BERITAKORUPSI.CO

Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

News Tipikor Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah berita korupsi .co - Dalam dekat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akan melimpahlan berkas...

Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

11.35 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxZpdik-LWUEhy_Ety9wLUx6ClvCjVAyHsD57_X2-5arob_32iNTr3UbPxZepC1krlsrLHiMW6pdrUiKcih09h5T7o0roMVPG7GC3ANfFPp81MkHZKMMicVvmPEnb5AWq3wZroMq9BRls/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxZpdik-LWUEhy_Ety9wLUx6ClvCjVAyHsD57_X2-5arob_32iNTr3UbPxZepC1krlsrLHiMW6pdrUiKcih09h5T7o0roMVPG7GC3ANfFPp81MkHZKMMicVvmPEnb5AWq3wZroMq9BRls/s640/Dewan.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
#JPU KPK : Ini yang ke 4 kalinya saksi (Bambang Priatmoko) “beralasan” sakit setiap kali menjadi saksi, namun aktif menjalankan aktivitas sebagai anggota DPRD Kota Malang, dan tanggal 29 Agustsut 2018 terlihat di Bandara Juanda# </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
beritakorupsi.co - Sakit adalah “Senjata” yang paling ampuh dipergunakan oleh seseorang bilamana berhubungan dan atau hedank diperiksa Khususnya dalam kasus Korupsi. Dan masyarakat mungkin masih ingat, saat KPK menangani kasus Korupsi E-KTP yang menjerat ketua DPR RI Setya Novanto atau Setnov. Untuk menghindari pengapnya udara penjara milik KPK, Setnov pun berusaha dengan berbagai cara untuk menghindariya, yang bermula dengan kecelakaan mobil yang ditumpanginya bersama dengan seorang Jurnalis TV Suwasta terkenal, lalu masuk Rumah Sakit hingga dikatakan dengan keadaan parah, namun KPK tak percaya begitu saja walau dengan balutan KPK pun membawa Setnov ke Rumah Sakit terbesar di Indonesia yaitu Rumah Saki Cipto, dengan hasil pemeriksaan dokter yang berbeda. Setelah itu Setnov pun kemudian dijebloskan ke penjara. Nah…Hal yang hampir sama dengan Setnov juga terjadi dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang menjerat 41 anggota termasuk Ketua DPDR bersama Wali Kota Malang serta Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, saa ini KPK sudah menyeret 18 anggota Dewan untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara yang 22 anggota lainnya masih berada di tahanan KPK menunggu dilimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam proses persidangan kasus DPRD Kota Malang inilah dicurigai seperti apa yang dialami mantan Ketua DPR RI, saat JPU KPK menghadirkan salah seorang anggota DPRD Kota Malang yang belum tersangka untuk menjadi saksi bagi 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang yang dibagi dalam 3 nomor perkara pada persidangan yang berlangsung, Rabu, 10 Oktober 2018. Saksi yang dimaksud adalah Bambang Priyatmoko Oetomo (Ketua Fraksi PDIP). Bambang Priyatmoko Oetomo  atau yang akrab disapa Moko ini adalah salah 1 dari 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang belum ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, sedangkan  yang 2 anggota Dewan lainnya ialah Tutuk Hariyani (Fraksi PDIP) dan Subur Triono (Fraksi PAN). Sementara 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB),; 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara),; 13. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  14. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 15. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 16. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 17. Abdul Rahman, dan 18. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB). Nah… Dalam sidang yang berlangsung Pada Rabu, 10 Oktober 2018 digelar 2 session dipimpin Ketua Majelis Cokorda Gede Arthana, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Burhanudin, Iskandar Marwanto, Dameria Silaban dan Gina, menghadirkan Bambang Priyatmoko. Selain Bambang Priyatmoo,  juga menghadirkan 4 saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini, yaitu Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat,; H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Dr. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra) Dalam session pertama, ke- 5 saksi ini dihadirkan dalam persidangan untuk 12 terdakwa, diantaranya 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  7. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 9. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 10. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 11. Abdul Rahman, dan 12. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB). Pada saat JPU KPK memanggil satu persatu saksi untuk masuk ke ruang sidang, Bambang Priatmoko pun memasuki ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor dengan kondisi tubuh lemah dan tidak kuat berjalan sehingga dibantu seorang wanita yang diketahui istrinya. Seperti orang kebingungan, istri Bambang Priyatmok menyodorkan surat tanpa amplop ke JPU KPK, dan surat itupun kemudian diserahkan JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim. Surat yang disodorkan istri Bambang Priyatmo itu ternyata dari seorang dokter di Malang, namun dalam surat tersebut tidak menjelaskan sakit yang dialami oleh Bambang. Bahasa dalam surat tersebut adalah bahas medis yang tidak dapat diterjemahkan oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan sempat terjadi perdebatan antara beberapa Penasehat Hukum (Penasehat Hukum) terdakwa dengan JPU