirsa9Cx8p9t1ALwbv4aRc7ClI3PR63DY-2IOhcdOpFVDmp6L_KSKlo6RX_Qr-rNAeBkZ42jEt4/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" /></a></div>
Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi, dan  Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp4.930.003.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dibicarakan oleh PT. Jala Bumi Megah. 
 
“Sebagai kompensasi dari proyek-proyekproyek tersebut, terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada Syahri Mulyo dan Sutrisno melalui Sutrisno dan Sukarji yang berjumlah Rp10.500.000.000 (sapuluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian; Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah),” kata JPU KPK. 
 
Selanjutnya uang sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) oleh Sukarji diserahkan kepada Syahrli Mulyo melalui Sutrisno secara bertahap. Setelah itu, Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp Rp10.500.000.000 yang sudah bercampur dengan fee lainnya melalui Sukarji dan Yamani dengan rincian ; 
 
JPU KPK menyatakan, Pada tahun 2016, untuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Hendry Setiawan sebasar Rp100.000.000 (saratus juta rupiah), Ketua DPRD Kab.Tulungagung Supriono sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). 
 
Tahun 2017, untuk Bupati Tulungagung untuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta rupiah), Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Hendri Setiawan sebesar Rp100.000.000 (seratus jute rupiah), Ketua DPRD Kab. Tulungagung Suoriyono sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah). 
 
Tahun 2018 Ketua DPRD Supriono sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pemberian tersebut diatas, dilakukan atas perintah Syahri Mulyo 
 
Selain  pemberian uang dari terdakwa sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas. masih ada beban fee yang belum diberikan oleh terdakwa kepada Syahri Mulyo atas proyek-proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 dan 2018, yang mana beban fee tersebut diminta oleh Syahri Mulyo melalui Sutrisno. 
 
Pada bulan Januari 2018, Syahri Mulyo meminta sejumlah uang kepada Sutrisno untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018. Guna memenuhi permintaan Syahri Mulyo tersebut, Sutrisno memberikan uang sejumlah Rp1 milliar di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari terdakwa. 
 
Pada sekira Bulan Maret-April 2018, Syahri Mulyo kembali memerintahkan Sutrisno untuk meminta uang sejumlah Rp4 milliar kepada terdakwa guna membiayai operasional kampanye Syahri Mulyo yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018, dan guna memudahkan penerimaan uang, Syahri Mulyo memerintahkan Sutrisno untuk memperkenalkan terdakwa dengan Agung Prayitno yang merupakan orang dekat Syahri Mulyo. 
 
Menindaklanjuti perintah Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018, Sutrisno menghubungi terdakwa sekaligus memperkenalkan Agung Prayitno kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari Syahri Mulyo untuk biaya  kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. 
 
Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno untuk ke rumah terdakwa mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Sesampainya Agung Prayitno di rumah terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada Agung Prayitno sejumlah Rp500 juta. Uang tersebut kemudian diberikan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo di rumahnya. 
 
Pada tanggal 30 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno guna mengambil uang permintaan Syahri Mulyo di rumah Terdakwa. Sesampainya Agung Prayitno dirumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo dirumahnya. 
 
Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno dan diminta agar memberikan uang kepada Syahri Mulyo tidak secara bertahap karena Syahri Mulyo sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena  diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan keterangan transaksi (underlyng transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank. 
 
Pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno untuk mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Atas penyampaian Agung Sutrisno, terdakwa mengarahkan agar Agung Sutrisno datang ke rumah terdakwa pada sore hari, dan menitipkan uang sejumlah Rp1  miliar kepada Andriani yang merupakan istri terdakwa, untuk diberikan kepada Agung Sutrisno. 
 
Sesampainya dirumah terdakwa, Agung Sutrisno menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istrinya (terdakwa). Selanjutnya Andrinani  memberikan uang  sebesar Rp1  miliar tersebut kepada Agung Sutrisno. 
 
Selain uang suap dari terdakwa Susilo Prabowo terhadap Bupati Tulungagung, JPU KPK juga membeberkan pemberian uang suap terhadap Muh. Samhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar, yakni;  
 
Bahwa pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada Muh. Samanhudi Anwar. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya  terdakwa Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan Hemansyah Permadi. 
 
Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada terdakwa, dan penyedia barang/jasa lainnya. 
 
Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya terdakwa, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). 
 
Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek pada Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada terdakwa sendiri. Dengan demikian,  maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya. 
 
Pada saat pelelangan, terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Muh. Samanhudi Anwar dan Hermansyah Permadi, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap   pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. 
 
Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan  kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. 
 
“Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018,” ungkap JPU KPK 
 
Guna memastikan terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. 
 
Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan terdakwa, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. 
 
Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. 
 
Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, terdakwa menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau handphone. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa rangkaian pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, karena Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhud Anwar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur $le Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentEng Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Namun demikian, walaupun JPU KPK menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Susilo Prabowo telah memberikan uang suap kepada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar serta beberapa pejabat lainnya, pengajuan terdakwa sebagai JC (Justice Callabulator) justru dikabulkan KPK. Pemberian JC terhadap terdakwa adalah sebagai salah satu yang meringankan terdakwa. 
 
“Menuntut; Meminta Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk ; Menyatakan terdakwa Susilo Prabowo terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama 3 tahun,” ucap JPU KPK M. Bisri. 
 
Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan sepekan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk membuat Pledoi. 
 
Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan JPU KPK Dodi Soekmono, terkait apakah akan dihadirkan Aparat Penegak Hukum, LSM, Wartwan maupun beberapa pejabat yang menikmati uang “haram” itu. 
 
Menanggapi hal tersebut, JPU KPK Dodi Soekmono mengatakan, bahwa perlkara ini masih bergulir atau berjalan. 
 
“Perkara ini kan masih berlanjut. Uang yang ke APH itu dari Kepala BPKAD. Jadi ikuti aja sidangnya terus,” pungas JPU KPK Dodi Soekmono. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Menuntut Susilo Prabowo Sipenyuap 2 Kepala Daerah, 3 Tahun Penjara

#Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan, Uang “haram” yang mengalir ke Aparat Penegak Hukum Rp2.375 M, Ketua DPRD Rp1.5 M, Wkl Bupati Rp6...

Sekda Kota Malang Berikan ATM dan Panggil “Syank” Ke Ketua Fraksi Hanura

05.02 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjanDrpNAV9ZEu0CYgPYZ7q2xhaXeO-PAGQbV9I41Z8idpghkg22XU5VrqrXDierGyE_u4FuL5LAZnfQNUoWwNORlB9c0rx_H3XXLofIf-ZuQEUnjQ_0eN-eBNNIoHxk9xnw3gJU4FAPi0/s1600/IMG20181017160221.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjanDrpNAV9ZEu0CYgPYZ7q2xhaXeO-PAGQbV9I41Z8idpghkg22XU5VrqrXDierGyE_u4FuL5LAZnfQNUoWwNORlB9c0rx_H3XXLofIf-ZuQEUnjQ_0eN-eBNNIoHxk9xnw3gJU4FAPi0/s1600/IMG20181017160221.jpg" /></a></div>
 #Wakil Wali Kota yang saat ini menjadi Wali Kota Malang : Saya hanya dikirimi berita-beritaberita, dan saya baru atau di sini tentang  uang Pokir, uang sampah# beritakorupsi.co - Pada Rabu, 17 Oktober 2018, Di sidang perkara kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu terungkap, bahwa Sucipto Wiyono memberikan kartu ATM Banknya dan memanggil dengan sebutan “syank” ke terdakwa Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS). Terungkapnya kata “syank” dan ATM Cipto itu adalah saat JPU KPK memutar percakapan antara Cipto dan Nanda dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah dengan agenda mendengarkan keterangan 7 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhermanto dan kawan-kawan, untuk 18 terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai  Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, sementara 18 terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, Ke- 7 orang saksi itu 5 diantaranya adalah anggota DPRD Kota Malang yang sudah menjadi  tersangka dalam kasus yang sama namun masih dipenyidikan KPK, diantaranya adalah Harun, Suparno, Soni Y, Fadly, Erni Parida, Sutiaji (Wakil Wali Kota yang saat ini menjabat Wali Kota Malang) dan Cipto wiyono (mantan Sekda) Sementara Ke- 18 terdakwa yang dibagi dalam 3 perkara  dengan kasus yang sama, yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB),; 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara),; 13. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  14. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 15. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 16. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 17. Abdul Rahman, dan 18. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB). 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRdMgLoJ-1iSToCwe2qD0qOvYn8-9ZmWstStu-jrkELpwSfipgt6Zonpo1r335_5gVdvCAZJ19oDL1WCmS8YA84VOnOh6-VPRT6Gpl8A98iRil0OnANQVN6mpZzhh-jQeRqkwnWvodYY0/s1600/IMG20181017111219.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRdMgLoJ-1iSToCwe2qD0qOvYn8-9ZmWstStu-jrkELpwSfipgt6Zonpo1r335_5gVdvCAZJ19oDL1WCmS8YA84VOnOh6-VPRT6Gpl8A98iRil0OnANQVN6mpZzhh-jQeRqkwnWvodYY0/s640/IMG20181017111219.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Harun, Suparno, Soni Y, Fadly, Erni Parida, Sutiaji (Wakil Wali Kota yang saat ini menjabat Wali Kota Malang) dan Cipto wiyono (mantan Sekda)</td></tr>
</tbody></table>
Kata “syank” dan ATM mantan Sekda yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tataruang Pemprov. Jatim ini adalah dari rekaman telepon yang diputar JPU KPK dalam persidangan. Selain itu, JPU KPK juga mengungkapkan bahwa uang sebesar Rp25 diberikan Cipto ke Nanda atau Ya’quban Ananda Gudban. Namun hal itu dibantah tegas oleh mantan calon Wali Kota Malang ini. Nanda mengatakan, bahwa uang Rp25 juta itu adalah pinjaman dan sudah dibayar. Sementara ATM Cipto, menurut Nanda, bukan ke dirinya melainkan ke Partainya. “Beliau kenal dengan adik saya. Uang saya pinjam dan sudah dibayar,” kata Nanda dengan tegas saat diberikan kesempatan untuk menanggai keterangan Cipto dalam persidangan. Selain itu, dengan tegas Nanda menanyakan Cipto, berapa kali dirinya melarang agar tidak ada “pemberian uang”. Dan menurut Nanda, ada rekaman percakapan itu namun tidak diputarkan dalam persidangan. Aneh memang. Dalam percakapan Cipto dan Nanda, beberapa kali Cipto menyebut dengan kata “syank” atau sing saat JPU KPK membacakan kutipan hasil percakapan melalui telepon seluler. Sementara keterangannya Sutiaji dihadapan Majelis Hakim terkait uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni tahun 2014 adalah pada persidangan yang sedang berlangsung.  "Saya tidak atau. Saya baru atau di sini istilah pokir, uang sampah dan lainnya," kata Sutiaji kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Saat JPU KPK menanyakan apakah hadir dalam rapat Dewan dalam pembahasan Perubahan APBD. Sutiaji mengakui kalau dirinya hadir, karena sebagai salah satu aturan dalam setiap rapat dihadiri Wali Kota atau Wakil Wali Kota bersama Forpimda lainnya. Selain itu. Sutiaji mengakui kalau dirinya sering ditinggal oleh Wali Kota Anton. “Saya hadir, karena salah satu aturan dalam rapat paripurna harus dihadiri Wali atau Wakil. Tapi saat itu membahas mengenai jembatan Kedungkandang. Saya menandatangani daftar hadir tapi saya tidak atau ada itu (uang pokir, uang sampah). Saya sering ditinggal, bahwa foto saya mulai dari Kelurahan sampai SKPD tidak ada,” jawab Sutiaji. Keterangan Sutiaji kali ini tak jauh beda saat dirinya dihairkan sebagai saksi untuk terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota. Dan juga keterangan mantan Sekwan yang mengatakan, melihat Wakil Wali Kota hadir dan mampir di ruang transit. Tak lama kemudian Wali Kota dan Ketua DPRD masuk ke ruangan Kerua DPRD setelah diarahkan pihak protokoler Dewan. Selain itu, keterangan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang sekaligus sebagai saksi kinci dan saksi hidup mengatakan dalam beberapa kali persidangan mengatakan, kalau Sutiaji tidak ikut. Namun beberapa terdakwa mencoba menyeret Sutiaji untuk masuk “kelingaran hitam” itu. Ada percakapan Sutiaji dengan istinya yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan. Dimana dalam percakan itu, menurut Sutiaji, bahwa istrinya  sedang melaksanakan Umroh di tanah Suci dan mendoakan Sutiaji masuk KPK. Menurut Sutiaji, karena istrinya sedang marah terhadap dirinya. “Dia sedang marah, dan mendoakan saya masuk KPK,” jawab Sutiaji. 
 
Sementara saksi lainnya saat ditanya terkait uang pokir, uang sampah dan
 uang pembahasan APBD murni atau uang 1 persen, saksi mengakui menerima,
 namun tidak mengetahui uang itu uang apa. “Menerima, tapi tidak
 atau uang itu uang apa, katanya rezeki. Saya terima dari Pak Arif 
(Moch. Arif Wicaksono).,” jawab Harun dan saksi lainnya. Sesuai 
persidangan. JPU KPK mengatakan kepada media ini, bahwa HP milik Sutiaji
 yang berisi percakapan itu disita pada gustus 2018. “Dia sepertinya sudah merasa. HP itu disita terakhir,” kata JPU KPK.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmvBcsj29ndio8SvW-5uyWtjUY0sF3msyPzo9lo5dPSTtaJiCBfkHVLeKJE-svTRyV7QDs0rAB33y5T8x1U2j0ROps_B2I87PD_iE5EP2-FkgCdMyGqpUHhFZ2IRS9oG-5ZpN1iA7RivQ/s1600/IMG20181017155118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmvBcsj29ndio8SvW-5uyWtjUY0sF3msyPzo9lo5dPSTtaJiCBfkHVLeKJE-svTRyV7QDs0rAB33y5T8x1U2j0ROps_B2I87PD_iE5EP2-FkgCdMyGqpUHhFZ2IRS9oG-5ZpN1iA7RivQ/s640/IMG20181017155118.jpg" width="640" /></a></div>
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono. Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. (Rd1)

News Tipikor Sekda Kota Malang Berikan ATM dan Panggil “Syank” Ke Ketua Fraksi Hanura

#Wakil Wali Kota yang saat ini menjadi Wali Kota Malang : Saya hanya dikirimi berita-beritaberita, dan saya baru atau di sini tentang ...

Terkait Perizinan, KPK Tangkap Tangan 10 Orang di Bekasi

12.18 beritakorupsi 0

News Tipikor Terkait Perizinan, KPK Tangkap Tangan 10 Orang di Bekasi

Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan/Foto antaranews.com “Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan : Benar, KPK sejak Minggu dan hingga dini hari, K...

Sidang Suap Komis B DPRD Jatim Jilid II, 2 Terpidana Dihadirkan Sebagai Saksi

11.31 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhovb8IXdO8DTm8TkK21Y7wa1aFZFkuwQidUfEJ5GD-egT8_uwkAU-T2n0zW2V-uvxxZzMPJ6pGy9EiyP3nKDjkWGfbkqyQBPUSP28xV_N-NJiKu5WjKfrzg76DrdruIrDSqTeW0_hsV2k/s1600/IMG20181015111856.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhovb8IXdO8DTm8TkK21Y7wa1aFZFkuwQidUfEJ5GD-egT8_uwkAU-T2n0zW2V-uvxxZzMPJ6pGy9EiyP3nKDjkWGfbkqyQBPUSP28xV_N-NJiKu5WjKfrzg76DrdruIrDSqTeW0_hsV2k/s640/IMG20181015111856.jpg" width="640" /></a></div>
#JPU KPK Wawan : Mereka tetap tidak mengaku, harusnya saksi sebagai anggota Komis B DPRD Jatim belajar dari kasus DPRD Kota Malang yang awalnya tidak mengaku, silahkan tafsirkan sediri.# 
 
beritakorupsi.co - Sejumlah anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 sepertinya akan mengikuti “sepak terjang” 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD periode 2014 - 2019 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa dalam kasus suap. Karena dalam kasus DPRD Kota Malang berawal dari ketidak jujuran para Politikus di Kota Malang yang “bernasib Malang” setelah 41 anggota DPRD bersama Wali Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa. Dan setelah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa barulah mengakui dan beberapa diantaranya mengembalikan uang “haram” yang diterimanya itu ke KPK. Namun terlambat, karena hal itu tidak lagi melepaskannya dari pejara yang minimal lamanya 4 tahun. Sementara anggota Komisi B DPRD Jatim yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok yang Tertangkap Tangan KPK pada Juni 2017, tak satupun yang mengakui telah menerima uang “suap” dari para Kepala Dinas Provinsi Jatim sebagai mitra Kerjanya melalui Pimpinannya di Komisi B DPRD Jatim, yakni M. Ka’bil Mubarok. Pada hal 5 terpida yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yaitu M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Santoso dan R. Rahmat Agung (Keduanya sebagai staf di Komisi B), M. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dan Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengatakan ada uang suap yang diistilahkan sebagai komitmen fee antara Kepala Dinas dengan Komis B DPRD Jatim. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLUI4F3BNYwio9ph_79B46p7TNZreRbKNOsJG0iAthxy7bGz5Ypj5XSvWJMqVTgW6orPPdmSKD2wKL_Qgn_3dc7g8urHpAF8X4ZMR6VU6DBIaN3sarLZ61M5FnVEWrjbIqsas8bUftJzw/s1600/IMG20181008104234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLUI4F3BNYwio9ph_79B46p7TNZreRbKNOsJG0iAthxy7bGz5Ypj5XSvWJMqVTgW6orPPdmSKD2wKL_Qgn_3dc7g8urHpAF8X4ZMR6VU6DBIaN3sarLZ61M5FnVEWrjbIqsas8bUftJzw/s640/IMG20181008104234.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi pada sidang minggu lalu</td></tr>
</tbody></table>
Dan uang suap itu sudah diserahkan oleh semua Kepala Dinas kepada Komisi B pada triwulan pertama Januari - Maret tahun 2017. Uang itu pun sudah dibagikan kesuluruh anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui M. Ka’bil Mubarok ke Rahman agung, dan dari Rahman Agung diserahkan ke anggota Komisi B yang disebut sebagai Sekretaris Komis B yaitu  Atika Banoarah. Namun Atika tak mengakui telah menerima duit “haram” itu dari Rahman agung. Hal itu seperti yang terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat dengan dibantu 2 Hakim Anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin dan Samhadi, pada Senin, 15 Oktober 2018. Dalam sidang jili II ini (Senin, 15 Oktober 2018), Tim Tim JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti untuk terdakwa Samsul Arifin bersama Tim JPU KPK  Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih untuk Moch. Ardi Prasetiayawan kembali menghadirkan 2 terpidana jilid I yaitu M. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dan Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Pada sedang sebelumnya (Senin, 8 Oktober 2018), Tim JPU KPK juga menghadirkan 3 terpidana dalam jilid I yakni M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Santoso dan R. Rahmat Agung (Keduanya sebagai staf di Komisi B) dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Samsul Arifin (mantan Kepala Dinas Perkebunan Jatim) dan Moch. Ardi Prasetiayawan (Kepala Dinas Perindustrian Jatim) jilid II. Selain ke- 2 saksi sekaligus sebagai terpidana, Tim JPU KPK juga menghadirkan 4 saksi lainnya sebagai anggota Komimis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019, diantaranya Atika Banoarah, Anik Muslikah, Yudha Pranaya dan SW. Nugroho Kasus yang menyeret terdakwa Samsul Arifin dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan (perkara terpisah), bermula pada Juni 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu menerima uang suap melalui Kedua Stafnya dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan dan dari Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi93sBZCJqBpPm9Ba4rkN0_RjelL_ndTyzwp12pz3p-VSap9FN1UuPHITW2M24p8BxAt-HEAsm0K9fOxqpO5DcztOylW0fo7xugghdn_OWkbHb86U-yaE8CuEXa8GI5N9HDMWvZnRCK40A/s1600/BasukiBasuku%252C+Santoso+adn+Rahman+Agung+saat+sidang+tuntutan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi93sBZCJqBpPm9Ba4rkN0_RjelL_ndTyzwp12pz3p-VSap9FN1UuPHITW2M24p8BxAt-HEAsm0K9fOxqpO5DcztOylW0fo7xugghdn_OWkbHb86U-yaE8CuEXa8GI5N9HDMWvZnRCK40A/s1600/BasukiBasuku%252C+Santoso+adn+Rahman+Agung+saat+sidang+tuntutan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">M. Basuki, Santoso dan Rahman Agung (ketiganya sudah terpidana)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa/terpidana yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil
 Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung divonis bersalah sebagai penerima 
suap, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi dengan pidana penjara selama 7 tahun untuk M. Basuki yang juga 
mantan narapidana kasus Korupsi saat menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya 
beberapa tahun lalu. Sedangkan M. Ka’bil Mubarok dihukm penjara selama 6
 tahun dan 6 bulan. Sementara untuk 2 staf Komisi B DPRD Jatim yaitu 
Santoso dan R. Rahmat Agung divonis masing-masing 4 tahun Dan 
untuk terdakwa Rohayati, Bambang Hariyanto dan Anang Basuki Rahmat (saat
 ini sudah terpidana) dinyatakan terbukti bersalah sebagai pemberi suap,
 dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana
 Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun untuk 
terdakwa Rohayati dan Anang Basuki Rahmat. Sedangkan untuk terdakwa 
Bambang Hariyanto di hukum pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. Sementara
 dalam fakta persidangan Jilid I maupun dalam jilid II ini (Senin, 15 
Oktober 2018) kembali terungkap, yang memberikan uang suap dengan 
istilah komitmen fee adalah semua Kepala Dinas sebagai mitra Kerja 
Komisi B B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dan sudah terlaksana pada 
triwulan I Januari - Maret 2017 melalui M. Ka’bil Mubarok selaku Wakil 
Ketua Komisi B. Sementara triwulan ke- II tahun 2017 belum berlaksana 
keran KPK melakukan Tangkap tangan terhadap M. Basuki dan M. Ka’bil 
Mubarok selaku Ketua dan Wakil Ketua  Komis B DPRD Jatim pada 2017. Harusnya
 anggota Komis B DPRD Jatim ini belajar dari Kasus yang menyeret 41 dari
 45 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap APBD Kota Malang TA 2015. 
Karena berawal dari ketidak jujuran pada saat dihadirkan sebagai saksi 
untuk terdakwa Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PU dan terdakwa 
Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD Kota Malamg. Namun setelah 
menjadi tersangka/terdakwa, barulah para politikus di Kota Malang itu 
mengakui telah menerima uang “haram” dan mulai mengembalikannya ke KPK. 
Mungkin harus seperti itu yang akan menimpa sejumlah anggota Komis B 
DPRD Jatim ini.</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTvdPyn2YyuAoKwEUVGRr0JBzOnJLcM539cChLoynjMECmBLoh2XYiGU7KFicfjVNMxVs_IEQNzda8za8XkUi-QXKC_7zbl9OX_UugYw-2UxPXtE4n6DhUjQp9konSatmIMk-M7kCqNHg/s1600/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="323" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTvdPyn2YyuAoKwEUVGRr0JBzOnJLcM539cChLoynjMECmBLoh2XYiGU7KFicfjVNMxVs_IEQNzda8za8XkUi-QXKC_7zbl9OX_UugYw-2UxPXtE4n6DhUjQp9konSatmIMk-M7kCqNHg/s400/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" width="322" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">M. Ka'bil Mubarok (terpidana)</td></tr>
</tbody></table>
Hal itu seperti disampaikan oleh JPU KPK Wawan kepada wartawan media ini seusai persidangan, namun JPU KPK secara tidak langsung mengatakannya. “Kalau keterangannya Ka’bil dengan Basuki saling berkaitan. Keterangannya Basuki, Ka’bil, Rahman dan Rohayati selalu berkaitan semua, bahwa kontribusi yang istilahnya komitmen fee memang ada dari semua Dinas sebagai mitra Komisi B, dan semua Dinas sudah menyerahkan kontribusi pada triwulan pertama Maret 2017 melalui Ka’bil yang totalnya Rp480 juta. Triwulan pertama ini Januari sampai Maret 2017, ini sudah selesai. Kalau triwulan kedua, karena Ka’bil itu sudah pindah komisi akhirnya yang tanggung jawab kan Basuki, namun belum selesai triwulan kedua karena terjadi tangkap tangan itu,” kata JPU KPK Wawan menjelaskan. “Apakah termasuk dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang saat ini sebagai Sekda 
Pemrov. Jatim ?,” tanya wartawan ini kemudian Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, bahwa triwulan pertama semua Dinas kecuali Kepala Biro SDM sudah memberikannya kepada Komis B melalui Ka’bil “Pokoknya kalau triwulan pertama sudah semua menyerahkan kecuali satu, yaitu Kepala Biro SDM, itu tidak memberikan. Jadi, dari 10 Dinas sebagai Mitra komisi B DPRD Jatim, 9 sudah menyetorkan triwulan pertama pada Maret 2017. Kalau triwulan kedua kan belum, karena terjadi langsung tangkap tangan,” terang JPU KPK Wawan. “Lalu bagaimana dengan anggota Komisi B DPRD Jatim yang tidak mengakui, kalau sudah menerima. Apakah akan  seperti anggota DPRD Kota Malang?,” tanya wartan media ini lagi. JPU KPK Wawan menjelaskan, justru tidak ada yang mengaku, malah mereka (anggota Komisi B DPRD Jatim) mengatakan tidak pernah ada kontribusi dari Dinas sebagai mintra komisi B. Harusnya mereka belajar dari kasus anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak ada yang mengaku telah menerima uang, dan silahkan tafsrkan sendiri. “Justru mereka tidak mengakui kalau ada kontribusi. Mereka bilang nggak ada, malah mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi itu. Cuma itu kan menjadi janggal karena keterangannya Basuki sebagai Ketua Komisi B mengatakan ada, dan itu sudah ada jauh sebelum Basuki anggota DPRD Jatim tahun 2014. Selain Basuki, Ka’bil dan Rahmat Santoso juga mengatakan ada. Jadi walaupun mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi, tapi menjadi janggal dari keterangan saksi yang lain. Di triwulan pertama ini kan uang melalui Ka’abil sebesar Rp480,” kata JPU KPK Wawan. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPvS0g4-qMe-pFLrpQRMEScgW9Pm4q2dq9wE2bp12UjJcpfWmmM1TlbjtLCO5Eh7nFrPG-eqCCOyS0VpJa2GIIBZVUWIcCidhQNHrTxo3VW4ee7Py-Os0unOchF35lAsbqDvcWHcFsyfQ/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPvS0g4-qMe-pFLrpQRMEScgW9Pm4q2dq9wE2bp12UjJcpfWmmM1TlbjtLCO5Eh7nFrPG-eqCCOyS0VpJa2GIIBZVUWIcCidhQNHrTxo3VW4ee7Py-Os0unOchF35lAsbqDvcWHcFsyfQ/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anang Basuki Rahmat dan Bambang Heriyanto (Kanan dan keduanya sudah terpidana)</td></tr>
</tbody></table>
JPU KPK Wawan menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini terkait sejumlah uang yang sudah diterima Ka’bil mengatakan, kalau uang itu sudah dibagikan ke semua anggota Komisi B DPRD Jatim. “Iya, kalau keterangannya Basuki maupun Ka’bil sudah dibagikan. Uang itu dari Ka’bil ke Rahman, lalu Rahman menyerahkan ke Atika. Menurut Ka’bil, Atika ini adalah sekertarisnya Komisi B. Jadi uang itu setelah diterima, dibagi dengan rumusan 24. 19 untuk anggota Komisi, tiga untuk pimpinan, satu untuk sekretariat dan staf, yang satu lagi untuk kas Komis B. Jadi setelah dibagi itu, kemudian sama Ka’bil diserahkan ke Rahman Agung, Rahmat Agung menyerahkan ke Atika. Atika membagikannya ke semua anggota, tapi Atika tidak mengakui itu tadi, padahal keterangannya Rahmat Agung, Ka’bil, Basuki mengatakan ada dan sudah dibagikan, tapi Atika tetap ngotot mengatakan tidak menerima, tidak mengakui. Dari keterangan keterangan saksi sebelumnya uang itu sudah dibagikan ke semua anggota,” ungkap JPU KPK Wawan, “Apakah ada kemungkinan 19 menjadi “tersangka” sama seperti anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak mengakui, tapi setelah mereka jadi tersangka/terdakwa lalu mengakui dan juga mengembalikannya ?,” tanya wartawan ini “Saya tidak mau berandai-andai. Artinya, kalau mau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang,  harusnya mereka belajar dari situ, dan jujur. Silakan di artikan sendiri, saya tidak mau berandai-andai,” ujar JPU KPK Wawan. Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya. Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B. Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVSUl77d4b99VbLW-g-_xlVgXvAY8Ko5FRE10OFi3RX8hW8Iga5uexNXvZnr57zD65W3b9MzyCPUDD8kOTHg0ysUQIDh_JZJb7QD4Y5blvMR4PiSKBFs64cWColZCn-_pMwFr4_m-pFVE/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVSUl77d4b99VbLW-g-_xlVgXvAY8Ko5FRE10OFi3RX8hW8Iga5uexNXvZnr57zD65W3b9MzyCPUDD8kOTHg0ysUQIDh_JZJb7QD4Y5blvMR4PiSKBFs64cWColZCn-_pMwFr4_m-pFVE/s1600/Rohayati.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati (terpidana)</td></tr>
</tbody></table>
Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heriyanto pun menyetujuinya. Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS). Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi). (Rd1)

News Tipikor Sidang Suap Komis B DPRD Jatim Jilid II, 2 Terpidana Dihadirkan Sebagai Saksi

#JPU KPK Wawan : Mereka tetap tidak mengaku, harusnya saksi sebagai anggota Komis B DPRD Jatim belajar dari kasus DPRD Kota Malang yang aw...

BERITAKORUPSI.CO

Anggota Komisi B DPRD Jatim “Mengikuti Jejak” DPRD Kota Malang

Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

JPU KPK Limpahkan Perkara 2 Kepala Daerah Si Penerima Suap

JPU KPK Menuntut Susilo Prabowo Sipenyuap 2 Kepala Daerah, 3 Tahun Penjara

Sekda Kota Malang Berikan ATM dan Panggil “Syank” Ke Ketua Fraksi Hanura

Terkait Perizinan, KPK Tangkap Tangan 10 Orang di Bekasi

Sidang Suap Komis B DPRD Jatim Jilid II, 2 Terpidana Dihadirkan Sebagai Saksi

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI