Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor”</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. <br /><br />“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. <br /><br />Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya .<br /><br />“Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian.<br /><br />Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<br /><br />Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; <i>Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /><br />Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor.<br /><br />“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”<br /><br />Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. <br /><br />Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan.<br /><br />Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /><br />Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut.<br /><br />Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; <i>Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.</i><br /><br />Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat.<br /><br />“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi.<br /><br />Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor <i>Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”</i> yang masih di bawah umur ?<br /><br />Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.<br /><br />Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;<br /><br />Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);</i><br /><br />Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).</i> (<i>Tim beritakorupsi.co</i>) </span>

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

»

JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFKy8JtbscVt6S6kiE7w2PcHqc3GWdJn-6frOtnLAHl2CwUil367F4QUb7u5EnxQO9soKQmYWpRV6EKljXMpIcnV1ccKiEzAmE3Jk6u9ox50YFzmkoqcy7eof4pisxBI_qpeKBZKjhnA/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="720" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFKy8JtbscVt6S6kiE7w2PcHqc3GWdJn-6frOtnLAHl2CwUil367F4QUb7u5EnxQO9soKQmYWpRV6EKljXMpIcnV1ccKiEzAmE3Jk6u9ox50YFzmkoqcy7eof4pisxBI_qpeKBZKjhnA/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto kiri terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dan terdakwa Samsul Arifin</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: center;"> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam persidangan terungkap, 10 Dinas termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan  turut memberikan uang "suap" </b></span></span></i></div> <div style="text-align: left;"> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>sebagai komitmen fee ke Komis B DPRD Jatim#"</b></span></span></i></div> <div style="text-align: left;"> beritakorupsi.co - Senin, 8 Oktober 2018, Tim JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti untuk terdakwa Samsul Arifin (mantan Kepala Dinas Perkebunan Jatim) bersama Tim JPU KPK  Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih untuk Moch. Ardi Prasetiayawan (Kepala Dinas Perindustrian Jatim) menghadirkan 3 (tiga) orang terpidana kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok yang Tertangkap Tangan KPK pada Juni 2017 jilid I, sebagai saksi dalam persidangan untuk Kedua terdakwa dalam kasus jilid II yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmad. Sementara terdakwa Samsul Arifin didampingi Penasehat Hukumnya Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat, dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dan kawan-kawan.<br /> <br /> Ke- 3 saksi yang sudah terpidana dalam jili I yaitu M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Santoso dan R. Rahmat Agung. Keduanya sebagai staf di Komisi B.<br /> <br /> Selain ke- 3 saksi, Tim JPU KPK juga menghadirkan 4 saksi lainnya termasuk 2 anggota Komimis B DPRD Jatim, diantaranya Samsuri (Staf terdakwa Samsul Arifin), Sayuli Sukardono (Driver Ketua Komis B DPRD Jatim M. Basuki), Agus Maulana (anggota Komis B DPRD Jatim) dan Yusuf Rohman juga anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019.<br /> <br /> Kasus yang menyeret terdakwa Samsul Arifin dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan (perkara terpisah), bermula pada Juni 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu menerima uang suap melalui Kedua Stafnya dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan dan dari Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat.<br /> <br /> Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung divonis bersalah sebagai penerima suap, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 7 tahun untuk M. Basuki yang juga mantan narapidana kasus Korupsi saat menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya beberapa tahun lalu. Sedangkan M. Ka’bil Mubarok dihukm penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Sementara untuk 2 staf Komisi B DPRD Jatim yaitu Santoso dan R. Rahmat Agung divonis masing-masing 4 tahun.</div> <div style="text-align: left;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40JxDQgHyAKzVz88P1Hr5l78-Z_COJQnI894NwZjDSI-mvSadTnv9V_Mapzp6LXGAFLkidjyf5B3GwDZR96laKROxqpZlCa_IByV1Tjto39UiXjAmCANX_Rw5-XSkwV8IgAM-8iKt_u8/s1600/IMG20181008104234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40JxDQgHyAKzVz88P1Hr5l78-Z_COJQnI894NwZjDSI-mvSadTnv9V_Mapzp6LXGAFLkidjyf5B3GwDZR96laKROxqpZlCa_IByV1Tjto39UiXjAmCANX_Rw5-XSkwV8IgAM-8iKt_u8/s640/IMG20181008104234.jpg" width="640" /></a></div> Dan untuk terdakwa Rohayati, Bambang Hariyanto dan Anang Basuki Rahmat (saat ini sudah terpidana) dinyatakan terbukti bersalah sebagai pemberi suap, dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun untuk terdakwa Rohayati dan Anang Basuki Rahmat. Sedangkan untuk terdakwa Bambang Hariyanto di hukum pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, ternyata yang memberikan uang suap sebagai komitmen fee kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan, dan Bambang Hariyanto Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan termasuk dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin dan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan.<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan jilid I adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, diantaranya Dinas Pertanian,; Dinas Peternakan,; Dinas Kehutanan,; Dinas Perikanan dan Kelautan,; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,; Dinas Perindustrian dan Perdagangan,; Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro,; Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam yang sudah memberikan komitmen fee tahap I terhadap Komis B DPRD Jatim, sementara tahap ke II tak berlanjut karena kasus tangkap tangan oleh KPK terhadap para terdakwa/terpidana.<br /><br />Di persidangan diketahui pula, dari 10 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan selama tahun 2017 Komisi B DPRD Jatim akan menerima uang “haram” yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar.<br /><br />Dalam peridangan kali ini (Senin, 8 Oktober 2018) juga terungkap seperti dalam persidangan jilid I, yaitu adanya 10 SKPD/OPD yang sudah memberikan komitmen fee terhadap Komis B DPRD Jatim. Pemberian uang “haram” itu oleh setiap SKPD/OPD melalui perantaranya terhadap perantara yang juga sebagai staf di Komisi B DPRD Jatim. Hal itu diungkapkan saksi M. Basui dihadapan Majelis Hakim, Senin, 8 Otober 2018.