terkait kondisi saksi Bambang Priyatmoko. Namun dengan berbagai bukti yang dimiliki JPU KPK terkait kondisi saksi, JPU KPK menolak keberatan Penasehat Hukum beberapa terdakwa dan menjelaskan serta menunjukkan bukti tentang kondisi Bambang Priyatmoko. Penjelasan JPU KPK kepada Majelis Hakim diantaranya, adalah pada saat Bambang Priyatmoko dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Dalam kasus ini (jilid I), Jarot adalah penyuap DPRP. Saat itu Bambang Priyatmoko masih tampak segar bugar memberikan keterangan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim bersama beberapa anggota DPRD lainnya. Perubahan Bambang Priyatmoko ini mulai terjadi dalam jilid II, dengan terdakwa Ketua DPRD Kota Malang yang sesama satu Fraksi, yakni Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap. Saat itu Bambang dikatakan sakit. Lalu pada sidang perkara beriukutnya dengan terdakwa Hendrawan seorang pengusaha sebagai penyuap Ketua DPRD Kota Malang. Bambang Priyatmoko juga dikabarkan sakit Lalu dalam jilid III dengan terdakwa Wali Kota Malang Moch. Anton. Bambang Priyatmoko hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjadi saksi, namun dengan kondisi lemah lalu tidur-tiduran di kursi panjang yang tersedia di luar samping ruang sidang Candra dan Cakra, dengan alasan tidak kuat duduk berlama-lama. Sementara dalam pantauan wartawan media ini, Bambang Priyatmoko juga dikabarkan sakit pada saat tim penyidik KPK hendak memeriksan 25 dari 27 anggota DPRD Kota Malang pada akhir Agustus lalu, yang kemudian KPK menetapkan 22 anggota Dewan yang terhormat itu menjadi tersangka saat ini. Dan Bambang Priyatmoko bersama Tutuk Hariyani (Fraksi PDIP) dan Subur Triono (Fraksi PAN) saat itu lolos dari pemeriksaan penyidik KPK di Polres Kota Malang. JPU KPK juga menjelaskan, bahwa Bambang Priyatmoko selama ini selalu aktif dalam mengikuti aktifitasnya sebagai anggota DPRD Kota Malang termasuk Kunjungan Kerja kedaerah. Selain itu, JPU KPK menunjukkan bukti berupa foto, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Bambang Priyatmoko terlihat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dan foto sedang makan disebuah restoran. Dari penjelasan JPU KPK ini, Ketua Majelis Hakim menanyakan langsung ke saksi Bambang Priyatmoko yang sudah duduk dikursi sebagai saksi. Memang terlihat kondisi tubuh lemah dan berbicara tidak lancar (seperti lida kaku). Namun saat Ketua Majelis Hakim menayakkan saksi, saksi Bambang Priyatmoko terlihat bingung sambil mengusap sesekali kepalanya. Apakah karena gatal atau karena bingung untuk menjawab. Lalu Ketua Majelis Hakimpun memberi syarat mengangkat jempol tandanya saksi dapat mengikuti persidangan. “Silahkan saudara angkat jempol (Ketua Majelis Hakim sambil memberi contoh) tandanya saudara dapat mengukiti persidangan. Apakah saudara bisa mengikuti persidangan ini?.” Tanya Ketua Majelis Hakim. Dan saksi pun memberi isyarat seperti arahan Ketua Majelis Hakim. Dan persidanganpun tetap dilanjutkan. Hal yang aneh bin nyata pun terdengar, saat giliran saksi Bambang Priyatmoko mendapat giliran pertanyaan mengenai penerimaan uang suap berupa uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni. “Apakah saudara terima uang, pokir, uang sampah dan uang APBD murni?,” tanya Ketua Majelis Hakim beberapakali dengan hati yang sabar. Dengan agak kaku, saksi menjawab sudah habis. Ketua Majelis Hakim pun bertanya tentang jawaban saksi yang mengatakan habis. “Untuk apa habis” lanjut Ketua Majelis Hakim. Saksi ini menjawab dibagi-bagibagi. “Dibagi-bagibagi, nikah” jawab saksi Bambang Priyatmoko. Pengunjung pun sontak tertawa. “Sudah berapa kali saudara nikah,” tanya Ketua Majelis Hakim lagi. Dijawab oleh saksi, dua kali. “Apa hubungannya habis dengan nika,” tanya Ketua Majelis Hakim namun tak menunggu jawab saksi lalu kemudian memerintahkan JPU KPK melanjutkan pertanyaannya. Sementara dari keterangan saksi lainnya menjelaskan dan mengakui, menerima uang 3 kali dengan jumlah yang berbeda-bedabeda, ada yang Rp12.5 juta, ada yangRp10 juta dan adapula yang 50 juta. Uang yang diterima saksi yang juga terdakwa ini adalah uang Pokir, uang sampah yang berkaitan dengan pembahasan perubahan APBD TA 2015, dan uang pembahasan APBD murni TA 2015 yang penerimaannya pada November - Desember 2015. Usai persiangan, JPU KPK Arif Suhermanto, terkait kondisi saksi Bambang Proyatmoko mengatakan, bahwa JPU KPK sudah memantau kondisi saksi, yang selama ini selalu aktif mengikuti kegiatan Dewan Kota Malang. Selain itu, lanjut JPU KPK Arif, juga melihatnya di Bandara Juanda. “Selama ini kita selalu menatau, bahwa saksi selalu akstif mengikuti kegaiatan Dewan termasuk Kunker (Kunjungan Kerja). Selain itu, tanggal 29 Agustus lalu, kita melihatnya di Bandara dan di sebuah rumah makan,” kata JPU KPK Arif sambil menunjukkan Video saat Bambang Proyatmoko berada di sebuah Restoran. “Apakah KPK akan terus memantau perkembangan saksi mengingat sakasi ini belum tersangka?,” tanya wartawan media ini. Menurut JPU KPK Arif, akan selalu memantaunya. “Ada kemungkinan KPK akan menetapkannya menjadi tersangka bersama 2 anggota Dewan linnya,” tanya wartawan media ini kemudian. “Kita akan selalu mempelajari dari perkembangan sesuai fakta persidangan, dan tidak menutup kemungkinan masih kita pelajari,” jawab JPU KPK Arif. (Rd1) </div>
<div style="text-align: left;">
</div>

