Mas’ud Yunus Menunggu Vonis, Semua DPRD Kota Mojokerto Menerima Uang “Suap”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5aLQjP23p2jz-61Y-Q771S6BDHHSk6qqig-Of75f4TKC4yuhq9fM7Tsqre1Mv31ICnjXk1AhLNYUyKVrZXDU72ShiBIA9ARneear87bzXYPD4Zisc3CM-evirJ6drOv5OvuxrID71iXw/s1600/PhotoGrid_1537882673316.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5aLQjP23p2jz-61Y-Q771S6BDHHSk6qqig-Of75f4TKC4yuhq9fM7Tsqre1Mv31ICnjXk1AhLNYUyKVrZXDU72ShiBIA9ARneear87bzXYPD4Zisc3CM-evirJ6drOv5OvuxrID71iXw/s640/PhotoGrid_1537882673316.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tanggal 4 Oktober 2018 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, akan menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Karena hari ini, Selasa, 25 September 2018, terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus telah menyampaikan Pledoi (Pembelaannya) dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, atas tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus, yakni dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebear Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.<br /><br />Dalam Pledoi, selain dibacakan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, juga disampaikan terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus sendiri. Tak banyak yang diucapkan dalam Pembelaannya. Terdakwa menyampaikan permohanan maaf kepada pejabat dan masyarakat Mojokerto, karena tak bisa melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto, setelah dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus juga mengatakan, kalau dirinya bukan Korupsi anggaran<br /><br />Selain itu, terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus juga meminta kepada KPK untuk memeriksa Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto dalam kasus “suap” DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE3nL_cPLYDekDCwWXWxoP7nBRsQ2bhxUZoUMQa4PjgzBAZrO42ok5HNRuQ5hGymuJNBhz5UcZ0yXpy4rcHNeFnnKCINxxXdha6KKLTNaCPJyjJu5jAm_5YrJo-NnlQRAtWKIUQDjoZIw/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="884" data-original-width="1024" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE3nL_cPLYDekDCwWXWxoP7nBRsQ2bhxUZoUMQa4PjgzBAZrO42ok5HNRuQ5hGymuJNBhz5UcZ0yXpy4rcHNeFnnKCINxxXdha6KKLTNaCPJyjJu5jAm_5YrJo-NnlQRAtWKIUQDjoZIw/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> “Kepada pejabat dan masyarakat Mojokerto, saya minta ma’af karena saya tidak bisa melanjukan pembangunan, dan saya tidak mungkin mencalonkan kembali karena saya sudah ditetapkan sebgai tersangka oleh KPK. Dan saya bukan Korupsi anggaran,” ucap tersangka dengan tenang.<br /><br />Memang, apa yang disampaiakan terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus ada benarnya. Sebab, terdakwa diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili bukan karena Korupsi APBD Kota Mojokerto, melainkan lanjutan dari tertangkapnya Purnomo selaku Ketua DPRD, dan 2 Wakil Ketua DPRD (Umar Faruq dan Abdullah Fanani) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiek Febriyanto pada tahun 2017 oleh KPK.<br /><br />Karena KPK mengetahui, kalau Wiwiet Febriyanto meberikan sejumlah uang suap terhadap 3 pimpinan DPRD yang terhormat di Kota Mojokerto. Pemberian uang kepada para politikus yang dipilih rakyat Mojokerto itu adalah sebagai persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp26 millyar, serta tambahan penghasilan bagi setiap anggota Dewan yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto per  tahunnya, dengan realisasi per triwulan ( 3 bulan sekali) agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Seperti yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa total uang “haram” yang sudah diberikan terdakwa Mas’ud Yunus sebagai tambahan penghasilan kepada 25 anggota (3 sudah divonis) DPRD Kota Mojokerto sejak November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 sejumlah Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah). <br /><br />Dan uang sebanyak Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah) itu tidak hanya “dimakan” oleh Purnomo (Ketua) dan Umar Farug serta Abdullah Fanani (Keduanya sebagai Wakil Ketua), melainkan dibagikan ke seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 yang berjumlah 25 orang.<br /><br />Namun memang, yang lebih dulu bernasib sial adalah Purnomo, Umar Farug dan Abdullah Fanani, yang saat ini meringkuk dipenjara. Sementara 22 orang anggota DPRD lainnya masih “melanggak lenggok” mengikuti jalannya persidangan terdakwa Mas’ud Yunus.<br /><br />Ke- 25 orang anggota DPRD Kota Mojokerto itu adalah terdiri dari 8 Partai Politik pengusung termasuk 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang sudah divonis terlebih dahulu, yaitu ; 1. PDIP (6 orang) : Purnomo selaku Ketua DPRD yang sudah divonis 4 tahun penjara, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto,; 2. PKB (3 orang) : Abdullah Fanani  sebagai Wakil Ketua DPRD juga divonis 4 tahun penjara, Junaedi Malik,  Choiroiyaro,; 3. PAN (4 orang) : Umar Faruq juga sebagai Wakil Ketua DPRD dan sudah divonis 4 tahun penjara, Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi,; 4. DEMOKRAT (2 orang) : Deny Novianto, Udji Pramono,; 5. PKS (2 orang) : M. Cholid Firdaus Wajdi, Odiek Prayitno,; 6. PPP (2 orang) : Riha Mustafa, M. Gunawan,; 7. GOLKAR (3 orang) : Soni Basuki Rahardjo, Ardyah Santy, Anang Wahyudi,; 8. GERINDRA (3 orang) : Dwi Edwin Endra Praja,  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />Anehnya, beberapa kasus Korupsi suap yang menyeret Kepala Daerah serta DPRD dalam Pembahasan APBD maupun APBDP dengan mengatasnamakan demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah, sepertinya hanyalah suatu pembodohan bagi rakyat untuk menutupi “kebobrokannya”, sementara yang terungkap dalam persidangan adalah untuk menambah penghasilan bagi para anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat itu sendiri. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipUozHSIv6C-XFGfeAa5J_5kghlzL0Qlx_UR4evEHa8FJlq5nqujLFW-Oopig1pZOFoKWjvhzQAcBQ4CYH_SEEdHKB3Zzzuk7AsCESFRHqn7mXmNMugR8Ef_A5PehSoAip82iJTiBzJZg/s1600/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipUozHSIv6C-XFGfeAa5J_5kghlzL0Qlx_UR4evEHa8FJlq5nqujLFW-Oopig1pZOFoKWjvhzQAcBQ4CYH_SEEdHKB3Zzzuk7AsCESFRHqn7mXmNMugR8Ef_A5PehSoAip82iJTiBzJZg/s640/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Yang lebih anehnya lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) terkadang dianggap tebang pilih. Para pelau Korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena merugikan keuangan negara serta merusak perekonomian, banyak yang tak tersentuh hukum, yang justru pelanggaran hukum lainnya seperti pengendara lalulintas yang tidak membayar pajak tahunan yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah), justru dianggap lebih berbahaya sehingga dapat dipidana atau ditilang oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sementara kasus yang menyeret Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Kepala Dinas PUPR dan Ketua Serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Wali Kota Malang Moch. Anton, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jaorot Edy Sulistyono dan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, termasuk 40 anggota DPRD Kota Malang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa (18 proses persidangan, dan 22 masih menunggu pelimpahan dari JPU ke Pengadila Tipikor Surabaya) karena semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang suap dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dan pembahasan Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Sedangkan kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto yang bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, JPU KPK menyebutkan, bahwa semua anggota DPRD Kota Mojokerto meneriam uang “haram”. Namun hingga menjelang Vonis terhadap terdakwa Mas’ud Yunus, tak satu pun dari 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang ditetapkan menjadi tersangka.<br /><br />Berbeda jauh dengan kasus suap DPRD Kota Malang. Sebab, sebelum JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa (saat ini berstatus terpidana 5 tahun) Moch. Arif Wicasono selaku Ketua DPRD, penyidik KPK menetapkan 18 anggota DPRD bersama Wali Kota Malang Moch. Anton sebagai tersangka. Tak lama kemudian, KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang untuk menyusul 18 anggota DPRD yang sudah terlebih dahulu meringkuk dipenjara. Sehingga jumlah anggoat DPRD Kota Malang yang sudah dipenjarakan KPK sebanyak 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019.<br /><br />Lalu mengapa KPK hingga saat ini belum memproses hukum terhadap 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebutkan dalam dakwaan maupun dalam tuntutan bahwa semua anggoa DPRD Kota Mojokerto menerima uang “suap” ?. Bahkan beberapa diataranya sudah ada yang mengembalikan uang “panas” itu ke KPK. <br /><br />Ketegasan lembaga anti rasuah ini pun kemali ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam penegakan hukum bagi pelaku Korupsi di Jawa Timur Khususnya di DPRD Kota Mojokerto yang disebutkan menerima uang “suap”, agar masyarakat tidak menganggap adanya diskrimasi penegakan hukum bagi pera penerima suap.<br /><br />Sebab JPU KPK menyatakan, adanya kesengajaan dari terdakwa bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar  Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada DPRD Kota Mojkkerto.<br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama degan Wiwiet Febriyanto memberikan uang tersebut adalah untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa diatas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016,  telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta<br /><br />Pada bulan Desember 2016, Terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq di rumah dinas Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh__YUdoyqYcrwDf_inybYqxWf65ApBVKeH_ba6z7pOK7nf777FLMezsQl5D1XK16EozS7GbyE3b0UCJJAFelgYe2RctqmHSbBv2Ule7ZnS4ep_YiDHH5wJnIresOQ8jROzo-RG-Ng1ygA/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh__YUdoyqYcrwDf_inybYqxWf65ApBVKeH_ba6z7pOK7nf777FLMezsQl5D1XK16EozS7GbyE3b0UCJJAFelgYe2RctqmHSbBv2Ule7ZnS4ep_YiDHH5wJnIresOQ8jROzo-RG-Ng1ygA/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26 miliar.<br /><br />Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu.<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /><br />Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017 serta APBD TA 2018.<br /><br />Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD.<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyD2oli1qoqlSjOj2FOrqerH6mYFKV51jnDYF3Ywzrx6OSAEJv99VoW63jtp4IREMLTGXNT_76gqpu1Ln1_gl6UPb3in1I_9OIpKgQ4bjZybZTr4aOQMHhLhGGnLfvM3P-uYZ0s2KPAtI/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyD2oli1qoqlSjOj2FOrqerH6mYFKV51jnDYF3Ywzrx6OSAEJv99VoW63jtp4IREMLTGXNT_76gqpu1Ln1_gl6UPb3in1I_9OIpKgQ4bjZybZTr4aOQMHhLhGGnLfvM3P-uYZ0s2KPAtI/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" /></a></div> <br /> Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017.<br /><br />Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017.<br /><br />JPU KPK pun membeberkan, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Deny Novianto, (Partai Demokrat), Udji Pramono (Partai Demokrat), M. Cholid Firdaus Wajdi (PKS), Odiek Prayitno (PKS), Riha Mustafa (PPP) dan M. Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaedi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo  (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy, Anang Wahyudi<br /><br />Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Dwi Edwin Endra Praja (Ketua Fraksi Gerindra), Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto.<br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017. (Rd1)

News Tipikor Mas’ud Yunus Menunggu Vonis, Semua DPRD Kota Mojokerto Menerima Uang “Suap”

berita korupsi .co - Tanggal 4 Oktober 2018 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, akan menjatuhka...

»

PH Terdakwa Bupati Mojokerto : Dakwaan JPU KPK Secara Formil dan Materil Sudah Bagus

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh69YpOrKAc5OAX1nJgnxIszhXXPNAy0ilNExkJ8RUcwCZZ8kj9Ai-UFrw2_6nriJX3_kcMKan8MvPieWLaWtsEU8ZWm2eVnEvnF_cNEBNxYFTuv0NTJz6H8VsM6SrBZO9TgAsqWnW7xQ4/s1600/IMG_20180921_123412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1214" data-original-width="1600" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh69YpOrKAc5OAX1nJgnxIszhXXPNAy0ilNExkJ8RUcwCZZ8kj9Ai-UFrw2_6nriJX3_kcMKan8MvPieWLaWtsEU8ZWm2eVnEvnF_cNEBNxYFTuv0NTJz6H8VsM6SrBZO9TgAsqWnW7xQ4/s640/IMG_20180921_123412.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Terdakwa Mustofa Kamal Pas, Bupati Mojokerto</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Mariam Fatimah., S.H., M.H, adalah Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa atau yang dikenal oleh masyarakat Mojokerto dengan panggilan MKP.<br /><br />Sedangkan Si MKP (Mustofa Kamal Pasa) adalah Bupati Mojokerto untuk 2 periode sejak 2010 hingga 2021, yang menambah “DAFTAR HITAM” Kepala Daerah di Jawa Timur dalam kasus dugaan Korupsi, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibahwa kepemimpinanan Gubernur Sukarwo sejak 2009 hingga sekarang, juga banyak meraih piagam penghargaan sebagai tanda kesuksesaannya membangun Pemda Jatim.<br /><br />Sebab Mustofa Kamal Pasa yang banyak kalangan masyarakat menyebutkan “kuat” sehingga tak tersenuth hukum, namun ternyata “keok” ditangan KPK. KPK telah menyiapkan “Tiket” seharga Rp2.7 milliar bagi Mutofa Kamal Pasa ke penjara selama beberapa tahun dengan melalui ketukan palu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab MKP didakwa oleh JPU KPK telah menerima uang “haram” sebanyak Rp2.750.000.000 (dua milliar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) di tahun 2015, untuk memberikan tandatangan di 11 kertas sebagai Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya disetujuinya. Lalu bagaiamana dengan tahun sebelum dan sesudah tahun 2015 ?????<br /><br />Mungkin MKP tak menyangka, kalau duit yang “diterimanya” itu akan menjadi tiket termahal bagi dirinya untuk meringkuk dipenjara. Andai saja KPK tidak turun tangan, MKP pun akan terus melaju melangkahkan kakinya memimpin masyarakat Kabupaten Mojokerto hingga 2021, dan akan  senasib pula dengan Bupati Blitar Heri Nugroho dalam kasus pelepasan asset Daerah pada tahun 2013 yang hingga saat ini bebanr-benar “AmNyam” alias AMAN dan NYAMAN,  dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kasus Korupsi pariwisata Kota Batu ke Balikpapan, Kalimantan pada tahun 2015 juga AmNyam dari kasus itu, namum bernasib buruk juga karena Si “Manusi Batu” itu “keok” setelah Tertangkap Tangan (TT) oleh KPK karena menerima uang suap. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_J9i28nvBQke-Ro-D-1qOAFG7-4bhYczmjCmbiPrP3N0jaWm1SkEAFlT7crMZl6BQ2-fZYbMPM7qLgGHYwPIqQeq2AI0kmxL4l9lk-Fpn5bI48PcDRXkAr8kIbOuYRIlnb_JSocCWjsE/s1600/IMG_20180923_103550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1138" data-original-width="1213" height="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_J9i28nvBQke-Ro-D-1qOAFG7-4bhYczmjCmbiPrP3N0jaWm1SkEAFlT7crMZl6BQ2-fZYbMPM7qLgGHYwPIqQeq2AI0kmxL4l9lk-Fpn5bI48PcDRXkAr8kIbOuYRIlnb_JSocCWjsE/s640/IMG_20180923_103550.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Sedangkan dalam kasus yang menjerat MKP ini, bisa jadi banyak kalangan tertentu yang merasa kaget seperti disambar petir disiang bolong, selain dikatakan “kuat” juga tak banyak berita miring di media massa tetang MKP, sama seperti Wali Kota Malang Moch. Anton. Yang membuat kaget kalangan tertentu adalah saat KPK  mulai menelisik perbuatan MKP yang kemudian menetapkanya  menjadi terangka dan  dijebloskan ke penjara oleh KPK yang tak bisa “ditawar menawar sekalipun ada tim silumannya”.<br /><br />Nah, karena tak terima Mustofa Kamal Pasa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, wanita bergelar S2 (Strata Dua) Sarjana Hukum, Mariam Fatimah selaku Penasehat Hukum terdakwa (Mustofa Kamal Pasa) menyampaikan keberatannya melalu surat Eksepsi yang dibacakan dalam persidangan dihadapan Majelis Haim, pada Jumat, 21 September 2018.<br /><br />Anehnya, dalam surat Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan kabur. “Apakah kabur karena kurang jelas atau kurang jelas karena kabur?”<br /><br />Alasan Mariam Fatimah dkk, karena JPU KPK tidak menyebutkan ada rekaman pembicaraan oleh terdakwa dengan pihak lain, dan kliennya Mustofa tidak ada menerima duit “haram” sama sekali. <br /><br />Pada hal, Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Harhadi baru membacakan surat dakwaan belum menunjukkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi. Namun Mariam  Fatimah dkk bersama dengan terdakwa Mutofa Kamal Pasa sudah mengatakan kalau terdakwa tidak ada menerima duit dan tidak ada rekaman pembicaraan si MPK dengan pihak lain. <br /><br />Harusnya, Mariam Fatimah dkk bersama terdakwa menunjukkan bukti, bahwa terdakwa tidak menerima uang “suap” seperti dalam dakwaan JPU KPK, serta membantah keterangan para saksi nanti dalam persidangan dengan memperlihatkan bkti-bukti pula. Karena dakwaan JPU KPK bukan dibuat begitu saja, melainkan dengan keterangan beberapa saksi maupun bukti-bukti yang cukup kuat yang akan diperlihatkan kehadapan Majelis Hakim untuk memenjarakan Mustofa Kamal Pasa atas perbuatannya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, kalau Mariam Fatimah mengakui bahwa surat dakwaan JPU KPK secara formil dan matril sudah bagus. Selain itu, Mariam Fatimah juga mengakui kalau Eksepesinya hanya membahas Koronologis isi surat dakaan JPU KPK karena tidak menyebutkan adanya rekaman pembicaraan terdakwa dengan pihak lain.<br /><br />Hal itu dikatakan Mariam Fatimah saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. <br /><br />“Dari semua saksi itu ada rekaman, kenapa dari terdakwa tidak ada rekaman, itu aja sih menanggapi dakwaan tidak ada yang ini banget. Penerimaan uang itu kan tidak ada yang sampai ke klien saya, semuanya nggak ada,” kata Mariam Fatimah dengan yakin. <br /><br />Ketika ditanya, terkait isi Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa dakwaan JPU KPK kabur, wanita bergelar S2 (Strata Dua) Sarjana Hukum ini mangatakan, secara formil dan materil sudah bangus tetapi ada hal-hal tertentu tidak kongkrit. <br /><br />“Secara Formil dan Materil sih sudah bagus, tetapi ada hal-hal tertentu tidak kongkri,” ujarnya.<br /><br />Wartawan media ini kembali bertanya, Apakah eksepsi anda sudah masuk ke pokok materi?. Mariam Fatima sepertinya “bingung” menjelaskan.<br /><br />“Materi sidang bisa, bisa masuk. Tapi yang memang kita keberatan disitu. Ya memang kita membahas dari kronologis dakwaan Jaksa tadi,” jawabnya<br /><br />Wartawan media ini ingin jawab yang lebih jelas dari PH terdakwa lalu bertanya, “Berarti anda mengakui, kalau Eksepsi anda masuk ke pokok materi perkara?”. Lagi-lagi Mariam Fatimah sepertinya masih “bingung” juga untuk menjelaskan<br /><br />“Ia, tidak juga. Ya memang kita keberatan seperti itu. Ia nanti ada materi yang mungkin ada yang ikut ke materi, itu Eksepsi kita”<br /><br />“Andaikan Eksepsi anda ditolak, apakah anda sudah siap bukti-bukti bahwa dakwaan Jaksa, seperti yang anda katakan kabur ?,” tanya wartawan ini.<br /><br />“Siap, bukti-bukti kita siap semuanya,” jawab Mariam Fatimah dengan memastikan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXzqOH7E-n5i_ZjyKQKMKlkhj2Jscn_L8PjbrPrNBhOznP43084RodFmuv8Ira0ZM9UTIm9aSY_meYtY31UK84r5TYmuPBNH37-a0W-9qhGkRN6YAuB0ztNXUvpfMdiILPzGupOT8kSE/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="828" height="555" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXzqOH7E-n5i_ZjyKQKMKlkhj2Jscn_L8PjbrPrNBhOznP43084RodFmuv8Ira0ZM9UTIm9aSY_meYtY31UK84r5TYmuPBNH37-a0W-9qhGkRN6YAuB0ztNXUvpfMdiILPzGupOT8kSE/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="640" /></a></div> Kasus yang menjerat Mustofa Kamal Pasa ini bermula pada awal tahun 2015, dimana Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<br /><br />Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB.<br /><br />Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan dalam persidangan, membeberkan pula “perjalan duit” dari pengusaha Tower ke terdakwa sebagai berikut :<br /><br />a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro <br /><br />Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. <br /><br />Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. <br /><br />Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. <br /><br />Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar.<br /><br />Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano.<br /><br />Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. <br /><br />Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar.<br /><br />Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro.<br /><br />Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015<br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. <br /><br />Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015.<br /><br />b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi <br /><br />Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan.<br /><br />Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. <br /><br />Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. <br /><br />Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Mustofa Kamal Pasa pun diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Mojokerto : Dakwaan JPU KPK Secara Formil dan Materil Sudah Bagus

Terdakwa Mustofa Kamal Pas, Bupati Mojokerto berita korupsi .co - Mariam Fatimah., S.H., M.H, adalah Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa ...

»

Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYP-nhVii5a_rsqe_o9fqq5u8Rzj6kbh2rFXE81m6n3Foxh1TIZclCxwD5Y-4Vb1THjkucQrz6ugRt1Kx5w1EJw7iKfzn614UL4VDcBM4JDBU-dq1FSWmUqjvXsn-mPGwwpHXRH7QF9_4/s1600/IMG-20180920-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYP-nhVii5a_rsqe_o9fqq5u8Rzj6kbh2rFXE81m6n3Foxh1TIZclCxwD5Y-4Vb1THjkucQrz6ugRt1Kx5w1EJw7iKfzn614UL4VDcBM4JDBU-dq1FSWmUqjvXsn-mPGwwpHXRH7QF9_4/s1600/IMG-20180920-WA0012.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Andry Ermawan., SH., MH (kemeja batik)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sidang perkara kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam kasus  penjualan Apartemen Royal Avatar World dengan terdakwa Budi Santosa dan Ir Klemen Sukarno Candra selaku pengusaha, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu 20 September 2018.<br /><br />Dalam sidang kali ini, Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa menghadirkan Ahli Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, yakni Dr. Solahudin dari Universitas Bhayangkara.<br /><br />Dr. Solahudin yang dihadirkan PH kedua terdakwa, akan menjelaskan terkait pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tercantum dalam surat dakwaan JPU Rachmad Hary Basuki dari Kejari Surabaya. Karena dalam surat dakwaan JPU, terdakwa dijerat dalam pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan JPU, sepertinya menjadi maslah serius dalam penetapan status terangka/terdakwa bagi kedua terdakwa. Sehingga melalui Penasehat Hukunya menghadirkan Ahli Pidana kehadapan Majelis Hakim. Pada hal, pasal ini bisa jadi akan menyeret pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas penjualan Apartemen Royal Avatar World yang “menelan” ratusan koraban masyarakat.<br /><br />Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi berbunyi ;  Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, Dr. Solahudin mengatakan, pasal 372  adalah memiliki, bisa menguasai atau menggunakan, kemudian membelanjakan atau menggadaikan, menjual seolah olah barang tersebut milik dia sendiri. <br /><br />"Konsepsi penipuan terdapat empat modus operandi, yakni apakah ada perbuatan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, kata-kata  palsu dan nama palsu," kata Dones Fakulats Hukum Universitas Bhayangkara ini dihadpan Majelis Hakim.<br /><br /> Lebih lanjut Dr. Solahudin menjelaskan, terkait tindakan penipuan yang dilakukan oleh corporate, menurut ahli ini maka hal itu harus digugat secara perdata. Apakah dengan adanya proses pidana bisa mengembalikan kerugian, menurut Dr. Solahudin, hal itu tidak bisa mengembalikan kerugian kecuali bisa dilakukan dengan menggugat secara perdata.<br /><br />"Kalau ganti rugi, maka harus dimintakan dalam peradilan perdata," ucap Ahli Pidana ini.<br /><br />Kepada wartawan media ini, Andry Ermawan, salah atu PH kedua terdakwa mengatakan, bahwa pasal 55 dalam surat dakwaan JPU tidak menjelaskan secara rinci atas perbuatan terdakwa. Hausnya, lanjut Ketua Peradi Sidoarjo ini, JPU harus menjelaskan tentang pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas perbuatan terdakwa, maupun terdakwa lain. Sebab dalam surat dakwaan JPU, Kedua terdakwa ini adaalh satu perkara.<br /><br />“JPU tidak menjelaskan tentang pasal 55 apakah ada tersangka lain. Karena kedua klien kami ini adalah satu perkara, sementara dalam surat dakwaan Jaksa, ada pasal 55. Ini yang harusnya dijelaskan Jaksa,” ujar Andry Ermawan.<br /><br />UDalam kasus ini, bahwa 619 dari 1104 masyarakat yang memesan Apartemen Royal Afatar World itu, sudah melunasinya, namun hingga ditnggu-tunggu, pembangunan apartemen tak kunjung ada. Sehingga konsumen sebanyak 71 orang termasuk Syane Angely Tjiongan dan Dra. Lind Gunawati Go akhirnya mmembuat laporan ke Polda Jatim. Akibat dari tidak dibangunnya aprtemen tersebut, para kinsmen mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar Rp. 12.388.751.690 miliar (Dua belas milliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah). (Rd1/*) <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <br />

Pidana Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

Andry Ermawan., SH., MH (kemeja batik) berita korupsi .co - Sidang perkara kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam kasus  pe...

»

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Dituntut 1.6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbiEo7Sc8yFmSL4xFCn3og_owiwihhoU0WyOrckvEDU7aWiNZfzq_JNFocMVG0_l5Qdd_mlvFgcqGHklaFqBGmSdGV0384t0l0CCPcaUWYeRZa7-QE-gJfjrpgRJH9GnlUa9STAFeNdqQ/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbiEo7Sc8yFmSL4xFCn3og_owiwihhoU0WyOrckvEDU7aWiNZfzq_JNFocMVG0_l5Qdd_mlvFgcqGHklaFqBGmSdGV0384t0l0CCPcaUWYeRZa7-QE-gJfjrpgRJH9GnlUa9STAFeNdqQ/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur besar kecilnya kerugian keuangan negara dan atau yang duit yang diterima oleh PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal dijaman Naw ini adalah ANS (Apratur Negara Spil), melainkan yang diatur adalah berat ringannya hukuman pidana penjara terhadap pelaku Korupsi, yaitu mulai dari yang paling ringan 1 tahun dan paling berat hukuman mati.<br /><br />Kerugian negara atau duit yang diterima oleh pelaku Korupsi alias suap, hanya hitungan juta atau puluhan juta, pelaku Korupsi haruslah tetap diproses hukum sesuia dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, walaupun negara harus mengeluarkan anggaran ratusan juta rupiah untuk biaya perkara.<br /><br />Namun yang menggelitik adalah, penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi yang terkesan tebang pilih, pada hal dalam fakta persidangan yang terungkap adalah hanya mempertegas atas surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik.<br /><br />Pada hal, pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maupun pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas mengatur tentang hukuman bagi para pihak yang turut serta dalam kasus tersebut, namun hingga “akhir hayat” para pelaku Korupsi tersebut tak juga tersenutuh hukum. Sementara pelanggar lalulintas sekalipun hanya karena lampu utama mati/putus dalam perjalanan, tak ada ampun haruslah tetap dihukum alias ditilang.<br /><br />Dan dalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi; Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.<br /><br />Sementara dalam pasal 15 UU Korupsi No 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi; Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi.<br /><br />Hal itu pula yang terjadi dalam kasus Korupsi sebesar Rp29.750.000 dari hasil penarikan biaya Ilegal (tidak resmi), atau yang lebih tren dikenal dengan istilah pungutan liar (pungli) dari masyarakat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 dengan terdakwa Diki Candra Permana, selaku Kepala Desa (Kades).<br /><br />Terdakwa Diki Candra Permana “diseret” oleh JPU dari Kejari Sumenep ke Pangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, karena melakukan penarikan baiaya illegal yang jumlahnya sebesar Rp160.850.000 (Seratus Enam puluh juta Delapan ratus Lima pulu ribu rupiah) dari sebanyak 670 pemohon program PTSL di 4 Dusun, Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 masing-masing sebesar 400 ribu rupiah.<br /><br />Sementara dalam dakwaan JPU terungkap mapun dari keterangan sakasi, bahwa yang mentukan besarnya biaya untuk program PTSL oleh setiap pemohon adalah hasil rapat Rembug Desa yang dihadiri oleh perangkat Desa bersama dengan para pemohon. Dan rapat rembug Desa itupun dihadiri Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget<br /> <br /> <br /> <br /> <br />Ada yang menggelitik, bila terdakwa yang menyampaikan besaran rupiah yang harus dibayar oleh para pemohon yang saat itu didengar oleh aparat penegak hukum, mengapa tidak tidak ada teguran atau larangan, agar terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undanagan yang  yang sudah dibuat oleh pemerintah ?<br /><br />Tidak hanya itu, yang mengumpulkan uang dari setiap pemohon adalah perangkat Desa termasuk 4 Kepala Dusun (Kasun), yaitu Kepala Dusun Boom Masjuri,; Kepala Dusun Kerkop Saefudin,; Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman,; dan Kepala Dusun Baru kemudian dikumpulkan ke Sayuti. <br /><br />Sementara biaya yang diperbolehkan pemerintah untuk ditarik dari setiap pemohon Prona/PTSL adalah sebesar Rp150 ribu berdasarkan SK 3 Meneteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali).<br /><br />Namun yang diadili hingga saat ini hanyalah si Kades Dicky Candra Permana. Terdakwa Dicky Candra Permana pun dijerat dengan pengancaman dan atau pasal menerima “Sup” yang diatur  dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Kamis, 20 September 2018, JPU dari Kejari Sumenep membacakan surat tuntannya terhadap terdakwa  Dicky Candra Permana, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryana dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Suyono Subagio dkk.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsOCxNweAsNMBM2FzUaoLjYGib17F0TPI2wOrwRS6sgQG1jsiyo9t7xWEjraWuDUTSJWvg2rzcxTf_ANph_ra-jDK9UGp8cuJGVx3vxlYZLp5Z42cLX2PviGYYPVaoCfpqP4MXsoLvAUQ/s1600/Siswo+Haryono%252C+Moh.+Sufwan+Hardy%252C+Hasan%252C+Sugih+Farah+Dillah%252C+Titi+Lestari%252C+Moh.+Endung%252C+Edy+Sunarto+dan+Sayuti.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsOCxNweAsNMBM2FzUaoLjYGib17F0TPI2wOrwRS6sgQG1jsiyo9t7xWEjraWuDUTSJWvg2rzcxTf_ANph_ra-jDK9UGp8cuJGVx3vxlYZLp5Z42cLX2PviGYYPVaoCfpqP4MXsoLvAUQ/s1600/Siswo+Haryono%252C+Moh.+Sufwan+Hardy%252C+Hasan%252C+Sugih+Farah+Dillah%252C+Titi+Lestari%252C+Moh.+Endung%252C+Edy+Sunarto+dan+Sayuti.jpg" /></a></div> Dalam surat tuntutan JPU Kejari Sumenep menyatakan, bahwa terdakwa Dicky Candra Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dan meminta Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili pekara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Dicky Candra Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata JPU diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2017. Dimana BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000<br /><br />Bahwa biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah dengan dana sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000<br /><br />Bahwa Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Baru kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Kemudian pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah 669 pemohon. Bahwa kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.<br /><br />Kemudian untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL<br /><br />Rembuk warga tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan BPD untuk membahas pelaksanaan program PTSL, dan besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL<br /><br />Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget.<br /><br />Kemudian didapatkan keputusan rembuk warga pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali<br /><br />Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir menyetujui, dan ada yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Dusun kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada.<br /><br />Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi.<br /><br />Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang<br /><br />Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 <br /><br />Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu, dan bahwa uang yang dari masing-masing Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000 dipegang oleh Sayuti sebagai Kasi Kesra pemerintahan Desa Kertasada.<br /><br />Uang yang terkumpul dari masing-masing Kepala Dusun dikumpulkan kepada Sayuti sebesar Rp160.850 juta. Dari jumlah uang itu,  Sayuti keluarkan untuk belanjakan dalam kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500 sehingga sisa sebesar Rp29.267.500. Bahwa kemudian sisa uang dari pemohon program PTS sebesar Rp29.267.500 diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana dan kemudian oleh terdakwa digunakan untuk biaya pribadi.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata R. Indra Hadi Niza diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU Kejari Sumenp ini, terdakwa pun tidak mengajukan nota keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi sebanyak 17 orang.  (Rd1)

News Tipikor Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Dituntut 1.6 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur besar kecilnya kerugian keuangan negara dan atau yan...

»

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Adalah Mantan Preman, Terungkap di Sidang Korupsi Suap Dua Kepala Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDgwh_SquisWv6ei4nCUi7Fdzg6zHJLM0i7WIsKSxerrEHTbj1I9LmWSgWhjgTDggtqKX3tw92I5kq2au80y4fsxheeQtP9BMNVSb6tSe7JJ23i8HMXIbIXRs-kqCyL5fkBkXoz6qDFMA/s1600/IMG20180920105406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDgwh_SquisWv6ei4nCUi7Fdzg6zHJLM0i7WIsKSxerrEHTbj1I9LmWSgWhjgTDggtqKX3tw92I5kq2au80y4fsxheeQtP9BMNVSb6tSe7JJ23i8HMXIbIXRs-kqCyL5fkBkXoz6qDFMA/s640/IMG20180920105406.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Siapa yang tidak kenal Samanhudi (Muh. Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar.Red), Dia adalah mantan Preman”. kata Bambang Purnomo alias Totok kepada Majelis Hakim, pada Kamis, 20 September 2018.<br /><br />Hal itu dikatakan Bambang Purnomo, saat dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, dalam kasus Korupsi “Suap” terhadap 2 Kepala Daerah yaitu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno oleh Susilo Prabowo alias Embun pemilik PT. Jala Bumi Megah yang tertangkap tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang ketuai Hakim Agus Hmzah, Tim JPU KPK Dodi Soekmono, Abdul Basri, Mahardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan menghadirkan 7 orang saksi, yaitu  1. Hendri Setiawan (Kepala BPKAD) Kabupaten Tulungagung,; 2. Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar,; 3. Turka Mandoko, Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemkot Blitar,; 4. Totok Robandio, Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekda Kota Blitar,; 5. Bambang Purnomo alias Totok, orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar sebagai perantara duit,; 6. Setyawiratna, Staf Bapeda Pemkot Blitar, dan 7. Avhisah Firul Yusuf alias Bolang, Anggota Sat Pol PP selaku penjaga Rumah Dinas Wali Kota Blitar <br /><br />Sekalipun pekerjaan Bambang Purnomo adalah seorang penjahit, namun Ia adalah orang dekat Samanhudi Anwar selaku orang Nomor 1 (Satu) di Kota Blitar. Selain itu saksi juga sangat kenal dengan terdakwa Susilo Prabowo.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Bambang Purnomo yang juga tersangka dalam kasus ini mengatakan, siapa yang tidak kenal dengan Samanhudi karena dia adalah seorang mantan preman sebelum Ketua DPRD. Hal itu dikatakannya menjawap pertanyaan JPU KPK, yang menanyakkan apakah saksi kenal dengan Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar.<br /><br />“Apa Preman, Prei makan ?,” tanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Bukan Pak, Samanhudi memang mantan Preman, jadi saiapa yang nggak kenal dengan Samanhudi,” kata saksi.<br /><br />Saat JPU KPK menanyakan, apakah terdakwa pernah ditelepon Walikota Blitar Samanhudi Anwar untuk menemui terdakwa. Saksi Bambang mengatakan, pernah pada sekitar tanggal 5 Juni 2018 sepulang dari Jakarta bersama terdakwa Susilo Prabowo<br /><br />“Waktu itu sekitar tanggal 5 Juni 2018 sepulang dari Jakarta bersama Susilo. Sekitar jam 09.00 pagi, saya bangun dan melihat HP saya ada miscall, ternyata itu dari Samanhudi, kemudian saya telepon dan saya tanya, Kamu tadi telepon saya, ada apa?. Dia bilang enggak, Saya mau tanya Mbah ke mana, maksudnya Pak Susilo. Dia ingin ketemu dengan Pak Sus,” kata saksi<br /><br />Menurut saksi, dirinya di telepon oleh Samanhudi Anwar karena terdakwa Susilo Prabowo saat dihubungi oleh Samanhudi namun tak ada jawaban.<br /><br />“Katanya ingin ketemu aja  terus dia bilang, kalau jadi saya ajak ya, terus saya bilang ya nggak apa-apa,” kata saksi kemudian. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2muN9GB0unLCroZzq85R3ZFdzhQvUSjpRSz53HgMrL6DbT2Cqp2gBPZ20cSIz-_Hxly32V1Q2AebiUqCwLdjoUcRnD9pmPjJX5fC5vwZa87rMOZ32LGCvSooJCXSXwPfe97JUhTGazoc/s1600/IMG20180920105347.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2muN9GB0unLCroZzq85R3ZFdzhQvUSjpRSz53HgMrL6DbT2Cqp2gBPZ20cSIz-_Hxly32V1Q2AebiUqCwLdjoUcRnD9pmPjJX5fC5vwZa87rMOZ32LGCvSooJCXSXwPfe97JUhTGazoc/s640/IMG20180920105347.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Terkait uang sebesar Rp1.5 milliar dari terdakwa untuk Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar  melalui dirinya, tak disangkalnya. Menurut terdakwa, berpa jumlah uang yang dititipkan terdakwa untuk Wali Kota melalui dirinya, tak diketahuinya karena dibungkus dalam kardus. Saksi baru mengetahui jumlah uang sebear Rp1.5 milliar saat ditangkap KPK.<br /><br />“Saya tidak tau jumlahnya berapa. Saya tau saat dibuka KPK di rumah Pak Sus. Waktu ditanya uang itu untuk siapa, saya jawab untuk Wali Kota,” kata saksi.<br /><br />Namun karena keterangan saksi dalam persidangan dianggap tidak sesuai dengan BAP, JPU KPK pun membacakan isi keterangan saksi pada saat dipenyika KPK, yang mengatakan bahwa  Samanhudi Anwar menyampaikan terhadap Susilo Prabowo terkait proyek SMPN 3 Blitar, dengan mengatakan, saya butuh uang komplit. Dan oleh oleh Susilo Prabowo alias Embun menjawab, berapa totalnya. Kemudian oleh Muhammad Anwar menelepon Cholis selaku Kepala Dinas Kominfo yang menanyakan jumlah Pagu proyek SMPN 3 Kota Blitar. Kemudian menelepon Hermansyah Permadi Kepala Dinas PU Kota Blitar, dan Hermansyah mengatakan total 23 (23 milliar rupiah). Pak Samanhudi menelepon Sidik, Kepala Dinas Pendidikan dan menanyakkan anggaran, dan dijawab nggak itu keliru. Tepon yang dilakukan Samanhudi Anwar saat itu dispeaker sehingga saya dan Susilo Prabowo mendengar. Samanhudi Anwar menyampaikan terhadap Susilo, “betul ya 23 besok saya minta dulu ya yang 8 persen, sisanya terserah nanti untuk dibagi-bagi ke Kepala Dinas. Kemudian Susilo Prabowo mengatakan untuk yang tukar guling SPBU aja belum ditandatangani, dan dijawab Samanhudi ya besok saya tanda tangan. Samanhudi Anwar mengatakan kepada Susilo Prabowo bahwa uang yang yang besok supaya dititipkan ke Totok (maksudnya saksi Bambang Purnomo). <br /><br />“Sekitar pukul 07.00 saya dan Susilo Prabowo pulang dari rumah Dinas Wali Kota. Dalam perjalanan, Pak Sus mengajak saya makan malam. Selama dalam perjalanan Susilo Prabowo bercerita tentang tukar guling SPBU kebun rakyat.  Pada saat itu Pak Sus mengatakan dia bingung kenapa sampai saat ini surat itu belum ditandatangani oleh Samanhudi, pada hal semua sudah beres,” kata saksi <br /><br />Uang yang dititipkan Susilo Prabowo untuk Walikota Blitar Samanhudi Anwar melalui saksi, tidak langsung diserahkan. Karena atas permintaan terdakwa yang meh]gatakan kepada saksi, agar jangan diseraahkan dulu sebelum dihubungi. <br /><br />“PaK Sus mengatakan jangan diantar dulu kalau tidak ditelepon. Saya tunggu sampai jam 04.00 tidak ada telepon. Kemudian sekitar jam 06.00 saya ditelepon Pak Sus agar uang itu saya antar lagi ke dia katanya karena ada KPK,”<br /><br />Sementara dari keterangan saksi Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar terungkap, bahwa proyek jalan di Kota Blitar hampir seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa, karena perusahaan terdakwa dianggap salah satu terbear di Kota Blitar. <br /><br />Namun proyek yang didaptkan oleh terdakwapun sengaja dibuat dengan cara licik dan kotor, karena Kepala Dinas PU ini membuat spesifikasi yang hanya menguntungkan perusahaan terdakwa.<br /><br />“Kalau proyek jalan di Kota Blitar sebahagian dikerjakan oleh terdakwa. Penentuannya, saat kami menyusun spek, kami membuat persyaratan-persyaratan umum yang bisa memberi peluang kepada Pak Susilo untuk memenangkan proyek itu, karena Pak Susilo adalah kontraktor yang besar di Kota Blitar. Persyaratan itu adalah seperti peralatan teknis dan aspal, karena yang kami tahu hanya Pak Susilo yang punya. Misalnya Damp Track yang harus ukurannya sekian. Itu sudah berjalan sejak 2016 dan 2017. Kalau 2018 belum ada kegiatan,” kata saksi<br /><br />Keterangan saksi ini terlihat seperti orang bingung dan ketakutan. Apakah karena takut akan dijadikan tersangka atau karena memang benar-benar bingung ?<br /><br />Karena keterangan saksi Hermansyah Permadi terkesan berbelit-belit, JPU KPK pun menunjukkan buku catatan milik saksi yang disita oleh penyidik KPK kepada Majelis Hakim. Dalam buku tersebut ada catatan-catatan saksi terkait proyek-proyek yang diberikan terhadap terdakwa dengan membuat persyaratan umum untuk memberi peluang kepada terdakwa  memenangkan proyek yang dimasksud.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah pun menanyakan terkait isi BAP saksi yang mengatakan, ada pengaturan proyek-proyek di Kota Blitar. Namun hal itu dibantah oleh sakis. <br /><br />"Tidak Pak, kita punya satu forum. Itu ketika di awal diinformasikan kepada rekanan mengenai pekerjaan 2016 dan 2017, supaya mereka siap melakukan kegiatan sesuai prosedur yang berlaku, jadi PU  tidak melakukan pengaturan sendiri,” jawab saksi.<br /><br />Saat ditanya terkait fee yang diberikan terdakwa kepada Wali Kota? Saksi ini mengatakan tidak tau, karena itu urusan terdakwa dengan Wali Kota. Saat JPU KPK kembali membacakan isi BAP saksi, saksi [un akhirnya mengakui.<br /><br />“Wali Kota pernah mengatakan disalah satu forum terbuka yang mengatakan, kalau nanti ada Untung kemudian ingin berpartisipasi silahkan.  Acara di kantor PU, yang hadir itu kebanyakan  penyedia jasa. <br /><br />Menurut saksi Hermansyah, para rekanan di Kota Blitar termasuk terdakwa sering membrikan bantuan berupa duit dalam acara ulang taahun Kota Blitar maupun saat Hari Kemerdekaan. <br /><br />Saksi selaku Kepala Dinas PU Kota Blitar ini mengatakan, bahwa yang mengerjakan SMP Negeri 3 Blitar pada tahun 2017 adalah terdakwa. Namun terdakwa menatakan tidak tau berapa anggarannya karena tidak melihat domumen.  <br /><br />Saat ketua majelis hakim menanyakan terkait fee yang diminta saksi terhadap terdakwa atas tanah urug gedung Stadion dan kesenian tahun 2018 agar diberikan terhadap saksi, dan jangan ke Wali Kota.  <br /><br />"Maksud saya seperti ini Pak, kalau ada yang berpartisipasi supaya langsung diserahkan terhadap kami untuk mendukung kegiatan, namun apa yang diminta oleh saksi belum diberikan oleh terdakwa,” kata saksi.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8elyPJqWhz27R7OMDvZq6DSv6uWrREnuMG2LCVXn1g_CHt4e3afwwNG9VccMVq66BdEWICojZoGqY54b-IkXT_S5hcpAl1cpvt591KZK-f_xvlvqtq-Ia0qz-qLDILkmvYun-Xjf1QiA/s1600/IMG20180920105514.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8elyPJqWhz27R7OMDvZq6DSv6uWrREnuMG2LCVXn1g_CHt4e3afwwNG9VccMVq66BdEWICojZoGqY54b-IkXT_S5hcpAl1cpvt591KZK-f_xvlvqtq-Ia0qz-qLDILkmvYun-Xjf1QiA/s640/IMG20180920105514.jpg" width="360" /></a></div> <br /> Terkait dengan uang pinjaman sebesar 250 juta rupiah yang dipinjam oleh saksi terhadap terdakwa, menurut saksi bahwa uang itu dipergunakan untuk biaya pembebasan lahan. Alasannya, karena anggaran belum turun sehingga dan juga saran dari Walikota. <br /><br />"Pemilik tanah waktu itu minta DP, sementara admistrasi kita saat itu masih dalam proses, masih lama itu juga atas petunjuk Walikota, sehingga saya berinisiatif untuk meminjam talangan pada Pak Susilo" kata saksi<br /><br />Saksi selanjutnya adalah Turka Mandoko, Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemkot Blitar sekaligus sebagai PPK pada proyek pekerjaan pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar tahun 2017. Dari keterangan saksi ini terungkap, bahwa pembangunan gedung SMPN 3 Blitar tidak sesuai dengan spesifikasi serta terdapat beberapa Item yang tidak dikerjakan oleh terdakwa, namun pembayaran sudah dilakukan 100 persen. Alasan saksi untuk membayar adalah atas keterangan dari Konsultan dan PPHP (Panitia Hasil Pekerjaan).<br /><br />“Ada temuan BPKP dan Insfektorat atas pekerjaan gedung SMPN 3 yang tidak sesuai dengan Spesifiks. sehinnga dalam rekomdasi Insfektorat maupun BPKP mengatakan, supaya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp150 juta dan denda sebesar Rp94 juta. Alasan saya untuk membayar 100 persen atas keterangan Konsultan dan PPHP,” kata saksi.<br /><br />Kasus ini bermula pada akhir tahun 2015, bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2016, Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, membuat pembagian proyek infrastuktur pada Dinas PUPR diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa  diantaranya ke terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra. <br /><br />Pembagian proyek tersebut, kemudian diberikan oleh Sutrisno kepada terdakwa Susilo Prabowo alias Embun dan Sony Sandra. Dan sebagai kompensasi atas pembagian proyek itu, terdakwa bersedia untuk memberikan fee kepada Sutrisno dan Syahri Mukyo. <br /><br />Pada saat pelelangan, terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Sutrisno, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat, antara terdakwa dengan Sony Sandra, karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada Sony Sandra, demikian pula sebaliknya.<br /><br />Terdakwa Susilo Prabowo mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya, dengan menggunakan perusahaan miliknya, disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Oleh karena itu, pada pelelangan tahun anggaran 2016,  terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp75.358.672.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu mpiah). Proyek tersebut yakni ; <br /><br />1. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp18.795.455.000 berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran -  Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000  berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.  <br /><br />3. Kemudian peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jelipicisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas jalan Punqu-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, Jalan I Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000 berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, JI. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi,<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczRVV1VCLX07aJrA_LeX-WIjI8zge5RXeQSI8H0NvUuljPJzGSW04grQcU047Q5MWvmhVduhu3db8brY1FgYCkpnqZcpNxzQqTn91ML3K-FoOFxWXEv5Qtz0-7HqqGER4UmsVDT6LVF8/s1600/IMG20180913114953.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="518" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczRVV1VCLX07aJrA_LeX-WIjI8zge5RXeQSI8H0NvUuljPJzGSW04grQcU047Q5MWvmhVduhu3db8brY1FgYCkpnqZcpNxzQqTn91ML3K-FoOFxWXEv5Qtz0-7HqqGER4UmsVDT6LVF8/s640/IMG20180913114953.jpg" width="431" /></a></div> <br /> 5. Proyek Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 6. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, JI. Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.<br /><br />Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh Sutrisno dan Syahri Mulyo pada tahun 2016, dilanjutkan juga untuk tahun 2017 dan 2018 yang diberikan untuk terdakwa Susilo Prabowo dan Soni Sandra sebelum proses lelang dimulai. Begitu juga dengan terdakwa, yang mengikuti prosese lelang di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun 2017 dan 2018, terlebihdahulu memberikan fee seperti tahun 2016. Dan terdakwa hanya mengajukan penawaran terhadap proyek pekerjaan yang didapatkannya dengan menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang<br /><br />Pada tahun anggaran 2017, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan, dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp40.393.643.000 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;  <br /><br />1. Peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000  berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 Yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai Rp4.931.487.000 berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT . Tata Karunia Abadi. <br /><br />3. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000  berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. <br /><br />5. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan Jarakan Mojoarum senilai Rp4.773.500.000 berdasarkan kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi - PT. Roro Gendhis (KSO),; 6. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan BagoPlosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-Sanan senilai Rp5.214.146.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 7. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3HzdWa1oYvMYwLhM0BMOPHtbVfCn9P8jhVJCMEiVb18jtcwnFfYYePpx7jyvUpV0Dg6ok77Qx0syqJL2QNYtzmOX4i1MG3dAaiFRb_GV3hhI46B_gK4DxtM7trdDxmbyx6aIpfDucT-I/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3HzdWa1oYvMYwLhM0BMOPHtbVfCn9P8jhVJCMEiVb18jtcwnFfYYePpx7jyvUpV0Dg6ok77Qx0syqJL2QNYtzmOX4i1MG3dAaiFRb_GV3hhI46B_gK4DxtM7trdDxmbyx6aIpfDucT-I/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" /></a></div> 8. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan KarangtaIun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000 berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 9. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi. <br /><br />Pada tahun anggaran 2018, terdakwa Susilo Prabowo mendapatkan 6 (enam) proyek Infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senllal Rp7.895.999.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi,; 2. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.<br /><br />3. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusarl senllai Rp4.271.026.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah,; 4. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mel 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah. <br /><br />5. Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi; 6.  Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp4.930.003.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dibicarakan oleh PT. Jala Bumi Megah. <br /><br />Sebagai kompensasi dari proyek-proyek tersebut, terdakwa Susilo Prabowo atas permintaan Sutrisno memberikan fee pada saat pembahasan anggaran diawal tahun, dengan rincian ;  <br /><br />1. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; 2. Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp500 juta,; 3. Pada November 2016 sejumlah Rp2.250 milliar, yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali,; 4. Dan pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700 milliar,; 5. Serta pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp700 juta. Aatu sebesar Rp5.650 milliar sejak November 2015 hingga Desember 2016. <br /><br />Selanjutya Sutrisno menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Syahri Mulyo melalui Sukarji, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, dan Yamani selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sebesar Rp500 juta pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sehingga total duit “haram” yang diberikan ke Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp1.5 milliar sejak tahun 2016 hingga 2018 atau setiap tahunnya sebesar Rp500 juta.<br /><br />Duit “haram” sebesar Rp4.150 milliar lagi diberikan Sutrisno kepada anggota DPRD Kabupaten Tulungagung atas perintah Bupati Syahri Mulyo, guna memperlancar proses pembahasan anggaran APBD. Selain ke anggota DPRD, juga diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak hukum (APH) guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, serta sebahagian lagi dipergunakan Sutrisno untuk kepentingan pribadinya.<br /><br />Selain itu, pada bulan Januari 2018, Syahri Mulyo meminta sejumlah uang kepada Sutrisno untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)  Kabupaten  Tulungagung tahun 2018. Sutrisno pun memberikan uang sejumlah Rp1 milliar di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari terdakwa. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1g_EFT0vKZOOm4Ad4R6Z0ub7qR6-szy1X9qPJNJNhDV-Txn5xoarr2IPiLpOQn1m3L2kuN3KUcaiYj3zI7Y0vUR8bSEigWHOGLocxUAN6OaaqW3ad3Ek0i1xfDIpmv981fFtQvizZbK8/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1g_EFT0vKZOOm4Ad4R6Z0ub7qR6-szy1X9qPJNJNhDV-Txn5xoarr2IPiLpOQn1m3L2kuN3KUcaiYj3zI7Y0vUR8bSEigWHOGLocxUAN6OaaqW3ad3Ek0i1xfDIpmv981fFtQvizZbK8/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div> Pada sekira Bulan Maret-April 2018, Syahri Mulyo kembali memerintahkan Sutrisno untuk meminta uang sejumlah Rp4 milliar kepada terdakwa untuk biaya operasional kampanye Syahri Mulyo yang akan mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan untuk memudahkan penerimaan uang, Syahri Mulyo memerintahkan Sutrisno untuk memperkenalkan terdakwa dengan Agung Prayitno yang merupakan orang dekat Syahri Mulyo. <br /><br />Atas perintah Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018, Sutrisno menghubungi terdakwa sekaligus memperkenalkan Agung Prayitno kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari Syahri Mulyo untuk biaya  kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. <br /><br />Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno untuk ke rumah terdakwa mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Sesampainya Agung Prayitno di rumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang kepada Agung Prayitno sejumlah Rp500 juta. Uang tersebut kemudian diberikan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo di rumahnya<br /><br />Pada tanggal 30 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno guna mengambil uang permintaan Syahri Mulyo di rumah Terdakwa. Sesampainya Agung Prayitno dirumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo dirumahnya.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno dan diminta agar memberikan uang kepada Syahri Mulyo tidak secara bertahap karena Syahri Mulyo sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena  diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan keterangan transaksi (underlyng transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank. <br /><br />Pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno untuk mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Atas penyampaian Agung Sutrisno, terdakwa mengarahkan agar Agung Sutrisno datang ke rumah terdakwa pada sore hari, dan menitipkan uang sejumlah Rp1  miliar kepada Andriani yang merupakan istri terdakwa, untuk diberikan kepada Agung Sutrisno. <br /><br />Sesampainya dirumah terdakwa, Agung Sutrisno menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istrinya (terdakwa). Selanjutnya Andrinani  memberikan uang  sebesar Rp1  miliar tersebut kepada Agung Sutrisno.<br /><br />Selain memberikan “Embun” alias duit kepada Syahri Mulyo, terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, juga memberikan “Fulus” terhadap Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, yakni ;<br /><br />Pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Muh. Samanhudi Anwar. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya  terdakwa Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi terkait proyek yang akan diberikannya terhadap terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. <br /><br />Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya terdakwa, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). <br /><br />Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek yang di Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa termasuk sendiri. Sehingga pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, sebaliknya para  para penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya.<br /><br />Pada saat pelelangan, terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Muh. Samanhudi Anwar dan Hermansyah Permadi, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap   pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya.<br /><br />Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan  kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri.<br /><br />Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.<br /><br />Guna memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar.<br /><br />Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan terdakwa, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan, menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. <br /><br />Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. <br /><br />Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, terdakwa menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau Hand Phone.<br /><br />Pemberian uang oleh terdakwa, karena Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhud Anwar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur $le Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentEng Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Serta perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Terkait keterlibatan beberapa pihak dalam kasus ini, menurut JPU KPK akan mempelajarinya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sedang bergulir. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Adalah Mantan Preman, Terungkap di Sidang Korupsi Suap Dua Kepala Daerah

berita korupsi .co - “Siapa yang tidak kenal Samanhudi (Muh. Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar.Red), Dia adalah mantan Preman”. kata Bamb...

»