<br /><br />Menurut saksi yang juga terpidana dalam kasus yang sama ini mengatakan, 10 Dinas sudah memberikan komitmen fee tahap I termasuk Dinas Perikanan sebesar Rp150 juta dari anggaran APDB Tahun Anggaran (TA) 2017 di Kelautan dan Dinas Perikanan sebesar Rp1.5 milyar. Sedangkan tahan II tidak berjalan karena kasus Tangkap Tangan.Saksi M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim ini mengatakan, bahwa pemberian uang sebagai komitmen fee oleh setiap Dinas sudah menjadi tradisi turun temurun sebelum dirinya menjadi anggota DPRD Jatim sejak 2014 lalu. <br /><br />Dalam sidang kali ini maupun sidang sebelumnya saat saksi sebagai terdakwa mengatakan, bahwa dirinya berusaha untuk menghentikan budaya turun temurun di 10 Dinas sebagai mitra kerja Komis B DPRD Jatim, namun menurut saksi tidak dapat menghentikannya. Alasannya, takut mendapat mosi tak percaya dari anggota Komis B DPRD Jatim, dan bisa berakibat terjadinya PAW (Pergantian Antara Waktu). Karena takut kehilangan sebutan Dewan yang terhormat dan jabatan di Komis B DPRD Jatim, M. Basuki pun tetap melaksanakan budaya turun temurun itu. Yang akhirnya menghantarkan M. Basuki ke penjara untuk yang kedua kalinya.<br /> <br /> “Ada 10 SKPD sebagai mitra Komisi B. Kalau tahap I semua Dinas sudah setor. Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan, Satu setengah milyar. Tahap pertama semua sudah setor. Dan itu sadah  menjadi tradisi memberikan uang. Semua nggota menerima,” kata M. Basuki kepada Majelis Hakim.<br /><br />Lalau apakah Heru Tjahjono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) sejak tanggal 25 September 2018 akan “menyusul” 4 kerabatnya sesama Kepala Dinas Pemprov. Jatim atau JPU KPK akan menghadirkannya sebagai sebagai saksi untuk 2 kerabatnya yang menjadi terdakwa karena turut memberikan uang “suap” terhadap Komis B DPRD Jatim, yaitu Samsul Arifin sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Moch. Ardi  Prasetiayawan Kepala Dinas Perindustrian Jatim ini ?<br /> <br /> Sementara saksi Samsuri selaku Staf terdakwa Samsul Arifin menjawab pertanyaan JPU KPK Wawan, terkait penyerahan uang pada tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp100 juta kepada Rahman Agung mengatakan, bahwa penyerahan uang itu atas perintah Kepala Dinas Perkebunan Samsul Arifin.<br /><br />“Saya nggak tahu persis Pak. Saya ditugaskan pimpinan yaitu Pak Samsul Arifin untuk menyerahkan uang ke Komisi B. Waktu itu hari Jum'at sekiat kurang lebih jam sepuluh, saya diminta ngantar itu (uang) ke Komisi B. Uang itu saya terima dan langsung berangkat, komunikasi dulu dengan Rahman Agung. Dan uang itu langsung saya serahkan ke Pak Agung,” jawab saksi Samsuri kepada Majelis Hakim.<br /><br />Saat JPU KPK Wawan kembali menanyakan saksi Samsuri, terkait penyerahan uang sekitar bulan Januari sampai bulan April 2017, Samsuri mengakui.<br /><br />“Pernah, persisinya saya lupa. Jumlahnya kurang lebih seratus juta, saya serahkan ke Pak Ka’bil langsung. Uang itu sayan terima dari Pak Samsul Arifin (terdakwa),” jawab saksi Samsuri<br /><br />Saksi berikutnya adalah Sayuli Sukardono sebagai Driver Ketua Komisi B yang mengakui atas pertanyaan JPU KPK Wawan, terkait penerimaan uang dari Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian melalui Rahman Agung.<br /> <br /> “31 Mei 2017. Waktu itun ada giring, saya menunggu di Fraksi, kemudian saya ditelepon Pak Basuki disuruh menghadap Pak Agung. Kemudian dititipi sama Pak Agung, Ini untuk Pak Ketua” gitu. Uang sama surat-suratsurat jadi satu dalam Map, saya nggak atau jumlahnya. Terus saya serahkan ke Pak Basuki. Waktu itu pas hari Jum'at Pak Basuki nggak ikut rapat. Saya nggak atau Pak, ya isinya sama Map sama surat-surat yang akan ditandatangani,” jawab saksi Sayuli agak bingung untuk berkata jujur.<br /><br />JPU KPK Wawan kembali menanyakan saksi Sayuli terkait nama Andi Sumarjono. Menurut saksi Sayuli, bahwa Andi Sumarjono dikenalnya sebagai seorang pengacara. JPU KPK menjelaskan ke saksi, bahwa Basuki pernah menitipkan uang yang berasala dari Dinas.<br /><br />“Ia itu pengacara Pak, saya kenal. Pernah dititipi tapi saya nggak atau itu darimana. Waktu itu hari Senin, Setelah kejadian itu, (kejadian apa ini, tanya JPU KPK bertanya) yang OTT (Operasi Tangkap Tangan masksudnya). Kemudian dipanggil Pak Basuki untuk ketemu kemudian menanyakan, “gaji saya sudah diambil belum”, saya jawab saudah dan beberapa proposal sduah diambil juga. Sambil jalan dengar berita di Radio mobil tentang itu (OTT) terus mencoba menghubungi beberapa pengacara salah satunya Mas Andi itu. Saat ketemu hanya sebatas konsultasi aja, kemudian Pak Basuki menyerahkan titipan ke Pak Andi tandi,” jawab saksi Sayuli.<br /><br />Nah…. Tibalah saat JPU KPK meminta kejujuran dari Dewan yang terhormat ini sebagai anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019, yaitu Agus Maulana dan Yusuf Rohma. Ternya kejujuran itu “tidak ada”, tak jauh beda dengan 41 anggota DPRD Kota Malang terkait penerimaan uang Pokir dan uang sampah, beigitu juga dengan anggota DPRD Kota Mojokerto terkait penerimaan uang tambahan penghasilan, uang Tujuh Sumur dan uang komitmen fee bagi semua anggota DPRD Kota Mojokerto, namun tak satupun yang mengakui.<br /><br />Setelah KPK menetapkan hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang dan 18 saat ini sudah diadili, barulah mengakui telah menerima uang Pokir, uang sampah dan uang 1 persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2015.<br /> <br /> Karena tak mengakui telah menerima uang dari Dinas sebagai mitra Komisi B melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B, Ketua Majelis Hakim Rochmat pun sempat “berceramah sebagai sesama satu agama” agar saling mengingatkan untuk saling jujur, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.<br /><br />Namun saksi tetap bersikukuh tidak menerima apalagi mengetahuinya. Pada hal, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim sudah dijembloskan kepenjara karena menerima uang suap itu dari 10 SKPD.<br /><br />Harusnya KPK betindak tegas dan adil untuk menangani kasus Korupsi Khususnya yang melibatkan Kepala Daerah dan Dewan seperti saat KPK menangani kasus suap DPRD Kota Malang, agat masyarakat tidak menilai, bahwa penaganan kasus Korupsi itu adadugaan unsur Politiknya.<br /><br />Sesuai persidangan. JPU KPK Wawan kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim per tahun di tahun 2016, namun setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian sebanyak 4 kali.<br /><br />JPU KPK Wawan menambahkan, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah tertangkap tangan KPK.<br /><br />“Di tahun 2016 itu pemberian pertahun. Baru setelah 2017 berubah menjadi triwulan, jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta,” ujar JPU KPK Wawan.<br /><br />Saat ditanya terkait keterangan 2 saksi sebagai anggota Komis B DPRD Jatim, JPU KPK Wawan mengatakan bahwa saat ini untuk sementara belum bisa menjelaskan apa-apa. Namun JPU KPK Wawan mengingatkan kembali kasus DPRD Kota Malang yang berawal dari ketidak jujuran apara politikus itu.<br /><br />“Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” pungkas JPU KPK wawan<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait jumlah Dinas yang sudah memberikan uang ke Komis B DPRD Jatim, JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua Dinas sudah menyerahkan komitmen fee tahap pertama sesuai dengan keterangan M.Basuki.<br /><br />“Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” kata JPU KPK Wawan.<br /><br />JPU KPK menambahkan, dari keterangan Basuki juga mengatakan bahwa dia ingin menghentikan kasus itu, tapi karena takut dapat mosi dan PAW, sihingga diteruskan. (Rd1).</div>

News Tipikor JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

Foto kiri terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dan terdakwa Samsul Arifin #Dalam persidangan terungkap, 10 Dinas termasuk Dinas Kelautan d...

»

Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hZJW4z0uaFHcd-DqJ4WL2w9DucPCr0tQVGwppb-QiKbiyjF3deeuZ8lLcyYL9oFInPUMMe-UoyMSjfdqjR2W-jymAlWOAfNkOzUQwYxUSoGLlHd7PcmUrSSUKJxLzhv2rtvlpKnYYPE/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hZJW4z0uaFHcd-DqJ4WL2w9DucPCr0tQVGwppb-QiKbiyjF3deeuZ8lLcyYL9oFInPUMMe-UoyMSjfdqjR2W-jymAlWOAfNkOzUQwYxUSoGLlHd7PcmUrSSUKJxLzhv2rtvlpKnYYPE/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="576" /> </a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b> #JPU KPK akan buktikan Kasus perkara Korupsi Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang “menerima uang suap” </b></span></i></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2015 sebesar Rp2.7 M #</b></span></i></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b></span></span>Selasa, 8 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan, menolak Eksespi atau keberatan dan permohonan terdakwa Mustopa Kamal Pasha atau yang biasa disapa MKP selaku Bupati Mojokerto untuk bebas dari penjara karena kasus dugaan Korupsi suap pada Juni 2015 lalu, sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, Jum'at, 14 September 2018, JPU KPK menyeret orang “terkuat” di Kabupaten Mojokerto ini ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dalam perkara dugaan Korupsi suap pada tahun 2015 lalu. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, kalau terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang yang diterimanaya dari  Ockyanto sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah), dan uang sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dari Onggo Wijaya serta uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto.<br /><br />Atas perbuatan Mustofa Kamal Pasha ini pun terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Mungkin Mustofa Kamal Pasha tak menyangka, kalau duit yang diterimanya itu akan menjadi “tiket termahal” baginya untuk meringkuk dipenjara lebih lama. Andai saja KPK tidak turun tangan, biasa jadi Mustofa Kamal Pasha akan terus melaju melangkahkan kakinya mempin masyarakat Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2021, dan akan  senasib pula dengan Bupati Blitar Heri Nugroho dalam kasus Korupsi pelepasan asset Daerah pada tahun 2013 diman Kepala Kantor Aset Kabupaten B;itar sudah dipenjarakan.<br /><br />Begitu juga dengan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kasus Korupsi pariwisata Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015. Di mana Kepala Dina dan penyelenggara sudah dipenjarakan, namun Eddy Rumpoko yang dikabarkan punya keluarga “kuat” dipemerintahan pusat Jakarta. Namun bernasib sial yang lebih tragis karena Tertangkap Tangan KPK dalam kasus Korupsi suap. <br /><br />Anehnya, dalam surat Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan kabur. “Apakah kabur karena kurang jelas atau kurang jelas karena kabur” hanya terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang mengetahuinya<br /><br />Alasan Mariam Fatimah dkk, karena JPU KPK tidak menyebutkan ada rekaman pembicaraan oleh terdakwa dengan pihak lain, dan kliennya Mustofa Kamal Pasha tidak menerima duit “haram” sama sekali. <br /><br />Pada hal, Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris <br /><br />Harhadi baru membacakan surat dakwaan, belum menunjukkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi. Namun Mariam  Fatimah dkk bersama dengan terdakwa Mutofa Kamal Pasha sudah sudah mengatakan kalau terdakwa tidak menerima duit dan tidak ada rekaman pembicaraan si MPK dengan pihak lain. <br /><br />Harusnya Mariam Fatimah dkk bersama dengan terdakwa menunjukkan bukti, bahwa terdakwa tidak menerima uang “suap” seperti dalam dakwaan JPU KPK, serta membantah keterangan para saksi nanti dalam persidangan dengan memperlihatkan bukti-bukti lainnya. <br /><br />Karena dakwaan JPU KPK bukan dibuat begitu saja, melainkan dengan bukti-bukti yang cukup kuat serta keterangan beberapa saksi yang akan diperlihatkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim untuk memenjarakan Mustofa Kamal Pasha lebih lama di penjara atas perbuatannya.<br /><br />Sementara dalam sidang yang di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda putusan Sela yang dihadiri JPU KPK Gina, serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatan serta permohonan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dan Majelsi Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi serta menunjukkan barang bukti (BB) dalam persidangan supaya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta masyarakat mengetahui tentang bagaimana perbuatan terdakwa.<br /><br />“Menyatakan ; Menolak Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Sesuai persidangan, JPU KPK Gina mengatakan, JPU KPK akan menghadirkan saksi pada sdiang yang akan datang. Namun JPU KPK belum bisa menjelaskan siapa-siapa saksi yang akan dihadirkan karena harus berkonsultasi dulu dengan Tim JPU KPK lainnya.<br /><br />“Kita akan menghadirkan saksi-saksi, namun belum atau siapa-siapa saksinya,” kata JPU KPK Gina. (Rd1)</span>

News Tipikor Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

 #JPU KPK akan buktikan Kasus perkara Korupsi Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang “menerima uang suap”  Tahun 2015 sebesar Rp2.7 M # b...

»

2 Mantan Direksi PT DPS Divonis Penjara 4.3 Tahun Dalam Kasus Korupsi Rp35 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7zke82q6FNvrUHdrJzAyPywEY4ku1wqfHtxoUsYUY5qIxndHXWPwuKaaV7nmkbbINbkpJPnuwdyWnM4JcsNc5ofmao9wEHi0-qoB7bcJztEh92cGY7Ok79EIWhSiIcqqhpPvdPVnoLAg/s1600/Terdakwa..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="960" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7zke82q6FNvrUHdrJzAyPywEY4ku1wqfHtxoUsYUY5qIxndHXWPwuKaaV7nmkbbINbkpJPnuwdyWnM4JcsNc5ofmao9wEHi0-qoB7bcJztEh92cGY7Ok79EIWhSiIcqqhpPvdPVnoLAg/s640/Terdakwa..png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: center;">  <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dua terdakwa lainnya yakni mantan Dirut dan Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS akan Divonis pada Jum'at mendatang#</b></span></span></i></div> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: #444444;">berita</span><span style="color: red;">korupsi</span><span style="color: #444444;">.co -</span> </b></span><span style="color: #444444;">Jumat, 5 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 3 bulan terhadap 2 Direksi PT Dok dan Perkapalan Suraba (PT PDS) Persero, dalam kasus perkara Korupsi Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT PDS) pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp179.928.141.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$ 3,963,725 atau (kurs rupiah Rp8.900) Rp35.277152.500.</span><br /> <br /> Ke- 2 Direksi PT DPS itu adalah Nana Suryana Tahir selaku Direktur Administrasi dan Keuangan, dan I Wayan Yoga Djunaedi sebagai Direktur Produksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Sementara 2 terdakwa lainnya yakni M. Firmansyah Arifin selaku Dirut dan  Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya akan menjalani sidang putusan pada Jum'at mendatang.<br /> <br /> Surat putusan itu dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu 2 Hakim (Ad Hoch anggota) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andriano serta dihadiri Tim JPU Fatoni Hatam dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim JPU Catarine dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya. Sementara terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi (perkara terpisah) didampingi Pensehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya masing-masing diantaranya Dr. Abdul Salam.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim dikatakan, bahwa terdakwa Nana Suryana Tahir selaku Direktur Administrasi dan Keuangan, dan I Wayan Yoga Djunaedi sebagai Direktur Produksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiamana diatur dan diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Dalam pembelaan yang disampaikan sendiri oleh kedua terdakwa maupun melalui Pensehat Hukumnya dalam persidangan beberapa waktu lalu, Majelis Hakim menolaknya. Alasan Majelis Hakim, pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, dan pembayaran jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak sebesar UD$20 juta lebih tidak ada kewajiban oleh PT DPS ke AE Marine Pte Ltd, karena AE.Marine Pte Ltd bukanlah mitra PT DPS.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNbzd7PDI81ukGhCE_-KUYMycM_VVx7-mmpM1he4phsLmMOsivxocVX6FeXSOZWFqLQh9jyMoQEbhniVBALTLk6-zbaszilYvPft_dq-mLnmT_H27xAxcwD_w1DEJhO_oBFCP2wgCsQsA/s1600/IMG20181005132309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNbzd7PDI81ukGhCE_-KUYMycM_VVx7-mmpM1he4phsLmMOsivxocVX6FeXSOZWFqLQh9jyMoQEbhniVBALTLk6-zbaszilYvPft_dq-mLnmT_H27xAxcwD_w1DEJhO_oBFCP2wgCsQsA/s640/IMG20181005132309.jpg" width="640" /></a></div>  Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT DPS menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 (tidak ada tanggal) Agustus 2010 dengan  nilai kontrak sejumlah UD$20.216.645, sedangkan Direksi PT DPS yang lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menandatangani seakan-akanakan selaku saksi pada kontrak tersebut. <br /> <br /> Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009 dibuat sebagai dasar kontrak antara PT DPS dengan PT Berdikari Petro sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin yang dipersyaratkan yaitu selama 180 hari kalender sejak penandatanganan kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina yaitu izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, walaupun PT DPS tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu terdakwa Nana Suryana Tahir dan terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi serta Muhammad Yahya, tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya memutuskan untuk  melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE.Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen, conttuksi) pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, pada hal AE.Marine Pte Ltd bukanlah mitra PT DPS, pada hal AE.Marine Pte Ltd bukan mitra PT DPS.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa M. Firmansyah Arifin justru menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$19.032.011 yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, terdakwa Nana Suryana Tahir dan terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak seolah-olaholah sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 5persen, pada hal tidak ada kewajiban bagi PT DPS untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap sebesar UD$3.963.725 tanpa ada Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, antara lain  kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDUluDq7i3WlFZuplnj5bKnmtV3-ZQ2KEK7_rUqV0vrDHxyhwnq8tTWRGrJbTQ0ggL7pPI5rj8fEfXihRCANt4Z-3nBdZzI_8yFicOU0vG297c-KdtCV0ggC4shRS0aZOeku6XWts4Sy4/s1600/IMG20180625111723.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDUluDq7i3WlFZuplnj5bKnmtV3-ZQ2KEK7_rUqV0vrDHxyhwnq8tTWRGrJbTQ0ggL7pPI5rj8fEfXihRCANt4Z-3nBdZzI_8yFicOU0vG297c-KdtCV0ggC4shRS0aZOeku6XWts4Sy4/s640/IMG20180625111723.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta terdakwa Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya dengan membaut sekan-akan Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. <br /> <br /> Majelelis Hakim mengungkapkan, bahwa pencairan pembayaran yang dilakukan oleh PT DPS melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd sebanyak 4 tahap, yaitu Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Bank Buana, Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  terdakwa Nana Suryana dan terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi. <br /> <br /> Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$100.000 dibayarkan melalui Bank BII Jalan Pemuda Surabaya, yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /> <br /> Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$2.563.7215 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya, yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8jsuSFdnRTjE6rTidY9vJrA2Fo41Sbgt2wHLjUUhBOhed5cAyjuwQ4LprJLzt7dLpX8ybgcSnCNslc3jUeKfbacEsSD4YLEvMnV7KwZOMmMpDpKgkc1BgZu5_amcayE55UXvIaD23nCE/s1600/IMG-20180909-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8jsuSFdnRTjE6rTidY9vJrA2Fo41Sbgt2wHLjUUhBOhed5cAyjuwQ4LprJLzt7dLpX8ybgcSnCNslc3jUeKfbacEsSD4YLEvMnV7KwZOMmMpDpKgkc1BgZu5_amcayE55UXvIaD23nCE/s640/IMG-20180909-WA0000.jpg" width="640" /></a></div> Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$500.000 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /> <br /> “Pembayaran yang dilakukan oleh PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd,” pungkas Majelis Hakim.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya menandatangani progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25% dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /> <br /> “Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai US$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar US$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCI-Lchmk4jkwLRMi-JaOFgT2Rg7k5kWqZXqpaGRgpJ58ewMXUh6LGFmqlJmDAdh_ubj_VVoqwGT8lEpS_0puCSvGdntLqqMWrNe6emPiAWpmecOCTVp_-BMNALCsM_V-3fL2A1E5Xng/s1600/IMG-20180909-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCI-Lchmk4jkwLRMi-JaOFgT2Rg7k5kWqZXqpaGRgpJ58ewMXUh6LGFmqlJmDAdh_ubj_VVoqwGT8lEpS_0puCSvGdntLqqMWrNe6emPiAWpmecOCTVp_-BMNALCsM_V-3fL2A1E5Xng/s1600/IMG-20180909-WA0002.jpg" /></a></div> Majelis Hakim mengatakan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nana Suryana Tahir, terdakwa I Wayan Yoga Djunaedy dan Firmansyah Arifin serta Muhammad Yahya telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725. Sehingga terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy haruslah di hukum untuk membayar 24 persen dari total kerugian negara tersebut<br /> <br /> “Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Nana Suryana Tahir (dan I Wayan Yoga Djunaedy) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Nana Suryana Tahir (dan I Wayan Yoga Djunaedy) dengan hukuman pidana Penjara selama 4 tahun dan 3 bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Nana Suryana Tahir (dan I Wayan Yoga Djunaedy) berupa membayar uang pengganti sebesar UD$951.294. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. <br /> <br /> Atas Majelis Hakim tersebut, JPU maupun kedua terdakwa mengatakan pikir-pikir. <br /> <br /> Usai persidangan, PH terdakwa Nana Suryana Tahir, Tim Dr. Abdul Salam mengatan, bahwa hukuman ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Alasannya, karena kerugian negara tidak ada yang mengalir kepada teradakwa. <br /> <br /> “Tidak mempertimbangkan fakta-faktafakta dalam persidangan. Darimana terdakwa membayar sebesar itu, coba hampir 13 milyar pada hal tidak ada yang mengalir keterdakwa. Kalau saya bukan karena dibayar tapi demi keadilan, kalau tderdakwa banding kita akan banding bahkan PK,” kata salah seorang Penasehat Hukum terdakwa Nana. (Rd1)

News Tipikor 2 Mantan Direksi PT DPS Divonis Penjara 4.3 Tahun Dalam Kasus Korupsi Rp35 M

  #Dua terdakwa lainnya yakni mantan Dirut dan Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS akan Divonis pada Jum'at mendatang# ...

»

Wali Kota Mojokerto Vonis 3.6 Penjara, Dalam Kasus Suap DPRD

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1sApekNG76YBlWJG9BFc-xP6HXkK0g5uJKmZi3PNY4nU-jRYAc28RCLt8HKTXXHYWSuWeVNieyO4ARzKlzrzKgpHtylo-K5vjbUFbkUlI8sOQ08nbNBEYkBEsviWIFFgDiQ3HaUWvD3Y/s1600/Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1sApekNG76YBlWJG9BFc-xP6HXkK0g5uJKmZi3PNY4nU-jRYAc28RCLt8HKTXXHYWSuWeVNieyO4ARzKlzrzKgpHtylo-K5vjbUFbkUlI8sOQ08nbNBEYkBEsviWIFFgDiQ3HaUWvD3Y/s640/Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mas'ud Yunus saat kelaur dari raung sidang </b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#JPU KPK : Semua anggota DPRD Kota Mojokerto menerima uang “suap” yang juga disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim, akan dilaporkan ke Pimpinan KPK#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis, 4 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan terhadap terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Surat putusan atas nama terdakwa Mas’ud Yunus yang didampingi Penasehat Hukumnya Mhfud,  dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Dede Suryaman dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) H. Tamzi, serta dihadiri Tim JPU KPK Iskandar Marwanto dan kawan-kawan.<br /><br />Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Mas’ud Yunus adalah pejabat kedua sebagai terdakwa Kasus Korupsi suap yang duduk dikurus “empuk”, sedangkan pejabat pertama adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam kasus Koruspsi suap sebesar Rp250 juta yang Tertangkap Tangan KPK pada tahun lalu.<br /><br />Terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU KPK untuk diadili bukan karena Korupsi anggaran APBD Kota Mojokerto maupun karena menerima fee proyek dari pengusaha kontraktor, melainkan lanjutan dari kasus suap Tangkap Tangan oleh KPK terhadap Purnomo selaku Ketua DPRD, dan 2 Wakil Ketua DPRD (Umar Faruq dan Abdullah Fanani) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiek Febriyanto pada Juni  2017.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruh a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, untuk menghindarkan Pimpinan Daerah dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdYY5EeWuS9kR208mLcqaGoqxe6ytSPCdY68htGKgK2Vj7fUVkZ7E5BzVoRHat9_vLZuN_gUzi2Gh6HBJvWnuKsd4FBwrtlak5oohA0bKjnVOEtpXVZ59kiemUOHKglSO-TLc0ueBtKTc/s1600/terdakwa+Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdYY5EeWuS9kR208mLcqaGoqxe6ytSPCdY68htGKgK2Vj7fUVkZ7E5BzVoRHat9_vLZuN_gUzi2Gh6HBJvWnuKsd4FBwrtlak5oohA0bKjnVOEtpXVZ59kiemUOHKglSO-TLc0ueBtKTc/s640/terdakwa+Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" width="640" /></a></div> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen fee, dan pemberian tambahan penghasilan bagi DPRD beruap uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018, untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. <br /><br />Dan uang “haram” itu juga dibagikan keseluruh anggota DPRD Kota Mojokerto yang berjumlah 22 orang yang terdiri ari 8 Partai Politik pengusung, diantaranya; 1. PDIP (5 orang) : Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto,; 2. PKB (2 orang) : Junaedi Malik,  Choiroiyaro,; 3. PAN (3 orang) : Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi,; 4. DEMOKRAT (2 orang) : Deny Novianto, Udji Pramono,; 5. PKS (2 orang) : M. Cholid Firdaus Wajdi, Odiek Prayitno,; 6. PPP (2 orang) : Riha Mustafa, M. Gunawan,; 7. GOLKAR (3 orang) : Soni Basuki Rahardjo, Ardyah Santy, Anang Wahyudi,; 8. GERINDRA (3 orang) : Dwi Edwin Endra Praja,  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari,<br /><br />Seperti yang terungkap dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU KPK maupun surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 113/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY, Kamis, tanggal 4 Oktober 2018. Namun hingga hari ini, tak satu pun yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Begitu juga dengan Komisi B DPRD Jatim, saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Kepala Dinas Pemprov. Jatim. Di mana dalam persidangan sebelumnya maupun dalam Jilid II, JPU KPK menyebutkan bahwa uang suap itu dibagikan oleh Ketua dan wakil Ketua Komis B terhadap anggota Komisi B lainnya.<br /><br />Anehnya, hingga hari ini, KPK belum juga menetapkan satu pun dari 22 anggota DPRD Kota Mojokerto maupun Komisi B DPRD Jatim. Berbeda pasaat KPK menangani kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang, yang bukan karena tangkap tangan melainkan penyidikan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, pada saat menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Vonis terhadap Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang, KPK telah menetapkan 18 anggota DPRD Kota Malang bersama Wali Kota Malang Moch. Anton sebagai tersangka. Dan beberapa Minggu kemudian, KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka. Hingga 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan menjadi tesangka.<br /><br />Adakah diskriminasi penanganan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus suap DPRD Kota Mojkerto dan Komisi B DPRD Jatim dengan DPRD Kota Malang, mengingat Moch. Anton selaku Wali Kota (petahana) dan Nanda (anggota DPRD) yang saat itu mencalonkan sebagai Wali Kota Malang pada pelihan Wali Kota Malang yang ditetapkan menjadi tersangka sebelum pemulihan Wali Kota dalam Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 ? <br /><br />Melihat dari 3 (tiga) kasus Korupsi suap di DPRD Kota Mojokerto, Komisi B DPRD Jatim dengan DPRD Kota Malang, tak salah memang bila masyarakat Kota Malang Khususnya para simpatisan kedua kandidat Wali Kota Malang itu mencurigai adanya unsur politik yang dilakukan oleh KPK.<br /><br />Sementara dalam persidangan dengan terdakwa Mas’ud Yunus, Majelis Hakim menyatakan  bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto terbukti melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen fee, dan pemberian tambahan penghasilan bagi DPRD beruap uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018, untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxekQnN9bvsaHn5Ysl8ImDSD0lMGS0YdXoq5AQwwADcwFeHBpwZMb5ZEzUnZHyYNPvp1sLoQJEc_d2nsesZfB9KufouoxoOo51LaAb_2-y33ka5qNBbuLVUZn3Y2ewQbOikRz2Xb0Y0cE/s1600/Purnomo%252C+Abdullah+Fanani+dan+Umar+Farug.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxekQnN9bvsaHn5Ysl8ImDSD0lMGS0YdXoq5AQwwADcwFeHBpwZMb5ZEzUnZHyYNPvp1sLoQJEc_d2nsesZfB9KufouoxoOo51LaAb_2-y33ka5qNBbuLVUZn3Y2ewQbOikRz2Xb0Y0cE/s1600/Purnomo%252C+Abdullah+Fanani+dan+Umar+Farug.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terpidana Purnomo, Umar Farud dan Abdullah Fanani</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Majelis Hakim mnyatakan, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemebenaran atas perbuatan  terdakwa baik karena alasan Undang-Undangundang ataupun hal-hal di luar undang-undang. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang menghapus perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />Namun Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa sendiri yang pada intinya mengakui kesalahan dan permintaan maaf bagi masyarakat Kota Mojokerto serta memohon keringanan hukuman. Dan Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya menyampaikan bahwa dakwaan Jaksa kabur dan tidak jelas serta tidak cermat.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017<br /><br />Perbuatan itu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut;<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX6yTq9BshzmTxAB0a70kSTxXk-LbM65dxJvKZKdsVphbtmmckaBEJ6bKegSQG9Vae-DS7BiKIJTQIwqwKx2Tlgw7ByJoIO5t5NzuoyRzmfrWnDlXL6bipd8Fg1-4Ca6wSR6pPd0dSDwA/s1600/Para+anggota+DPRD+Kota+Mojokerto+saat+menjadi+saksi.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX6yTq9BshzmTxAB0a70kSTxXk-LbM65dxJvKZKdsVphbtmmckaBEJ6bKegSQG9Vae-DS7BiKIJTQIwqwKx2Tlgw7ByJoIO5t5NzuoyRzmfrWnDlXL6bipd8Fg1-4Ca6wSR6pPd0dSDwA/s1600/Para+anggota+DPRD+Kota+Mojokerto+saat+menjadi+saksi.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Para anggota DPRD Kota Mojokerto saat menjadi saksi</b></td></tr> </tbody></table> Bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milyiar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. <br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26 milyiar.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTfa_Gbyiddw6cjgFzKlCdeUhQgpdA8b2-WbeRVeedY3VPeaR_NUSW1pbdr0YDzRqDf2qcLhqFf3EHU6SHCUhjvNTeUytzXXKDhW8HMzWrXmWQ739TByoeevRYjVvaIMhJVIXjt0qYyNM/s1600/IMG20171107112311_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTfa_Gbyiddw6cjgFzKlCdeUhQgpdA8b2-WbeRVeedY3VPeaR_NUSW1pbdr0YDzRqDf2qcLhqFf3EHU6SHCUhjvNTeUytzXXKDhW8HMzWrXmWQ739TByoeevRYjVvaIMhJVIXjt0qYyNM/s640/IMG20171107112311_1.jpg" width="640" /></a></div> Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017.<br /><br />“Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD,” kata Majelis Hakim dalam putusannya.<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” kata Majelis Hakim  mengungkapkan<br /><br />“Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017,” lanjut Majelis Hakim kemudian.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPcXR31nqhPu1WsEnT2Ngxct1wOF5UCoSvYOyomwxJdxkBgHn9NzBeXCZ7bTJhMCArv64j1VsjEK60f-4WpLP-t3fRvEpOlDUBB9dbCPIMLRvg_YTOnbl-LTd_f5VCkzEIOGrnhVfrefk/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="562" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPcXR31nqhPu1WsEnT2Ngxct1wOF5UCoSvYOyomwxJdxkBgHn9NzBeXCZ7bTJhMCArv64j1VsjEK60f-4WpLP-t3fRvEpOlDUBB9dbCPIMLRvg_YTOnbl-LTd_f5VCkzEIOGrnhVfrefk/s400/IMG20171107112815.jpg" width="292" /></a></div> Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />“Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto,” ucap Majelis Hakim <br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />“Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Majelis Hakim <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus terbukti secara sah dan meyainkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Drs.H. Mas’ud Yunus terbukti besalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama; Menhkum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan. Menjatuhkam pula hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setetalh terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede di akhir putusannya.<br /><br />Terkait putusan Majelis Haikim, JPU KPK maupun Penasehat Hukum terdakwa sama-samasama pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU KPK terkait putusan Majelis Hakim yang mengatakan, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 menerima uang “haram”. Manenggapi hal itu, JPU KPK Iskandar Marwanto tak menapiknya. <br /><br />JPU KPK Iskandar menambahkan, bahwa delik dalam dakwaan JPU KPK masuk dalam pertimbangkan Majelis Hakim, dan akan melaporkannya ke Pimpinan KPK. Namun Iskandar mengakui, berlanjutnya atau tidak kasus ini tergantung dari keputusan lembaga.<br /><br />“Ia, semua anggota DPRD menerima, semua delik dakwaan masuk dalam putusan Majelis Hakim masuk, dan akan kita laporkan ke Pimpinan. Pak, begini putusan Majelis Hakim, delik dakwaan masuk dalam putusan Majelis. Tetapi apakah berlanjut atau tidak itu putusan lembaga,” kata JU KPK Iskandar.<br /><br />Saat ditanya terkait nama Sekda yang juga disebutkan dalam putusan Majelis Hakim dalam pemeberian uang, JPU KPK Iskandar mengatakan, harus diuji lebih lanjut, apakah ada unsur pidanya.<br /><br />“Memang disebutkan, tetapi harus diuji lebih lanjut,” ujar JPU KPK Iskandar.<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK Iskandar menjelaskan terkait barang bukti (BB) yang diperintahkan Majelis Hakim terhadap Irfan alias Ipang adalah berupa Hand Phon atau kendaraan.<br /><br />“O, itu. Bisa Hand Phon mungkin kendaraan,” pungkasnya. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Mojokerto Vonis 3.6 Penjara, Dalam Kasus Suap DPRD

Terdakwa Mas'ud Yunus saat kelaur dari raung sidang #JPU KPK : Semua anggota DPRD Kota Mojokerto menerima uang “suap” yang juga dise...

»

Ketua DPRD Kab. Jember Dituntut 3 Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp90 juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6OmfLPK8Ewf6TyioYwS2pxgHZ_gvLNhnGALQRWpm3Z34bnU844EsSIW33D04JaAmh_XEPshpDohFpDi1K6o_RcsWrLIw-7RWC7urtchjimdVwdkdVjOSchPm71EeNckGBzmCHHPp9pSk/s1600/IMG20181002143922.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6OmfLPK8Ewf6TyioYwS2pxgHZ_gvLNhnGALQRWpm3Z34bnU844EsSIW33D04JaAmh_XEPshpDohFpDi1K6o_RcsWrLIw-7RWC7urtchjimdVwdkdVjOSchPm71EeNckGBzmCHHPp9pSk/s640/IMG20181002143922.jpg" width="640" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b> #Dana Bansos sebesar Rp38 M yang pencairannya tidak sesuai prosedur dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dan saat ini masih “Aman dan Nyaman”#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Setelah sempat tertunda dua kali, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember membacakan surat tuntutannya di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, terhadap terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember, dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp90 juta yang termasuk bagian dari Rp1.045.000.000 (satu milliar empat puluh lima juta rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018, pada Selasa, 2 Oktober 2018.<br /><br />Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 -2019, terseret dalam kasus dugaan Korupsi Dana Bansos sebesar Rp38 milliar yang berasal dari anggaran APBD Kabupeten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 yang pencariannya tidak sesuai dengan prosedur termasuk peruntukannya.<br /><br />Pada sidang sebelumnya terungkap dari keterangan mantan Sekda Kabupaten Jember Sugiarto yang mengatakan, bahwa pencaran dana Bansos TA 2015 sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur. Kepada Majelis Hakim, Sugiarto mengatakan bahwa permintaan dana hibah dan Bansos untuk anggota maupun untuk pimpinan DPRD berawal pada saat berlabsungnya rapat gabungan antara tim Anggaran Pemda dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD. Dan Sugiarto mengatakan, tidak kuasa untuk menolak permintaan itu.<br /><br /> "Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember, ada permintaan dana hibah dan bansos sebesar Rp38 miliar, baik untuk anggota maupun pimpinan yang disampaikan pimpinan Dewan. Pencairannya tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” ujar Sugiarto (Selasa, 17 Juli 2018). <br /> <br /> Dua minggu kemudian, Kejati Jatim langsung menetapkan Sugiarto dan Ita Puri Handayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) menjadi terangka. Keterlibatan Kepala BPKAD Kabupaten Jember ini dalah, karena data dokumen penerima dana Bansos diserahkan “ketangannya” oleh Sekwan, dimana data dukimen tersebut diperoleh dari DPRD. Kemudian oleh BPKAD diserahkan ke Dinas terkait sesuai dengan data dalam dokumen yang sudah disiapkan oleh masing-masing anggota DPRD, diantaranya adalah Dinas Perternakan yang tidak melakukan verifikasi.<br /><br />Anehnya, duit Bansos sebanyak Rp38 milliar itu ternyata dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kab. Jember dengan jumlah yang berbeda, tergantung jebatan. Ketua dan 3 Wakil Ketua mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp1 M, sedangkan anggota menerima masing-masing Rp750 juta. Hal itu diakui juga oleh 3 Wakil Ketua DPRD Kabupeten Jember yakni Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS) saat dihadirkan menjadi saksi.<br /><br />“Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing Satu Milliar, anggota Tujuh ratus Lima puluh (Rp750 juta.Red),” kata saksi saat itu (Selasa, 7 Agustus 2018).<br /><br />Alasan para politikus di Kabupaten Jember menerima duit Bansos itu, untuk dibagikan ke Konstituennya di Dapil masing-masing anggota DPRD. Namun kenyataannya justru bermasalah, karena sejak awal pencairannya pun sudah tidak sesuai dengan prosedur, apalgi peruntukannya, malah tidak kena sasara. <br /><br />Akibatnya, hanya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember ini yang diadili, sementara 49 anggota DPRD lainnya yang disebutkan menerima duit Bansos hingga hari ini masih “AnNyam alias Aman dan Nyaman atau Amtos alias Aman Sentosa”, karena mungkin Kejaksaan tidak menemukan bukti, kecuali hanya ucapan saja, atau karena memang tak mudah bagi Kejaksaan untuk menyeret para politikus itu dalam kasus ini dengan lasan “tidak cukup bukti”. <br /><br />Andai saja KPK yang menanganinya, bisa jadi bernasib sama dengan DPRD Kota Malang, di mana KPK telah menetapkan sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2-14 - 2019 menjadi terasangka/terdakwa termasuk Ketua DPRD dan Wali Kota Malang, yang membuat kota Malang “bernasib Malang”.<br /><br />Selain itu, dana Bansos itupun mengalir juga kesalah seorang anggota LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Perintis yakni Solihin, berupa seekor Sapi sebagai “tutup mulut” pada tahun 2016. Sapi itu diterima Solihin dari Muchtar Sami’an selaku koordinator Kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa Thoif Zamroni. <br /><br />Selain ke LSM, dana Banos sebesar Rp300 juta dikabarkan mengali ke sekelompok wartawan di Jember dengan membentuk Kopersi Wirausaha Nasional (Kowina) melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi. Namun kepada wartawan media ini, Ayub Junaidi saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor (Selasa, 31 Juli 2018).<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap, bahwa data Kelompok penerima dana Bansos disetorkan ke BPKAD oleh Tina Handayani  selaku Sekretaris Dewan, data itu  diterimnya dari Ketua DPRD. Oleh BPKAD diseserahkan ke SKPD masing-masing sesuai data Kelompok yang sudah ada, diantaranya adalah Dinas Ketahan dan Ternak. Dan kemudian, Dinas Ketahanan dan ternak membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanpa melakukan Verifikasi, sesaui pengakuan dari Didi Permana Kristian, dan Eka Ernawati selaku pegawai di Dinas Ketahanan dan Ternak.<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8-xKH4azp9TfwwC8Yl5v5c40l3hVv5HpS4wTflVnighVEFvEfaJGLDCK1H1TuvuBco8hkx2RKtKcHa4cNPyfFqePx9E6xFzlxOb81fbNgs_9nTQWxlu4MAWGjQkjaijkLz3OHAV37LZE/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8-xKH4azp9TfwwC8Yl5v5c40l3hVv5HpS4wTflVnighVEFvEfaJGLDCK1H1TuvuBco8hkx2RKtKcHa4cNPyfFqePx9E6xFzlxOb81fbNgs_9nTQWxlu4MAWGjQkjaijkLz3OHAV37LZE/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" /></a></td></tr> <tr align="center"><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Mantan Sekda Kab. Jember, Sugiarto (sudah tersangka)</span></b></td></tr> </tbody></table> Sementara dalam persidangan kali ini (Selasa, 2 Oktober 2018), JPU Kejari Jember membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Thoif Zamroni, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Agus Yunianto dan Bagus Handoko, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Nuri.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Thoif Zamroni dijerat dengan pasal 3 (pasal 11) Undang-Undang RI Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Terdakwapun dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa pengembalian kerigian negera sebesar Rp90 juta yang sudah dikembalikan oleh terdakwa untuk dirampas kepada negara, serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember), pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. <br /><br />Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa.<br /><br />Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan.<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioScYQz_3rKBr9EbgroEN7PA12c4HD5oez97NlWkSvd1OckD9wgOCbFOtt0Qq8itNawhw4knUvRs7W2G-oHf7Y1Gna7B87E3Va8J3zytu099Ur6kB1KLdxRBjA44mVUSTbLX65TDqBnNw/s1600/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioScYQz_3rKBr9EbgroEN7PA12c4HD5oez97NlWkSvd1OckD9wgOCbFOtt0Qq8itNawhw4knUvRs7W2G-oHf7Y1Gna7B87E3Va8J3zytu099Ur6kB1KLdxRBjA44mVUSTbLX65TDqBnNw/s640/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>Ita Puri Handayani, Kepala BPKAD (sudah tersanhka)</b></span></td></tr> </tbody></table> Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ).<br /><br />Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /><br />Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address). <br /><br />Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya.<br /><br />Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNlhQ1SPyNk99dR_gGGgqxKkdfANX9_Yz7ZFwF4hoeF0-OBkw4km2PE8Xn0UlkKO0U1uwhgL6SUZVSoPwO5qh-TckIXEMo45hXPSxFfiV33YINKorr05j1RvggKZnFyFBWZSs0T5KQBkc/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNlhQ1SPyNk99dR_gGGgqxKkdfANX9_Yz7ZFwF4hoeF0-OBkw4km2PE8Xn0UlkKO0U1uwhgL6SUZVSoPwO5qh-TckIXEMo45hXPSxFfiV33YINKorr05j1RvggKZnFyFBWZSs0T5KQBkc/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" /></a></div> Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /><br />Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /><br />Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /><br />Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.<br /><br />Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /><br />Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /><br />Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /><br />Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /><br />Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap, karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. (Rd1)

News Tipikor Ketua DPRD Kab. Jember Dituntut 3 Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp90 juta

 #Dana Bansos sebesar Rp38 M yang pencairannya tidak sesuai prosedur dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 -...

»