Uang Hasil Korupsi Rp8.2 M Yang Ditangani Kejari Surabaya Diserahkan Ke Bank Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCZoHQMneawH330cFTKPTZD-SV1A3Og3TusVWRSHb1PsKhuGdi0_pvSP_wkBSudxWIAq-07pN7aD9zeliywOI9dam5IPygbSLG0doRWJVCSV-hzVqyb74W-Loj2kR0_3IEIgjvwaH7UU/s1600/IMG-20180927-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCZoHQMneawH330cFTKPTZD-SV1A3Og3TusVWRSHb1PsKhuGdi0_pvSP_wkBSudxWIAq-07pN7aD9zeliywOI9dam5IPygbSLG0doRWJVCSV-hzVqyb74W-Loj2kR0_3IEIgjvwaH7UU/s640/IMG-20180927-WA0010.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan, SH, MH (5 dari kanan) dan Dirut Bank Jatim R Soersoso (7 dari kiri)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamism 26 September 2018, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Muhammad R. Teguh Darmawan, SH, MH, didapmpingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi Barbuk) dan beberapa Jaksa lainnya menyerahkan uang sebesar Rp8.261.900.000 (Delapan milliar Duaratus enampuluh Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank Jatim di Kantor Pusat Jalan Basuki Rahmad Nomor 98 - 104 Surabaya.<br /><br />Penyerahan uang sebesar Rp8.261.900.000 oleh Kejari Surabaya ke Bank Jatim, sebagai pelaksanaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 210 K/PID.SUS/2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /><br />Uang sebesar Rp8.261.900.000 itu adalah merupakan barang bukti (BB) yang disita oleh penyidik dari terpidana Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (PT CIP) pada saat dilakukan penyidikan, dalam kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim HR.Muhamad pada tahun 2011 - 2012 lalu dengan kerugian negara sebesar Rp52 milliar.<br /><br />Kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya bersama rombongan ke Bank milik Pemrov Jatim ini dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan, disambut langsung oleh Dirut PT Bank Jatim, R Soersoso di ruang Semeru Gedung Bank Jatim kantor pusat yang terletak di jalan HR.Muhammad Surabaya.<br /><br />Dalam acara yang berlangsung, Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan menyampaikan, sesuai bunyi putusan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp8.261.900.000 dirampas untuk negara, dalam hal ini adalah Bank Jatim. <br /><br />Teguh menambahkan, terpidana dalam kasus ini adalah Yudi Setiawan yang suadh dieksekusi untuk menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Permisan Nusakambangan.<br /><br />"Sesuai bunyi putusan dalam perkara Nomor 210 K/PID.SUS/2018, bahwa barang bukti dirampas untuk negara, dan dikembalikan ke negara cq Bank Jatim," ucap Kajari Surabaya  M. R. Teguh Darmawan<br /><br />Teguh Darmawan menjelaskan, atas bunyi putusan Kasasi Mahkama Agung RI, maka barang bukti berupa uang dikembalikan ke Bank Jatim.<br /><br />"Alhamdulilah, hari ini kami bisa laksanakan pengembalian kerugian negara dari kasus ini ke Bank Jatim. Uang yang kami serahkan sebesar Delapan milliar Duaratus Enampuluh Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah (Rp8.261.900.000) lanjut Teguh.<br /><br />Barang bukti yang disita oleh Kejari Surabaya dalam kasus ini, bukan hanya berupa uang  melainkan beberapa kendaraan (mobil) sebanyak 16 unit dari berbagai merk serta beberapa apartemen milik terpidana Yudi Setiwan.<br /><br />"Selain uang, ada 16 unit mobil dan apartemen, tapi tidak bisa kami serahkan sekarang, karena masih perlu proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Aprasial KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)  sebelum dilakukan lelang. Namanya recovery, yang terpenting bagaimana bisa mengembalikan kerugian negara," kata Teguh Darmawan. <br /><br />Sementara itu, Dirut Bank Jatim R Soersoso menyambut baik dan menyampaian terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, atas pengembalian kerugian negara dalam kasus Korupsi ini yang ditangani pihak Kejari Surabaya. <br /><br />"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kajari Surabaya. Dan pengembalian kerugian negara ini, bisa menutup segala kerugian yang sudah terjadi pada kasus ini. Tentunya dengan pengembalian kerugian negara ini, akan kembali menyehatkan Bank Jatim," ucap R Soersoso pada awak media. <br /><br />Soeroso mengatakan, kasus ini menjadi guru terbaik untuk merubah sistim maupun SDM (Sumber Daya Manusia) di Bank Jatim, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini, pihak Bank Jatim sudah melakukan perubahan dengan menyekolahkan para SDM Bank Jatim yang  bekerjasama dengan Kejaksaan diseluruh Jawa Timur, untuk memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan bahaya Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Kasus ini menyeret sebanyak 14 tersangka, dan 6 diantaranya dari pihak Bank Jatim, yaitu Bagoes Soeprayogo selaku Kepala Cabang, dan Tony Baharawan  selaku penyelia Bank Jatim Bank Jatim HR Muhammad dinyatakan terbukti bersalah. Sementara 4 Analisis divonis bebas.<br /><br />Sedangkan 8 tersangka terdiri dari Yudi Setiawan bersama istrinya, dan 6 tersangka lainnya selaku Direktur  CV Aneka Karya Prestasi (Hery Triyatna),  Direktur CV Aneka Pustaka Ilmu (Mochammad Kusnan),  Direktur CV Bangun Jaya (Mohammad Setiawan), Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu (Wimbo Handoko), Direktur CV Cipta Pustaka Ilmu (Adi Surono) dan Direktur CV Media Sarana Pustaka (Rachmat Anggoro). <br /><br />Apa yang dilakukan oleh Kejari Surabaya, berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Kejari Kediri (Kabupaten) dalam kasus korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kediri. Dimana kerugian negara yang dikembalikan oleh terpidana, tidak serahkan ke Bank Jatim Cabang Kediri melainkan ke Kas Negara. Sementara Sertifikat ratusan warga yang menjadi jaminan dalam kredit KPPE, hingga saat ini maih ditahan di Bank Jatim cabang Kediri. Dan ratusan warga sebagai pemilik SHM itu tak tau harus mengadu kemana untuk “memeluk” hak miliknya itu. Seperti yang disampaikan koordinator warga ke wartawan media ini bebebrapa waktu lalu.<br /><br />Untuk diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2005. Saat Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo sesuai akta No 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaries Fikry Said, mengajukan permohonan kredit kepaada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad.<br /><br />Permohonan pengajuan kredit ke Bank Jatim oleh Yudi Setiawan, selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo, juga menggunakan sebanyak 7 nama perusahaan lain yang didirikan Yudi Setiawan sendiri, dan dipipim oleh karyawan-karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.<br /><br />Ketujuh perusaaan milik Yudi Setiawan adalah CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Bangun jaya, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka, CV Visi Nara Utama. Dana yang dicairkan ke 8 perusahaan termasuk PT Cipta Inti Parmindo sebesar Rp52.300.000.000.<br /><br />Pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan dan kelompok usahanya tersebut sebanyak 28 permohonan adalah kredit jenis Kepres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Yudi Setiawan, yang beasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD maupun blockgrant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota se-Jawa timur, antara lain Situbondo, Pamekasan, lamongan, Mojokerto dalam proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan pada tiap-tiap sekolah.<br /><br />Kredit dengan jenis Kepres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayaran melalui sistim termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksaanproses pemberian kreditnya menggunkan standar opeasional prosedur (SOP) krediti umum. Prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres (SOP) dalah sesuai surat keputusan Direksi Bank Pembangunan Jawa Timur No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005.<br /><br />Ternyata dalam proses pencairan kredit terhadap debitur yang merupakan kelompok usaha Yudi Setiawan, Bagoes Soeprayogo selaku Kacab Bank Jatim HR Muhammad dan Tony Baharawan  selaku penyelia, tidak pernah menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam surat keputusan Direksi Bank jatim No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005, Surat Direksi Bank Jatim 043/39/KRD/ tanggal 7 Oktober 2005 dan Surat Kepeputusan Direksi Bank Jatim No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres.<br /><br />Bagoes Soeprayogo dan Tony Baharawan, dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, dan bagaimana profile debitur sesungguhnya maupun sejauh mana kemampuannya. Bagoes Suprayogo, sebelum mebuat surat keputusan kredit, seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan para debitur di lokasi, guna konfirmasi surat keputusan Bupati terkait proyek dimaksud. Namun Bagoes Soeprayogo tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawncara tentang kebenaran ada tidaknya proyek tesebut. (Rd1)

News Tipikor Uang Hasil Korupsi Rp8.2 M Yang Ditangani Kejari Surabaya Diserahkan Ke Bank Jatim

Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan, SH, MH (5 dari kanan) dan Dirut Bank Jatim R Soersoso (7 dari kiri) berita korupsi .co - Kamism 2...

»

Keterangan Saksi Dalam Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Mencurigakan”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicf71_Bz5W15xPsFXtiFp_9HbCtOlyALHIiAn2N9LpPXH8wuvxXR7MsPB7tL9YgXOhmjlXmldWbFa-WgNutKKSblSQHvc9Usy92etgv6Svc5tuGj3lEgoWTMQ35Q0NLGVY-0PFSwtmpL4/s1600/IMG20180926110813.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicf71_Bz5W15xPsFXtiFp_9HbCtOlyALHIiAn2N9LpPXH8wuvxXR7MsPB7tL9YgXOhmjlXmldWbFa-WgNutKKSblSQHvc9Usy92etgv6Svc5tuGj3lEgoWTMQ35Q0NLGVY-0PFSwtmpL4/s640/IMG20180926110813.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> Pada Rabu, 26 September 2018, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dameria Silaban dkk, menghadirkan terpidana 5 tahun penjara Moch. Arif Wicaksono, selaku mantan Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 2019 sebagai saksi untuk 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dalam kasus Korupsi suap terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, namun keterangan Moch. Arif Wicaksono kali ini sepertiya “mencurigakan” karena ada dugaan pihak lain yang mempengaruhinya. <br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dipimpin Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, sementara 18 terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, yang dibagi dalam 3 perkara masing-masing 6 terdakwa dihadirkan sekaligus untuk sama-sama mendengarkan keterangan saksi moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Dari pengamatan wartawan media ini sejak tahun 2017, pada saat pertama kali JPU KPK menyidangkan perkara kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu dengan terdakwa Jarot Edy Sulstyono,  Moch. Arif Wicaksono, bukan kali ini saja memberikan keterangan untuk 18 terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, namun yang ke- 5 kalinya. <br /> <br /> Yang pertama, Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa (saat ini terpidana) Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Kedua, memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa (juga sudah terpidana) Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK). Ketiga, keterangannya sendiri sebagai terdakwa dan ke- 4, saksi untuk terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang. <br /> <br /> Tiga kali Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk 3 terdakwa/terpidana selaku pemberi suap, dan sekali keterangannya sendiri sebagai terdakwa/terpidana sebagai penerima suap.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinr-sn3cTC6myTFCa1ofp4QnZDybTcJts9j3Mbk8_GSOr1ABYw_PTXJJ_Eyvdr33EaP9sK3HY7mPjFHqNrGL0IPZgxMBTezLYH8gBiI_083_bcCstUlRLo7BUPmgrECA7IYRbXzgZtSXc/s1600/IMG20180926103927.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="768" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinr-sn3cTC6myTFCa1ofp4QnZDybTcJts9j3Mbk8_GSOr1ABYw_PTXJJ_Eyvdr33EaP9sK3HY7mPjFHqNrGL0IPZgxMBTezLYH8gBiI_083_bcCstUlRLo7BUPmgrECA7IYRbXzgZtSXc/s640/IMG20180926103927.jpg" width="640" /></a></div> Dari 4 kali Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim sejak tahun 2017, tak ada yang berbeda. Sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, Moch. Arif Wicaksono mengatakan, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang Pokir yang setiap anggota sebesar antara Rp12.5 juta hingga 17.5 juta, uang Sampah yang setiap anggota menerima antara Rp5 juta hingga 10 juta, dan Uang pembahasan APBD murni pada November - desember tahun 2014 sebesar Rp125 juta untuk Ketua dan Rp100 juta untuk masing-masing anggota. Sedangkan Moch. Arif Wicaksono menerima uang suap juga dari Hendarwan Maruszaman sebesar Rp250 juta tahun 2015 terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang ke APBD Perubahan<br /> <br /> Keterangan Moch. Arif Wicaksono dalam setiap persidangan sebelumnya mengatakan, bahwa uang Pokir dan uang sampah yang diterima seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjulmah 45 orang itu, bertepatan pada saat berlangsungnya pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2015.<br /> <br /> Selain itu, keterangan Suprato dan Subur Triono juga dibenarkan Moch. Arif Wicasono yang saat itu mengatakan, semua (anggota DPRD) menerima dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Terungkap memang dalam persidangan, andanya keributan diantara beberapa anggota DPRD, tapi bukan karena tidak kebagian melainkan pembagian yang tidak merata.<br /> <br /> Karena ada anggota DPRD yang menerima Rp12.5 juta dan ada pula yang menerima Rp17.5 juta. Akibatnya, Moch. Arif Wicaksono saat itu sempat didemo oleh beberapa anggota Dewan yang merasa menerima lebih kecil dari pada yang lain. Agar tidak ribut, Moch. Arif Wicaksono bersedia memberikan tambahan sebesar Rp5 juta.<br /> <br /> Anehnya, keterangan terpidana Moch. Arif Wicaksono yang kali ini dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk 18 terdakwa, justru berbeda jauh dari keterangan sebelumnya pada 4 kali persidangan. Keterangan saksi kali ini “mencurigakan” karena dididuga adanya pihak lain yang mempengaruhinya. Sama dengan keterangan ke- 18 terdakwa saat diperiksan sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono, Moch. Arif Wicaksono dan Moch. Aton yang awalnya tidak mengakui telah menerima uang “suap”.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat JPU KPK memutar seluruh hasil percakapan Moch. Arif Wicaksono dengan beberapa anggota DPRD, bahkan percakapannya dengan Jarot Edy Sulstyono yang mengatakan uang Pokir, mantan Ketua DPRD Kota Malang yang sudah 15 tahun menjadi anggoat dewan di Kota Malang ini, juga berusaha untuk mengelaknya. <br /> <br /> Ke- 18 terdakwa itu dibagi dalam 3 perkara  degan kasus yang sama, yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB),; 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara),; 13. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  14. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 15. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 16. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 17. Abdul Rahman, dan 18. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDebVQvs7o-WDZZfIMRBWP81I2Om-dUaUvdgKDh4bjgd1piP8rjxEe3O5nvsIRbinuaJLHhe5NKAeqACP5lU8TZnJFW0zBPfxMptUe5rn7g-Zdy1Qg6zpoaQGNlJtYcLNqZmBp2ExWAbs/s1600/IMG20180926103848.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="768" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDebVQvs7o-WDZZfIMRBWP81I2Om-dUaUvdgKDh4bjgd1piP8rjxEe3O5nvsIRbinuaJLHhe5NKAeqACP5lU8TZnJFW0zBPfxMptUe5rn7g-Zdy1Qg6zpoaQGNlJtYcLNqZmBp2ExWAbs/s640/IMG20180926103848.jpg" width="640" /></a></div> Para terdakwa ini sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KPK, tak satupun yang mengakui telah menerima uang “suap”, dan tidak mengetahuinya. Dan saat itu Moch. Arif Wicaksono pun bersikeras mengatakan kalau semua anggota DPRD menerima. Namun setelah ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian diadili, barulah satu persatu dari terdakwa ini mengakui dan beberapa diantara terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang “haram” itu ke KPK.<br /> <br /> Tidak mengakuinya, karena adanya arahan dari pihak lain supaya tidak mengaku setelah berlangsungnya pertemuan beberapa anggota DPRD yang menjadi terdakwa saat ini dikantor pengacara Dr. Sulahudin di Malang, seperti yang diungkapkan saksi Subur Triono dalam persidangan beberapa waktu lalu. Selain itu, alasan beberapa terdakwa mengatakan karena takut. Kata takut yang ducapkan beberapa terdakwa saat menajdi sakasi untuk sesama terdakwa lainnya juga tidak dijelaksan secara lengkap, apakah karena adanya ancaman atau takut dipenjara.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, Moch. Arif Wicaksono membantah telah membagi-bagikan uang sebanyak Rp125 juta untuk masing-masing Ketua, dan Rp100 juta untuk para anggota pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada November - Desember 2015.<br /> <br /> “Saya tidak memberikan, Pak Jaksa,” kata Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Pada hal, keterangan terdakwa Wiwik saat dijadikan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengatakan, menerima dari Ketua DPRD.<br /> <br /> “Saya menerima dari Ketua. Untuk Ketua Rp125 juat dan anggota Rp100 juta,” kata Wiwik 2 minggu lalu.<br /> <br /> Selain itu, Moch. Arif Wicaksono juga membantah tentang uang Pokir, yang menurutnya adalah uang THR (Tunjangan Hari Raya). Pada hal, hasil percakanpannya dengan Jarot Edy Sulistyono adalah mengenai uang Pokir.<br /> <br /> Atas keterangan saksi yang saat ini sudah terpidana, JPU KPK Arif Suhermanto pun bertanya, apakah ada Ketua DPRD yang lain selain diri saksi ?. Namun tak dijawab Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat JPU KPK memutar selruh hasil sadapan KPK terkait percakapan melalui telepon antara Moch. Arif wicaksono dengan beberapa anggota DPRD mapun dengan Jarot Edy Sulstyono yang mengatakan uang Pokir, Moch. Arif Wicaksono berusaha untuk menegelaknya. <br /> <br /> Namun keterangan Moch. Aris Wicaksono saat ini bagi JPU KPK, tidak begitu mempengaruhi dalam proses hukum terhadap 18 terdakwa, karena Moch. Arif Wicasono sudah berstatus terpidana dalam kasus yang sama.<br /> <br /> Kecurigaan wartawan media ini terkait keterangan Moch. arif Waicaksono ternyata dirasakan JPU KPK juga. JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, kalau saksi bukan keran stress, melainkan adanya dugaan pihak lain yang mempengaruhi saksi yang sudah berstatus terpidana.<br /> <br /> Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiprPQTIonZQ8eTxvpLqkjLsq8YEkrzsvRwDxrBelzz6rj7JFDul462iZmBBB2uVmiWUKJk8d6wqfCQeet-0NODNiEHm6umUzGEqfHOJpJk-DPB5ajHNwjNBItCvKlRI8D6Ry37Ulxx0/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiprPQTIonZQ8eTxvpLqkjLsq8YEkrzsvRwDxrBelzz6rj7JFDul462iZmBBB2uVmiWUKJk8d6wqfCQeet-0NODNiEHm6umUzGEqfHOJpJk-DPB5ajHNwjNBItCvKlRI8D6Ry37Ulxx0/s640/IMG20180302133634-1.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /> <br /> Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. <br /> <br /> Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. <br /> <br /> Akibat dari perbuatan para anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam aksus ini,  JPU KPK menjeranya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (Rd1)

News Tipikor Keterangan Saksi Dalam Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Mencurigakan”

berita koruspi .co - Pada Rabu, 26 September 2018, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dameria Silaban dkk, menghadirkan terpidana 5 tahun penja...

»

Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s1600/Syahri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="644" data-original-width="1534" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s640/Syahri.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Aneh tapi nyata. Mungkin ucapan ini tepat bagi Syahri Muloyo, yang dilantik menjadi Bupati Tulungagung hanya 5 (lima) menit saja untuk periode ke 2 bukan 5 tahun, walau Ia (Syahri Mulyo) terpilih menjadi Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023 dalam pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung selama 5 menit berlangung di kantor Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo, berdasarkan  Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.56.588 dan Nomor : 132.35.588 tanggal 25 Sepetember Tahun 2018 tentang pengangkatan Sahri Mulyo mnjadi Bupati dan Maryoto Birowo sebagai Wakil Bupati Tulungagung, pada Selasa, 25 September 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung di Jakarta, tak ada cara potong tumpeng atau pesta bersama dengan Tim suksesnya, karena hari itu juga langsung dinonaktfkan dan mengangkat Maryoto Birowo sebagai Plt Bupati.<br /> <br /> Dinonaktifkannya Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, karena Syahri Mulyo berstatus tersangka yang sudah meringkuk dipenjara sebelaum berlangsungnya pemungutan suara dalam Pilkada Bupati Tulungagung pada tanggal 27 Juni lalu.<br /> <br /> Syahri Mulyo dipenjarakan KPK bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupatena Tulungagung dan Susilo Prabowo alias Embun selaku Direktur PT Gala Bumi Megah (sudah diadili), yang Tertangkap Tangan (TT) KPK pada 6 Juni 2018 karena kasus suap Proyek.<br /> <br /> Sekalipun Syahri Mulyo, mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009 yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi P2SEM Tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 mlliar, ditangkap KPK karena kasus suap yang kemudian dipenjarakan, masyarakat Tulungagung tetap memilihnya menjadi Buptinya. <br /> <br /> Namun apa dikata, ibarat peribahasa “maksut hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai”. Pilihan masyarakat Tulungagung ini ternyata hanya menjabat Bupati selama 5 menit bukan 5 tahun, karena “tiket” untuk masuk penjara sudah disiapkan KPK melalui surat dkawaannya yang tak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya menyusul sahabatnya Susilo Prabowo yang sudah terlebih dahulu diadili untuk menentukan lamanya menjadi penghuni penjara. <br /> <br /> Aneh memang. Disatu sisi, masyarakat menuding Aparat Penegak Hukum bertindak diskriminasi dalam penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi. Semenatara masyarakat Tulungagung Khususnya, justru tetap memilih Syahri Mulyo yang sudah meringkuk dipenjara tetap menjadi Bupati Tulungagung untuk periode ke- 2 selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2023. (Rd1)

News Pemerintahan Tipikor Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan) berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Mungkin ucapa...

»

Mas’ud Yunus Menunggu Vonis, Semua DPRD Kota Mojokerto Menerima Uang “Suap”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5aLQjP23p2jz-61Y-Q771S6BDHHSk6qqig-Of75f4TKC4yuhq9fM7Tsqre1Mv31ICnjXk1AhLNYUyKVrZXDU72ShiBIA9ARneear87bzXYPD4Zisc3CM-evirJ6drOv5OvuxrID71iXw/s1600/PhotoGrid_1537882673316.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5aLQjP23p2jz-61Y-Q771S6BDHHSk6qqig-Of75f4TKC4yuhq9fM7Tsqre1Mv31ICnjXk1AhLNYUyKVrZXDU72ShiBIA9ARneear87bzXYPD4Zisc3CM-evirJ6drOv5OvuxrID71iXw/s640/PhotoGrid_1537882673316.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tanggal 4 Oktober 2018 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, akan menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Karena hari ini, Selasa, 25 September 2018, terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus telah menyampaikan Pledoi (Pembelaannya) dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, atas tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus, yakni dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebear Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.<br /><br />Dalam Pledoi, selain dibacakan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, juga disampaikan terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus sendiri. Tak banyak yang diucapkan dalam Pembelaannya. Terdakwa menyampaikan permohanan maaf kepada pejabat dan masyarakat Mojokerto, karena tak bisa melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto, setelah dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus juga mengatakan, kalau dirinya bukan Korupsi anggaran<br /><br />Selain itu, terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus juga meminta kepada KPK untuk memeriksa Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto dalam kasus “suap” DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE3nL_cPLYDekDCwWXWxoP7nBRsQ2bhxUZoUMQa4PjgzBAZrO42ok5HNRuQ5hGymuJNBhz5UcZ0yXpy4rcHNeFnnKCINxxXdha6KKLTNaCPJyjJu5jAm_5YrJo-NnlQRAtWKIUQDjoZIw/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="884" data-original-width="1024" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE3nL_cPLYDekDCwWXWxoP7nBRsQ2bhxUZoUMQa4PjgzBAZrO42ok5HNRuQ5hGymuJNBhz5UcZ0yXpy4rcHNeFnnKCINxxXdha6KKLTNaCPJyjJu5jAm_5YrJo-NnlQRAtWKIUQDjoZIw/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> “Kepada pejabat dan masyarakat Mojokerto, saya minta ma’af karena saya tidak bisa melanjukan pembangunan, dan saya tidak mungkin mencalonkan kembali karena saya sudah ditetapkan sebgai tersangka oleh KPK. Dan saya bukan Korupsi anggaran,” ucap tersangka dengan tenang.<br /><br />Memang, apa yang disampaiakan terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus ada benarnya. Sebab, terdakwa diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili bukan karena Korupsi APBD Kota Mojokerto, melainkan lanjutan dari tertangkapnya Purnomo selaku Ketua DPRD, dan 2 Wakil Ketua DPRD (Umar Faruq dan Abdullah Fanani) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiek Febriyanto pada tahun 2017 oleh KPK.<br /><br />Karena KPK mengetahui, kalau Wiwiet Febriyanto meberikan sejumlah uang suap terhadap 3 pimpinan DPRD yang terhormat di Kota Mojokerto. Pemberian uang kepada para politikus yang dipilih rakyat Mojokerto itu adalah sebagai persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp26 millyar, serta tambahan penghasilan bagi setiap anggota Dewan yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto per  tahunnya, dengan realisasi per triwulan ( 3 bulan sekali) agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Seperti yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa total uang “haram” yang sudah diberikan terdakwa Mas’ud Yunus sebagai tambahan penghasilan kepada 25 anggota (3 sudah divonis) DPRD Kota Mojokerto sejak November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 sejumlah Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah). <br /><br />Dan uang sebanyak Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah) itu tidak hanya “dimakan” oleh Purnomo (Ketua) dan Umar Farug serta Abdullah Fanani (Keduanya sebagai Wakil Ketua), melainkan dibagikan ke seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 yang berjumlah 25 orang.<br /><br />Namun memang, yang lebih dulu bernasib sial adalah Purnomo, Umar Farug dan Abdullah Fanani, yang saat ini meringkuk dipenjara. Sementara 22 orang anggota DPRD lainnya masih “melanggak lenggok” mengikuti jalannya persidangan terdakwa Mas’ud Yunus.<br /><br />Ke- 25 orang anggota DPRD Kota Mojokerto itu adalah terdiri dari 8 Partai Politik pengusung termasuk 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang sudah divonis terlebih dahulu, yaitu ; 1. PDIP (6 orang) : Purnomo selaku Ketua DPRD yang sudah divonis 4 tahun penjara, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto,; 2. PKB (3 orang) : Abdullah Fanani  sebagai Wakil Ketua DPRD juga divonis 4 tahun penjara, Junaedi Malik,  Choiroiyaro,; 3. PAN (4 orang) : Umar Faruq juga sebagai Wakil Ketua DPRD dan sudah divonis 4 tahun penjara, Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi,; 4. DEMOKRAT (2 orang) : Deny Novianto, Udji Pramono,; 5. PKS (2 orang) : M. Cholid Firdaus Wajdi, Odiek Prayitno,; 6. PPP (2 orang) : Riha Mustafa, M. Gunawan,; 7. GOLKAR (3 orang) : Soni Basuki Rahardjo, Ardyah Santy, Anang Wahyudi,; 8. GERINDRA (3 orang) : Dwi Edwin Endra Praja,  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />Anehnya, beberapa kasus Korupsi suap yang menyeret Kepala Daerah serta DPRD dalam Pembahasan APBD maupun APBDP dengan mengatasnamakan demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah, sepertinya hanyalah suatu pembodohan bagi rakyat untuk menutupi “kebobrokannya”, sementara yang terungkap dalam persidangan adalah untuk menambah penghasilan bagi para anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat itu sendiri. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipUozHSIv6C-XFGfeAa5J_5kghlzL0Qlx_UR4evEHa8FJlq5nqujLFW-Oopig1pZOFoKWjvhzQAcBQ4CYH_SEEdHKB3Zzzuk7AsCESFRHqn7mXmNMugR8Ef_A5PehSoAip82iJTiBzJZg/s1600/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipUozHSIv6C-XFGfeAa5J_5kghlzL0Qlx_UR4evEHa8FJlq5nqujLFW-Oopig1pZOFoKWjvhzQAcBQ4CYH_SEEdHKB3Zzzuk7AsCESFRHqn7mXmNMugR8Ef_A5PehSoAip82iJTiBzJZg/s640/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Yang lebih anehnya lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) terkadang dianggap tebang pilih. Para pelau Korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena merugikan keuangan negara serta merusak perekonomian, banyak yang tak tersentuh hukum, yang justru pelanggaran hukum lainnya seperti pengendara lalulintas yang tidak membayar pajak tahunan yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah), justru dianggap lebih berbahaya sehingga dapat dipidana atau ditilang oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sementara kasus yang menyeret Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Kepala Dinas PUPR dan Ketua Serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Wali Kota Malang Moch. Anton, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jaorot Edy Sulistyono dan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, termasuk 40 anggota DPRD Kota Malang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa (18 proses persidangan, dan 22 masih menunggu pelimpahan dari JPU ke Pengadila Tipikor Surabaya) karena semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang suap dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dan pembahasan Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Sedangkan kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto yang bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, JPU KPK menyebutkan, bahwa semua anggota DPRD Kota Mojokerto meneriam uang “haram”. Namun hingga menjelang Vonis terhadap terdakwa Mas’ud Yunus, tak satu pun dari 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang ditetapkan menjadi tersangka.<br /><br />Berbeda jauh dengan kasus suap DPRD Kota Malang. Sebab, sebelum JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa (saat ini berstatus terpidana 5 tahun) Moch. Arif Wicasono selaku Ketua DPRD, penyidik KPK menetapkan 18 anggota DPRD bersama Wali Kota Malang Moch. Anton sebagai tersangka. Tak lama kemudian, KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang untuk menyusul 18 anggota DPRD yang sudah terlebih dahulu meringkuk dipenjara. Sehingga jumlah anggoat DPRD Kota Malang yang sudah dipenjarakan KPK sebanyak 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019.<br /><br />Lalu mengapa KPK hingga saat ini belum memproses hukum terhadap 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebutkan dalam dakwaan maupun dalam tuntutan bahwa semua anggoa DPRD Kota Mojokerto menerima uang “suap” ?. Bahkan beberapa diataranya sudah ada yang mengembalikan uang “panas” itu ke KPK. <br /><br />Ketegasan lembaga anti rasuah ini pun kemali ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam penegakan hukum bagi pelaku Korupsi di Jawa Timur Khususnya di DPRD Kota Mojokerto yang disebutkan menerima uang “suap”, agar masyarakat tidak menganggap adanya diskrimasi penegakan hukum bagi pera penerima suap.<br /><br />Sebab JPU KPK menyatakan, adanya kesengajaan dari terdakwa bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar  Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada DPRD Kota Mojkkerto.<br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama degan Wiwiet Febriyanto memberikan uang tersebut adalah untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa diatas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016,  telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta<br /><br />Pada bulan Desember 2016, Terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq di rumah dinas Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh__YUdoyqYcrwDf_inybYqxWf65ApBVKeH_ba6z7pOK7nf777FLMezsQl5D1XK16EozS7GbyE3b0UCJJAFelgYe2RctqmHSbBv2Ule7ZnS4ep_YiDHH5wJnIresOQ8jROzo-RG-Ng1ygA/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh__YUdoyqYcrwDf_inybYqxWf65ApBVKeH_ba6z7pOK7nf777FLMezsQl5D1XK16EozS7GbyE3b0UCJJAFelgYe2RctqmHSbBv2Ule7ZnS4ep_YiDHH5wJnIresOQ8jROzo-RG-Ng1ygA/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26 miliar.<br /><br />Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu.<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /><br />Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017 serta APBD TA 2018.<br /><br />Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD.<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyD2oli1qoqlSjOj2FOrqerH6mYFKV51jnDYF3Ywzrx6OSAEJv99VoW63jtp4IREMLTGXNT_76gqpu1Ln1_gl6UPb3in1I_9OIpKgQ4bjZybZTr4aOQMHhLhGGnLfvM3P-uYZ0s2KPAtI/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyD2oli1qoqlSjOj2FOrqerH6mYFKV51jnDYF3Ywzrx6OSAEJv99VoW63jtp4IREMLTGXNT_76gqpu1Ln1_gl6UPb3in1I_9OIpKgQ4bjZybZTr4aOQMHhLhGGnLfvM3P-uYZ0s2KPAtI/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" /></a></div> <br /> Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017.<br /><br />Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017.<br /><br />JPU KPK pun membeberkan, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Deny Novianto, (Partai Demokrat), Udji Pramono (Partai Demokrat), M. Cholid Firdaus Wajdi (PKS), Odiek Prayitno (PKS), Riha Mustafa (PPP) dan M. Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaedi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo  (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy, Anang Wahyudi<br /><br />Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Dwi Edwin Endra Praja (Ketua Fraksi Gerindra), Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto.<br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017. (Rd1)

News Tipikor Mas’ud Yunus Menunggu Vonis, Semua DPRD Kota Mojokerto Menerima Uang “Suap”

berita korupsi .co - Tanggal 4 Oktober 2018 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, akan menjatuhka...

»

PH Terdakwa Bupati Mojokerto : Dakwaan JPU KPK Secara Formil dan Materil Sudah Bagus

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh69YpOrKAc5OAX1nJgnxIszhXXPNAy0ilNExkJ8RUcwCZZ8kj9Ai-UFrw2_6nriJX3_kcMKan8MvPieWLaWtsEU8ZWm2eVnEvnF_cNEBNxYFTuv0NTJz6H8VsM6SrBZO9TgAsqWnW7xQ4/s1600/IMG_20180921_123412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1214" data-original-width="1600" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh69YpOrKAc5OAX1nJgnxIszhXXPNAy0ilNExkJ8RUcwCZZ8kj9Ai-UFrw2_6nriJX3_kcMKan8MvPieWLaWtsEU8ZWm2eVnEvnF_cNEBNxYFTuv0NTJz6H8VsM6SrBZO9TgAsqWnW7xQ4/s640/IMG_20180921_123412.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Terdakwa Mustofa Kamal Pas, Bupati Mojokerto</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Mariam Fatimah., S.H., M.H, adalah Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa atau yang dikenal oleh masyarakat Mojokerto dengan panggilan MKP.<br /><br />Sedangkan Si MKP (Mustofa Kamal Pasa) adalah Bupati Mojokerto untuk 2 periode sejak 2010 hingga 2021, yang menambah “DAFTAR HITAM” Kepala Daerah di Jawa Timur dalam kasus dugaan Korupsi, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibahwa kepemimpinanan Gubernur Sukarwo sejak 2009 hingga sekarang, juga banyak meraih piagam penghargaan sebagai tanda kesuksesaannya membangun Pemda Jatim.<br /><br />Sebab Mustofa Kamal Pasa yang banyak kalangan masyarakat menyebutkan “kuat” sehingga tak tersenuth hukum, namun ternyata “keok” ditangan KPK. KPK telah menyiapkan “Tiket” seharga Rp2.7 milliar bagi Mutofa Kamal Pasa ke penjara selama beberapa tahun dengan melalui ketukan palu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab MKP didakwa oleh JPU KPK telah menerima uang “haram” sebanyak Rp2.750.000.000 (dua milliar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) di tahun 2015, untuk memberikan tandatangan di 11 kertas sebagai Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya disetujuinya. Lalu bagaiamana dengan tahun sebelum dan sesudah tahun 2015 ?????<br /><br />Mungkin MKP tak menyangka, kalau duit yang “diterimanya” itu akan menjadi tiket termahal bagi dirinya untuk meringkuk dipenjara. Andai saja KPK tidak turun tangan, MKP pun akan terus melaju melangkahkan kakinya memimpin masyarakat Kabupaten Mojokerto hingga 2021, dan akan  senasib pula dengan Bupati Blitar Heri Nugroho dalam kasus pelepasan asset Daerah pada tahun 2013 yang hingga saat ini bebanr-benar “AmNyam” alias AMAN dan NYAMAN,  dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kasus Korupsi pariwisata Kota Batu ke Balikpapan, Kalimantan pada tahun 2015 juga AmNyam dari kasus itu, namum bernasib buruk juga karena Si “Manusi Batu” itu “keok” setelah Tertangkap Tangan (TT) oleh KPK karena menerima uang suap. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_J9i28nvBQke-Ro-D-1qOAFG7-4bhYczmjCmbiPrP3N0jaWm1SkEAFlT7crMZl6BQ2-fZYbMPM7qLgGHYwPIqQeq2AI0kmxL4l9lk-Fpn5bI48PcDRXkAr8kIbOuYRIlnb_JSocCWjsE/s1600/IMG_20180923_103550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1138" data-original-width="1213" height="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_J9i28nvBQke-Ro-D-1qOAFG7-4bhYczmjCmbiPrP3N0jaWm1SkEAFlT7crMZl6BQ2-fZYbMPM7qLgGHYwPIqQeq2AI0kmxL4l9lk-Fpn5bI48PcDRXkAr8kIbOuYRIlnb_JSocCWjsE/s640/IMG_20180923_103550.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Sedangkan dalam kasus yang menjerat MKP ini, bisa jadi banyak kalangan tertentu yang merasa kaget seperti disambar petir disiang bolong, selain dikatakan “kuat” juga tak banyak berita miring di media massa tetang MKP, sama seperti Wali Kota Malang Moch. Anton. Yang membuat kaget kalangan tertentu adalah saat KPK  mulai menelisik perbuatan MKP yang kemudian menetapkanya  menjadi terangka dan  dijebloskan ke penjara oleh KPK yang tak bisa “ditawar menawar sekalipun ada tim silumannya”.<br /><br />Nah, karena tak terima Mustofa Kamal Pasa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, wanita bergelar S2 (Strata Dua) Sarjana Hukum, Mariam Fatimah selaku Penasehat Hukum terdakwa (Mustofa Kamal Pasa) menyampaikan keberatannya melalu surat Eksepsi yang dibacakan dalam persidangan dihadapan Majelis Haim, pada Jumat, 21 September 2018.<br /><br />Anehnya, dalam surat Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan kabur. “Apakah kabur karena kurang jelas atau kurang jelas karena kabur?”<br /><br />Alasan Mariam Fatimah dkk, karena JPU KPK tidak menyebutkan ada rekaman pembicaraan oleh terdakwa dengan pihak lain, dan kliennya Mustofa tidak ada menerima duit “haram” sama sekali. <br /><br />Pada hal, Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Harhadi baru membacakan surat dakwaan belum menunjukkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi. Namun Mariam  Fatimah dkk bersama dengan terdakwa Mutofa Kamal Pasa sudah mengatakan kalau terdakwa tidak ada menerima duit dan tidak ada rekaman pembicaraan si MPK dengan pihak lain. <br /><br />Harusnya, Mariam Fatimah dkk bersama terdakwa menunjukkan bukti, bahwa terdakwa tidak menerima uang “suap” seperti dalam dakwaan JPU KPK, serta membantah keterangan para saksi nanti dalam persidangan dengan memperlihatkan bkti-bukti pula. Karena dakwaan JPU KPK bukan dibuat begitu saja, melainkan dengan keterangan beberapa saksi maupun bukti-bukti yang cukup kuat yang akan diperlihatkan kehadapan Majelis Hakim untuk memenjarakan Mustofa Kamal Pasa atas perbuatannya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, kalau Mariam Fatimah mengakui bahwa surat dakwaan JPU KPK secara formil dan matril sudah bagus. Selain itu, Mariam Fatimah juga mengakui kalau Eksepesinya hanya membahas Koronologis isi surat dakaan JPU KPK karena tidak menyebutkan adanya rekaman pembicaraan terdakwa dengan pihak lain.<br /><br />Hal itu dikatakan Mariam Fatimah saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. <br /><br />“Dari semua saksi itu ada rekaman, kenapa dari terdakwa tidak ada rekaman, itu aja sih menanggapi dakwaan tidak ada yang ini banget. Penerimaan uang itu kan tidak ada yang sampai ke klien saya, semuanya nggak ada,” kata Mariam Fatimah dengan yakin. <br /><br />Ketika ditanya, terkait isi Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa dakwaan JPU KPK kabur, wanita bergelar S2 (Strata Dua) Sarjana Hukum ini mangatakan, secara formil dan materil sudah bangus tetapi ada hal-hal tertentu tidak kongkrit. <br /><br />“Secara Formil dan Materil sih sudah bagus, tetapi ada hal-hal tertentu tidak kongkri,” ujarnya.<br /><br />Wartawan media ini kembali bertanya, Apakah eksepsi anda sudah masuk ke pokok materi?. Mariam Fatima sepertinya “bingung” menjelaskan.<br /><br />“Materi sidang bisa, bisa masuk. Tapi yang memang kita keberatan disitu. Ya memang kita membahas dari kronologis dakwaan Jaksa tadi,” jawabnya<br /><br />Wartawan media ini ingin jawab yang lebih jelas dari PH terdakwa lalu bertanya, “Berarti anda mengakui, kalau Eksepsi anda masuk ke pokok materi perkara?”. Lagi-lagi Mariam Fatimah sepertinya masih “bingung” juga untuk menjelaskan<br /><br />“Ia, tidak juga. Ya memang kita keberatan seperti itu. Ia nanti ada materi yang mungkin ada yang ikut ke materi, itu Eksepsi kita”<br /><br />“Andaikan Eksepsi anda ditolak, apakah anda sudah siap bukti-bukti bahwa dakwaan Jaksa, seperti yang anda katakan kabur ?,” tanya wartawan ini.<br /><br />“Siap, bukti-bukti kita siap semuanya,” jawab Mariam Fatimah dengan memastikan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXzqOH7E-n5i_ZjyKQKMKlkhj2Jscn_L8PjbrPrNBhOznP43084RodFmuv8Ira0ZM9UTIm9aSY_meYtY31UK84r5TYmuPBNH37-a0W-9qhGkRN6YAuB0ztNXUvpfMdiILPzGupOT8kSE/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="828" height="555" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXzqOH7E-n5i_ZjyKQKMKlkhj2Jscn_L8PjbrPrNBhOznP43084RodFmuv8Ira0ZM9UTIm9aSY_meYtY31UK84r5TYmuPBNH37-a0W-9qhGkRN6YAuB0ztNXUvpfMdiILPzGupOT8kSE/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="640" /></a></div> Kasus yang menjerat Mustofa Kamal Pasa ini bermula pada awal tahun 2015, dimana Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<br /><br />Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB.<br /><br />Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan dalam persidangan, membeberkan pula “perjalan duit” dari pengusaha Tower ke terdakwa sebagai berikut :<br /><br />a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro <br /><br />Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. <br /><br />Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. <br /><br />Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. <br /><br />Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar.<br /><br />Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano.<br /><br />Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. <br /><br />Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar.<br /><br />Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro.<br /><br />Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015<br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. <br /><br />Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015.<br /><br />b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi <br /><br />Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan.<br /><br />Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. <br /><br />Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. <br /><br />Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Mustofa Kamal Pasa pun diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Mojokerto : Dakwaan JPU KPK Secara Formil dan Materil Sudah Bagus

Terdakwa Mustofa Kamal Pas, Bupati Mojokerto berita korupsi .co - Mariam Fatimah., S.H., M.H, adalah Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa ...

»

Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYP-nhVii5a_rsqe_o9fqq5u8Rzj6kbh2rFXE81m6n3Foxh1TIZclCxwD5Y-4Vb1THjkucQrz6ugRt1Kx5w1EJw7iKfzn614UL4VDcBM4JDBU-dq1FSWmUqjvXsn-mPGwwpHXRH7QF9_4/s1600/IMG-20180920-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYP-nhVii5a_rsqe_o9fqq5u8Rzj6kbh2rFXE81m6n3Foxh1TIZclCxwD5Y-4Vb1THjkucQrz6ugRt1Kx5w1EJw7iKfzn614UL4VDcBM4JDBU-dq1FSWmUqjvXsn-mPGwwpHXRH7QF9_4/s1600/IMG-20180920-WA0012.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Andry Ermawan., SH., MH (kemeja batik)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sidang perkara kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam kasus  penjualan Apartemen Royal Avatar World dengan terdakwa Budi Santosa dan Ir Klemen Sukarno Candra selaku pengusaha, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu 20 September 2018.<br /><br />Dalam sidang kali ini, Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa menghadirkan Ahli Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, yakni Dr. Solahudin dari Universitas Bhayangkara.<br /><br />Dr. Solahudin yang dihadirkan PH kedua terdakwa, akan menjelaskan terkait pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tercantum dalam surat dakwaan JPU Rachmad Hary Basuki dari Kejari Surabaya. Karena dalam surat dakwaan JPU, terdakwa dijerat dalam pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan JPU, sepertinya menjadi maslah serius dalam penetapan status terangka/terdakwa bagi kedua terdakwa. Sehingga melalui Penasehat Hukunya menghadirkan Ahli Pidana kehadapan Majelis Hakim. Pada hal, pasal ini bisa jadi akan menyeret pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas penjualan Apartemen Royal Avatar World yang “menelan” ratusan koraban masyarakat.<br /><br />Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi berbunyi ;  Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, Dr. Solahudin mengatakan, pasal 372  adalah memiliki, bisa menguasai atau menggunakan, kemudian membelanjakan atau menggadaikan, menjual seolah olah barang tersebut milik dia sendiri. <br /><br />"Konsepsi penipuan terdapat empat modus operandi, yakni apakah ada perbuatan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, kata-kata  palsu dan nama palsu," kata Dones Fakulats Hukum Universitas Bhayangkara ini dihadpan Majelis Hakim.<br /><br /> Lebih lanjut Dr. Solahudin menjelaskan, terkait tindakan penipuan yang dilakukan oleh corporate, menurut ahli ini maka hal itu harus digugat secara perdata. Apakah dengan adanya proses pidana bisa mengembalikan kerugian, menurut Dr. Solahudin, hal itu tidak bisa mengembalikan kerugian kecuali bisa dilakukan dengan menggugat secara perdata.<br /><br />"Kalau ganti rugi, maka harus dimintakan dalam peradilan perdata," ucap Ahli Pidana ini.<br /><br />Kepada wartawan media ini, Andry Ermawan, salah atu PH kedua terdakwa mengatakan, bahwa pasal 55 dalam surat dakwaan JPU tidak menjelaskan secara rinci atas perbuatan terdakwa. Hausnya, lanjut Ketua Peradi Sidoarjo ini, JPU harus menjelaskan tentang pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas perbuatan terdakwa, maupun terdakwa lain. Sebab dalam surat dakwaan JPU, Kedua terdakwa ini adaalh satu perkara.<br /><br />“JPU tidak menjelaskan tentang pasal 55 apakah ada tersangka lain. Karena kedua klien kami ini adalah satu perkara, sementara dalam surat dakwaan Jaksa, ada pasal 55. Ini yang harusnya dijelaskan Jaksa,” ujar Andry Ermawan.<br /><br />UDalam kasus ini, bahwa 619 dari 1104 masyarakat yang memesan Apartemen Royal Afatar World itu, sudah melunasinya, namun hingga ditnggu-tunggu, pembangunan apartemen tak kunjung ada. Sehingga konsumen sebanyak 71 orang termasuk Syane Angely Tjiongan dan Dra. Lind Gunawati Go akhirnya mmembuat laporan ke Polda Jatim. Akibat dari tidak dibangunnya aprtemen tersebut, para kinsmen mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar Rp. 12.388.751.690 miliar (Dua belas milliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah). (Rd1/*) <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <br />

Pidana Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

Andry Ermawan., SH., MH (kemeja batik) berita korupsi .co - Sidang perkara kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam kasus  pe...

»

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Dituntut 1.6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbiEo7Sc8yFmSL4xFCn3og_owiwihhoU0WyOrckvEDU7aWiNZfzq_JNFocMVG0_l5Qdd_mlvFgcqGHklaFqBGmSdGV0384t0l0CCPcaUWYeRZa7-QE-gJfjrpgRJH9GnlUa9STAFeNdqQ/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbiEo7Sc8yFmSL4xFCn3og_owiwihhoU0WyOrckvEDU7aWiNZfzq_JNFocMVG0_l5Qdd_mlvFgcqGHklaFqBGmSdGV0384t0l0CCPcaUWYeRZa7-QE-gJfjrpgRJH9GnlUa9STAFeNdqQ/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur besar kecilnya kerugian keuangan negara dan atau yang duit yang diterima oleh PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal dijaman Naw ini adalah ANS (Apratur Negara Spil), melainkan yang diatur adalah berat ringannya hukuman pidana penjara terhadap pelaku Korupsi, yaitu mulai dari yang paling ringan 1 tahun dan paling berat hukuman mati.<br /><br />Kerugian negara atau duit yang diterima oleh pelaku Korupsi alias suap, hanya hitungan juta atau puluhan juta, pelaku Korupsi haruslah tetap diproses hukum sesuia dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, walaupun negara harus mengeluarkan anggaran ratusan juta rupiah untuk biaya perkara.<br /><br />Namun yang menggelitik adalah, penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi yang terkesan tebang pilih, pada hal dalam fakta persidangan yang terungkap adalah hanya mempertegas atas surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik.<br /><br />Pada hal, pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maupun pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas mengatur tentang hukuman bagi para pihak yang turut serta dalam kasus tersebut, namun hingga “akhir hayat” para pelaku Korupsi tersebut tak juga tersenutuh hukum. Sementara pelanggar lalulintas sekalipun hanya karena lampu utama mati/putus dalam perjalanan, tak ada ampun haruslah tetap dihukum alias ditilang.<br /><br />Dan dalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi; Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.<br /><br />Sementara dalam pasal 15 UU Korupsi No 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi; Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi.<br /><br />Hal itu pula yang terjadi dalam kasus Korupsi sebesar Rp29.750.000 dari hasil penarikan biaya Ilegal (tidak resmi), atau yang lebih tren dikenal dengan istilah pungutan liar (pungli) dari masyarakat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 dengan terdakwa Diki Candra Permana, selaku Kepala Desa (Kades).<br /><br />Terdakwa Diki Candra Permana “diseret” oleh JPU dari Kejari Sumenep ke Pangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, karena melakukan penarikan baiaya illegal yang jumlahnya sebesar Rp160.850.000 (Seratus Enam puluh juta Delapan ratus Lima pulu ribu rupiah) dari sebanyak 670 pemohon program PTSL di 4 Dusun, Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 masing-masing sebesar 400 ribu rupiah.<br /><br />Sementara dalam dakwaan JPU terungkap mapun dari keterangan sakasi, bahwa yang mentukan besarnya biaya untuk program PTSL oleh setiap pemohon adalah hasil rapat Rembug Desa yang dihadiri oleh perangkat Desa bersama dengan para pemohon. Dan rapat rembug Desa itupun dihadiri Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget<br /> <br /> <br /> <br /> <br />Ada yang menggelitik, bila terdakwa yang menyampaikan besaran rupiah yang harus dibayar oleh para pemohon yang saat itu didengar oleh aparat penegak hukum, mengapa tidak tidak ada teguran atau larangan, agar terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undanagan yang  yang sudah dibuat oleh pemerintah ?<br /><br />Tidak hanya itu, yang mengumpulkan uang dari setiap pemohon adalah perangkat Desa termasuk 4 Kepala Dusun (Kasun), yaitu Kepala Dusun Boom Masjuri,; Kepala Dusun Kerkop Saefudin,; Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman,; dan Kepala Dusun Baru kemudian dikumpulkan ke Sayuti. <br /><br />Sementara biaya yang diperbolehkan pemerintah untuk ditarik dari setiap pemohon Prona/PTSL adalah sebesar Rp150 ribu berdasarkan SK 3 Meneteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali).<br /><br />Namun yang diadili hingga saat ini hanyalah si Kades Dicky Candra Permana. Terdakwa Dicky Candra Permana pun dijerat dengan pengancaman dan atau pasal menerima “Sup” yang diatur  dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Kamis, 20 September 2018, JPU dari Kejari Sumenep membacakan surat tuntannya terhadap terdakwa  Dicky Candra Permana, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryana dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Suyono Subagio dkk.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsOCxNweAsNMBM2FzUaoLjYGib17F0TPI2wOrwRS6sgQG1jsiyo9t7xWEjraWuDUTSJWvg2rzcxTf_ANph_ra-jDK9UGp8cuJGVx3vxlYZLp5Z42cLX2PviGYYPVaoCfpqP4MXsoLvAUQ/s1600/Siswo+Haryono%252C+Moh.+Sufwan+Hardy%252C+Hasan%252C+Sugih+Farah+Dillah%252C+Titi+Lestari%252C+Moh.+Endung%252C+Edy+Sunarto+dan+Sayuti.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsOCxNweAsNMBM2FzUaoLjYGib17F0TPI2wOrwRS6sgQG1jsiyo9t7xWEjraWuDUTSJWvg2rzcxTf_ANph_ra-jDK9UGp8cuJGVx3vxlYZLp5Z42cLX2PviGYYPVaoCfpqP4MXsoLvAUQ/s1600/Siswo+Haryono%252C+Moh.+Sufwan+Hardy%252C+Hasan%252C+Sugih+Farah+Dillah%252C+Titi+Lestari%252C+Moh.+Endung%252C+Edy+Sunarto+dan+Sayuti.jpg" /></a></div> Dalam surat tuntutan JPU Kejari Sumenep menyatakan, bahwa terdakwa Dicky Candra Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dan meminta Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili pekara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Dicky Candra Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata JPU diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2017. Dimana BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000<br /><br />Bahwa biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah dengan dana sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000<br /><br />Bahwa Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Baru kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Kemudian pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah 669 pemohon. Bahwa kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.<br /><br />Kemudian untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL<br /><br />Rembuk warga tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan BPD untuk membahas pelaksanaan program PTSL, dan besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL<br /><br />Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget.<br /><br />Kemudian didapatkan keputusan rembuk warga pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali<br /><br />Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir menyetujui, dan ada yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Dusun kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada.<br /><br />Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi.<br /><br />Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang<br /><br />Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 <br /><br />Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu, dan bahwa uang yang dari masing-masing Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000 dipegang oleh Sayuti sebagai Kasi Kesra pemerintahan Desa Kertasada.<br /><br />Uang yang terkumpul dari masing-masing Kepala Dusun dikumpulkan kepada Sayuti sebesar Rp160.850 juta. Dari jumlah uang itu,  Sayuti keluarkan untuk belanjakan dalam kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500 sehingga sisa sebesar Rp29.267.500. Bahwa kemudian sisa uang dari pemohon program PTS sebesar Rp29.267.500 diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana dan kemudian oleh terdakwa digunakan untuk biaya pribadi.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata R. Indra Hadi Niza diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU Kejari Sumenp ini, terdakwa pun tidak mengajukan nota keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi sebanyak 17 orang.  (Rd1)

News Tipikor Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Dituntut 1.6 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur besar kecilnya kerugian keuangan negara dan atau yan...

»