News Tipikor Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

#JPU KPK : Ini yang ke 4 kalinya saksi (Bambang Priatmoko) “beralasan” sakit setiap kali menjadi saksi, namun aktif menjalankan aktivitas...

Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

02.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxfb3RxYplTEuU5jiYPw-oUnr7U2elLnssjmLYx-R2pybmDKVQdPohaifXOzs5F4VG1olRWKjZuostGtj57aHnbcw4ZVnbjm60RV1iCxS361WIjqYGlI1T6C1pHQE4GZsQY3m2DJrcJek/s1600/IMG20180820124014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxfb3RxYplTEuU5jiYPw-oUnr7U2elLnssjmLYx-R2pybmDKVQdPohaifXOzs5F4VG1olRWKjZuostGtj57aHnbcw4ZVnbjm60RV1iCxS361WIjqYGlI1T6C1pHQE4GZsQY3m2DJrcJek/s640/IMG20180820124014.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
#Sebelumnya Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan JPU terkait Nama Mantri Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kredit Fiktif tahun 2016 - 2017, dan meminta Kepala Unit turut bertanggungjawab#</div>
beritakorupsi.co - Senin, 8 Oktober 2018, JPU (Jaksa Pununtut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, membacakan surat tuntutannya terhadap 2 (dua) terdakwa, yakni  Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang, dan terdakwa Erni Ernawati karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang (perkara terpisah) dalam kasus perkara Korupsi kredit Fiktif tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp7.205.000.000, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051. Terdakwa Wendy Yoga Pratama dituntut pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 500 juta subside 6 bulan kurungan, sementara terdakwa Erni Ernawati dituntut pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 milyar subside 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Erni Ernawati juga ditutut pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara atau Jaksa akan menyita harta bedanya untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Dan apabila harta beda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 15 tahun. Sehingga tuntutan JPU terhadap Terdakwa Wendy Yoga Pratama selam 7 tahun dan 6 bulan. Sedangkan acaman hukuman oleh JPU terhadap terdakwa Erni Ernawati selama 15 tahun dan 6 bulan. Dalam tuntutan JPU, keduanya dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Surat tuntutan itu dibacakan JPU Yoga Adhyatma dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andrianus dan Agusudarayanto., SH. Sementara kedua terdakwa didampingi masing-masingmasing Penasehat Hukum (PH)-nya. Dalam kasus ini, JPU Kejari Jombang menyeret Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang, karena dianggap telah mencairkan 97 permohonan kredit fiktif yang diajukan toleh erdakwa Erni Ernawati, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang sejak tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp7.205.000.000 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051. Namun anehnya, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dari Kejari Jombang ini mengatakan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang menyetujui 97 permohonan kredit yang diajukan Erni Ernawati tanpa melakukan analisis. Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU mengatakan bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama menangani proses pengajuan Kredit sejak 2014 - 2015 yang kemudian disetujinya. Namun di sisi lain, dakwaan JPU menjelaskan bahwa pengajuan kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa Erni Ernawati dengan jumlah permohonan yang sudah dicairkan itu sejak 2014 hingga 2017. Lalu siapa pejabat Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang yang terlibat dalam proses pencairan kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa Erni Ernawati? Mengapa JPU Kejari Jombang mendakwa terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan proses pencairan kredit yang diajukan oleh Erni Ernawati yang di 2015 - 2017? Mengapa pula JPU Kejari Jombang tidak meminta pertanggungjawaban dari Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang, seperti yang dipertanyakan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya ? Sebab pada sidang sebelumnya (tanggal 20 Agustus 2018) Majelis Hakim mengatakan, bahwa  Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala Unit BRI Panglima Sudirman, Jombang, Cabang BRI Jombang  harus ikut bertanggungjawab dalam “raibnya” duit negara dalam kasus krdit fiktif pada tahun 2014 - 2015.sebesar Rp7.205.000.000 Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga mempertanyakan isi dakwaan JPU terkait nama pejabat Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang terkait proses pencairan kredit fiktif pada tahun 2015 - 2016 dan 2016 - 2017. Karena dalam surat dakwaan JPU Kejari Jombang, hanya menyebutkan bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama yang menangani pengajuan kredit hingga proses pencai kredit fiktif itu sejak 2014 - 2015, namun diminta peratnggungjwabannua hingga pencairan di tahun 2017. “Saudara Jaksa, siapa nama Mantri pada tahun 2016. Sebab dalam surat dakwaan saudara ini ada pencairan tahun 2016 dan 2017,” tanya Majelis Hakim saat itu. Apa yang ditanyakan Majelis Hakim terhadap JPU saat itu, sepertinya membuka “menarik benang merah dalam tumpukan benang putih” dalam sidang perkara Korupsi kredit fiktif BRIGUNA Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang tahun 2014 - 2017 sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051. Apakah terdakwa Wendy Yoga Pratama “menjadi korban” untuk “menyelamatkan pejabat BPRI Unit Panglima Sudirman Jombang lainnya yang terlibat dalam proses pencairan kredit fiktif itu ? 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeAgAhBSLKTG21AO5yIfQPsL52y9B_sYmQfvUbRvXfLHpxm4Z2gDIAlZdA-7x2ZNOLMRdUyF9bTvKEp57MdGOfe4UHmOznFj7FL_I-k1mt3C_FhG1zGNzFtNikpBkf5Hs7TKs-aUro8I/s1600/IMG20180820113515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeAgAhBSLKTG21AO5yIfQPsL52y9B_sYmQfvUbRvXfLHpxm4Z2gDIAlZdA-7x2ZNOLMRdUyF9bTvKEp57MdGOfe4UHmOznFj7FL_I-k1mt3C_FhG1zGNzFtNikpBkf5Hs7TKs-aUro8I/s640/IMG20180820113515.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)  Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman, “telah melakukan atau turut serta mlakukan, beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa BRI Cabang Jombang memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jombang dengan BKIA Muslimat Jombang Nomor :  /KC-Vlll/PP/lO/2001 tertanggal 27 September 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dimana dalam pelaksanaannya yang memberikan pelayanan tersebut adalah BRI Cabang Jombang Unit Merdeka. Bahwa Kredit Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap adalah jenis kredit untuk karyawan berpenghasilan tetap yang dilayani di BRI Unit sebelum dihannonisasi dengan BRIGuna menjadi BRIGUNA berdasarkan Surat Edaran BRI Pusat Nose : S.l9-DLR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGUNA. Selain memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para pegawai atau karyawan RSIA Muslimat Jombang, BRI Unit Merdeka juga memberikan pelayanan kredit Kupedes (dalam bentuk modal usaha), diantaranya diberikan kepada saksi Hendra Wijaya yang merupakan suami dari Erni Ernawti, dimana Mantri yang menangani proses Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut adalah terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Merdeka pada waktu itu. Kemudian pada saat menangani Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut, terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan survey ke rumah saksi Hendra Wijaya dan bertemu dengan Erni Ernawti, sehingga pada saat terdakwa Wendy Yoga Pratama mulai kenal dengan saksi Erni Ernawti dan mengetahui bahwa saksi Erni Ernawti merupakan karyawan RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek yang juga merupakan nasabah BRIGUNA di BRI Unit Merdeka. Selain Mantri kredit Kupedes, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga Mantri yang menangani pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang, dimana dalam pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut, karyawan yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pinjaman di BRI Unit Merdeka adalah Suti Rilys. Pada tahun 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama dimutasi ke BRI Unit Panglima Sudirman sebagai Mantri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin BRI Cabang Jombang Nomor : B.O4 KC-IX/SDM/Ol/20l4 tanggal 06 Januari 2014, dan pada saat itu terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan kepada Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang, bahwa banyak keluhan dari para nasabah RSIA Muslimat Jombang terhadap pelayanan BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, kemudian terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan usulan kepada Ahmad Akbar Salaman agar BRI Unit Panglima Sudirman juga memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang. Setelah itu Ahmad Akbar Salaman menyampaikan usulan tersebut kepada saksi Moh. Mas’ud selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) pada BRI Cabang Jombang yang membawahi BRI Unit Panglima Sudirman, hingga akhirnya disepakati bahwa BRI Unit Panglima Sudirman bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang.  JPU menyatakan, semestinya BRI Unit Panglima Sudirman tidak bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada RSIA Muslimat Jombang, karena pelayanannya telah diberikan oleh BRI Unit Merdeka sesuai dengan ketentuan bahwa Kancab/KCP/BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi/debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit Kerja BRI (Kanca/KCP/BRI Unit) lainnya. JPU menyatakan, pada sekitar bulan Mei 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama menemui saksi Erni Ernawati selaku karyawan RSIA Muslimat Jombang Bagian Apotek memberitahukan, bahwa di BRI Unit Panglima Sudirman sudah bisa melayani pengajuan kredit pegawai seperti di BRI Unit Merdeka, sehingga Erni Ernawai mempunyai keinginan untuk mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun karena Erni Ernawai sebagai Karyawan RSIA Muslimat Jombang sudah mempunyai pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, Erni Ernawai pun tidak bisa mengajukan pinjaman BRIGUNA kembali. “Namun untuk mewujudkan niatnya mndapatkan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, Erni Ernawai menemui Salim bagian Cleaning Service RSIA Muslimat Jombang, dan menyampaikan keinginanya untuk menggunakan nama Salim sebagai pengajuan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, dan uang pencairan dari pinjaman tersebut akan  digunakan Erni Ernawai termasuk untuk membayar angsuran pinjaman. Setelah disetuji Salim yang bukan sebagai kariyawan tetap di  RSIA Musliamat Jombang, namun Erni Ernawai mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman,” kata JPU 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgK8yUDgQYCmQiRD-4E4YUM3GaZVOH9e2PpuR9LIElUN_cfcWue_c9AXhOe0SjlC_cvDlDaRK2HS4Db55Zviqislb9qETCs_CwJLoggMuKez-35O1_u0w7y7SFf-eGsEchGX3xEFeg8cU/s1600/IMG20180820124133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgK8yUDgQYCmQiRD-4E4YUM3GaZVOH9e2PpuR9LIElUN_cfcWue_c9AXhOe0SjlC_cvDlDaRK2HS4Db55Zviqislb9qETCs_CwJLoggMuKez-35O1_u0w7y7SFf-eGsEchGX3xEFeg8cU/s640/IMG20180820124133.jpg" width="640" /></a></div>
Menurut JPU, pada saat pengajuan pinjaman BRIGUNA, Erni Ernawai tidak melalui saksi Suti selaku Juru Bayar yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pengajuan pinjaman para Karyawan RSIA Muslimat Jombang, tetapi dengan cara membuat Surat Keterangan Karyawan, dan Surat Keputusan Karyawan RSIA Muslimat Jombang di Rental milik  Indrawan Sugiarto, dengan mencontoh Surat Keputusan dan Surat Keterangan Karyawan RSIA Muslimat Jombang yang sudah ada. 
 
“Kemudian Erni Ernawati menghubungi Wendy Yoga Pratama dan memberitahukan, bahwa akan mengajukan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun bukan atas namanya sendiri melainkan atas nama Salim, serta menyerahkan berkas permohonan pinjaman BRIGUNA kepada Wendy Yoga Pratama,” ujar JPU Selanjutnya Wendy Yoga Pratama selaku Mantri yang ditunjuk sebagai Pejabat Pemrakarsa,  melakukan analisa kredit terhadap berkas kredit BRIGUNA atas nama Salim. Dalam melakukan analisa tersebut, semestinya Wendy Yoga Pratama memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku, serta memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, termasuk memastikan adanya Peijanjian Kerja Sama instansi/perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit, namun terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak pemah memeriksa dan menguji keabsahan/kebenaran dokumen-dokmnen kredit atas nama Salim. Karena Wendy Yoga Pratama sudah mengetahui, bahwa Erni Ernawati bukanlah Juru bayar atau bendahara RSIA Muslimat Jombang, sehingga tidak melakukan analisa kredit secara benar, yang kemudaian Wendy Yoga Pratama menyatakan layak untuk disetukui terhadap berkas kredit atas nama Salim. Selanjutnya, Salim menerima uang pencairan pinjaman BRIGUNA sebesar Rp75 juta dan kemudian diserahkannya kembali terhadap Erni Ernawati Pada bulan berikutnya yaitu Juni 2014 sampai dengan Januari 2015, Erni Ernawati kembali mengajukan kredit BRIGUNA ke BRI Unit Panglima Sudirman dengan cara yang sama, namun   menggunakan nama orang lain juga melalui t Wendy Yoga Pratama sebanyak l7 (tujuh belas) permohonan pinjaman, sehingga total permohonan pinjaman yang telah diajukan oleh Erni Ernawati melalui Wendy Yoga Pratama adalah sebanyak 18 permohonan pinjaman. Dalam mengajukan permohonan pinjaman BRIGUNA tersebut, Erni Ernawati tidak selalu menyerahkan berkas permohonan pinjaman secara langsung melalui Customer Service, tetapi terlebih dahulu menghubungi Wendy Yoga Pratama. Dan Wendy Yoga Pratama juga tidak melakukan analisa “Setelah berhasil mengajukan 18 permohonan kredit BRITAMA,  Erni Ernawati kembali mengajukan 79 perpohanan pengaujuan kredit yang sama melalui Wendy Yoga Pratama yang kemudian disetujui untuk diteruskan ke Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang hingga dilakuan pencairan,” ungkap JPU JPU menjelaskan, pada saat Erni Ernawati mengajukan permohonan kredit BRIGUNA tersebut, selain mencari sendiri, Erni Ernawati juga memperoleh KTP beberapa orang untuk digunakannya sebagai pemohon, antara lain Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan dan Angger Bagus Sinawang dengan memberikan imbalan termasuk kepada orang-orang yang namanya digunakan sebagai pemohon. “Bahwa perbuatan terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Panglima Sudirman dan Pejabat Kredit lainnya yang telah memberikan kredit BRIGUNA kepada 97 (Sembilan puluh tujuh) debitur atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang pada BRI Unit Panglima Sudirman bersama-sama dengan saksi Erni Ernawati tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.l9-DIR/ADK/O4/2010 tentang BRIGUNA  Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK serta Peratman Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai  Nasabah (Know Your Customer Principles),” ucap JPU JPU mengungkapkan, bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) tersebut, digunakan oleh Erni Ernawti antara lain untuk memberikan imbalan kepada para debitur atau orang-orang yang digunakan namanya sebesar Rp l juta per-orang, imbalan kepada orang-orang yang mencarikan KTP, yaitu Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan dan Angger Bagus Sinawang masing-masing sebesar Rp1 juta per-KTP.  Untuk Petti Turita Sari diberikan imbalan antara Rp 5 juta - Rp 25 juta  per-KTP, dan sebahagian lagi digunakan oleh Erni Ernawati untuk membayar angsuran semua pinjaman atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut sampai dengan bulan April 2017, dan sisanya digunakan oleh Erni Ernawati sendiri untuk kepentingan pribadinya. Jumlah pinjaman yang sudah dikembalikan atau diangsur sebesar Rp1.385.954.949, sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar oleh Erni Ernawati adalah sebesar Rp5.819.045.051 Atas surat tututan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap kedua terdakwa maupun melalui masing-masingmasing Penasehat Hukumnya untuk menyampikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

#Sebelumnya Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan JPU terkait Nama Mantri Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kred...

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

19.47 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor” 
 
beritakorupsi.co - “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya . “Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian. Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi. Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan. Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut. Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat. “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi. Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur ? Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

19.37 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFKy8JtbscVt6S6kiE7w2PcHqc3GWdJn-6frOtnLAHl2CwUil367F4QUb7u5EnxQO9soKQmYWpRV6EKljXMpIcnV1ccKiEzAmE3Jk6u9ox50YFzmkoqcy7eof4pisxBI_qpeKBZKjhnA/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="720" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFKy8JtbscVt6S6kiE7w2PcHqc3GWdJn-6frOtnLAHl2CwUil367F4QUb7u5EnxQO9soKQmYWpRV6EKljXMpIcnV1ccKiEzAmE3Jk6u9ox50YFzmkoqcy7eof4pisxBI_qpeKBZKjhnA/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dan terdakwa Samsul Arifin</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
#Dalam persidangan terungkap, 10 Dinas termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan  turut memberikan uang "suap" </div>
<div style="text-align: left;">
sebagai komitmen fee ke Komis B DPRD Jatim#"</div>
<div style="text-align: left;">
beritakorupsi.co - Senin, 8 Oktober 2018, Tim JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti untuk terdakwa Samsul Arifin (mantan Kepala Dinas Perkebunan Jatim) bersama Tim JPU KPK  Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih untuk Moch. Ardi Prasetiayawan (Kepala Dinas Perindustrian Jatim) menghadirkan 3 (tiga) orang terpidana kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok yang Tertangkap Tangan KPK pada Juni 2017 jilid I, sebagai saksi dalam persidangan untuk Kedua terdakwa dalam kasus jilid II yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmad. Sementara terdakwa Samsul Arifin didampingi Penasehat Hukumnya Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat, dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dan kawan-kawan. 
 
Ke- 3 saksi yang sudah terpidana dalam jili I yaitu M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Santoso dan R. Rahmat Agung. Keduanya sebagai staf di Komisi B. 
 
Selain ke- 3 saksi, Tim JPU KPK juga menghadirkan 4 saksi lainnya termasuk 2 anggota Komimis B DPRD Jatim, diantaranya Samsuri (Staf terdakwa Samsul Arifin), Sayuli Sukardono (Driver Ketua Komis B DPRD Jatim M. Basuki), Agus Maulana (anggota Komis B DPRD Jatim) dan Yusuf Rohman juga anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019. 
 
Kasus yang menyeret terdakwa Samsul Arifin dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan (perkara terpisah), bermula pada Juni 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu menerima uang suap melalui Kedua Stafnya dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan dan dari Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. 
 
Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung divonis bersalah sebagai penerima suap, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 7 tahun untuk M. Basuki yang juga mantan narapidana kasus Korupsi saat menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya beberapa tahun lalu. Sedangkan M. Ka’bil Mubarok dihukm penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Sementara untuk 2 staf Komisi B DPRD Jatim yaitu Santoso dan R. Rahmat Agung divonis masing-masing 4 tahun.</div>
<div style="text-align: left;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40JxDQgHyAKzVz88P1Hr5l78-Z_COJQnI894NwZjDSI-mvSadTnv9V_Mapzp6LXGAFLkidjyf5B3GwDZR96laKROxqpZlCa_IByV1Tjto39UiXjAmCANX_Rw5-XSkwV8IgAM-8iKt_u8/s1600/IMG20181008104234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40JxDQgHyAKzVz88P1Hr5l78-Z_COJQnI894NwZjDSI-mvSadTnv9V_Mapzp6LXGAFLkidjyf5B3GwDZR96laKROxqpZlCa_IByV1Tjto39UiXjAmCANX_Rw5-XSkwV8IgAM-8iKt_u8/s640/IMG20181008104234.jpg" width="640" /></a></div>
Dan untuk terdakwa Rohayati, Bambang Hariyanto dan Anang Basuki Rahmat (saat ini sudah terpidana) dinyatakan terbukti bersalah sebagai pemberi suap, dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun untuk terdakwa Rohayati dan Anang Basuki Rahmat. Sedangkan untuk terdakwa Bambang Hariyanto di hukum pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 
 
Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, ternyata yang memberikan uang suap sebagai komitmen fee kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan, dan Bambang Hariyanto Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan termasuk dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin dan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan. Fakta lain yang terungkap dalam persidangan jilid I adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, diantaranya Dinas Pertanian,; Dinas Peternakan,; Dinas Kehutanan,; Dinas Perikanan dan Kelautan,; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,; Dinas Perindustrian dan Perdagangan,; Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro,; Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam yang sudah memberikan komitmen fee tahap I terhadap Komis B DPRD Jatim, sementara tahap ke II tak berlanjut karena kasus tangkap tangan oleh KPK terhadap para terdakwa/terpidana. Di persidangan diketahui pula, dari 10 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan selama tahun 2017 Komisi B DPRD Jatim akan menerima uang “haram” yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. Dalam peridangan kali ini (Senin, 8 Oktober 2018) juga terungkap seperti dalam persidangan jilid I, yaitu adanya 10 SKPD/OPD yang sudah memberikan komitmen fee terhadap Komis B DPRD Jatim. Pemberian uang “haram” itu oleh setiap SKPD/OPD melalui perantaranya terhadap perantara yang juga sebagai staf di Komisi B DPRD Jatim. Hal itu diungkapkan saksi M. Basui dihadapan Majelis Hakim, Senin, 8 Otober 2018. Menurut saksi yang juga terpidana dalam kasus yang sama ini mengatakan, 10 Dinas sudah memberikan komitmen fee tahap I termasuk Dinas Perikanan sebesar Rp150 juta dari anggaran APDB Tahun Anggaran (TA) 2017 di Kelautan dan Dinas Perikanan sebesar Rp1.5 milyar. Sedangkan tahan II tidak berjalan karena kasus Tangkap Tangan.Saksi M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim ini mengatakan, bahwa pemberian uang sebagai komitmen fee oleh setiap Dinas sudah menjadi tradisi turun temurun sebelum dirinya menjadi anggota DPRD Jatim sejak 2014 lalu. Dalam sidang kali ini maupun sidang sebelumnya saat saksi sebagai terdakwa mengatakan, bahwa dirinya berusaha untuk menghentikan budaya turun temurun di 10 Dinas sebagai mitra kerja Komis B DPRD Jatim, namun menurut saksi tidak dapat menghentikannya. Alasannya, takut mendapat mosi tak percaya dari anggota Komis B DPRD Jatim, dan bisa berakibat terjadinya PAW (Pergantian Antara Waktu). Karena takut kehilangan sebutan Dewan yang terhormat dan jabatan di Komis B DPRD Jatim, M. Basuki pun tetap melaksanakan budaya turun temurun itu. Yang akhirnya menghantarkan M. Basuki ke penjara untuk yang kedua kalinya. 
 
“Ada 10 SKPD sebagai mitra Komisi B. Kalau tahap I semua Dinas sudah setor. Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan, Satu setengah milyar. Tahap pertama semua sudah setor. Dan itu sadah  menjadi tradisi memberikan uang. Semua nggota menerima,” kata M. Basuki kepada Majelis Hakim. Lalau apakah Heru Tjahjono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) sejak tanggal 25 September 2018 akan “menyusul” 4 kerabatnya sesama Kepala Dinas Pemprov. Jatim atau JPU KPK akan menghadirkannya sebagai sebagai saksi untuk 2 kerabatnya yang menjadi terdakwa karena turut memberikan uang “suap” terhadap Komis B DPRD Jatim, yaitu Samsul Arifin sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Moch. Ardi  Prasetiayawan Kepala Dinas Perindustrian Jatim ini ? 
 
Sementara saksi Samsuri selaku Staf terdakwa Samsul Arifin menjawab pertanyaan JPU KPK Wawan, terkait penyerahan uang pada tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp100 juta kepada Rahman Agung mengatakan, bahwa penyerahan uang itu atas perintah Kepala Dinas Perkebunan Samsul Arifin. “Saya nggak tahu persis Pak. Saya ditugaskan pimpinan yaitu Pak Samsul Arifin untuk menyerahkan uang ke Komisi B. Waktu itu hari Jum'at sekiat kurang lebih jam sepuluh, saya diminta ngantar itu (uang) ke Komisi B. Uang itu saya terima dan langsung berangkat, komunikasi dulu dengan Rahman Agung. Dan uang itu langsung saya serahkan ke Pak Agung,” jawab saksi Samsuri kepada Majelis Hakim. Saat JPU KPK Wawan kembali menanyakan saksi Samsuri, terkait penyerahan uang sekitar bulan Januari sampai bulan April 2017, Samsuri mengakui. “Pernah, persisinya saya lupa. Jumlahnya kurang lebih seratus juta, saya serahkan ke Pak Ka’bil langsung. Uang itu sayan terima dari Pak Samsul Arifin (terdakwa),” jawab saksi Samsuri Saksi berikutnya adalah Sayuli Sukardono sebagai Driver Ketua Komisi B yang mengakui atas pertanyaan JPU KPK Wawan, terkait penerimaan uang dari Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian melalui Rahman Agung. 
 
“31 Mei 2017. Waktu itun ada giring, saya menunggu di Fraksi, kemudian saya ditelepon Pak Basuki disuruh menghadap Pak Agung. Kemudian dititipi sama Pak Agung, Ini untuk Pak Ketua” gitu. Uang sama surat-suratsurat jadi satu dalam Map, saya nggak atau jumlahnya. Terus saya serahkan ke Pak Basuki. Waktu itu pas hari Jum'at Pak Basuki nggak ikut rapat. Saya nggak atau Pak, ya isinya sama Map sama surat-surat yang akan ditandatangani,” jawab saksi Sayuli agak bingung untuk berkata jujur. JPU KPK Wawan kembali menanyakan saksi Sayuli terkait nama Andi Sumarjono. Menurut saksi Sayuli, bahwa Andi Sumarjono dikenalnya sebagai seorang pengacara. JPU KPK menjelaskan ke saksi, bahwa Basuki pernah menitipkan uang yang berasala dari Dinas. “Ia itu pengacara Pak, saya kenal. Pernah dititipi tapi saya nggak atau itu darimana. Waktu itu hari Senin, Setelah kejadian itu, (kejadian apa ini, tanya JPU KPK bertanya) yang OTT (Operasi Tangkap Tangan masksudnya). Kemudian dipanggil Pak Basuki untuk ketemu kemudian menanyakan, “gaji saya sudah diambil belum”, saya jawab saudah dan beberapa proposal sduah diambil juga. Sambil jalan dengar berita di Radio mobil tentang itu (OTT) terus mencoba menghubungi beberapa pengacara salah satunya Mas Andi itu. Saat ketemu hanya sebatas konsultasi aja, kemudian Pak Basuki menyerahkan titipan ke Pak Andi tandi,” jawab saksi Sayuli. Nah…. Tibalah saat JPU KPK meminta kejujuran dari Dewan yang terhormat ini sebagai anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019, yaitu Agus Maulana dan Yusuf Rohma. Ternya kejujuran itu “tidak ada”, tak jauh beda dengan 41 anggota DPRD Kota Malang terkait penerimaan uang Pokir dan uang sampah, beigitu juga dengan anggota DPRD Kota Mojokerto terkait penerimaan uang tambahan penghasilan, uang Tujuh Sumur dan uang komitmen fee bagi semua anggota DPRD Kota Mojokerto, namun tak satupun yang mengakui. Setelah KPK menetapkan hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang dan 18 saat ini sudah diadili, barulah mengakui telah menerima uang Pokir, uang sampah dan uang 1 persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2015. 
 
Karena tak mengakui telah menerima uang dari Dinas sebagai mitra Komisi B melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B, Ketua Majelis Hakim Rochmat pun sempat “berceramah sebagai sesama satu agama” agar saling mengingatkan untuk saling jujur, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Namun saksi tetap bersikukuh tidak menerima apalagi mengetahuinya. Pada hal, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim sudah dijembloskan kepenjara karena menerima uang suap itu dari 10 SKPD. Harusnya KPK betindak tegas dan adil untuk menangani kasus Korupsi Khususnya yang melibatkan Kepala Daerah dan Dewan seperti saat KPK menangani kasus suap DPRD Kota Malang, agat masyarakat tidak menilai, bahwa penaganan kasus Korupsi itu adadugaan unsur Politiknya. Sesuai persidangan. JPU KPK Wawan kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim per tahun di tahun 2016, namun setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian sebanyak 4 kali. JPU KPK Wawan menambahkan, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah tertangkap tangan KPK. “Di tahun 2016 itu pemberian pertahun. Baru setelah 2017 berubah menjadi triwulan, jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta,” ujar JPU KPK Wawan. Saat ditanya terkait keterangan 2 saksi sebagai anggota Komis B DPRD Jatim, JPU KPK Wawan mengatakan bahwa saat ini untuk sementara belum bisa menjelaskan apa-apa. Namun JPU KPK Wawan mengingatkan kembali kasus DPRD Kota Malang yang berawal dari ketidak jujuran apara politikus itu. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” pungkas JPU KPK wawan Saat ditanya lebih lanjut terkait jumlah Dinas yang sudah memberikan uang ke Komis B DPRD Jatim, JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua Dinas sudah menyerahkan komitmen fee tahap pertama sesuai dengan keterangan M.Basuki. “Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” kata JPU KPK Wawan. JPU KPK menambahkan, dari keterangan Basuki juga mengatakan bahwa dia ingin menghentikan kasus itu, tapi karena takut dapat mosi dan PAW, sihingga diteruskan. (Rd1).</div>

News Tipikor JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

Foto kiri terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dan terdakwa Samsul Arifin #Dalam persidangan terungkap, 10 Dinas termasuk Dinas Kelautan d...

Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

19.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hZJW4z0uaFHcd-DqJ4WL2w9DucPCr0tQVGwppb-QiKbiyjF3deeuZ8lLcyYL9oFInPUMMe-UoyMSjfdqjR2W-jymAlWOAfNkOzUQwYxUSoGLlHd7PcmUrSSUKJxLzhv2rtvlpKnYYPE/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hZJW4z0uaFHcd-DqJ4WL2w9DucPCr0tQVGwppb-QiKbiyjF3deeuZ8lLcyYL9oFInPUMMe-UoyMSjfdqjR2W-jymAlWOAfNkOzUQwYxUSoGLlHd7PcmUrSSUKJxLzhv2rtvlpKnYYPE/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="576" /> </a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 #JPU KPK akan buktikan Kasus perkara Korupsi Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang “menerima uang suap” </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Tahun 2015 sebesar Rp2.7 M #</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - Selasa, 8 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan, menolak Eksespi atau keberatan dan permohonan terdakwa Mustopa Kamal Pasha atau yang biasa disapa MKP selaku Bupati Mojokerto untuk bebas dari penjara karena kasus dugaan Korupsi suap pada Juni 2015 lalu, sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Pada sidang sebelumnya, Jum'at, 14 September 2018, JPU KPK menyeret orang “terkuat” di Kabupaten Mojokerto ini ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dalam perkara dugaan Korupsi suap pada tahun 2015 lalu. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, kalau terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang yang diterimanaya dari  Ockyanto sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah), dan uang sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dari Onggo Wijaya serta uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Atas perbuatan Mustofa Kamal Pasha ini pun terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Mungkin Mustofa Kamal Pasha tak menyangka, kalau duit yang diterimanya itu akan menjadi “tiket termahal” baginya untuk meringkuk dipenjara lebih lama. Andai saja KPK tidak turun tangan, biasa jadi Mustofa Kamal Pasha akan terus melaju melangkahkan kakinya mempin masyarakat Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2021, dan akan  senasib pula dengan Bupati Blitar Heri Nugroho dalam kasus Korupsi pelepasan asset Daerah pada tahun 2013 diman Kepala Kantor Aset Kabupaten B;itar sudah dipenjarakan. Begitu juga dengan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kasus Korupsi pariwisata Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015. Di mana Kepala Dina dan penyelenggara sudah dipenjarakan, namun Eddy Rumpoko yang dikabarkan punya keluarga “kuat” dipemerintahan pusat Jakarta. Namun bernasib sial yang lebih tragis karena Tertangkap Tangan KPK dalam kasus Korupsi suap. Anehnya, dalam surat Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan kabur. “Apakah kabur karena kurang jelas atau kurang jelas karena kabur” hanya terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang mengetahuinya Alasan Mariam Fatimah dkk, karena JPU KPK tidak menyebutkan ada rekaman pembicaraan oleh terdakwa dengan pihak lain, dan kliennya Mustofa Kamal Pasha tidak menerima duit “haram” sama sekali. Pada hal, Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Harhadi baru membacakan surat dakwaan, belum menunjukkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi. Namun Mariam  Fatimah dkk bersama dengan terdakwa Mutofa Kamal Pasha sudah sudah mengatakan kalau terdakwa tidak menerima duit dan tidak ada rekaman pembicaraan si MPK dengan pihak lain. Harusnya Mariam Fatimah dkk bersama dengan terdakwa menunjukkan bukti, bahwa terdakwa tidak menerima uang “suap” seperti dalam dakwaan JPU KPK, serta membantah keterangan para saksi nanti dalam persidangan dengan memperlihatkan bukti-bukti lainnya. Karena dakwaan JPU KPK bukan dibuat begitu saja, melainkan dengan bukti-bukti yang cukup kuat serta keterangan beberapa saksi yang akan diperlihatkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim untuk memenjarakan Mustofa Kamal Pasha lebih lama di penjara atas perbuatannya. Sementara dalam sidang yang di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda putusan Sela yang dihadiri JPU KPK Gina, serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatan serta permohonan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dan Majelsi Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi serta menunjukkan barang bukti (BB) dalam persidangan supaya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta masyarakat mengetahui tentang bagaimana perbuatan terdakwa. “Menyatakan ; Menolak Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Sesuai persidangan, JPU KPK Gina mengatakan, JPU KPK akan menghadirkan saksi pada sdiang yang akan datang. Namun JPU KPK belum bisa menjelaskan siapa-siapa saksi yang akan dihadirkan karena harus berkonsultasi dulu dengan Tim JPU KPK lainnya. “Kita akan menghadirkan saksi-saksi, namun belum atau siapa-siapa saksinya,” kata JPU KPK Gina. (Rd1)

News Tipikor Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

#JPU KPK akan buktikan Kasus perkara Korupsi Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang “menerima uang suap” Tahun 2015 sebesar Rp2.7 M # b...

2 Mantan Direksi PT DPS Divonis Penjara 4.3 Tahun Dalam Kasus Korupsi Rp35 M

05.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7zke82q6FNvrUHdrJzAyPywEY4ku1wqfHtxoUsYUY5qIxndHXWPwuKaaV7nmkbbINbkpJPnuwdyWnM4JcsNc5ofmao9wEHi0-qoB7bcJztEh92cGY7Ok79EIWhSiIcqqhpPvdPVnoLAg/s1600/Terdakwa..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="960" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7zke82q6FNvrUHdrJzAyPywEY4ku1wqfHtxoUsYUY5qIxndHXWPwuKaaV7nmkbbINbkpJPnuwdyWnM4JcsNc5ofmao9wEHi0-qoB7bcJztEh92cGY7Ok79EIWhSiIcqqhpPvdPVnoLAg/s640/Terdakwa..png" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 #Dua terdakwa lainnya yakni mantan Dirut dan Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS akan Divonis pada Jum'at mendatang#</div>
beritakorupsi.co - Jumat, 5 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 3 bulan terhadap 2 Direksi PT Dok dan Perkapalan Suraba (PT PDS) Persero, dalam kasus perkara Korupsi Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT PDS) pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp179.928.141.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$ 3,963,725 atau (kurs rupiah Rp8.900) Rp35.277152.500. 
 
Ke- 2 Direksi PT DPS itu adalah Nana Suryana Tahir selaku Direktur Administrasi dan Keuangan, dan I Wayan Yoga Djunaedi sebagai Direktur Produksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Sementara 2 terdakwa lainnya yakni M. Firmansyah Arifin selaku Dirut dan  Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya akan menjalani sidang putusan pada Jum'at mendatang. 
 
Surat putusan itu dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu 2 Hakim (Ad Hoch anggota) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andriano serta dihadiri Tim JPU Fatoni Hatam dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim JPU Catarine dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya. Sementara terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi (perkara terpisah) didampingi Pensehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya masing-masing diantaranya Dr. Abdul Salam. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim dikatakan, bahwa terdakwa Nana Suryana Tahir selaku Direktur Administrasi dan Keuangan, dan I Wayan Yoga Djunaedi sebagai Direktur Produksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiamana diatur dan diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
Dalam pembelaan yang disampaikan sendiri oleh kedua terdakwa maupun melalui Pensehat Hukumnya dalam persidangan beberapa waktu lalu, Majelis Hakim menolaknya. Alasan Majelis Hakim, pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, dan pembayaran jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak sebesar UD$20 juta lebih tidak ada kewajiban oleh PT DPS ke AE Marine Pte Ltd, karena AE.Marine Pte Ltd bukanlah mitra PT DPS. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNbzd7PDI81ukGhCE_-KUYMycM_VVx7-mmpM1he4phsLmMOsivxocVX6FeXSOZWFqLQh9jyMoQEbhniVBALTLk6-zbaszilYvPft_dq-mLnmT_H27xAxcwD_w1DEJhO_oBFCP2wgCsQsA/s1600/IMG20181005132309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNbzd7PDI81ukGhCE_-KUYMycM_VVx7-mmpM1he4phsLmMOsivxocVX6FeXSOZWFqLQh9jyMoQEbhniVBALTLk6-zbaszilYvPft_dq-mLnmT_H27xAxcwD_w1DEJhO_oBFCP2wgCsQsA/s640/IMG20181005132309.jpg" width="640" /></a></div>
 Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT DPS menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 (tidak ada tanggal) Agustus 2010 dengan  nilai kontrak sejumlah UD$20.216.645, sedangkan Direksi PT DPS yang lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menandatangani seakan-akanakan selaku saksi pada kontrak tersebut. 
 
Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009 dibuat sebagai dasar kontrak antara PT DPS dengan PT Berdikari Petro sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin yang dipersyaratkan yaitu selama 180 hari kalender sejak penandatanganan kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina yaitu izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. 
 
Majelis Hakim menyatakan, walaupun PT DPS tidak memiliki pengalaman 
dibidang pembangunan tangki pendam, namun Firmansyah Arifin selaku 
Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu terdakwa Nana 
Suryana Tahir dan terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi serta Muhammad Yahya, 
tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam 
pelaksanaannya memutuskan untuk  melakukan penunjukan langsung kepada 
perusahaan AE.Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak untuk 
melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen, conttuksi) 
pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi tanpa melalui proses 
pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, pada hal AE.Marine Pte Ltd 
bukanlah mitra PT DPS, pada hal AE.Marine Pte Ltd bukan mitra PT DPS. 
 
Majelis
 Hakim mengatakan, bahwa M. Firmansyah Arifin justru menandatangani 
kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 
tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$19.032.011 yang juga disetujui 
oleh Muhammad Yahya, terdakwa Nana Suryana Tahir dan terdakwa I Wayan 
Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak seolah-olaholah sebagai 
saksi dalam kontrak tersebut, dengan melakukan pembayaran uang muka 
sebesar Rp 5persen, pada hal tidak ada kewajiban bagi PT DPS untuk 
menyerahkan jaminan pelaksanaan. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa
 M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya menyetujui untuk melakukan
 pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di 
Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara 
bertahap sebanyak 4 tahap sebesar UD$3.963.725 tanpa ada Bank garansi, 
serta bukti pendukung lainnya, antara lain  kuitansi, laporan fisik 
pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, 
melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDUluDq7i3WlFZuplnj5bKnmtV3-ZQ2KEK7_rUqV0vrDHxyhwnq8tTWRGrJbTQ0ggL7pPI5rj8fEfXihRCANt4Z-3nBdZzI_8yFicOU0vG297c-KdtCV0ggC4shRS0aZOeku6XWts4Sy4/s1600/IMG20180625111723.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDUluDq7i3WlFZuplnj5bKnmtV3-ZQ2KEK7_rUqV0vrDHxyhwnq8tTWRGrJbTQ0ggL7pPI5rj8fEfXihRCANt4Z-3nBdZzI_8yFicOU0vG297c-KdtCV0ggC4shRS0aZOeku6XWts4Sy4/s640/IMG20180625111723.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta terdakwa Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya dengan membaut sekan-akan Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. 
 
Majelelis Hakim mengungkapkan, bahwa pencairan pembayaran yang dilakukan oleh PT DPS melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd sebanyak 4 tahap, yaitu Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Bank Buana, Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  terdakwa Nana Suryana dan terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi. 
 
Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$100.000 dibayarkan melalui Bank BII Jalan Pemuda Surabaya, yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 
 
Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$2.563.7215 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya, yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8jsuSFdnRTjE6rTidY9vJrA2Fo41Sbgt2wHLjUUhBOhed5cAyjuwQ4LprJLzt7dLpX8ybgcSnCNslc3jUeKfbacEsSD4YLEvMnV7KwZOMmMpDpKgkc1BgZu5_amcayE55UXvIaD23nCE/s1600/IMG-20180909-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8jsuSFdnRTjE6rTidY9vJrA2Fo41Sbgt2wHLjUUhBOhed5cAyjuwQ4LprJLzt7dLpX8ybgcSnCNslc3jUeKfbacEsSD4YLEvMnV7KwZOMmMpDpKgkc1BgZu5_amcayE55UXvIaD23nCE/s640/IMG-20180909-WA0000.jpg" width="640" /></a></div>
Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$500.000 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi. 
 
“Pembayaran yang dilakukan oleh PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd,” pungkas Majelis Hakim. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya menandatangani progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25% dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. 
 
“Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS 
tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki 
pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi 
kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT 
Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$3,830,150 sebagaimana 
surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 
September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE 
Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT 
DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee
 dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker 
milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT 
Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis 
Hakim. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte 
Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 
unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang 
berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya 
Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan 
Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya)
 untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT 
Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah 
mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun 
oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya 
melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai 
supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT
 Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$12, 607,750 
untuk 1 unit kapal melampaui senilai US$9,535,418, maka harga barang 
untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar US$12,607,750 atau lebih 
mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCI-Lchmk4jkwLRMi-JaOFgT2Rg7k5kWqZXqpaGRgpJ58ewMXUh6LGFmqlJmDAdh_ubj_VVoqwGT8lEpS_0puCSvGdntLqqMWrNe6emPiAWpmecOCTVp_-BMNALCsM_V-3fL2A1E5Xng/s1600/IMG-20180909-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCI-Lchmk4jkwLRMi-JaOFgT2Rg7k5kWqZXqpaGRgpJ58ewMXUh6LGFmqlJmDAdh_ubj_VVoqwGT8lEpS_0puCSvGdntLqqMWrNe6emPiAWpmecOCTVp_-BMNALCsM_V-3fL2A1E5Xng/s1600/IMG-20180909-WA0002.jpg" /></a></div>
Majelis Hakim mengatakan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nana Suryana Tahir, terdakwa I Wayan Yoga Djunaedy dan Firmansyah Arifin serta Muhammad Yahya telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725. Sehingga terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy haruslah di hukum untuk membayar 24 persen dari total kerugian negara tersebut 
 
“Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Nana Suryana Tahir (dan I Wayan Yoga Djunaedy) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Nana Suryana Tahir (dan I Wayan Yoga Djunaedy) dengan hukuman pidana Penjara selama 4 tahun dan 3 bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Nana Suryana Tahir (dan I Wayan Yoga Djunaedy) berupa membayar uang pengganti sebesar UD$951.294. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. 
 
Atas Majelis Hakim tersebut, JPU maupun kedua terdakwa mengatakan pikir-pikir. 
 
Usai persidangan, PH terdakwa Nana Suryana Tahir, Tim Dr. Abdul Salam mengatan, bahwa hukuman ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Alasannya, karena kerugian negara tidak ada yang mengalir kepada teradakwa. 
 
“Tidak mempertimbangkan fakta-faktafakta dalam persidangan. Darimana terdakwa membayar sebesar itu, coba hampir 13 milyar pada hal tidak ada yang mengalir keterdakwa. Kalau saya bukan karena dibayar tapi demi keadilan, kalau tderdakwa banding kita akan banding bahkan PK,” kata salah seorang Penasehat Hukum terdakwa Nana. (Rd1)

News Tipikor 2 Mantan Direksi PT DPS Divonis Penjara 4.3 Tahun Dalam Kasus Korupsi Rp35 M

#Dua terdakwa lainnya yakni mantan Dirut dan Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS akan Divonis pada Jum'at mendatang# ...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

2 Mantan Direksi PT DPS Divonis Penjara 4.3 Tahun Dalam Kasus Korupsi Rp35 M

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI